Laporan Kegiatan Task Force LPUK 2011

Laporan Kegiatan Task Force LPUK 2011 Pendahuluan Task Force LPUK dibentuk oleh Surat Keputusan Direktur Proyek Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional No 1300.a/E3-HPEQ/SK/08.11 tentang Pengangkatan Task Force Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi, Proyek Health Professional Education Quality (HPEQ) tahun anggaran 2011, pada bulan Agustus 2011. Task force ini ditugaskan untuk menyiapkan pendirian Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi (LPUK) dari segala aspek meliputi aspek hukum, substansi dan manajemennya. Sampai Desember 201 telah diselesaikan aktivitas yang dirancang oleh tim task force sebagai langkah persiapan pendirian LPUK tersebut. Keanggotaan task force yang terlibat sampai Desember 2011 ini sebagaimana tercantum dalam SK tersebut berjumlah 13 orang yang mewakili profesi dokter, dokter gigi, ners/perawat dan bidan. Masa tugas Task Force ditentukan sampai tanggal 31 Desember 2011.

Susunan keanggotaan Task Force LPUK Sebagaimana disebutkan di SK tersebut diatas, secara lengkap susunan anggota Task Force LPUK adalah: Ketua Sekretaris Anggota

: Iwan Dwiprahasto (Kedokteran) : Yulherina (Kedokteran) : Moh. Ghozali (Kedokteran) : Tatong Harijanto (Kedokteran) : Gandes Retno Rahayu (Kedokteran) : I Made Kariasa (Ners/ keperawatan) : Pramita Iriana (Ners/ Keperawatan) : Mia Damiyanti (Kedokteran gigi) : Iwan Dewanto (Kedokteran gigi) : Mei syafriadi (Kedokteran gigi) : Yetty L Irawan (Kebidanan) : Ani Kusumastuti (Kebidanan) : Rahayu Endah Astuti (HPEQ) Keanggotaan diatas mengakomodasi profesi tenaga kesehatan yang telah melaksanakan uji kompetensi dengan semua variasi konsep dan pelaksanaannya. Variasi terjadi karena dasar hukum dilaksanakannya uji kompetensi dan kondisi pengandil masing-masing profesi ketika uji kompetensi dilaksanakan. Kebersamaan diatas terbangun atas kesadaran bersama untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan uji kompetensi agar dapat berjalan akuntabel dan berkualitas.

Informasi pelaksanaan Uji Kompetensi masing-masing profesi Langkah pertama yang dilakukan oleh Task Force LPUK adalah mengidentifikasi dan menginventarisasi informasi, dokumen dan berbagai keterangan terkait pelaksanaan uji kompetensi

yang telah dilaksanakan oleh keempat profesi. Pengumpulan informasi sangat penting untuk melakukan pemetaan kondisi saat ini, sehingga memudahkan penyusunan rencana koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan uji kompetensi yang efisien, akuntabel dan terstandarisasi.

Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) dilaksanakan sejak tahun 2007 untuk seluruh dokter lulusan baru fakultas kedokteran atau program studi pendidikan dokter. Dasar hukum pelaksanaan UKDi adalah UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mewajibkan setiap dokter di Indonesia wajib teregister di Konsil Kedokteran Indonesia dan untuk registrasi diperlukan sertifikat kompetensi yang dapat diperoleh setelah lulus uji kompetensi. Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) dilaksanakan oleh sebuah komite bersama yang dibentuk dengan mandat bersama Kolegium Dokter Indonesia (KDI)- Asosiasi Institusi Pendidikan Dokter Indonesia (AIPKI)- Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI). Komite Bersama Uji Kompetensi Dokter Indonesia (KBUKDI) bertugas merancang dan melaksanakan uji kompetensi dengan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. KBUKDI mengatur sejak pendaftaran calon peserta, melakukan verifikasi eligibilitas calon peserta, menyiapkan lokasi ujian, menyiapkan bahan ujian, melaksanakan ujian, melakukan standar settting, mengumumkan hasil ujian, memberikan umpan balik ke peserta dan institusi serta memberikan rekomendasi ke kolegium untuk penerbitan sertifikat kompetensi bagi peserta yang lulus UKDI. Pengelolaan ujian dilaksanakan tersentralisasi sepenuhnya di KBUKDI dan dalam pelaksanaannya dimungkin melakukan subsidi silang antara institusi yang memiliki peserta diatas batas minimum dengan institusi yang memiliki peserta dibawah nilai minimum. Lokasi ujian ditentukan oleh KBUKDI dengan pertimbangan fasilitas, distribusi peserta dan kemudahan akses semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ujian. UKDI dilaksanakan dalam bentuk ujian tulis dan saat ini sedang dikembangkan untuk melaksanakan ujian dalam bentuk CBT dan OSCE, sebagai upaya melengkapi cakupan uji kompetensi antara knowledge dan psikomotor/ ketrampilan. Ujian dilaksanakan 4x setahun, dan dilaksanakan pula try out sebanyak 4x, sehingga total pelaksanaan Ujian dan Try Out sebanyak 8x per tahun.

Uji kompetensi Dokter Gigi Indonesia (UKDGI) Dasar hukum pelaksanaan UKDGI sama dengan UKDI yaitu UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Perbedaan antara UKDI dan UKDGI terletak pada pengelolaan ujian meliputi konsep pengelolaan, pelaksanaan ujian, penentuan batas lulus dan pemberian umpan balik bagi peserta serta institusi. Pengelolaan UKDGI dilaksanakan langsung oleh Kolegium Dokter Gigi Indonesia (KDGI) yang berbagai peran dengan institusi pendidikan kedokteran gigi diseluruh Indonesia yaitu konsep dan persiapan bahan ujian dilaksanakan oleh KDGI, sedangkan pendaftaran peserta dan pelaksanaan UKDGI menjadi tanggungjawab institusi masing-masing.

Format UKDGI sama dengan UKDI yaitu ujian tulis yang sedang dikembangkan menjadi Computer Based Test (CBT) dan OSCE. Sampai tahun 2011, ujian tulis/ CBT dilaksanakan sebanyak 4x setahun. Penentuan batas lulus sejak UKDGI ke 16 juga telah menggunakan metode standard setting sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan UKDGI, karena penentuan batas lulus dilaksanakan dengan metode standard setting menggunakan judge (juri) yang merupakan representatif institusi pendidikan dokter gigi di Indonesia. Sampai saat ini belum memberikan umpan balik ke peserta dan institusi atas hasil ujikompetensi yang dilakukan.

Uji Kompetensi Ners/ Perawat Berbeda dengan dokter dan dokter gigi, pelaksanaan uji kompetensi ners dan bidan belum terlaksana secara menyeluruh. Pelaksanaan uji kompetensi bersifat lokal, parsial dan tidak terkoordinasi secara nasional. Pelaksana ujian adalah Komite Nasional Uji Kompetensi Perawat (KNUKP) yang bertugas menyiapkan konsep ujian, bahan ujian, melaksanakan ujian dan mengolah hasil ujian. Format ujian masih dalam bentuk ujian tulis dan belum ada bentuk kerjasama yang menggalang potensi institusi pendidikan, asosiasi profesi dan pengandil lainnya. Sehingga pelaksanaan uji kompetensi bersifat sangat lokal dan belum mengacu ke standar nasional yang sama. Belum ada mekanisme pemberian umpan balik ke peserta dan institusi

Uji Kompetensi Bidan Hampir sama dengan perawat, bidan juga telah melaksanakan uji kompetensi namun dengan format yang belum berlaku nasional. Pelaksana ujian adalah asosiasi profesi yaitu Ikatan Bidan Indonesia (IBI) tingkat wilayah/ cabang. Format ujian sangat beragam, ada daerah yang telah melaksanakan uji kompetensi berbentuk ujian tulis saja, ada yang OSCE saja dan ada pula yang kombinasi keduanya. Biaya ujian juga sangat beragam, karena inisiatif pelakanaan ujian adalah daerah masing-masing.

Rangkaian Kegiatan dan target Task Force LPUK Sejak ditunjuk menjadi anggota Task Force LPUK, kegiatan rutin yang diadakan adalah rapat untuk membahas tugas yang diberikan kepada task force. Telah disepakati target yang harus dicapai oleh LPUK yaitu membahas topik-topik: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Visi, Misi dan Tujuan LPUK Bentuk Organisasi LPUK Tugas Pokok dan Fungsi LPUK Transformasi/Pengembangan penyelenggaraan uji kompetensi di masing-masing profesi ke dalam LPUK Bentuk-bentuk Kegiatan LPUK Pengembangan di masing-masing profesi (sub komite) SDM LPUK dan pengembangannya Sarana dan prasarana LPUK Aspek Legal organisasi LPUK

Semua topik diatas dibicarakan dalam setiap pertemuan task force dan dibagi tanggungjawab kepada seluruh anggota untuk menyelesaikan bagian-bagian tertentu dari topik diatas untuk dilakukan penyelarasan diakhir kegiatan task force. Diantara 9 topik diatas, hal tersulit yang belum berhasil dituntaskan dengan sempurna adalah aspek legal LPUK. Kesulitan yang dihadapi adalah beragamnya kondisi di lingkungan maisng-masing profesi, keberadaan peraturan perundangan yang mendasari dilaksanakannya uji kompetensi untuk masing-masing profesi.

Bentuk dan struktur organisasi LPUK Sebelum terbentuk task force LPUK, nama lembaga ini awalnya dinamakan NACE HealthPro dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Struktur Organisasi (Usulan awal) DewanPenasihat

11

Direktur

Pengelolaan di Nasional

Sekretaris Eksekutif Divisi Pengelolaan Ujian

Divisi Pengelolaan Aset

Divisi Bank Soal

Divisi Pengelolaan TI

Divisi Litbang

Pengelolaan di Regional CBT Center

OSCE Center

Pusat Ujian

Struktur tersebut mengakomodasi keempat profesi, sehingga dimintakan wakil dari setiap profesi untuk mengisi struktur diatas. Telah dirancang wakil profesi dengan asumsi pelaksanaan uji kompetensi saat ini. Ketika itu yang ditunjuk mewakili maisng-masing profesi adalah:

Profesi/ Bidang

Item Bank

Asset

IT

RnD

Exam

Kedokteran

Sari Puspa Dewi

Iwan Dwi Prahasto

M. Ghozali

Gandes Retno Rahayu

Yulherina

Kedokteran Gigi

Indri Kurniasih

Kosterman

Iwan Dewanto

Gilang Yubliana

Mei Syafriadi

Bidan

Yulinda

Ani Kusumastuti

Diana Hartati

Gita Nirmala

Tati Rostati

Perawat

Tuti Herawati

Hartiah Haroen

Sunardi

Enie Novieastari

Herawani

Namun dalam pelaksanaannya struktur tersebut diatas belum difungsikan dalam bentuk operasional kegiatan sampai terbentuk task force LPUK sebagai alternatif percepatan terbentuknya LPUK . Pada pertemuan LPUK, telah terjadi perkembangan ide dan pertimbangan lain sehingga terbentuk usulan format organisasi LPUK kelak dengan struktur sebagai berikut:

ORGANOGRAM LPUK Advisory Board

Ketua

Sekretaris

Divisi Ujian

Divisi riset dan pengembangan

Keuangan

Divisi manajemen

Divisi Mutu

Divisi Aset

Profesi Dokter

Profesi dokter Gigi

Profesi Perawat

Profesi Bidan

Rancangan organogram LPUK diatas telah disesuaikan dengan pengalaman melaksanakan uji kompetensi di masing-masing profesi dan mengimplementasikan ide pembentukan LPUK sebagai lembaga pelaksana uji kompetensi. Berdasarkan gambaran skema susunan organisasi LPUK terlihat bahwa kemandirian profesi adalah hal yang utama. Mengingat uji kompetensi adalah alat untuk memastikan seseorang kompeten atau tidak, tentu alat ukur yang digunakan harus teruji, terpercaya dan mampu laksana. Karenanya divisi ujian harus memiliki representatif di divisi ujian mengingat standar kompetensi masing-masing profesi berbeda, sehingga tidak mungkin disatukan dengan standar yang sama. Berbeda dengan divisi lainnya, walaupun kontennya berbeda, namun pelaksanaannya sangat mungkin berbeda.

