LAPORAN GUBERNUR KERJASAMA DALAM NEGERI & PIHAK KETIGA KUARTAL I 2010 (JANUARI – APRIL 2010) 1. Kerjasama Dalam Negeri Kegiatan yang disampaikan dalam laporan ini antara lain terdiri dari kegiatan yang terkait dengan kerjasama antar daerah serta kegiatan-kegiatan lain yang menunjang kerjasama antar daerah.
1. Pengiriman Delegasi mengikuti Kegiatan Peringatan HUT Kabupaten Kotawaringin Timur Ke- 57 dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kota Surabaya dan Kabupaten Kotawaringin Timur Memenuhi undangan Bupati Kotawaringin Timur, pada tanggal 6 s/d 7 Januari 2010, Walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono dan beberapa staf Pemerintah Kota Surabaya, diantaranya Ir. Yulianty Subardhini, Kepala Bidang Obyek dan Promosi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Ir. Mohammad Aminuddin, Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Ir. Achmad Eka Mardijanto, S.Sos., Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Bagian Kerjasama serta FX. Ratno Wiyantono, Staf Bagian Hubungan Masyarakat, hadir sebagai undangan kehormatan pada peringatan HUT Kab. Kotawaringin Timur ke-57. Kedua belah pihak juga bersepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Jaringan Lintas Perkotaan bertepatan dengan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kotawaringin Timur yang ke-57 pada tanggal 7 Januari 2010. Bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Delegasi Pemerintah Kota Surabaya disambut langsung oleh Bupati Kotawaringin Timur, HM Wahyudi K. Anwar. Dalam kunjungan yang berlangsung selama dua hari tersebut, Kedua kota bersepakat untuk membentuk kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan dalam suatu keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan
umum
kepada
masyarakat.
Beberapa
bidang
yang
akan
dikerjasamakan antara lain: Kebudayaan dan Pariwisata, Promosi dan Pengembangan
Perdagangan,
Industri
dan
Investasi,
Pendidikan
dan
Kesehatan, Pelayanan Publik (Kependudukan dan Perijinan), Teknologi Informasi, serta bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
1
Terkait dengan telah disepakatinya bidang-bidang yang dikerjasamakan, akan segera dibahas tim teknis kerjasama daerah di kedua kota guna dirumuskan program kerja yang akan dilakukan dan prioritas program kegiatan.
2. Kunjungan ke Departemen Dalam Negeri dalam rangka Mendampingi Pansus DPRD Kota Surabaya sehubungan dengan Rencana Kerjasama Pemerintah Kota surabaya dengan Kota Varna, Bulgaria Bertempat di Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri pada Kemendagri di Jakarta, pada tanggal 4 Pebruari 2010, staf Bagian kerjasama, Sony Ahadian, S.S. dan Ignatius Hotlan, S.H., salah seorang staf Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya bertugas mendampingi Pansus DPRD Kota Surabaya untuk berkonsultasi sehubungan dengan rencana kerjasama luar negeri antara Surabaya dengan varna, sebuah kota di Bulgaria.
Dalam kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini, para delegasi berkonsultasi mengenai pedoman teknis dalam pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak luar Negeri, serta terkait peran DPRD di dalamnya. Selain itu, delegasi juga membahas menganai jumlah rombongan yanga akan melakukan perjalanan dinas luar negei. Ukuran efektivitas dan efisiensitas menjadi penting dalam perjalanan dinas ke luar negeri. Dalam hal ini, ijin kepada Mendagri melalui Gubernur adalah hal yang mutlak dilakukan ketika akan melakukan perjalanan dinas ke luat negeri terkait perjanjian kerjasama. 3. Keikutsertaan dalam Pameran “Sampit Expo” Pada tanggal 6 s/d 13 Pebruari 2010 Pemerintah Kota Surabaya mengirimkan beberapa delegasinya untuk ikut serta dalam Acara Pameran Sampit Expo 2010 di Sampit – Kabupaten Kotawaringi Timur (Kotim) sebagai bentuk partisipasi Kota Surabaya pada rangkaian hari jadi Kabupaten Kota Waringin Timur yang ke-57. Delegasi yang dikirim melibatkan beberapa UKM Kota Surabaya dengan didampingi beberapa staf Pemerintah Kota Surabaya, yakni Miwarno dan Tohar Arief, S.H. (Staf Bagian Promosi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya), salah seorang staf dari Disbudparta dan satu pasang Cak Ning.
2
Pada Pameran tersebut, Kota Surabaya berhasil menjalin komunikasi bisnis yang baik antara Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Surabaya dengan pembeli/konsumen di Sampit. Hal ini sangat baik guna membuka peluang dan jaringan bisnis di Kabupaten Kotawaringin Timur maupun di Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya. Pada kegiatan tersebut, Kota Surabaya juga telah berhasil mendapat keuntungan penjualan hingga sebesar Rp. 10.645.000,00.
4. Kunjungan Kerja Delegasi Pemerintah Kota Serang Pada tanggal 11 Pebruari 2010 delegasi Pemerintah kota Serang, Banten berkunjung ke Pemerintah Kota Surabaya (Bagian Kerjasama) guna membahas tindak lanjut dari penandatanganan kesepakatan bersama kerjasama city sharing dan manajemen sister city antara kedua kota. Kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 25 Nopember 2009 lalu ini merupakan kerjasama antar daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Mendampingi Pansus DPRD Kota Surabaya ke DPRD Kota Semarang Terkait dengan Kerjasama sister city Surabaya - Shah Alam Pada tanggal 17 s/d 18 Pebruari 2010, bertempat di Kantor DPRD Kota Semarang, Dra. Nur Alimah, M.Si, Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama pada Bagian Kerjasama Kota Surabaya dan Wiludjeng Handaryatiningsih, S.Si, Staf Bagian Kerjasama Kota Surabaya. Kedua delegasi bertugas mendampingi Pansus DPRD Kota Surabaya yang membahas kerjasama sister city Surabaya - Shah Alam ke DPRD Kota Semarang. Dari pertemuan tersebut, dihasilkan beberapa masukan yang didapat dari DPRD Kota Semarang dan beberapa SKPD Kota Semarang yang hadir pada kunjungan tersebut, antara lain : 1. Pada dasarnya prinsip kerjasama yang akan dilakukan harus saling menguntungkan kedua belah pihak dan dapat diaplikasikan di masingmasing kota. 2. Sebelum menyetujui MoU Kerjasama, Pansus harus memahami bidangbidang yang akan dikerjasamakan dan bentuk riil kegiatan dari masingmasing bidang kerjasama tersebut. 3. Pansus harus mampu mengawal pelaksanaan kerjasama selama 5 tahun, yang meliputi bidang-bidang yang dikerjasamakan, program-program yang 3
dilaksanakan, dan memastikan telah teranggarkan dalam APBD untuk menunjang pelaksanaannya. Selain itu, Pansus juga mendapat kewenangan untuk mengawasi kerjasama yang telah berjalan, melakukan monitoring dan pihak eksekutif harus melaporkan pelaksanaan kerjasama kepada DPRD.
