LAPORAN PELAYANAN PERIZINAN DI GERAI TRIWULAN PERTAMA 2013 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROV. JABAR. April 2013

LAPORAN PELAYANAN PERIZINAN DI GERAI TRIWULAN PERTAMA 2013 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROV. JABAR April 2013

LAPORAN PELAYANAN PERIZINAN DI GERAI TRIWULAN PERTAMA 2013

LAPORAN PELAYANAN PERIZINAN DI GERAI TRIWULAN PERTAMA 2013 (Januari – Maret)

1. Pelayanan Perizinan di Gerai Data perizinan yang mengajukan sebagaimana table 1 dibawah.

permohonan

melalui

gerai

NO

KODE

JENIS PERIZINAN

SEKTOR

BOGOR

CIREBON

GARUT

1

I.4

SIPI

Perikanan

0

1

0

2

I.28.a

Perpanjangan Izin AKDP

Perhubungan

772

187

22

3

I.28.b

Perubahan Izin AKDP

Perhubungan

97

25

6

4

I.30

Izin Insidentil

Perhubungan

2

0

0

5

I.72

BAH

Peternakan

3

0

0

6

I.76

ISPT-PP

PSDA

2

0

4

7

I.77

ISPT

Bina Marga

1

21

0

8

I.78

SIPPA

1

0

0

9

I.97b

IP2M

ESDM Penanaman Modal

2

0

Perhubungan

983

Peternakan

10

NI 22

11

NI.67

Kartu Pengawasan AKDP BAH

TOTAL %

adalah

PURWA KARTA

TOTAL

0 23 0 0 0 0 0 0

1 1004 128 2 3 6 22 1

0

0

2

248

40

1

0

0

1864 75,47%

482 19,51%

29 0 52 2,11%

72 2,91%

1300 1 2470 100,00%

Tabel 1 : Data Perizinan Yang Mengajukan ke Gerai

a. Jenis perizinan yang diajukan pemohon ke Gerai meliputi 10 jenis perizinan yang dikelompokan kepada 7 bidang/sektor perizinan yaitu :  Sektor Perhubungan : Izin Trayek AKDP (perpanjangan, perubahan), Izin Insidentil, Kartu Pengawasan.  Sektor Perikanan : SIPI  Sektor Peternakan : Izin Bahan Asal Hewan, Rekomendasi Bahan Asal Hewan  Sektor PSDA : ISPT (Ijin Serah Pakai Tanah) di Bantaran Sungai  Sektor Bina Marga : ISPT (Ijin Serah Pakai Tanah) di jalan Provinsi  Sektor ESDM : SIPPA  Sektor Penanaman Modal : Izin Prinsip Penanaman Modal (IP2M) b. Jumlah permohonan perizinan ke Gerai selama triwulan pertama adalah sebanyak 2470 permohonan. Diantara 4 Gerai pelayanan perizinan di BPPT Provinsi Jawa Barat, Gerai Bogor paling banyak penerima permohonan dengan jumlah 1864 permohonan atau 75,47 % dari total

KOORDINATOR GERAI, BAG. TU, BPPT JABAR – I/2013

Page 2


jumlah permohonan di Gerai, sedangkan Gerai Purwakarta menerima permohonan terkecil yaitu sebanyak 52 permohonan atau 2,11 %.

2. Pelayanan Perizinan di Gerai Bogor Data jumlah permohonan perizinan yang disampaikan melalui Gerai Bogor adalah sebagaimana tabel 2.1 dibawah.

