LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI
SECOND EASTERN INDONESIA REGION TRANSPORT PROJECT (EIRTP II)
DISUSUN OLEH : DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELMEN SUBDIREKTORAT MONITORING DAN EVALUASI PHLN DITJEN PENGELOLAAN UTANG DEPARTEMEN KEUANGAN
EXECUTIVE SUMMARY Second Eastern Indonesia Region Transport Project (EIRTP II) merupakan pinjaman Bank Dunia yang bertujuan untuk memelihara sistem jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten; memperbaiki/meningkatkan kondisi jaringan jalan raya yang ada; dan meningkatkan pelayanan transportasi manusia dan barang antarkota; serta memfasilitasi pengembangan sumber daya yang ada guna percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan melalui perjanjian penerusan hibah kepada 10 provinsi dan 36 kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan loan secara nasional selama + 3 tahun setelah loan berlaku efektif, tingkat penyerapan dana pinjaman relatif kecil yaitu sebesar 20% dari total pinjaman, sedangkan sisa waktu pelaksanaan pinjaman kurang dari 2 tahun. Dengan kata lain, 60% waktu yang berjalan hanya mampu menyerap 20% pinjaman. Mengingat tingkat penyerapan yang rendah, pada tanggal 26 – 29 Juli 2006 telah dilakukan kunjungan on-site ke lokasi proyek EIRTP II di kabupaten Donggala dan Parigi Moutong dan diperoleh informasi bahwa pelaksanaan di lapangan mengalami berbagai kendala yang nampaknya juga terjadi di daerah lain yaitu masalah penyediaan dana pendamping pada APBD, proses pelaksanaan lelang dan penetapan kontrak, NOL dan persyaratan pihak lender khususnya penentuan turn over kontraktor yang tinggi, dan proses administrasi dokumen anggaran (DIPA) serta adanya kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pre financing terhadap tagihan pihak ketiga sebelum diganti dana APBN melalui KPPN. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan meliputi perlunya pembicaraan lebih lanjut dengan Bank Dunia mengenai penggunaan mekanisme pre financing dan penetapan turn over kontraktor. Selain itu perlu mendorong percepatan penyediaan dana pendamping dari APBD sebagai bahan proses DIPA 2007 di Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan. Berdasarkan hasil monitoring tersebut perlu dilakukan pemantauan yang ketat sehingga pinjaman dimaksud dapat diselesaikan tepat waktu dan terhadap dana yang mungkin tidak dapat dimanfaatkan agar segera dilakukan pembatalan dananya (cancellation of fund).
DAFTAR ISI
EXECUTIVE SUMMARY I
I.
PENDAHULUAN 1.
Latar Belakang
…………………………………………………………. 4
2.
Tujuan
……………………………………....……………...… 5
GAMBARAN UMUM 1. 2. 3.
II.
IV
Diskripsi persyaratan pinjaman EIRTP II ………………………. 6 Pelaksanaan Proyek ……………………………………………… 6 Perkembangan Pencairan dan penarikan dana Pinjaman . . 7
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT A.
Implementasi pinjaman EIRTP II di daerah
……………. . 9
B.
Rencana Tindak Lanjut ……………………………...…………. . 13
KESIMPULAN …………………………………………………………....…………
DAFTAR LAMPIRAN
14
LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI LOAN IBRD NO. 4744-IND SECOND EASTERN INDONESIA REGION TRANSPORT PROJECT (EIRTP II) III.
