Laporan BSNP. Tahun 2009

Laporan BSNP Tahun 2009

KATA PENGANTAR Puji syukur kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan karunia-Nya, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dapat menyelesaikan seluruh program kerja tahun 2009 tepat pada waktunya. Program strategis yang telah dilaksanakan BSNP tahun 2009 adalah: (1) Pengembangan Standar Dosen Akademik dan Profesi Pendidikan Tinggi,(2) Pengembangan Standar Isi Pendidikan Tinggi, (3) Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi: Program Sarjana, (4) Pengembangan Standar Pendidikan Anak Usia Dini, (5) Updating Standar Biaya dan Pengembangan Indeks Biaya Pendidikan, (6) Pemantauan Implementasi Standar Nasional Pendidikan, (7) Pengembangan Instrumen Penilaian Buku Teks Pelajaran, (8) Penilaian Buku Teks Pelajaran, (9) Penyelenggaraan dan Pemantauan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) serta Ujian Nasional (UN). Dalam penyusunan laporan ini, BSNP telah bekerjasama dengan penanggungjawab pengembangan standar dibantu staf professional. Untuk itu BSNP menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang tulus kepada semua penanggungjawab, anggota tim pengembang, dan anggota BSNP yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan BSNP tahun 2009. Berkat bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, seluruh program kerja BSNP dapat diselesaikan pada waktunya. Penerbitan buku laporan BSNP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungajwaban serta transparansi BSNP dalam menjalankan iii

tugas dan kewenangannya. Semoga, buku laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua untuk terus meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

iv

Jakarta, Januari 2010 Badan Standar Nasional Pendidikan Ketua,

Prof. Dr. Djemari Mardapi

DAFTAR ISI LAPORAN KEGIATAN BSNP TAHUN 2009

Kata Pengantar.......................................................................................

iii

Daftar Isi ..................................................................................................

v

BAB 1 PENDAHULUAN............................................................................ a. LatarBelakang..................................................................... b. Tugas dan Wewenang...................................................... c. Anggota................................................................................ d. Struktur Kepemimpinan.................................................. e. Tenaga Profesional, Administratif dan Keuangan.. f. Fungsidan Tujuan Standar Nasional Pendidikan.... g. Lingkup Standar Nasional Pendidikan....................... h. Proses Penyusunan Standar........................................... i. Tim Ahli.................................................................................. BAB 2 PENGEMBANGAN STANDAR DOSEN AKADEMIK DAN PROFESI PENDIDIKAN TINGGI.................................................

1 3 4 5 6 7 8 8 10 10

11

BAB 3 PENGEMBANGAN STANDAR ISI PENDIDIKAN TINGGI....

39

BAB 4 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI: PROGRAM SARJANA........................ 51

BAB 5 PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI............................................................................

61

BAB 6 UPDATING STANDAR BIAYA DAN PENGEMBANGAN INDEKS BIAYA PENDIDIKAN......................................................

71

BAB 7 PEMANTAUAN IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN..................................................................................

97

BAB 8 PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN BUKU TEKS PELAJARAN............................................................. 125 BAB 9 PENILAIAN BUKU TEKS PELAJARAN...................................... 151 BAB 10 PENYELENGGARAN UJIAN NASIONAL 2009: UN, UASBN DAN UNPK....................................................................... 165 BAB 11 KEGIATAN RUTIN BSNP ............................................................ 187 BAB 12 PENCAPAIAN DAN EVALUASI KEGIATAN ............................ 215 BAB 13 EPILOG ............................................................................................ 223

vi

BAB 1 PENDAHULUAN

Badan Standar Nasional Pendidikan

Pendahuluan

Januari 2010 © BSNP

BAB 1. PENDAHULUAN A| Latar Belakang Dalam era globalisasi saat ini, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Hal ini penting, karena hanya dengan meningkatkan mutu pendidikan, kita dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM). Peningkatan mutu SDM sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan nasional dan bagi peningkatan daya saing bangsa untuk meraih kemajuan serta memenangi persaingan dalam percaturan global saat ini. Menyadari hal itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, baik melalui jalur formal, maupun melalui jalur nonformal dan informal. Upaya peningkatan mutu pendidikan memerlukan standar nasional pendidikan, sebagai dasar dan tolokukur pembangunan bidang pendidikan, supaya upaya-upaya yang dilakukan menjadi terukur dan terarah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) merupakan lembaga yang secara formal dibentuk dan diberi tugas untuk membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan. Termasuk pula dalam tugas BSNP tersebut adalah menyelenggarakan ujian nasional, sebagai salah satu upaya dalam rangka pemantauan dan pengendalian standar nasional pendidikan, terutama dalam rangka pemantauan dan pengendalian mutu lulusan, sebagai produk pendidikan, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.



Sehungan dengan tugas tersebut, pada Tahun Anggaran 2009, BSNP telah merumuskan dan telah selesai melaksanakan programprogram sebagai berikut. 1. Pengembangan standar dosen akademik dan profesi pendi dikan tinggi 2. Pengembangan standar isi pendidikan tinggi 3. Pengembangan standar sarana dan prasaranapendidikan tinggi: program sarjana 4. Pengembangan standar pendidikan anak usia dini 5. Updating standar biaya dan pengembangan indeks biaya pendidikan 6. Pemantauan implementasi standar nasional pendidikan 7. Pengembangan instrumen penilaian buku teks pelajaran 8. Penilaian buku teks pelajaran 9. Penyelenggaran ujian nasional 2009: UN, UASBN, dan UNPK 10. Kegiatan rutin BSNP Naskah laporan ini memuat seluruh program kegiatan yang dilakukan oleh BSNP dalam rangka pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2009, dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program tersebut.

B| Tugas dan Wewenang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, BSNP mempunyai tugas utama membantu Menteri Pendidikan Nasional dalam rangka mengembangkan, memantau dan mengendalikan standar nasional pendidikan. Dalam melakukan tugas tersebut, BSNP diberikankewenangan untuk: (1) mengembangkan standar pendi dikan nasional, (2) menyelenggarakan ujian nasional, (3) memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan, (4) merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan

Pendahuluan


menengah, dan (5) menilai kelayakan isi, kelayakan penyajian, kela yakan bahasa, dan kelayakan kegrafikaan buku teks pelajaran. Tentu saja, BSNP senantiasa berkoordinasi dengan berbagai unit utama di Kementerian Pendidikan Nasional dalam menjalankan tugasnya.Demikian juga, BSNP bekerjasama dengan Dinas Pendi dikan Tingkat provinsi, Kabupaten/Kota dan Kementeraian Agama. Semua standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku secara efektif dan mengikat kepada semua satuan pendidikan secara nasio nal setelah ditetapkannya dengan Peraturan Menteri.

