DIAJUKAN O L E H NAMA : PANJI SUSETIO NIM :

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN ADMINISTRASI PEMINDAHAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI)

DIAJUKAN O L E H NAMA

: PANJI SUSETIO

NIM

: 062600115

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR INI DISETUJUI UNTUK DIPRESENTASIKAN OLEH:

Nama

: PANJI SUSETIO

NIM

: 062600115

Program Studi

: Diploma III Administrasi Perpajakan

Judul

: Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai)

Ketua PRODIP III

Dosen Pembimbing

Supervisor Lapangan

Adminstrasi Perpajakan

Drs.M.H.Thamrin Nasution, Msi Siswati Saragi, S.Sos Anieka Komarioseli, S.E NIP. 131 930 630

NIP. 060 094 517

Diketahui Oleh: Dekan FISIP USU

Prof.Dr.M.Arif Nasution, MA NIP. 131 757 010 Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan rahmat serta hidayahNYA, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

yang

berjudul “Tata Cara

Penyelesaian Administrasi

Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai)”. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Progam Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan sumbangan kepada siapapun yang membaca laporan ini untuk mendalami masalah perpajakan. Dalam penyelesaian laporan ini penulis mengalami berbagai kesulitan, akan tetapi berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan laporan ini sebagaimana mestinya. Pada kesempatan ini secara khusus penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebagai penghargaan dan rasa cinta yang paling tulus kepada Ayah dan Ibu tercinta, serta kepada abang, kakak, dan adik yang saya sayangi yang telah memberikan doa, dorongan dan bantuan baik secara moril maupun materil.

Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

Pada kesempatan sekarang ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Drs. H. M. Husni Thamrin Nasution, Msi, selaku Ketua Program Dilpoma III Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara. 3. Ibu Siswati Saragi, S.Sos selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memeberikan bantuan berupa motivasi dan masukan yang berharga dalam menyelesaikan laporan PKLM ini. 4. Seluruh Dosen dan staf pengajar serta pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 5. Bapak Sian Hutagaol, S.E selaku Kasubbag. Umum dan Ibu Anieka Komarioseli, S.E selaku Kepala Seksi Pelayanan dan seluruh pegawai di KPP Pratama binjai, yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan laporan ini. 6. Seluruh Dosen dan staf pengajar serta pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 7. Teristimewa untuk kedua orang tua ku beserta abang dan kakak yang kusayangi yang telah banyak memberikan bantuan moril dan materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan PKLM ini.


8. Untuk kawan-kawan di Perpajakan khususnya kelas C stambuk 2006, Robinson, Dorman, Reco, Raboen, Meo, Sylvester, Datuk, Wiyo, Zai, Dodi, Beben, Benny, Aong, Lepoh, Mas Roy, Luli, Eno, Fanny Fa, Cici, Tika, Tita. 9. Semua pihak yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan PKLM ini.yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis manyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukkan berupa saran dan kritik yang membangun sebagai masukkan bagi penulis di masa mendatang. Akhirnya penulis mengharapkan semoga laporan PKLM ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembacanya.

Medan,

Juli 2009

Panji Susetio 062600115


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………………………………………………………......i DAFTAR ISI………………………………………………………………………...iv BAB I

PENDAHULIAN

1.1

Latar Belakang PKLM………………………………………………………..1

1.2

Tujuan dan Manfaat PKLM…………………………………………………..4

1.3

Ruang Lingkup PKLM……………………………………………………….6

1.4

Metode PKLM………………………………………………………………..6

1.5

Metode Pengumpulan Data…………………………………………………...8

1.6

Sistematika Penulisan Laporan PKLM……………………………………….8

BAB II

GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA BINJAI

2.1

Sejarah Singkat Berdirinya KPP Pratama Binjai……………………………10

2.2

Struktur Organisasi KPP Pratama Binjai…………………………………….15

2.3

Bidang-Bidang Kerja KPP Pratama Binjai………………………………….17

BAB III

GAMBARAN DATA PKLM

3.1

Defenisi Pajak………………………………………………………………..23

3.2

Dasar Hukum………………………………………………………………...24

3.3

Fungsi Pajak…………………………………………………………………25

3.4

Sistem Pemungutan Pajak…………………………………………………...25


3.5

Syarat Pemungutan Pajak……………………………………………………26

3.6

Pengelompokkan Pajak……………………………………………………...28

3.7

Asas Pemungutan Pajak……………………………………………………..29

3.8

Tarif Pajak…………………………………………………………………...30

3.9

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)………………………………………...31

3.10

Funsi NPWP…………………………………………………………………34

3.11

Tempat Pendaftaran NPWP………………………………………………….35

3.12

Cara Pendaftaran NPWP Melalui Elektronik………………………………..36

3.13

Penghapusan NPWP dan Persyaratannya……………………………………37

3.14

Pengertian Wajib Pajak Pindah………………………………………………38

3.15

Tata Cara Pemindahan NPWP……………………………………………….38

BAB IV

ANALISIS DAN EVALUASI DATA

4.1

Tata Cara Mutasi Pajak………………………………………………………42

4.2

Manfaat Pemindahan Pengadministrasian Wajib Pajak……………………..45

4.3

Tugas-tugas dalam Pemindahan Wajib Pajak………………………………..45

4.4

Kendala yang di hadapi dalam Pelaksanaan Penyelesaian Administrasi Perpajakan……………………………………………………………………55

4.5

Upaya-upaya yang di tempuh untuk Mengatasi Kendala dalam Menghadapi Administrasi Pemindahan NPWP……………………………………………56


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan…………………………………………………………………..58

5.2

Saran…………………………………………………………………………59

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………...vii LAMPIRAN………………………………………………………………………..viii


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKLM) PKLM adalah suatu kegiatan yang dilakukan mahasiswa secara mandiri yang bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis dilapangan yang secara langsung berhubungan dengan teori-teori keahlian yang diterima dari para dosen Program Studi Administrasi Perpajakan guna mengetahui secara langsung fungsi dan tugas pekerjaan sebenarnya Pembangunan yang sedang Dilakukan oleh bangsa Indonesia pada saat ini tidak akan berhasil tanpa adanya sumber penerimaan Negara. Di Negara kita ini pemerintah memiliki peranan yang sangat penting untuk memajukan Negara yang dipimpinnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memajukan Negara kita ini adalah dengan melaksankan berbagai pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang dilaksanakan tersebut diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan serta membawa dampak bagi meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berjalannya pembangunan Negara kita tidak lepas dari masalah pembiayaan. Pembangunan harus ditunjang oleh anggaran yang di gunakan Negara setiap tahunnya. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Susunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut dikelompokkan menjadi biaya rutin dan biaya pembangunan. Biaya rutin digunakan untuk belanja barang dan biaya pegawai, Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

sedangkan biaya pembangunan digunakan untuk membangunan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik. Untuk menghimpun dana bagi pelaksanaan pembangunan tersebut pemerintah melakukan pemungutan pajak. Hasil dari pemungutan pajak tersebut dikumpulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan termasuk pendapatan rutin. Pajak mempunyai kontribusi yang sangat besar untuk membiayai anggaran bagi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum dan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari APBN dari tahun ke tahun yang menempatkan pajak diurutan teratas. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah berdasarkan System Self Asessment. Dalam sistem ini masyarakat diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar. Untuk itulah diperlukan kejujuran dari wajib pajak itu sendiri dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu wajib pajak tersebut perlu mengetahui tata cara atau proses yang dilakukan dalam pembayaran pajaknya. Disini peran petugas pajak sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pengadministrasian pelaporan pembayaran pajak. Sehingga wajib pajak mendapatkan pelayanan sesuai dengan haknya, setelah dia melaksanakan kewajibannya (dalam hal mambayar dan melaporkan pajaknya) dengan baik. Petugas pajak diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik bagi wajib pajak. Demikian juga apabila ada wajib pajak yang berpindah tempat tinggal atau tempat kedudukan ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lain. Terkadang ada wajib Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