PENDAHULUAN
1. Latar belakang Untuk memenuhi amanat Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, telah ditetapkan Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan setelmen berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK/01/2006 tanggal 13 Juli 2006. Sesuai pasal 1271 KMK 466 tersebut, Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi PHLN melaksanakan tugas untuk mengumpulkan bahan bagi pemantauan kinerja perkembangan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri; melakukan analisis terhadap perkembangan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri; melakukan evaluasi terhadap cakupan pencairan pinjaman dan efektifitas pinjaman dan hibah luar negeri. Berbagai permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri adalah relatif rendahnya daya serap dana pinjaman di awal pelaksanaan dan akan melonjak menjelang berakhirnya suatu pinjaman/hibah luar negeri. Hal ini berdampak pada potensi adanya perpanjangan loan/grant closing date, sehingga dari segi biaya (cost of borrowing) akan terjadi peningkatan di samping keterlambatan penyelesaian kegiatan dan opportunity lost dalam peningkatan pendapatan nasional. Permasalahan tersebut apabila tidak segera ditangani secara sistematis akan menjadi hambatan tersendiri yang akan berakibat pada inefisiensi dan inefektivitas suatu pinjaman/hibah luar negeri. Untuk mengetahui dan memantau perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman/hibah luar negeri, maka pada tanggal 26 – 29 Juli 2007 telah dilaksanakan kunjungan on-site secara sampel ke lokasi kegiatan pinjaman Bank Dunia No. 4744-IND EIRTP II di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Tujuan Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan monitoring atas pinjaman Bank Dunia No. 4744-IND : EIRTP II adalah sebagai berikut: a. Mengetahui perkembangan penyerapan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri; b. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana kegiatan yang berakibat pada keterlambatan penyerapan dana pinjaman; c. Alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi.
II. GAMBARAN UMUM 1. Diskripsi persyaratan pinjaman EIRTP II a.
Project Name
:
b. c.
:
d. e. f. g. h. i. j.
IBRD Loan No Terms and Conditions - Grace Period - Maturity - Font End Fee - Commitment Charge - Interest Rate Signing Date Effective Date Closing Date No. Register Nomor Reksus Loan Amount On Granted Amount
: : : : : : : : : : : :
k.
Executing Agency
:
Second Eastern Indonesia Region Transport Project 4744-IND 5 tahun 20 tahun Menjadi 0.5% (setelah ada waiver) 0.75% LIBOR Base Rate + LIBOR Total Spread 23 Juli 2004 21 Oktober 2004 30 Juni 2009 10682601 601.238.411 USD 200,000,000 (original) USD 53,470,000 untuk Provinsi USD 52,440,000 untuk Kabupaten/kota Ditjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum
2. Pelaksanaan Proyek 2.1 Loan Agreement No. 4744-IND: EIRTP II dengan nilai komitmen (original commitment) sebesar USD 200.000.000 ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia pada tanggal 23 Juli 2004, berlaku efektif pada tanggal 21 Oktober 2004 dan akan berakhir (closing date) pada tanggal 30 Juni 2009. Berdasarkan surat Bank Dunia Nomor A-364/EIRTP II/XII/2004 tanggal 16 Desember 2004, pinjaman berkurang menjadi USD 199,000,000 akibat adanya waiver atas front-end fee yang semula sebesar USD 2.000.000 (1% dari nilai pinjaman) menjadi USD 1,000,000 dengan rincian dana pinjaman per kategori sebagai berikut: Category 1-A 1-B 1-C 2 3 4 5 6
Description Civil Work Part A.1 Civil Work Part A.2 Civil Work Part A.3 Goods Incremental Operating Cost Consultant’s Services Front end Fee Unallocated Total
Amount (in USD) 23,260,000 53,470,000 52,440,000 6,000,000 1,600,000 34,470,000 1,000,000 26,760,000 199,000,000