6. Kunjungan Kerja Delegasi Pemerintah Kabupaten Bekasi Pada tanggal 25 Pebruari 2010 delegasi Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Surabaya guna mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Delegasi Kabupaten Bekasi dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas Bagian Administrasi Kerjasama, Bagian Hukum, dan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Kunjungan tersebut diharapkan dapat menggali lebih dalam pelaksanaan kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya baik itu di dalam negeri, di luar negeri maupun dengan pihak ketiga guna dijadikan sebagai referensi bagi Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan kerjasamanya mengingat
Bagian Administrasi Kerjasama Kabupaten Bekasi merupakan
SKPD baru sesuai dengan Perda Kabupaten Bekasi No. 7 Tahun 2009.
7. Kunjungan Kerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Pada tanggal Tanggal 2 s/d 3 Maret 2010 delegasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Surabaya. Delegasi Kabupaten Kotawaringin Timur
ini
berjumlah 20 orang yang terdiri atas: Bupati Kotawaringin Timur, Kepala Pengadilan Negeri Kotim, Kepala Pengadilan Agama Kotim, Dandim 1015 Sampit beserta jajaran kepala SKPD di lingkungan Kabupaten Kotim.
Kunjungan kali ini dimaksudkan sebagai kunjungan balasan terhadap kunjungan Walikota Surabaya pada hari jadi Kabupaten Kotim yang
ke-57
pada tanggal 7 Januari 2010 serta untuk membahas rencana program kerja kerjasama antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Kotim. 4
Pada kunjungan kali ini delegasi Kabupaten kotim juga melakukan peninjauan lapangan terkait dengan hasil-hasil yang telah dicapai terkait pelaksanaan kerjasama terutama kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR), diantaranya Arena BMX & free style Ketabang, Taman Bungkul, dll.
8. Fasilitasi Koordinasi Pembahasan Program Kerja Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam Bidang Pelayanan Kesehatan Bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, pada tanggal 17 Maret 2010, Kepala Bagian Kerjasama, Ir. Antiek Sugiharti, M.Si, dan Kepala Sub Bag Kerjasama Dalam Negeri, Ir. Achmad Eka Mardijanto, S.Sos serta Zainuddin Fanani, S.H., staf Bagian Kerjasama, beserta beberapa perwakilan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko), Badan Pemberdayaan Masyarakat & KB; Dinas Kesehatan; Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada; dan Bagian Hukum, melakukan koordinasi terkait dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam layanan Jamkesmas di kedua daerah. Koordinasi ini dilakukan terkait dengan akan beroperasinya RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya yang secara geografis RSUD ini sangat berdekatan dengan wilayah administratif Kabupaten Gresik. Selain itu, dengan semakin dinamisnya mobilitas penduduk sehingga dapat
dimungkinkan
nantinya
masyarakat
Kabupaten
Gresik
akan
memanfaatkan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kota Surabaya begitu juga sebaliknya.
Perlu diketahui, seiring tidak berlakunya lagi SKTM di Kabupaten Gresik sebagaimana Peraturan Bupati Gresik Nomor 13 Tahun 2009, maka untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Gresik terdapat dua jenis, yaitu Jamkesmas sebanyak 223.551 orang dan Jamkesmasda (berasal dari sharing dana antara Pemkab. Gresik dengan Pemprop. Jawa Timur) sebanyak 47.557 orang, dimana peserta Jamkesmasda ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 470/62/HK/437.12/2010. Pemerintah kabupaten Gresik menyadari bahwa masih banyak masyarakat miskin Kabupaten Gresik yang belum tertanggung dalam jaminan kesehatan diatas, sehingga akan dilakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Gresik Nomor 13 Tahun 2009 yang 5
tidak memberlakukan lagi SKTM di Kabupaten Gresik. Di Kota Surabaya untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin terdapat tiga jenis, yaitu Jamkesmas sebanyak 458.622 orang, Jamkesmasda (berasal dari sharing dana antara Pemkot. Surabaya dengan Pemprop. Jawa Timur) sebanyak 40.000 orang, dan Jamkesmas non kuota di luar Jamkesmasda yang ditanggung dana APBD Kota Surabaya.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu hari tersebut, kedua pihak menginventarisir hal-hal yang menjadi permasalahan dan potensi antara kedua daerah yang akan dijadikan sebagai obyek kerjasama di bidang pelayanan kesehatan dimaksud. Kerjasama di bidang kesehatan ini nantinya diharapkan dapat mengatur mekanisme pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota yang tercakup dalam Jamkesmasda maupun yang tidak tercakup Jamkesmasda dari Kabupaten Gresik yang dilayani di Puskesmas maupun Rumah Sakit Umum Milik Kota Surabaya begitu juga sebaliknya. Untuk selanjutnya, akan segera dibahas tim teknis kerjasama daerah di kedua kota guna dirumuskan mekanisme pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota di kedua daerah.
9. Pendampingan
Panitia
Khusus
(Pansus)
DPRD
Kota
Surabaya
Berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Terkait dengan Sister City Surabaya-Varna Pada tanggal 17 Maret 2010, bertempat di Direktorat Asia Timur Pasifik pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Sony Ahadian, SS, Staf Bagian Kerjasama melakukan pendampingan Pansus DPRD Kota Surabaya untuk berkonsultasi ke Direktorat Asia Timur dan Pasifik pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sehubungan dengan rencana kerjasama sister city antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Kota Shah Alam (Malaysia) serta mendapat arahan dan petunjuk dari Kementerian Luar Negeri terkait rencana penandatanganan MoU sister city Surabaya – Shah Alam.