Kode

Jenis

Bidang

Januari

Pebruari

Maret

Total

%

Perhubungan

239

265

268

772

41,4%

Perhubungan

26

31

40

97

5,2%

Perhubungan

2

0

0

2

0,1%

I.30

Perpanjangan Izin AKDP Perubahan Izin AKDP Izin Insidentil

I.72

BAH

Peternakan

2

0

1

3

0,2%

I.76

ISPT-PP

PSDA

0

0

2

2

0,1%

I.77

ISPT

Bina Marga

1

0

0

1

0,1%

I.78

SIPPA

ESDM

0

0

1

1

0,1%

I.97b

IP2M Kartu Pengawasan AKDP BAH

Penanaman Modal

2

0

0

2

0,1%

Perhubungan

352

311

320

983

52,7%

Peternakan

1

0

0

1

0,1%

625

607

632

1864

100,0%

I.28.a I.28.b

NI 22 NI.67

Total

Tabel 2.a : Data Perizinan Yang Masuk Ke Gerai Bogor

a. Jenis perizinan yang diajukan pemohon ke Gerai Bogor meliputi 9 jenis perizinan yang dikelompokan kepada 6 bidang/sektor perizinan yaitu :  Sektor Perhubungan : Izin Trayek AKDP (perpanjangan, perubahan), Izin Insidentil, Kartu Pengawasan.  Sektor Peternakan : Izin Bahan Asal Hewan, Rekomendasi Bahan Asal Hewan  Sektor PSDA : ISPT (Ijin Serah Pakai Tanah) di Bantaran Sungai  Sektor Bina Marga : ISPT (Ijin Serah Pakai Tanah) di jalan Provinsi  Sektor ESDM : SIPPA  Sektor Penanaman Modal : Izin Prinsip Penanaman Modal (IP2M) b. Jumlah permohonan perizinan ke Gerai Bogor selama triwulan pertama adalah sebanyak 1864 perijinan atau rata-rata perbulannnya adalah sebanyak 621 perijinan. c. Perijinan sektor Perhubungan yang paling diajukan ke Gerai Bogor yaitu sebanyak 1854 atau 99,5 % dari total, sedangkan sisanya 0,5 % adalah pengajuan jenis perizinan lainnya.


Page 3


d. Pemohon yang mengajukan perizinan ke Gerai Bogor berasal dari Kota/Kabupaten di wilayah Bogor yang meliputi : Kota/ Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota/Kabupaten Bekasi, Kota/ Kabupaten Sukabumi dan Kab. Cianjur. Namun demikian, juga terdapat permohonan yang berasal dari Kota Bandung sebayak 1 orang yang mengajukan permohonan perizinan penanaman modal. e. Pemohon yang berdomisili di Kab. Bogor adalah pemohon terbanyak yang mengajukan ke Gerai Bogor yaitu sebanyak 538 atau 28,9 %, sedangkan yang terkecil yaitu berasal dari Kota Bandung sebanyak 1 permohonan. Data domisili asal pemohon adalah sebagaimana tabel 2.b dibawah : KOTA/ KAB

Kab. Bogor Kota Bogor Kota Depok Kab. Bekasi Kota Bekasi Kab. Sukabumi Kota Sukabumi Kab. Cianjur Kota Bandung TOTAL

Januari Pebruari 189 132 112 145 174 146 119 161 9 0 6 3 4 0 11 20 1 0 625 607

Maret 217 93 159 131 11 11 0 10 0 632

Total 538 350 479 411 20 20 4 41 1 1864

% 28,9% 18,8% 25,7% 22,0% 1,1% 1,1% 0,2% 2,2% 0,1% 100,0%

Tabel 2.b : Domisili Asal Pemohon Perizinan di Gerai Bogor f. Durasi waktu penyelesaian perpanjangan/perubahan perizinan Izin Trayek AKDP yang melalui Gerai Bogor melewati durasi waktu standarnya sehingga menjadi rata-rata 25 hari kalender (19 hari kerja)dari seharusnya 14 hari kerja, demikian juga dengan waktu penyelesaian permohonan perubahan izin AKDP melewati standar waktu yang ditetapkan dari seharusnya 14 hari akan tetapi realisasi durasi rataratanya adalah 27 hari kalender (21 hari kerja). Kode I.28.a I.28.b TNI 22

Jenis Perijinan Perpanjangan Izin AKDP Perubahan Izin AKDP Kartu Pengawasan AKDP

DURASI WAKTU PENYELESAIAN RATA-RATA Standar Januari Pebruari Maret 14 26 24 0 14 42 31 0 14 12 5 5

abel 2.c : Durasi Waktu Pelayanan Perizinan di Gerai Bogor


Page 4


3. Pelayanan Perizinan di Gerai Cirebon Data jumlah permohonan perizinan yang disampaikan melalui Gerai Cirebon adalah sebagaimana tabel 3.1 dibawah. Kode I.4