pajak yang tidak melaporkan kepindahannya ke kantor pelayanan pajaknya yang lama, tetapi langsung melaporkan kewajiban pembayaran pajaknya di kantor pelayanan pajak yang baru. Padahal kewajiban pelaporan diri wajib pajak yang berpindah telah diatur dalam keputusan Dirjen Pajak yaitu KEP 161/PJ/2001. karena apabila wajib pajak tersebut tidak melaporkan kepindahannya, maka dapat mempengaruhi kelancaran proses pengadministrasian di Kantor Pelayanan Pajak. Oleh sebab itu sangat penting bagi wajib pajak untuk melaporkan kepindahannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Untuk itu wajib pajak perlu untuk mengetahui prosedur ataupun tata cara mutasi nomor pokok wajib pajaknya. Berdasarkan pemikiran tersebut maka pada Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini penulis akan membahas mengenai Tata cara Penyelesaian Administrasi pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagaimana cara wajib pajak tersebut

melaporkan kepindahannya, dan

bagaimana upaya petugas pajak

menyelesaikan administasi pemutasian NPWP tersebut. Apa saja kendala yang akan terjadi apabila wajib pajak tidak melaporkan kepindahannya. Karena apabila wajib pajak tersebut tidak mengetahui tata cara ataupun proses pelaporan dan pembayaran pajaknya, tentu akan menghambat kelancaran proses pemungutan pajak di Negara kita. Hal inilah yang akan penulis kemukakan pada laporan yang akan di tulis sebagai syarat untuk menyelesaikan Studi pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, yang diberi judul “Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai)”.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara Spesifikasi tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini adalah a. Untuk mengetahui tata cara penyelesian Administrasi NPWP. b. Untuk mengetahui manfaat pengadministrasian pemindahan NPWP. c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi apabila wajib pajak tidak melaporkan kepindahannya. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM): 1.2.1 Bagi Mahasiswa a. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan serta mengaplikasikannya kedalam kehidupan nyata yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. b. Untuk mengetahui tata cara kegiatan pengadministrasian mutasi NPWP.


c. Untuk mendorong mahasiswa untuk belajar mengetahui bagaimana situasi dunia kerja yang sebenarnya dan menjadikan mahasiswa sebagai tenaga kerja ahli yang siap pakai. d. Untuk memotivasi mahasiswa untuk beraktivitas dalam melakukan pekerjaan secara efisien dan efektif melalui PKLM. 1.2.2 Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) a. Sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai dengan lembaga pendidikan Program Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara. b. Dengan dilaksanakannya PKLM bagi mahasiswa dituntut sumbangsihnya terhadap instansi baik berupa saran maupun kritikan yang bersifat membangun yang menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja dilingkungan instansi tersebut. 1.2.3 Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara a. Membuka interaksi antara Diploma III Administrasi Perpajakan dengan instansi pemerintah yang bersangkutan dalam memberikan uji nyata mengenai ilmu pengetahuan yang diterima mahasiswa melalui PKLM. b. Sebagai pelengkap referensi penelitian dalam bidang Administrasi Perpajakan.


c. Guna mempromosikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan dari lembaga pendidikan nasional khususnya Universitas Sumatera Utara dengan persepsi umum.

1.3 Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai khususnya di Seksi Pelayanan dan Data yang di peroleh penulis adalah data pada tahun 2008. Disini penulis akan melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri mengenai Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan NPWP. Adapun ruang lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini adalah: 1. Tata cara penyelesaian Administrasi Pemindahan NPWP. 2. Manfaat pengadministrasian Pemindahan NPWP. 3. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian Administrasi Pemindahan NPWP.

1.4 Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun sumber-sumber data yang diperoleh penulis untuk mendukung pembuatan laporan ini adalah: 1.4.1 Tahap Persiapan Pada tahap ini penulis melakukan berbagai persiapan dimulai dari pemilihan objek PKLM, lokasi PKLM, pengajuan proposal dan surat pengantar.


1.4.2 Studi Literatur Penulis mencari berbagai sumber-sumber bacaan seperti buku-buku, undangundang dan tinjauan ke perpustakaan

serta pendapat para ahli yang

berhubungan dengan PKLM. 1.4.3 Observasi Lapangan Penulis

akan

mencari

data

yang

berhubungan

dengan

tata

cara

pengadministrasian pemindahan nomor pokok wajib pajak, dan data-data wajib pajak yang mengalami proses pemindahan. 1.4.4 Pengumpulan Data Penulis melakukan pengumpulan data sebagai berikut: 1.4.4.1 Data Primer Adalah data yang diperoleh melalui wawancara terhadap orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi serta observasi penulis di lapangan tempat objek PKLM. 1.4.4.1 Data Sekunder Adalah data yang diperoleh melalui studi literatur seperti sumber-sumber Pustaka, UU, Dokumentasi, maupun literatur yang berhubungan dengan PKLM. 1.4.5 Analisis dan Evaluasi Yaitu kegiatan studi yang dilakukan dengan cara menganalisa permasalahan dan kendala yang dihadapi dan mencari tahu atau menanyakan solusi yang


terbaik untuk memecahkan masalah tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. 1.5 Metode Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data dan informasi yang lengkap maka penulis menggunakan metode antara lain: 1.5.1 Daftar Pertanyaan (Interfiew Guide) Dengan metode ini penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak yang berkompeten dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai untuk mendapatkan data yang di perlukan dan mendokumentasikannya. 1.5.2 Daftar Observasi (Observation Guide) Penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang hendak di teliti pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai untuk mendapatkan data dan informasi. 1.5.3 Daftar Dokumentasi (Optional Guide) Kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan membuat daftar dokumentasi yang telah diperoleh dari instansi.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKLM) Adapun sistematika dalam penyusunan laporan PKLM adalah: BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang dalam penyusunan laporan PKLM, tujuan dan manfaat, ruang lingkup,


metode PKLM, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan laporan PKLM. BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PKLM Dalam bab ini penulis menguraikan sejarah singkat berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, struktur organisasi, uraian kegiatan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

BAB III

GAMBARAN TENTANG DATA PKLM Pengertian pajak, dasar hukum, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, syarat pemungutan pajak, pengelompokkan pajak asas pemungutan pajak, tarif pajak, pengertian NPWP, Fungsi NPWP, tempat

pendaftaran NPWP, cara pendaftaran NPWP

melalui

elektronik, penghapusan NPWP dan persyaratannya, pengertian wajib pajak pindah (mutasi) dan prosedur pemutasian Nomor Pokok Wajib Pajak. BAB IV

ANALISIS DAN EVALUASI DATA Penulis menguraikan tentang analisis dan evaluasi data yang diperoleh selama pelaksanaan PKLM.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan gambaran pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

