LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TRIWULAN II TAHUN 2017 LOKA PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TRIWULAN II TAHUN 2017 LOKA PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2017

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya hingga Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan II Lingkup Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan (LP2IL) Serang Tahun 2017 dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat. Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2017 lingkup LP2IL Serang berisi tentang penyelenggaraan SPIP, hambatan dalam pelaksanaan, rencana pemecahan masalah dan tindak lanjut pemecahan masalah yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, karena semua risiko yang dapat menghambat proses organisasi/ unit kerja telah diidentifikasikan dan dianalisis. Disadari bahwa Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2017 lingkup LP2IL Serang ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya, atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan pada lingkup LP2IL Serang serta tersusunnya laporan ini, diucapkan terima kasih. Serang, 14 Juli 2017 Ketua Tim Penyelenggara SPIP LP2IL Serang,

Yayan Sofyan

TRIWULAN II TAHUN 2017

ii


DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ........................................................................................ ii Daftar Isi .................................................................................................. iii Daftar Tabel ............................................................................................. iv Daftar Gambar .......................................................................................... v Daftar Lampiran ....................................................................................... vi BAB I GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP ................................ 1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1.2. Dasar Hukum .................................................................................. 1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................ 1.4. Ruang Lingkup ............................................................................... 1.5. Sistematika Penyajian Laporan .......................................................

7 7 8 9 10 10

BAB II STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP ............................................ 2.1. Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis LP2IL Serang ............................................................................................ 2.2. Fungsi dan Arah Kebijakan LP2IL Serang ........................................ 2.3. Penyelenggaraan SPIP LP2IL Serang ............................................... 2.4. Fokus Pelaksanaan SPIP LP2IL Serang ............................................ 2.5. Pembentukan Tim Penyelenggara SPIP LP2IL Serang ...................... 2.6. Kondisi Pelaksanaan SPIP LP2IL Serang .........................................

11 11 13 16 18 18 18

BAB III ANALISA PENYELENGGARAAN SPIP ............................................. 20 3.1. Pemahaman .................................................................................... 20 3.2. Pelaksanaan ................................................................................... 20 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................ 25 4.1. Kesimpulan .................................................................................... 25 4.2. Saran .............................................................................................. 25


iii


DAFTAR TABEL Halaman 1. Realisasi anggaran LP2IL Serang berdasarkan output sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 ............................................................................. 22


iv


DAFTAR GAMBAR Halaman 1. Struktur organisasi LP2IL Serang .............................................................. 11


v


DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1. Pengendalian rutin yang dilakukan LP2IL Serang sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 ............................................................................. 26 2. Pengendalian berkala yang dilakukan LP2IL Serang sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 ............................................................................. 30 3. Pengendalian berbasis manajemen risiko yang dilakukan LP2IL Serang sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 .................................................... 37


vi


BAB I GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP 1.1.

Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan, salah satu ruang lingkup tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemeriksaan hama, penyakit ikan, dan lingkungannya. Wujud pelaksanaannya adalah dengan memberikan dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan hama, penyakit ikan, dan lingkungannya. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), merupakan salah satu cara yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam merumuskan metoda guna memperbaiki sistem pengendalian intern agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat dijalankan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan budaya pengendalian internal (internal control culture). Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KKP, yang menjadikan manajemen resiko sebagai bagian dalam penyelenggaraan SPIP. Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengingat pentingnya tujuan pengendalian tersebut setiap pimpinan dan pegawai di Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan (LP2IL) Serang perlu meningkatkan penerapan pengendalian intern dan wajib menyelenggarakan SPIP secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, seluruh seluruh pegawai wajib menyelenggarakan SPIP secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien di lingkungan kerjanya masing-masing. Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diintegrasikan pada semua kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pemanfaatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP, maka LP2IL Serang telah membentuk Tim Penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala LP2IL Serang yang dilaporkan secara rutin per-bulan ditingkat Satker dan Eselon I dan kemudian disampaikan secara triwulan kepada Satuan Tugas SPIP secara berjenjang dari Satker ke Eselon I serta dari Eselon I ke Kementerian. Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.


7

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja LP2IL Serang, diperlukannya sistem pengendalian yang meliputi 5 (lima) unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal. Tolok ukur efektivitas penyelenggaraan SPIP di LP2IL Serang adalah sekurang-kurangnya tidak ada hambatan yang mengganggu pencapaian tujuan organisasi; tidak menghambat kehandalan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja; tidak menghambat pengelolaan aset termasuk pemanfaatannya di satuan kerja; tidak menghambat jalannya dan pencapaian tujuan program, kegiatan, dan output; tidak menghambat terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien; serta tidak menghambat pemenuhan hak dan kewajiban pegawai. 1.2. Dasar Hukum a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206); e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); g. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); h. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;


8

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG i. j.

k. l. m.

n. o.

p.

q. r. s. t. u.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014; serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014– 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kemeterian Kelautan dan Perikanan; Keputusan Kepala LP2IL Serang Nomor 09/LP2IL/ OT.210/I/2017 Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang Tahun 2017

1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud pelaksanaan SPIP untuk memberikan pedoman bagi seluruh pimpinan dan pegawai dalam menyelenggarakan SPIP di lingkungan LP2IL Serang. Tujuan penyelenggaraan SPI LP2IL Serang, antara lain: a. Mewujudkan budaya pengendalian intern (internal control culture) yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif; keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan di lingkungan LP2IL Serang;


9

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG b. Memberikan informasi pelaksanaan penyelenggaraan SPI lingkup Sekretariat Jenderal, yang meliputi: a) Pengendlian Rutin; b) Pengendalian Berkala; dan c) Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko; c. Mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan SPIP; d. Memberikan rencana pemecahan masalah; dan e. Memberikan informasi hasil tindak lanjut pemecahan masalah. 1.4.

Ruang Lingkup Ruang lingkup dari laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2017 adalah mencakup laporan penyelenggaraan SPIP selama Triwulan II Tahun 2017 lingkup LP2IL Serang sebagai pendukung penyusunan laporan tingkat Eselon I. 1.5.

Sistematika Penyajian Laporan Agar laporan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, maka laporan ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut: - BAB I GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP Bab ini menyajikan mengenai latar belakang penyusunan laporan SPIP. Bab ini juga menjelaskan mengenai dasar hukum penyusunan laporan. Selanjutnya di bab ini dijelaskan juga maksud dan tujuan laporan. Ruang lingkup laporan juga dijelaskan untuk menggambarkan meliputi apa saja laporan SPIP yang disusun. Pada bagian akhir bab ini disajikan mengenai sistematika penyajian laporan. -

BAB II STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP Bab ini menjelaskan secara umum mengenai Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Organisasi, Fungsi dan Arah Kebijakan Organisasi, Penyelenggaraan SPIP, Fokus Pelaksanaan SPIP, Pembentukan Tim Penyelenggaraan SPIP, serta Kondisi Pelaksanaan SPIP hingga saat ini.

-

BAB III ANALISA PENYELENGGARAAN SPIP Bab ini menyajikan tahapan penyelenggaraan SPIP dari mulai peningkatan pemahaman melalui pembinaan dan Fokus Grup Diskusi (FGD), Pelaksanaan SPIP terdiri dari pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen resiko. Pada bagian akhir bab ini menyajikan hambatan, rencana pemecahan masalah, dan tindak lanjut pemecahan masalah.

-

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini menyimpulkan hasil penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan. Selanjutnya atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui diberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksaaan SPIP lingkup LP2IL Serang di masa yang akan datang.


10


BAB II STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP 2.1.

Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis LP2IL Serang 2.1.1. Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan, LP2IL Serang merupakan UPT di bidang pemeriksaan hama, penyakit ikan dan lingkungannya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) dengan struktur organisasi sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.