2.2. Adapun project component yang dibiayai EIRTP II meliputi: • Part A : Preservation or Improvement of Roads and Transport Facilities yang terdiri : 1. National Roads and Bridges 2. Provincial Roads and Bridges 3. Kabupaten Roads and Bridges 4. Non-Road Transportation Facilities • Part B : Project Implementation Support • Part C : Road Sector Support 2.3. Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan EIRTP II yang dibiayai oleh pinjaman Bank Dunia dimaksud adalah: 1. Memelihara sistem jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten; 2. Memperbaiki/meningkatkan kondisi jaringan jalan raya yang ada; 3. Meningkatkan pelayanan transportasi manusia dan barang antarkota; 4. Memfasilitasi pengembangan sumber daya yang ada guna percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia 2.4. Loan EIRTP II dilaksanakan di 10 propinsi dan 36 kabupaten/kota (daftar propinsi/kabupaten/kota sebagaimana daftar lampiran). Untuk mendukung pencapaian tujuan dimaksud, Naskah Perjanjian dan Penerusan Hibah (NPPH) telah ditandatangani antara Departemen Keuangan dengan Gubernur/Bupati peserta dengan sumber dana penerusan melalui kategori 1-B sebesar USD 53.470.000 untuk propinsi dan Kategori 1-C sebesar USD 52.440.000 untuk kabupaten/kota. 3. Perkembangan Pencairan dan Penarikan Dana Pinjaman 3.1. Berdasarkan data DMFAS, tingkat penyerapan dana EIRTP II adalah sebesar USD 39.807.191,08 (20%) dari total pinjaman sebesar USD 199.000.000 dengan rincian sebagai berikut: Cat 1-A 1-B 1-C 2 3 4 5 6
Description Civil Work Part A.1 Civil Work Part A.2 Civil Work Part A.3 Goods Incremental Operating Cost Consultant’s Services Front end Fee Unallocated Total Initial Deposit pada Special Account
Amount 23,260,000 53,470,000 52,440,000 6,000,000 1,600,000
Disbursed 5,998,851.00 2,647,932,53 5,125,432.53 2,977,337.30 257,201.93
% 26 5 10 50 16
Un-disbursed 17,261,149.00 50,822,067.47 47,314,567.47 3,022,662.70 1,342,798.07
% 74 95 90 50 84
34,470,000 1,000,000 26,760,000 199,000,000
3,283,707.43 1,000,000.00 0 21,290,462.72 18,516,728.36
10 100 0
31,186,292.57 0 26,760,000.00 177,709,537.28
90 0 100
39,807,191.08
20
159,192,808.92
80
Dari tabel tersebut di atas, diperoleh informasi bahwa tingkat penyerapan pinjaman selama + 3 tahun setelah berlaku efektif relatif rendah untuk semua kategori yang dibiayai. Khusus untuk dana yang diterushibahkan (baik kepada propinsi maupun kabupetan/kota), penandatanganan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) telah dilakukan pada tanggal 10 Desember 2004. Dengan demikian, selama 2,5 tahun realisasi pelaksanaan proyek, tingkat penyerapan dana kurang dari 7%. Hal ini menggambarkan bahwa dana yang diterushibahkan kepada daerah berjalan sangat lambat. Untuk kategori tertentu terdapat tingkat penyerapan yang relatif besar yaitu pada kategori 2 (goods) sebesar + 50%. 3.2. Berkenaan dengan jumlah pagu dana untuk kategori 6 (Unallocated) sebesar USD 26,760,000 yang dimaksudkan untuk menampung dana cadangan apabila ada kekurangan dana pada kategori lain, sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan misalnya dengan melakukan realokasi dana. Jumlah unallocated tersebut berakibat pada peningkatan jumlah pembayaran commitment fee yang harus dibayar oleh Pemerintah. Hal ini menggambarkan bahwa rencana pengadaan pinjaman EIRTP II tidak dilakukan secara cermat dan tepat. Selama kurun waktu pelaksanaan loan + 3 tahun (lebih dari ½ waktu perjalanan loan), tingkat realisasi penarikan dana pinjaman maka Actual Disbursement Ratio (ADR) hanya sebesar 20%, sedangkan Expected Disbursement Ratio (EDR) sebesar 60.73% sehingga Progress Varian (PV) sebesar –39.27%. Dalam pelaksanaannya diperoleh masukan bahwa kabupaten Donggala dan Parigi Moutong belum dapat menyediakan dana dalam dokumen anggaran (baik dana pusat yang diterushibahkan maupun dana APBD sebagai counterpart fund) dan masih dalam proses penentuan kontraktor dan penandatanganan kontrak.
III. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT 1. Implementasi pinjaman EIRTP II di daerah kunjungan 1.1. Berdasarkan NPPH yang telah ditetapkan antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota peserta Loan EIRTP dapat diketahui alokasi dana yang diterushibahkan kepada Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong yaitu: 1.1.a. Kabupaten Donggala : Naskah Perjanjian Hibah No. NPH-24/PB/2004 tanggal 10 Desember 2004 dengan nilai sebesar Rp. 22.552.900.000 dengan counterpart fund dari Pemerintah Kabupaten Donggala sebesar Rp. 2.756.500.000 1.1.b. Kabupaten Parigi Moutong Naskah Perjanjian Hibah No. NPH-27/PB/2004 tanggal 10 Desember 2004 dengan nilai sebesar Rp. 18.825.100.000 dengan counterpart fund dari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp. 2.300.900.000 1.2. Dalam pelaksanaan kunjungan on-site ke lokasi proyek di Propinsi Sulawesi Tengah, Tim Monitoring dan Evaluasi PHLN yang beranggotakan pejabat/staf dari Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dan Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri serta dibantu Sekretariat Project Management Unit (PMU) EIRTP II dari Departemen Pekerjaan Umum telah melakukan berbagai pertemuan dengan instansi terkait di daerah baik dari Kabupaten Donggala maupun Kabupaten Parigi Moutong. Dalam pertemuan dimaksud diperoleh informasi mengenai status pelaksanaan masing-masing kabupaten/kota yang dikunjungi beserta permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang dapat berakibat pada terganggunya kelancaran pelaksanaan proyek sebagai berikut: 1.2.1. Kabupaten Donggala a.
Berdasarkan Kepmenkeu No. 35/KMK.01/2003 tanggal 22 Januari 2003 dalam pelaksanaan penerusan dana hibah dimaksud, Pemerintah Kab/Kota dipersyaratkan untuk menyediakan dana pendamping yang harus disediakan dalam APBD masing-masing daerah. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Donggala belum dapat menyediakan dana pendamping dalam APBD-nya karena proses pengesahan APBD
TA 2007 yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini berakibat pada proses pengurusan dana hibah yang dialokasikan dalam DIPA TA 2007 menjadi terhambat. b.
Status paket pekerjaan di Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut: (i)
Saat ini kontrak untuk paket Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten (ruas Gimpu – Peana dan Labean – Manimbaya) telah ditandatangani oleh kontraktor dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
(ii) Namun demikian, Surat Perintah Kerja (SPK) kepada kontraktor tersebut di atas belum dapat diterbitkan karena pihak kontraktor tidak bersedia melaksanakan kontrak dengan alasan harga yang telah disepakati kedua belah pihak merupakan harga yang diajukan sebelum adanya kenaikan harga BBM (indeks harga sebelum Oktober 2005) yang dinilai sudah tidak wajar lagi untuk kondisi saat ini. (iii) Agar pelaksanaan paket pekerjaan dapat dilaksanakan, maka kontraktor meminta adanya eskalasi harga atas nilai kontrak yang telah disepakati kepada Pemerintah Kabupaten Donggala. (iv) Selanjutnya permintaan kontraktor tersebut, telah direspons oleh Pemerintah Kabupaten Donggala menindaklanjutinya dengan meminta persetujuan eskalasi harga kepada Menteri Pekerjaan Umum dan permintaan tersebut telah mendapat persetujuan dengan keputusan bahwa eskalasi harga berdasarkan indeks harga bulan Oktober 2005. Namun demikian pihak kontraktor masih menilai bahwa harga paket pekerjaan masih dirasa belum memadai untuk kondisi saat ini. (v)
Mengingat bahwa paket pekerjaan dimaksud merupakan salah satu pekerjaan prioritas, maka berdasarkan permintaan Bupati Donggala, kontraktor bersedia melaksanakan pekerjaan dimaksud dengan syarat terlebih dahulu dilakukan review terhadap lingkup pekerjaan. Review atas lingkup pekerjaan dimaksud telah dimintakan dan mendapat persetujuan No Objection Letter (NOL) dari Bank Dunia (awal Juli 2007).
c.
Faktor penghambat yang dihadapi antara lain : (i)
Berkenaan dengan sumber dana pembiayaan atas paket pekerjaan di atas yang merupakan alokasi dana DIPA TA 2006 yang sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat direalisasikan, maka diperlukan luncuran dana DIPA 2006 dimaksud ke dalam alokasi DIPA TA 2007. Sedangkan untuk dana pendamping yang disediakan dalam APBD, berdasarkan konfirmasi dari Penanggung Jawab Kegiatan EIRTP II Kabupaten Donggala bahwa dana pendamping yang telah disediakan apabila tidak dapat direalisasikan pada tahun berkenaan dengan sendirinya akan dapat diluncurkan dan digunakan di tahun selanjutnya sebagai Sisa Anggaran Lebih (SAL).