Delegasi Kota Surabaya diterima langsung oleh Direktur Asia Timur dan Pasifik. Disampaikan bahwa pada prinsipnya, Kementerian Luar Negeri menyambut baik rencana penandatanganan MoU kerjasama sister city Surabaya – Shah 6
Alam sebagai tindak lanjut Letter of Intent yang telah ditandatangani oleh kedua kota pada tahun 2009. Hal lain yang mendukung untuk pelaksanaan kerjasama bahwa antar kedua negara (Indonesia dan Malaysia) telah mempunyai hubungan diplomatik. Kota Surabaya diharapkan dapat secara maksimal memanfaatkan potensi-potensi Kota Shah Alam dalam kerjasama sister city antara kedua kota, misalnya pelabuhan, perdagangan, tenaga kerja, dan pendidikan. Selain itu, pelaksanaan kerjasama sister city dengan Kota Shah Alam hendaknya didasari oleh prinsip saling menguntungkan antara kedua belah pihak serta tidak melupakan azas kehati-hatian. Dalam hal ini, pihak Kementerian Luar Negeri bersedia memfasilitasi kegiatan kerjasama sister city Surabaya – Shah Alam, baik dalam hal rencana kunjungan delegasi Kota Surabaya ke KBRI Kuala Lumpur dan Pemerintah Kota Shah Alam.
Untuk rencana kunjungan delegasi Kota Surabaya ke Malaysia dapat disampaikan ke Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Kementerian Luar Negeri RI, dengan melampirkan Term of Reference (yang menyebutkan maksud dan tujuan kunjungan) yang akan diteruskan ke pihak-pihak terkait di Malaysia. Terakhir, dalam forum konsultasi tersebut, Kemenlu menekankan adanya faktor utama kemajuan negara Malaysia dan Kota Shah Alam adalah stabilitas politik dan stabilitas keamanan yang membuat iklim usaha berkembang pesat serta upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan meningkatkan kualitas pendidikan baik di tingkat sekolah maupun di tingkat universitas. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai best practice bagi Indonesia dan Kota Surabaya guna mencapai kemajuan di berbagai bidang.
10. Pendampingan Pansus DPRD Kota Surabaya Melakukan Kunjungan Studi Banding ke DPRD Kota Bogor Terkait dengan Kerjasama Sister City Surabaya-Varna Tanggal 24 Maret 2010 yang lalu, Hari Triono, S.Sos., M.A., staf bagian kerjasama bertugas mendampingi Panitia Khusus (Pansus) Sister City Surabaya - Varna (Bulgaria) DPRD Kota Surabaya ke DPRD Kota Bogor dalam rangka mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai kerjasama sister city yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor, sebagai dasar bagi DPRD Kota Surabaya untuk memberikan persetujuan terhadap rencana 7
kerjasama sister city Surabaya – Varna (Bulgaria). Peserta dari Kota Surabaya adalah pimpinan dan anggota Pansus Sister City Surabaya - Varna (Bulgaria) DPRD Kota Surabaya dan Staf Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan Peserta dari Kota Bogor adalah Perwakilan DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKS, PPP dan PAN serta dari unsur Pemerintah Kota Bogor antara lain Dinas Pariwisata, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Dinas Perdagangan Kota Bogor.
Perlu diketahui, Pemerintah Kota Bogor saat ini memiliki kerjasama sister city yang
sudah
ditandai
dengan
penandatanganan
Memorandum
of
Understanding yaitu dengan kota St. Louis (Missouri, Amerika Serikat) tahun 2004 dan kota Godollo (Hungaria) tahun 2009. Sedangkan kerjasama dengan Senzhen (China) baru sebatas Letter of Intent (2005) dan belum ditindak lanjuti ke arah MoU. Hasil kerjasama sister city yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor antara lain telah memfasilitasi kerjasama antara perguruan tinggi (sister university) antara Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan Godollo University
(Hungaria)
serta
memfasilitasi UKM
melalui KADIN untuk
memasarkan produknya (seperti produk tas dan sepatu) di negara mitra kerjasama.
Pada saat proses perencanaan kerjasama sister city, DPRD memang tidak dilibatkan karena sesuai aturan DPRD hanya akan terlibat ketika menuju proses
akan
dilaksanakannya
penandatanganan
MoU
yaitu
melalui
persetujuan DPRD. DPRD Kota Bogor sampai saat ini belum pernah melakukan kunjungan ke Luar Negeri baik pada saat penandatanganan MoU maupun pada saat pembahasan program kerja, mengingat di DPRD Kota Bogor tidak terdapat pos anggaran untuk kunjungan dinas ke Luar Negeri. Meskipun DPRD Kota Bogor belum pernah melakukan kunjungan ke mitra kerjasama sister city kota Bogor di Luar Negeri namun tetap melaksanakan fungsi legislasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kerjasama sister city di Pemerintah Kota Bogor. Sebagai informasi di Pemerintah Kota Bogor sampai dengan saat ini belum terbentuk Bagian Kerjasama sebagaimana di Pemerintah Kota Surabaya. Urusan kerjasama saat ini masih ditangani oleh Bagian Pemerintahan. 8
11. Menghadiri Undangan Workshop “Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelaksana Kerjasama Daerah” di Kabupaten Pasuruan serta Fasilitasi Pembahasan
Rencana
Kerjasama
antara
Kota
Surabaya
dengan
Kabupaten Pasuruan Rabu, tanggal 24 Maret 2010, bertempat di Gedung Pertemuan Kantor Dinas Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Ir. Antiek Sugiharti, M.Si, Kepala Bagian Kerjasama, Ir. Achmad Eka Mardijanto, S.Sos, Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri, Hari Triono, S.Sos, MA, Staf Bagian Kerjasama, mengikuti sekaligus menjadi narasumber pada acara Workshop Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelaksana Kerjasama Daerah dalam rangka membagi
pengalaman
kepada
SKPD
Kabupaten
Pasuruan
mengenai
kerjasama baik kerjasama antar daerah, luar negeri maupun kerjasama dengan pihak ketiga yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya.