Jenis

Bidang

SIPI

Perikanan

I.28.a


I.28.b I.77 NI 22

Januari

Pebruari

Maret

Total

%

0

0

1

1

0,2%

Perhubungan

67

57

63

187

38,8%

Perubahan Izin AKDP ISPT

Perhubungan Bina Marga

9

9

7

25

5,2%

0

21

0

21

4,4%

Kartu Pengawasan AKDP

Perhubungan

Total

82

87

79

248

51,5%

158

174

150

482

100,0%

Tabel 3.a : Data Perizinan Yang Masuk Ke Gerai Cirebon a. Jenis perizinan yang diajukan pemohon ke Gerai Cirebon meliputi 4 jenis perizinan yang dikelompokan kepada 3 bidang/sektor perizinan yaitu :  Sektor Perhubungan : Izin Trayek AKDP (perpanjangan, perubahan), Izin Insidentil, Kartu Pengawasan.  Sektor Bina Marga : ISPT (Ijin Serah Pakai Tanah) di jalan Provinsi.  Sektor Perikanan : SIPI (Surat Ijin Pengkapan Ikan) b. Jumlah permohonan perizinan ke Gerai Cirebon selama triwulan pertama adalah sebanyak 482 perijinan atau rata-rata perbulannnya adalah sebanyak 160 perijinan. c. Perijinan sektor Perhubungan yang paling diajukan ke Gerai Cirebon yaitu sebanyak 460 atau 95,4 % dari total, sedangkan sisanya 4,6 % adalah pengajuan jenis perizinan lainnya. d. Pemohon yang mengajukan perizinan ke Gerai Cirebon berasal dari Kota/Kabupaten di wilayah Ciayumajakuning yang meliputi : Kota/ Kabupaten Cirebon, Kab. Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kab. Majalengka. Namun demikian, juga terdapat permohonan yang berasal dari Kab. Ciamis sebayak 16 permohonan. e. Pemohon yang berdomisili di Kab. Cirebon adalah pemohon terbanyak yang mengajukan ke Gerai Cirebon yaitu sebanyak 239 atau 49,59 %, sedangkan yang terkecil yaitu berasal dari Kab. Ciamis sebayak 16 permohonan.


Page 5


Data domisili asal pemohon adalah sebagaimana tabel 3.b dibawah : % Januari Pebruari Maret Total 81 91 67 239 49,59% Kab. Cirebon 23 14 31 68 14,11% Kota Cirebon 7 25 16 48 9,96% Kab. Indramayu 11 7 7 25 5,19% Kab. Kuningan 29 33 24 86 17,84% Kab. Majalengka 7 4 5 16 3,32% Kab. Ciamis Total 151 170 145 482 100,00% Tabel 3.b : Domisili Asal Pemohon Perizinan di Gerai Cirebon KOTA/ KAB

g. Durasi waktu penyelesaian perpanjangan/perubahan perizinan Izin Trayek AKDP yang melalui Gerai Cirebon melewati durasi waktu standarnya sehingga menjadi rata-rata 26 hari kalender (20 hari kerja) dari seharusnya 14 hari kerja, demikian juga dengan waktu penyelesaian permohonan perubahan izin AKDP melewati standar waktu yang ditetapkan dari seharusnya 14 hari akan tetapi realisasi durasi rataratanya adalah 23 hari kalender (17 hari kerja). Jenis Perijinan

Kode

Perpanjangan Izin AKDP Perubahan Izin AKDP

I.28.a I.28.b NI 22


DURASI WAKTU PENYELESAIAN RATA-RATA Standar Januari Pebruari Maret 14 29 23 7 14 34 22 14 11 6 5

Tabel 3.c : Durasi Waktu Pelayanan Perizinan di Gerai Cirebon

4. Pelayanan Perizinan di Gerai Garut Data jumlah permohonan perizinan yang disampaikan melalui Gerai Garut adalah sebagaimana tabel 4.1 dibawah. Kode

