LAPORAN RAPAT KERJA TEKNIS ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA TAHUN 2016
MENYIASATI PENDANAAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
Jakarta, 28‐30 November 2016
we serve the best to cities
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Rapat Kerja Teknis APEKSI Tahun 2016 dengan tema MENYIASATI PENDANAAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN dengan tujuan, antara lain: Memahami kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintah di Kabinet Kerja untuk percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia; Memahami kebijakan keuangan pembangunan infrastruktur pemerintah dalam situasi pemerintah melakukan efisiensi dan penghematan keuangan negara; Memahami pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan pelaynanan penyediaan infrastruktur bagi kesejahteraan measyarakat; Mengetahui berbagai alternatif pendanaan infrastruktur pemerintah daerah; Merumuskan rekomendasi upaya menguatkan pendanaan infrastruktur daerah. Kegiatan ini telah berjalan dengan baik pada tanggal 28‐30 November 2016 di Jakarta. Pelaksanaan rapat teknis ini mendapat sambutan yang cukup baik dengan dihadiri oleh 59 peserta dari 37 kota. Rapat ini merupakan kegiatan lanjutan dan rutin dari rapat teknis sebelumnya yang secara khusus melibatkan para pejabat teknis di seluruh pemerintahan kota. Acara rapat teknis dibagi menjadi dua sesi, yang pertama berupa diskusi panel dengan topik: 1. Optimalisasi Pelayanan Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Kewenanan Infrastruktur Daerah – Kementerian Dalam Negeri; 2. Kebijakan Anggaran Untuk Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan – Kementerian Keuangan; 3. Penguatan Kapasitas Pendanaan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur – PT Sarana Multi Infrastruktur; 4. Model Pembangunan Smart City – Prof Suhono Supangkat (Smart City and Community Innovation Center – Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas). Dan Diskusi Kelompok yang menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kementerian yang terkait. Adapun penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas penyelenggaraan rapat kerja teknis yang sekaligus juga sebagai upaya sosialisasi hasil kegiatan rapat kerja teknis ini. Hal ini tak lepas dari harapan Direktorat Eksekutif APEKSI agar hasil rapat kerja teknis tersebut mendapat dukungan dari seluruh kota‐kota anggota APEKSI. Selanjutnya dalam kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar‐besarnya kepada seluruh narasumber, peserta dan jajaran Direktorat Eksekutif APEKSI yang telah menyukseskan kegiatan ini. Jakarta, 4 Desember 2016 DIREKTUR EKSEKUTIF ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA DR. H. Sarimun Hadisaputra, M.Si.
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB – I
PENDAHULUAN
1
I.
LATAR BELAKANG
2
II.
TUJUAN
2
III.
PELAKSANAAN KEGIATAN
2
IV.
JADWAL ACARA
3
BAB – II
PELAKSANAAN KEGIATAN
4
I.
PESERTA RAPAT TEKNIS APEKSI 2016
5
II.
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
6
BAB – III
HASIL RAPAT KERJA TEKNIS APEKSI 2016
8
REKOMENDASI
9
LAMPIRAN‐LAMPIRAN 1. OPTIMALISASI PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJALANKAN KEWENANAN INFRASTRUKTUR DAERAH – KEMENTERIAN DALAM NEGERI; 2. KEBIJAKAN ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN; 3. PENGUATAN KAPASITAS PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR – PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR; 4. MODEL PEMBANGUNAN SMART CITY – PROF SUHONO SUPANGKAT; 5. MEMBANGUN KOTA DAN PEMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN SDG 11 – UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM.
ii
BAB – I PENDAHULUAN
1
BAB – I PENDAHULUAN
I.