(ii) Adanya persyaratan dari Bank Dunia bahwa annual turn over kontraktor adalah sebesar 4,5 kali nilai paket. Hal ini menimbulkan tidak tersedianya kontraktor lokal yang dapat memenuhi persyaratan dimaksud, sedangkan untuk kontraktor luar daerah yang memenuhi persyaratan biasanya tidak bersedia/tidak berminat untuk ikut melakukan penawaran karena nilai paket yang ditawarkan relatif kecil nilainya sehingga secara ekonomi kurang menguntungkan. (iii) Pencairan dana pinjaman EIRTP II dilaksanakan melalui perpaduan antara mekanisme Rekening Khusus dan Prefinancing. Pencairan dana yang dialokasikan dalam DIPA dapat dilaksanakan di KPPN pembayar (menggunakan Reksus) setelah Pemkab/Kota membayar terlebih dahulu tagihan pihak ketiga baik porsi pinjaman/loan maupun pendamping daerah dengan menggunakan kas daerah (prefinancing). Untuk menanggulangi dana talangan dimaksud, Pemkab Donggala telah menyatakan kesediannya dan berencana akan menggunakan dana sisa anggaran lebih APBD terlebih dahulu. Berkenaan dengan penggunaan mekanisme tersebut di satu sisi diharapkan agar Pemkab/Kota dapat lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaan program EIRTP II, namun di sisi lain apabila pembayaran dana talangan yang harus dibayar relatif besar, maka dapat mengganggu likuiditas kas daerah, mengingat penggantian dana pnjaman ke KPPN juga memerlukan waktu.
1.2.2. Kabupaten Parigi Moutong a.
Berdasarkan Kepmenkeu No. 35/KMK.01/2003 tanggal 22 Januari 2003 dalam pelaksanaan penerusan dana hibah dimaksud, Pemerintah Kab/Kota dipersyaratkan untuk menyediakan dana pendamping yang harus disediakan dalam APBD masing-masing daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong saat ini telah memproses penyediaan dana pendamping dalam APBD-nya, sedangkan alokasi dana hibah dalam DIPA TA 2007 masih dalam proses di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
b.
Status paket pekerjaan di Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut: (iv) Saat ini kontrak paket peningkatan jalan dan jembatan kabupaten (ruas Suli-Malakosa-Mertajati-Peore, OgotionLambanau-Kotaraya-Mensung dan Taopa-Sibatang) telah ditandatangani dan dalam proses pelaksanaan. (v)
c.
Berdasarkan informasi Penanggung Jawab Kegiatan EIRTP II di Parigi Moutong, alokasikan dalam DIPA TA 2006 digunakan untuk pembayaran uang muka saja, sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik yang direncanakan akan dilaksanakan pada TA 2007, alokasi dananya dalam tahap penyelesaian akhir penerbitan DIPA di Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan.
Faktor penghambat yang dihadapi antara lain : (i)
Dalam hal memenuhi prosedur standar atas pelaksanaan kegiatan yang memerlukan permintaan persetujuan/NOL sebagaimana yang telah dipersyaratan oleh Bank Dunia, pihak pelaksana proyek menyampaikan informasi bahwa proses permintaan persetujuan dimaksud memerlukan waktu yang relatif lama sehingga berakibat pada keterlambatan pelaksanaan penetapan kontrak.
(ii) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang memerlukan persetujuan/NOL dari Bank Dunia disarankan agar surat dimaksud dapat ditembuskan ke instansi terkait, sehingga apabila ada permasalahan dapat segera ditindaklanjuti dengan segera;
2. Rencana Tindak Lanjut 1.
Berkenaan dengan pelaksanaan pencairan dana dari porsi pinjaman yang harus dibayar terlebih dahulu (Pre Financing) akan menjadi beban tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu diperlukan pembicaraan lebih lanjut dengan Bank Dunia agar mekanisme pencairan dana porsi pinjaman dapat dilaksanakan secara langsung melalui KPPN setelah porsi pendamping dari APBD dibayarkan.