Jenis

I.28.a


I.28.b I.76 I.77 NI 22

Bidang

Januari

Pebruari

Maret

Total

Perhubungan

9

8

5

22

30,6%

Perubahan Izin AKDP ISPT-PP

Perhubungan PSDA

3

1

2

6

8,3%

2

2

0

4

5,6%

ISPT

Bina Marga

0

0

0

0

0,0%


Perhubungan

10

16

14

40

55,6%

24

27

21

72

100,0%

Total

%

Tabel 4.a : Data Perizinan Yang Masuk Ke Gerai Garut


Page 6


a. Jenis perizinan yang diajukan pemohon ke Gerai Garut meliputi 4 jenis perizinan yang dikelompokan kepada 3 bidang/sektor perizinan yaitu :  Sektor Perhubungan : Izin Trayek AKDP (perpanjangan, perubahan), Izin Insidentil, Kartu Pengawasan.  Sektor Bina Marga : ISPT (Ijin Serah Pakai Tanah) di jalan Provinsi.  Sektor PSDA: ISPT (Ijin Serah Pakai Tanah) di bantaran sungai. b. Jumlah permohonan perizinan ke Gerai Garut selama triwulan pertama adalah sebanyak 72 perijinan atau rata-rata perbulannnya adalah sebanyak 24 perijinan. c. Perijinan sektor Perhubungan yang paling diajukan ke Gerai Garut yaitu sebanyak 68 atau 94,4 % dari total, sedangkan sisanya 5,6 % adalah pengajuan jenis perizinan lainnya. d. ZPemohon yang mengajukan perizinan ke Gerai Garut berasal dari Kabupaten Garut, Kab. Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kota/Kab. Bandung. e. Pemohon yang berdomisili di Kab. Garut adalah pemohon terbanyak yang mengajukan ke Gerai Garut yaitu sebanyak 51 atau 70,83%, sedangkan yang terkecil yaitu berasal dari Kota dan Kab. Bandung sebayak 2 permohonan.

Data domisili asal pemohon adalah sebagaimana tabel 4.b dibawah : KOTA/ KAB

Januari Pebruari 22 11 0 14 1 1 1 0 0 1 24 27

Maret 18 0 1 1 1 21

Total

% 51 70,83% Kab. Garut 14 19,44% Kab. Tasikmalaya 3 4,17% Kab. Ciamis 2 2,78% Kab. Bandung 2 2,78% Kota Bandung TOTAL 72 100,00% Tabel 4.b : Domisili Asal Pemohon Perizinan di Gerai Garut f.

Durasi waktu penyelesaian perpanjangan/perubahan perizinan Izin Trayek AKDP yang melalui Gerai Garut melewati durasi waktu standarnya sehingga menjadi ratarata 21 hari kalender (15 hari kerja) dari seharusnya 14 hari kerja, demikian juga dengan waktu penyelesaian permohonan perubahan izin AKDP melewati standar waktu yang ditetapkan dari seharusnya 14 hari akan tetapi realisasi durasi rataratanya adalah 23 hari kalender (17 hari kerja).


Page 7


Jenis Perijinan

Kode I.28.a I.28.b NI 22 I.76

Perpanjangan Izin AKDP Perubahan Izin AKDP Kartu Pengawasan AKDP ISPT-PP - PSDA

DURASI WAKTU PENYELESAIAN RATA-RATA Standar Januari Pebruari Maret 14 23 21 14 29 23 14 14 9 5 14 17 20 -

Tabel 4.c : Durasi Waktu Pelayanan Perizinan di Gerai Garut

5. Pelayanan Perizinan di Gerai Purwakarta Data jumlah permohonan perizinan yang disampaikan melalui Gerai Purwakarta adalah sebagaimana tabel 5 dibawah. Kode

Jenis

Bidang

Januari

Pebruari

Maret

I.28.a


NI 22


Perhubungan

7

9

7

23

44,2%

Perhubungan

8

14

7

29

55,8%

15

23

14

52

100,0%

Total

Total

%

Tabel 5 : Data Perizinan Yang Masuk Ke Gerai Garut a. Jenis perizinan yang diajukan pemohon ke Gerai Purwakarta meliputi 2 jenis perizinan pada sektor/ bidang perhubungan.

b. Jumlah permohonan perizinan ke Gerai Purwakarta selama triwulan pertama adalah sebanyak 52 perijinan atau rata-rata perbulannnya adalah sebanyak 17 perijinan. c. Izin perpanjangan trayek AKDP mencakup 44,2 % permohonan perizinan ke ke Gerai Garut sedangkan sisanya 55,8 % adalah pengajuan perpanjangan kartu pengawasan izin trayek AKDP.