Gambar 1

Struktur organisasi LP2IL Serang.

2.1.2. Visi dan Misi Dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan perikanan dan kelautan yang lebih terarah, terukur, konsisten, dan akuntabel di bidang penyakit ikan dan lingkungannya, diperlukan visi dan misi yang dapat menggambarkan harapan dan kenyataan yang akan diperoleh melalui kebijakan dan program, serta kegiatannya. Selaras dengan visi DJPB tahun 2015-2019 “Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”, LP2IL Serang menetapkan visinya di Tahun 2015-2019 adalah “Terdepan dalam Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan”. Guna mewujudkan visi di atas, maka LP2IL Serang menetapkan beberapa misi sebagai berikut: a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel; b. Memberikan pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan pelanggan; dan TRIWULAN II TAHUN 2017

11

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG c. Mewujudkan LP2IL Serang sebagai rujukan nasional dalam pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. 2.1.3. Tujuan Tujuan LP2IL Serang pada Tahun 2017, yaitu untuk dapat memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan jaminan bahwa setiap pengujian dilakukan dengan professional, cepat, tepat, dan akurat untuk dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan hukum sesuai standar nasional dan internasional serta perkembangan teknologi terkini seperti yang dituangkan dalam mottonya “Pro Ceta” (Profesional, Cepat, Tepat, dan Akurat). Untuk mengawal program peningkatan produksi perikanan budidaya, LP2IL Serang melakukan pembinaan kelompok untuk menerapkan teknologi anjuran bidang kesehatan ikan dan lingkungan serta penerapan atau penggunaan obat ikan dengan cara yang baik dan aman bagi konsumen. Sebagai laboratorium uji acuan, berupaya melakukan pembinaan bidang kesehatan ikan dan lingkungan baik kepada pembudidaya ikan, pengelola laboratorium, tenaga teknis pendamping/ penyuluh lapangan pada khususnya, umumnya kepada masyarakat seperti mahasiswa/ siswa, pelaku usaha baik dengan cara percontohan lapangan atau diseminasi maupun magang. Mewujudkan laboratorium acuan yang handal yang memenuhi standar ISO/IEC 17025:2008, dengan demikian hasil uji bisa diakui secara internasional. Melakukan penataan birokrasi meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta mindset dan culture-set aparatur. 2.1.4. Sasaran Strategis Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya, yaitu Meningkatnya Produksi Usaha Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan LP2IL Serang menetapkan sasaran strategis dalam empat perspektif beserta Indikator Kinreja Utamanya adalah sebagai berikut: STAKEHOLDER PERSPECTIVE 1. Sasaran Strategis: Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budidaya. Indikator Kinerja Utamanya adalah: 1) Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) 2) Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 3) Rata-rata Pendapatan Pembudidaya (Rp.) CUSTOMER PERSPECTIVE 2. Sasaran Strategis: Terwujudnya Pengelolaan Sumber Perikanan Budidaya yang Bertanggung Jawab,dan Berkelanjutan. Indikator Kinerja Utamanya adalah: 4) Nilai PNBP LP2IL Serang (Rp.) 5) Jumlah Lokasi Budidaya yang Dilakukan Surveillance dan/ atau Monitoring Penyakit Ikannya (kabupaten/ kota; nonkumulatif) INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 3. Sasaran Strategis: Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan. Indikator Kinerja Utamanya adalah: 6) Laboratorium yang Memenuhi Standar Teknis (unit; kumulatif) 7) Jumlah Tenaga Teknis Binaan (orang) 8) Jumlah Paket Teknologi Perekayasaan Bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Dihasilkan (paket teknologi) TRIWULAN II TAHUN 2017

12

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG 9) Jumlah Sampel yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (sampel) 4. Sasaran Strategis: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Profesional dan Partisipatif. Indikator Kinerja Utamanya adalah: 10) Jumlah Obat Ikan yang Terjamin Mutu, Keamanan, dan Khasiatnya (obat) 11) Jumlah Sampel Produk Perikanan Budidaya yang Diuji Minimal 96% Bebas Residu (sampel; nonkumulatif) LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE 5. Sasaran Strategis: Terwujudnya Aparatur Sipil Negara LP2IL yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian. Indikator Kinerja Utamanya adalah: 12) Indeks Kompetensi dan Integritas Lingkup DJPB (indeks) 6. Sasaran Strategis: Tersedianya Manajemen Pengetahuan LP2IL yang Handal dan Mudah Diakses. Indikator Kinerja Utamanya adalah: 13) Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup LP2IL Serang (%) 7. Sasaran Strategis: Terwujudnya Birokrasi DJPB yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima. Indikator Kinerja Utamanya adalah: 14) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi DJPB (nilai) 15) Tingkat Maturitas SPIP (level) 16) Persentase Tindak Lanjut Direktif Pimpinan (%) 17) Nilai AKIP DJPB (nilai) 8. Sasaran Strategis: Terkelolanya Anggaran Pembangunan DJPB secara Efisien dan Akuntabel. Indikator Kinerja Utamanya adalah: 18) Nilai Kinerja Anggaran Lingkup LP2IL Serang (%) 19) Persentase Kepatuhan terhadap SAP Lingkup DJPB (%) 2.2.

Fungsi dan Arah Kebijakan LP2IL Serang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan, menyebutkan bahwa LP2IL Serang merupakan UPT di bidang pemeriksaan hama, penyakit ikan dan lingkungannya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, LP2IL Serang menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemeriksaan hama, penyakit ikan, dan lingkungannya; b. Penyusunan dan penerapan metode di bidang pemeriksaan hama, penyakit ikan, dan lingkungannya; c. Pengujian dan analisis data di bidang pemeriksaan hama, penyakit ikan, dan lingkungannya; d. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kesehatan ikan, dan lingkungannya; e. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan (surveillance) mengenai penyebaran penyakit ikan, zonasi dan eradikasi hama dan penyakit ikan; f. Pengolahan data, pengelolaan sistem informasi, dan diseminasi informasi mengenai hama, penyakit ikan, dan lingkungannya; g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga LP2IL Serang. Arah kebijakan yang dilakukan LP2IL Serang untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas adalah melalui:


13

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG 2.2.1. Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta fungsi-fungsi teknis LP2IL Serang dalam mendukung sistem pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan menuju percepatan peningkatan produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan sangat tergantung pada kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang ada. Beberapa alasan penting untuk selalu meningkatkan kualitas SD, yaitu: pertama, untuk menjamin ketersediaan SDM yang tepat sesuai kedudukan, jabatan, dan fungsinya dalam upaya pencapaian tujuan organisasi; kedua, perkembangan peraturan perundangan di bidang tata kelola pemerintahan, keuangan, serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan harus segera diimplementasikan dalam organisasi dan masyarakat; dan ketiga, perkembangan teknologi harus senantiasa diikuti oleh setiap aparatur, agar dapat memberikan pelayanan publik yang memuaskan. Peningkatan kualitas SDM di LP2IL Serang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku aparatur melalui: a. Pelatihan dan magang di bidang tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, persuratan dan kearsipan, kepegawaian, serta pengadaan barang/ jasa pemerintah; b. Pelatihan dan magang di bidang sistem manajemen laboratorium yang baik; dan c. Pelatihan dan magang teknis pengujian dan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. 2.2.2. Penerapan Sistem Manajemen Laboratorium yang Baik Penerapan sistem manajemen laboratorium yang baik perlu dilakukan di setiap laboratorium uji, karena beberapa pertimbangan, yaitu (1) pengujian harus dilakukan dengan professional, objektif, cepat, tepat, dan akurat; (2) setiap personil di laboratorium harus dijamin bebas terhadap tekanan materi dan kekuasaan; (3) hasil pengujian harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan hukum; dan (4) masyarakat sebagai pengguna jasa harus mendapatkan jaminan kepuasan terhadap layanan laboratorium uji. Penerapan sistem manajemen laboratorium yang baik dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Menerapkan sistem manajemen sesuai dengan standar ISO/IEC 17025:2008; b. Menerapkan metode pengujian sesuai dengan standar nasional seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar internasional; c. Penyusunan dan implementasi dokumen sistem mutu, meliputi Panduan Mutu, Prosedur Kerja, Instruksi Kerja, dan Dokumen Pendukung; d. Mendapatkan pengakuan Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengenai penerapan ISO/IEC 17025:2008. 2.2.3. Monitoring dan Surveillance Kesehatan Ikan dan Lingkungan Monitoring dan surveillance dilakukan secara terprogram dan mengikuti kaidah ilmiah yang ada, dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: (1) kebijakan pengendalian penyakit dalam suatu wilayah atau kawasan sangat ditentukan oleh akurasi hasil monitoring dan/ atau surveillance; (2) hama, penyakit, dan mutu produk perikanan budidaya merupakan salah satu syarat utama keberterimaan produk di pasar internasional; (3) residu obat ikan dan kontaminan bahan kimia berbahaya dalam produk perikanan budidaya sering terjadi selama berlangsungnya proses budidaya; (4) pengakuan internasional terhadap pernyataan suatu negara sebagai daerah bebas penyakit sangat berperan dalam peningkatan daya saing produk perikanan budidaya di pasar global; dan (5) TRIWULAN II TAHUN 2017