BAB II GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA BINJAI

2.1 Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai Dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 535/KMK.01/2001 tentang “Koordinator Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak”, telah diadakan reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak, yang di dalam keputusan tersebut telah berubahnya sebagian garis instruksi, dan juga terbentuknya Kantor-Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun sebelum nama sebutan kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Inspeksi Pajak. Pada tahun 1968 Kantor Inspeksi Pajak di pecah menjadi dua yaitu: 1. Kantor Inspeksi Pajak Medan yang wilayah kerjanya meliputi Kotamadya Medan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kotamadya Tebing Tinggi, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhan Batu yang beralamat di jalan Suka mulia No. 17A Medan. 2. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar. Sebelum tahun 1976 Kantor Inspeksi Pajak Medan dipecah oleh Pemerintah menjadi dua bagian yaitu: 1. Kantor Inspeksi Medan Utara yang beralamat di jalan Suka Mulia No. 17A. 2. Kantor Inspeksi Medan Selatan yang beralamat di jalan Diponegoro No. 30A. Di Tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah Kantor Inspeksi Pajak Medan Timur (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur dan Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota). Dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat di dalam pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 267/KMK.01/1989, diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yang diganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak, sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Sesuai Surat Keputusan Menteri No. 758/KMK.01/1993 mengenai Kantor Pelayanan Pajak, jajaran Kantor Wilayah I Sumatera Utara, terdiri dari : 1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara, yang berdomisili di Jl. Kejaksaan No. 2 Medan; 2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat, yang berdomisili di Jl. Suka Mula No. 17 A Medan; 3. Kantor Pelayanan Pajak Timur, yang berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30 A Medan; dan 4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai, yang berdomisili di Jl. Binjai Km. 7.5. Dengan

Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

No.

267/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989, telah diadakan reorganisasi Direktur Jenderal Pajak, dimana dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut disebutkan Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

tentang penggantian nama Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak, juga dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi perpajakan, yang mana Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Kotamadya Medan menjadi enam wilayah kerja. Dan terakhir sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang mulai berlaku 1 April 2007, Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) terbagi menjadi : 1. KPP Medan Barat, yang berdomisili di Jl. Suka Mulia No. 17 A Medan; 2. KPP Medan Polonia, yang berdomisili di Gedung Keuangan Negara Jl. Diponegoro No. 30 A Medan; 3. KPP Medan Timur, yang berdomisili di Jl. Diponegoro No.30 A Medan; 4. KPP Medan Belawan, yang berdomisili di Jl. Asrama No. 7 A Medan; 5. KPP Medan Kota, yang berdomisili di Gedung Keuangan Negara Jl. Diponegoro No. 30 A Medan; 6. KPP Binjai, yang berdomisili di Jl. Binjai Km 7,5 ; dan 7. KPP Madya Medan, yang berdomisili di Gedung Graha Niaga II Jl. Putri Hijau No. 20 Medan . KPP Binjai didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/MK-01/1994, dengan wilayah kerja sebagai berikut: Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

a. Kotamadya Binjai b. Kabupaten Langkat c. Kabupaten Deli serdang 1. Kecamatan Labuhan Deli 2. Kecamatan Sunggal 3. Kecamatan Pancur Batu 4. Kecamatan Hamparan Perak 5. Kecamatan Sibolangit 6. Kecamatan Kutalimbaru d. Kabupaten Tanah Karo Berdasarkan penjelasan sejarah Kantor Pelayanan Pajak Binjai diatas, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Binjai berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan yang

telah diubah terakhir

54/PMK.01/2007

dan

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008. KPP Pratama Binjai Memiliki Wilayah Kerja sebagai berikut: a. Kabupaten Binjai b. Kabupaten Langkat Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pada akhir tahun 2008, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 3 (tiga) jenis,yaitu: 1. KPP Wajib Pajak Besar yang terdiri dari KPP Wajib Pajak Besar Satu, KPP Wajib Pajak Besar Dua, dan KPP Badan Usaha Milik Negara. 2. KPP Madya yang terdiri dari KPP Penanaman Modal Asing, KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP Badan dan Orang Asing, KPP Madya Medan, KPP Madya Palembang, KPP Mada Pekanbaru, KPP Madya Batam, KPP Madya Tangerang, KPP Madya Bekasi, KPP Madya Jakarta Pusat, KPP Madya Jakarta Barat, KPP Madya Jakarta Selatan, KPP Madya Jakarta Timur, KPP Madya Jakarta Utara, KPP Madya Bandung, KPP Madya Semarang, KPP Madya Surabaya, KPP Madya Sidoarjo, KPP Madya Malang, KPP Madya Balikpapan, KPP Madya Denpasar, KPP Madya Makassar. 3. KPP Pratama Pembentukan KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya telah diselesaikan pada akhir tahun 2006, sedangkan KPP Pratama yang ada saat ini baru berjumlah 15 KPP Pratama, yaitu KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat dan pembentukan KPP Pratama untuk seluruh Indonesia direncanakan akan diselesaikan pada akhir tahun 2008. Sebagaimana lazimnya KPP yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, KPP Pratama juga memiliki beberapa karakteristik, Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

yaitu : Organisasi berdasarkan fungsi, Sistem informasi yang berintegritas, Sumber daya manusia yang kompeten, Sarana kantor yang memadai, Tata kerja yang transparan, Penggabungan KPP, KPPBB, dan Karikpa, Prinsip Utama Penggabungan KPP, KPPBB, dan Karikpa adalah tidak menghilangkan tugas dan fungsi yang sebelumnya ada di masing-masing kantor tersebut tetapi membagi hasil seluruh tugas yang ada ke masing-masing seksi pada KPP Pratama sesuai dengan fungsinya. Seksiseksi yang memiliki tugas dan fungsi yang sama digabung menjadi seksi yang ada di KPP Pratama.

Struktur Organisasi KPP Pratama Binjai Struktur organisasi yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah struktur organisasi lini dan staf, yang dipimpin oleh seorang kepala kantor dibawah naungan kantor wilayah DJP Sumatera bagian Utara, dimana seluruh pegawai adalah pegawai negeri sipil Republik Indonesia di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Secara umum tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama meliputi : 1. Pengumpulan,

pencarian

dan

pengolahan

data,

pengamatan

potensi

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan, 2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,


3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, 4. Penyuluhan perpajakan, 5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, 6. Pelaksanaan ekstensifikasi, 7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak, 8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak 9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, 10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan, 11. Pelaksanaan Intensifikasi, 12. Pembetulan ketetapan pajak, 13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, 14. Pelaksanaan administrasi kantor. Setelah adanya modernisasi perpajakan tahun 2006 s/d 2008 Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama terbagi menjadi beberapa seksi yaitu : 1. Sub.bagian Umum 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 3. Seksi Pelayanan 4. Seksi Penagihan 5. Seksi Pemeriksaan Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 11. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang-Bidang Kerja Kantor Pelayanan Pajak Binjai Sub Bagian Umum (Subbag. Umum) Membantu

dan

menunjang

kelancaran

tugas

kepala

kantor

dalam

mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan sub bagian umum yaitu: 1. Penerimaan Dokumen di KPP. 2. Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen Masuk di Subbagian Umum. 3. Penyampaian Dokumen di KPP. 4. Pelaksaan Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan Serta Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil. 5. Permintaan Pengujian Kesehatan Pegawai. 6. Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa. 7. Penyusunan Laporan/Daftar Realisasi Anggaran Belanja. 8. Pengajuan usul pengangkatan Bendahara 9. Permohonan kartu tanda peserta asuransi dan Taspen