LATAR BELAKANG Masalah urbanisasi dan tantangan pembangunan perkotaan semakin kompleks. Dengan pertumbuhan perkotaan yang terus meningkat, akibat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dibarengi pertumbuhan pembangunan, maka pembangunan perkotaan menjadi tantangan tersendiri terutama bagi pemimpin di daerah. Kepala daerah ditekankan untuk dapat saling bekerja sama dan berkoordinasi menjalankan pembangunan sebagai peran pelayanan public maupun untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di perkotaan seperti infrastruktur, lingkungan, transportasi dan sebaginya.Infrastruktur adalah salah satu sektor yang dianggap menjadi menjadi pemicu ketertinggalan Indonesia di sektor‐sektor lainnya seperti pelayanan publik, pariwisata, bahkan memperngaruhi ketersediaan kebutuhan pokok sebagian masyarakat di berbagai wilayah. Namun sangat disadari bahwa pemerintah daerah khususnya memiliki keterbatasan kapasitas dalam penganggaran infrastruktur. Anggaran daerah baik yang berasal dari sumber daerah maupun dari dana transfer dari pemerintah pusat tidak mencukupi kebutuhan pembiayaan anggaran infrastruktur di daerah. Kepala daerah diminta untuk berpikir lebih keras menyiasati hal tersebut baik dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak maupun menggali potensi daerah yang ada. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) memahami pentingnya kondisi ini untuk bisa segera dicari bersama jalan keluarnya. Melalui Rapat Kerja Teknis ini, APEKSI mengangkat isu pendanaan infrastruktur untuk bisa dicari jalan keluar kebijakannya serta berbagai alternatif pendanaan yang bisa dimanfaatkan atau dilakukan oleh pemerintah daerah.
II.
TUJUAN Rapat Kerja Teknis APEKSI Tahun 2016 ini bertujuan untuk: 1. Memahami kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintah di Kabinet Kerja untuk percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia; 2. Memahami kebijakan keuangan pembangunan infrastruktur pemerintah dalam situasi pemerintah melakukan efisiensi dan penghematan keuangan negara; 3. Memahami pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan pelaynanan penyediaan infrastruktur bagi kesejahteraan measyarakat; 4. Mengetahui berbagai alternatif pendanaan infrastruktur pemerintah daerah; 5. Merumuskan rekomendasi upaya menguatkan pendanaan infrastruktur daerah.
III.
PELAKSANAAN KEGIATAN Rapat Kerja Teknis ini diselenggarakan pada tanggal 29 november 2016 di Hotel Santika Slipi Premier, Jl. K.S. Tubun No. 7 Jakarta Barat. Peserta Rapat Kerja Teknis ini adalah Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bappeda, Kepala Dinas/pejabat yang bertanggung jawab bidang keuangan, pejabat yang membidangi pemerintahan, pejabat yang membidangi bagian kerjasama dari pemerintah kota seluruh Indonesia.
2
Kegiatan ini akan menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain: 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Keynote Speaker); 2. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 3. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan; 4. PT Sarana Multi Infrastruktur; 5. Prof. Dr. Ir. H. Suhono Supangkat. IV.
JADWAL ACARA WAKTU
TEMA
PEMBICARA
SELASA, 29 NOVEMBER 2016
08.00 – 09.00
Registrasi
Panitia
09.00 – 10.00
Pembukaan 1. Sambutan Rapat Kerja Teknis APEKSI 2. Keynote Speaker sekaligus Membuka Rapat Kerja Teknis “Implementasi Kebijakan Pembangunan dan Pembenahan Infrastruktur Perkotaan”
10.00 – 10.15
Rehat
10.15 – 12.30
Diskusi Panel : 1. Optimalisasi Pelayanan Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Kewenangan Infrastuktur Daerah 2. Implementasi Kebijakan Anggaran Untuk Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan 3. Penguatan Kapasitas Pendanaan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur 4. Smart City sebagai solusi peningkatan kualitas layanan publik di bidang Infrastruktur.
12.30 – 13.30
ISHOMA
13.30 – 15.00
Diskusi Kelompok : 1. Rekomendasi Kelompok 1: Sumber Pendanaan Infrastruktur Daerah: Dana Pemerintah dan Sumber Alternatif. 2. Rekomendasi kelompok 2: Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs).
15.30 – 15.45
Rehat
15.45 – 16.15
Pleno Hasil Diskusi Kelompok
16.15 – 16.30
Penutupan
3
Ketua Dewan Pengurus APEKSI Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) Prof. Dr. Ir. H. Suhono Supangkat
BAB – II PELAKSANAAN KEGIATAN
4
BAB – II PELAKSANAAN KEGIATAN I. PESERTA RAPAT TEKNIS APEKSI 2016 Peserta Rapat Kerja Teknis APEKSI Tahun 2016 yang diikuti oleh 59 orang dari 37 Kota ini, umumnya berasal dari unsur Walikota, Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas dan SKPD terkait. DAFTAR PESERTA NO