C| Anggota BSNP beranggotakan 15 orang, yang diangkat oleh Menteri Pendidikan Nasional dalam masa bakti 4 tahun. Keanggotaan BSNP yang pertama diangkat pada tahun 2005 dengan masa bakti berakhir pada bulan Agustus 2009. Sehingga program BSNP tahun 2009 ini dilaksanakan oleh anggota BSNP periode 2005-2009 dan periode 2009-2013 Keanggotaan BSNP Periode 2005-2009 (dalam urutan alfabetis) adalah sebagai berikut: 1. Anggani Sudono, Dr. M.A 2. AT. Sugito, Prof. Dr. S.H, M.M (Menggantikan almarhum Zainuddin Arief, Dr.) 3. Bambang Soehendro, Prof. Dr 4. Djaali, Prof. Dr 5. Djemari Mardapi, Prof. Dr 6. Edy Tri Baskoro, Prof. Dr 7. Fawzia Aswin Hadis, Prof. Dr 8. Furqon, Prof. Dr 9. Komaruddin Hidayat, Prof. Dr 10. M. Yunan Yusuf, Prof. Dr. 11. Mungin Eddy Wibowo, Prof. Dr. M.Pd., Kons 12. Seto Mulyadi, Dr



13. Suharsono, Dr.,MM., M.Pd 14. Weinata Sairin, Pdt, M.Th 15. Zaki Baridwan, Prof. Dr Sedangkan anggota BSNP Periode 2009-2013 (dalam urutan alfabetis) adalah sebagai berikut: 1. Prof. Dr. Abdi A. Wahab 2. Prof. Dr.Djaali 3. Prof. Dr.Djemari Mardapi 4. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro 5. Prof.Dr.dr. Farid Anfasa Moeloek, Sp.OG 6. Prof. Dr. Furqon 7. Prof. Dr. rer.nat Gunawan Indrayanto 8. Prof. Dr.Jamaris Jamna, M.Pd. 9. Prof.Dr.Johannes Gunawan, SH 10. Prof.Dr. Ir. Moehammad Aman Wirakartakusumah, M.Sc 11. Prof. Dr. Mungin EddyWibowo, M.Pd.Kons. 12. Prof. Dr. Richardus Eko Indrajit 13. Dr. Teuku Ramli Zakaria 14. Pdt.Weinata Sairin, MTh. 15. Prof. Dr. Zaki Baridwan

D| Struktur Kepemimpinan Dalam menjalankan roda organisasinya, BSNP dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris, yang berasal dari dan dipilih oleh anggota secara demokratis berdasarkan Sidang Pleno BSNP.Mulai tahun 2009, berdasarkan kesepakatan yang diambil dalam Sidang Pleno BSNP, ketua dan sekretaris BSNP dipilih setiap 2 tahun sekali, yang semula setahun sekali. Semua keputusan organisasi ditetapkan melalui Sidang Pleno dengan korum setengah tambah 1 dan diusahakan diambil berdasarkan asas musyawarah mufakat.

Pendahuluan


Kepemimpinan BSNP (ketua dan sekretaris) dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam table berikut: Tabel 1-1. Ketua dan Sekretaris BSNP No Ketua dan Sekretaris BSNP 1 Ketua : Bambang Soehendro, Prof. Dr Sekretaris : Djaali, Prof. Dr 2 Ketua : M. Yunan Yusuf, Prof. Dr Sekretaris : Suharsono, Dr., MM., M.Pd 3 Ketua : Djemari Mardapi, Prof. Dr Sekretaris : Furqon, Prof. Dr. 4 Ketua : Mungin Eddy Wibowo, Prof. Dr. M.Pd., Kons Sekretaris : Edy Tri Baskoro, Prof. Dr. 5 Ketua : Djemari Mardapi, Prof. Dr Sekretaris :Edy Tri Baskoro, Prof. Dr.

Periode Mei 2005 s.d. Agustus 2006 September 2006 s.d Agustus 2007 September 2007 s.d. September 2008 September 2008 s.d. Juli 2009 Agustus 2009 s.d. Agustus 2011

E| Tenaga Profesional, Administratif dan Keuangan BSNP, dalam menjalankan perannya, didukung oleh sekretariat dan keuangan (di bawah koordinasi Kepala Balitbang), serta tenaga administrasi, tenaga profesional (konsultan) dan tim ahli. Staf professional yang membantu BSNP dalam melaksanakan program tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1. Gaguk Margono, Prof. Dr. 2. Bambang Suryadi, Ph.D 3. Kaharuddin Arafah, Drs. M.Si Selain itu, Program Kemitraan Indonesia-Australia AUSAID menyediakan staf profesional untuk BSNP, sebagai berikut: 1. Ali Saukah, Prof. Dr. 2. Sisworo, Dr. 3. Arif Rifai, S.T



Tenaga administratif dan keuangan BSNP yang sangat membantu meningkatkan kinerja BSNP dalam menjalankan tugasnya, terdiri atas 16 orang sebagaimana tertulis dalam Tabel 1-2.. Tabel 1-2. Staf Administratif dan Keuangan BSNP Staf Administratif BSNP Ning Karningsih Nurul Najmah, M.Si. Renny Wulansari, S.Kom Djuandi Ibar Warsita, SE Reyman Aryo, SE

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Staf Keuangan BSNP Dra. Neneng Tresnaningsih, MSi. Sugi Wahono, S.Sos. Hans Mangundap, M.Pd. Rosmalina Joko Muhyono Soesilo Hadi Samsudin Djadja Halimi Novani Budianti Eko Haryanto

F| Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan Fungsi pokok dari standar nasional pendidikan adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, regional dan global.

G| Lingkup Standar Nasional Pendidikan Standar Nasional Pendidikan, menurut Pasal 35 Undang Un dang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mencakup 8 aspek, yakni standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Standar tersebut harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Pendahuluan


Definisi kedelapan standar tersebut adalah sebagai berikut. 1. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi mata pelajaran, kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan/akademik, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 2. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 3. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan kete rampilan. 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. 5. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal tentang ruang belajar, perpustakaaan, tempat berolahraga, beribadah, bermain, dan berkreasi serta laboratorium, bengkel kerja, dan sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 6. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 7. Standar pembiayaan adalah standar yang berkaitan dengan komponen dan besarnya biaya investasi, operasi dan personal satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 8. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pe



nilaian pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik untuk lima kelompok mata pelajaran oleh pendidik. Selain itu, standar penilaian juga mencakup penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan pemerintah.