14

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG secara teknis dan hukum hasil monitoring dan surveillance hanya diterima apabila sesuai dengan kaidah-kaidah epidemiologi yang berlaku. Program monitoring dan surveillance yang dilakukan oleh LP2IL Serang pada Tahun 2017, meliputi: a. Surveillance dalam rangka menentukan status penyakit pada suatu kompartemen/ kawasan budidaya; b. Monitoring dalam rangka pemetaan penyakit ikan di kawasan-kawasan budidaya di Indonesia; c. Monitoring kualitas lingkungan budidaya ikan; d. Monitoring residu dan bahan kontaminan pada produk perikanan (kekerangan); e. Penanganan kasus dan emergency response penyakit ikan dan lingkungan; f. Pelayanan laboratorium keliling; dan g. Pembinaan dan pemantauan obat ikan. 2.2.4. Pelayanan Pengujian di Bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang adalah UPT DJPB yang mempunyai beberapa laboratorium uji dan dipersiapkan untuk mendukung kegiatan budidaya perikanan secara luas, yang kesemuanya dalam satu kesatuan yang mempunyai tugas melaksakan pemeriksaan hama, penyakit ikan, dan lingkungannya. Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang secara simultan mempersiapkan diri untuk menjadi laboratorium rujukan di bidang pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan secara nasional. Dengan demikian, legalitas dari KAN terhadap laboratorium uji LP2IL Serang menjadi sangat penting. Oleh karenanya hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai bukti bahwa produk perikanan dan media budidaya tertentu telah lolos uji kesehatan ikan dan lingkungan. 2.2.5. Pelaksanaan Teknologi Perekayasaan dan Pendampingan terhadap Tenaga Teknis Bidang Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Subsektor perikanan budidaya saat ini menjadi tumpuan penting dalam menopang pembangunan perikanan nasional seiring dengan fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sumber pangan dan gizi yang aman, sehat, dan utuh. Hal ini menjadi sebuah tantangan besar dalam mewujudkan perikanan budidaya sebagai ujung tombak dalam menggerakan perekonomian nasional dan ketahanan pangan masyarakat. Di samping itu Indonesia saat ini dihadapkan pada sebuah tantangan besar, yaitu dalam menghadapi persaingan perdagangan bebas di level regional ASEAN. Menyikapi hal tersebut, subsektor perikanan budidaya sebagai barometer utama pembangunan perikanan nasional didorong untuk mampu bersaing pada tataran perdagangan global, yaitu melalui peningkatan efesiensi, efektivitas, ramah lingkungan, nilai tambah, jaminan mutu, dan keamanan pangan (food safety). Strategi pengembangan perikanan budidaya dilaksanakan melalui peningkatan produksi, produktivitas, dan daya saing yang berbasis ilmu pengetahuan melalui industrialisasi perikanan budidaya yang akan diperankan menjadi penghela percepatan sistem produksi perikanan nasional berorientasi pada trend pasar global dan lokal. Penyampaian informasi perikanan budidaya yang adaptif, aplikatif, efektif, dan efisien serta mampu mewujudkan perikanan budidaya yang berkelanjutan (sustainable aquaculture) menjadi hal mutlak yang harus segera ditransfer secara TRIWULAN II TAHUN 2017

15

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG masif kepada masyarakat pembudidaya. Untuk itu, peran diseminasi informasi melalui media dan/ atau fasilitas informasi dan publikasi bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan ini menjadi sangat penting sebagai upaya dalam memberikan tontonan, tuntunan, dan tauladan bagi masyarakat terkait pengelolaan budidaya yang berkelanjutan. 2.2.6. Pengelolaan Keuangan dan Aset Satker Lingkup LP2IL Serang Dalam rangka pencapaian program yang telah direncanakan, perlu didukung dengan kelancaran proses pengelolaan anggaran. Namun demikian azas efesiensi serta efektivitas penggunaan anggaran menjadi hal yang sangat penting. Begitu juga dengan output dari pelaksanaan penyerapan anggaran yang berupa aset satker harus dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan peraturan yang beralaku. Untuk itu LP2IL Serang terus meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia agar pelaksanaan pengelolaan anggaran serta barang milik Negara (BMN) dapat terlaksana secara akuntabel, serta tertib dalam penyampaian laporan pertanggungjawabannya. 2.3.

Penyelenggaraan SPIP LP2IL Serang Desain Penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan dan kompleksitas serta perencanaan anggaran, dimaksudkan untuk mendekatkan konsep pengendalian intern terhadap kegiatan LP2IL Serang. Untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan SPIP dilakukan pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mengembangkan masing-masing unsur sebagai bentuk konkrit penyelenggaraan SPIP. Penyelenggaraan SPIP di lingkungan LP2IL Serang dimulai dari pemahaman terhadap peran strategis organisasi. Dengan mengacu kepada tugas, fungsi dan peran LP2IL Serang dan definisi SPIP dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016, maka penyelenggaraan SPIP pada LP2IL Serang merupakan suatu proses yang integral atas tindakan manajerial dan kegiatan operasional yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan LP2IL Serang melalui: a. Kegiatan yang efektif dan efisien; b. Keandalan pelaporan keuangan; c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; d. Pengamanan aset di lingkungan LP2IL Serang. Penerapan lima unsur SPIP dilaksanakan menyatu serta menjadi bagian integral dari akuntabilitas seluruh kegiatan LP2IL Serang, yang meliputi: 2.3.1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang diciptakan dalam suatu unit kerja sehingga akan mempengaruhi efektifitas kinerja unit kerja. Oleh sebab itu sebagaimana termasuk pada Permen KP nomor 10 tahun 2016, setiap pimpinan unit kerja dilingkungan kementerian harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI di lingkungan kerjanya melalui: a. Kode etik; b. Sertifikasi SDM (Panitia PBJ, Bendahara); c. SK Tim Penyelenggara SPIP; d. SK Kepala LP2IL Serang tentang job desk; e. Rencana diklat tahunan.