KOTA
JABATAN Asisten I
2 Steven D
Kabag Pemerintahan
2 BALIKPAPAN
3 Nining S
Ka Bappeda
3 BANDUNG
4 Herlin Syahrita
Business Development
4 BANJARMASIN
5 Ridwan Syofyani
Kadis Bina Marga
5 BEKASI
6 Suganda
Kasubbid SDA & LH
6 BENGKULU
7 N. Saleh
Kasubbag Tapem
7 BLITAR
8 Priyo Istanto
Ka Bappeda
9 Maria Fitriana
Asisten I
1 AMBON
10 Ahmad Saefulloh
Kabag Pemerintahan
11 Fachmi Nurhayati R.
Kasubdit BPKAD
12 Yugi N.A
FU Bag Pemerintahan
13 Dinar Kusumawardhani
FU Bag Pemerintahan
14 Rini Ambarwati
Kabis Sarpraswil
15 Manto
Kadis BMSDA
16 Sri Utomo
Asisten
17 Yusmar Ziliwu
Kabid
18 Yatarman Zalukhu
Dinas Pekerjaan Umum
12 MAGELANG
19 Joko Soeparno
Ka Bappeda
13 MEDAN
20 Rivai Nasution
Kabag Kerjasama
21 Rahmad Hidayat
Asisten I
8 CIMAHI
9 DENPASAR 10 DEPOK 11 GUNUNGSITOLI
14 PAGARALAM
22 Fakhrozi Nurhafi
Kabag Adpum
23 Muhamad Yasin
Kasubbid Otda
15 PALANGKA RAYA
24 Ridwan
Bagian Pemerintahan
16 PALEMBANG
25 Reksudiharjo
Kasubbag Kerjasama Tapem
17 PALOPO
26 Nasrul
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
27 Iwan Asa’ad
Ka Bappeda
28 H. Nasarong
Ka Dipenda
29 Anthony Siahaan
PJ Walikota
18 PAREPARE 19 PEMATANG SIANTAR
NAMA 1 Fahmi Sallatalotty
30 John Silaleho
20 PONTIANAK
31 Herry Hadad
Asisten II
21 PROBOLINGGO
32 Imanto
Dinas Pekerjaan Umum
22 SERANG
33 Djoko Sutrisno
Ka Bappeda
5
34 Ruli Riatno
Kabid Prasarana Wilayah
35 SUKABUMI
35 Asep Irawan
Kadis DTRPP
36 TANGERANG SELATAN
36 Ismunandar
Asisten I
37 TIDORE KEPULAUAN
37 Ridwan Halil
Asisten I Project Manager SDGs/MDGs & Poverty Reduction Asisten
38 Lany Harijanti UNDP
39 Ryan 40 Elsa
DJPK KEMENKEU PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR MEDIA INDONESIA
42 Heri Sudarmanto
Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Kasi
43 Wismanto Bimam Kusumaedi
Senior Vice President
41 Ria Santika Azhari
44 Dicky 45 H. Sarimun Hadisaputra
Direktur Eksekutif
46 H. Soeyanto
Direktur Penguatan Organisasi Direktur Pengembangan Program & Advokasi Manajer Hubungan Antar Lembaga Manajer Administrasi Umum & Keuangan Manajer Kerjasama Antar Daerah
47 Sri Indah Wibi Nastiti 48 M. Yudopranoto 49 H.M. Abdurrachman 50 H. Sukarno 51 Imam Yulianto PANITIA
56 Wuyun Palisuri
Manajer Humas dan Kerjasama Manajer Pembangunan & Perkotaan Manajer Informasi & Keuangan Manajer Advokasi & Pelayanan Hukum Manajer Peningkatan Kapasitas Kota Bendahara
57 Rona Rahmad
Administrasi
52 Teguh Ardhiwiratno 53 H. Devy Munir 54 Tri Utari 55 Heffy Octafiani
58 Mudhofar
Administrasi
59 Tukilan Edi Prasetyo
Administrasi
II.