H| Proses Penyusunan Standar Dalam mengembangkan setiap standar nasional pendidikan, di tahun 2009, BSNP mengacu serial tahapan kegiatan sebagai berikut: 1. Penyusunan Desain 2. Kajian Bahan Dasar 3. Penyusunan Draft Standar 4. Review Draf Standar 5. Validasi Draf Standar 6. Pembahasan Draf Standar dengan Unit Utama 7. Revisi Draf Standar untuk Uji Publik 8. Uji Publik Draf Standar 9. Finalisasi Draf Standar

I| Tim Ahli Dalam penyusunan standar nasional pendidikan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, BSNP berwewenang untuk membentuk tim ahli yang terdiri dari para pakar dari berbagai bidang keilmuan dan institusi terkait. Masa kerja tim ahli tersebut adalah 1 tahun. Susunan tim ahli untuk setiap standar yang dikembangkan pada tahun 2009 dapat dilihat dalam laporan masing-masing kegiatan.

10

BAB 2

Pengembangan Standar Dosen Akademik dan Profesi Pendidikan Tinggi


11



BAB 2. Pengembangan Standar Dosen Akademik dan Profesi Pendidikan Tinggi 1| Pendahuluan Dalam upaya mencapai sasaran pendidikan bermutu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengharuskan disusunnya standar isi, pro ses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Standar Pendidik adalah kriteria kualifikasi akademik dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik untuk menunjang penye lenggaraan pendidikan. Pendidik mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang strategis dalam mencapai pendidikan yang bermutu untuk semua warga Indonesia melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dosen sebagai pendidik perlu memiliki kompetensi yang standar sebagai agen pembelajaran yang meliputi: kompetensi pedagogik; kompetensi kepribadian; kompetensi profesional; dan kompetensi sosial. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui 13



pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pengembangan standar sesuai dengan perundangundangan, BSNP perlu membentuk Tim Adhoc yang bertugas untuk mengembangkan standar dosen pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Tim Adhoc dibantu oleh seorang supporting staff.

2| Tujuan dan Manfaat Tujuan standar dosen akademik dan profesi pendidikan tinggi adalah: a) memberi pedoman kepada para pengelola pendidikan dalam menyusun berbagai kebijakan yang berkenaan dengan rekrutmen, penempatan, pembinaan, penghargaan, dan pengem bangan karir dosen pendidikan akademik dan pendidikan profesi, b) menyediakan acuan dalam mengembangkan program pendidikan pada lembaga yang bertanggungjawab untuk membina secara terus menerus peningkatan kemampuan dosen pendidikan akademik dan pendidikan profesi, dan c) membantu lembaga yang bertanggungjawab dalam peningkatan mutu dosen untuk melakukan pembinaan dalam rangka pemenuhan standar kualifikasi dan kompetensi dosen pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Manfaat standar dosen akademik dan profesi pendidikan tinggi adalah a) sebagai acuan bagi penyusun instrumen kinerja dosen pendidikan akademik dan pendidikan profesi sehingga dapat diperoleh alat dan prosedur penilaian yang sahih dan handal, dan b) sebagai pedoman bagi para dosen pendidikan akademik dan pendidikan 14



profesi untuk selalu menyelaraskan unjuk kerjanya dengan ukuranukuran kualitas yang berlaku secara nasional.

3| Tim Ahli 1. Anggota BSNP No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama Prof. Dr. Djaali (Koordinator) Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons. Prof. Djemari Mardapi, Ph.D. Prof. Dr. Furqon Prof. Dr. M. Yunan Yusuf Prof. Dr. AT. Sugito Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis

Instansi UNJ Jakarta UNNES Semarang UNY Yogyakarta UPI Bandung UIN Jakarta UNNES Semarang UI Jakarta

2. Tim Ahli Pengembangan Standar Nama Prof. Zamroni, Ph.D (Ketua) Prof. Dr. Mulyono Abdurahman (Sekretaris) Prof. Dr. Muhyadi

Instansi UNY Yogyakarta

Keahlian Social Studies and Multicultural Education UNJ Jakarta Teknologi Pendidikan

UNY Pendidikan Yogyakarta Administrasi Prof. Dr. I Made UNJ Jakarta Pendidikan Putrawan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Prof. Djuju Sudjana, UPI Pendidikan Luar M.Ed., Ph.D Bandung Sekolah Prof. Ir. Eko Budihardjo, UNDIP Teknik Arsitektur dan M.Sc. Bandung Perencanaan Kota Prof. Dr. Baso Intang UNM Penelitian dan Sappaile, M.Pd. Makassar Evaluasi Pendidikan Prof. Dr. Ir. Sumbangan UNHAS Sistem Informasi Baja, M.Phil Makassar Sumberdaya Lahan Prof. Dr. Nasikin UI Jakarta Teknik Kimia bidang Rekayasa Reaksi dan Katalis

Hp 0811 255 391 0812 1335 761 0813 2839 4749 0811 806 744 0813 2021 0345 0811 279 109 0812 8606 791 08124262988 08129001645

15



Nama Instansi Keahlian Hp Prof. Dr. Nyoman UNDIKSHA Penelitian dan 0811388 872 Dantes Singaraja Evaluasi Pendidikan 08191610 2738 Prof. Dr. Dede Rosyada UIN Jakarta Tarbiyah 081388660034 08159220845 Prof. M. Ansjar, Ph.D ITB Matematika 08132113 8825 Bandung Prof. Dr. Y. Sumandiyo ISI Seni Pertunjukan 0811257 967 Hadi, SST.SU Yogyakarta Dr. Ir. Ali Wibowo UGM Biokimia Nutrisi 0811269 476 Yogyakarta Dr. Supardi, MM UII Manajemen 08139218 5557 Yogyakarta Sumberdaya Manusia Dra. Peni Handyani, POLBAN Pendidikan Vokasi 08122101 594 MT Bandung

