LAPORAN CAPAIAN TASK FORCE LEMBAGA AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA JAKARTA FEBRUARI 2012

LAPORAN CAPAIAN

TASK FORCE LEMBAGA AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA JAKARTA – FEBRUARI 2012

HEALTH PROFESSIONAL EDUCATION QUALITY (HPEQ) PROJECT 2012

I. Latar Belakang Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional, semua program dan/atau satuan pendidikan diharuskan telah terakreditasi pada Mei 2012. Akreditasi pada pendidikan tinggikemudian menjadi urgensi yang harus segera dilaksanakan mengingat back log program studi yang belum terakreditasi oleh BAN-PT sebagai lembaga akreditasi sangat tinggi. Pada pendidikan tinggi, pendirian LAM-PTKes Indonesia merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan PP No. 19 Tahun 2005 tersebut dalam membantu mengurangi beban kerja berlebih (back log) BAN-PT untuk program studi kesehatan. Oleh karena itu, pendirian LAM-PTKes Indonesia harus segera terwujud agar operasionalisasi akreditasi dapat dilakukan dalam melaksanakan PP No.19 Tahun 2005.

Dokumen ini merupakan laporan dari tim Task Force Lembaga Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia yang menggambarkan pencapaian hasil kinerja tim task force dalam pembentukkan LAM-PTKes Indonesia termasuk perubahan konsep lembaga akreditasi yang sempat terjadi pada proses persiapan pendirian LAM-PTKes Indonesia menjadi badan hukum.

II. Tim Task Force LAM-PTKes Indonesia Berdasarkan SK: 1-a/E3-HPEQ/SK/01.12anggota Task Force LAM-PTKes Indonesia tahun 2011 dalam Bab Menimbang ayat 3 menyatakan bahwa dalam rangka pembentukan Lembaga Akreditasi Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia diperlukan task force (kelompok kerja). Task Force berdasarkan SK tersebut terdiri dari: 1. Usman C. Warsa

: Ketua Task Force

2. Riana Dewi Nugrahani

: Sekretaris Task Force

3. Kamanto Sunarto

: Anggota Task Force

4. Dwiwahyu Sasongko


5. Zaura K. Anggraeni


6. Muhammad Hadi


Laporan Capaian Task Force LAM-PTKes Indonesia Februari 2012

Page 2

7. Nurul Falah


8. Arum Atmawikarta


9. Emi Nurjasmi


III. Fungsi dan Tugas Task Force Lembaga Akreditasi Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Fungsi dari Task Force kerja adalah melakukan segala persiapan yang diperlukan untuk pembentukkan lembaga akreditasi bidang kesehatan dan berfungsinya lembaga akreditasi bidang kesehatan dan berfungsinya lembaga tersebut pada awal tahun 2011.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, tugas dari Task Force berdasarkan SK: 1-a/E3HPEQ/SK/01.12diuraikan sebagai berikut:

1. Mendirikan badan hukum untuk LAM-PTKes Indonesia paling lambat pertengahan tahun 2012. 2. Menyelesaikan rencana bisnis pengelolaan lembaga dengan bantuan tim asistensi teknis yang telah dipersiapkan. 3. Mengimplementasikan tugas dan fungsi LAM-PTKes Indonesia 4. Melakukan koordinasi dengan koordinator dan wakil koordinator komponen 1 dalam merencanakan dan menjalankan kegiatan.

IV. Supporting Team 1. Technical Assistance Dalam Penyusunan Business Plan LAM-PTKes Indonesia - Soedarmono Soejitno - Fungsi: a)

Mengembangkan business plan

b)

Mengembangkan Performance measure

c)

Mengembangkan Program Benefit Monitoring & Evaluation system

d)

Mengembangkan Financial Plan


Page 3

2. Narasumber Dalam Pembentukan Badan Hukum LAM-PTKes Indonesia Fungsi: membantu task force LAM-PTKes Indonesia sampai berdirinya badan hukum LAM-PTKes Indonesia.

V.

Strategi Pelaksanaan Kegiatan Task Force

Tabel 1. Kegiatan Task Force Lembaga Akreditasi Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Januari – Februari 2012

No. 1.

Tanggal 12 Januari 2012

Agenda -

2.

20 Januari 2012

-

3.

26 Januari 2012

-

-

Penyusunan timeline kegiatan LAMPTKes Indonesia Penyusunan SOP LAM-PTKes Indonesia Pembahasan payung hukum LAM-PTKes Indonesia Pembahasan strategi pembentukkan LAM profesi Pembahasan kesiapan profesi kedokteran dan kedokteran gigi dalam proses akreditasi oleh LAM-PTKes Indonesia tahun 2012 Penyusunan kesepakatan task force terkait strategi implementasi konsep baru LAM - Studi kelayakan kesiapan profesi dalam memenuhi standar mutlak pendirian LAM tiap profesi Penyusunan timeline aktivitas task force Penyusunan pointers bahasan pertemuan dengan ketua OP dan AIP


Page 4

4.