Visi, misi dan tujuan LPUK Telah didiskusikan dalam task force visi, misi dan tujuan LPUK sebagai acuan semua pihak dalam penyusunan konsep LPUK yang akan dilahirkan. Visi dan misi sangat penting untuk dijadikan landasan operasional karena tugas utama LPUK adalah mewujudkan visi dan misi tersebut.

Visi LPUK Menjadi lembaga independen yang melindungi masyarakat dari tenaga kesehatan yang tidak kompeten melalui pengembangan uji kompetensi tenaga profesional kesehatan yang diakui di tingkat nasional, regional, dan internasional, serta memiliki mekanisme penjaminan mutu yang terpercaya .

Misi LPUK 1. Melindungi masyarakat dari pelayanan kesehatan oleh tenaga profesional kesehatan yang tidak kompeten 2. Mengembangkan uji kompetensi yang akuntabel dan terpercaya bagi tenaga profesional kesehatan 3. Mengembangkan jejaring uji kompetensi yang meliputi Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Konsil Kedokteran Indonesia, institusi penyelenggara pendidikan tenaga profesional kesehatan, perhimpunan profesi kesehatan, lembaga penjaminan mutu pendidikan tenaga kesehatan dan insitusi lain yang relevan, dalam penyelenggaraan uji kompetensi 4. Meningkatkan daya saing global tenaga profesional kesehatan Indonesia melalui penyelenggaraan uji kompetensi berstandar internasional

Tugas pokok dan Fungsi LPUK Rancangan tugas pokok dan fungsi LPUK telah coba dirumuskan dan terdapat hasil sbb: 1. Mengembangkan uji kompetensi nasional bagi calon lulusan profesi kesehatan meliputi dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan serta tenaga kesehatan lain yang memerlukan, sesuai standar kompetensi nasional profesi. 2. Mengembangkan substansi uji kompetensi berbasis standar kompetensi yang telah ditetapkan secara nasional bersama jejaring uji kompetensi 3. Menyusun dan mengembangkan prosedur dan mekanisme uji kompetensi nasional tenaga profesional kesehatan yang terstandar 4. Bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan blue print uji kompetensi 5. Mengembangkan sistem pengelolaan uji kompetensi yang akuntable, terpercaya dan memenuhi standar penjaminan mutu 6. Mengembangkan sarana, prasarana dan sumber daya lain untuk menunjang penyelenggaraan uji kompetensi 7. Mengembangkan dan memperkuat sumber daya manusia yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan uji kompetensi 8. Menyusun standar akuntansi dan keuangan yang akuntabel 9. Mengembangkan berbagai metode uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi, mencakup keilmuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap profesional (professional behavior) 10. Mengembangkan sistem informasi manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan uji kompetensi nasional 11. Menyusun dan menetapkan standar sumber daya manusia, sarana, dan prasarana tempat pelaksanaan ujian kompetensi nasional 12. Melaksanakan uji kompetensi tenaga kesehatan dan atau mensupervisi pelaksanaan uji 13. Merancang dan menyelenggarakan program penjaminan mutu untuk menjamin keabsahan, kehandalan, kepraktisan, keamanan, dan keberkelanjutan penyelenggaraan uji kompetensi nasional 14. Melaksanakan penelitian untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan uji kompetensi yang bersinambung

Dasar filosofis pengembangan LPUK Salah satu prinsip dasar pelayanan kesehatan adalah berfokus pada pasien (patient centered). Oleh sebab itu setiap upaya perlu dilakukan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara bersinambung, melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta mengedepankan outcome dari pelayanan kesehatan. Ketika the Institute of Medicine di Amerika Serikat pada tahun 1999 mempublikasikan buku “to err is human”, seluruh dunia terperangah atas apa yang sebenarnya terjadi dalam sistem pelayanan kesehatan. Dalam buku tersebut dilaporkan bahwa setiap tahun terdapat 44.000 – 100.000 kematian pasien yang dirawat di Amerika Serikat akibat medical error dan medication error. Error yang melibatkan berbagai tenaga kesehatan ini menunjukkan betapa sistem yang ada belum mampu memberikan yang terbaik bagi pasien. Selanjutya muncullah paradigma patient safety yang mengisyaratkan bahwa sehebat apapun pelayanan diberikan, harus mampu menjamin keselamatan pasien.

Selama ini peran dan fungsi tenaga kesehatan belum terintegrasi dengan baik, prinsip-prinsip teamwork belum sepenuhnya diimplementasikan. Peran masing-masing tenaga kesehatan cenderung terfragmentasi. Akibatnya prinsip patient centeredness yang menjadi tujuan utama pelayanan kesehatan belum tercapai secara optimal. Melalui uji kompetensi bersama lintas profesi yaitu profesi dokter, dokter gigi, ners, dan bidan diharapkan terjadi interaksi yang baik antar profesi untuk secara bersama-sama mengembangkan instrumen terstandarisasi untuk menguji kompetensi tenaga kesehatan berdasarkan standar kompetensi yang dikembangkan di masing-masing profesi. Melalui interaksi ini selanjutnya dapat dikembangkan instrumen uji kompetensi yang lebih terintegrasi yang pada gilirannya dapat dijadikan masukan bagi institusi pendidikan tenaga kesehatan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum serta metode pembelajaran yang lebih baik. Jika hal ini dapat dikembangkan dan diterapkan secara komprehensif, maka prinsip kesetaraan antar profesi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dapat tercapai demi terwujudnya mutu pelayanan kesehatan yang optimal.

Pengembangan pelaksanaan uji kompetensi saat ini ke LPUK Sebagaimana telah diuraikan di atas, uji kompetensi telah berjalan dengan format masing-masing profesi dengan pola pengelolaan ujian yang berbeda-beda pula. Karena itu diperlukan suatu pendekatan yang baik agar perpindahan pengelolaan pelaksanaan uji kompetensi masing-masing profesi dapat berjalan dengan mulus dan memberikan hasil lebih baik dalam hal pengelolaan uji.

Pengembangan KBUKDI ke LPUK Uji kompetensi dokter Indonesia (UKDI) yang saat ini dikelola oleh KBUKDI akan dapat dialihkan ke LPUK pada saat prinsip pelaksanaan uji kompetensi diubah menjadi exit exam. Pada saat itu peran institusi pendidikan dan jajarannya akan lebih terasa karena uji kompetensi dikaitkan dengan proses pendidikan yaitu penentuan kelulusan melalui exit exam. Proses menuju kesepakatan menjadikan UKDI sebagai exit exam sudah lama dibahas dilingkungan kedokteran, namun diperlukan komitmen bersama para pengandil untuk mewujudkan hal tersebut. Peralihan pengelolaan akan tidak terasa dampaknya bila secara bersamaan perubahan konsep uji kompetensi juga mengalami perubahan sangat penting. Secara bertahap perubahan menuju exit exam telah dimulai dengan menyepakati bahwa sumpah dokter dilakukan oleh institusi hanya untuk lulusan yang telah lulus UKDI. Bila terwujud kelak, setiap dokter yang diluluskan oleh institusi pendidikan dokter akan mendapatkan 2 bentuk legalitas pengakuan yaitu ijazah dari institusi pendidikan dan sertifikat kompetensi dari kolegium bersangkutan.

Pengembangan KDGI ke LPUK Perubahan pengelolaan UKDGI yang telah berjalan saat ini ke LPUK belum diformulasikan secara komprehensif oleh KDGI, karenanya belum dapat dilaporkan mekanisme peralihan pengelolaan uji

kompetensi dokter gigi dari KDGI ke LPUK. Tim task force dari keanggotan kedokteran gigi masih memerlukan waktu untuk penyelarasan antara pelaksanaan saat ini dan LPUK dimasa mendatang.

Pengembangan KNUKP untuk ners/ perawat dan bidan ke LPUK Sambutan 2 profesi lain yaitu ners, perawat dan bidan ke LPUK sangat baik, karenanya diperlukan bantuan dan dorongan agar format pengelola uji kompetensi dapat dipertahankan agar akuntabilitas pelaksanaan ujian tetap terjaga. Hal paling penting untuk kedua profesi ini adalah sambutan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) agar uji kompetensi untuk ners, perawat dan bidan dapat diterapkan sebagai uji kompetensi sebelm diluluskan oleh institusi pendidikan masing-masing setelah mengikuti uji kompetensi. MTKI bermaksud menggunakan sumber daya di LPUK untuk menyiapkan bahan uji, pedoman pelaksanaan uji serta pengembangan metode ujian, dll

Bentuk-bentuk kegiatan LPUK Secara umum LPUK difokuskan pada 2 hal yaitu pengembangan metode uji kompetensi dan melaksanakan uji kompetensi secara langsung atau bekerjasama dengan unsur setempat. Sehingga kalau dikelompokkan, beban kegiatan yang akan menjadi tanggungjawab LPUK adalah kegiatankegiatan yang terkait dengan pengembangan metode ujian, dan kegiatan-kegiatan terkait pelaksanaan ujian termasuk try out uji kompetensi. Rincian bentuk-bentuk kegiatan LPUK dapat dilihat dilampiran 1.

Sumber Daya Manusia dan pengembangannya Kebutuhan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung LPUK dengan struktur organisasi dan tupoksi yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi jumlah dan kualifikasi SDM yang diperlukan sudah sangat jelas. Rincian kebutuhan SDM dan rencana pengembangannya dapat dilihat di lampiran 2.

Sarana dan prasarana LPUK Keberadaan sarana dan prasarana adalah mendukung terlaksananya uji kompetensi berupa kegiatan-kegiatan terkait pengembangan dan kegiatan terkait pelaksanaan ujian. Rincian kebutuhan sarana dan prasaran dimaksud dapat dilihat di lampiran 3.

Aspek Legal LPUK Sampai masa tugas tim task force berakhir, legalitas pembentukan LPUK belum rampung dilaksanakan mengingat banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Namun setelah menyelesaikan berbagai dikusi, rancangan aspek legal LPUK dapat diselesaikan dan dapat dilihat di lampiran 4.

Lampiran 1 STRUKTUR TERKAIT KEGIATAN

Kelembagaan ujian nasional Dewan Penasehat Ketua

Sekretaris

Pengelola Pusat Pengelola regional

Exam Manager

Item Bank Manager

IT Manager

CBT center

Asset Manager

OSCE center

Tempat Ujian Nasional

•

. Pelaksana ujian nasional profesi kesehatan

Peningkatan Kualitas Metode dan Pengelolaan Ujian Nasional

Pengembangan Penelitian

R&D Manager

Kegiatan Utama

2011

2012

2013

2014

Pembentukan lembaga independen pelaksanan ujian

preparation

Establishment

Evaluation

Sustainable

Implementation

Implementation

Implementation

Preparation Try out

Implementation

Implementation

Try-out Implementation

Implementation

Implementation

Preparation Try out

Implementation

Implementation

Establishment

Enhancement for Clinical Formative Test

Enhancement for Progress Test

Preparation

Establishment

Enhancement

Computer-based Testing (CBT) Paper-based, Preparation&Try out

Objective Structured Clinical Examination (OSCE)

National Item Bank Networking for Assessment (NIBNA)

Preparation Try-out

Preparation

Dokter Gigi Nursing/Midwifery

JABARAN KEGIATAN: 1. Aktivitas IBA LPUK / Nasional    

Call for item berjenjang (pengumuman untuk mengumpulkan item dr institusi) Item review (R1, R2, R3) Panel Expert Validasi sebelum ke Item Bank

2. Manajemen Ujian      

Workshop Pelatihan Pengawas Pusat, CBT coordinator, OSCE coordinator, IBA Registrasi peserta Verifikasi dan validasi peserta Penetapan peserta dan lokasi Penyiapan identitas peserta (Daftar hadir, Kartu Peserta)

3. Pengorganisasian Lokasi     

Pendataan Lokasi Ujian Verifikasi dan validasi kelengkapan lokasi ujian Penetapan Lokasi Pendataan Calon Pengawas Lokal Persiapan Lokasi

4. Pengorganisasian Ujian           

Pengiriman surat konfirmasi kesediaan lokasi ujian Inventarisasi calon pengawas pusat Pengaturan Perjalanan Pengawas Pusat Penyiapan anggaran biaya pelaksanaan ujian di masing2 lokasi (daftar hadir pengawas, chek list kwitansi) Briefing pengawas pusat Briefing pengawas lokal Briefing peserta (pembagian kartu identitas) Pemeriksaan terakhir lokasi ujian Sterilisasi lokasi ujian Pelaksanaan ujan Pengembalian bahan ujian ke sekretariat