Pada pelaksanaan workshop peningkatan kapasitas aparatur kerjasama daerah yang diikuti oleh seluruh eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, menghadirkan pembicara dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya dan Universitas Brawijaya. Delegasi Pemerintah Kota Surabaya memaparkan hasil-hasil pelaksanaan kerjasama dengan mitra kerjasama kota Surabaya baik mitra di dalam negeri, luar negeri maupun kerjasama dengan pihak ketiga beserta manfaat yang diperoleh. Peserta workshop sangat antusias dengan presentasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Surabaya terutama setelah melihat kegiatan-kegiatan kerjasama yang dilaksanakan dan hasil-hasil yang diperoleh Kota Surabaya. Pada akhir presentasi disampaikan rencana kerjasama Surabaya – Pasuruan. Beberapa hal yang mendasari pentingnya pembentukan kerjasama Surabaya – Pasuruan antara lain: 1. Sebagian besar daerah menghadapi permasalahan keterbatasan fiskal. Kerjasama antar daerah yang berdekatan akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyediaan pelayanan publik 2. Perkembangan wilayah dan dinamika pergerakan manusia semakin mengaburkan batas-batas administratif. Dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, kerjasama mendorong pengembangan klaster industri untuk 9
meningkatkan daya saing produk. Sumberdaya masing-masing daerah dapat dikembangkan secara sinergis menjadi suatu keunggulan bersama yang saling melengkapi.
12. Fasilitasi Koordinasi Pembahasan Program Kerja Kerjasama antara Kota Surabaya dengan Kota Batam Kota Surabaya telah melakukan kerjasama dengan Kota Batam sejak 27 Pebruari 2007, beberapa program dan kegiatan telah dilakukan untuk mengisi kerjasama dimaksud antara lain di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berupa alih pengetahuan dan pengembangan e-government di kedua kota, di Bidang lingkungan Hidup berupa pertukaran ilmu tentang pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup di kedua kota. Pada tanggal 25 s/d 27 Maret 2010, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Batam, rombongan delegasi dari Pemerintah Kota Surabaya, diantaranya Dr. H.Ikhsan, S.Psi. MM, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, Ir. Antiek Sugiharti, M.Si, Kepala Bagian Kerjasama Kota Surabaya, Dra. Noer Oemarjati, Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah kota Surabaya, Mia Santi Dewi, Kepala Bidang Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Pegawai Kota Surabaya, melaksanakan koordinasi pembahasan program kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Batam. Kunjungan ke Batam diterima langsung oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dra. Hj. Nurmaidah, M.Pd. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan beberapa hal diantaranya mengenai upaya penanganan masalah perdagangan manusia (human trafficking) antara kedua kota.
Permasalahan
ini
menjadi
bahasan
utama,
mengingat
kasus
perdagangan manusia tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu wilayah saja perlu untuk membangun jaringan antara kota-kota lain terutama kota-kota yang sangat dekat dengan wilayah tujuan kegiatan perdagangan manusia tersebut. Seperti yang diketahui bersama, Batam sebagai salah satu kota transit bagi perdagangan manusia yang akan ditransfer ke negara-negara jiran seperti Malaysia, Singapura dan negara-negara lainnya sebagai buruh migran yang tidak legal bahkan diperjualbelikan sebagai pekerja seks komersial. 10
Masalah trafficking ini perlu diselesaikan secara bersama-sama dengan cara melakukan mapping area, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui persoalan yang mendasari kegiatan tersebut, indikator apa saja yang dapat dikategorikan sebagai masalah ini dan secepatnya perlu analisa yang mendalam untuk mendapatkan solusinya. Karena tidak semua aktivitas pekerja illegal dapat dikategorikan ke dalam masalah trafficking. Bila belum memiliki visi dan tujuan yang sama mengenai hal tersebut maka belum bisa melakukan penanganan secara bersama karena indikator maupun reaksi yang timbul akan berbedabeda bagi masing-masing kota. Mapping juga perlu dilakukan untuk mengetahui secara jelas mengenai daerah sumber, daerah transit dan daerah tujuan, ini sangat berguna bagi kedua kota untuk bahan bagi tim gugus tugas yang ada di masing-masing kota dalam menentukan langkah-langkah penanganan, dengan demikian akan jelas apa yang bisa ditangani oleh masing-masing kota. Secara teknis akan dilakukan pembahasan lebih lanjut antara kedua kota yang akan melibatkan tim gugus tugas yang sudah ada di surabaya pada bulan Mei 2010.
13. Menghadiri
Undangan
Pemerintah
Kota
Padang
dalam
Rangka
Peresmian Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kembali SD Negeri 29 Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Padang Tanggal 30 Maret s/d 1 April 2010, Bambang Dwi Hartono, Walikota Surabaya, mendapat kehormatan menghadiri undangan Walikota Padang, dalam acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kembali SDN Negeri 29 Tunggul Hitam. Walikota Surabaya hadir bersama rombongan delegasi Surabaya lainnya, diantaranya Dyah Katarina, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya, Dr. Muhlas Udin, M.Kes., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya, Drs. Sahudi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Drs. Zaenal Arifin, Kepala Bagian Umum Kota Surabaya, Ir. Antiek Sugiharti, M.Si., Kepala Bagian Kerjasama Kota Surabaya, Dra. Nanis Chairani, M.M., Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kota Surabaya, Ir. Eka Mardijanto, S.Sos., Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Bagian Kerjasama dan Reporter TVRI, Budi Wibowo.
11
Undangan kehormatan ini tentunya tidak lepas dari peran Kota Surabaya yang telah berkontribusi dengan memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Kota Padang, atas bencana gempa bumi yang menimpa kota tersebut pada tanggal 30 September 2009 lalu, dengan diterima langsung oleh Walikota Padang, Drs. H. Fauzi Bahar. Rombongan delegasi Surabaya dapat menyaksikan langsung kegiatan simbolis sebagai tanda dibangunnya kembali prasarana pendidikan yang mengalami kerusakan parah pasca gempa 2009 silam.
Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Padang, telah membentuk kerjasama jaringan lintas perkotaan semenjak tanggal 29 Juli 2009. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, di Kedua kota serta untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat dan pelestarian ekosistem. Oleh karena itulah, dengan dibangunnya kembali SD Negeri 29 Tunggul Hitam sebagai salah satu prasana pendidikan di Kota Padang,
dapat menjadi salah satu bentuk
kerjasama antara kedua kota di bidang pendidikan dan sebagai salah satu bentuk kepedulian Kota Surabaya terhadap pembangunan kembali pasca bencana alam Kota Padang.