16

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG 2.3.2. Penilaian Risiko (Risk Assessment) Penilaian risiko dimaksudkan agar setiap satker dapat mengelola setiap risiko dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya yang dapat mengancam visi, misi, tujuan, dan sasaran. Penilaian risiko dilaksanakan melalui: a. Atas Kebijakan: 1) Efisiensi anggaran. 2) Kegiatan baru pada Eselon I. 3) Kegiatan melibatkan instansi lain. b. Atas Kegiatan: 1) Dua kegiatan dengan anggaran terbesar. 2) Pengadaan barang dan jasa yang berisiko tidak selesai hingga akhir tahun anggaran/ perencanaan sampai dengan pelaksanaan dalam satu tahun anggaran. 2.3.3. Kegiatan Pengendalian (Control Activities) Untuk mengatasi risiko dan mematikan adanya kepatuhan terhadap arahan pimpinan yang sudah ditetapkan, pimpinan unit kerja wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan. a. Rutin Aspek organisasi, perencanaan, pengelolaan keuangan, akutansi dan pelaporan, kerugian negara, kepegawaian, serta kinerja. b. Berkala Sistem pengendalian intern SDM, SPI Penyusunan Anggaran, SPI Pengadaan Barang/ Jasa, SPI Barang Milik Negara, SPI Kerugian Negara, SPI Pelaksanaan Anggaran. c. Berbasis Manajemen Risiko Sistem pengendalian intern atas kebijakan dan kegiatan. 2.3.4. Informasi dan komunikasi (Information dan Communication) Informasi dan komunikasi SPI bagi pihak internal dan eksternal dapat terdiri dari: a. Notulen rapat, memo, surat edaran (internal); dan b. Pamflet, poster, spanduk, website (eksternal). 2.3.5. Pemantauan Pengendalian Intern (Monitoring) Pemantauan rutin, berkala, dan berbasis manajemen risiko. Penerapan unsur-unsur tersebut dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi serta tergambar dalam pedoman dan Standar Operational Procedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi. Dalam pelaksanaan SPI di lingkup LP2IL Serang melalui beberapa tahapan: a. Pemahaman 1) Pembinaan; dan 2) Fokus grup diskusi (FGD). b. Pelaksanaan 1) Internalisasi; 2) Pendokumentasian. c. Pelaporan. d. Pengembangan berkelanjutan. e. Evaluasi. TRIWULAN II TAHUN 2017

17

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG Tolok ukur efektivitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana sekurangkurangnya tidak ditemukan hambatan, seperti: a. yang mengganggu pencapaian tujuan satuan kerja; b. yang mempengaruhi kehandalan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja; c. dalam pengelolaan aset termasuk pemanfaatannya di satuan kerja; d. dalam menjalankan dan pencapaian tujuan program, kegiatan, dan output dengan tetap taat terhadap hukum dan peraturan; e. dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien; dan f. dalam pemenuhan hak dan kewajiban pegawai. Pencapaian tolok ukur sekurang-kurangnya dapat diukur dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan dari instansi lainnya. 2.4.

Fokus Pelaksanaan SPIP LP2IL Serang Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka pelaksanaan SPIP LP2IL Serang sejalan searah dengan pelaksanaan SPI lingkup KKP, yaitu masih berfokus pada pengelolaan keuangan, pengamanan aset, dan pengadaan barang dan jasa. 2.5.

Pembentukan Tim Penyelenggara SPIP LP2IL Serang Tim Penyelenggara SPIP LP2IL Serang dibentuk sesuai dengan Keputusan Kepala LP2IL Serang Nomor 09/LP2IL/OT.210/I/2017 tentang Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang Tahun 2017. Secara umum tugas Tim Penyelenggara SPIP LP2IL Serang adalah sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan SPIP di LP2IL Serang; b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan LP2IL Serang; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko; d. Membantu Kepala LP2IL Serang melakukan analisa untuk menetapkan rencana aktivitas/ kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen resiko, dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala LP2IL Serang untuk dilakukan tindakan pengendalian; e. Melakukan inventarisasi terhadap resiko di LP2IL Serang yang memerlukan pengendalian pada tingkat kebijakan dan selanjutnya berkoordinasi dengan Kepala Satuan Kerja dan Satuan Tugas (Satgas) SPIP unit DJPB untuk mendistribusikan kepada para pimpinan di tingkat kebijakan; f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di LP2IL Serang Serang setiap triwulan dan/ atau semester; g. Membuat laporan secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya yang disampaikan kepada Kepala LP2IL Serang dan Satgas SPIP unit DJPB. 2.6.

Kondisi Pelaksanaan SPIP LP2IL Serang Secara umum pelaksanaan SPIP LP2IL Serang Triwulan I Tahun 2017 dan pada tahun-tahun sebelumnya masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, di antaranya adalah: TRIWULAN II TAHUN 2017

18

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG a. Belum dijalankannya SPIP secara nyata dalam setiap pelaksanaan kegiatan, seringkali masih fokus pada penyampaian laporan; b. Pemahaman dan keseriusan yang belum optimal terhadap pengendalian internal; c. Perencanaan kegiatan yang tidak dilengkapi dengan penilaian resiko; dan d. Dukungan SDM yang belum memadai.


19


BAB III ANALISA PENYELENGGARAAN SPIP Tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya lingkup LP2IL Serang meliputi beberapa tahapan sebagai berikut: 3.1. Pemahaman 3.1.1. Fokus Grup Diskusi (FGD) Dalam rangka peningkatan pemahaman SPIP, sampai dengan Triwulan II Tahun 2017, LP2IL Serang telah melaksanakan beberapa kegiatan FGD yang melibatkan pimpinan, seluruh pegawai, dan/ atau pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan yang menjadi obyek pengendalian, antara lain: a. Perencanaan pelaksanaan anggaran LP2IL Serang tahun 2017 berdasarkan DIPA TA 2017 berbasis manajemen risiko pada Tanggal Januari 2017 di Aula LP2IL Serang. b. Koordinasi pengidentifikasian risiko pada kegiatan LP2IL Serang TA 2017 pada Tanggal Januari 2017 di Ruang Rapat LP2IL Serang c. Sosialisasi pemahaman SPIP, dengan menyampaikan materi dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KKP dengan judul “Upaya Satgas SPIP KKP Mewujudkan Pengendalian Intern yang Handal sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016” di Aula LP2IL Serang. d. Forum grup diskusi membahas evaluasi pelaksanaan kegiatan LP2IL Serang selama Triwulan I Tahun 2017 dan rencana efisiensi anggaran lingkup KKP pada Tanggal 4 Mei 2017. e. Koordinasi penyusunan laporan SPIP Triwulan II Tahun 2017 lingkup LP2IL Serang pada Tanggal 14 Mei 2017 di Ruang Rapat LP2IL Serang. f. Koordinasi penyusunan laporan SPIP Triwulan II Tahun 2017 lingkup LP2IL Serang pada Tanggal 3 Juli 2017 di Ruang Rapat LP2IL Serang. 3.2. Pelaksanaan 3.2.1. Pengendalian Rutin Pengendalian Rutin adalah pengendalian secara simultan terhadap proses bisnis kegiatan/ aktivitas sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku dan dilakukan setiap hari sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. pengendalian rutin dilaksanakan terhadap 8 kegiatan yaitu: 1) Organisasi, 2) Perencanaan, 3) Pelaksanaan Anggaran, 4) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), 5) Akuntansi dan Pelaporan, 6) Kerugian Negara, 7) Kepegawaian, dan 8) Kinerja. Pengendalian rutin telah dilakukan di LP2IL Serang dengan tujuan menciptakan pengendalian intern (internal control culture) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan KKP, melalui pelaksanaan kegiatan pengendalian rutin (tabel pengendalian rutin terlampir). 3.2.2. Pengendalian Berkala Hasil pengendalian berkala dari Satker LP2IL Serang sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut: 3.2.2.1. SPI Sumberdaya Manusia TRIWULAN II TAHUN 2017