5. Kegiatan Pra Ujian     

Pembentukan set soal Penentuan Komponen pelaksanan ujian (Pengawas pusat, CBT koordinator, IT, Pengawas lokal) Mengunjungi tempat ujian Administrasi (ticketing dan akomodasi) Administrasi (ticketing dan akomodasi)

6. Kegiatan Ujian     

Pendaftaran peserta Briefing peserta Brefing pengawas Penyiapan berkas ujian (daftar hadir peserta,pengawas, berita acara, lembar feedback, dll) Input soal ke CBT Center

7. Kegiatan Pasca    

    

Pengumpulan berkas ujian Rekapitulasi Berita Acara Ujian Analisis hasil ujian (soal, evaluasi) Standard Setting o Identifikasi judge o Undangan untuk judge o Penyiapan bahan untuk proses penjurian (item analysis,index difficulties, inform consent judge) o Proses penjurian o Penetapan hasil standard setting (penandatanganan berita acara) Pencetakkan hasil ujian Verifikasi pengumuman Distribusi hasil ujian ke peserta Laporan hasil ujian per Institusi Laporan hasil ujian ke MTKI/ KDI/ KDGI

8. Riset dan Pengembangan  

TBA (to be adviced by Bu Gandes RR) Pengaturan keikutsertaan di riset2 internasional



Pengelolaan seminar

9. Quality Assurance     

Penyiapan daftar tilik per kegiatan Analisis hasil daftar tilik Feedback tandarisasi proses Pengajuan sertifikasi internasional

10.Kesekretariatan          

Manajemen surat Pengarsipan surat dan dokumen Rekrutmen SDM Pengembangan SDM Penggajian SDM Profiling SDM Pengaturan kehumasan Penggalangan kerjasama dengan pihak-pihak terkait Pengelolaan website Complaint handling

11.Manajemen keuangan      

Penyusunan standarisasi keuangan dan akuntansi LPUK Penyusunan RKAL (rencana kerja dan anggaran lembaga) Pengaturan standarisasi biaya Pengelolaan keuangan LPUK Penyusunan laporan keuangan Audit keuangan oleh akuntan publik

12.Manajemen aset      

Identifikasi kebutuhan aset Inventarisasi aset Standarisasi procurement process Pelaksanaan tender pengadaan aset Pemeliharaan aset Pengelokaan aplikasi IT uji kompetensi

Project Impact 



As assessment drives learning, hence improvement quality of the health professional education can be achieved through improvement of institutional assessment system for enhancement of learning process. Indicator: increased passing score (50 to 65) and successful rate (60% to 84%). Continuing development in assessment through research grant, international benchmarking and collaboration, as well as scientific publication will be advantageous for sustainability of NACEHealthPro and international recognition.

Lampiran 2 Sumber Daya Manusia dan Pengembangannya Pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kesehatan di Indonesia memberikan dampak terhadap pengukuran kualitas lulusan tenaga kesehatan di Indonesia. Kelengkapan sarana dan prasarana uji kompetensi membutuhkan standar dan pedoman yang baik. Sumber daya manusia sebagai penggerak utama sistem pelaksanaan uji kompetensi perlu diuraikan secara rinci, pada tugas pokok, fungsi, jumlah dan kriteria persyaratan yang dipersyaratkan. Lembaga pengembangan uji kompetensi, memberikan uraian SDM sebagai pedoman dalam pelaksanaan ujian dan proses pengembangannya.

1. 2. 3. 4.

1. KOMPONEN SDM UJI KOMPETENSI Komponen Panitia Lokal terdiri dari : Ketua Pendaftaran dan Administrasi Computer Based Test (CBT) Center Objective Stuctured Clinical Examination (OSCE) Center 1.1. Ketua Ketua dijabat oleh unsur pimpinan institusi pendidikan yang bertanggung jawab di bidang akademik. 1.2. Pendaftaran dan Administrasi Dipimpin oleh seorang koordinator, dengan atau tanpa staf pembantu. Bertanggung jawab atas pendaftaran calon peserta Uji kompetensi termasuk didalamnya pembayaran biaya ujian. 1.3. Computer Based Test (CBT) Center Komponen CBT Center terdiri dari : 1. Koordinator merangkap Pengawas Lokal 2. Pengawas Lokal Tambahan bila peserta lebih dari 25 orang 3. Operator Teknologi Informasi 4. Tenaga Pendukung 1.4. Objective Stuctured Clinical Examination (OSCE) Center Komponen OSCE Center terdiri dari : 1. Koordinator 2. Penguji 3. Pengawas 4. Pengatur Waktu 5. Pasien Standar 6. Tenaga Pendukung

ORGANISASI PELAKSANAAN SDM Computer Based Test (CBT) 1

Deskripsi Kerja Pengawas Pusat 1.1 Bertindak sebagai perpanjangan tangan LPUK selama ujian 1.2 Melakukan pendistribusian Materi Ujian dan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan Materi tersebut sampai kembali lagi ke Divisi Ujian Tulis KB uji kompetensi. 1.3 Bertanggung jawab penuh terhadap keamanan materi soal, ketika melakukan upload data soal ujian pada 1 jam sebelum ujian dan memastikan tidak ada soal yang tertinggal setelah ujian selesai. 1.4 Membawa kartu peserta ujian dan menyaksikan penandatanganan kartu tersebut oleh peserta. 1.5 Melakukan pemeriksaan kesiapan lokasi ujian pada 4 (empat) hari sebelum ujian dilaksanakan dan pemeriksaan final pada satu hari sebelumnya, bersama-sama dengan Koordinator CBT, Operator TI Pusat dan Lokal. 1.6 Memberikan arahan dan memeriksa kesiapan pengawas lokal, operator TI lokal dan penanggung jawab lokasi dalam pelaksanaan ujian satu hari sebelum hari ujian. 1.7 Menentukan penomoran workstation yang akan ditempati oleh peserta ujian. 1.8 Bekerjasama dengan pengawas dan operator TI lokal dalam pengawasan pelaksanaan ujian. 1.9 Membuka materi ujian dengan disaksikan oleh penanggung jawab lokasi dan perwakilan dari 2 orang peserta. 1.10 Mengisi Mengisi
Berita
Acara
instalasi dan uninstall materi
ujian dengan saksi koordinator CBT
. 1.11 Menyerahkan materi ujian untuk diinstall ke dalam server workstation di lokasi ujian. 1.12 Memberikan penjelasan kepada peserta mengenai tata tertib dan peraturan pelaksanaan uji kompetensi, jumlah soal dan lamanya waktu ujian. Terutama bahwa setelah log in, click kanan pada mouse, dan tombol pada keyboard menjadi disable untuk meminimalkan kecurangan. 1.13 Memberikan arahan kepada peserta ujian untuk memulai aplikasi (login) dengan menginputkan username dan password yang telah ditetapkan bagi tiap peserta ujian dan memimpin peserta untuk memulai ujian secara bersama-sama. 1.14 Mempersilahkan peserta untuk memeriksa kecocokan nama lengkap dan nomor ujian yang tecantum pada kartu peserta ujian dengan yang ditampilkan pada layar monitor workstation peserta ujian. 1.15 Mempersilahkan peserta untuk berlatih menggunakan apliasi CBT sebanyak 2 soal sebelum dipersilahkan memulai ujian. 1.16 Mempersilahkan peserta untuk memulai ujian sesuai waktu yang ditentukan serta mengingatkan peserta terhadap waktu yang telah berjalan. 1.17 Memutuskan penggantian workstation yang mengalami gagal kerja (hanged) dengan workstation cadangan yang telah disiapkan. 1.18 Memutuskan penggantian metode ujian CBT dengan Paper Based Testing (konvensional) dengan buku soal yang telah disiapkan.

1.19 Mencatat waktu pergantian worsktation dan menambah waktu penyelesaian soal sesuai dengan waktu yang dihabiskan pada saat pergantian workstation. 1.20 Memasukkan materi ujian yang tidak terpakai ke dalam amplop yang telah disediakan. 1.21 Mengumumkan kepada peserta bahwa waktu ujian telah habis. 1.22 Memastikan tidak ada dokumen/ file softcopy yang tertinggal dalam workstation peserta yang berisi catatan soal CBT-uji kompetensi. 1.23 Mencatat hal-hal yang perlu dilaporkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian termasuk workstation yang gagal kerja, perilaku yang melanggar peraturan, maupun kejadian lain yang perlu dilaporkan. 1.24 Pengawas pusat bertanggung jawab untuk menjamin keamanan materi ujian yang dibawa sampai terkumpul kembali. 2

Deskripsi Kerja Operator TI Pusat 2.1 Bertindak sebagai asisten pengawas pusat dalam hal sistem teknologi informasi dalam pelaksanaan CBT-uji kompetensi di lokasi ujian. 2.2 Melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan operator TI lokal dalam hal: 2.2.1 Persiapan workstation dan komputer server beserta cadangannya, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 2.2.2 Persiapan dan instalasi aplikasi CBT-uji kompetensi pada workstation di lokasi ujian. 2.2.3 Persiapan dan pengamanan jaringan yang menghubungkan antar workstation yang dipakai pada CBT-uji kompetensi dari hubungan internet, spam dan virus komputer. 2.2.4 Pengamanan port pada workstation yang memungkinnya melakukan hubungan dengan peserta ujian dan jaringan intra-internet seperti Port USB, Port LAN dan lain-lain. 2.2.5 Pemeriksaan pasca CBT-uji kompetensi pada tiap folder di masing-masing workstation terhadap adanya kemungkinan peserta ujian melakukan pencatatan soal secara elektronik. 2.3 Menginstall aplikasi CBT-uji kompetensi ke dalam komputer server dari workstation di lokasi ujian. 2.4 Bekerjasama dengan pengawas dan operator TI lokal dalam pengawasan pelaksanaan ujian 2.5 Bekerjasama dengan operator TI lokal dalam melakukan troubleshooting pada pelaksanaan CBT-uji kompetensi.

3

Deskripsi Kerja Penanggung Jawab Lokasi (Koordinator CBT) 3.1 Bekerjasama dengan pengawas pusat dalam persiapan dan pelaksanaan ujian. 3.2 Bertanggung jawab terhadap kesiapan komputer workstation, server dan topologi jaringan serta sumber daya manusia sesuai dengan kriteria minimal pelaksanaan CBT yang ditetapkan KBuji kompetensi. 3.3 Bertanggung jawab dalam persiapan ruang ujian termasuk menempelkan kartu peserta ujian di tiap meja ujian untuk kemudahan pembagian soal serta mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan ruang ujian.

3.4

3.5

3.6 3.7 3.8

Bertanggung jawab terhadap keamanan akses laboratorium komputer yang menjadi tempat pelaksanaan CBT-uji kompetensi pada waktu antara setelah persiapan sampai dengan dimulainya proses ujian. Bertanggung jawab terhadap kesiapan dan berfungsinya prasarana listrik, termasuk pembangkit listrik alternatif (UPS/Genset), sesuai dengan kriteria/syarat minimal yang ditetapkan KB uji kompetensi. Menerima Materi soal dan kelengkapan ujian dari pengawas pusat. Menyerahkan kembali Materi soal dan kelengkapan ujian kepada pengawas pusat dalam keadaan tersegel. Menjamin kelancaran pelaksanaan teknis ujian.