Seksi Pelayanan Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum Perpajakan pada seksi Pelayanan yaitu: 1. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak. 2. Penatausahaan surat, dokumen, dan laporan wajib pajak pada tempat pelayanan terpadu. 3. Perubahan identitas wajib pajak. 4. Penyelesaian permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak. 5. Penyelesaian wajib pajak di kantor pelayanan pajak lama. 6. Peminjaman dan pengiriman berkas. 7. Penerimaan dan pengolahan SPT masa. 8. Penerimaan dan pengolahan SPT tahunan PPH. 9. Pemerbitan Surat Ketetapan Pajak. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data pada seksi pengolahan data dan informasi yaitu: 1. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI. 2. Penatausahaan alat keterangan. 3. Pembentukan bank data. 4. Pemanfaatan bank data. 5. Pembuatan dan Penyampaian Surat Perhitungan (SPH) kirim ke kantor pelayanan pajak lainnya. Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

6. Penyusunan rencana penerimaan pajak

berdasarkan potensi pajak,

perkembangan ekonomi dan keuangan. 7. Pembuatan laporan penerimaan PBB/BPHTB. 8. Penyelesaian pembagian hasil penerimaan PBB. 9. Penatausahaan penerimaan (PBB) Non Elektronik. Seksi Penagihan Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan pada Seksi Penagihan yaitu: 1. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi penagihan. 2. Menjawab konfirmasi data tunggakan wajib pajak. 3. Penyelesaian permohonan penundaan pembayaran pajak. 4. Penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 5. Penagihan pajak seketika dan sekaligus. 6. Penghapusan piutang pajak. 7. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) bunga penagihan. 8. Penerbitan dan penyampaian surat teguran penagihan. 9. Penerbitan dan pemberitahuan surat paksa. Seksi Pemeriksaan Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan pada seksi pemeriksaan yaitu: 1. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi pemeriksaan. 2. Penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan lebih bayar. Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

3. Penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penjualan barang mewah. 4. Penyelesaian usulan pemeriksaan. 5. Penyelesaian usulan pemeriksaan bukti permulaan 6. Pengamatan oleh KPP. 7. Pemeriksaan kantor. 8. Pemeriksaan lapangan. 9. Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan nota penghitungan (Nothit) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (I,II,III,IV) Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi yaitu: 1. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi pengawasan dan konsultasi. 2. Penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP) 3. Penerbitan surat perintah membayar imbalan bunga (SPMIB) 4. Penyelesaian permohonan penggunaan

nilai

buku

dalam rangka

penggabungan usaha, pengambilalihan usaha atau pemekaran usaha. 5. Penyelesaian

permohonan

keberatan

pajak

penghasilan,

pajak

pertambahan nilai, dan pajak atas penjulan barang mewah di KPP. 6. Penyelesaian permohonan pembetulan ketetapan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak atas penjualan barang mewah. Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

7. Penyelesaian permohonan perubahan metode pembukuan. 8. Pemberian Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN) di Kantor Pelayanan Pajak. 9. Penyelesaian permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas Kendaraan Bermotor. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan

dan

penatausahaan pengamatan potensi perpajakan pada Seksi Ekstensifikasi Perpajakan yaitu: 1. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi ekstensifikasi perpajakan 2. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor. 3. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan. 4. Penerbitan surat himbauan untuk ber-NPWP. 5. Pencarian data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan/pemutakhiran Bank data perpajakan. 6. Pencarian data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan monografi fiskal. 7. Pelaksanaan penilaian individual objek pajak. 8. Penyelesaian mutasi seluruhnya objek dan subjek pajak PBB. 9. Penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP.


Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala KPP Pratama yang bersangkutan. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala KPP, Kepala KPPBB, atau Kepala Karikpa yang bersangkutan.


BAB III GAMBARAN DATA PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI (PKLM)

3.1 Defenisi pajak Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang perpajakan, namun pada dasarnya maksud dan tujuannya adalah sama. Adapun beberapa Pendapat tentang pengetian Pajak yaitu: Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam mencapai kesejahteraan umum. Menurut Rachmat Seomitro, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (pengalihan kekayaan partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Menurut S.I Djadjaningrat, “Pajak adalah menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada kas Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi sebagian hukuman menurut peraturanperaturan yang di tetepkan pemerintah serta dapat dipaksakan tapi tidak dari Negara secara langsung, untuk memajukan kesejahteraan umum.”


Dari defenisi tersebut diatas dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu : a. Pajak dapat dipaksakan pemungutannya (berdasarkan undang-undang). b. Membayar pajak tidak mendapatkan kontra prestasi/timbal balik secara langsung. c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

3.2 Dasar Hukum 1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 tangal 21 Februari 2001 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pegusaha Kena Pajak. 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/MK.01/1994 tentang Organisasi tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak. 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi perpajakan. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

3.3 Fungsi Pajak Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak diatas ada dua fungsi pajak, yaitu: a. Fungsi Budgeter yaitu fungsi yang letaknya disektor publik dimana pajak merupakan suatu sumber untuk memasukkan uang ke kas negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara, dan apabila setelah itu masih terdapat surplus akan digunakan untuk membiayai investasi pemerintah. b. Fungsi Reguler (mengatur) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu selain di bidang keuangan yang umumnya ditujukan terhadap sektor swasta.

3.4 Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak adalah cara yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak terutang. Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu:


a. Official assessment, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. b. Self assessment, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. c. With holding sistem, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3.5 Syarat Pemungutan Pajak Tidaklah mudah untuk membebankan pajak kepada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu: a. Pemungutan pajak harus adil Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan pajak diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak. Sedang adil dalam pelaksanaanya yaitu memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk memberikan Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

hak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang Sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”. c. Pemungutan pajak harus efisien Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu. d. Pemungutan pajak harus sederhana Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak. e. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

3.6 Pengelompokkan Pajak a. Menurut Golongannya : 1) Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau di limpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak penghasilan 2) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang dapat di bebankan atau di limpahkan kepada orang lain. b. Menurut Sifatnya : 1) Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperlihatkan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak penghasilan 2) Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperlihatkan diri wajib pajak. Contoh : PPN dan pajak penjualan atas barang mewah c. Menurut Lembaga Pemungutannya: 1) Pajak Pusat yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.


Contoh : PPn, PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, PBB, Bea materai. 2) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiridari : a. pajak daerah tingkat I (Provinsi) contoh : pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. b. pajak daerah tingkat II (Kotamadya/ Kabupaten) contoh : pajak penerangan jalan dan pajak reklame.

3.7 Asas Pemungutan Pajak a. Asas Domisili (tempat tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. b. Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penhasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.


c. Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak Luar negeri.

3.8 Tarif Pajak Ada 4 (empat) tarif pajak, yaitu: a. Tarif Sebanding (proporsional) Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah pajak yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : Untuk menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah abean dikenakan PPN sebesar 10% b. Tarif Tetap Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya yang terutang tetap. Contoh : besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nominal berapapun. c. Tarif Progresif Yaitu berupa persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar, Contoh : pasal 17 UU PPh 1945 Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

d. Tarif Degresif Yaitu berupa persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

3.9 Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

perpajakan

wajib

mendaftarkan diripada kantor Direktorat Jenderal Pajak wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memeproleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-undang pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Sedangkan yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk mendapatkan NPWP adalah sebagai berikut: 1. Wajib Pajak Orang Pribadi tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia. b. Fotocopy Paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing. 2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia. b. Fotocopy Paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing. c. Surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau usaha pekerjaan bebas dari wajib pajak. 3. Wajib Pajak Badan: a. Fotocopy akte pendirian dan perubahannya atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap. b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia, atau Paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing, dari salah satu pengurus aktif. c. Surat pernyataan tempat kegiatan usaha dari salah seorang pengurus aktif. Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