20

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG Secara umum tingkat pendidikan bagi Pengelola Keuangan lingkup LP2IL Serang telah sesuai dengan kreteria yang ditetapkan. Tingkat pendidikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada LP2IL Serang dinilai sangat memadai, karena memiliki tingkat pendidikan pascasarjana dan telah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Tingkat pendidikan untuk Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki tingkat pendidikan lulusan pascasarjana. Hal ini menunjukkan bahwa LP2IL Serang memiliki kualifikasi pendidikan yang sangat memadai. Dengan demikian, diharapkan tidak akan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi tetap diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan tingkat pendidikan Bendahara Pengeluaran lulusan diploma dan telah memiliki sertifikat bendahara. Hal ini menunjukkan bahwa personil dengan kualifikasi pendidikan tersebut sangat memadai sebagai Bendahara Pengeluaran, sehingga diharapkan tidak akan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi tetap diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan. Begitu juga dengan jabatan Bendahara Penerimaan dinilai cukup memadai dengan dipangku oleh pegawai dengan lulusan SMA. 3.2.2.2. SPI Anggaran Kegiatan di masing-masing divisi sesuai dengan bagan akun standar (BAS). Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2016, maka anggaran LP2IL Serang pada Triwulan II Tahun 2017 mengalami efisiensi. 3.2.2.3. SPI Barang dan Jasa Sampai dengan Triwulan II Tahun 2017, LP2IL Serang telah menginput kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang/ jasa ke dalam sistem informasi rencana umum pengadaan barang/ jasa pemerintah (SIRUP), dengan alamat laman www.sirup.lkpp.go.id. Selain itu, untuk pengadaan barang dan jasa LP2IL Serang sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 masih dalam proses. 3.2.2.4. SPI Barang Milik Negara Perubahan paradigma baru pengelolaan aset negara/ barang milik negara telah memunculkan optimisme baru, best practices dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang tertib, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan aset negara yang baik dengan mengedepankan tata kelola yang baik (good governance) sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/stakeholder. Pelaporan aset negara merupakan bagian dari penatausahaan aset negara yang wajib ditegakkan oleh setiap penyelenggara pemerintahan. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur setiap kepala pemerintah pusat dan daerah mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN/ APBD, di mana salah satunya adalah menyusun laporan keuangan pemerintah pusat/ daerah. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah juga mengatur setiap pengelola barang harus menyusun laporan barang milik negara/ daerah yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat/d aerah. Peraturan-peraturan ini masih diikuti ketentuan lain yang pada intinya mewajibkan kepada seluruh


21

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG penyelenggara pemerintahan untuk melalukan pelaporan aset negara secara transparan dan akuntabel. Untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaporan aset negara telah dilakukan dengan baik, perlu dibangun sebuah sistem pengendalian intern barang/ milik Negara (SPI BMN). SPI atas pelaporan aset negara/ barang milik negara dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat dijadikan dasar bagi auditor eksternal (BPK-RI) dalam pemberian catatan yang tidak diharapkan pada hasil auditnya. Yang utama, dengan adanya SPI BMN yang andal, aset negara dapat terjaga keamanan dan keberadaannya. Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang telah berupaya melakukan langkah-langkah pengamanan, pengawasan, dan pengendalian aset negara/ barang milik negara. Langkah-langkah tersebut meliputi inventarisasi secara berkala terhadap aset BMN, proses penetapatan status penggunaan, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk rencana kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan BMN. 3.2.2.5. SPI Kerugian Negara Pada LP2IL Serang tidak ada kerugian negara baik yang ditimbulkan oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, maupun pejabat lain sampai dengan Triwulan II Tahun 2017. 3.2.2.6. SPI Penyerapan Anggaran Dalam reformasi di bidang keuangan negara, perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan ini sangat penting karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Oleh karena begitu eratnya keterkaitan antara keuangan pemerintahan dan akuntansi pemerintahan, maka sistem dan proses yang lama dalam akuntansi pemerintahan banyak menimbulkan berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Target dan realisasi keuangan LP2IL Serang sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. Tabel 1 Realisasi anggaran LP2IL Serang berdasarkan output sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 No.

Program/ Kegiatan/ Output

1.

032.04.07

2.

2343

3.

2343.002

4.

2343.003

5.

2343.004

6.

2343.006

Uraian Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan Laboratorium Penyakit Ikan, Kualitas Air, Pakan dan Residu yang Memenuhi Standar Teknis Sampel yang Diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Teknologi Perekayasaan di Bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Dihasilkan Kawasan Budidaya yang Disurveillance dan/ atau


Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

10.938.477.0 00 2.538.486.00 0

4.814.932.216

44,02

1.713.837.500

67,51

844.035.000

728.151.700

86,27

1.632.209.000

923.445.400

56,58

4.080.000

4.080.000

100,0 0

43.200.000

43.200.000

100,0 0

22

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG No.

Program/ Kegiatan/ Output

7.

2343.008

8.

2345

9.

2345.004

10.

2345.011

11.

2345.013

12.

2345.016

13.

2348

14.

2348.950

15. 16. 17.

2348.951 2348.994 5747

18.

5747.012

Uraian Dimonitoring Penyakit Ikannya Obat Ikan yang Terdaftar Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan Teknologi Perekayasaan di Bidang Sarpras dan Kesehatan Ikan yang Dihasilkan Laboratorium yang Memenuhi Standar Teknis Kawasan Budidaya yang Disurveillance dan/ atau Dimonitoring Penyakit Ikannya Sampel yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Layanan Internal Layanan Perkantoran Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan Obat Ikan yang Terjamin Mutu, Keamanan, dan Khasiatnya

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

14.961.000

14.961.000

1.057.421.00 0 160.920.000

94.580.900

100,0 0 8,94

35.158.800

21,85

312.099.000

0

73.816.000

18.243.600

24,71

510.586.000

41.178.500

8,06

7.208.210.00 0

2.986.926.728

41,44

950.611.000

409.124.708

43,04

495.488.000 5.762.111.000 134.360.000

393.196.165 2.184.605.855 19.587.088

79,36 37,91 14,58

134.360.000

19.587.088

14,58

0

3.2.3. Pengendalian Berbasis Manajemen Risiko Risiko dapat terjadi pada setiap kegiatan dan tahapan kegiatan yang dilakukan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, hingga tahap tindak lanjut hasil evaluasi dan pelaporan. Risiko yang tidak dapat terdeteksi secara dini atau tidak dapat dikelola dengan baik akan mengakibatkan tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai atau pencapaiannya tidak optimal. Penanganan risiko terhadap kegiatan-kegiatan strategis yang dilakukan di LP2IL Serang merupakan faktor yang sangat penting dalam menjamin pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Manajemen pengelolaan risiko adalah cara bagaimana menangani semua risiko, baik dari dalam maupun luar organisasi yang dapat mengancam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran suatu organisasi, untuk itu diperlukan suatu penilaian risiko terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan LP2IL Serang. Penilaian risiko dilaksanakan melalui 2 tahapan, yaitu: 1) identifikasi risiko dan 2) penyusunan daftar risiko. Pengendalian berbasis manajemen risiko LP2IL Serang sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 disampaikan pada bagian lampiran laporan ini. 3.2.4. Hambatan, Rencana Pemecahan Masalah, dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah Penyelenggaraan SPIP disusun berdasarkan informasi kondisi pemahaman pejabat dan pegawai tentang SPIP, kelemahan lingkungan pengendalian, dan kesepakatan tentang obyek prioritas penyelenggaraan SPIP. Dalam rencana kerja memuat acuan tentang langkah-langkah kerja yang harus dilakukan, rencana waktu pelaksanaan, dan penganggarannya. TRIWULAN II TAHUN 2017