4

Deskripsi Kerja Pengawas Lokal 4.1 Bekerjasama dengan pengawas pusat dalam persiapan dan pelaksanaan ujian. 4.2 Berkoordinasi dengan koordinator CBT dan operator TI lokal dan pusat, serta tenaga kependidikan untuk
melakukan
persiapan
ujian
minimal
1
hari
sebelum
 pelaksanaan
 ujian.
 4.3 Memeriksa bungkusan materi ujian yang diterima dari pengawas pusat. 4.4 Membantu pembukaan bungkusan materi ujian. 4.5 Menentukan urutan workstation untuk masing-masing peserta berdasarkan ketentuan dari Pengawas Pusat. 4.6 Mengedarkan daftar hadir (presensi) peserta ujian sambil memeriksa kecocokan kartu identitas peserta (KTP, SIM, Pasport, Tanda Pengenal lain yang mengandung foto) dengan Kartu Peserta Ujian. 4.7 Mengawasi peserta ujian yang menjadi tanggung jawabnya serta mengingatkan peserta untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan. 4.8 Pada pergantian workstation cadangan, dengan berkoordinasi dengan pengwas pusat, mencatat waktu pergantian worsktation tersebut dan menambah waktu penyelesaian soal sesuai dengan waktu yang dihabiskan pada saat pergantian workstation. 4.9 Melaporkan kepada pengawas pusat bila ditemukan perilaku peserta yang melanggar peraturan. 4.10 Mendampingi peserta yang ingin keluar ruangan ujian dengan alasan yang dapat diterima selama ujian berlangsung. 4.11 Setelah selesai ujian, memeriksa tiap folder pada masing-masing workstation terhadap adanya upaya pencatatan soal secara elektronik.

5

Deskripsi Kerja Operator TI Lokal 5.1 Bekerjasama dengan operator TI pusat dalam mempersiapkan workstation, komputer server, aplikasi dan topologi jaringan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh KB uji kompetensi. 5.2 Mempersiapkan daftar inventarisasi dan spesifikasi workstation, topologi jaringan, dan komputer server yang akan digunakan dalam pelaksanaan CBT-uji kompetensi. 5.3 Mempersiapkan workstation beserta cadangannya, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 5.4 Mempersiapkan dan membantu operator TI pusat untuk menginstall instalasi aplikasi CBTuji kompetensi pada server workstation di lokasi ujian.

5.5 5.6

5.7 5.8 5.9

Mengganti workstation yang mengalami gagal kerja (hanged) dengan workstation cadangan yang telah disiapkan. Mempersiapkan dan mengamankan topologi jaringan yang menghubungkan antar workstation yang dipakai pada CBT-uji kompetensi dari hubungan internet, spam dan virus komputer. Mengamankan port pada workstation yang memungkinnya melakukan hubungan dengan peserta ujian dan jaringan intra-internet seperti Port USB, Port LAN dan lain-lain. Mengamankan ruang ujian, dengan mengunci akses masuk ke dalam laboratorium komputer, pada waktu antara persiapan sampai dengan dimulainya proses ujian. Pemeriksaan pasca CBT-uji kompetensi pada tiap folder di masing-masing workstation terhadap adanya kemungkinan peserta ujian melakukan pencatatan soal secara elektronik.

6

Syarat Pengawas Lokal 6.1 Staf pendidik atau dosen yang mendapat tugas dari institusi asal. 6.2 Bertanggung jawab, matang, dapat bekerjasama dalam tim, serta dapat dipercaya untuk pelaksanaan ujian. 6.3 Tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon peserta ujian di tempat dia bertugas. 6.4 Wajib menghadiri briefing penjelasan dan arahan dari pengawas pusat pada satu hari sebelum ujian 6.5 Memahami dasar-dasar penggunaan komputer, khususnya berselancar ke intra-internet.

7

Syarat Operator TI Lokal 7.1 Staf pendidik atau kepedidikan yang mendapat tugas dari institusi lokasi ujian. 7.2 Bertanggung jawab, matang, dapat bekerjasama dalam tim, serta dapat dipercaya untuk pelaksanaan ujian. 7.3 Memahami dan menguasai daftar inventarisasi dan spesifikasi workstation, komputer server, dan topologi jaringan intra-internet yang akan digunakan pada pelaksanaan CBTuji kompetensi. 7.4 Memahami dan menguasai pemrograman dan aplikasi komputer, khususnya dalam aspek topologi jaringan. 7.5 Tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon peserta ujian di tempat dia bertugas. 7.6 Wajib menghadiri penjelasan dan arahan dari pengawas pusat pada satu hari sebelum ujian.

8

Rasio Pengawas – Peserta Ujian 8.1 Setiap ruangan diawasi oleh satu pengawas pusat, atau rasio peserta : pengawas pusat adalah 150 : 1 (setiap 100 peserta harus terdapat sekurang-kurangnya 1 orang pengawas pusat). 8.2 Rasio peserta : pengawas adalah 25 : 1 (setiap 25 peserta harus terdapat sekurangkurangnya 1 orang pengawas). Setiap pengawas lokal mengawasi 20 – 25 orang peserta yang telah ditentukan selama pelaksanaan ujian. 8.3 Seorang staf penunjang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan ujian bila lebih dari satu ruangan yang digunakan. Satu staf penunjang ditugaskan untuk setiap 2 ruang ujian.

8.4

Setiap ruangan diawasi oleh satu operator TI lokal, atau rasio workstation : operator TI lokal adalah 50 : 1 (Setiap 50 workstation harus terdapat sekurang-kurangnya 1 orang operator TI lokal).

ORGANISASI PELAKSANAAN Objective Stuctured Clinical Examination (OSCE) 1.

Organisasi Organisasi Penyelenggaran OSCE Nasional terdiri dari : 1. Koordinator Pelaksana 2. Sekretaris 3. Bendahara 4. Penanggung Jawab Pelaksana Harian 5. Penanggung Jawab Penguji 6. Penanggung Jawab Kandidat 7. Penanggung Jawab Pasien Simulasi 8. Penanggung Jawab Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi  Untuk penguji 9. Staf Pendukung (tim sekretariat, cleaning service)

2.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Tugas Koordinator a. Koordinasi dan tanggungung jawab pelaksanaan ujian OSCE nasional di wilayah/ institusi tempat berlangsungnya ujian b. Mempersiapkan pelaksanaan ujian OSCE sesuai dengan borang yang sudah disiapkan c. Mengawasi pelaksanaan ujian OSCE di institusi penyelenggara ujian OSCE Nasional d. Mengevaluasi pelaksanaan ujian OSCE di institusi penyelenggara ujian OSCE Nasional e. Melaporkan pelaksanaan ujian OSCE Nasional ? f. Mengatasi trouble shooting yang terjadi  Penguji tidak datang, perlu adanya penguji cadangan  Apabila satu institusi tidak sanggup melaksanakan OSCE? - Mendatangkan penguji dari pusat - Melatih penguji di institusi tersebut untuk mendapatkan penguji yang terstandar - Memindahkan kandidat ke institusi lain, perlu dipikirkan masalah pembiayaan agar tidak memberatkan sisi mahasiswa Tugas Sekretaris a. Administrasi penyelenggaraan ujian OSCE Nasional  Surat keluar –masuk  Inventarisasi pelaksanaan ujian OSCE Nasional  Menyiapkan laporan pelaksanaan ujian OSCE Nasional b. Timer c. Pengaturan staf pendukung (cleaning service, dll) Tugas Keuangan a. Menyusun rencana anggaran penyelenggaraan ujian OSCE Nasional b. Mengkelola uang masuk dan keluar dalam penyelenggaraan ujian OSCE Nasional c. Membuat laporan keuangan penyelenggaraan ujian OSCE Nasional Honor SP  dikonsultasikan dengan komite etik

Tugas Penanggung Jawab Pelaksana Harian a. Checklist kesiapan kelengkapan sarana dan prasarana ruang ujian b. Absensi dan koordinasi asisten yang bertugas o Asisten pada ruangan ( procedural skill) o Asisten untuk alur peserta ujian c. Hasil checklist dikoordinasikan dengan penanggung jawab bidang terkait. Tugas Penanggung Jawab Penguji a. Checklist kehadiran penguji dan penguji cadangan b. Melaksanakan pertemuan untuk menyamakan persepsi . c. Pengaturan penempatan penguji pada masing masing station. Tugas Penanggung Jawab Pasien Simulasi a. Checklist kehadiran SP dan SP cadangan b. Melaksanakan pertemuan untuk mengingatkan scenario masing-masing SP c. Pengaturan penempatan SP pada masing masing station Tugas Penanggung Jawab Kandidat a. Pengaturan kandidat diruang karantina (isolasi) b. Checklist kehadiran kandidat c. Menyampaikan kembali tata-tertib pelaksanaan ujian d. Berkoordinasi dengan Koordinator , bila ditemukan pelanggaran tata-tertib e. Pengaturan alur perpindahan kandidat dari station kestation berikutnya. f. Pengaturan kandidat yang telah menyelesaikan ujian g. Menjaga keamanan barang –barang milik kandidat h. Dalam menjalankan tugasnya, penanggung jawab kandidat dibantu oleh beberapa orang staf. Tugas Penanggung Jawab Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi a. Pengaturan akomodasi ,transportasi dan konsumsi dari :  Penguji OSCE Nasional  SP  Panitia

SUMBER DAYA MANUSIA OSCE 1.

Penyelenggara Uji Kompetensi dengan OSCE.

•

Syarat khusus ketersediaan SDM dalam penyelenggara OSCE : –

–

Menyediakan pasien standar (PS) sesuai standar yang ditetapkan oleh pengembang soal minimal 16 pasien simulasi, yang dapat digunakan bersama-sama dalam satu wilayah/regional Memiliki penguji yang bersertifikat nasional minimal 26 orang, yang dapat digunakan bersama dalam satu wilayah/ regional

–

• • • • •

2. • • • • • • • • • •

3. • • • • • • • • •

Jika tidak memiliki jumlah penguji yang ditetapkan, maka harus menggunakan penguji bersertifikat nasional dan bertanggungjawab atas konsekuensi tersebut (akomodasi, dan keperluan ujian lainnya) – Institusi penyelenggara harus mempersiapkan ujian untuk minimal 24 orang peserta ujian – Jika jumlah tersebut tidak tercapai, ujian tetap dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta minimal 12 orang dengan pembebanan biaya tetap 24 orang Syarat sebagai penyelenggara dinilai oleh panitia nasional melalui kegiatan visitasi berdasarkan permohonan institusi Institusi pendidikan kedokteran yang belum mampu menyelenggarakan OSCE sesuai syarat yang telah ditentukan, harus bekerjasama dengan institusi lain. Penilaian terhadap institusi penyelenggara ujian akan dilaksanakan oleh panitia nasional, terutama untuk syarat-syarat umum. Pendanaan untuk penyelenggara diatur secara proporsional dengan panitia nasional Disarankan ada penggunaan bersama fasilitas untuk penyelenggaraan ujian OSCE bersama kedokteran gigi atau keperawatan atau kebidanan. Persyaratan Pasien Standar Sudah mengikuti pelatihan pasien standar dan mendapatkan sertifikat sebagai pasien standar / dinyatakan layak oleh pelatih nasional pasien simulasi Identitas (jenis kelamin, kelompok usia) sesuai dengan skenario Usia Minimal 18 tahun Tidak buta huruf Jenis Kelamin dan kondisi fisik sesuai Skenario Dapat Memahami dan menandatangani Kontrak (identitas, waktu, izin dari tempat kerja, kondisi kesehatan, etika PS) Dapat Berkomunikasi Dua Arah Tidak ada paksaan Dapat bermain peran sesuai dengan skenario Tidak berasal dari profesi kesehatan (dokter, residen, bidan, perawat, mahasiswa kedokteran) Penggunaan PS Kontrak dibuat antara institusi pendidikan kedokteran penyelenggara pelatihan dengan PS dalam jangka waktu 2 tahun Institusi penyelenggara pelatihan adalah institusi pendidikan kedokteran atau kumpulan institusi pendidikan kedokteran Honorarium PS sesuai ketetapan Panitia Nasional Akomodasi ditanggung panitia penyelenggara Penyediaan PS menjadi tanggung jawab institusi penyelenggara ujian OSCE Setiap Institusi harus menyediakan 15 PS setiap pelaksanaan 1 PS dalam setiap pelaksanaan ujian OSCE maksimal memerankan 3 peran Dalam satu hari, 1 PS hanya terlibat dalam 1 putaran ujian (seri) Pendanaan ditanggung oleh panitia nasional

4. • • • • 5. • • •

• • •

6. • • • • • •

7. •

• • • • • 8.