31 Januari 2012

5.

8 Februari 2012

Rapat pertemuan task force dan stakeholders LAM profesi - Sosialiasi pembentukkan LAM-LAM Profesi kesehatan - Studi Kelayakan persiapan profesi dalam memenuhi standar mutlak pendirian LAM tiap profesi -

-

VI.

Laporan pembahasna internal profesi terkait pembentukkan LAM masingmasing profesi Persiapan pertemuan task force dengan stakeholders profesi

6.

15 Februari 2012

Workshop pembahasan sistem akreditasi pendidikan tinggi kesehatan dan penyusunan orientasi strategis lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi untuk tiap bidang kesehatan

7.

21 Februari 2012

Pembahasan draf peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tentang lembaga akreditasi mandiri

8.

22 Februari 2012

Perumusan kegiatan prioritas task force LAM sebagai bentuk exercise fungsi LAM: - Finalisasi instrumen akreditasi tiap bidang - Rekrutmen dan pelatihan asesor - Sosialiasi pengisian instrumen akreditasi yang telah dilegalisasi

Pencapaian 1. Target Task Force Lembaga Akreditasi Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Berdasarkan tugas Task Force dalam SK Manajer Proyek HPEQ Nomer 1-a/E3HPEQ/SK/01.12, maka target yang harus tercapai oleh Task Force Lembaga

Akreditasi Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia adalah: 1. Pembentukkan badan hukum untuk LAM-PTKes Indonesia paling lambat pertengahan tahun 2012.


Page 5

2. Penyusunan rencana bisnis pengelolaan lembaga dengan bantuan tim asistensi teknis yang telah dipersiapkan. 3. Melakukan implementasi tugas dan fungsi LAM-PTKes Indonesia

2. Capaian Berdasarkan rapat dan pertemuan yang telah dilakukan antara task force dan supporting team LAM-PTKes Indonesia serta narasumber dalam proses persiapan pendirian LAM-PTKes Indonesia telah menghasilkan beberapa capaian untuk persiapan pendirian LAM-PTKes Indonesia. Capaian tersebut antara lain: A. Pengembangan Konsep Lembaga Akreditasi Mandiri Pada awal Januari 2012, task force LAM-PTKes Indonesia membuat agenda pertemuan untuk membahas hal-hal yang belum tercapai pada tahun 2011 dalam rangka membentuk LAM-PTKes Indonesia menjadi sebuah badan hukum yang mandiri dan mendapat pengakuan dari Menteri Pendidikan Nasional. Setelah adanya kesepakatan pendirian LAM-PTKes Indonesia (dokumen terlampir) pada Desember 2011 dari 14 stakeholders 7 profesi kesehatan yaitu AIPKI, IDI, AFDOKGI, PDGI, AIPNI, PPNI, AIPKIND, IBI, AIPGI, PERSAGI, AIPTFI, IAI, AIPTKMI dan IAKMI. Kesepakatan ini menjadi dasar bahwa semua stakeholders telah menyetujui bahwa LAM-PTKes Indonesia yang akan berdiri dan berbadan hukum adalah satu lembaga akreditasi mandiri yang terdiri dari komisi-komisi tujuh profesi kesehatan yaitu komisi kedokteran, komisi kedokteran gigi, komisi keperawatan, komisi kebidanan, komisi gizi, komisi farmasi, dan komisi kesehatan masyarakat.

Namun kemudian, Dirjen DIkti memberikan arahan mengenai bentuk lembaga akreditasi mandiri yang akan dibentuk bahwa model LAM-PTKes Indonesia yang sebaiknya dikembangkan adalah adanya LAM dari tiap profesi (yang pada awalnya komisi profesi) yang dipayungi oleh LAM-PTKes Indonesia. Tujuan dikembangkannya model ini adalah agar tidak terjadi beban akreditasi Laporan Capaian Task Force LAM-PTKes Indonesia Februari 2012

Page 6

berlebihan pada LAM-PTKes Indonesia mengingat pada institusi pendidikan keperawatan dan kebidanan masih terdapat lebih dari 1000 institusi yang belum terakreditasi.

Selain itu, diharapkan bila lembaga akreditasi yang

terbentuk adalah LAM Profesi maka akan lebih manageable dan efektif terutama dari segi monitoring dan evaluasi pada masing-masing profesi.

Arahan ini kemudian mengubah pola kerja task force LAM-PTKes Indonesia. Setelah sosialisasi dilakukan kepada stakeholders bahwa Dirjen Dikti menginginkan bentuk lembaga akreditasi yang berbeda dari LAM-PTKes Indonesia, task force dan stakeholders kemudian menyusun rencana tindak lanjut untuk melakukan studi kelayakan terhadap kesiapan profesi untuk melakukan pendirian LAM sesuai dengan Draft Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang LAM Pasal 6. Studi kelayakan merupakan persyaratan pada Permendikbud tersebut berisi: a.

Latar belakang dan tujuan pendirian;

b.