Bencana alam yang menimpa Kota Padang tersebut, juga
mengakibatkan
beberapa dokumen Pemerintah Kota Padang tertimbun bangunan yang salah satunya adalah naskah kesepakatan kerjasama. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Padang berinisiatif untuk mengadakan kembali seremonial penandatanganan naskah kesepakatan kerjasama Pemerintah Kota
Padang
dengan
Pemerintah
Kota
Surabaya.
Sementara
untuk
pelaksanaan program kerja yang telah disepakati antara kedua kota, akan difokuskan pada pelaksanaan Pembangunan pendidikan dan Pemerintahan.
12
14. Kunjungan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehubungan dengan Rencana Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Kota Surabaya ke Kota Sharjah (Uni Emirat Arab) Pada tanggal 7 April 2010, beberapa delegasi Pemerintah Kota Surabaya melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Penempatan Pembinaan Tenaga Kerja pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai rencana pengiriman TKI asal Surabaya ke Kota Sharjah, UEA. Beberapa delegasi tersebut diantaranya adalah Drs. Junjungan Simanjuntak, Kepala Sie Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, M.T. Ekawati Rahayu, SH, Kepala Sub bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum, Sony Ahadian, SS, Staf Bagian Kerjasama dan Devie Afrianto, SE, Staf Badan Perencanaan Pembangunan.
Pada kunjungan di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, para delegasi diterima oleh I Nyoman Dharmanto, Kepala Sub Bid. Kelembagaan, Direktorat Jenderal Penempatan Pembinaan Tenaga Kerja pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Disampaikan bahwa pada prinsipnya, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendukung rencana pengiriman tersebut sebagai salah satu program nasional dalam hal mengurangi pengangguran di Indonesia dan pengiriman tenaga kerja terampil ke luar negeri.
Berdasarkan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, pelaksanaan pengiriman TKI oleh pemerintah daerah ke luar negeri dapat melalui mekanisme rekruitmen mandiri. Mengenai hal tersebut, Pemerintah Kota Sharjah diharap untuk menginformasikan perekrutan (kebutuhan) tenaga kerja melalui website Pemerintah Kota Sharjah atau media massa di Kota Sharjah sebagai dasar bagi Pemerintah Kota Surabaya melakukan perekrutan tenaga kerja dimaksud. Pengiriman TKI ke Kota Sharjah dapat mengacu pada MoU antara Pemerintah Republik
Indonesia
dan
Pemerintah
Arab
Emirat
dalam
Bidang
Ketenagakerjaan. Perekrutan dan pengiriman tenaga kerja Surabaya ke luar negeri, pihak Pemerintah Kota Surabaya diharap untuk berkoordinasi dengan BNP2TKI untuk rekomendasi perlindungan tenaga kerja dan pengeluaran 13
perijinan yang diperluakan serta materi-materi / pembekalan bagi TKI yang akan berangkat ke luar negeri.
Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga harus segera berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal RI di Dubai dan Pemerintah Kota Sharjah untuk detail hak dan kewajiban TKI dari Kota Surabaya yang akan bekerja ke Kota Sharjah (Uni Emirat Arab) serta sharing pembiayaannya (antara lain : biaya keberangkatan dan kepulangan, asuransi, perjanjian kerja, dll). Dan tentunya dalam hal ini, Pihak Pemerintah Kota Surabaya harus memberikan surat rekomendasi terlebih dahulu untuk TKI dari Kota Surabaya yang akan bekerja di luar negeri.
15. Kunjungan Studi Banding Pelaksanaan UU ITE Delegasi Pemerintah Kabupaten Bekasi Berkenaan dengan rencana pelaksanaan penerapan Informasi dan Teknologi Elektronik yang diundangkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 di Kota Bekasi, pada Tanggal 13 April 2010, Pemerintah Kota bekasi melakukan studi Banding di Kota Surabaya. Sebanyak 10 (sepuluh) orang delegasi dipimpin oleh Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan Bekasi, diterima langsung oleh Asisten Administrasi Umum dan perwakilan beberapa SKPD Pemerintah Kota Surabaya di Ruang Rapat Asisten Administrasi Umum. Dalam kunjungan tersebut, diadakan pertukaran informasi antara kedua kota, terutama terkait mengenai pelaksanan UU ITE dan penerapannya serta pengaturannya pada peraturan daerah di Kota Surabaya.
16. Keikutsertaan dalam Rapat Kerja Working Group dengan Lembaga Internasional di Kota Batu Pada tanggal 20-21 April 2010, di Hotel Purnama, Batu, perwakilan Pemerintah Kota Surabaya, Sony Ahadian, SS dan Satiah, S.Sos, keduanya staf pada Bagian kerjasama, memenuhi undangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk membahas tawaran bantuan technical asistance dari lembaga internasional yaitu : KOICA (Korea International Cooperation Agency) dan PUM (Programma Uitzending Managers) – Belanda yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah se- Jawa Timur. 14
Berdasarkan hasil kerjasama antara KOICA – Korea dan PUM – Belanda, Pemerintah Propinsi Jawa Timur mengundang Pemerintah Kota / Kabupaten se Jawa Timur untuk menghadiri paparan program bantuan technical assistance dari KOICA dan PUM bagi pemerintah daerah se Jawa Timur dan memanfaatkan program bantuan tersebut.
Program bantuan teknis yang ditawarkan KOICA antara lain : pengembangan kualitas SDM di bidang pendidikan anak usia dini, pengajaran Bahasa Korea, taekwondo, IT, dan pembangunan potensi daerah.
Dalam hal ini, KOICA akan menugaskan Korea Overseas Volunteer (Korean Junior Expert / KJE) ke masing-masing kota selama 2 tahun untuk bebagi keahlian, pengetahuan dan pengalaman serta
memberikan kontribusi
terhadap
sekitar.
pembangunan
sosial
ekonomi
warga
KOICA
akan
menanggung biaya tiket pesawat, living cost, gaji bagi anggota Korean Junior Expert di pemerintah daerah.
Bantuan KOICA di Indonesia akan dilaksanakan dalam hal : bantuan proyek, program pelatihan, kerjasama dengan LSM di dalam negeri, KJE, program tenaga ahli dari Korea (senior expert), penanganan bencana dan bantuan kemanusiaan. Program KOICA di Kota Surabaya yang telah dilaksanakan antara lain pengajaran Bahasa Korea di beberapa sekolah
Untuk aplikasi permohonan tenaga Korean Junior Expert dapat disampaikan surat kepada : Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri dengan tembusan kepada : Perwakilan KOICA di Kedutaan Korea di Jakarta dengan melampirkan proposal aplikasi permohonan yang telah diisi.