Rekrutmen Calon PS Calon PS dipilih oleh institusi penyelenggara pelatihan PS Rekrutmen calon PS diumumkan secara terbuka Rekrutmen awal dipertimbangkan dari PS yang selama ini digunakan dari institusi pendidikan dokter dalam pembelajaran keterampilan klinik (skills lab) dan ujian OSCE Perlu diketahui riwayat penyakit yang pernah diderita calon PS Pelatihan PS Pelatihan PS dilakukan institusi penyelenggara pelatihan Pelaksanaan pelatihan setelah soal OSCE nasional tersusun Syarat Pelatih PS: – memiliki sertifikat Pelatih PS – ditetapkan oleh panitia nasional Pendanaan pelatihan PS ditanggung oleh panitia nasional Pelatihan PS dilakukan oleh Tim Pelatih PS, paling lambat 2 bulan sebelum pelaksanaan ujian OSCE nasional Pada pelatihan PS diperlukan: – Skenario kasus dari soal OSCE – Rekaman audiovisual kasus nyata (diperlukan informed consent) – Telaah oleh dokter ahli sesuai dengan kasus pada skenario Training of Trainer (TOT) PS TOT dilakukan oleh institusi penyelenggara pelatihan Pelatih pada TOT adalah Pelatih yang telah memiliki sertifikat pelatih PS nasional Peserta TOT adalah staf pengajar institusi pendidikan dokter TOT dilakukan untuk memenuhi kebutuhan minimal 5 orang pelatih PS di setiap institusi pendidikan dokter Peserta TOT akan mendapatkan sertifikat dari Panitia Nasional Pendanaan TOT dibebankan kepada Panitia Nasional

Pengelolaan PS Setelah mengikuti pelatihan PS, disarankan Institusi Pendidikan Kedokteran menggunakan PS untuk pembelajaran keterampilan klinik (Skills Lab) dan Ujian OSCE, yang bertujuan untuk: – Meningkatkan hubungan PS dengan institusi pendidikan dokter – Meningkatkan kemampuan PS dalam berbagai kasus Disarankan dibentuk organisasi PS di tingkat nasional dan wilayah Dibentuk Bank PS oleh panitia nasional PS dapat digunakan di institusi pendidikan kesehatan lain (keperawatan, kebidanan, kedokteran gigi) Kontrak PS minimal 2 tahun Kisaran honorarium PS adalah 20 – 30 ribu rupiah per jam Tata Tertib PS

• • • • • • • 9.

Datang tepat waktu Tidak meninggalkan tempat saat ujian Tidak boleh menggunakan alat komunikasi apapun saat ujian Menjalankan tugas sebagaimana instruksi untuk PS Mengikuti persiapan penyelenggaraan OSCE Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ujian di stasiun tempat PS bertugas Memberikan umpan balik pada lembar yang telah dipersiapkan oleh panitia nasional

Evaluasi PS • Dilakukan oleh tim supervisor pada setiap pelaksanaan ujian OSCE berdasarkan laporan penguji • Dinilai berdasarkan: – Daftar tilik PS – Kode etik PS – Tata tertib PS • Tindak lanjut hasil evaluasi: – Tetap PS – Pelatihan lagi – Tidak digunakan lagi

10. • •

•

• • • •

Supervisor Diperlukan sekitar 140 supervisor (setiap institusi harus memiliki antara 1-3 supervisor) Syarat: – Penguji dan Pelatih PS nasional yang ditetapkan panitia nasional – Mengikuti workshop nasional penguji OSCE dan pelatih PS – Minimal 2 kali periode menjadi penguji atau pelatih PS nasional – Satu tim supervisor terdiri dari minimal 2 orang supervisor dan ditetapkan berdasarkan rasio peserta ujian yaitu 1: 48 peserta serta ditetapkan oleh panitia nasional – Tidak bertugas di institusinya sendiri Tugas: – Memeriksa kesiapan pelaksanaan ujian OSCE dengan menggunakan borang yang dibuat oleh pembuat soal – Mengawasi pelaksanaan ujian OSCE di institusi penyelenggara ujian OSCE – Mengevaluasi penguji – Membuat laporan (mengisi borang) pelaksanaan ujian OSCE – Memberikan rekomendasi tentang penyelenggaraan ujian OSCE dan penguji OSCE kepada panitia nasional Laporan disampaikan maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan ujian OSCE Akomodasi dan transportasi, difasilitasi oleh institusi penyelenggara Ujian atas biaya dari panitia nasional Aspek legal: Membawa surat tugas dari panitia nasional Check list/ borang yang harus disiapkan: – Evaluasi pelaksanaan penyelenggara (sarana, fasilitas, pasien simulasi, staf pendukung)

– – – 11. • • • • • •

Evaluasi penguji Lembar feedback Lembar rekomendasi

Kode Etik PS Tidak membocorkan soal Tidak membantu atau merugikan kandidat Disiplin dan bertanggung jawab Melatih diri sesuai dengan peran yang sudah ditentukan Komitmen untuk menjadi PS Bersedia memberi dan menerima umpan balik

SUB TAMBAHAN SDM PELAKSANAAN OSCE KEDOKTERAN GIGI 1.

Koordinator Pusat Penyelenggara OSCE 1.2. Persyaratan Koordinator a. Staf pendidik yang ditunjuk oleh institusinya sebagai penanggung jawab OSCE center di institusi b. Pernah menjadi penguji OSCE sesuai standar OSCE nasional c. Memiliki komitmen untuk menyelenggarakan OSCE d. Memahami standar penyelenggaraan OSCE nasional e. Bisa melakukan koordinasi dengan koordinasi OSCE dari institusi lain serta panitia 1.3. Tugas Koordinator: a. Mengkoordinasikan dan bertanggungung jawab terhadap pelaksanaan OSCE di institusi tempat berlangsungnya ujian b. Mempersiapkan pelaksanaan OSCE sesuai dengan standar yang sudah disiapkan c. Mengawasi pelaksanaan OSCE di institusi penyelenggara d. Mengevaluasi pelaksanaan OSCE di institusi penyelenggara e. Melaporkan pelaksanaan OSCE dalam bentuk berita acara ujian f. Bekerja sama dengan pengawas pusat mengatasi permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan ujian g. Mengembalikan semua berkas ujian yang diterima kepada pengawas pusat h. Satu bulan sebelum penyelenggaraan ujian Koordinator OSCE sudah mengetahui jadwal pelaksanaan serta station yang akan diujikan untuk mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. i. Bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan station yang diujikan di OSCE Center-nya 1.4. Hak Koordinator a. Mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku b. Mendapatkan informasi umpan balik pusat ujian yang dikelolanya c. Mendapatkan sertifikat Koordinator OSCE 2. Pengawas Pusat 2.1. Persyaratan

a. b. c. d.

Mendapat surat tugas LPUK Sudah menjadi penguji dan pelatih OSCE Nasional/Regional Telah mengikuti pelatihan pengawas pusat Tidak mengawas pada institusi asal

2.2. Tugas

a. Membawa berkas ujian ke OSCE Center dan menyerahkannya kepada Koordinator OSCE b. Mengawasi penyelenggaraan OSCE di OSCE center sesuai tugas yang diberikan c. Bekerja sama dengan Koordinator OSCE Center untuk memastikan bahwa OSCE berjalan dengan lancar dan adil d. Jika terjadi permasalahan, pengawas pusat mengambil keputusan demi kelancaran penyelenggaraan dan melaporkannya pada berita acara ujian e. Melakukan evaluasi terhadap OSCE Center, penguji, koordinator OSCE Center dengan mengisi formulir umpan balik f. Pengaturan jadwal keberangkatan dan kepulangan pengawas pusat dilakukan oleh LPUK g. Membawa berkas ujian pasca OSCE kembali ke LPUK untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku. 2.3. Pengawas pusat berhak

a. Mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku b. Mendapatkan lumpsum, transportasi dan akomodasi sesuai ketentuan yang berlaku c. Mendapatkan sertifikat Pengawas Pusat OSCE

3. Penguji 3.1. Persyaratan Penguji a. Dokter/dokter gigi dengan pendidikan terakhir minimal S2 dan/atau dr spesialis b. Sudah berpengalaman menjadi instruktur keterampilan klinik (pre klinik atau klinik) minimal 1 tahun dan penguji OSCE di institusinya minimal 3 kali periode masa ujian c. Telah mengikuti pelatihan yang terstandar sebagai penguji OSCE sesuai SOP HPEQ yang dibuktikan dengan sertifikat d. Mematuhi tata tertib dan kode etik penguji OSCE e. Syarat pengalaman (dibuktikan dengan surat tugas dari institusi masing-masing):

• •

Instruktur skills lab di institusi masing-masing minimal 1 tahun Penguji OSCE minimal 3x periode masa ujian di institusi masing-masing

3.2. Kontrak Perlu ada kontrak atau komitmen kontrak Penguji dengan Panitia OSCE Nasional, yang berisi:  Hak Penguji  Kewajiban Penguji  Tata tertib

3.3. Tata Tertib Penguji a. Datang tepat waktu b. Tidak meninggalkan tempat saat ujian berlangsung c. Tidak boleh menggunakan alat komunikasi apapun saat ujian d. Menjalankan tugas sebagaimana instruksi untuk penguji e. Mengikuti persiapan bersama panitia nasional f. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ujian di station tempat penguji bertugas g. Memberikan feedback pada lembar yang telah dipersiapkan oleh panitia h. Harus hadir pada briefing penguji yang dilakukan stau hari sebelum putaran pertama ujian dilaksanakan i. Harus hadir 1 jam sebelum ujian dimulai untuk standarisasi penguji dan PS 3.4. Kode Etik Penguji a. Komitmen dan disiplin yang tinggi b. Tidak membocorkan soal c. Tidak membantu atau merugikan kandidat d. Bersifat obyektif dan bertanggung jawabb e. Menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai berikut: – Kejujuran – Loyalitas – Kebajikan – Kehormatan – Kebenaran – Respek – Keramahan – Integritas – Keadilan – Kerjasama 3.5. Kewajiban Penguji 1. Mengikuti instruksi penguji sesuai kebutuhan skenario uji, seperti a. Memberi informasi tambahan (bila ada intruksi dalam soal) b. Mengajukan pertanyaan (bila ada instruksi dalam soal) c. Mengingatkan waktu yang tersisa pada 3-5 menit akhir station 2. Mengevaluasi kandidat sesuai lembar penilaian 3. Mengisi berita acara ujian dan formulir umpan balik OSCE 4. Dalam kondisi tertentu, PS tidak melaksanakan tugasnya sesuai instruksi penguji memberikan intervensi : ralat/revisi informasi. 5. Dalam situasi peralatan atau fasilitas rusak: penguji langsung meminta kandidat menggunakan alat cadangan 6. Dalam kondisi tertentu yang tidak terduga, penguji harus melaporkan kepada Koordinator OSCE Center yang kemudian melaporkan kepada pengawas pusat. Keputusan diambil oleh pengawas pusat dan dicantumkan pada berita acara ujian.

3.6. Hak penguji 1. Penguji mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku 2. Penguji luar kota mendapatkan lumpsum, transportasi dan akomodasi sesuai ketentuan yang berlaku 3. Mendapatkan informasi umpan balik sebagai penguji 4. Mendapatkan sertifikat penguji OSCE nasional 3.7. Tugas dan Peran Penguji 3.7.1. Sebelum Ujian a. Menandatangani kontrak b. Mengikuti persiapan bersama panitia nasional  Mengikuti briefing persamaan persepsi mengenai soal/check list  Ikut mengecek alat dan bahan bersama koordinator dan penanggung jawab instrument 3.7.2. Saat Menguji a. Mengikuti instruksi penguji sesuai kebutuhan skenario uji, seperti:  Memberi informasi tambahan (jika ada dalam instuksi dalam soal)  Mengajukan pertanyaan (jika ada dalam instuksi dalam soal) b. Mengingatkan waktu yang tersisa pada 3-5 menit akhir station c. Mengevaluasi kandidat sesuai lembar penilaian d. Dalam kondisi tertentu yang tidak terduga (seperti: lampu mati, alat/SP tidak sesuai dengan soal, PS berhalangan, PS tidak hafal skenario, kebakaran/ bencana alam, dan pelanggaran tata tertib ujian oleh peserta), maka penguji melaporkan ke Koordinator Penyelenggara (OSCE Center) untuk kemudian dilaporkan kepada pengawas pusat. Keputusan diambil oleh pengawas pusat dan dicantumkan pada berita acara ujian. e. Dalam situasi peralatan atau fasilitas rusak, maka penguji langsung meminta kandidat menggunakan alat cadangan 3.7.3. Setelah Ujian Selesai Mengisi berita acara ujian dan formulir umpan balik OSCE 3.4.8. Jenis penguji: 1. Penguji dari institusi pelaksana OSCE 2. Penguji dari institusi berbeda pada wilayah yang sama 3. Penguji dari institusi berbeda pada wilayah yang berbeda 4. Pasien Standar 4.1. Persyaratan • Sudah mengikuti pelatihan pasien standar dan mendapatkan sertifikat sebagai pasien standar • Usia minimal 21 tahun atau telah menikah • Jenis kelamin dan kondisi fisik sesuai skenario • Tidak buta huruf • Dapat memahami dan menandatangani kontrak dengan institusi penyelenggara OSCE

• • • • • •

•

Dapat berkomunikasi dua arah Mempunyai kemampuan berakting Bisa bekerja sama Tidak berasal dari profesi kesehatan (dokter, residen, bidan, perawat, atau mahasiswa kedokteran) dan atau pegawai institusi pelaksana OSCE PS berasal dari institusi pelaksana OSCE yang telah mendapatkan pelatihan PS PS mendapatkan kontrak dengan institusi OSCE Center yang mencantumkan: - kesediaan menjadi PS - kewajiban untuk menjaga kerahasiaan soal - bersedia bekerja pada jadwal yang telah ditentukan - masa kontrak - hak dan kewajiban - penghargaan - ketentuan jika melanggar kontrak. PS juga menandatangani informed consent.