Bentuk dan nama LAM;

c.

Prospek Akreditasi;

d.

Program Kerja;

e.

Tata kelola yang dapat mewujudkan prinsip nirlaba, akuntabilitas, transparansi, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, dan partisipasi atas tanggung jawab negara yang paling sedikit meliputi: 1) Susunan organisasi; 2) Sumber daya manusia serta pengembangannya; 3) Sumber dana untuk pembiayaan selama 5 (lima) tahun; 4) Sistem pengelolaan keuangan; 5) Sarana dan prasarana;

f.

Sistem penjaminan mutu yang akan diterapkan, paling sedikit meliputi: 1) kebijakan sistem penjaminan mutu; 2) manual sistem penjaminan mutu; 3) standar dalam sistem penjaminan mutu; dan


Page 7

4) dokumen yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu. Terhadap konsep LAM-PTKes Indonesia yang sempat berubah pada Januari 2012, technical assistance LAM telah melakukan penyesuaian terhadap orientasi strategis LAM-PTKes Indonesia. Namun perubahan hanya pada asumsi di orientasi strategis. Selain itu, technical assistance juga telah memberikan mengenai alternative strategis bagi lembaga akreditasi mandiri yang akan terbentuk.

Kemudian, pembahasan mengenai pengorganisasian sistem penjaminan mutu pendidikan tinggioleh LAM-LAM pendidikan tinggi per bidang kesehatan juga telah dibahas oleh Technical Assistance. Dalam hal ini, Dikti berperan sebagai steward bagi lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi bidang kesehatan yang akan terbentuk bila keputusan yang harus dilaksanakan adalah adanya lembaga akreditasi mandiri setiap bidang kesehatan. Setiap pembahasan yang diberikan terdapat pada laporan bulanan kedua Technical Assistance. Sebagai langkah awal implementasi, task force membuat template studi kelayakan untuk pendidikan tinggi kedokteran sehingga bisa dijadikan acuan oleh profesi lain dalam membuat studi kelayakan profesi. Namun dalam proses pembuatan studi kelayakannya, task force merasa perlu membuat suatu workshop mengenai sistem akreditasi dan strategi finansial kepada organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan yang dapat dijadikan acuan penyempurnaan studi kelayakan per profesi.

Pada pelaksanaan workshop mengenai sistem akreditasi, stakeholders profesi kemudian mengklarifikasi kembali mengenai bentuk lembaga akreditasi yang akan didirikan. Stakeholders mengemukakan pendapat dan keinginan bahwa yang mereka harapkan adalah adanya satu lembaga akreditasi mandiri saja yaitu LAM-PTKes Indonesia sesuai dengan kesepakatan pendirian LAM yang


Page 8

telah stakeholders tandatangani pada bulan Desember 2011. Kesepakatan ini belum dapat ditindaklanjuti karena keputusan mengenai bentuk LAM-PTKes Indonesia merupakan kewenangan Dirjen Dikti. Namun, task force melalui pengelola komponen 1 HPEQ Dikti akan menginformasikan mengenai kesepakatan ini kepada Dirjen Dikti.

Tabel 2. Konsensus terkait bentuk dan strategi pendanaan LAM pada Rapat Pertemuan Stakeholders dan Task Force LAM-PTKes Indonesia 15 Februari 2012 Organisasi Profesi / Asosiasi Institusi Pendidikan

Profesi

Perwakilan

Bentuk LAM

Strategi Pendanaan

Pendanaan mandiri dari organisasi profesi

IDI

Kedokteran

Prijo Sidipratomo

PDGI

Kedokteran Gigi

Zaura K. Anggraeni

IAKMI

Kesmas

Ridwan Thaha

PERSAGI

Gizi

Edith Sumedi

IBI

Bidan

Laurensia

AIPKIND

Bidan

Yumiarni Ilyas


AIPNI

Keperawatan

Elly Nurachmah


PPNI

Keperawatan

Harif Fadhillah

Subsidi dari pemerintah dan insentif melalui organisasi

satu lembaga akreditasi mandiri bidang kesehatan yang terintegrasi, yaitu LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes)


Pendanaan mandiri dari organisasi profesi Pendanaan mandiri dari organisasi profesi Pendanaan mandiri dari organisasi profesi Pendanaan mandiri dari organisasi profesi dan pemerintah bisa memberikan subsidi, tetapi tidak dapat melakukan intervensi

Page 9

profesi IAI

Farmasi

Nofendri

Subsidi dari pemerintah dan insentif melalui organisasi profesi

A.1 Dasar Pertimbangan Konsep Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 86 tentang akreditasi menetapkan bahwa Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan (ayat 1). Pada ayat (2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.