2.
Penetapan annual turn over bagi kontraktor sebesar 4,5 kali nilai paket sebagaimana ditetapkan pihak Bank Dunia, perlu dinegosiasikan kembali dengan pihak Bank Dunia agar dapat diturunkan dan berpedoman pada Keppres No. 80 Tahun 2003 sebesar 1,5 dari nilai paket.
3.
Dalam rangka penyediaan dana pendamping APBD yang merupakan salah satu persyaratan dalam pemprosesan DIPA di Direktorat Jenderal Anggaran, disarankan agar Pemkab/Kota dapat segera memprosesnya lebih lanjut.
IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah luar negeri dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pinjaman IBRD No. 4744-IND : Second Eastern Indonesia Regional Transport Project (EIRTP II) selama + 3 tahun pelaksanaannya berjalan lambat. Hal ini tergambar dari perhitungan Actual Disbursement Ratio (ADR) sebesar 20%, Expected Disbursement Ratio (EDR) 60.73% dan Progress Varian (PV) sebesar – 39.27%. Untuk itu, diperlukan usaha yang maksimal dari berbagai pihak sesuai dengan wewenang dan bidang tugasnya agar segera dapat memanfaatkan dana pinjaman yang telah disepakati secara lebih maksimal antara lain : 1. Ditjen Bina Marga selaku executing agency akan menyampaikan surat kepada sebagai dukungan kepada masing-masing Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan pengalokasian dana pendamping dalam APBD; 2. Ditjen Pengelolaan Utang bersama-sama executing agency dan Bappenas untuk melakukan koordinasi dengan pihak lender berkenaan dengan penetapan besaran turn over dan prefinancing; 3. Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan untuk segera melakukan percepatan proses DIPA untuk EIRTP II; 4. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota bersama-sama DPRD menetapkan alokasi dana pendamping EIRTP dalam APBD.
segera
Berkenaan dengan akan berakhirnya pinjaman (loan closing date) pada tanggal 30 Juni 2009 (kurang dari 2 tahun) dan memperhatikan kendala-kendala tersebut di atas, serta kegiatan-kegiatan di daerah yang baru akan dimulai dalam beberapa bulan kedepan (kendala dan kondisi ini nampaknya terjadi pula dihampir seluruh (36) kabupaten/kota peserta lainnya), maka perlu dilakukan pemantauan yang ketat atas kinerja pinjaman ini agar kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa harus dilakukan loan extension of closing date. Selain itu, untuk meminamalisir jumlah biaya pinjaman (cost of borrowing) yang akan ditanggung Pemerintah, perlu dilakukan perhitungan kembali bersama executing agency terhadap perkiraan jumlah dana yang tidak dapat dimanfaatkan sampai dengan loan closing date untuk dapat segera diusulkan pembatalan dananya (cancellation of fund) kepada pihak lender.
Lampiran Daftar Propinsi/Kabupaten/Kota Penerima Dana Hibah yang bersumber dari Loan EIRTP II
Dalam ribuan rupiah No. A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 No.