4.2. Tata Tertib PS • Datang tepat waktu • Tidak meninggalkan tempat saat ujian • Tidak boleh menggunakan alat komunikasi apapun saat ujian • Menjalankan tugas sebagaimana instruksi • Memberikan umpan balik pada lembar yang telah dipersiapkan oleh panitia nasional 4.3. Penggunaan PS • Kontrak dibuat antara institusi pendidikan penyelenggara ujian dengan PS dalam jangka waktu 1 tahun • Kontrak dapat dibatalkan jika: - Melanggar tata-tertib - Tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak - Kinerja yang buruk dari PS berdasarkan hasil evaluasi - Kesepakatan kedua belah pihak • Penyediaan PS menjadi tanggung jawab institusi penyelenggara ujian OSCE • Setiap OSCE Center harus menyediakan PS sesuai jumlah station dengan 25% cadangan pada setiap pelaksanaan • Seorang PS dalam setiap pelaksanaan ujian OSCE maksimal memerankan 3 peran • Dalam satu hari, 1 PS maksimal terlibat dalam 3 putaran ujian (seri) • Pemeriksaan yang tidak diboleh dilakukan kepada PS Wanita: - Pemeriksaan dada - Pemeriksaan area pelvis (anogetinal, inguinal) - Jika pemeriksaan tersebut diperlukan maka dapat dilakukan pada manekin atau keterangan dalam RM atau sebagai rencana pemeriksaan lain yang diperlukan • Pemeriksaan yang tidak diboleh dilakukan kepada PS Pria: - Pemeriksaan area pelvis (anogetinal, inguinal) - Jika pemeriksaan tersebut diperlukan maka dapat dilakukan pada manekin atau keterangan dalam RM atau sebagai rencana pemeriksaan lain yang diperlukan

• •

Pemeriksaan kepada PS harus sesuai dengan norma yang berlaku Pada kasus anak menggunakan manekin dan PS hanya digunakan dalam proses alloanamnesis

4.4. Hak PS  Mendapatkan Honorarium PS sesuai ketetapan Panitia Nasional : - Pelatihan khusus untuk kasus OSCE Nasional uji kompetensi - pengarahan satu hari sebelum hari pelaksaaan ujian - Pelaksanaan OSCE Nasional uji kompetensi  Mendapatkan kompensasi biaya perawatan dan pengobatan terhadap penyakit yang timbul akibat penugasan sebagai PS 4.5. Kewajiban PS  Mengikuti Pelatihan Khusus untuk kasus yang akan digunakan dalam OSCE nasional uji kompetensi  Mengikuti pengarahan satu hari sebelum hari pelaksaaan ujian 4.6. Pelatihan PS  Diselenggarakan oleh OSCE Center dengan pelatih yang memiliki sertifikat dari HPEQ  Mengikuti Pelatihan SP yang sesuai SOP HPEQ dengan pelatih yang bersertifikat  Pelatih PS di setiap OSCE Center minimal berjumlah 5 orang 4.7. Kode Etik PS  Bertanggung jawab  Menjaga norma-norma kesusilaan & kemanusiaan  Membantu kelancaran proses pendidikan  Tidak membocorkan soal  Tidak membantu atau merugikan kandidat  Disiplin dan bertanggung jawab  Melatih diri sesuai dengan peran yang sudah ditentukan  Komitmen untuk menjadi PS  Bersedia memberi dan menerima umpan balik 4.8. Instruksi PS  Kejelasan instruksi, khususnya dalam: - Peran yang harus dilakukan - Informasi yang harus dikomunikasikan  Template mengikuti template soal OSCE  Dalam kondisi tertentu, PS tidak melaksanakan tugasnya sesuai instruksi, maka penguji dapat memberikan intervensi berupa ralat/revisi informasi

5. Peserta Ujian 5.1. Persyaratan Peserta harus melakukan pendaftaran sesuai ketentuan LPUK untuk menjadi peserta ujian pada OSCE Center. Peserta bisa melakukan ujian di OSCE Center lain yang bukan institusi asal, LPUK akan mengatur lokasi dengan memperhatikan jumlah peserta dan penguji di OSCE Center. Persyaratan pendaftaran: = persyaratan uji kompetensi/UKDGI 5.2. Tata tertib peserta: 1. Terdaftar sebagai peserta ujian 2. Wajib menjunjung tinggi kejujuran, profesionalisme, dan kemandirian serta tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun maupun bekerja sama dengan orang lain. 3. Datang 1 hari sebelum pelaksanaan untuk mengikuti penjelasan mengenai OSCE dan mengetahui lokasi dan urutan OSCE yang akan dilakukan 4. Dilarang membawa alat komunikasi elektronik dalam bentuk apa pun 5. Membawa alat tulis (ballpoint). Peralatan lainnya disediakan oleh OSCE Center. 6. Wajib datang 1 jam sebelum ujian dimulai, jika hadir terlambat maka tidak diperkenankan mengikuti ujian 7. Wajib membawa kartu peserta ujian dan kartu identitas 8. Mengisi daftar hadir peserta ujian 9. Tidak membawa makanan/minuman ke lokasi OSCE 10. Tidak membawa catatan ke lokasi OSCE 11. Semua barang peserta dititipkan di tempat yang telah disediakan. Panitia OSCE Center tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan yang timbul. 12. Mengenakan pakaian yang sopan dan rapi, sepatu/sepatu sandal serta jas putih untuk dokter/dokter gigi 13. Menjaga ketertiban, ketenangan dan kelancaran penyelenggaraan OSCE 6. Tenaga Pendukung Tenaga pendukung terdiri dari: 1. sekretariat untuk mengatur administrasi dengan LPUK 2. pengatur waktu (timer) 3. penolong (helper) pada station prosedur tindakan klinik yang membutuhkan penyiapan alat dan sulit dilakukan oleh penguji 4. penjaga kebersihan 5. petugas katering 6. pengumpul hasil 7. petugas keamanan untuk menjaga peralatan yang dibutuhkan 8. petugas listrik cadangan 9. IT lokal Tugasnya adalah: 10. membantu koordinator OSCE Center untuk mendukung penyelenggaraan dan menjamin kelancaran OSCE 11. merupakan staf kependidikan yang ditunjuk oleh pimpinan institusi

5.1.4 Komponen Pelaksana Dalam
 pelaksanaan
 OSCE UKDGI
 terdapat
 komponen
 pelaksana
 ujian yang merupakan bagian dari Panitia Lokal Uji Kompetensi Dokter Gigi Indonesia yang
 meliputi Koordinator OSCE, Penguji OSCE, Pengatur Waktu (Timer), Tenaga Pendukung, dengan persyaratan masing-masing: 1. Koordinator OSCE Center a. Memiliki jabatan fungsional dosen. b. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang pelaksanaan OSCE. c. Ditunjuk oleh pimpinan IPDG. d. Telah mengikuti pelatihan/pemagangan sebagai calon koordinator OSCE Center. 2. Penguji OSCE (jumlah sesuai jumlah stasiun ditambah 25% cadangan) a. Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis, memiliki jabatan fungsional minimal Lektor. b. Berpengalaman menjadi Instruktur Keterampilan Klinis minimal 1 tahun. c. Telah mengikuti pelatihan terstandar sebagai penguji OSCE. d. Memahami dan bersedia mematuhi tata tertib dan kode etik Penguji OSCE. e. Ditunjuk oleh pimpinan IPDG. 3. Pengawas a. Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis, memiliki jabatan fungsional minimal Lektor b. Berpengalaman menjadi Instruktur Keterampilan Klinis minimal 1 tahun c. Telah mengikuti pelatihan pengawas di tingkat pusat 4. Pengatur Waktu (Timer) a. Pegawai tetap IPDG tempat berlangsungnya OSCE. b. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang pelaksanaan OSCE. c. Ditunjuk oleh pimpinan IPDG. 5. Pasien Standar a. Sudah mengikuti pelatihan pasien standar b. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah c. Jenis kelamin dan kondisi fisik sesuai skenario d. Tidak buta huruf latin e. Memiliki kontrak dengan IPDG f. Dapat berkomunikasi dua arah g. Bisa bekerja sama h. Tidak berasal dari profesi kesehatan 6. Tenaga Pendukung a. Jenis dan jumlah ditentukan oleh pimpinan IPDG. b. Ditunjuk oleh pimpinan IPDG. c. Memiliki kemampuan mempersiapkan ruangan OSCE dan ruangan pendukung lainnya, serta mempersiapkan dan menangani peralatan pendukung OSCE. Seluruh komponen yang terlibat dalam CBT sebagai bagian dari Panitia Lokal Uji Kompetensi Dokter Gigi Indonesia diangkat dengan Surat Keputusan pimpinan IPDG setempat.

(Tentative) Paper Best Test 1. Ketentuan Umum SDM dalam Uji Kompetensi 1.1. Dalam pelaksanaan uji kompetensi terdapat komponen pelaksana ujian yang meliputi pengawas pusat, pengawas lokal dan penanggung jawab lokasi. 1.2. Pengawas pusat merupakan perpanjangan tangan LPUK selama ujian. 1.3. Pengawas lokal merupakan perwakilan institusi-institusi pendidikan kedokteran (institusi) di daerah uji kompetensi berlangsung. 1.4. Penanggung jawab lokasi merupakan perwakilan institusi di tempat pelaksanaan uji kompetensi 1.5. Rasio antara pengawas lokal dan peserta ujian adalah 1:25 yang berarti satu orang pengawas lokal mempunyai kewajiban untuk mengawasi 25 orang peserta ujian. 2. Persyaratan komponen pelaksana ujian 2.1. Pengawas pusat adalah staf pendidik yang termasuk ke dalam institusi pendidikan yang ter akreditasidan mendapat surat tugas 2.2. Pengawas lokal adalah staf pendidik yang ditugaskan oleh institusi-institusi di daerah uji kompetensi berlangsung, di mana jumlah pengawas dari setiap institusi ditetapkan berdasarkan kuota secara proporsional terhadap jumlah peserta dari institusi tersebut. 2.3. Penanggung jawab lokasi adalah staf pendidik yang ditugaskan oleh institusi tempat uji kompetensi dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya penanggung jawab lokasi dapat dibantu oleh beberapa orang staf kependidikan. 2.4. Seluruh komponen pelaksana ujian harus melakukan pertemuan persiapan ujian minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ujian sehingga ujian dapat berlangsung dengan baik. 3. Deskripsi Kerja Pengawas Pusat 3.1. Bertindak sebagai perpanjangan tangan LPUK selama ujian 3.2. Melakukan pendistribusian Materi Ujian dan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan Materi tersebut sampai kembali lagi ke Divisi Ujian Tulis uji kompetensi. 3.3. Membawa kartu peserta ujian dan menyaksikan penandatanganan kartu tersebut oleh peserta. 3.4. Melakukan pemeriksaan kesiapan lokasi ujian paling lambat satu hari sebelumnya. 3.5. Memberikan arahan dan memeriksa kesiapan pengawas lokal dalam pelaksanaan ujian satu hari sebelum hari ujian. 3.6. Menentukan cara pembagian buku soal kepada peserta ujian. 3.7. Bekerjasama dengan pengawas lokal dalam pengawasan pelaksanaan ujian. 3.8. Mengisi Berita Acara Pembukaan Perangkat Berkas Ujian. 3.9. Memberikan penjelasan kepada peserta mengenai tata tertib dan peraturan pelaksanaan uji kompetensi, jumlah soal dan lamanya waktu ujian. 3.10. Mengumumkan kepada peserta bahwa waktu ujian telah habis. 3.11. Mencatat hal-hal yang perlu dilaporkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian termasuk perilaku yang melanggar peraturan, maupun kejadian lain yang perlu dilaporkan. .