4. Bendaharawan sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong: a. Fotocopy surat penunjukan sebagai bendaharawan. b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk bendaharawan. 5. Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong: a. Fotocopy Perjanjian Kerjasama sebagai Joint Operation. b. Fotocopy NPWP masing-masing anggota Joint Operation. c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia, atau Paspor di tambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing, dari salah seorang pengurus joint Operation. Bagi permohonan berstatus cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Kantor Pusat/domisili/suami. Apabila perohonan ditandatangani oleh orang lain, harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus. Apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP atau untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan NPWP dan/atau mengukuhkan PKP secara jabatan. Namun demikian, kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP. Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

Saat ini format NPWP terdiri dari 15 (lima belas) digit dengan penggunaan sebagai berikut: 1. 2 (dua) digit pertama a. 00

: Identitas wajib pajak. Yaitu:

: Untuk bendaharawan

b. 01, 02, 03 : Wajib Pajak Badan c. 04 dan 06 : Wajib Pajak Pengusaha d. 05

: Wajib pajak Karyawan

e. 07, 08, 09 : Wajib Pajak Orang Pribadi 2. 6 (enam) digit kedua

: Nomor registrasi/urut yang diberikan Kantor Pusat DJP kepada KPP, contoh: 855.081

3. 1 (satu) digit ketiga

: Diberikan untuk KPP sebagai alat pengamanan Agar tidak terjadi pemalsuan, contoh: 4

4. 3 (tiga) digit ke kempat

: Kode KPP, contoh: 005

5. 3 (tiga) digit terakhir

: Status Wajib Pajak (Tunggal, Pusat, Cabang)

3.10

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak Setiap wajib pajak dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan di

haruskan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimilikinya. Fungsi dari NPWP tersebut adalah sebagai berikut : a. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan b. Tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak


c. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakannya. d. Untuk

mendapatkan

pelayanan

dari

instansi-instansi

tertentu

yang

mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang dilakukan seperti dokumen impor dan dokumen ekspor. e. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan misalnya dalam Surat Setoran Pajak (SSP) yang di tetapkan sendiri maupun pemotong/ pemungut oleh pihak ketiga harus mencantumkan NPWP. f. Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan.

3.11

Tempat Pendaftaran NPWP Tempat pendaftaran diri wajib pajak memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) adalah Kantor Direktoral Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak yang bersangkutan. Apabila tenpat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak berada dalam dua atau lebih wilayah kerja Kantor Direktoral Jenderal Pajak, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Untuk mempermudah pelaksanaan pendaftaran diri wajib pajak di tempat-tempat yang mudah dijangkau, Dirjen Pajak dapat menentukan tempat pendaftaran lain selain Kantor Pelayanan Pajak.


3.12

Cara Pendaftaran NPWP Melalui Elektronik Pendaftaran NPWP dan PKP oleh Wajib Pajak dapat juga dilakukan secara

elektronik yaitu melalui intenet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id.

Wajib

Pajak

cukup

memasukkan

data-data

pribadi

(KTP/SIM/Paspor) untuk mendapatkan NPWP. Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan NPWP melalui Internet: 1. Cari situs Direktorat Jenderal Pajak di Internet dengan alamat www.go.id; 2. Selanjutnya anda memilih menu e-reg (electronic registration); 3. Pilih menu “buat account baru” dan isilah kolom sesuai yang diminta; 4. Setelah itu anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi”. Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang anda miliki; 5. Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT sementara tersebut beserta Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai bukti anda sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak; 6. Tanda tangani formulir registrasi, kemudian kirimkan/sampaikan langsung bersama SKT sementara serta persyaratan lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak seperti yang tertera pada SKT sementara anda. Setelah itu anda akan menerima kartu NPWP dan SKT asli.


3.13

Penghapusan NPWP dan Persyaratannya Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal diajukan

permohonan penghapusan NPWP oleh : 1. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya karena Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, misalnya : a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan, di isyaratkan adanya fotokopi akte kematian atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang. b. Wajib Pajak meninggal dan meninggalkan warisan. Apabila selesai dibagi kepada ahli warisnya, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh ahli warisnya. c. Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebangai wajib pajak, disyaratkan surat pernyataan dan keterangan dari instansi yang berwenang. 2. Wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta serta suaminya telah terdaftar sebagai wajib pajak, disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil. 3. Wajib Pajak badan dalam rangka likuidasi atau telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran. 4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang Karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan wajib pajak yang dilampiri Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai wajib pajak. Permohonan penghapusan NPWP hanya dapat disetujui apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi antara lain karena: a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan. b. Wajib Pajak tidak mempunyai kekayaan.

3.14

Pengertian Wajib Pajak Pindah Yang dimaksud Wajib Pajak Pindah adalah Wajib Pajak yang dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya mengalami perpindahan tata usaha dari Kantor Pelayanan Pajak lama ke Kantor Playanan Pajak yang baru karena tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha.

3.15 Tata Cara Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak Adalah hal Wajib Pajak Pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, Wajib Pajak agar melaporkan diri ke KPP lama maupun KPP yang baru.


- Surat Pernyataan Pindah diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak Lama Memberikan surat pernyataan pindah yang telah ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya yang sah serta lampiran yang di isyaratkan atau dari Kantor Penyuluhan Pajak yaitu: a. Untuk wajib pajak orang pribadi 1. pindah tempat tinggal adalah surat keterangan tempat tinggal yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. Dalam hal wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, persyaratan tersebut dapat berupa surat keterangan dari pimpinan instansi atau perusahaannya. 2. Pindah tempat usaha atau pekerjaan bebas adalah surat keterangan surat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa b. Untuk wajib pajak badan 1. Pindah tempat kedudukan adalah surat keterangan tempat kedudukan yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. 2. Pindah tempat kegiatan usaha adalah surat keterangan tempat kegiatan usaha yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.


- Surat Pernyataan Pindah diajukan melalui Kantor Pelayanan Pajak Baru 1. Menyerahkan surat peryataan panda dan formulir permohonan pendaftaran dan perubahan data wajib pajak kartu nomor pokok wajib pajak. Surat Keterangan terdaftar atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh KPP lama dari wajib pajak atau dari Kantor Penyuluhan Pajak. 2. Memberikan kelengkapan-kelengkapan lampiran yang dibutuhkan berupa: a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi 1. Pindah tempat tinggal adalah surat keterangan terdaftar, fotocopy KTP, atau surat keterangan tempat tinggal yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing ditambah surat keterangan tempat tinggal yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. Dalam hal ini Wajib Pajak yang tidak menjalankan kegiatan usaha dapat atau pekerjaan bebas berupa surat keterangan dari pimpinan instansi atau perusahaannya. 2. Pindah tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak dan Surat Keterangan Tempat Kegiatan Usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari


instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. b. Untuk Wajib Pajak Badan 1. Pindah tempat kedudukan adalah fotocopy akte perusahaan atau surat keterangan tempat kedudukan yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. 2. Pindah tempat kegiatan usaha adalah fotocopy akte perusahaan atau surat keterangan tempat kegiatan Lurah atau kepala Desa, dan surat Keterangan Lurah atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam hal pengusaha kena pajak.