District PROPINSI Maluku Utara Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Maluku Sulawesi Tengah Papua Irian Jaya Barat Sub Total Kabupaten/Kota Barito Utara Tabalong Merauke Fak-fak Mimika Paniai Timteng Utara Alor Kapuas Barito Timur Hulu Sungai Tgh Hulu Sungai Utr Balangan Toli Toli Buol Bulukumba Bantaeng Sinjai Sidrap Majene Mamuju Jaya Wijaya Nabire Manokwari Puncak Jaya Lombok Tengah District
NPH No
Signing Date
NPH-08/PB/2004 NPH-01/PB/2004 NPH-02/PB/2004
10/12/04 10/12/04 10/12/04
NPH-03/PB/2004 NPH-05/PB/2004
10/12/04 10/12/04
NPH-04/PB/2004 NPH-07/PB/2004 NPH-06/PB/2004 NPH-09/PB/2004 NPH-10/PB/2004
NPH-18/PB/2004 NPH-22/PB/2004 NPH-38/PB/2004 NPH-41/PB/2004 NPH-47/PB/2004 NPH-45/PB/2004 NPH-14/PB/2004 NPH-15/PB/2004 NPH-17/PB/2004 NPH-19/PB/2004 NPH-20/PB/2004 NPH-21/PB/2004 NPH-23/PB/2004 NPH-25/PB/2004 NPH-26/PB/2004 NPH-28/PB/2004 NPH-29/PB/2004 NPH-31/PB/2004 NPH-34/PB/2004 NPH-36/PB/2004 NPH-37/PB/2004 NPH-39/PB/2004 NPH-40/PB/2004 NPH-42/PB/2004 NPH-46/PB/2004 NPH-11/PB/2004 NPH No
Hibah
Counter part Fund
Jumlah
17.250.000 37.908.000 25.731.800
38.525.000 28.769.100 21.481.200
55.775.000 79.538.100 59.389.200
71.255.500
3.145.000 8.709.000
28.876.800 79.964.500
10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04
33.210.000 121.258.600 59.809.100 32.179.100 14.727.300 464.098.400
4.059.000 14.820.500 7.310.000 3.933.000 1.800.000 132.551.500
37.269.000 136.079.100 67.119.100 36.112.100 16.527.300 596.650.200
10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 Signing
4.111.400 3.167.600 7.835.600 5.380.800 4.001.500 4.339.800 21.482.600 13.373.900 11.634.000 10.950.400 5.014.800 7.929.400 7.822.500 10.567.300 14.698.500 19.491.000 10.561.700 9.105.000 11.377.400 11.876.300 12.494.200 10.117.300 17.847.500 17.959.300 13.552.300 18.730.600 Hibah
9.182.100 7.074.400 17.499.600 12.017.100 8.936.700 9.692.200 12.173.500 7.578.600 6.592.600 6.205.200 2.841.700 4.493.300 4.432.800 5.988.100 8.329.200 11.044.900 5.985.000 5.159.500 6.447.200 6.729.900 7.080.100 5.733.100 10.113.600 10.176.900 7.679.600 2.289.300 Counter part
13.293.500 10.242.000 25.335.200 17.397.900 12.938.200 14.032.000 33.656.100 20.952.500 18.226.600 17.155.600 7.856.500 12.422.700 12.255.300 16.555.400 23.027.700 30.535.900 16.546.700 14.264.500 17.824.600 18.606.200 19.574.300 15.850.100 27.961.100 28.136.200 21.231.900 21.019.900 Jumlah
Ket
Batal
Ket
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Dompu Bima Ende Donggala Parigi Moutong Takalar Maros Bone Tana Toraja Yapen Waropen Biak Numfor Sub Total Total
NPH-12/PB/2004 NPH-13/PB/2004 NPH-16/PB/2004 NPH-24/PB/2004 NPH-27/PB/2004 NPH-30/PB/2004 NPH-32/PB/2004 NPH-33/PB/2004 NPH-35/PB/2004 NPH-43/PB/2004 NPH-44/PB/2004
Date 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04
22.261.800 16.592.700 22.533.500 22.552.900 18.825.100 10.139.300 17.337.700 17.137.800 11.321.600 11.420.400 147.404.300 469.949.800 934.048.200
Fund 2.720.900 2.028.000 2.754.100 2.756.500 2.300.900 1.239.300 2.119.100 2.094.600 1.383.800 1.395.800 1.760.500 224.029.700 356.581.500
24.982.700 18.620.700 25.287.600 25.309.400 21.126.000 11.378.600 19.456.800 19.232.400 12.705.400 12.816.200 16.164.800 693.979.500 1.290.629.700
Catatan : d. Prosi Pembiayaan : a. Hibah untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan kapasitas tinggi sebesar 30% b. Hibah untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan kapasitas sedang sebesar 60% c. Hibah untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan kapasitas rendah sebesar 90% e. Porsi pembiayaan hibah 90% perhitungannya dilakukan dengan system Netto, sedangkan porsi pembiayan hibah 30% dan 60% perhitungannya dilakukan dengan system Bruto f. Pembatalan hibah untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan berdasarkan usulan Direktorat Bina Program, Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum tanggal 28 Agustus 2005.