Pada Pasal 88 ditetapkan Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri. (2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya: a) berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba, b) memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan, dan c) mendapat izin Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya, PP 19 Tahun 2005 dalam Peraturan Peralihan pada pasal 94 ayat (b) ditetapkan bahwa Satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 7 (tujuh) tahun. Hal ini secara langsung menetapkan bahwa pada Bulan Mei 2012, program dan/ atau satuan pendidikan semua jenjang termasuk jenjang Laporan Capaian Task Force LAM-PTKes Indonesia Februari 2012

Page 10

pendidikan tinggi harus terakreditasi. Pada pendidikan tinggi kesehatan, banyaknya jumlah prodi (±1500 prodi) terutama dari beberapa profesi tertentu yaitu keperawatan dan kebidanan memberi beban akreditasi yang besar pada BAN-PT. Oleh karena itu, melalui proyek HPEQ Dikti menginisiasi dan memfasilitasi dibentuknya lembaga akreditasi mandiri untuk pendidikan tinggi kesehatan sebagai lembaga mandiri yang akan melakukan fungsi akreditasi bila telah mendapat pengakuan

dari

menteri.

Konsep Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes Indonesia) sebagai satu lembaga akreditasi mandiri yang pada awal pendirianya akan terdiri dari 7 komisi profesi kesehatan yaitu kedokteran, kedokteran gigi, keperawata, kebidanan, gizi, farmasi dan kesehatan masyarakat (dan akan berkembang sesuai dengan kesiapan profesi kesehatan yang lain) merupakan konsep yang dinilai dapat mengakomodir kebutuhan adanya sebuah lembaga akreditasi yang bersifat mandiri dan nirlaba dalam pendidikan kesehatan. Dalam konsep ini, seluruh profesi kesehatan akan tergabung dalam satu lembaga yaitu LAM-PTKes Indonesia. Dalam struktur organisasinya, divisi akreditasi LAM-PTKes Indonesia terdiri dari komisi-komisi profesi kesehatan terdapat komisi-komisi profesi dibawah divisi akreditasi yang akan menjadi pelaksana akreditasi dalam profesi masing-masing. Hal tersebut tergambar dalam organogram di bawah ini.


Page 11

Board of Trustees (Majelis Wali Amanah) Terdiri atas wakil dari : institusi pendidikan; organisasi profesi; pemerintah; masyarakat pengguna (4 pilar utama) Board of Executive (Badan Pelaksana)

Komisi Pengawas Komite Etik dan Banding (Ad Hoc)

Sekretariat Administrasi, IT, humas, keuangan

Divisi Akreditasi: Kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan, kesehatan masyarakat, gizi, farmasi Komisi 7 profesi (kedokteran,kedokteran gigi, perawat,bidan,gizi,kesmas, farmasi) Asesor

Divisi Pengembangan dan Monev Vokasi, Akademi, Profesi

Asesor

= Tenaga Fungsional dengan remunerasi sesuai kegiatan / tugas = Tenaga Struktural dengan remunerasi tetap setiap bulan

*komisi akan berkembang sesuai kesiapan profesi kesehatan lainnya Gambar 1. Organogram LAM-PTKes Indonesia

Effisiensi dan efektivitas pelaksanaan akreditasi dapat diwujudkan melalui konsep LAM-PTKes Indonesia diatas. Melalui satu lembaga mandiri, operasional dan koordinasi antar profesi kesehatan menjadi lebih efisien jika dibandingkan dengan sistem dimana setiap profesi membentuk lembaga akreditasi mandiri sendiri. Efisiensi dari segi biaya operasional juga dapat dioptimalkan dengan hanya memiliki satu sistem yang menaungi 7 profesi kesehatan. Kegiatan yang berdampak pada peningkatan kualitas lembaga juga bisa dilakukan sesuai dengan rencana pengembangan organisasi sehingga kredibilitas LAM-PTKes Indonesia sebagai lembaga akredirasi mandiri juga dapat terjaga dan ditingkatkan.


Page 12

Selain itu, konsep Interprofessional collaboration juga akan jauh lebih mudah terlaksana dalam operasional LAM-PTKes Indonesia karena meskipun proses akreditasi dilakukan secara independen pada setiap profesi melalui komisi akreditasi namun melalui koordinasi dalam satu LAM-PTKes Indonesia, interprofessional collaboration akan lebih mudah untuk diwujudkan dengan kerjasama setiap organ dan struktur dalam LAM-PTKes Indonesia. Sistem komisi akreditasi dianggap mampu mengakomodir kebutuhan profesi dalam akreditasi sehingga setiap keputusan yang dihasilkan merupakan hasil konstituen bersama. Setiap komisi pun bisa mendapatkan lesson learned dari setiap komisi profesi lainnya. Selain itu, tata nilai LAM-PTKes Indonesia yaitu amanah dan mandiri juga dapat diwujudkan melalui kerjasama ini.

Independensi dalam proses akreditasi pada konsep LAM-PTKes Indonesia menjamin kemandirian masing-masing profesi dalam proses akreditasi selama tidak bertentangan dengan standar operasional LAM-PTKes yang telah disepakati. Dalam hal ini, badan pelaksana memiliki peran dalam menjamin bahwa sistem akreditasi yang dijalani setiap komisi masih berpegang pada empat (4) prinsip dasar akreditasi LAM-PTKes Indonesia yaitu

Continuous

Quality

Improvement,

Quality

Cascade,

Conceptualization-Production-Usability, dan Trustworthy.