BAB IV ANALISIS DATA DAN EVALUASI

4.1 Tata Cara Mutasi Wajib Pajak Tata cara pemindahan wajib pajak terdapat pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP 161/PJ/2001, dalam hal wajib pajak yang telah terdaftar di Kantor Pelyanan Pajak Pratama dan telah diberikan NPWP. Karena suatu hal pindah tempat tingal atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak pratama lainnya atau menjadi perubahan status perusahaan yang mengakibatkan kantor pelayanan pajak pratama tempat wajib pajak terdaftar berubah, maka wajib pajak wajib mengajukan permohonan pindah dengan menyampaikan surat pernyataan pindah beserta persyaratannya. Dalam hal ini kantor pelayanan pajak pratama wajib untuk menerbitkan: a. Surat pindah, untuk diberikan kepada wajib pajak paling lama pada hari kerja berikutnya setelah surat pernyataan pindah diterima, guna diserahkan ke kantor pelayanan pajak pratama yang baru, dalam hal surat pernyataan pindah beserta persyaratannya secara lengkap telah disampaikan ke kantor pelayanan pajak pratama yang lama. b. Kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar, paling lama pada hari kerja berikutnya, dalam hal surat pernyataan pindah beserta persyaratannya secara lengkap disampaikan ke kantor pelayanan pajak pratama baru, atau setelah


menerima surat pindah dari wajib pajak yang berasal dari kantor pelayanan pajak pratama lama. Apabila surat pernyataan pindah berisikan pernyataan pindah sebagai pengusaha kena pajak, maka: a. KPP lama menerbitkan surat pindah paling lama pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan pindah beserta persyaratannya secara lengkap dari pengusaha kena pajak atau pemberitahuan adanya surat pernyataan pindah dari KPP baru. b. KPP baru menerbitkan surat pengukuhan pengusaha kena pajak dan bila diperlukan sekaligus menerbitkan kartu NPWP dan SKT paling lama 3 hari kerja setelah menerima surat pindah dari KPP lama. c. KPP lama menerbitkan surat pencabutan pengukuhan kengusaha kena pajak setelah diterimanya tembusan surat pengukuhan pengusaha kena pajak yang diterbitkan oleh KPP baru paling lama pada hari kerja berikutnya. Dalam hal surat pernyataan pindah berisikan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan juga menyatakan pindah tempat kegiatan usaha, maka kartu NPWP, SKT, SPPKP diterbitkan secara bersamaan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat pindah dari wajib pajak yang berasal dari KPP lama. Apabila wajib pajak telah resmi terdaftar pada KPP baru, berkas dan uraian singkat dikirim dari KPP lama ke KPP baru. Dalam uraian singkat yang dianggap perlu diketahui oleh KPP adalah:


a. Jumlah tunggakan wajib pajak yang masih harus ditagih. b. Sampai dimana tindakan penagihan. c. Apakah masih ada permohonan restitusi surat keberatan wajib pajak yang belum diselesaikan. Adapun bentuk dan jenis formulir yang dipergunakan dalam proses pemindahan ini adalah: 1. KP.PDIP.4.1-00

(Permohonan Pendafataran dan Perubahan Data Wajib Pajak)

2. KP.PDIP.4.2-00

(Surat Keterangan Terdaftar)

3. KP.PDIP.4.3-00

(Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)

4. KP.PDIP.4.4-00

(Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak)

5. KP.PDIP.4.6-00

(Surat Tugas Pembuktian Alamat)

6. KP.PDIP.4.7-00

(Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat)

7. KP.PDIP.4.8-00

(Surat Penolakkan Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan

Pengusaha Kena Pajak)

8. KP.PDIP.4.10-00

(Surat Pindah)

9. KP.PDIP.4.11-00

(Surat Pencabutan Surat Keterangan Pengusaha Kena Pajak)

10. KP.PDIP.4.12-00

(Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)

11. KP.PDIP.4.13-00

(Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak)

12. KP.PDIP.4.14-00

(Surat Pemberitahuan Pernyataan Pindah)


13. KP.PDIP.4.21-00

(Buku Pengawasan Pendaftaran Data Wajib Pajak)

4.2 Manfaat Pengadministrasian Pemindahan Wajib pajak Untuk dapat memperlancar proses pemungutan pajak maka wajib pajak di haruskan melaporkan dan mengetahui tata cara pengadministrasian pemindahan NPWP, hal ini sangat diperlukan karena akan merugikan wajib pajak itu sendiri yang memiliki 2 NPWP sehingga akan menyebabkan terjadinya tunggakan pajak.

4.3 Tugas-Tugas Dalam Pemindahan Wajib Pajak 4.3.1 Dalam Surat Pernyataan Pindah Diajukan Melalui Kantor Pelayanan Lama a. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak di Kantor Pelayanan lama mempunyai tugas: 1. Menerima surat persyaratan pindah yang telah ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa yang sah beserta lampiran yang disyaratkan atau dari kantor penyuluhan pajak. 2. Memeriksa lampiran yang disyaratkan terdiri dari: a) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi: (1) Pindah tempat tinggal yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. dalam hal wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas,


persyaratan tersebut dapat berupa surat keterangan dari pimpinan instansi atau perusahaannya. (2) Pindah tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, adalah surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. b) Untuk Wajib Pajak Badan: (1) Pindah tempat kedudukan, adalah surat keterangan tempat kedudukan yang baru dari instansi yang berwenang sekurangkurangnya lurah atau kepala desa. (2) Pindah tempat kegiatan usaha, adalah surat keterangan tempat kegiatan usaha yang baru dari instansi yang berwenang sekurangkurangnya lurah atau kepala desa. 3. Merekam data surat pernyataan pindah, mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokuman (LPAD) dan menyampaikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada wajib pajak setelah ditandatangani petugas. 4. Mencetak surat pindah, selanjutnya diteruskan kepada kepala Seksi Pelayanan untuk ditandatangani dan menyampaikan surat pindah kepada wajib pajak dan kantor pelayanan pajak baru paling lama pada hari kerja berikutnya. 5. Meneruskan surat pernyataan pindah beserta lampiran yang disyaratkan ke Sub. Seksi Ketetapan dan Arsip untuk digabungkan ke berkas induk. Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

6. Menerima faksimili surat keterangan terdaftar dan surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau surat penolakkan pendaftaran wajib pajak dan pelaporan pengusaha kena pajak dari kantor pelayanan pajak baru. 7. Mencetak surat pencabutan surat keterangan terdaftar dan surat pencabutan surat pengukuhan pengusaha kena pajak, selanjutnya diteruskan kepada kepala Seksi Pelayanan untuk ditandatangani 8. Menyampaikan surat pencabutan surat keterangan terdaftar dan surat pencabutan surat pengukuhan pengusaha kena pajak kepada wajib pajak di alamat yang baru paling lama pada hari kerja berikutnya. 9. Mengirimkan lembar ke 2 surat pencabutan surat pengukuhan pengusaha kena pajak ke Sub seksi ketetapan dan asip (Tapsis) untuk digabung dalam berkas induk wajib pajak yang selanjutnya dikirim ke kantor pelayanan pajak baru. b. Petugas Pendaftaran wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak baru mempunyai tugas: 1. Menerima formulir permohonan pendaftaran dan perubahan data wajib pajak, surat pindah, kartu NPWP, surat keterangan terdaftar, dan surat pengukuhan pengusaha kena pajak yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak lama dari wajib pajak. 2. Merekam data wajib pajak dari formulir permohonan pendaftaran dan perubahan data wajib pajak dan mencetak Lembar Pengawasan Arus


