LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
INFORMASI PUBLIK PUSAT HUBUNGAN MASYARAKAT
2014
ANALISA PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI
Dari survei yang telah dilakukan oleh Tim Pelayanan Informasi Publik Kementerian Perdagangan terhadap Tingkat Kepuasaan dari masyarakat dari pemohon informasi publik , dengan ini dapat disampaikan hasil serta analisa dari Pelayanan Informasi Publik. Masyarakat pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, melalui email contact us, dan melalui CMS. Masyarakat yang melakukan permohonan informasi melalui cara tersebut, maka data identitas pemohon akan masuk dalam sistem database pemohon informasi publik. Terdapat data pemohon informasi dari tahun 2013 sampai Oktober 2014 yang telah kami masukkan ke dalam sistem database adalah sebagai berikut, data pemohon yang masuk melalui email contact us adalah 1.870 pemohon, sedangkan data pemohon yang masuk melalui CMS adalah 2.677 pemohon. Untuk responden yang menjawab survei kepuasan masyarakat bulan Maret 2014 adalah 291 responden.
ANALISA PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI
Dari survei yang telah dilakukan oleh Tim Pelayanan Informasi Publik Kementerian Perdagangan terhadap Tingkat Kepuasaan dari pelayanan , dengan ini dapat disampaikan hasil serta analisa dari Pelayanan Informasi Publik : A. Identitas Responden 1. Pendidikan
Berdasarkan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa pada aspek Pendidikan terdapat 61.86% responden dari jenjang S1, 13.40% dari jenjang D1/D2/D3, 13.06% dari jenjang S3/S2, dan sebanyak 11.68% dari jenjang SMA/SMK. Dari data di atas dapat diketahui bahwa pemohon informasi publik paling banyak dari kalangan responden lulusan sarjana. Jika dibandingkan dengan data survei terakhir yang dilakukan Unit Pelayanan Informasi Publik
hanya 92 responden yang mengisi kuesioner sedangkan pada survei kali ini terdapat 291 responden. Dan dari database yang telah diperoleh, jumlah responden yang berpendidikan S1-S3 berjumlah 62% (2013) dan sebanyak 74.92% pada Maret 2014. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden yang berpendidikan tinggi bertambah serta semakin meningkatnya partisipasi kaum cendikiawan terhadap survei pelayanan informasi publik.
2. Pekerjaan
B e r d a s a r k a n
d a t a
d i
a Berdasarkan data di atas menyatakan bahwa sebanyak 53,95% responden adalah Pegawai Swasta, 18,56% adalah Pelajar/Mahasiswa, 14,43% adalah PNS/TNI/POLRI, serta 13,06% adalah Wiraswasta/Usahawan. Sedangkan pada survei tahun 2013 terdapat 25% responden yang berasal dari kalangan wiraswasta/usahawan dan jumlah pegawai swasta 43.5%,
sedangkan pada Maret 2014 ini jumlah wiraswasta/usahawan menurun menjadi 13.06% dan jumlah pegawai swasta meningkat menjadi 53.95%. Hal ini menjelaskan bahwa pegawai swasta mendominasi dalam pertisipasi pada survei kepuasan masyarakat Kementerian Perdagangan.
3. Usia
Hasil di atas menyatakan bahwa usia dominan dari responden yang melakukan permohonan informasi ke Unit Pelayanan Informasi Publik adalah usia 19-25 tahun yaitu sebesar 43,30%, usia 26-30 berjumlah 19,59%, dan 37,11% lainnya berusia lebih dari 30 tahun. Hal ini jauh berbeda dengan survei yang dilakukan tahun 2013, yaitu usia dominan kurang dari 25 tahun berjumlah 27.2%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dengan usia dewasa muda ikut berpartisipasi dalam survei kepuasan masyarakat.
4. Jenis Kelamin
Berdasarkan data diagram di atas menyatakan bahwa 57,73% responden adalah pria sedangkan 42,27% adalah wanita. Sedangkan pada survei tahun 2013 jumlah responden pria 63% dan responden wanita 37%. Dengan hal ini pemohon informasi publik pada survei Maret 2014 relatif cukup seimbang antara pria dan wanita, ini dibuktikan dengan selisih margin sebesar 15,46% sedangkan selisih margin pada survei tahun 2013 adalah 26%.