3.12. Pengawas pusat bertanggung jawab untuk menjamin keamanan materi ujian yang dibawa sampai terkumpul kembali 4. Deskripsi Kerja Penanggung Jawab Lokasi 4.1 Bekerjasama dengan pengawas pusat dalam persiapan dan pelaksanaan ujian 4.2 Bertanggung jawab dalam persiapan ruang ujian termasuk menempelkan kartu peserta ujian di tiap meja ujian untuk kemudahan pembagian soal serta mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan ruang ujian 4.3 Menerima Materi soal dan kelengkapan ujian dari pengawas pusat 4.4 Menyerahkan kembali Materi soal dan kelengkapan ujian kepada pengawas pusat dalam keadaan tersegel. 5. Deskripsi Kerja Pengawas Lokal 5.1 Bekerjasama dengan pengawas pusat dalam persiapan dan pelaksanaan ujian 5.2 Memeriksa bungkusan naskah soal dan lembar jawaban yang diterima dari pengawas pusat disaksikan oleh dua orang peserta ujian sebagai saksi. 5.3 Membantu pembukaan bungkusan materi ujian. 5.4 Membagikan soal dan lembar jawaban untuk masing-masing peserta berdasarkan ketentuan dari Pengawas Pusat. 5.5 Mengedarkan daftar hadir (absensi) peserta ujian sambil memeriksa kecocokan kartu identitas peserta (KTP, SIM, Pasport, Tanda Pengenal lain yang mengandung foto) dengan Kartu Peserta Ujian. 5.6 Mengawasi peserta ujian yang menjadi tanggung jawabnya serta mengingatkan peserta untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan. 5.7 Melaporkan kepada pengawas pusat bila ditemukan perilaku peserta yang melanggar peraturan. 5.8 Mendampingi peserta yang ingin keluar ruangan ujian dengan alasan yang dapat diterima selama ujian berlangsung. 5.9 Setelah selesai ujian, mengumpulkan, memeriksa kelengkapan serta menghitung jumlah buku soal dan lembar jawaban (sesuai dengan yang hadir). 5.10 Menyusun buku soal dan lembar jawaban sesuai urutannya. 5.11 Menyerahkan buku soal dan lembar jawaban yang telah lengkap dengan memasukkan serta menyegel ke dalam amplop yang tersedia. 5.12 Membantu pengawas pusat untuk menyegel materi ujian. 6. Syarat Pengawas Lokal 6.1 Staf pendidik atau dosen yang mendapat tugas dari institusi asal 6.2 Bertanggung jawab, matang, serta dapat dipercaya untuk pelaksanaan ujian. 6.3 Tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon peserta ujian di tempat dia bertugas 6.4 Wajib menghadiri penjelasan dan arahan dari pengawas pusat pada satu hari sebelum ujian. 7. Rasio Pengawas – Peserta Ujian 7.1 Setiap ruangan diawasi oleh satu pengawas pusat

7.2

7.3

Rasio peserta : pengawas adalah 25 : 1 (setiap 25 peserta harus terdapat sekurangkurangnya 1 orang pengawas). Setiap pengawas lokal mengawasi 20 – 25 orang peserta yang telah ditentukan selama pelaksanaan ujian. Seorang staf penunjang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan ujian bila lebih dari satu ruangan yang digunakan. Satu staf penunjang ditugaskan untuk setiap 2 ruang ujian.

8. Standarisasi Pengawas Satu hari sebelum hari ujian dilakukan pertemuan pengarahan oleh pengawas pusat kepada pengawas lokal dan penanggung jawab lokasi. Materi yang disampaikan adalah: 8.1 Penjelasan mengenai peraturan dan tata tertib ujian. 8.2 Pembagian tugas pengawas pusat, lokal dan penanggung jawab lokasi. 8.3 Pembagian tugas area pengawasan. 8.4 Rencana pengaturan tempat duduk peserta ujian dan rencana pembagian buku soal.

Lampiran 3 Sarana dan Prasarana LPUK Kegiatan LPUK memerlukan dukungan sarana dan prasarana dalam bentuk gedung beserta peralatannya, sistem informasi manajemen, dan prosedur standar operasional. Rincian kebutuhan saranda dan prasarana dikaitkan dengan tugas utama LPUK yaitu pengembangan dan pelaksanaan uji kompetensi. Kebutuhan sarana dan prasarana belum dapat digambarkan secara rinci karena belum ada perhitungan rinci jumlah SDM dan volume kegiatan LPUK.

Kebutuhan Sarana Sarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan LPUK adalah gedung dan peralatannya dan peralatan kantor dalam alat-alat tulis kantor yang harus ada pada setiap kantor sebagai pendukung aktivitas rutin dan tidak rutin. Sarana dimaksud diantaranya:

Jenis sarana Gedung

Ukuran/ jumlah 500

satuan

Keterangan

Meter per segi

Terdiri atas ruang kantor, resepsionis, ruang tamu, ruang rapat kecil dan ruang rapat besar, ruang arsip, ruang server Ruang kantor: - Ruang pimpinan LPUK - Ruang Divisi Ujian untuk masing-masing profesi - Ruang divisi manajemen - Ruang divisi riset dan pengembangan - Ruang divisi aset - Ruang divisi mutu - Ruang bagian keuangan Ruang Resepsionis: Resepsionis dapat dibuatkan tersendiri untuk LPUK atau digabungkan dengan LAM bila berada dalam 1 gedung yang sama. Namun alokasi untuk ruang resepsionis LPUK dilakukan dengan asumsi LPUK berada di gedung tersendiri. Ruang kerja masing-masing divisi: - ukuran ruangan divisi ujian sangat ditentukan oleh jumlah profesi yang tergabung dalam LPUK - untuk setiap profesi disediakan 5 meja dengan perhitungan ukuran 4 meter persegi per staf/ personil - untuk divisi lainnya dialokasikan dengan jumlah 5 staf/ meja per divisi dengan ukuran 4 meter persegi per staf/ personil Ruang rapat diperlukan sekurang-kurangnya 2 buah dengan rincian: - 2 ruang rapat kecil untuk kapasitas 5-6 orang - 1 ruang rapat besar untuk kapasitas kurang lebih 24 orang (untuk pleno LPUK)

Jenis sarana Furnitur kantor

Ukuran/ jumlah Meja 1 biro + kursi Meja ½ biro +kursi

satuan 1 -

Meja resepsionis Lemari dokumen

Lemari arsip Brankas uang Meja rapat (set)

Kursi tamu dan kursi tunggu

Peralatan kantor

AC dan instalasi listrik Komputer Printer

Keterangan Untuk ketua LPUK

20 untuk divisi ujian @ 5 untuk 4 divisi lainnya

1 buah -

2 buah untuk divisi ujian - @ 1 buah untuk masingmasing divisi lain - 2 buah untuk pimpinan LPUK Disesuaikan kebutuhan 1 buah Disesuaikan ukuran dan kapasitas ruang rapat - Kursi tamu untuk ruang pimpinan LPUK - Kursi tunggu, untuk tamu yang menunggu di ruang resepsioni s -

Lemari kaca untuk menyimpan dokumen divisi yang masih diperlukan (aktif)

Ditempatkan di ruangan pimpinan LPUK

Menggunakan lemari arsip seperti data script yang dapat dilipat, supaya jemat tempat Untuk bagian keuangan

Disesuaikan dengan ukuran dan jumlah ruangan

Sejumlah personil - @ 1 buah Jenis printer laser dan desk jet atau printer laser untuk berwarna, bila diperlukan setiap

Jenis sarana

Ukuran/ jumlah

satuan

Printer kartu

-

Mesin forokopi

-

LCD projector Scanner Mesin absensi Pengeras suara

-

Televisi Video camera

-

divisi 2 buah untuk pimpinan Card printer 1 atau 2 buah 3 buah 3 buah 1 buah 1 atau 2 buah 1 buah

-

1 buah

Camera digital Kendaraan operasional

-

1 buah

-

1 buah

-

Keterangan

Tipe dan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan Jenis dan tipe disesuaikan dengan kebutuhan serta ketersediaan anggaran LPUK Digunakan bersama untuk seluruh divisi Digunakan bersama untuk seluruh divisi Untuk pegawai/ staf LPUK Untuk rapat atau kegiatan sosialisasi Untuk informasi Untuk merekam kegiatan dan aktivitas tertentu yang perlu direkam dalam bentuk audio visual Untuk dokumentasi kegiatan LPUK Disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan serta ketersediaan anggaran LPUK

Adapun untuk prasarana yang diperkirakan perlu untuk menunjang aktivitas dan fungsi LPUK adalah:

Jenis prasana

Jumlah

Satuan/ spesifikasi

Sistem informasi manajemen (aplikasi soal/ Item Bank Administration)

1 set

Sistem informasi manajemen pelaksanaan ujian

1 set

Untuk mengurus pendaftaran dan informasi peserta ujian

Sistem informasi manajemen operasional LPUK

1 set

Untuk mendukung aktivitas kantor seperti adm umum, kepegawaian/ SDM, keuangan, dll Untuk mendukung pelaksanaan kerja yang terstandarisasi

Sistem dan prosedur kerja LPUK

Standarisasi SDM, kualifikasi dan gaji

Keterangan Telah disiapkan oleh komponen 2 HPEQ, selanjutnya dapat dikembangkan sesuai kebutuhan Telah disiapkan oleh komponen 2 HPEQ, selanjutnya dapat dikembangkan sesuai kebutuhan Belum tersedia dan belum dikembangkan oleh komponen 2 HPEQ Belum tersedia dan belum dikembangkan oleh komponen 2 HPEQ Kualifikasi SDM disusun oleh tim task force yang bertugas untuk itu, sedangkan standar gaji harus ditentukan dan disusun oleh LPUK agar

Jenis prasana

Lisensi penggunaan fasilitas software atau peralatan lain

Jumlah

Satuan/ spesifikasi

Keterangan tidak terjadi kekacauan pada pengaturan SDM/ pegawai LPUK Diperlukan untuk akuntabilitas

Gambaran kebutuhan sarana dan prasarana diatas disusun dengan asumsi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh LPUK hampir sama dengan kegiatan pelaksana uji kompetensi profesi yang telah berlangsung saat ini. Tidak tertutup kemungkinan untuk mengembangkan kegiatan yang akan menuntut peningkatan sarana dan prasarana penunjang LPUK sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

Lampiran 4 LEMBAGA PENGEMBANGAN UJI KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 1. UU no 39 th 2009 tentang kesehatan pasal-1 ayat-6: Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 2. Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tetnaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah, dan harus sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. (UU no 39 th 2009 pasal 23. 3. Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Untuk memperoleh STR tenaga kesehatan harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi, yang diberikan ketika yang bersangkutan setelah dinyatakan lulus ujian dan lulus uji kompetensi. (Permenkes RI no 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang registrasi tenaga kesehatan pasal-2 ayat 1-3) 4. Surat Tanda Registrasi untuk tenaga kesehatan dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis, diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (UU no 29 tentang Praktik Kedokteran, pasal-8). Sedang STR untuk tenaga kesehatan yang lain, diberikan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) bersamaan dengan pemberian sertifikat kompetensi (Permenkes 1796 tahun 2011, pasal-9). 5. Sertifikat Kompetensi secara umum berdasarkan UU No 20 th 2003 pasal-61 ayat-3 tentang sertifkasi, di berikan oleh penyenggara pendidikan dan lembaga pelatihan, sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. 6. Sertifikat Kompetensi bagi tenaga kesehatan, untuk profesi dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis, diberikan oleh Kolegium profesi masing-masing setelah lulus uji kompetensi.(Perkonsil no-1 th 2005, tentang registrasi dokter dan dokter gigi, pasal-1, ayat7). Untuk tenaga kesehatan lainnya, sertifikat kompetensi diberikan oleh MTKI, setelah lulus uji kompetensi pada waktu pengambilan sumpah.(Permenkes 1796 tahun 2011, pasal-8). 7. Pelaksana penilaian pencapaian kompetensi pada jenjang pendidikan tinggi, dilakukan oleh satuan pendidikan tinggi itu sendiri.(PP no 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, pasal-63 ayat-2) Sedang untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh BNSP (Pasal-76 PPno 19 Tahun 2005). 8. Namun demikian, walaupun uji kompetensi dokter dan dokter gigi sertifikat kompetensinya diberikan oleh kolegium terkait, pelaksana uji kompetensi untuk tenaga dokter dan dokter gigi belum diatur dalam UU Praktik Kedokteran, Permenkes 1796 th 2009, menetapkan bahwa pelaksanaan uji kompetensi terhadap tenaga kesehatan dilakukan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan yang telah terakreditasi dari badan yang berwenang, bersamaan dengan pelaksanaan ujian akhir. Perguruan tinggi bidang kesehatan melaporkan akan dilakukannya uji kompetensi kepada MTKI melalui MTKP sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum dilakukan uji kompetensi. Kemudian MTKI menyiapkan soal uji kompetensi, dan pengawas. (Permenkes no 1796 pasal-6 dan pasal-7).

9. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan uji kompetensi bagi tenaga kesehatan (termasuk dokter dan dokter gigi yg diatur dalam Perkonsil no-1 th 2005) belum diatur secara jelas. 10. Pengalaman pelaksanaan uji kompetensi dokter sejak tahun 2007, penyiapan instrumen uji kompetensi (menetapkan blue print, pelatihan penyusun item tes, pelatihan item reviewer tingkat institusi, wilayah dan nasional, pengembangan penyusunan item tes yang valid dan reliable, pengembangan bank item tes, pencetakan bahan ujian, penyiapan lokasi ujian, penyiapan pengawas, pelaksanaan ujian, penetapan standar setting untuk menetapkan batas kelulusan, dan mengumumkan hasil tes serta menyerahkannya kepada kolegium dokter Indonesia (KDI), dilakukan oleh Komite Bersama Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) yang dibentuk berdasarkan kesepakatan kerjasama (MOU) antara Kolegium Dokter Indonesia (KDI) dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI). 11. Pembentukan Lembaga seperti KB-UKDI seperti pada butir-10, didasari oleh hal-hal berikut: a. Tugas dan fungsi KDI sangat luar biasa banyaknya. Beban terbesar yang harus dilaksanakan KDI adalah memberikan Sertifikat Kompetensi bagi semua dokter praktik di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 80.000 dokter, dan mencatatnya secara sentral-nasional, agar ketertiban kepemilikan sertifikat kompetensi dapat dijamin keaslian dan kebenarannya; b. Melakukan re-sertifikasi kompetensi bagi dokter praktik yang sudah habis masa berlakunya yang jumlahnya juga besar (lebih kurang 80.000 dokter); c. Penyiapan instrumen uji kompetensi dan pelaksanaan uji kompetensi merupakan proses yang luar biasa kompleksitasnya, karena harus melibatkan banyak para pakar pengukuran pendidikan profesi dokter, para ahli kedokteran di bidangnya, manajemen jejaring institusi yang luas untuk pendaftaran peserta ujian, verifikasi dokumen-2 yang diperlukan, pemilihan lokasi ujian diseluruh wilayah negeri, penyiapan pengawas ujian, distribusi dan transportasi pengawas dan bahan ujian, item analisis, penetapan standar setting, penyampaian umpan balik (Feedback) dan pengiriman hasil ujian kepada institusi asal dan peserta ujian yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. d. Menjaga kredibilitas penyelenggara uji kompetensi profesi dimata pemangku kepentingan di tingkat nasional, regional dan global. Para pemangku kepentingan tersebut meliputi: Departemen Kesehatan dan seluruh jajaran pelayanan kesehatannya, YLKI, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pendidikan Nasional, Institusi pendidikan, masyarakat luas, dan lembaga-lembaga yang berkepentingan di negara-negara lain karena perkembangan menuju AFTA tahun 2020, khususnya negara-negara ASEAN dimana Pemerintah Indonesia telah menanda tangani dokumen kesepakatan ASEAN (MRA) tentang kesetaraan mutu pelayanan medik, tenaga keperawatan tahun 2007, dokter gigi tahun 2008, dan dokter tahun 2010). 12. Pada tahun 2010, pendidikan dokter mulai memasuki fase pelaksanaan pendidikan internship, yang diselenggarakan setelah lulus pendidikan dokter yang menerapkan system Kurikulum Berbasis Kompetensi, dan mewajibkan uji kompetensi dilaksanakan sebelum para dokter baru menjalani tahap internship selama 1 tahun. Perubahan ini menuntut agar pelaksanaan uji kompetensi dokter dilaksanakan saat mahasiswa kedokteran dinyatakan telah lulus ujian ahir institusi pendidikan. Uji kompetensi ini digunakan untuk memperoleh Sertifikat Registrasi untuk kewenangan internship yang dikeluarkan Konsil Kedokteran Indonesia, guna menjamin kompetensi dokter baru untuk magang di rumah sakit jejaring internship (Perkonsil no-1/PER/KKI/I/2010), dan melindungi institusi tempat magang dari

tuntutan hukum karena memperkerjakan tenaga kesehatan yang belum memiliki kompetensi. Tetapi Perkonsil ini juga tidak mengatur, kapan uji kompetensi dokter untuk mengajukan permohonan STR Internship, dilaksanakan. Untuk sementara AIPKI mengambil kebijakan melaksanakan uji kompetensi sebagai Exit Examintation, agar dicapai efisiensi waktu dan tenaga. 13. Untuk Penyiapan Uji Kompetensi tenaga kesehatan non dokter dan dokter-gigi, yang dalam Permenkes 1796, menjadi tugas MTKI dan MTKP dan akan mulai dilaksanakan tahun 2012, permasalahan beban tugas ini juga sangat besar dan kompleks, karena harus memberikan Sertifikat kompetensi, dan STR untuk perawat dan bidan yang sudah ada diseluruh wilayah republik Indonesia ini sudah mencapai antara 200.000 sampai 500.000. Pekerjaan melaksanakan uji kompetensi secara nasional bagi perawat dan bidan walaupun berlaku bagi yang akan lulus mulai tahun 2012 dan seterusnya, jumlah yang akan diuji diperkirakan mencapai 10.000 sampai 40.000 peserta per tahun, mengingat jumlah institusi pendidikan perawat dan bidan sangat banyak (lebih dari 400 institusi untuk pendidikan perawat, dan lebih dari 600 institusi pendidikan bidan). Beban yang besar ini tentu juga akan memberikan beban tugas yang sangat berat bagi MTKI/MTKP kalau harus juga mempersiapkan dan melaksanakan Highstake exams berupa uji kompetensi tenaga kesehatan yang kredibel dimata para pemangku kepentingan di tingkat nasional, regional dan global. 14. Memperhatikan urgensi uji kompetensi menghadapi persaingan tenaga kerja seperti dijelaskan pada butir-11 diatas, pada tahun 2010-1011, Kemendiknas melalui proyek HPEQ, bermaksud untuk mempercepat proses pelaksanaan uji kompetensi profesi kesehatan, dengan memperluas kegiatan uji kompetensi ke profesi-profesi kesehatan diluar profesi dokter dan dokter gigi. Untuk tahun 2012 prioritas diberikan kepada profesi perawat dan profesi bidan, yang MRA-nya telah ditanda tangani. Upaya akselerasi tersebut, dilaksanakan dengan mengembangkan penyiapan institusi pendidikan perawat (ners) dan bidan dan perhimpunan profesi serta Kementerian Kesehatan, dengan mengembangkan kelompok kerja (POKJA) pernyiapan Uji Kompetensi ke-empat profesi kesehatan secara integratif agar masing-masing profesi dan institusi pendidikan profesi saling belajar berbagi pengalaman. Pada tahap selanjutnya, beban pekerjaan ini akan semakin bertambah dengan semakin banyaknya profesi tenaga kesehatan yang harus menjalani uji kompetensi nasional ini, seperti dietisyen, farmasis, profesi pendukung pelayanan kesehatan yang lain. 15. Untuk menghadapi pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan yang kompleks, dan sangat urgen diatas, 2 (dua) persoalan harus segera diatasi yaitu masalah: a. Kapan uji kompetensi dilaksanakan (sebagai ‘exit examination’ seperti yang ditetapkan dalam permenkes 1796 th 2011, atau seperti yang dilaksanakan di uji kompetensi dokter, menunggu lulus ujian dokter oleh institusi, baru kemudian ikut uji kompetensi; b. Lembaga mana yang secara legal kredibel dimata pemangku kepentingan di tingkat nasional, regional dan global berwenang mempersiapkan materi uji kompetensi dan melaksanakannya. 16. Berdasarkan kajian aspek legal pada butir-1 sampai butir-9 diatas, maka: (a) Diusulkan agar Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan (termasuk dokter dan dokter gigi) dilaksanakan sebagai Exit Examination, sebagai pertanggung jawaban institusi pendidikan tinggi penyelenggara pendidikan profesi tenaga kesehatan, yaitu segera dinyatakan lulus evaluasi hasil belajar oleh institusi penyenggara pendidikan. Dengan pelaksanaan ujian exit-exams ini, maka bimbingan persiapan uji kompetensi dan

pembinaan terhadap peserta uji kompetensi yang gagal menjadi tanggung jawab institusi pendidikan masing-masing; (b) Kompleksitas proses persiapan uji kompetensi nasional seperti diatas, menuntut perlunya dibentuk suatu “Lembaga Nasional Pengembangan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Republik Indonesia” yang mandiri dan independen (guna menjaga kredibilitas lembaga) yang tugas pokoknya adalah membantu MTKI/MTKP dan Kolegium Dokter Indonesia (KDI) mempersiapkan dan melaksanakan uji kompetensi tenaga kesehatan indonesia, menuju kesetaraan mutu profesi lintas negara ASEAN dan Global. Tugas pokok lembaga ini harus meliputi: (a) bekerjasama dengan MTKI/MTKP dan KDI, Asosiasi Institusi Pendidikan Profesi Tenaga Kesehatan (sebagai penyelenggara pendidikan dan sumber pakar kependidikan profesi), Asosiasi masing-masing Profesi Kesehatan, Kemendiknas, BNSP, Yayasan/Lembaga Konsumen Indonesia, dan lembagalembaga penguji kompetensi profesi kesehatan di negara-negara ASEAN dan Negaranegara lain. (b) Memberikann pelatihan item development kepada para anggota profesi kesehatan dan pengajar di institusi pendidikan profesi; (c) memberikan pelatihan itemreviewer; (d) Mengembangkan Blue-print item uji kompetensi yang diajukan untuk ditetapkan oleh MTKI/MTKP, dan KDI; (d) mengembangkan National Item Bank untuk uji standard kompetensi semua profesi kesehatan; (e) Mengadakan pelatihan calon pakar penentuan standars setting hasil uji kompetensi; (f) Melaksanakan dan memfasilitasi Standard Setting (penetapan Pass-score) hasil uji kompetensi oleh dewan pakar, MTKI/MTKP, dan KDI. (c) Dengan tugas / fungsi “Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi Nasional untuk tenaga kesehatan” seperti diatas, maka: (a) pembinaan institusi pendidikan guna upaya penyempurnaan proses pendidikan tenaga kesehatan dapat selalu terpantau, dan mendapatkan umpan balik untuk penyempurnaan proses pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi nasional tenaga kesehatan seperti yang ditetapkan oleh MTKI/MTKP dan KKI; (b) Kredibilitas uji kompetensi tenaga kesehatan lebih terjamin dan mendapat kepercayaan dari para pemangku kepentingan (Stake-holders) baik di tingkat nasional, regional atau global.