Dokumen serta menyerahkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada wajib pajak setelah ditandatangani petugas. 3. Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau pindah kedudukan: a) Mencetak Kartu NPWP b) Mencetak surat keterangan terdaftar dan diteruskan kepada kepala seksi pelayanan untuk ditandatangani. c) Menyampaikan kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar kepada wajib pajak paling lama pada hari kerja berikutnya setelah surat pindah diterima. d) Mengirimkan surat keterangan terdaftar melalui faksimili ke kantor pelayanan pajak lama. 4. Dalam hal wajib pajak selain pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan juga melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.: a) Mencetak surat tugas pembuktian alamat pengusaha kena pajak selanjutnya diteruskan kepada kepala

seksi

pelayanan untuk

ditandatangani. b) Membuat dan merekam berita acara hasil pembuktian alamat pada komputer. c) Mencetak surat keterangan terdaftar dan surat pengukuhan pengusaha kena pajak, selanjutnya diteruskan kepada kepala seksi pelayanan


untuk ditandatangani, dalam hal alamat wajib pajak terbukti tidak benar. d) Mencetak surat penolakan terdaftar wajib pajak dan pelaporan pengusaha kena pajak, selanjutnya diteruskan kepada seksi pelayanan untuk ditandatangani, dalam hal wajib pajak terbukti tidak benar. e) Menyampaikan surat keterangan terdaftar dan surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau surat penolakkan wajib pajak dan pelaporan pengusaha kena pajak kepada wajib pajak atau pengusaha kena pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah surat pindah diterima. f) Menigirm surat keterangan terdaftar dan surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau surat penolakkan pendaftaran wajib pajak dan pelaporan pengusaha kena pajak melalui faksmili ke kantor pelayanan pajak lama. 5. Membuat berkas wajib pajak yang berisi dokumen pemindahan wajib pajak untuk diteruskan ke Sub Seksi Ketetapan dan Arsip (Tapsip) 4.3.2 Dalam hal Surat Pernyataan Pindah Diajukan Melalui Kantor Pelayanan Pajak Baru: a. Petugas pendaftaran wajib pajak di kantor pelayanan pajak baru mempunyai tugas: 1. Menerima surat pernyataan pindah dan formulir permohonan dan perubahan data wajib pajak, kartu NPWP, surat keterangan terdaftar, dan Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

surat pengukuhan pengusaha kena pajak yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak lama, dari wajib pajak atau dari kantor penyuluhan pajak. 2. Memeriksa kelengkapan lampiran yang disyaratkan, terdiri dari: a) Untuk wajib pajak orang pribadi: (1) pindah tempat tinggal adalah surat keterangan terdaftar, fotocopy kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing ditambah surat keterangan tempat tinggal yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. Dalam hal wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha pekerjaan bebas persyaratan tersebut dapat berupa surat keterangan dari pimpinan instansi atau perusahaannya. (2) Pindah tempat usaha atau pekerjaan bebas, adalah surat keterangan terdaftar dan surat pengukuhan pengusaha kena pajak dalam hal pengusaha kena pajak, dan surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. b) Untuk Wajib Pajak badan: (1) Pindah tempat kedudukan, adalah fotocopy akte perubahan atau surat keterangan tempat kegiatan usaha yang baru dari instansi


yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa, dan surat keterangan terdaftar. (2) Pindah tempat kegiatan usaha adalah fotocopy akte perubahan atau surat keterangan tempat kegiatan usaha yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa, dan surat keterangan terdaftar dan surat pengukuhan pengusaha kena pajak dalam hal pengusaha kena pajak. 3. Merekam data wajib pajak dari formulir permohonan pendaftaran dan perubahan data wajib pajak dan mencetak Lembar Pengawas Arus Dokumen (LPAD) serta menyerahkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada wajib pajak, serta ditandatangani oleh petugas. 4. Mencetak surat pemberitahuan pernyataan pindah dalam hal surat pernyataan pindah berisikan pernyataan pindah sebagai pengusaha kena pajak dan diteruskan kepada kepala seksi pelayanan untuk ditandatangani dan selanjutnya dikirim ke kantor pelayanan pajak lama. 5. Dalam hal wajib pajak pindah tempat atau tempat kedudukan: a) Mencetak kartu NPWP b) Menetak surat keterangan terdaftar dan diteruskan kepada kepala pelayanan untuk ditandatangani. c) Menyampaikan kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar kepada wajib pajak paling lama pada hari kerja berikutnya setelah surat


pernyataan pindah beserta lampiran yang disyaratkan diterima secara lengkap. d) Mengirimkan surat keterangan terdaftar faksmili ke kantor pajak lama. 6. Dalam pengusaha kena pajak pindah tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas: a) Menerima surat pindah dari kantor pelayanan pajak lama. b) Mencetak surat tugas pembuktian alamat pengusaha kena pajak. selanjutnya diteruskan kepada kepala Seksi Pelayanan untuk di tandatangani c) Membuat merekam berita acara hasil pembuktian alamat pada komputer. d) Mencetak kartu NPWP dan surat pengukuhan pengusaha kena pajak diteruskan kepada Seksi Pelayanan untuk ditandatangani dalam hal alamat wajib pajak terbukti benar. e) Mencetak surat penolakan pendaftaran wajib pajak dan pelaporan pengusaha kena pajak, selanjutnya diteruskan kepada kepala Seksi Pelayanan untuk ditandatangani, dalam hal alamat wajib pajak terbukti benar. f) Menyampaikan surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau surat penolakan pendaftaran wajib pajak dan pelaporan pengusaha kena


pajak kepada wajib pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah surat pindah diterima dari kantor pelayanan pajak lama. g) Mengirimkan surat pengukuhan pengusaha kena pajak melalui faksimili ke kantor pelayanan pajak lama. 7. Dalam hal wajib pajak selain pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan juga melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak: a) Menerima surat pindah dari kantor pelayanan pajak lama b) Mencetak surat tugas pembuktian alamat pengusaha kena pajak, selanjutnya diteruskan

kepada kepala

seksi

pelayanan untuk

ditandatangani c) Membuat merekam berita acara hasil pembuktian alamat pada komputer. d) Mencetak: (1) Kartu NPWP (2) Surat keterangan terdaftar dan surat pengukuhan pengusaha kena pajak, selanjutnya di teruskan kepada kepala seksi pelayanan untuk ditandatangani dalam hal alamat wajib pajak terbukti benar. e) Mencetak surat penolakan pendaftaran wajib pajak dan pelaporan pengusaha kena pajak, selanjutnya diteruskan kepada kepala seksi pelayanan untuk ditandatangani, dalam hal alamat wajib pajak terbukti tidak benar. Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

f) Menyampaikan surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau surat penolakan pendaftaran wajib pajak dan pelaporan pengusaha kena pajak kepada wajib pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah surat pindah diterima dari kantor pelayanan pajak lama. g) Mengirimkan surat keterangan terdaftar dansurat pengukuhan pengusaha kena pajak atau surat penolakan pendaftaran wajib pajak dan pelaporan pengusaha kena pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah surat pindah diterima dari kantor pelayanan pajak lama mengirimkan surat keterangan terdaftar dan surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau surat penolakkan pendaftaran wajib pajak dan pelaporan pengusaha kena pajak melalui faksimili ke kantor pelayanan pajak lama. 8. Membuat berkas sementara wajib pajak berisi dokumen pemindahan wajib pajak untuk diteruskan ke sub seksi ketetapan dan arsip (Tapsip) b. Petugas pendaftaran wajib pajak di kantor pelayanan pajak lama mempunyai tugas: 1. Menerima faksimili surat pemberitahuan pernyataan pindah dari kantor pelayanan pajak baru. 2. Merekam data dari surat pemberitahuan pernyataan pindah dan mencetak surat pindah selanjutnya diteruskan kepada kepala seksi pelayanan untuk ditandatangani.