5. Lokasi atau Domisili
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 150 responden berasal dari Jabodetabek, sedangkan 141 responden berasal dari luar Jabodetabek dan beberapa dari luar negeri. Hal ini menjelasakan bahwa relatif seimbang antara permintaan informasi dari Jabodetabek dan luar Jabodetabek. Fakta ini terlihat dari jumlah margin yang kecil yaitu 9 poin. Untuk itu permintaan informasi di Unit Pelayanan Informasi di Kementerian Perdagangan berdasarkan demografi sudah cukup merata.
6. Nomor Handphone
Terdapat 291 responden yang memberikan nomor handphone-nya dan terdapat 3 responden yang tidak menjawab.
7. Alamat Email
Berdasarkan data diagram di atas terdapat 279 responden yang memberikan alamat emailnya, sedangkan yang tidak menjawab berjumlah 15 responden.
8. Kemudahan Persyaratan Permohonan Informasi Publik.
Pada aspek ini, terdapat 9.93% responden yang mengatakan “Sangat Mudah” persyaratan permohonan informasi, 55.1% responden mengatakan bahwa mereka dengan “Mudah dalam persyaratan permohonan informasi. Tetapi masih terdapat 27.94% responden yang mengatakan “agak sulit”, dan 6.62% responden yang mengatakan “Sulit”. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan responden terhadap perbedaan Unit Pelayanan Informasi Publik dengan Inatrade. Dapat diketahui bahwa pelayanan informasi di Kementerian Perdagangan tidak dipungut biaya dan tidak ada syarat yang membebankan masyarakat. Terlepas dari itu semua, telah dibuktikan bahwa pada survei tahun 2013 terdapat 40.6% responden yang mengatakan cukup sulit terhadap prosedur persyaratan permohonan informasi, sedangkan pada bulan Maret 2014 terjadi penurunan jumlah responden yang menjawab cukup sulit menjadi 34.56% responden. Selain itu untuk menurunkan nilai 34.56% atas ketidakmudahan responden dalam menjalani prosedur, maka Unit
Pelayanan Informasi dapat menyesuaikan lagi prosedur yang ada. Misalkan selama ini pemohon informasi diharuskan mengisi personal data sebagai langkah awal untuk mendapatkan informasi, namun untuk menaikkan hasil (survei) yang lebih baik ada baiknya personal data hanya dilakukan kepada mereka yang membutuhkan informasi terkait data ekspor impor, daftar harga bahan pokok, dan data lainnya yang terbilang penting. Namun bagi mereka yang hanya sekadar bertanya, contohnya menanyakan hal rekruitmen CPNS, ada baiknya personal data tidak perlu dimintakan kepada pemohon informasi.
9. Kedisiplinan / Tanggung Jawab Petugas Pelayanan.
Pada aspek ini, sebanyak 5.15% responden mengatakan bahwa kedisiplinan / tanggung jawab petugas “Sangat Disiplin”, dan 60.66% menjawab “Disiplin”. Tetapi disamping itu terdapat 28.31% mengatakan “Kurang Disiplin, serta 5.88% mengatakan “Tidak Disiplin. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa sikap disiplin / tanggung jawab dari petugas pelayanan cukup baik karena mencapai nilai 65.81%. Sedikit perbedaan dapat dilihat dari hasil survei tahun 2013 yang mengatakan bahwa petugas pelayanan menerapkan sikap disiplin / sangat disiplin berjumlah 66.6% sedangkan pada bulan Maret 2014 berjumlah 65.81%. Terdapat perbedaan margin yaitu sekitar 0.79%, walaupun terjadi penurunan tetapi konsistensi dari kedisiplinan petugas tidak berubah, hal ini tentu akan memacu petugas pelayanan untuk selalu menerapkan sikap disiplin terhadap pekerjaannya.