B. Pembahasan Financial Strategis Pada rapat stakeholders dan task force pada tanggal 31 Januari 2012, Technical Assistance (TA) LAM-PTKes Indonesia yaitu Bapak Soedarmono telah membahas mengenai manajemen keuangan (financial management) untuk LAM-PTKes Indonesia. Technical Assistance tersebut menjelaskan bahwa tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk membuat keputusan


Page 13

keuangan yang tranpasaran, akuntabel, dan professional dalam organisasi. Ruang lingkup manajemen keuangan meliputi: akuntansi, penghitungan biaya (costing), pendanaan (financing), penetapan tarif (pricing); dan penganggaran (budgeting). Pembahasan mengenai manajemen keuangan secara lengkap dan rinci terdapat dalam Laporan Bulanan kedua Technical Assistance LAM. Ruang lingkup manajemen keuangan yang disebut diatas tergambar dalam bagan berikut:

AKUNTANSI

1. COSTING

2. FINANCING MANAJEMEN

KEUANGAN

3. PRICING

4. BUDGETING

C. Pembahasan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Lembaga Akreditasi Mandiri Biro hukum kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan fasilitasi HPEQ Proyek telah melakukan rapat pertemuan untuk membahas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) tentang lembaga akreditasi mandiri. Oleh karena draft permendikbud ini tidak hanya memayungi lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi namun juga menaungi pendidikan kesehatan usia dini, nonformal dan informal (PAUDNI), pendidikan dasar dan pendidikan dan menengah, maka pada saat pertemuan pembahasan Permendikbud tentang LAM tersebut perwakilan yang diikutsertakan adalah biro hukum dan organisasi kementerian pendidikan dan kebudayaan, Laporan Capaian Task Force LAM-PTKes Indonesia Februari 2012

Page 14

perwakilan dari direktorat jenderal pendidikan PAUDNI, direktorat jenderal pendidikan dasar, direktorat jenderal pendidikan menengah, direktorat jenderal pendidikan tinggi, lembaga akreditasi sekolah/madrasah, lembaga akreditasi pendidikan non formal serta Balitbang kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Rencana tindak lanjut dari pembahasan Permendikbud tersebut adalah Permendikbud mengenai LAM akan bersifat general. Selain itu, perlu adanya task force antar unit (dengan Dikti lebagai leading sector) sehingga perlu diutus perwakilan dari tiap-tiap Dirjen per unit untuk di SK kan oleh Sekretaris Jenderal. Pembahasan Permendikbud ini juga dianggap perlu melibatkan Komisi x DPR RI. Naskah akademik Permendikbud LAM juga harus disusun sehingga untuk pertemuan pembahasan Permendikbud ini naskah akademik tersebut sidahbisa dibahas bersama forum. Diidentifikasi pula bahwa saat ini prioritas dalam LAM-PTKes Indonesia adalah perlu membahas hubungan dengan BAN-PT dan kemandirian dalam tugas serta fungsi. D. Perumusan kegiatan prioritas task force LAM sebagai bentuk exercisefungsi LAM

Pada saat ini, focus aktivitas yang dijalankan task force LAM adalah melakukan pembahasan kegiatan prioritas task force LAM sebagai exercise fungsi LAM yaitu: -

Finalisasi instrument akreditasi tiap bidang

-

Rekrutmen dan pelatihan asesor

-

Sosialisasi pengisian instrumen akrditasi yang telah diakreditasi.

Pertemuan untuk membahas fungsi LAM tersebut telah dilaksanakan. Pembahasan tersebut melibatkan BAN-PT sebagai lembaga akreditasi yang sudah memiliki kredibilitas dalam pendidikan tinggi. Salah satu pembahasan


Page 15

yang sudah dilakukan secara mendetail tentang fungsi LAM adalah mengenai kualifikasi asesor untuk akreditasi pada institusi pendidikan sarjana dan profesi. Kualifikasi asesor yang digunakan mengacu pada kualifkasi asesor BANPT. Berdasarkan diskusi bersama antara task force dan BAN-PT, maka kualifikasi tersebut telah teridentifikasi untuk asesor pendidikan tinggi kedokteran dan kedokteran gigi.

Oleh karena fokus akreditasi pada tahun ini adalah untuk kedokteran dan kedokteran gigi maka sebagai tindak lanjut dari pembahasan kualifikasi asesor ini adalah pembuatan draf surat rekrutmen calon asesor untuk institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi kepada AIPKI, AFDOKGI, ARSPI, ARSGMP, PDGI dan IDI sebagai stakeholders yang berkepentingan pada proses akreditasi institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi.