PUM merupakan organisasi konsultan terbesar di Belanda dengan para anggota untuk para sukarelawan senior, para ahli memberikan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk pengembangan Usaha Kecil Menengah di Negara-Negara Berkembang dengan anggota para Ahli dengan pengalaman profesional selama 30 tahun. Organisasi ini dibiayai dan didukung oleh Pemerintah Belanda dan organisasi pengusaha VNO/NCW. 15
PUM akan menanggung biaya tiket pesawat. Untuk living cost (selama 2 minggu) bagi anggota PUM ditanggung oleh instansi pengundang. Program bantuan teknis yang ditawarkan PUM antara lain : bidang perikanan, pengembangan UKM dan ekonomi mikro, pariwisata, manajemen pendidikan dasar, dan manajemen pengelolaan air.
Program PUM di Kota Surabaya yang telah dilaksanakan antara lain pelatihan bagi beberapa kepala sekolah dasar, pelatihan pengolahan air limbah, dll. Dalam hal ini, untuk aplikasi permohonan tenaga expert dari PUM dapat disampaikan melalui website : www.pum.nl dengan mengisi form isian proposal.
17. Koordinasi Pembahasan Program Kerja Kerjasama Antar Daerah antara Kota Surabaya dengan Kota Yogyakarta Tanggal 22 s/d 23 April 2010 yang lalu, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta, delegasi Pemerintah Kota Surabaya : Ir. A. Eka Mardijanto, S.Sos., Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Bagian Kerjasama dan salah seorang stafnya, Gatot Purwanto, melaksanakan koordinasi pembahasan program kerja kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai pelaksanaan program kerja atas kerjasama yang telah dibuat antara kedua kota. Bidang-bidang yang dikerjasamakan diantaranya adalah magang bagi pengrajin Usaha Kecil Menengah, promosi perdagangan dan industri, pariwisata dan teknologi informasi.
Dalam diskusi tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta bersedia memfasilitasi magang bagi pengrajin UKM dari Surabaya di sentra industri garmen dan textil, sepatu dan makanan khas yang ada di Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta juga
mengharapkan adanya peningkatan dan pelaksanaan
program di bidang kebersihan dan pertamanan terutama pemanfaatan ruang terbuka hijau dan pengolahaan sampah berbasis masyarakat yang telah dilakukan di kota Surabaya. Pemerintah Kota Yogyakarta berkeinginan untuk lebih
mengembangkan
sistem
informasi
e-Government
yang
dimiliki
Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelenggaraan anggaran berbasis kinerja 16
di kota Yogyakarta. Mereka mengharapkan Surabaya dan Yogyakarta dapat lebih meningkatkan Promosi Bersama bidang kepariwisataan yang antara lain memberikan Tourism Information Service bagi para wisatawan.
Direncanakan tim teknis dari Pemerintah Kota Yogyakarta akan berkunjung ke Kota Surabaya pada tahun 2010 ini guna membahas lebih lanjut bidangbidang program kerja yang akan dilaksanakan, serta akan dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara SKPD Kota Surabaya dengan SKPD Kota Yogyakarta sebagai implementasi dari Kesepakatan Kerjasama yang telah di tandatangani oleh kedua kota.
Selain membahas kerjasama antara kedua kota, delegasi Pemerintah Kota Surabaya juga berkesempatan untuk sharing informasi mengenai prosedur perijinan di Kota Yogyakarta. Dimana semua proses pengurusan perijinan di Pemerintahan Kota Yogyakarta, dari awal hingga akhir, dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perijinan. Di akhir kunjungan, Pemerintah Kota Surabaya mengundang Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengikuti beberapa event di Surabaya antara lain: workshop manajemen sister city dan e-gov, Surabaya Great Expo 2010 dan Culture Parade yang semuanya dilaksanakan pada bulan Mei 2010.
18. Kunjungan Delegasi Kota Kupang dalam Rangka Studi Banding Manajemen Pembangunan DAMIJA Delegasi anggota DPRD Komisi B Kota Kupang dan beberapa SKPD sejumlah 16 (enam belas) orang Pemerintah Kota Kupang, pada tanggal 22 April 2010 melakukan studi banding ke Pemerintah Kota Surabaya. Diterima oleh beberapa SKPD kota Surabaya dan dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dr. Muhlas Udin, M. Kes. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan studi banding berkaitan dengan DAMIJA (daerah Milik Jalan), yakni mulai dari proses pembangunan, proses Penetapan Perda Kota Surabaya, pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak ketiga dan mengenai pendanaan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan DAMIJA.
17
19. Koordinasi Pembahasan Program Kerja Kerjasama Antar Daerah antara Kota Surabaya dengan Kota Bandung Tanggal 22 s/d 24 April 2010 di Kantor Pemkot Bandung, Pemerintah Kota Surabaya mengirimkan dua delegasinya untuk melaksanakan koordinasi pembahasan program kerja kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung. Dua delegasi, Mirmayani, S.STP., dan Hermin R., keduanya staf Bagian Kerjasama, diterima langsung oleh Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Bandung, Dra. Dewi Kaniasari, MA.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Bandung melakukan sharing informasi terkait dengan Masalah ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), penanganan anak
jalanan
dan
penampungannya
di Kota Surabaya,
persampahan dan Lingkungan, dan penertiban dan penataan lalu lintas. Secara teknis akan dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai program kerja antara kedua kota yang akan melibatkan tim teknis yang sudah ada di Kota Surabaya.
Dalam
kesempatan
pertemuan
tersebut,
Pemerintah
Kota
Bandung
menyampaikan permohonan maaf atas ketidak-ikutsertaan mereka pada eveneven yang diadakan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2010 dan Pemerintah Kota Bandung berharap Pemerintah Kota Surabaya dapat mengirimkan kalender even untuk tahun 2011 pada akhir tahun 2010, sehingga pihak Kota Bandung dapat menganggarkan pada tahun sebelumnya.