Tetapi sikap ini harus tetap ditingkatkan karena masih terdapat sekitar 34.19% nilai yang harus diturunkan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan seperti ketepatan waktu dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan lebih ditingkatkan lagi kerja sama dengan unit-unit di Kementerian Perdagangan.
10. Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan
Dalam aspek ini menunjukan hasil yang memuaskan karena terdapat 11.76% yang menjawab “Sangat Ramah”, dan 70.96% yang menjawab “Ramah”, sedangkan yang menjawab “Kurang Ramah” dan “Tidak Ramah” berjumlah 17.28%. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa petugas pelayanan telah melakukan pelayanan prima dengan ramah terhadap pemohon informasi. Perbedaan terlihat antara survei tahun 2013 dengan survei Maret 2014 dimana tingkat kesopanan petugas menurut responden adalah 76.8% (2013), sedangkan pada Maret 2014 adalah 82.72%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kesopanan dari petugas pelayanan terus meningkat setiap tahunnya. Dan hal ini juga yang harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan oleh petugas pelayanan informasi di Kementerian Perdagangan.
Tetapi untuk mengurangi nilai 17.28% itu dapat dilakukan contohnya dengan menjawab telepon dengan smiley voice, menjawab email dengan bahasa yang lebih formal dan sopan, serta menyambut pemohon informasi yang datang dengan smiley face.
11. Kecepatan Petugas Pelayanan
Berdasarkan data di atas jumlah responden yang mengatakan kecepatan petugas pelayanan dalam memberikan informasi “Kurang Cepat” berjumlah paling banyak yaitu 43.75%, “Tidak Cepat” 11.03%. Sedangkan responden yang menjawab “Cepat” 38.97%, serta 6.25% yang menjawab “Sangat Cepat”. Dibandingkan dengan survei tahun 2013 hanya terdapat 43.4% responden yang mengatakan pelayanan informasi di Unit Pelayanan Informasi Publik tergolong cepat, sedangkan pada survei Maret 2014 terdapat
45.22% responden. Hal ini membuktikan bahwa Unit Pelayanan Informasi Publik selalu memberikan pelayanan secara cepat dan efisien, sehingga kebutuhan informasi dari masyarakat tetap terpenuhi secara cepat.
Pada aspek ini terdapat faktor yang tidak dapat 100% dikontrol oleh petugas, karena infomasi yang dibutuhkan oleh masyarakat berasal dari berbagai macam unit-unit di Kementeiran Perdagangan. Petugas tidak memiliki semua informasi yang yang dibutuhkan oleh pemohon informasi. Untuk itu petugas hanya mendisposisikan kepada unit yang terkait, hal ini tentu membutuhkan waktu untuk mendapatkan informasi tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa koordinasi petugas dengan informan dari setiap unit dapat ditingkatkan, serta dapat pula dengan penambahan informan di setiap unit di Kementerian Perdagangan.
12. Kejelasan Informasi yang Diberikan Petugas Pelayanan
Dalam aspek ini sebanyak 58.82% responden mengatakan bahwa Unit Pelayanan Informasi Publik telah dengan “Jelas” dalam melakukan pelayanan dan 9.19% responden menjawab “Sangat Jelas”. Tetapi masih terdapat responden yang menjawab “Kurang Jelas” yaitu 27,57%, serta 4.41% yang menjawab “Tidak Jelas”. Dibandingkan dengan survei tahun 2013 sebanyak 39.1% responden mengatakan kurang jelas terhadap informasi yang diberikan oleh petugas pelayanan, dan pada Maret 2014 sebanyak 31.98% responden. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai yang lebih baik karena berkurangnya nilai tingkat ketidakjelasan informasi.
Untuk menurunkan angka 31.98% terhadap ketidakjelasan informasi, petugas pelayanan informasi bisa lebih meningkatkan koordinasi dengan setiap unit yang ada di Kementerian Perdagangan, karena jawaban yang didapat merupakan disposisi dari unitunit terkait. Apabila koordinasi ditingkatkan, maka petugas pelayanan informasi mampu memberi kejelasan dan ketepatan terhadap jawaban yang diberikan kepada pemohon informasi.