PENYELENGGARAAN KEGIATAN Rapat Kerja Teknis APEKSI Tahun 2016 ini diselenggarakan pada tangga 28‐30 November 2016 di Hotel Santika Premier Jl. K.S. Tubun No. 7 Jakarta Barat. A. PROSES ACARA Acara pokok Rapat Kerja Teknis APEKSI Tahun 2016 pada tanggal 29 November 2016 diawali oleh sambutan Direktur Eksekutif APEKSI DR. H. Sarimun Hadisaputra, M.Si. Dilanjutkan dengan Diskusi Panel dengan moderator Manajer Kerjasama Antar Daerah APEKSI, Drs. H. Sukarno, M.Si dengan topik:
6
1. Optimalisasi Pelayanan Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Kewenanan Infrastruktur Daerah disampaikan Direktur Fasilitasi KDH dan DPRD – Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik; 2. Kebijakan Anggaran Untuk Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan disampaikan Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah – DJPK Kementerian Keuangan, Ria Santika Azhari; 3. Penguatan Kapasitas Pendanaan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur disampaikan Senior Vice President – PT Sarana Multi Infrastruktur, Wismanto Kusumaedi; 4. Model Pembangunan Smart City disampaikan Prof Suhono Supangkat (Smart City and Community Innovation Center – Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas). Dilanjutkan dengan tanya jawab. Setelah istirahat makan siang kegiatan dilanjutkan dengan Diskusi yang membahas rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada Kementerian yang terkait. Setelah penyampaian rekomendasi disampaikan dan mendapat persetujuan dari seluruh peserta yang hadir, acara Rapat Kerja Teknis APEKSI Tahun 2016 ditutup. B. DISKUSI Diskusi dimoderatori Manajer Kerjasama Antar Daerah APEKSI, Drs. H. Sukarno, M.Si dan Pembahas dari United Nations Development Program – Programme Manager SDGs/MDFs & Poverty Reduction, Lany Harijanti. 1. Sumber Pendanaan Infrastruktur Daerah: Dana Pemerintah dan Sumber Alternatif; 2. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). Hasil diskusi kelompok berupa rekomendasi akan disampaikan kepada Kementerian terkait.
7
BAB – III HASIL RAPAT KERJA TEKNIS
8
BAB – III HASIL RAPAT KERJA TEKNIS Pembahasan Rapat Kerja Teknis Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Tahun 2016 menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kementerian yang terkait untuk bidang Infrastruktur dan Keuangan. REKOMENDASI I.
Rekomendasi Sumber Pendanaan Infrastruktur Daerah: Dana Pemerintah dan Sumber Alternatif. 1. Pemerintah harus dapat memberikan arahan kepada daerah mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan; 2. Mendorong disusunnya Surat Keputusan Bersama: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pembebasan lahan dan amdal; 3. Mendorong dilakukan sosialisasi dan transparansi informasi tentang mana proyek infrastruktur yang harus dibiayai APBN dan APBD, utamanya infrastruktur dasar seperti jalan arteri, irigasi, jembatan dan juga sistem penyediaan air minum di beberapa wilayah perkotaan. 4. Mendorong pemerintah agar investasi yang tidak bergantung pada APBN segera dicarikan alternatif pendanaannya. 5. Mendorong agar dilakukan diseminasi dan asistensi kepada pemerintah daerah tentang: a. Skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), termasuk didalamnya penjelasan tentang transfer keahlian dan teknologi; b. Investasi melalui pihak swasta murni dalam konteks pembangkit listrik dengan skema Independen Power Produser (IPP); c. Skema Viability Gap Fund (VGF) dengan skema jaminan kredit.
II.
Rekomendasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) 1. Bidang Transportasi: a. Pemerintah perlu mempertimbangkan pendanaan/anggaran pembebasan lahan untuk penyediaan pembangunan infrastruktur di wilayah perkotaan; b. Pemerintah perlu peningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang transportasi. 2. Bidang Sumber Daya Air: a. Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan peningkatan pendanaan/anggaran pembebasan lahan untuk penyediaan pembangunan irigasi, embung, waduk, situ di wilayah perkotaan. b. Mendorong pemerintah pusat untuk memfasilitasi dan menkoordinasikan antar daerah dalam rangka: Menyediakan sumber air baku di perkotaan; Kapasitas infrastruktur pengendali banjir dan genangan; Transportasi; Persampahan; Perumahan.
9
LAMPIIRAN-LAMPIRAN OPTIMALISASI PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJALANKAN KEWENANAN INFRASTRUKTUR DAERAH ‐ Kementerian Dalam Negeri https://goo.gl/GzfrVX KEBIJAKAN ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN ‐ Kementerian Keuangan https://goo.gl/DTfGMv PENGUATAN KAPASITAS PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR – PT Sarana Multi Infrastruktur https://goo.gl/BAKI8G MODEL PEMBANGUNAN SMART CITY – Prof Suhono Supangkat https://goo.gl/KRBUcC MEMBANGUN KOTA DAN PEMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN SDG 11 – UNDP https://goo.gl/xWewDT Undangan Rapat Kerja Teknis APEKSI Tahun 2016 https://goo.gl/uaOTwJ
10