4| Tahapan Kegiatan Tahapan kegiatan dilakukan dengan langkah-langkah: 1) pe nyusunan desain, 2) kajian bahan dasar, 3) penyusunan draf standar, 4) reviu draf standar, 5) validasi draf standar, 6) analisis hasil validasi draf standar, 7) pembahasan draf standar dengan unit utama, 8) uji publik draf standar, 9) finalisasi standar. Penyusunan desain dimaksudkan menemukan konsep atau definisi-definisi yang terkait dengan dosen melalui diskusi dengan target penyamaan persepsi tentang dosen, draf konsep kualifikasi dan kompetensi. Kajian bahan dasar dilakukan dengan menelaah buku-buku sumber, melalui internet yang berkaitan dengan dosen, tupoksi dosen dengan target menemukan definisi-definisi yang berkaitan dengan dosen, rumusan final konsep standar, rumusan final konsep kualifikasi, dan rumusan final konsep standar kompetensi. Penyusunan draf standar dosen yaitu penyusunan draf atas hasil dari penyusunan desain dan kajian bahan yang telah diperoleh sebelumnya dengan target diperoleh draf awal tentang standar dosen, rumusan final draf naskah akademik, draf-1 standar kualifikasi, dan 16



draf-1 standar kompetensi Reviu draf standar dimaksudkan menelaah dan mencermati hasil penyusunan draf standar dosen yang telah dihasilkan sebelumnya dengan target diperoleh draf standar dosen yang lebih mengerucut, draf-2 standar kualifikasi, dan draf-2 standar kompetensi. Validasi draf standar dengan tujuan mencari dan menerima informasi fenomena-fenomena yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Validasi draf standar dilakukan pada 15 (lima belas) perguruan tinggi, yaitu UNRAM NTB, UNHAS Sulsel, ITB Jabar, UNMUL Katim, UNAIR Jatim, UDAYANA Bali, UNHALU Sultra, UNSRI Sumsel, UNLAMRAT Kalsel, UNIMA Sulut, UNDIP Jateng, UGM DIY, UNTAN Kalbar, UNLAS Sumbar, dan USU Sumut. Peserta validasi terdiri dari dekan, ketua jurusan, koordinator kopertis, pimpinan perguruan tinggi swasta, kepala dinas pendidikan provinsi, dan ketua dewan pendidikan provinsi dengan target diperoleh masukan tentang fenomena-fenomena yang ada di lingkungan perguruan tinggi, draf-3 standar kualifikasi, dan draf-3 standar kompetensi. Analisis hasil validasi draf standar adalah mengola data serta menyimpulkan hasil validasi draf standar dengan target diperoleh simpulan hasil validasi draf standar, draf-4 standar kualifikasi, dan draf-4 standar kompetensi. Pembahasan draf standar dengan unit utama dimaksudkan menyamakan persepsi dan memperbaiki hasil analisis hasil validasi draf-4 standar dengan target ada kesamaan persepksi, draf-5 standar kualifikasi, dan draft 5 standar kompetensi. Uji publik draf standar dengan maksud mencari dan menerima informasi tentang dosen dan tupoksinya melalui pejabat perguruan tinggi dengan target diperoleh informasi tentang dosen dan tupoksinya melalui pejabat perguruan tinggi, draf-6 standar kualifikasi, draf-6 standar kompetensi. Finalisasi Standar yaitu mencermati dan mensikronisasikan antara hasil pembahasan draf-6 standar dengan unit utama dengan ha17



sil uji publik, serta memperbaiki baik dari konsep maupun dari segi bahasanya dengan target diperoleh draf Final Standar Dosen Akademik dan Profesi Pendidikan Tinggi. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. No. 1.

Tahapan Kegiatan Penyusunan Desain

Tempat Jakarta

2.

Kajian Bahan Dasar

Bogor

3.

Penyusunan Draf Standar

Jakarta

4.

Reviu dan Perbaikan Draf Standar

Jakarta

5.

Validasi Draf Standar

NTB SULSEL JABAR KALTIM JATIM BALI SULTRA SUMSEL KALSEL SULUT JATENG DI YOGYAKARTA

18

Tanggal

Target

28 Februari s.d. 2 Penyamaan persepsi tentang Maret 2009 dosen, draf konsep kualifikasi dan kompetensi 27-29 Maret Menemukan definisi2009 definisi yang berkaitan dengan dosen, rumusan final konsep standar, rumusan final konsep kualifikasi, dan rumusan final konsep standar kompetensi. 11-13 April 2009 Diperoleh draf awal tentang standar dosen, rumusan final draf naskah akademik, draf-1 standar kualifikasi, dan draf-1 standar kompetensi 2-4 Mei 2009 Diperoleh draf standar dosen yang lebih mengerucut, draf-2 standar kualifikasi, dan draf-2 standar kompetensi 4 Juni 2009 Diperoleh masukan tentang fenomena-fenomena yang 4 Juni 2009 ada di lingkungan perguruan 4 Juni 2009 tinggi, Draf-3 standar kuali4 Juni 2009 fikasi, dan draf--3 standar 5 Juni 2009 kompetensi 5 Juni 2009 8 Juni 2009 11 Juni 2009 11 Juni 2009 10 Juni 2009 11 Juni 2009 12 Juni 2009

Pengembangan Standar Dosen Akademik dan Profesi Pendidikan Tinggi No.

Tahapan Kegiatan

Tempat

Tanggal

KALBAR SUMBAR SUMUT Jakarta

13Juni 2009 15 Juni 2009 17 Juni 2009 22-24 Juli 2009

6.

Analisis Hasil Validasi Draf Standar

7.

Pembahasan Draf Standar dengan Unit Utama

Jakarta

8-10 Agustus 2009

8.

Uji Publik Draf Standar

Jakarta

5-7 September 2009

9.

Finalisasi Standar

Jakarta

21-23 Oktober 2009


Target

Diperoleh simpulan hasil validasi draf standar, draf-4 standar kualifikasi, dan draf-4 standar kompetensi Ada kesamaan persepksi dan draf standar yang lebih rasional, draf-5 standar kualifikasi, dan draf-5 standar kompetensi Diperoleh informasi tentang dosen dan tupoksinya melalui pejabat perguruan tinggi, draf-6 standar kualifikasi, dan draf-6 standar kompetensi Diperoleh draf final standar dosen akademik dan profesi pendidikan tinggi.