13. Kemampuan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan
Pada aspek ini sebanyak 68.38% responden mengatakan bahwa petugas “Mampu”, dan 8.09% responden menjawab “Sangat Mampu”. Sedangkan
19.85% responden
mengatakan “Kurang Mampu”, dan 3.68% megatakan “Tidak Mampu”. Dapat dibandingkan dengan survei tahun lalu terdapat 73.9% responden yang mengatakan mampu, sedangkan pada maret 2014 terdapat 76.47% responden.
Hal ini dapat
disimpulkan bahwa terjadi peningkatan rasa percaya dari masyarakat terhadap petugas pelayanan informasi, dimana para pemohon informasi percaya bahwa petugas mampu mengerjakan tugasnya dengan baik. Disamping itu ketidakmampuan petugas seperti yang 23.53% responden katakan dapat diminimalkan dengan diikutsertakannya petugas dalam pelatihan-pelatihan / training yang terkait dengan pelayanan informasi. Dengan adanya pelatihan dapat menambahkan wawasan petugas terhadap ilmu pelayanan.
14. Keamanan Pelayanan
Berdasarkan diagram diatas terdapat 12.87% responden yang menjawab “Sangat Aman”, 73.16% responden menjawab “Aman”. Sedangkan sebanyak 11.40% mengatakan bahwa “Kurang Aman”, serta 2.57% responden mengatakan “Tidak Aman” terhadap pelayanan di Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian Perdagangan. Hal ini jauh berbeda dengan survei tahun 2013, dimana terdapat 78.3% responden yang mengatakan aman terhadap pelayanan informasi serta 86.03% responden pada Maret 2014. Terdapat margin 7.73% terhadap tahun lalu, sehingga berdasarkan data ini terdapat peningkatan rasa aman responden terhadap Unit Pelayanan Informasi.
Untuk itu menjaga rasa aman terhadap informasi yang diminta oleh pemohon dengan baik, dengan begitu rasa aman masyarakat terhadap Unit Pelayanan Informasi dapat ditingkatkan kembali. Pemohon juga harus memberikan identitas yang jelas untuk mendapatkan informasi, sehingga setiap pemohon dapat diketahui identitasnya.
15. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan Informasi dengan Jenis Pelayanannya
Pada aspek ini, sebanyak 65.81% responden mengatakan bahwa persyaratan pelayanan informasi telah “Sesuai” dengan jenis layanan, dan 9.56% mengatakan “Sangat Sesuai”. Tetapi masih terdapat sekitar 21.32% yang menjawab “Kurang Sesuai” dan 3.31% menjawab “Tidak Sesuai”. Berdasarkan database pada survei tahun 2013 terdapat
69.1% responden yang menyatakan sesuai dengan informasi yang mereka butuhkan, dan terdapat 75.37% responden yang menjawab sesuai. Terdapat peningkatan nilai terhadap kesesuaian informasi, hal ini menandakan bahwa Unit Pelayanan Informasi telah memberikan informasi yang sesuai terhadap pemohon informasi. Dalam hal ini untuk mencapai angka 100% dalam aspek kesesuaian, bisa dilakukan pemilahan jenis layanan di website Kementerian Perdagangan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang jenis informasi sehingga pemohon dapat dengan mudah menentukan jenis layanan yang ditawarkan oleh Unit Pelayanan Informasi. 16. Waktu yang Dibutuhkan Untuk Mendapatkan Informasi
Berdasarkan data di atas pada aspek waktu yang dibutuhkan oleh Unit Pelayanan, terdapat 40.54% responden mengatakan kurang dari 3 hari, dan sebanyak 40.54% mengatakan 3-7 hari. Sedangkan terdapat 12.36% mengatakan 14 hari (2 minggu), dan 6.56% mengatakan 15-20 hari.
Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa Unit Pelayanan Informasi telah menjawab dengan cepat dan tepat waktu yaitu tidak lebih dari 10 hari kerja. Hal ini juga diperkuat oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bab VI Pasal 22 (7) mengatakan bahwa “Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan....”. Untuk menghindari keterlambatan jawaban dapat dilakukan koordinasi lebih intensif terhadap unit yang berkaitan. Serta membuat SOP yang berkaitan dengan alur kerja respon terhadap jawaban informasi dari unit kerja.