23

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG Hambatan dalam mewujudkan implementasi penerapan SPIP pada LP2IL Serang secara menyeluruh adalah sebagai berikut: a. Masih belum terbangunnya komitmen bersama dalam penerapan SPIP; b. Masih terbatasnya kompetensi SDM; c. Peraturan/ pedoman operasi/ SOP yang belum dapat dijalankan secara maksimal; d. Adanya kegiatan berdasarkan arah kebijakan pada level Eselon I; dan e. Adanya kegiatan yang berkaitan dengan Instansi lain. Rencana pemecahan masalah dalam mewujudkan implementasi penerapan SPIP pada LP2IL Serang yang akan dilakukan, antara lain: a. Peningkatan frekuensi FGD mengenai sosialisasi pengenalan dan pemahaman tentang SPIP di LP2IL Serang. b. Peningkatan kompetensi pegawai terkait penangan SPIP melalui pendidikan dan pelatihan. c. Pelaksanaan sosialisasi SOP terkait dengan pelaksanaan SPIP. d. Peningkatan konsultasi ke APIP KKP mengenai penerapan SPIP di lingkup LP2IL Serang. Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Tindakan ini untuk memberi keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi yang optimal. Tentu saja optimal tersebut itu terjadi jika organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien, memiliki keandalan pelaporan keuangan, menjalankan pengamanan aset negara, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Guna keberhasilan pelaksanaan SPIP di LP2IL Serang diperlukan pengenalan dan penerapan unsur-unsur SPIP, yang terdiri dari: a. Lingkungan Pengendalian (Control Environment); b. Penilaian Risiko (Risk Assessment); c. Kegiatan Pengendalian (Control Activities); d. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication); e. Pemantuan Pengendalian Intern (Monitoring). Melalui penerapan kelima unsur-unsur tersebut, sebagai tindak lanjut pemecahan permasalahnya perlu proses internalisasi SPIP dengan didukung penerapan SOP implementasi SPIP ke depannya, sehingga dapat menjamin pengelolaan keuangan yang handal, yang meliputi: 1) Penguatan komitmen pimpinan; 2) Pelaksanaan review sebagai bahan acuan perbaikan tahun yang akan datang; 3) Melakukan inovasi-inovasi baru dalam penerapan teknologi informasi, dan 4) memperhatikan rekomendasi tindak lanjut monitoring oleh APIP.


24


BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 4.1.

Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan SPIP LP2IL Serang sampai dengan Triwulan II Tahun 2017, antara lain: a. Telah dilakukan sosialisasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup LP2IL Serang kepada pimpinan dan seluruh pegawai. b. Telah ada komitmen pimpinan untuk menerapkan SPIP lingkup LP2I Serang dengan melaksanakan implementasi pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. c. Pengendalian intern rutin dan berkala lingkup LP2IL Serang sudah dilaksanakan dengan cukup baik. d. Laporan Penyelenggaraan SPIP lingkup LP2IL Serang sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 ini merupakan sebuah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan dan kebijakan dari seluruh program atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh LP2IL Serang. 4.2.

Saran Oleh karena masih banyaknya kekurangan dalam penerapan implementasi SPIP lingkup LP2IL Serang, khususnya pada Triwulan II Tahun 2017, maka perlu komitmen yang kuat dari seluruh pegawai, baik dari pimpinan sampai dengan pelaksana, dalam bentuk upaya strategis dan konkrit untuk meningkatkan kualitas implementasi SPIP di masa yang akan datang. Dengan begitu, tujuan implementasi SPIP lingkup LP2IL Serang dapat terwujud.


25

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG Lampiran 1. Pengendalian rutin yang dilakukan LP2IL Serang sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 No

Kelompok/Uraian Risiko

A. 1.

Organisasi Tujuan organisasi belum ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu

2.

Pegawai tidak mengetahui dan memahami tujuan organisasi Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati

3.

4.

5. 6.

B. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

C. 1.

SOP ada tetapi belum berbasis risiko Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan secara optimal atau terjadi tumpang tindih Perencanaan Perencanaan/ penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) belum melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan) Perencanaan barang/ aset melebihi dari kebutuhan yang seharusnya dan belum didasarkan pada asas kebutuhan Perencanaan barang/ aset belum mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan Perencanaan belum mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM) Perencanaan belum mempertimbangkan risiko dan belum menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/ kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko Kurangnya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/ atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain Terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pelaksanaan Anggaran Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid/ tidak sesuai ketentuan)


Komentar/Catatan Tujuan organisasi SUDAH ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu. Sudah ada dokumen (Renstra, PK, LKJ) Pegawai SUDAH mengetahui dan memahami tujuan organisasi (uraian tugas) Satuan kerja SUDAH sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan. SOP yang ada BELUM SEPENUHNYA berjalan secara optimal karena SOP belum disosialisasikan. SOP SUDAH berbasis risiko. Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi masih perlu penyempurnaan.

Perencanaan/ penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) BELUM melibatkan pihak yang kompeten. Perencanaan barang/ aset SESUAI dari kebutuhan yang seharusnya dan SUDAH didasarkan pada asas kebutuhan (TOR RAB) Perencanaan barang/ aset BELUM mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan Perencanaan SUDAH mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (SESUAI TOR RAB) Perencanaan SUDAH mempertimbangkan risiko dan SUDAH menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/ kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko Perencanaan kinerja anggaran SUDAH terpadu, konsisten, dan sinkron (REVISI RKAKL) MASIH Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain. MASIH terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pertanggungjawaban akuntabel (bukti lengkap sesuai ketentuan) (VERIVIKATOR SATKER)

26

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG No

Kelompok/Uraian Risiko

Komentar/Catatan

2.

Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara) Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan Pelaksanaan lelang secara proforma Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan Pertanggungjawaban/ penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/ tidak disetor ke kas negara/daerah Kepemilikan aset tidak/ belum didukung bukti yang sah Pengalihan/ revisi anggaran tidak sesuai ketentuan Kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran

Pekerjaan dilaksanakan TIDAK mendahului kontrak atau penetapan anggaran. Proses pengadaan barang/ jasa SESUAI ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara) (DOKUMEN KONTRAK) TIDAK TERDAPAT pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan. Pelaksanaan lelang SESUAI proforma. Penyetoran penerimaan negara/ daerah atau kas di bendaharawan ke kas negara/ daerah TIDAK melebihi batas waktu yang ditentukan. Pertanggungjawaban/ penyetoran uang persediaan TIDAK melebihi batas waktu yang ditentukan. Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran SUDAH disetor ke kas negara

3.

4. 5. 6.

7.

8.

9. 10. 11.

12.

13.

14.

15. D. 1.

2.

3. 4. 5

E. 1.

Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran tidak/ kurang memadai Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/ tidak sesuai peruntukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara

Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak Pengenaan tarif pajak/ PNBP lebih rendah dari ketentuan Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara tidak sesuai ketentuan Akuntansi dan Pelaporan Pencatatan tidak/ belum dilakukan atau tidak akurat


Kepemilikan aset BELUM SEPENUHNYA didukung bukti yang sah. Pengalihan/ revisi anggaran SUDAH sesuai ketentuan. TIDAK TERDAPAT kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran. Pelaksanaan belanja SESUAI mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) SUDAH ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran. Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran SUDAH SESUAI. Penggunaan anggaran SUDAH tepat sasaran/ tidak sesuai peruntukan. Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan SUDAH ditetapkan dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara SESUAI dengan Keptusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.02/2007 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (Di Luar Sumber Daya Alam Perikanan) Di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan Penerimaan negara TIDAK diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak Pengenaan tarif pajak/ PNBP TIDAK lebih rendah dari ketentuan Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara sudah SESUAI ketentuan Pencatatan SUDAH akurat (CHR ITJEN KP)

27

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG No 2. 3. 4. 5.

6. 7.