5| Hasil yang Diperoleh Hasil yang diperoleh dalam pengembangan standar dosen aka demik dan profesi pendidikan tinggi terdiri dari naskah akademik dan draf standar sebagai berikut. 1. Naskah Akademik 1) Latar Belakang Salah satu penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 19



serta tersusunnya Rencana Strategis Depdiknas yangantara lain memuat visi, dan misi Pendidikan Nasional. Visi Pendidikan Nasional Indonesia adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi Pendidikan Nasional adalah: (1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (3) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendi dikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan (5) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI. Manusia Indonesia yang dimaksud dalam visi pendidikan nasional Indonesia adalah manusia berkualitas dalam kecendekiawanan, kecerdasan spiritual, emosional, sosial, serta kinestetis (gerak tubuh) dan kepiawaian, serta mampu menghadapi perkembangan dan persaingan global. Kualitas manusia Indonesia seperti itu dapat dicapai melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tinggi yang didukung oleh tenaga pendidik yang berkualitas tinggi pula, dan memenuhi standar kualifikasi serta kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan yang dihadapi. Pada jenjang pendidikan tinggi, dosen memegang peran penting untuk mewujudkan visi pendidikan di atas. Tugas pokok, 20



fungsi, peran, dan tanggung jawab dosen adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang maju, cerdas, beradab, berkeadilan, dan makmur. Dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [bab I ayat (2)], disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas Tri Dharma ini dilaksanakan secara terpadu dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi pendidikan nasional. Dalam hal menyebarluaskan ilmu pengetahuan, di dalamnya mencakup penumbuhan sikap keilmuan, kreativitas, dan keterbukaan serta minat melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan delapan standar pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependi dikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dosen termasuk salah satu tenaga pendidik profesional dan ilmuwan yang harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi se bagaimana dituntut oleh PP No. 19 Tahun 2005 tersebut. Untuk itu perlu ditetapkan standar kualifikasi dan kompetensi dosen. Pengembangan standar dosen dimaksudkan untuk memberi kepastian agardosen benar-benar mampu menjalankan misi pendidikan di perguruan tinggi dan memenuhi tuntutan kualitastenaga pendidik yang profesional. Kehadiran dosen yang profesional diharapkan mampu meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi di bidang nya masing-masing, sehingga menjadi insan profesional dan insan sosial yang senantiasa mengembangkan diri secara 21



berkelanjutan, menjunjung tinggi tata nilai luhur, mau dan mampu mengabdikan dirinya sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan kemanusiaan. 2) Landasan Pengembangan Standar a) Landasan Filosofis Pada hakikatnya dosen adalah pengawal dan pengembang peradaban atau the guardian of civilization, sebagai sumber kekuatan moral, intelektual dan profesional. Dalam melaksanakan tugas utamanya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, dosen mengemban amanah untuk memotivasi dan memberi inspirasi yang kuat agar mahasiswa tergugah untuk belajar secara mandiri dari berbagai sumber. Disamping itu, dosen bertanggung jawab dalam pendidikan moral dan etika, adab dan kesantunan, kepemimpinan, mengasah nurani pembentuk karakter dan kepribadian yang terpuji, melalui keteladanan. Dosen adalah pembelajar sepanjang hayat (life long learner) yang memiliki kemampuan dan kemauan membangun kreativitas dan inovasi secara berkelanjutan dengan aneka terobosan pemikiran yang bervisi jangka panjang, dengan mendayagunakan kebebasan akademik yang dimilikinya. Dosen sebagai ilmuwan harus memberikan kontribusi orisinal pada khasanah ilmu pengetahuan antar bangsa yang bersumber dari penelitian di tanah air (home grown sciences). Dosen juga wajib ikut berpartisipasi menanggulangi berbagai masalah aktual yang dihadapi masyarakat de ngan memberikan alternatif-alternatif solusi dalam bentuk terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif, sesuai de ngan disiplin ilmunya masing-masing. 22



b) Landasan Yuridis Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 31 menetapkan: (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) pemerintah mengusahakan dan menyeleng garakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkat kan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari angggaran pendapatan dan belanja negara serta APBD untuk memenuhi kebu-tuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta ke sejahteraan umat manusia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan per ubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 23



dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1, ayat (2), menyatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Selanjutnya Pasal 45 menyatakan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik,sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian yang diampunya. Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana, dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen. (Pasal 46, ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor 14 Tahun 2005). Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan dengan persyaratan sebagai berikut (Pasal 47, ayat (1), UU RI Nomor 14 Tahun 2005): (1) memiliki pengalaman kerja seba gai pendidik di perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 tahun; (2) memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; (3) lulus sertifikasi yang dilakukan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tingggi yang ditetapkan pemerintah. 24



Status dosen (Pasal 48) terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor. Profesor (Pasal 49) merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 28, ayat (1), (2)). c) Landasan Konseptual. Sebagai lembaga pendidikan formal tertinggi, perguruan tinggi merupakan pusat keilmuan dan pusat budaya yang mencerminkan nilai-nilai luhur. Perguruan tinggi yang berupa universitas/ Institut/Sekolah Tinggi menyeleng garakan program akademik lebih menekankan misinya pada pengembangan, penyebaran dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan program profesi memberikan penekanan pada keahlian khusus yang dapat dimanfaatkan dalam lapangan kerja di masyarakat. Pendidikan vokasi lebih menekankan pada salah satu misi pemanfaatan atau misi penyebaran ilmu 25



dan pada keterampilan atau kepiawaian. Masyarakat perguruan tinggi adalah masyarakat keilmuan dan masyarakat budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan senantiasa berorientasi pada perkembangan dan pengembangan. Perguruan tinggi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, hendaknya memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Perguruan tinggi sebagai pusat budaya (center of culture) wajib menghasilkan lulusan yang berkualitas baik dan beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, menjadi teladan dalam kehidupan bermasya rakat berbangsa dan bernegara. Perguruan tinggi di Indonesia harus makin terdorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan yang bersifat universal untuk bersaing dan berkolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi terkemuka di seluruh dunia. Produk keilmuan perguruan tinggi Indonesia harus berkontribusi pada khazanah ilmu pengetahuan antarbangsa, dan perguruan tinggi Indonesia harus pula dengan bijak mampu memanfaatkan produk keilmuan perguruan tinggi negara lain. Dosen adalah sivitas akademika perguruan tinggi yang bertanggung jawab atas pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tingginya. Sebagai sivitas akade mika perguruan tinggi, dosen harus seorang ilmuwan yang berbudaya, berkepribadian, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, disertai kepemilikan berbagai kompetensi lainnya yang diperlukan. Pelaksanaan misi pengembangan ilmu di perguruan tinggi harus seimbang antara penelitian yang berorientasi pada ilmu murni dan yang berorientasi pada penerapan ilmu, demi memenuhi tuntutan kebutuhan bangsa. Misi 26