17. Sistem yang Disukai Pemohon Informasi
Berdasarkan data di atas mengatakan bahwa responden menyukai sistem Online (Melalui Email) yaitu sebesar 55.60%, kemudian melalui sistem Online (Menu contact us di Website Kemendag), selanjutnya yang menyukai sistem datang langsung adalah 13.13%, dan sistem terakhir adalah Telepon yang berjumlah 9.65%. Hal ini menunjukkan bahwa responden lebih menyukai sistem yang berhubungan dengan internet. Hal ini dapat menjadi acuan bagi Unit Pelayanan Informasi untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan secara online.
18. Alasan dari Jawaban No. 17
Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa “Lebih Efektif dan Efisien” menjadi faktor utama dalam permintaan informasi ini yaitu sebesar 54.83%. Tentu ini menjadi acuan Unit Pelayanan Informasi Publik untuk selalu memberikan informasi yang lebih efektif dan efisien sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan permohonan informasi.
19. Pengaduan Kepada Petugas Pelayanan Informasi
Berdasarkan data diagram di atas terkait pengaduan oleh masyarakat, terdapat 5.41% responden yang mengatakan “Sering” melakukan pengaduan, sedangkan 44,79% mengatakan “Jarang”, dan 49.81% menjawab “Tidak Pernah”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden jarang bahkan tidak pernah melakukan pengaduan di Kementerian Perdagangan. Adapun masalah pengaduan saat ini telah menjadi tanggung jawab Direktorat Inspektorat Jenderal.
20. Respon dan Bantuan Petugas Pelayanan
Berdasarkan data di atas sebanyak 11.20% responden merasa sangat terbantu dengan petugas pelayanan dalam merespon permintaan informasi dan pengaduan oleh pemohon. Sebanyak 59.46% responden mengatakan “Membantu”. Sedangkan 20.46% menjawab “Kurang Membantu” dan 8.88% responden mengatakan “Tidak Membantu”. Dari hasil ini bahwa, lebih dari 70% responden merasa terbantu dengan adanya petugas pelayanan informasi. Dan untuk menurunkan angka responden yang merasa belum cukup terbantu, petugas pelayanan dituntun untuk terus meningkatkan pelayanan prima terhadap pemohon informasi.
21. Keadilan untuk Mendapatkan Pelayanan Informasi
Pada aspek ini sebanyak 69.88% responden mengatakan petugas pelayanan informasi berlaku “Adil” dan 7.72% mengatakan “Sangat Adil” dalam memberikan pelayanan informasi. Disamping itu masih terdapat 18.51% responden yang mengatakan “Kurang Adil” serta 4.25% menjawab “Tidak Adil”. Dapat dibandingkan dengan database survei tahun 2013 terdapat 72.5% responden yang mengatakan bahwa telah mendapatkan keadilan dalam pelayanan informasi, dan sebanyak 77.60% responden pada survei Maret 2014. Hal ini dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam memperoleh informasi telah diterapkan oleh para petugas, fakta ini dapat dilihat dari meningkatkanya jumlah responden yang merasa telah mendapatkan keadilan dalam memperoleh informasi.
Ketidakadilan dapat terjadi ketika pemohon informasi tidak dapat menjalankan sesuai prosedur pelayanan yang berlaku, misalkan pemohon yang tidak mengisi personal data maka petugas tidak dapat meneruskan permintaan informasi yang diminta. Karena hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu BAB VI Mekanisme Memperoleh Informasi serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik BAB V Standar Layanan Informasi Publik.
