LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PETA PERMASALAHAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA
TAHUN 2008
1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang. Dalam program pembangunan hukum nasional tahun 2009 sampai dengan 2014 telah digariskan bahwa tujuan pembentukan hukum adalah untuk mendukung upayaupaya dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, terutama penyempurnaan terhadap peraturan-perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Sedangkan sasarannya adalah terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan peta permasalahan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Peta permasalahan hukum adalah teknik penyajian untuk menggambarkan suatu data yang menyeluruh dan selengkap mungkin, sehingga menggambarkan struktur permasalahan hukum yang berlaku di DKI Jakarta. Peta ini akan memberikan data yang objektif tentang berbagai masalah hukum yang terjadi. Untuk mengetahui data permasalahan hukum dimaksud perlu dilakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan, sehingga pemecahan dan penanganan masalah-masalah tersebut dapat dilakukan secara bertahap dan terencana. Sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta telah melakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan terhadap permasalahan hukum di DKI Jakarta. Peta permasalahan hukum di DKI Jakarta ini disusun berdasarkan data perkara yang masuk dan diperiksa di 5 (lima) Pengadilan Negeri, Pengadilan Tingi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Agama yang ada di DKI Jakarta selama tahun 2009.
B. Maksud dan Tujuan. 1. Mengembangkan kerjasama penyusunan peta permasalahan hukum di tingkat daerah, sehingga dapat mendorong perencanaan hukum pada umumnya secara nasional. 2. Menciptakan kondisi yang kondusif kearah keterpaduan dalam penanganan permasalahan hukum antar instansi pemerintah di pusat dan daerah. 3. Memantapkan posisi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan hukum nasional.
2
C. Sasaran. 1.
Pendataan permasalahan hukum.
2.
Mengkoordinasikan instansi pemerintah, khususnya di Pengadilan yang ada di Jakarta dalam pendataan permasalahan hukum melalui Kantor Wilayah dengan instansi pemerintah,
3.
Mendayagunakan informasi permasalahan hukum yang tersebar di berbagai Pengadilan di Jakarta
4. Memperoleh gambaran mengenai perkembangan kesadaran hukum masyarakat.
D. Ruang Lingkup. 1. Permasalahan hukum yang dikumpulkan meliputi : a. Permasalahan hukum yang timbul dan dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. b. Permasalahn hukum di DKI Jakarta
yang dapat didata dan diikuti
perkembangannya melalui koordinasi antar instansi dan masyarakat di daerah. 2. Data permasalahan hukum yang dibuat meliputi : a. Bidang permasalahan hukum, misalnya Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Islam, dll. b. Perincian bidang permasalahan hukum, misalnya : (Pidana):
Pencurian,
Narkoba/Psikotropika,
Penipuan,
Penggelapan,
Pemalsuan, Penganiayaan, Pembunuhan, Perjudian, Kesusilaana, Korupsi, Hak
Asasi
Manusia,
Kelalaian
yang
menyebabkan
mati,
Pemerasan/Pengancaman, Lain-Lain/Denda. (Perdata): Perbuatan melawan Hukum, Perceraian, Wanprestasi, Bantahan, Ganti rugi, Hutang piutang, Warisan, Harta perkawinan, Sengketa tanah, dll. (Hukum Islam) : Cerai gugat, Cerai talak, Istibat nikah, Kewarisan, Perwalian, Izin poligami, Harta bersama , wali adhal, Pembatalan perkawinan/Bersama. (Tata Usaha Negara) : Pertanahan, Kepegawaian, Paerumahan, Perizinan. c. Lokasi/wilayah terjadinya permasalahan hukum adalah di 5 (lima) wilayah Kotamadya yang ada di Propinsi DKI Jakarta Instansi yang terkait dengan peta permasalahan hukum.
E. Sumber data : 1. Permasalahan hukum yang diperoleh pada saat pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, dan konsultasi hukum. 2. Permasalahan hukum yang diperoleh melalui laporan perkara pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tingi Tata Usaha Negara.