penerapan ilmu hendaknya lebih ditekankan hanya sampai pada pembuatan blueprint(prototype), sedangkan im plementasinya diserahkan kepada masyarakat. Misi penyebaran ilmu tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah orang yang menguasai ilmu itu, melainkan juga meningkatkan jumlah orang yang mampu dan mau terlibat dalam pengembangan dan penerapan ilmu di khazanah antarbangsa, ataupun untuk memenuhi tuntutan kebutuhan bangsa. Dosen sebagai pendidik profesional merupakan suatu profesi. Blackington (1968) mengartikan profesi sebagai: ”a vocation which is organized, incompletely, no doubt, but genuinly for the performance of function”. McCully (1999:130) mengemukakan profesi sebagai ”a vocation in which professed knowledge of some department of learning or science is used in its applicated upon it”. Definisi ini mengandung makna bahwa dalam suatu pekerjaan profesional diguna kan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual yang secara sengaja harus dipelajari, dan kemudian secara langsung dapat diabdikan bagi kemaslahatan orang lain, dan pada dasarnya itulah yang membedakan sosok antara seorang teknisi dengan seorang professional. Walau diakui, bahwa keduanya sama-sama menguasai sejumlah teknik dan prosedur kerja tertentu, namun pada seorang profesional pekerjaannya juga dilandasi oleh ada nya ”informed responsiveness” yaitu suatu ketanggapan yang bijak terhadap obyek kerjanya untuk kemaslahatan orang lain. Edgard H. Schein dan Diana W. Kommers (1998) mengemukakan bahwa: ”The profession is a set of occupation that have developed a very special set of norms deriving from their special role in society”. Dosen adalah jabatan profesional yang diperoleh me27



lalui pendidikan persiapan di perguruan tinggi yang relatif panjang untuk memenuhi kinerja yang sesuai dengan standar kompetensi dan tuntutan perkembangan zaman. Dosen dalam melakukan tugasnya melaksanakan praktik kependidikan yang intensif dan komprehensif. Untuk itu, dosen harus mampu membuat keputusan, baik secara individual maupun kelompok, memahami proses pem belajaran dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada stakeholders. Selain itu,dosen juga dituntut berdedikasi tinggi dalam memberikan layanan, mampu bekerjasama inter dan antar profesi serta menghormati kode etik profesi sebagai acuan norma yang berisi rambu-rambu tentang kepatutan bertindak dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Dosen yang profesional bertugas melaksanakan pembelajaran yang mendidik melalui perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian proses dan hasil belajar, pelaksanaan bimbingan dan pelatihan serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai individu yang bertugas memberi layanan ahli, pendidik profesional mampu membuat keputusan-keputusan yang nonrutin (terjadi dalam konteks yang selalu berubah), baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap implementasi yang terjadi dalam setting yang wajar antara pendidik, peserta didik, dan lingkungannya.Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi tugas pokok dan fungsi dosen dilakukan saling terkait antara satu dharma dengan dharma lainnya dan membentuk satu kesatuan sesuai dengan fungsi pergurusn tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Masingmasing dharma itu diberi arti sebagai berikut. Pendidikan adalah komunikasi antara dosen dan ma28



hasiswa melalui kegiatan dosen membelajarkan mahasiswa tentang ilmu, teknologi, dan seni pada mata kuliah yang diampunya sehingga mahasiswa melakukan kegiatan belajar dari berbagai sumber belajar yang tersedia dalam lingkungannya. Kegiatan belajar mahasiswa mencakup belajar untuk memecahkan masalah, belajar untuk hidup bermasyarakat dan berbangsa, dan/atau untuk kemajuan kehidupa diri, masyarakat dan bangsanya. Teori, konsep, dan/atau prosedur dalam dharma pendidikan menjadi sumber/balikan bagi dharma penelitian dan dharma pe ngabdian kepada masyarakat. Penelitian, baik murni atau terapan, adalah kegiatan ilmiah dosen untuk menemukan dan mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni dalam mata kuliah yang diampu nya. Dharma penelitian dapat menjadi sumber atau balikan bagi dharma pendidikan dan/atau dharma pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang relevan dengan bidangnya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memanfaatkan potensi yang terdapat dalam lingkungan. Dharma pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi sumber atau balikan bagi dharma pendidikan dan/atau dharma penelitian. Selain memiliki kualifikasi akademik minimum, dosen juga harus menguasai berbagai kompetensi yang terdiri atas kompetensi (1) pedagogik; (2) kepribadian; (3) sosial; dan (4) profesional yang meliputi: (a) keahlian dan (b) pengembangan dan penerapan ilmu. d) Landasan Empirik Pada dasarnya PT memerlukan dosen yang memiliki 29



kemampuan atau kompetensi tertentu agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai tuntutan undang-undang yang berlaku (UU No. 14 tahun 2005). Kompetensi dosen menurut UU tersebut secara umum ditentukan dari kualifikasi yang dimilikinya, yaitu kualifikasi akademik dan kompetensi. Data kualifikasi akademik dosen tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel-1 berikut. Tabel-1. Data Kualifikasi Akademik Dosen PT PTN (84 PTN) PTS (2823 PTS) Jumlah

Berijazah Diploma Berijazah S2, S3 dan S1 dan Keprofesian 20.221 (32.40%) 42.187 (67.60%) 59.668 (76.34%) 38.496 (23.66%) 79.889 (49.76%) 80.683 (50.24%)

Jumlah 62.408 78.164 160.572

Sumber: Dirjen Dikti Depdiknas. http://www.evaluasi.or.id/recap/recap-teacher-edu.php?flag==all. (diolah 3 Mei 2009)

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebanyak 67,60% dosen PTN telah memenuhi kualifikasi akademis, sedangkan untuk PTS baru mencapai 23,66%. Sampai saat ini data tentang kompetensi dosen belum tersedia. Dengan tidak terpenuhinya kualifikasi akademis dosen, maka sangat dimungkinkan terjadi ketimpangan kompetensi. Selain itu, sampai tahun 2009 masih merebak pembukaan program studi baru, baik untuk jenjang diploma, S1 maupun pascasarjana (S-2/S-3). Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dirjen Dikti pada Rembug Nasional 2008 terungkap, bahwa dari tahun 2005 hingga 2007 terdapat 528 PTS baru (tidak ada pertambahan PTN); 2.247 Program Studi yang baru dari berbagai bidang studi dan jenjang pendidikan. Sebagian besar dari program studi yang baru tersebut adalah jenjang Diploma dan S1. 30