Tabel.Kualifikasi Asesor LAM-PTKes Indonesia Akademisi Jenjang Program Studi

Pengalaman Minimal

Kualifikasi

Praktisi Pengalaman Minimal

Diploma

5 Tahun

S2 atau S3

10 tahun

Sarjana

5 Tahun

S2, S3

10 tahun

Profesi

5 Tahun

S2, S3 dan/atau Spesialis


Kualifikasi

Jabatan Minimal

Perawat dan bidan: D-IV, S1, Ners CI atau preceptor

S2

Pakar (Apoteker,…)

Page 16

Sarjana Profesi (Dokter, Dokter Gigi, Ners, Bidan)

5 Tahun

S2 dan/atau Spesialis

10 tahun

S2 dan/atau Spesialis

Magister

5 Tahun

S3

10 tahun

S2

Spesialis

5 tahun

S3 atau Spesialis

10 Tahun

S3, Spesialis

Doktor

5 Tahun

S3 dan Guru Besar

10 tahun

S3

Dokter Pendidik Klinik CI atau Preceptor

Konsultan

E. Standar Operational Procedure (SOP) Dalam menjalankan oprasionalnya, LAM-PTKes Indonesia membutuhkan beberapa Standard Operational Procedure (SOP) untuk dijadikan pedoman agar kegiatan tetap dilakukan dalam mencapai tujuan serta misi yang dimiliki. Adapun beberapa SOP yang diperlukan adalah:

1.

Timeline Prosedur Akreditasi LAM-PTKes Indonesia Dalam melakukan akreditasi, LAM-PTKes Indonesia memiliki sebuah Standar Operational Procedure yang diwujudkan dalam bentuk timeline prosedur akreditasi. Timeline prosedur akreditasi disusun oleh Technical Assistance dan kemudian dibahas untuk disetujui dalam rapat task force.

2.

SOP Monitoring dan Evaluasi LAM-PTKes Indonesia

3.

SOP Regular Refreshing Course untuk Asesor LAM-PTKes Indonesia

4.

SOP Rekrutmen Asesor LAM-PTKes Indonesia

5.

SOP Pengamanan Data

6.

SOP Annual Meeting

7.

SOP Instrument Development

8.

SOP Rapat Pleno


Page 17

9.

SOP Pembinaan - Visitasi - Monitoring system

10. SOP Pengambilan keputusan akreditasi 11. SOP Conflict Resolution - sejak masuk komplain sampai penatalaksanaan oleh komisi banding dan pengambilan keputusan 12. SOP Adminitrasi 13. SOP Prosedur Peminjaman Barang

Pada Desember 2011, Task Force telah menyelesaikan pembuatan dan pembahasan 4 SOP yaitu SOP Timeline Prosedur Akreditasi LAM-PTKes Indonesia, SOP pembinaan LAM-PTKes Indonesia, SOP Regular Refreshing Course untuk Asesor LAM-PTKes Indonesia dan SOP Rekrutmen Asesor LAMPTKes Indonesia (terlampir). Pembahasan akan dilanjutkan pada agenda rapat pertemuan selanjutnya dengan tetap melibatkan Technical Assistant dan Narasumber Biro Hukum.

F. Aliansi Strategis Pembahasan mengenai aliansi strategis dan operasionalisasi akreditasi LAMPTKes Indonesia dengan pihak-pihak terkait dilakukan seiring dengan rapat task force berlangsung. - LAM-PTKes Indonesia – BAN-PT Koordinasi antara BAN-PT dan Task Force LAM-PTKes Indonesia tetap berlangsung hingga saat ini. Pada pertemuan untuk membahas fungsi LAMPTkes Indonesia yaitu terkait dengan kualifikasi asesor pendidikan tinggi, Task force LAM-PTKes Indonesia melibatkan BAN-PT dalam menentukan kualifikasi asesor tersebut. Kedepannya, BAN-PT akan tetap terlibat dengan adanya anggota task force yang merupakan perwakilan BAN-PT.


Page 18

3. Hal-Hal Yang Belum Tercapai Setelah proses persiapan yang dilakukan dalam pembentukkan LAM-PTKes Indonesia yang telah dijalani oleh Task Force LAM-PTKes Indonesia beberapa unsur telah terpenuhi. Namun, terdapat hal-hal yang masih perlu dibahas dan difinalkan oleh task force ini antara lain: 1. Fungsi dan Exercise Kegiatan LAM-PTKes Indonesia 2. Unit Cost Financial Plan 3. Strategi Pembinaan sebagai Perwujudan CQI 4. Standar Operational Procedure (SOP)

VII. Rencana Tindak Lanjut Setelah disepakatinya konsep LAM yaitu kembali kepada konsep LAM-PTKes Indonesia, agenda lanjutan yang akan dilaksanakan adalah melaksanakan kegiatan terkait instrumen akreditasi pendidikan keperawatan dan kebidanan serta mengadakan pertemuan task force untuk membahas hal-hal yang belum tercapai yaitu: 1. Fungsi dan Exercise Kegiatan LAM-PTKes Indonesia Dalam rangka implementasi kegiatan akreditasi oleh LAM-PTKes Indonesia, maka roadmap kegiatan LAM-PTKes Indonesia yang telah disusun oleh task force adalah sebagai berikut: Tabel 3. Roadmap Kegiatan LAM-PTKes Indonesia No 1 2