3. Mengirim surat pindah kepada wajib pajak di alamat baru dan mengirim faksimili ke kantor pelayanan pajak baru, paling lama pada hari kerja berikutnya setelah surat pemberitahuan pernyataan pindah diterima 4. Menerima faksimili dari surat keterangan terdaftar dan surat pengukuhan pengusaha kena pajak dari kantor pelayanan pajak baru. 5. Mencetak surat pencabutan surat keterangan terdaftar dan surat pencabutan surat pengukuhan pengusaha kena pajak selanjutnya dikirim kepada kepala pelayanan untuk ditandatangani. 6. Menyampaikan surat pencabutan surat keterangan terdaftar dan surat pencabutan surat pengukuhan pengusaha kena pajak kepada wajib pajak paling lama pada hari kerja berikutnya. 7. Mengirimkan lembar ke-2 surat pencabutan surat keterangan terdaftar dan surat pencabutan surat pengukuhan pengusaha kena pajak ke sub seksi ketetapan dan arsip (Tapsip) untuk digabungkan dalam berkas induk wajib pajak yang selanjutnya dikirim ke kantor pelayanan pajak baru.

4.4 Kendala yang di hadapi dalam Pelaksanaan Penyelesaian Administrasi Pemindahan NPWP Pada KPP Pratama Binjai masih ditemukan wajib pajak yang pindah, dan melakukan kewajiban pembayaran pajaknya tanpa melaporkan kepindahannya terlebih dahulu. Karena wajib pajak tidak melaporkan kepindahannya maka wajib pajak tersebut akan memiliki 2 (dua) NPWP, tentunya itu akan merugikan wajib Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

pajak itu juga. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak, ini juga dapat menyulitkan petugas pajak dalam proses pengadministrasian. Hal itu disebabkan oleh beberapa kendala yaitu: 1. Kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak terdaftar tidak mau melepaskan wajib pajak untuk pindah dimana seharusnya wajib pajak itu terdaftar. Mengingat keuntungan yang diperoleh kantor pelayanan pajak lama itu cukup besar dari kegiatan usaha wajib pajak sehingga tidak pindah ke kantor pelayanan pajak lain, dan jika perpindahan wajib pajak terjadi maka kantor pelayanan pajak lama akan mengalami penurunan pendapatan. Hal seperti ini dapat dilakukan kantor pelayanan pajak lama. 2. Belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat pajak mengingat jumlah petugas pajak belum memadai, tentu saja hal ini sangat menyulitkan aparat dalam melakukan pengawasan pelaporan diri wajib pajak. 3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan atau pengetahuan masyarakat tentang peraturan perpajakan masih rendah.

4.5 Upaya-upaya yang di tempuh Untuk Mengatasi Kendala dalam Menghadapi Administrasi Pemindahan NPW Kendala dan hambatan yang dialami di KPP Pratama Binjai dalam hal pemindahan administrasi wajib pajak dapat dikurangi dengan beberapa cara dan


upaya dimana dengan berkurangnya kendala dan hambatan tersebut kinerja di KPP Pratama Binjai semakin meningkat. Adapun upaya yang ditempuh oleh untuk mengatasi kendala dalam pemindahan administrasi wajib pajak di KPP Pratama Binjai adalah 1. KPP lama harus tetap mengeluarkan himbauan dengan melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak khususnya wajib pajak yang akan melakukan pemnidahan tempat kegiatan usaha agar melaporkannya kepada KPP yang lama maupun KPP yang baru. 2. Mengalokasikan dana untuk melakukan perekrutan tenaga dari luar berupa tenaga kontrak apabila tenaga dari petugas pajak sendiri tidak mencukupi untuk melakukan pendataan terhadap wajib pajak. 3. Memasyarakatkan pajak secara intensif, misalnya melalui stiker, artikel, tulisan tentang perpajakan yang mudah dimengerti atau dipahami oleh masyarakat khususnya wajib pajak. 4. Untuk mengubah performa KPP, maka yang harus dilakukan adalah kultur organisasinya. Adapun faktor kunci yang membentuk kultur yaitu strategi inti, konsekuensi serta kontrol. Selanjutnya mengubah system administrasi, strukur, dan proses terakhir adalah mengubah praktek manajemen, predisposisi pekerja. Sehingga mampu menganalisa tingkat kesalahan, ibarat reorganisasi KPP telah gagal untuk meningkatkan kinerja, maka perlu dilakukan paradigma kultur baru.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian pada bab-bab sebelumnya adalah: 1. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, penerapan sistem self assessment (termasuk pemutasian NPWP) tidak secara otomatis meningkatkan partisipasi aktif wajib pajak secara sukarela dalam pelaksanaan kewajiban pajaknya. Hal ini dapat terbukti dan masih adanya ditemukan pelanggaran kewajiban pelaporan diri bagi wajib pajak mutasi NPWP. 2. Satu faktor yang paling dominan sebagai penyebab pelanggaran kewajiban pelaporan diri wajib pajak adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Pelanggaran kewajiban tersebut pada dasarnya merugikan wajib pajak itu sendiri. Akibatnya petugas pajak sulit mengadministrasikan kewajiban perpajakannya dengan baik dan tertib, walaupun demikian keadaan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut sebab Negara akan menderita kerugian dari penerimaan pajak tersebut. 3. Tanpa adanya pengawasan efektif terhadap kewajiban pelaporan sulit diharapkan untuk mencapai hasil-hasil yang memuaskan, karena tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah. 4. Akibat dari wajib pajak tidak memutasikan NPWP nya maka sulit aparat pajak dalam mengadministrasikan perpajakan. Panji Susetio : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai), 2010.

5. Bila wajib pajak mendaftar di 2(dua) tempat yang baru tanpa melaporkan ke KPP lama maka akan mengakibatkan 2 NPWP. 6. Tidak akuratnya informasi yang didapat dari wajib pajak. 7. Dengan banyaknya tunggakan, berarti kepatuhan wajib pajak berkurang.

5.2 Saran 1. Untuk meningkatkan mutu pelayanan dari KPP, maka diharapkan kualitas SDM terutama fiskus harus memadai, sehingga mampu menterjemahkan atau paling tidak memberi penjelasan yang memadai terhadap undang-undang dan penerapannya dalam bentuk teknis kepada wajib pajak yang membutuhkan penjelasan, bimbingan, penyuluhan, dan berkaitan dengan kewajiban perpajakan. 2. Perlunya pengawasan yang efektif untuk menjamin keberhasilan pelaporan diri bagi wajib pajak, dan diarahkan untuk mendeteksi kemungkinan adanya pelanggaran lainnya dari kewajiban pelaporan diri bagi wajib pajak pindah NPWP. Namun tidak mempersulit wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. 3. Penyuluhan pajak yang dikombinasikan dengan penerapan sanksi juga perlu mendapat perhatian khusus. Melalui kombinasi ini kita menanamkan suatu kesan bahwa pada dasarnya kewajiban pelaporan diri ini adalah untuk kepentingan dan kebaikan wajib pajak itu sendiri. diharapkan wajib pajak


termotivasi agar mau melaksanakan kewajiban perpajakannya sebaik mungkin.


DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, 2003, Perpajakan, Andi, Yogyakarta Sihaloho, Cyrus, 1995, Ketentuan Umum Perpajakan, PT Raja Grafindo, Jakarta Suandy, Erly, 2005, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta Waluyo, 2005, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. Keputusan 161/PJ/2001 Tentang Kewajiban Pelaporan Diri Wajib Pajak Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/MK.01/1994 Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 443/KMK.01/2001 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 www.pajak.go.id


LAMPIRAN


DIAJUKAN O L E H NAMA : PANJI SUSETIO NIM :

Recommend Documents