22. Kewajaran Biaya Fotokopi
Sebanyak 5.41% responden mengatakan “Sangat Wajar” dengan adanya biaya fotocopy dan 66.41% mengatakan “Wajar”. Selain itu terdapat 20.46% responden yang menjawab “Kurang Wajar”, serta 7.72% responden yang mengatakan “Tidak Wajar”. Hal ini dapat dibedakan dari survei tahun 2013 yaitu sebanyak 63.6% responden yang mengatakan wajar, dan pada survei bulan Maret 2014 terdapat 71.82% responden yang menjawab wajar terhadap biaya fotokopi. Hal ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 27 (1) yang berbunyi “Badan publik mengenakan biaya untuk mendapatkan salinan Informasi Publik seringan mungkin” serta Pasal 27 (2) yang berbunyi “ Badan Publik menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik yang terdiri atas: a. biaya penyalinan Informasi Publik; b. biaya pengiriman Informasi Publik; c. biaya pengurusan izin pemberi Informasi Publik yang di dalamnya terdapat informasi pihak ketiga. Terlepas dari itu semua, Unit Pelayanan Informasi Publik selalu berusaha untuk memberikan biaya secara gratis kepada pemohon informasi. Dengan melihat bahwa tidak adanya biaya dalam aspek ini, maka dapat disimpulkan bahwa responden melakukan asumsi terhadap adanya pembiayaan. Karena Unit Pelayanan Informasi tidak memungut biaya apapun.
23. Ketepatan Pelaksanaan Terhadap Jadwal Pelayanan
Sebanyak 4.63% responden mengatakan bahwa petugas sudah “Sangat Tepat” dalam melaksanakan pelayanan terhadap jadwal waktu pelayanan dan 63.71% responden mengatakan “Tepat”. Sedangkan masih terdapat 25.87% responden yang mengatakan “Kurang Tepat” serta 5.79% responden yang menjawab “Tidak Tepat”. Hal ini sangat berbeda secara signifikan terhadap survei pada tahun 2013 yaitu berjumlah 42% responden, sedangkan pada bulan Maret 2014 berjumlah 68.34% responden. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan secara drastis dari 2013 ke 2014 dalam hal ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan di Unit Pelayanan Informasi Kementerian Perdagangan.
24. Kenyamanan Fasilitas Ruang Tunggu
Pada aspek ini sebanyak 12.55% responden mengatakan “Sangat Nyaman”, 72.16% responden mengatakan “Nyaman”. Sedangkan masih terdapat 12.94% responden menjawab “Kurang Nyaman” serta 2.35% responden mengatakan “Tidak Nyaman”. Dapat dibandingkan dengan survei tahun 2013 terdapat 72.4% responden mengatakan nyaman, dan sebanyak 84.71% responden menjawab nyaman pada Maret 2014. Hal ini membuktikan bahwa Unit Pelayanan Informasi Publik tetap selalu berusaha meningkatkan kenyamanan untuk responden. Sehingga pemohon informasi yang datang ke Uni Pelayaan Informasi Publik merasa senang.
Tetapi, sebagai tindak lanjut dari ketidaknyaman bisa dilakukan penambahan beberapa item untuk menarik minat pemohon, misalkan disediakan bahan bacaan bagi pemohon yang hadir langsung, ataupun disediakannya minuman yang dapat diambil sendiri oleh pemohon.
25. Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Berdasarkan data pada diagram di atas terdapat 8.63% responden yang mengatakan “Sangat Lengkap” dan 56.47% responden yang menjawab “Lengkap”. Selain itu terdapat 30.98% responden yang mengisi “Kurang Lengkap” dan 3.92% responden menjawab
“Tidak Lengkap”. Dari hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana di dalam ruang tunggu Unit Pelayanan Informasi sudah cukup lengkap. Dan untuk menurunkan jumlah responden yang menjawab kurang lengkap dapat dilakukan dengan melakukan riset terhadap keinginan responden di Unit Pelayanan Informasi Kementerian Perdagangan.
26. Tampilan Website Kementerian Perdagangan
Menurut pendapat responden tampilan website Kementerian Perdagangan “Baik” hal ini dibuktikan dengan jawaban terbanyak dari responden yaitu berjumlah 67.45%. Dan terdapat responden yang menjawab “Sangat Baik” yaitu berjumlah 17.65%. Tetapi
tampilan website belum maksimal baik, hal ini dibuktikan dengan beberapa responden yang mengatakan “Kurang Baik” yaitu 13.33%, dan 1.57% menjawab “Tidak Baik”. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan meningkatan tampilan website yaitu konten berita, letak menu utama, sub-menu, dan shortcut link yang berada pada tampilan website, hal ini perlu diperhatikan kembali. Dengan begitu user interface dari website Kementerian Perdagangan akan semakin menarik.