Profesi Dokter dan Dokter Gigi

3 4

Bidan dan Perawat

Tahapan Kegiatan

Target Pelaksanaan

Sosialisasi pengisian instrumen baru

Awal Maret 2012


Akhir Maret 2012

Pelaksanaan akreditasi

Akhir April 2012

Finalisasi instrumen akreditasi (internal profesi)

Awal Maret 2012


Page 19

5

Sanctioning instrumen akreditasi ke BAN PT

Awal April 2012

6

Uji coba instrumen akreditasi

Pertengahan April 2012

7

Evaluasi hasil uji coba instrumen

Akhir April 2012

8

Penyempurnaan instrumen akreditasi dan legalisasi instrumen

Awal Mei 2012

9

Sosialisasi pengisian instrumen baru

Pertengahan Mei 2012

10


Akhir Mei 2012

11

Pelaksanaan akreditasi

Pertengahan Juni 2012

Tabel 4. Perumusan Kegiatan Sosialisasi Pengisian Instrumen Akreditasi Baru

Sasaran Output

Pihak yang terlibat

Mekanisme

Dokter

Dokter Gigi

Perawat

Bidan

• 72 FK • 219 prodi spesialis

• 26 FKG • 35 prodi spesialis

• 319 prodi D3 keperawatan • 374 prodi S1 keperawatan + ners

• 578 prodi D3 kebidanan

-Institusi sasaran uji coba -Tim BAN PT -Taskforce LAM -CPCU Proyek HPEQ 1. Dikerjakan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan dan Organisasi Profesi dengan mengundang 2 wakil dari masing-masing institusi pendidikan (wakil Dekan 1 dan penanggung jawab akreditasi) dengan biaya dari masing-masing institusi. HPEQ hanya akan memfasilitasi narasumber dan biaya akomsi 2. Pelatihan pengisian intrumen akreditasi baru dilaksanakan dengan metode tatap muka dan telemedia


Page 20

Target Penyelesaian

Pertengahan Mei 2012 (diperlukan kesepakatan)

Awal Maret 2012

Tabel 5. Perumusan Kegiatan Rekrutmen Asesor Dokter Sasaran Output*)

Min. 20 asesor

Dokter Gigi

Perawat

Bidan

Min. 10 asesor

Min. 35 asesor

Min. 35 asesor

Pihak yang terlibat

1. Calon asesor : sesuai kriterian asesor 2. Tim BAN PT 3. Taskforce LAM

Mekanisme

1. Pengiriman surat rekrutmen asesor kepada institusi dengan mencantumkan kriteria (persyaratan umum, persyaratan khusus, persyaratan kualifikasi) 2. Tes psikologi dan pelatihan asesor 3. Pemilihan asesor

Target Penyelesaia n

Akhir Maret 2012

Akhir Mei 2012

Catatan : *) Target berdasarkan PAD proyek HPEQ Target asesor diharapkan dapat berdasarkan kebutuhan profesi dalam melaksanakan akreditasi

Tabel 6. Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Dokter Sasaran target *) Pihak yang terlibat

Min. 36 FK (50%)

Dokter Gigi

Perawat

Bidan

Min. 13 FK (50%)

Min. 111 institusi (16%)

Min. 35 institusi (6 %)

1. Institusi prioritas akreditasi 2. Asesor LAM dan BAN PT


Page 21

Mekanisme

Target Penyelesaian

-Pengiriman himbauan pengajuan akreditasi kepada institusi -Desk evaluation -Visitasi -Rapat evaluasi hasil visitasi dan penentuan status akreditasi ??

Pada profesi perawat dan bidan, instrumen akreditasi menjadi perangkat awal dalam mencapai implementasi proses akreditasi oleh LAM-PTKes Indonesia. Oleh karena itu, maka disusun road map untuk profesi perawat dan bidan yaitu:


Page 22

Tabel 7. Perumusan Kegiatan Profesi Perawat dan Bidan

Kegiatan

Profesi

Perumusan Perawat Kegiatan Finalisasi Instrumen Akreditasi (Internal Profesi)

Sasaran/output

Pihak yang terlibat

Draft final instrumen akreditasi Ners dan D3 keperawatan

-Tim AIPNI, PPNI, AIPDiKI -Tim BAN PT -Taskforce LAM (perawat)

Mekanisme

Target Penyelesaian

Rapat Konsolidasi Akhir Maret 2012 Tim Instrumen Akreditasi Profesi, dengan narasumber Tim BAN PT

Catatan Catatan : • Finalisasi instrumen akreditasi tiap bidang dapat difasilitasi oleh proyek HPEQ apabila telah