3
REKAPITULASI JUMLAH PERKARA DI DKI JAKARTA TAHUN 2009 A. PERKARA PIDANA NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PERKARA PENCURIAN NARKOTIKA / PSIKOTROPIKA PENIPUAN PENGGELAPAN PEMALSUAN PENGANIAYAAN PEMBUNUHAN PERJUDIAN KESUSILAAN KORUPSI HAK ASASI MANUSIA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN MATI LAIN-LAIN (DENDA)
PUSAT 483 853 88 116 43 76 15 84 24 30 0 3 131
JUMLAH PERKARA DI DKI JAKARTA UTARA SELATAN BARAT TIMUR 557 428 484 410 636 858 1491 651 59 69 55 80 108 118 71 82 42 42 16 24 62 69 32 56 17 19 3 1 108 143 191 202 9 16 22 33 4 8 4 2 0 5 0 0 20 0 6 0 71 45 38 216
JUMLAH 2362 4489 351 495 167 295 55 728 104 48 5 29 501
B. PERKARA PERDATA NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERCERAIAN WANPRESTASI BANTAHAN GANTI RUGI HUTANG PIUTANG WARISAN HARTA PERKAWINAN HAK ASASI MANUSIA LAIN-LAIN (SENGKETA TANAH)
C. PERKARA DI PENGADILAN TINGGI AGAMA NO. PERKARA 1 CERAI GUGAT 2 CERAI TALAK 3 KEWARISAN 4 PERWALIAN 5 IZIN POLIGAMI 6 HARTA BERSAMA 7 WALI ADHAL 8 PEMBATALAN PERKAWINAN 9 PENGUASAAN ANAK 10 LAIN-LAIN
JUMLAH PERKARA DI DKI JAKARTA PUSAT UTARA SELATAN BARAT TIMUR 205 560 293 25 89 158 659 241 2608 165 172 307 1158 762 39 0 0 0 0 2 5 8 0 35 4 17 11 11 52 9 16 13 13 35 3 18 11 25 11 0 0 0 0 0 0 106 142 103 328 77
JUMLAH 1172 3831 2438 2 52 100 80 65 0 756
JUMLAH 3945 1993 172 115 40 30 24 12 4 20
D. PERKARA DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA NO. PERKARA JUMLAH 1 PERTANAHAN 90 2 KEPEGAWAIAN 39 3 PERIJINAN 50 4 LELANG 6 5 PIUTANG 2 6 TENDER 2 7 PERBURUHAN 1 8 KADES 3 9 PAJAK 2 10 RUMAH 6 11 IMB 2 12 HPH 4 13 TAMBANG 1 14 YAYASAN 3 15 LAIN-LAIN 33 16 KPU 2
4
PENUTUP
A. Kesimpulan. Berdasarkan uraian yang dimuat dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan halhal sebagai berikut :
1. Perkara Pidana yang menonjol di DKI Jakarta berdasarkan urutan (rangking), yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut : a. Narkotika/Psikotopika sebanyak 4.489 perkara; b. Pencurian sebanyak 2.362 perkara; c. Perjudian sebanyak 728 perkara; d. Lain-lain (Denda) sebanyak 501 perkara; e. Penggelapan sebanyak 495 perkara; f. Penipuan sebanyak 351 perkara; g. Penganiayaan sebanyak 295 perkara; h. Pemalsuan sebanyak 167 perkara; i. Kesusilaan sebanyak 104 perkara; j. Pembunuhan sebanyak 55 perkara; k. Korupsi sebanyak 48 perkara; l. Kelalaian yang Menyebabkan Mati sebanyak 29 perkara; m. Hak Asasi Manusia sebanyakl 5 perkara.
2. Perkara Perdata yang menonjol di DKI Jakarta berdasarkan urutan (rangking), gugatan yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut : a. Perceraian sebanyak 3.831 perkara; b. Wanprestasi sebanyak 2.483 perkara; c. Perbuatan Melawan Hukum sebanyak 1172 perkara; d. Lain-lain (Sengketa tanah) sebanyak 756 perkara; e. Hutang Piutang sebanyak 100 perkara; f. Warisan sebanyak 80 perkara; g. Harta Perkawinan sebanyak 65 perkara; h. Ganti Rugi sebanyak 52 perkara; i. Bantahan sebanyak 2 perkara;
5
3. Perkara Hukum Islam yang menonjol di DKI Jakarta berdasarkan urutan (rangking), gugatan yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut : a. Cerai Gugat sebanyak 3.945 perkara; b. Cerai Talak sebanyak 1.993 perkara; c. Kewarisan sebanyak 172 perkara; d. Perwalian sebanyak 115 perkara; e. Izin Poligami sebanyak 40 perkara; f. Harta Bersama sebanyak 30 perkara; g. Wali Adhal sebanyak 24 Perkara; h. Lain-lain sebanyak 20 perkara; i. Pembatalan Perkawinan sebanyak 12 perkara; j. Penguasaan Anak sebanyak 11 perkara;
4. Perkara Tata Usaha Negara yang menonjol di DKI Jakarta berdasarkan urutan (rangking), gugatan yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta adalah sebagai berikut : a. Pertanahan sebanyak 90 perkara; b. Perijinan sebanyak 50 perkara; c. Kepegawaian sebanyak 39 perkara; d. Lain-lain sebanyak 33 perkara; e. Lelang sebanyak 6 perkara; f. Rumah sebanyak 6 perkara; g. HPH sebanyak 4 perkara; h. Kades dan Yayasan masing-masing sebanyak 3 perkara; i. Piutang, Tender, Pajak, IMB, KPU masing-masing sebanyak 2 perkara; j. Perburuhan dan Tambang masing-masing sebanyak 1 perkara.
6
B. Saran. 1. Bahwa dalam penyusunan Program Penyuluhan Hukum, perlu memperhatikan Peta Permasalahan Hukum yang ada, sehingga penetapan materi hukum yang disampaikan dan metode yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Undang-undang yang diprioritaskan untuk disuluhkan pada tahun mendatang adalah Undang-undang Narkotika, Undang-undang Perkawinan, KUHP/KUHAP, Undang-undang Agraria, dan Undang-undang Hak Asasi Manusia. 2. Bahwa melihat faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang menjurus kepada penambahan Lapangan Kerja bagi masyarakat. 3. Bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di DKI Jakarta, perlu pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ditingkatkan prekuensinya, sehingga materi hukum dapat disebarluaskan kepada masyarakat secara merata.
7