27. Kecepatan Akses Website Kemendag
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui sebanyak 9.80% responden mengatakan kecepatan akses ke website Kementerian Perdagangan “Sangat Cepat”, sejumlah 62.35% responden menjawab “Cepat”, sedangkan masih ada sejumlah 25.88% responden
memilih jawaban “Kurang Cepat” dan 1.96% responden menjawab “Tidak Cepat”. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa kecepatan akses ke website Kementerian Perdagangan termasuk katagori cepat, karena sebanyak 72.15% responden setuju bahwa kecepatan akses ke website Kementerian Perdagangan termasuk cepat. Tetapi dalam hal ini perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akses ke website Kementerian Perdagangan, contohnya seperti masalah server. Untuk itu kerjasama dengan Pusdatin menjadi faktor yang penting.
28. Kepuasan Masyarakat
Pada aspek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi di Kementerian Perdagangan, terdapat 11.42% responden mengatakan “Sangat Puas” dan 57.48% mengatakan “Puas”. Tetapi masih terdapat 23.62% responden menjawab “Kurang Puas” dan 7.48% responden menjawab “Tidak Puas”. Berdasarkan data di atas responden setuju bahwa pelayanan prima telah diterapkan oleh Kementerian Perdagangan, hal ini dibuktikan dengan sebanyak 68.90% responden merasa puas / sangat puas. Dan untuk menurunkan jumlah responden yang kurang / tidak puas yaitu sebanyak 31.10% responden dapat dilakukan dengan meningkatkan lagi kualitas pelayanan informasi di Kementerian Perdagangan dengan selalu memberikan pelayanan maksimal terhadap pemohon informasi.
29. Kritik dan Saran
Adapun kesimpulan dari beberapa kritik dan saran yang diberikan oleh responden adalah sebagai berikut: 1. Pelayanan informasi lebih ditingkatkan lagi khususnya melalui media telepon. 2. Memberikan pelayanan online 24 jam, contohnya online chat. 3. Pemberian informasi harus lebih detail, lengkap, cepat, dan akurat. 4. Penambahan wifi pada ruang tunggu, sehingga meningkatkan kenyamanan pemohon informasi. 5. Perlengkap lagi data Informasi Publik dalam bentuk online di website Kementerian Perdagangan. 6. Penyelenggaraan layanan Informasi Publik di Kemendag hendaknya dapat 100% mempedomani dan menerapkan standar layanan sesuai Perki 1/2010 tentang SLIP. 7. PPID Kemendag hendaknya dapat segera melengkapi situs resmi Kemendag dengan seluruh jenis informasi berkala sebagaimana dimaksud pasal 11 Perki SLIP. 8. PPID Kemendag hendaknya dapat melakukan proses uji konsekuensi secara profesional dengan melibatkan ahli dan praktisi keterbukaan informasi publik dari unsur masyarakat. 9. PPID Kemendag hendaknya dapat meningkatkan kompetensi SDM nya melalui pelatihan dan bimtek, khususnya terkait substansi standar layanan dan pengelolaan pengelolaan sengketa Informasi Publik. 10. PPID Kemendag hendaknya dapat bersikap pro aktif untuk mengkomunikasikan substansi yang menjadi pokok keberatan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi, untuk memperoleh gambaran solusi yang sebaik-baiknya dengan memperhatikan prinsip restorative justice. 11. Memberikan layanan publik yang bebas pulsa. 12. User Interface di website Kementerian Perdagangan harus diperbaiki lagi agar lebih menarik. Dan tersedia website versi mobile-nya. 13. Terlepas dari kritik dan saran, Unit Pelayanan Informasi Publik telah melakukan pelayanan yang baik, responsive, dan capable. 14. Birokrasi di Kemendag menjadi acuan bagi kementerian-kementerian lain dalam rangka pelayanan informasi publik.