Untuk lebih menjamin agar pendidikan tinggi di Indonesia mampu mewujudkan visi dan melaksanakan misi pendidikan nasional, serta berdasarkan landasan filosofis, yuridis, konseptual, dan empiris, maka diperlukan adanya standar kualifikasi dan kompetensi dosen. 3) Proses Pengembangan Standar Dosen Standar dosen dikembangkan melalui tahap-tahap se bagai berikut. (1) Penyusunan desain (persiapan, membuat draf awal naskah akademik dan draf standar dosen); (2) Kajian bahan dasar (pengembangan draf naskah akademik dan standar kualifikasi dan kompetensi dosen berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan dan referensi lainnya); (3) Penyusunan draf standar; (4) Reviu dan perbaikan draf standar; (5) Validasi draf standar; (6) Analisis hasil validasi draf standar; (7) Pembahasan draf standar dengan unit utama; (8) Uji publik draf standar; (9) Finalisasi standar. 4) Tugas Pokok dan Fungsi Dosen (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 31



(2) Tugas utama dosen dilaksanakan dalam bentuk pembela jaran yang mendidik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses dan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam lingkup tugas pembelajaran yang mendidik, dosen bertanggungjawab atas pendidikan moral dan etika, adab dan kesantunan, mengasah nurani, membentuk karakter dan kepribadian terpuji melalui keteladanan. (3) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai de ngan peraturan perundang-undangan (Pasal 3, UU No. 14 Tahun 2005) dan berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional (Pasal 5, UU No. 14 Tahun 2005). (4) Kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. (5) Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keteram pilan dan perilaku yang harus dimiliki dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. 5) Tujuan dan Manfaat Standar Dosen Standar dosen yang mencakup standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen baik sebagai agen pembelajaran maupun ilmuwan, dimaksudkan sebagai acuan: (1) bagi pemerintah dalam melaksanakan sertifikasi dosen, perekrutan calon dosen, dan dalam rangka penilaian ki nerja lembaga pendidikan tinggi, (2) bagi perguruan tinggi dalam perekrutan calon dosen, pembinaan dan pengembangan karir dosen, 32



(3) bagi dosen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, (4) bagi perguruan tinggi dan dosen untuk meningkatkan kemampuan berkolaborasi dan bersaing di era global. 6) Daftar Pustaka • Dirjen Dikti Depdiknas. http://www.evaluasi.or.id/recap/recapteacher-edu.php?flag==all. • Hamalik, Oemar (1985). Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara. • McCully, Kilmer (1999). The Heart Revolution. New York, NY: Har peraudio. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. • Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006-2009. • Schein, E. H., & Kommers, D. W. (1972). Professional Education. New York McGraw-Hill. • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Draf Standar Standar dosen untuk Pendidikan Akademik dan Profesi terdiri atas Kualifikasi Akademik Dosen dan Kompetensi Dosen, yaitu se bagai berikut. 1) Kualifikasi Akademik Dosen a) Kualifikasi akademik dosen program sarjana, PALING RENDAH berpendidikan magister dari program studi yang terakreditasi dan memiliki kewenangan mengampu mata 33


b)

c)

d)

e)


kuliah sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kualifikasi akademik dosen program pascasarjana berpendidikan doktor dari program studi yang terakreditasi, dan memiliki kewenangan mengampu matakuliah dan atau membimbing tesis mahasiswa pascasarjana sesuai dengan latar belakang pendidikan doktornya. Pengakuan atas kesesuaian latar belakang pendidikan pada butir 1 dan 2 ditentukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan bagi perguruan tinggi yang terakreditasi, dan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bagi perguruan tinggi yang belum terakreditasi. Kualifikasi akademik dosen program pascasarjana yang memiliki wewenang sebagai promotor disertasi adalah doktor dari program studi yang terakreditasi dan memiliki jabatan akademik profesor (guru besar) yang relevan de ngan bidang kajian disertasi yang dibimbingnya. Kualifikasi akademik dosen pendidikan profesi, MINIMAL berpendidikan magister dari program studi yang terakreditasi dan memiliki sertifikat profesi yang relevan.

2) Kompetensi Dosen No. Kompetensi Sub-Kompetensi 1. Kompetensi 1.1 Memahami karakteristik dan kebutuhan belajar Pedagogik mahasiswa 1.2 Membuat silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sistematis, efektif dan efisien 1.3 Mengembangkan strategi pembelajaran yang mendidik, kreatif, humanis, dan mencerdaskan . 1.4 Mengelola pembelajaran dengan menekankan penerapan prinsip andragogi dan meningkatkan kemampuan soft skill mahasiswa 1.5 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran

34

Pengembangan Standar Dosen Akademik dan Profesi Pendidikan Tinggi No.

Kompetensi


Sub-Kompetensi 1.6 Melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang valid dan reliabel 1.7 Melaksanakan bimbingan dalam rangka mengembangkan potensi mahasiswa 2.1 Bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia 2.2 Menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil, berwibawa, dan memiliki integritas 2.3 Menunjukkan loyalitas terhadap institusi, bertanggung jawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi 2.4 Berperilaku sesuai kode etik dosen dan/atau kode etik profesi 2.5 Berperilaku kreatif, inovatif, adaptif, dan produktif, berorientasi pada pengembangan berkelanjutan 2.6 Menampilkan sikap kepemimpinan yang visioner 3.1 Bersikap inklusif, tidak diskriminatif, dan memiliki kesadaran serta kecakapan untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang demokratis dan menghargai multi budaya 3.2 Berinteraksi dan berkomunikasi efektif, santun, dan adaptif dengan berbagai kalangan, termasuk inter dan antar komunitas profesi 3.3 Bersikap terbuka dan menghargai pendapat, saran, serta kritik dari pihak lain

2.

Kompetensi Kepribadian

3.

Kompetensi Sosial

4.

Kompetensi Profesional a. Kompetensi 4.1 Memahami filosofi , konsep, struktur, materi, dan Keahlian menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya 4.2 Mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang 4.3 Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusinya

35


No.