Kelompok/Uraian Risiko Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan Entitas terlambat menyampaikan laporan Pelaporan tidak/ belum mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku Pelaporan belum didukung SDM yang memadai Perhitungan penyusutan tidak sesuai ketentuan Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum dilakukan secara memadai

F. 1.

Kerugian Negara Belanja atau pengadaan barang/ jasa fiktif

2.

Rekanan pengadaan barang/ jasa tidak menyelesaikan pekerjaan Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang

3. 4.

5. 6. 7.

8.

9. 10.

11. 12.

13.

14. 15.

Pemahalan harga (Mark up) Penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi Pembayaran honorarium dan/ atau biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau melebihi standar yang ditetapkan Spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan Negara Penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/ jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan Aset dikuasai pihak lain Pembelian aset yang berstatus sengketa

16.

Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara

17.

Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai

G. 1.

Kepegawaian Pegawai yang ada belum seluruhnya menaati jam kerja


Komentar/Catatan Proses penyusunan laporan SUDAH sesuai ketentuan. Entitas SESUAI JADWAL menyampaikan laporan (BA REKON) Pelaporan TELAH mengacu pada kaidahkaidah yang berlaku. Pelaporan SUDAH didukung SDM yang memadai (MENGIKUTI PELATIHAN, WORKSHOP, DLL) Perhitungan penyusutan SUDAH sesuai ketentuan. Pengelolaan BMN termasuk persediaan SUDAH dilakukan secara memadai (OPNAME BULANAN) TIDAK TERDAPAT belanja atau pengadaan barang/ jasa yang fiktif Rekanan pengadaan barang/ jasa TIDAK ADA yang tidak menyelesaikan pekerjaan TIDAK TERDAPAT kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang TIDAK ADA kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang. TIDAK ADA pemahalan harga (Mark up) TIDAK ADA penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi. TIDAK ADA kembayaran honorarium dan/ atau biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau melebihi standar yang ditetapkan (SBM) Spesifikasi barang/ jasa yang diterima SESUAI dengan kontrak (PEJABAT/ PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN) Belanja SESUAI dan TIDAK melebihi ketentuan. Penjualan/ pertukaran/ penghapusan aset negara SESUAI ketentuan dan TIDAK merugikan Negara. TIDAK TERDAPAT penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif. TIDAK ADA kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/ jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya. Rekanan melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan. TIDAK ADA aset yang dikuasai pihak lain TIDAK ADA pembelian aset yang berstatus sengketa. TIDAK ADA pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara. TIDAK ADA pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai. Pegawai yang SUDAH seluruhnya menaati jam kerja

28

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG No 2.

3. 4.

5. H. 1.

Kelompok/Uraian Risiko Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya Instansi belum mempunyai rencana pengembangan pegawai Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin Terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya Kinerja Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi

2.

Terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan

3.

Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan Terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai

4. 5.


Komentar/Catatan Dalam menjalankan tugas dan fungsi, MASIH terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya (DALAM PROSES PENAATAN) Instansi SUDAH mempunyai rencana pengembangan pegawai (IB, TB, DIKLAT, DLL) TIDAK terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin. TIDAK terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya Kegiatan BELUM sesuai dengan tugas dan fungsi instansi (PERMEN KP No. PER.28/MEN/2010) Kegiatan SUDAH dilaksanakan SESUAI batas waktu yang telah ditetapkan (ROK, Dokumen Kontrak) Kegiatan sudah dilaksanakan dan SESUAI dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan (ROK, Dokumen Kontrak) Kegiatan mencapai target kinerja yang ditetapkan (LAKIP, LTHT, LAPTAH) TIDAK terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai.

29

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG Lampiran 2. Pengendalian berkala yang dilakukan LP2IL Serang sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 Formulir: SPI-SDM PENGENDALIAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN 1. Satuan Kerja 2. Unit Eselon I 3. Tahun Anggaran NO

URAIAN

(1) 1.

-2 Nama Lengkap

2.

Nomor Tanggal SK

3. 4. 5.

Nomor HP Email Pendidikan Terakhir Sertifikasi a. Pengadaan Barang/Jasa b. Bendahara c. Standar Akuntansi Pemerintah d. Lainnya (Sebutkan) Usulan/ Rencana Pengembangan SDM **)

6.

7.

: Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya : 2017

dan

KPA

PPK 1*)

(3) Yayan Sofyan, A.Pi., MP. KEP.176/MEN/KU.611 /2016 tanggal 22 Desember 2016 08175783515

(4) Yayan Sofyan, A.Pi., MP. KEP.176/MEN/KU.611 /2016 tanggal 22 Desember 2016 08175783515

[email protected]

[email protected]

S2

S2

v

v


PEJABAT PENGUJI/ PENANDATANGAN SPM *) (5) drh. Muhammad Aziz Hakim KEP.176/MEN/KU.611 /2016 tanggal 22 Desember 2016 081382016611 [email protected] S2

BENDAHARA PENGELUARAN

BENDAHARA PENERIMAAN

(6) Nur Alim A, A.Md.

(7) Subhan

KEP.176/MEN/KU.611 /2016 tanggal 22 Desember 2016 085711772987 [email protected] D3

KEP.176/MEN/KU.611 /2016 tanggal 22 Desember 2016 087771790967 SMA

v

Diklat Bendahara Penerimaan

30

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG Formulir: SPI-ANG PENGENDALIAN PENYUSUNAN ANGGARAN 1. Satuan Kerja 2. Unit Eselon I 3. Tahun Anggaran

: Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya : 2017 Hasil Pengendalian oleh

No.

Nama Program/ Kegiatan/ Output/ Komponen

(1)

(2)

1.

2343

2.

2347

3.

2348

4.

Kesesuaian dengan

5747

Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan


(3)

Pengusul Ya (4)

Tidak (5)

Bag. Keuangan Ya (6)

Tidak (7)

Bag. Keuangan Eselon I Ya Tidak (8) (9)

a. b. c. a. b. c. a.

Bagan Akun Standar Standar Biaya Masukan Standar Biaya Lainnya Bagan Akun Standar Standar Biaya Masukan Standar Biaya Lainnya Bagan Akun Standar

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

b.

Standar Biaya Masukan

√

√

√

c.

Standar Biaya Lainnya

√

√

√

a. b. c.

Bagan Akun Standar Standar Biaya Masukan Standar Biaya Lainnya

√ √ √

√ √ √

√ √ √

31

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG Formulir: SPI-PBJ PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG JASA 1. Satuan Kerja 2. Unit Eselon I 3. Tahun Anggaran


A. Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan

Target 100%

B01

B02

B03

B04

B05

100% Proses Pengadaan 100% Tanda Tangan Kontrak 100% Pelaksanaan Serah Terima/ PHO Keterangan: Merupakan informasi perkembangan pelaksaaan secara keseluruhan

B06

B07

25%

100%

B08

B09

B10

B11

B12

B. Pelaksanaan Per Paket N o.

Nama Paket Pengadaa n

Jenis Belanja dan Pagu Barang

Modal

A. 1.

Rp. 200 Juta sd. 1 Milyar 593.444.2 Peralatan 25 Laborator ium

2.

Bahan Biologik dan Test Kit Diagnosti k

763.305. 000

3.

Bahan Kimia Pengujian

437.310. 000

Rencana Metode PBJ

Pelelang an Sederha na dengan Pascakualifika si Pelelang an Sederha na dengan Pascakualifika si Pelelang an Sederha


Jadwal Tahapan Sesuai Metode (Bulan) Rencana 2

3

4

Proses Pengadaa n

Tanda Tangan Kontrak

Pelaksan aan

Proses Pengadaa n


Pelaksan aan

Proses Pengadaa n


Pelaksan aan

Permas alahan

Realisasi 5

6

7

PHO

2

3

4

6

Proses Pengadaan


Pelaksana an

PHO

PHO

Proses Pengadaan


Pelaksana an

PHO

PHO

Proses Pengadaan


Pelaksana an

Rencana Pemecah an Masalah

Realisas i Pemeca han Masalah

32

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG Laborator ium

4.