20. Koordinasi Pembahasan Program Kerja Kerjasama Antar Daerah antara Kota Surabaya dengan Kota Banjarmasin Tanggal 27 s/d 29 April 2010 di Kantor Pemkot Banjarmasin, atas nama Wiludjeng Handaryatiningsih, S.Si, Satiah, S.Sos Staf Bagian Kerjasama Kota Surabaya, Staf Bagian Kerjasama Kota Surabaya, keduanya mewakili Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan koordinasi pembahasan program kerja kerjasama antar daerah antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Banjarmasin.
18
Delegasi Pemerintah Kota Surabaya diterima Dra. Dewi Puspa Handayani selaku Kepala Sub Bagian Kerjasama pada Bagian Penyusunan Program Kota Banjarmasin. Sebagaimana diketahui bahwa Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Banjarmasin ditandatangani pada tanggal 23 Juli 2007. Bidang kerjasama yang disepakati kedua kota adalah
bidang
manajemen
perkotaan,
promosi
dan
pengembangan
perdagangan, industri dan investasi, kebudayaan dan pariwisata, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, serta bidang-bidang lain sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Bidang kerjasama yang sudah berjalan adalah bidang kebudayaan dan pariwisata, bidang promosi pengembangan perdagangan dan industri, bidang kebersihan serta di bidang IT.
Selama ini, Pemerintah Kota Banjarmasin selalu ikut berpartisipasi dalam acara-acara kebudayaan dan pariwisata serta pameran-pameran perdagangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Di bidang kebersihan, Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengirimkan Tim dari Kecamatan terbaiknya untuk mengunjungi Kecamatan Gundih di Surabaya untuk mempelajari pengelolaan kebersihan lingkungan berbasis masyarakat.
Di bidang IT,
Pemerintah Kota Banjarmasin
telah
memiliki
sistem e-
procurement yang selama ini ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum. Sistem eprocurement kota Banjarmasin adalah merupakan hasil pembelajaran dari Pemerintah Kota Surabaya.
Pemerintah Kota Banjarmasin berminat mengikuti beberapa kegiatan yang akan diselenggarakan Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2010, yaitu : a.
Kegiatan Cross Culture yang akan diselenggarakan pada bulan Juli 2010.
b.
Kegiatan
pameran
perdagangan
(Pameraya)
dengan
mengikutsertakan produk UKM Kota Banjarmasin. c.
Workshop Best Practice Sistercity dan ICT (e-government) yang akan diselenggarakan pada bulan Juni 2010.
Selama ini yang menangani kerjasama adalah Sub Bagian Kerjasama yang 19
berada pada SKPD Bagian Penyusunan Program dan Kerjasama. Kerjasama yang mereka tangani selama ini hanya kerjasama antar daerah di dalam negeri. Oleh karena itulah, Pemerintah Kota Banjarmasin ingin melakukan studi banding mengenai perubahan struktur organisasi terkait rencana mereka untuk membentuk Bagian Kerjasama di pemerintahannya.
21. Kunjungan Dinas Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam Rangka Pembahasan Rencana Kerjasama Antar Daerah dengan Pemerintah Kota Surabaya Pada tanggal 29 April 2010, beberapa delegasi dari Pemerinatah Kabupaten Pasuruan melakukan kunjungan ke Pemerintah Kota Surabaya. Kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh kedua daerah. Kedua Pemerintah Daerah berkeinginan untuk membuat kerjasama jaringan lintas perkotaan. Kerjasama ini dimaksudkan untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat dan pelestarian ekosistem.
Selain itu kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai bidang yang akan dikerjasamakan, dan rencananya kedua daerah
tersebut
Kebudayaan
dan
akan
melakukan
Pariwisata;
kerjasama
Promosi
dan
di
bidang
Pendidikan;
Pengembangan
Industri,
Perdagangan dan investasi; Lingkungan Hidup; Kesehatan; Pertanian, Perikanan, dan Peternakan; serat di bidang UMKM dan Koperasi.
20
2.
Kerjasama dengan Pihak Ketiga Dalam Laporan Kerjasama dengan Pihak Ketiga ini adalah terkait dengan kegiatankegiatan
yang
dilakukan
dalam
rangka
kerjasama
dengan
daerah-daerah
kota/kabupaten yang tergabung dalam Asosiasi Dalam Negeri serta kerjasama dengan Pihak Ketiga lainnya di dalam negeri. 1. Fasilitasi Kerjasama KKN-BBM Unair Ke- 41 Tahun 2010 Kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yakni mulai tanggal 2 s/d 28 pada Bulan Pebruari 2010 ini merupakan bagian dari kegiatan kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan Universitas Airlangga Surabaya yang telah berlangsung selama lima tahun. Sekitar 520 mahasiswa. dilaksanakan di enam kecamatan dan 26 kelurahan antara lain : kecamatan Pakal, Wiyung, Benowo, Mulyorejo, Gunung Anyar dan Bulak. Mereka terjun ke wilayah tersebut untuk membantu Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan program-programnya antara lain di bidang kesehatan (khususnya penanganan Posyandu dan kesehatan gigi dan mulut), bidang perancangan bisnis (legalitas usaha, proposal usaha, masalah perpajakan, dan keterampilan membuat aneka produk makanan dan kerajinan), bidang lingkungan (kerja bakti, penghijauan serta lomba kebersihan), bidang pendidikan seperti program percepatan pemberantasan buta aksara serta pemberdayaan masyarakat. pemberdayaan masyarakat (khususnya masyarakat miskin).
2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Persiapan Rakor Ke-7 Komwil IV APEKSI Tanggal
22
Maret
2010
lalu,
bertempat
di
Kota
Probolinggo,
telah
diselenggarakan Rapat Koordinasi Sekda dan Kepala Bappeda se-Komwil IV APEKSI. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai persiapan penyelenggaraan Rapat Koordinasi ke-7 Komwil IV APEKSI tahun 2010 yang akan diselenggarakan di Kota Probolinggo pada tanggal 1 s/d 3 Juli 2010 mendatang. Dalam rapat yang berlangsung selama satu hari tersebut juga merumuskan peran strategis Komwil IV APEKSI untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hasil rapat tersebut, terdapat beberapa rekomendasi diantaranya terkait dengan bidang reformasi birokrasi seperti pemberdayaan birokrasi, pembatasan usia pensiun PNS, penyelesaian tenaga honorer daerah menjadi CPNS, tata cara pengangkatan sekda; di bidang kewenangan daerah berkaitan
21
dengan urusan pertanahan dan pelabuhan serta pengelolaan jalan propinsi, dan bidang lingkungan perkotaan seperti pengurangan gas emisi, penanggulangan sampah dan drainase, yang dapat dioptimalkan melalui kerjasama antar daerah.