Bidan

Draft final instrumen akreditasi D3 kebidanan

-Tim AIPKIND dan IBI -Tim BAN PT -Taskforce LAM (bidan)

dibahas dan disepakati pada level AIP dan OP • Finalisasi instrumen termasuk (8 buku) • Pembahasan mengenai kesepakatan

mengenai instrumen akreditasi jenjang pendidikan yang akan disusun Kegiatan Sanctioning Instrumen Akreditasi ke BAN PT

Perawat

Bidan

Perawat Perumusan kegiatan uji coba instrumen akreditasi

Masukan/kesepakata n untuk draft final instrumen akreditasi Ners dan D3 keperawatan

-Tim AIPNI, PPNI, AIPDiKI -Tim BAN PT - Kemkes -Taskforce LAM -CPCU proyek HPEQ Masukan/kesepakata -Tim AIPKIND n untuk draft final dan IBI instrumen akreditasi -Tim BAN PT D3 kebidanan - Kemkes -Taskforce LAM -CPCU proyek HPEQ

Rapat pleno dengan Majelis BAN PT

Validasi instrumen akreditasi ners dan D3 keperawatan

-Rapat persiapan Akhir April 2012 -Pengiriman instrumen kepada institusi sasaran uji coba

-Institusi sasaran uji coba -Tim asesor uji coba (AIPNI,


Awal April 2012

• Pembahasan kriteria institusi sasaran uji coba

Page 24

Bidan

Validasi instrumen akreditasi D3 kebidanan

PPNI, AIPDiKI BAN PT, Kemkes) -Institusi sasaran uji coba -Tim asesor uji coba (AIPKIND, IBI, BAN PT, Kemkes)

-Desk evaluation -Visitasi -Rapat evaluasi hasil visitasi

(jumlah, kriteria, kepemilikan, bentuk institusi, akreditasi) • Pembahasan asesor yang terlibat dalam uji coba (BAN atau exercise asesor LAM?)

Perumusan Kegiatan Evaluasi Hasil Uji Coba Instrumen Akreditasi Baru

Perumusan

Perawat

Hasil uji coba instrumen akreditasi ners dan D3 keperawatan

Bidan

Hasil uji coba instrumen akreditasi D3 kebidanan

Perawat

Instrumen akreditasi

-Tim asesor uji coba (AIPNI, PPNI, AIPDiKI, BAN PT, Kemkes) -Taskforce LAM -Tim asesor uji coba (AIPKIND, IBI, BAN PT, Kemkes) -Taskforce LAM -Tim AIPNI,


Rapat konsolidasi tim asesor, taskforce LAM dan CPCU proyek HPEQ

Awal Mei 2012

Rapat Konsolidasi

Pertengahan Mei

Page 25

Kegiatan Penyempurnaan instrumen akreditasi dan legalisasi instrumen

Ners dan D3 keperawatan yang siap dilegalisasi

Bidan

Instrumen akreditasi D3 kebidanan yang siap dilegalisasi

AIPDiKI, PPNI -Tim BAN PT - Kemkes -Taskforce LAM (perawat) -Tim AIPKIND dan IBI -Tim BAN PT - Kemkes -Taskforce LAM (bidan)


Tim Instrumen 2012 Akreditasi Profesi, dengan narasumber Tim BAN PT

Page 26

2. Unit Cost Financial Plan 3. Strategi Pembinaan sebagai Perwujudan CQI 4. Standar Operational Procedure (SOP) Standar Operational Procedure (SOP) yang belum terpenuhi yaitu a. SOP Pengamanan Data b. SOP Annual Meeting c. SOP Instrument Development d. SOP Rapat Pleno e. SOP Monitoring dan Visitasi 1. Visitasi 2. Monitoring system f. SOP Pengambilan keputusan akreditasi g. SOP Conflict Resolution -

sejak masuk komplain sampai penatalaksanaan oleh komisi banding dan pengambilan keputusan

h. SOP Adminitrasi i. SOP Prosedur Peminjaman Barang

VIII. Rekomendasi 1.

Untuk menjalankan fungsi LAM-PTKes Indoensia sebagai lembaga akreditasi, sangat diperlukan aturan hukum tentang Lembaga Akreditasi Mandiri. Dengan demikian, Peraturan Menteri mengenai Lembaga Akreditasi Mandiri perlu segera diterbitkan

2.

Hubungan LAM-PT dengan BAN-PT harus dapat tertuang secara jelas dalam Permendikbud mengenai LAM.

3.

Pengembangan konsep LAM-PTKes Indonesia selanjutnya diharapkan melibatkan technical assistant untuk melakukan analisis kebijakan (Policy Analysis) agar setiap aspek dalam legalitasi dan policy yang dibutuhkan dapat dilihat dari sudut

pandang yang berbeda untuk kemudian disinkronkan menjadi sebuah policy yang dapat mendasari setiap unsur dalam LAM-PTKes Indonesia secara komprehensif.


Page 28

LAPORAN CAPAIAN TASK FORCE LEMBAGA AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA JAKARTA FEBRUARI 2012

Recommend Documents