B. -

Peralatan Kerja Laborator ium Habis Pakai

252.540. 000

> Rp. 5 Milyar TOTAL 1.453.1 55.000

na dengan Pascakualifika si Pelelang an Sederha na dengan Pascakualifika si

Proses Pengadaa n

-

-

593.444. 225



-

Pelaksan aan

-

-

-

PHO

Proses Pengadaan

-

-


-

Pelaksana an

-

-

-

-

-

33

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG Formulir: SPI-BMN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA 1. Satuan Kerja 2. Unit Eselon I 3. Tahun Anggaran

No.

Jenis BMN

Nilai BMN (Rp)*

(1) (2) (3) A. Bergerak 1. 2. 3. Subtotal B. Tidak Bergerak 1. 2. 3. Subtotal TOTAL

: Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya : 2017 Pengelolaan BMN Pihak Satker KSO III (4) (5) (6)


Sengketa (7)

Permasalahan BMN Kelengkapan Hilang Dokumen (8) (9)

Rusak

Lainnya

(10)

(11)

Rencana Pemecahan Masalah (12)

Realisasi Pemecahan Masalah (13)

34

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG Formulir: SPI-KN PENGENDALIAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA 1. Satuan Kerja 2. Unit Eselon I 3. Tahun Anggaran

No.

Klasifikasi dan Uraian KN

: Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya : 2017 Nilai Indikasi KN

Belum Ada Penetapan

Status Kerugian Negara Sudah Ada Penetapan Tidak Ada Pengenaan Nilai Ganti Rugi Ganti Rugi

Permasalahan

Rencana Pemecahan Masalah

Realisasi Pemecahan Masalah

A. Bendahara 1. 2. 3. Subtotal B. Pegawai Negeri Bukan Bendahara 1. 2. 3. Subtotal C. Pejabat Lain 1. 2. 3. Subtotal TOTAL


35

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG Formulir: SPI-PA PENGENDALIAN PENYERAPAN ANGGARAN 1. Satuan Kerja 2. Unit Eselon I 3. Tahun Anggaran


A. Progres Keuangan Target Realisasi

B01 1.85% 1.65%

B02 7.42% 6.66%

B03 12.74% 12.90%

B04 18.45% 17.70%

B05 25.03% 25.66%

B06 30.11% 44.02%

B07 37.86%

B08 65.35%

B09 70.42%

B10 76.40%

B11 83.33%

B12 100.00%

B02 7.42% 6.66%

B03 12.74% 12.90%

B04 18.45% 17.70%

B05 25.03% 25.66%

B06 30.11% 44.02%

B07 37.86%

B08 65.35%

B09 70.42%

B10 76.40%

B11 83.33%

B12 100.00%

B. Progres Fisik Target Realisasi

B01 1.85% 1.65%

C. Keterangan No.

Hambatan/ Permasalahan

Rencana Pemecahan Hambatan/ Permasalahan

Realisasi Pemecahan/ Permasalahan

1. 2. 3.


36

LAPORAN SPIP LP2IL SERANG Lampiran 2. Pengendalian berbasis manajemen risiko yang dilakukan LP2IL Serang sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 FORMULIR PENILAIAN RISIKO 1

Satuan Kerja

: Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang

2

Kegiatan

: Jumlah Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

3

Pagu Anggaran

: Rp. 1.551.434.000 ,-

4

Tahun Anggaran

: 2017 Respon Terhadap Risiko/Rencana Kegiatan Pengendalian

Persepsi Atas Risiko No.

Kebijakan/Aktivitas/Ke giatan/

Tujuan

2

3

1

Jumlah Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Faktor Risiko

Sebab

5 Pros es penga da a n Terwujudnya Bahan operasional Ba ha n Ki mi a terl a mba t Laboratorium laboratorium terlambat Ba ha n ki mi a ti da k Kesehatan Ikan dan diterima di produks i l a gi / Lingkungan yang di s conti nued memenuhi standar Bebera pa ba ha n ha rus Teknis i ndent Suku ca da ng s ul i t Peralatan tidak dapat beroperasi sebagaimana di da pa t Penyedi a ja s a mestinya perba i ka n ti da k kompeten Pengguna a n a l a t ti da k s es ua i denga n dokumen IKA ya ng a da Si s tem Ma na jemen Proses akreditasi Mutu ti da k berja l a n laboratorium tidak tercapai Kompetens i pers oni l l a bora tori um renda h Kondi s i a komoda s i , l i ngkunga n da n da n pera l a ta n ti da k mema da i Wa ktu penguji a n ti da k Tingkat kepuasan s es ua i denga n ya ng pelanggan rendah ja nji ka n Komuni ka s i denga n pel a ngga n kura ng terja l i n denga n ba i k

Dampak

4

Kegiatan Pertemuan Petugas Lab. Tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan

Kel uha n da ri cos tumer ti da k terta ngga pi denga n ba i k Unda nga n ti da k s a mpa i ke pes erta Na ra s umber ti da k kompeten Pes erta ya ng da ta ng ti da k s es ua i denga n kri teri a ya ng tel a h di tentuka n

Sifat

6

7

Kegiatan layanan pengujian sampel

UC

Sumber

8

Agen

terhambat

Rencana

9

C

pengujian sampel terhambat

Hasil pengujian

C

Rekanan

Seleksi calon penyedia jasa

(Peyedia)

service

LP2IL

diragukan, Kepercayaan

dilakukan 1 kali setahun, KUM 1 kali setahun

LP2IL

Risiko Residual Uraian

K

D

K

D

K

D

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2

3

2

3

3

3

2.33

3.00

7.00

7

4

4

3

4

3

3

3.33

3.67

12.22

12

3

4

3

3

3

4

3.00

3.67

11.00

11

3

4

3

3

3

3

3.00

3.33

10.00

10

4

4

3

3

4

3

3.67

3.33

12.22

12

2

3

3

2

3

3

2.67

2.67

7.11

7

3

4

4

4

3

3

3.33

3.67

12.22

12

3

3

3

3

3

4

3.00

3.33

10.00

10

3

3

3

3

3

3

3.00

3.00

9.00

9

3

3

3

3

3

3

3.00

3.00

9.00

9

3

4

4

4

3

3

3.33

3.67

12.22

12

3

3

3

3

3

4

3.00

3.33

10.00

10

2

2

3

3

3

3

2.67

2.67

7.11

7

3

3

3

2

3

2

3.00

2.33

7.00

7

4

4

3

3

3

4

3.00

3.00

9.00

9

Jadwal Residual (hr/mg/bln) I

II

III

20

K

D

21

22

2

2

√

2

2

2

2

√

2

2

2

2

√

√

√

2

2

√

√

√

2

2

√

√

√

2

2

Dilakukan kuisioner kepuasan dan kunjungan ke pelanggan secara langsung

C

pengembangan personil laboratorium tercapai, dan

PR

Risiko

C

menurun

kegiatan

Suherman

Pelaksanaan audit internal

masyrakat menurun

Kepercayaan masyrakat

Cahyadi

Level/ Tingkat

Survey intensif sebelum dilakukan pengadaan.

Kegiatan layanan

Aziz

Rata-Rata Risiko

LP2IL

Melakukan seleksi peserta

jejaring petugas lab. Terhambat.

Keterangan : Rencana Pengendalian dikhususkan pada setiap penyebab risiko yang bernilai paling tinggi (kolom uraian) Serang, Juli 2017


37

LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TRIWULAN II TAHUN 2017 LOKA PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG

Recommend Documents