3. Fasilitasi Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan UNAIR, IAIN Sunan Ampel, ITS, UNESA, dan Kopertis Wilayah VII Permasalahan perkotaan yang dihadapi Kota Surabaya dalam pelaksanaan pembangunan sangatlah kompleks, di lain pihak kemampuan pemerintah terutama pada Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas. Guna menyelesaikan permasalahan tersebut tentunya diperlukan suatu kerjasama yang sinergis, salah satunya dengan Perguruan Tinggi. Hal ini disebabkan karena Perguruan Tinggi memiliki potensi SDM yang sangat besar baik itu Soft Skill maupun Hard Skill. Pemerintah Kota Surabaya telah menjalin kerjasama beberapa universitas baik negeri maupun swasta di wilayah Surabaya sejak tahun 2000 silam. Diantaranya dengan Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang telah terjalin sejak tanggal 25 Pebruari 2005 dan berakhir pada 25 Pebruari 2010 lalu. Oleh karena itulah, para pihak bersepakat
untuk
memperpanjang kerjasama ini dengan menggandeng pula Kopertis Wilayah VII guna mewadahi kerjasama yang dilakukan dengan universitas swasta di Surabaya.
Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai payung dalam melakukan kerjasama yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan kerjasama yang lebih teknis dengan Perguruan Tinggi di Kota Surabaya dalam rangka membuat
program kebijakan dalam mengatasi masalah-masalah
perkotaan di Kota Surabaya. Kesepakatan Bersama ini juga dimaksudkan sebagai implementasi tridarma perguruan tinggi yaitu, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
22
Terdapat beberapa bidang yang dikerjasamakan antara para pihak. Diantaranya adalah : 1. Kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Unesa adalah di bidang Pendidikan; Seni Budaya dan Pariwisata; Teknologi Tepat Guna; Kepemudaan dan Olahraga; Kependudukan dan Lingkungan Hidup; Boga dan Busana; serat di bidang Pengembangan Wilayah. 2. Kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Unair adalah di bidang Kesehatan; Ekonomi; Sosial Politik; Hukum; Perikanan dan Kehewanan; Farmasi; serta di bidang Seni Budaya dan Pariwisata. 3. Kerjasama dengan ITS adalah di bidang Sistem Transportasi Kota; M/GIS Based Tata Ruang; Pengelolaan Air Bersih; Manajemen Limbah; Teknologi Informasi dan Komunikasi; Lingkungan Hidup; serta bidang Teknologi Tepat Guna. 4. Kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan IAIN Sunan Ampel diantaranya di bidang Kehidupan Beragama dan bidang pendidikan agama. 5. Sedangkan kerjasama dengan Kopertis VII, para pihak bersepakat untuk bekerja sama dalam bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM); Pariwisata; Seni dan Budaya, khususnya Seni Tari dan Karawitan; serta di bidang Penanggulangan narkoba.
Diharapkan dengan dilakukannya kerjasama ini dapat mewujudkan sinergitas pembangunan
SDM
antara
pemerintah
dengan
perguruan
tinggi
dalam
mewujudkan kemajuan daerah yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di Kota Surabaya.
Perlu diketahui, dari hasil survey data lapangan banyak kegiatan SKPD terkait yang sangat dibantu dengan fakultas-fakultas Perguruan Tinggi yang ada di Kota Surabaya. Hal ini terlihat dalam berbagai kegiatan, diantaranya seperti pelibatan SDM dan sumber daya dari ITS dalam rangka kerjasama rehabilitasi sosial daerah kumuh di Kota Surabaya; Kerjasama BAPPEMAS Kota Surabaya dengan Pusat Studi Wanita Unair dalam penyusunan profil gender, peta potensi permasalahan perempuan, model pemberdayaaan lansia dan profil anak Surabaya; Pelibatan Unesa dalam program peningkatan mutu Kepala sekolah dan Guru dalam rangka
23
meningkatkan kualitas dan profesionalitas pendidikan di Kota Surabaya; Community Outreach Program (COP) UK Petra, sebuah program KKN yang pesertanya bukan hanya mahasiswa UK Petra melainkan juga mahasiswa dari berbagai negara antara lain Belanda, Korea Selatan, Hongkong, Taiwan dan Jepang sebagai bentuk kepedulian UK Petra terhadap masalah lingkungan hidup, pendidikan
dan
keselamatan
berlalu-lintas
di
wilayah
Kota
Surabaya;
Pemberdayaan masyarakat kota dengan PUSDAKOTA Ubaya melalui manajemen sampah rumah tangga; serta kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan STIKOM melalui pelatihan komputer bagi Pegawai Pemerintah Kota Surabaya.
4. Fasilitasi
Penandatanganan
Naskah
Kesepakatan
Bersama
antara
Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Telkom. Tanggal 23 April 2010, bertempat di kantor PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Jalan Ketintang 156 Surabaya, dilangsungkan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Telkom tentang Pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kota Surabaya. Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan agar kedua belah pihak dapat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan di bidang Teknologi Informasi (TI). Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan layanan publik bagi masyarakat Kota Surabaya dengan pemanfaatan TI khususnya layanan internet di segenap penjuru Kota Surabaya.
Dalam kesepakatan yang berlaku selama satu tahun ini, Pihak PT. Telkom akan menyediakan layanan jaringan internet beserta kelengkapannya kepada seluruh RT dan RW di Kota Surabaya, secara gratis. Sebagai tindak lanjutnya, dalam waktu bersamaan, selain ditandatanganinya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, juga ditandatangani perjanjian hibah daerah. Perjanjian dengan Nomor 005/HK 840/DC2-C2000000/2010 tersebut menjadi penyerahan simbolis, dimana PT Telkom menyerahkan fasilitas pelayanan publik berbasis TI senilai Rp. 113.815.900,00.
Dalam
waktu
dekat, kedua
belah
pihak
akan
segera
merealisasikan penyediaan jaringan internet tersebut ke seluruh RT dan RW di Kota Surabaya, dengan ditindaklanjuti melalui pembuatan perjanjian kerjasama.
24