Page 8


6. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan 1) Jumlah permohonan perizinan yang diajukan melalui gerai adalah sebanyak 2.470 permohonan. Gerai Bogor adalah gerai pelayanan BPPT Provinsi Jawa Barat yang paling banyak menerima permohonan perizinan dengan konsumen terbesar yaitu 75,47 % dari total permohonan ke Gerai yang didominasi oleh permohonan perizinan trayek AKDP sebanyak 99,5 %. Permohonan perizinan trayek AKDP juga mendominasi permohonan pelayanan perizinan di Gerai lainnya. 2) Domisili pemohon yang dilayani oleh Gerai, secara umum berasal dari wilayah BKPP dimana Gerai itu berada. 3) Hanya pelayanan perpanjangan Kartu Pengawasan AKDP yang bisa memenuhi standar waktu durasi penyelesaian perizinan, sedangkan untuk perizinan lainnya yang dilayani di Gerai tidak bisa memenuhi standar waktu durasi penyelesaian. B. Saran 1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan, maka petugas gerai perlu lebih ditingkatkan kapasitasnya terutama dalam rangka memverifikasi perizinan yang secara riil sudah dilayani oleh Gerai dengan fokus pada perizinan trayek AKDP. 2) Perlu ditetapkan jenis pelayanan perizinan yang hanya bisa dilayani di Gerai sehingga bisa menjadi lebih fokus mengingat adanya keterbatasan personil. 3) Perlu adanya penambahan alokasi personil ke Gerai Bogor berupa penempatan PNS yang menetap di Gerai atau penambahan jumlah personil dari Bandung untuk melakukan verifikasi sebanyak minimal 2 orang di Gerai Bogor. 4) Perlu disosialisasikan secara intensif jenis-jenis perizinan yang saat ini sudah dilayani di Gerai tetapi frekwensinya masih rendah dengan target sosialiasi adalah pelanggan atau pemangku kepentingan diwilayah domisili dimana gerai berada. 5) Perlu dilakukan evaluasi lebih dalam terhadap perizinan yang tidak bisa memenuhi target waktu/ durasi penyelesaian yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengamatan perizinan yang tidak memenuhi standar waktu tersebut adalah perizinan yang perlu mendapatkan rekomendasi teknis dari OPD. 6) Perlu dipercepat pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan yaitu berupa pengembangan aplikasi yang dihibahkan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi RI (Aplikasi Cerdas Pelayanan Perizinan Terpadu untuk Publik/ SICANTIK) dalam upaya mengurangi keterlambatan penyelesaian perizinan, memperkuat pengawasan/ monitoring proses perizinan dan menyediakan data yang riil time dan akurat. 7. Demikian laporan ini dibuat, untuk menjadi bahan kebijakan lebih lanjut. KEPALA BAGIAN TATA USAHA

H. ATENG KUSNANDAR,SH.,MM NIP. 19650906 199403 1 005 KOORDINATOR GERAI, BAG. TU, BPPT JABAR – I/2013

Page 9

LAPORAN PELAYANAN PERIZINAN DI GERAI TRIWULAN PERTAMA 2013 72 3%

JUMLAH PERIZINAN DI GERAI 52 2%

482 20%

1864 75%

BOGOR

CIREBON

GARUT

PURWAKARTA

JUMLAH PERIZINAN DI GERAI BOGOR 3 0%

2 1 0% 0%

1 0%

2 0% 1 0%

772 42%

983 53%

97 5%

2 0% Perpanjangan Izin AKDP

Perubahan Izin AKDP

Izin Insidentil


BAH

ISPT-PP

ISPT

SIPPA

IP2M

BAH REKOM

DOMISILI PEMOHON DI GERAI BOGOR 20 1%

20 1%

4 0%

41 2%

1 0% 538 29%

411 22%

350 19%

479 26%

Kab. Bogor

Kota Bogor

Kota Depok

Kab. Bekasi

Kab. Sukabumi

Kota Sukabumi

Kab. Cianjur

Kota Bandung


Kota Bekasi

Page 10



Page 11

LAPORAN PELAYANAN PERIZINAN DI GERAI TRIWULAN PERTAMA 2013 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROV. JABAR. April 2013

Recommend Documents