Kompetensi Sub-Kompetensi b. Kompetensi 4.4 Memahami metodologi keilmuan dalam rangka Pengempengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bangan dan 4.5 Belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau profesinya Ilmu 4.6 Melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/ atau profesi 4.7 Menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya 4.8 Melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya 4.9 Menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang ilmu dan/atau profesinya.

6| Refleksi Dalam proses pengembangan standar dosen akademik dan profesi pendidikan tinggi relatif lancar jika dibandingkan dengan proses pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan sebelumnya (2006-2008). Hal ini ditandai setiap kegiatan ketua dan sekretaris relatif hadir tepat waktu, begitu pula anggota tim hadir minimal 85% dari jumlah anggota, dan setiap pertemuan semua yang hadir mengikuti diskusi dari awal sampai hari penutupan. Implikasinya setiap diskusi yang dikakukan pada setiap kegiatan relatif lancar. Misalnya suatu konsep baru yang didiskusikan dapat dimulai dan dapat disimpulkan dengan tepat waktu. Berikut, adanya kerja sama dan ketaatan anggota dalam hal keputusan terhadap ketua dan adanya komitmen yang selalu ditaati oleh seluruh anggota, misalnya pembagian tugas baik tugas kelompok maupun tugas individual diterimanya dan diselesaikan di tempat tugas masing-masing. Hasil tugas tersebut, masing-masing mengirim email ke [email protected] untuk disatukan dan dinarasikan serta akan diinformasikan dan didiskusikan pada pertemuan berikutnya. Dalam hal validasi standar, relatif banyak peserta validasi standar yang hadir dan aktif diskusi dan memberikan masukan yang 36



berbobot, hanya ada 1 (satu) dari 15 (lima belas) perguruan tinggi yang kurang datang ke tempat validasi, lagi kurang tanggap/peduli terhadap validasi tersebut. Dalam hal uji publik, relatif banyak peserta uji publik yang hadir dan aktif diskusi dan memberikan masukan yang berharga, sehingga hal-hal yang belum sempat dipikirkan oleh anggota tim ahli dapat menjadi pelengkap dalam pengembangan draf standar dan pada naskah akademik. Hambatan yang krusial dalam pengembangan standar dosen relatif tidak ada. Pelajaran yang diperoleh dari proses kegiatan pengembangan standar dosen akademik dan profesi pendidikan tinggi adalah dalam memperlancar suatu proses perlu komitmen yang harus ditaati, unsur-unsur yang terlibat dalam suatu kegiatan homogen, kerja sama yang baik antar individu, antar kelompok kerja, dan antar instansi.

37

BAB 3

Pengembangan Standar Isi Pendidikan Tinggi


39



BAB 3 Pengembangan Standar Isi Pendidikan Tinggi A| Pendahuluan Perguruan tinggi merupakan “puncak’ jenjang pendidikan setelah pendidikan dasar dan menengah. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendi dikan Nasional.“Puncak” pendidikan itu tidak dapat diraih oleh semua orang yang menghendakinya, orang-orang yang sempat menjalani pun banyak diantaranya yang tidak berhasil menyelesaikannya de ngan baik. Pendidikan tinggi dicitrakan sebagai arena untuk pengembangan potensi yang terbaik, untuk menyiapkan diri bagi kehidupan yang sesuai dengan status sosial yang tinggi dan bermartabat serta dengan karir yang berhasil. Demikianlah, pendidikan tinggi merupakan agent of change bagi kehidupan orang-per orang, kelompok, masyarakat, bangsa dan negara bahkan, bagi perkembangan kemanusiaan dari zaman ke zaman. Dengan citranya yang sungguh tinggi itu pendidikan tinggi perlu diwujudkan dan dikelola dalam kondisi yang terstandar untuk menjamin ketinggian mutunya. Untuk itu, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai turunan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan perlunya delapan standar bagi penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, yaitu standar isi, standar kompetensi kelulusan, standar proses, standar pendidik, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, stan-

41



dar pengelolaan, dan standar penilaian pendidikan. Sebagai bagian integral dari pendidikan nasional, pendidikan tinggi secara langsung dituntut memenuhi ke-delapan standar tersebut. Dewasa ini Pemerintah Indonesia berketetapan hati dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk menyusun dan mengimplementasikan semua standar yang dimaksudkan itu. Hal ini didorong pula untuk membenahi kondisi nyata pendidikan tinggi di tanah air yang belum standar. Kondisi nyata yang belum standar itu antara lain ditampilkan sebagai berikut. Pertama, kurikulum pendidikan tinggi belum dikembangkan dengan pola yang jelas. Dalam hal ini data base nasional tentang program studi, yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kurikulum boleh dikatakan belum ada atau setidak-tidaknya belum tersosialisasikan. Kedua, kurikulum yang dikembangkan oleh satuan-satuan pendidikan tinggi (disebut pendidikan tinggi) belum terbagi secara proporsional ke dalam substansi untuk memenuhi kebutuhan kehidup an dalam tataran praktis dan kebutuhan kehidupan dalam tataran idealis. Dalam hal-hal tertentu berbagai perguruan tinggi bahkan terlalu kuat berorientasi pada dunia industri sehingga bidang-bidang yang mengarah pada pengembangan dan karya akademik secara institusional dan personal terabaikan. Ketiga, susunan kurikulum pendidikan tinggi cenderung masih mengarah pada rentetan mata kuliah dan belum secara terarah mengembangkan pembentukan manusia seutuhnya sesuai dengan harkat dan martabatnya serta pengembangan kemampuan akademik, profesi dan vokasi yang benar-benar diperlukan untuk maslahat kehidupan kemanusiaan. Materi pengembangan diri melalui kegiatan pelayanan yang memandirikan dan ekstra kurikuler belum terintegrasi ke dalam kurikulum. Keempat, belum adanya pola standar untuk pengembangan pendidikan tinggi; pendirian dan pengelolaan perguruan tinggi yang 42



kurang terkendali, dan mayoritas lulusan serta produk-produk lain perguruan tinggi yang kurang memadai tampaknya akan terus berlangsung. Perguruan tinggi hanya sekedar menjadi lembaga transfer IPTEKS yang kurang bermakna serta tidak memberikan nilai tambah bagi pengembangan IPTEKS yang lebih membudayakan dan memberdayakan kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan, maju dan modern. Implementasi standar-standar yang dimaksudkan itu diharapkan mampu mengubah kondisi pendidikan tinggi dewasa ini yang kurang memadai seperti tergambar di atas menjadi perguruan tinggi yang memenuhi standar mutu yang tinggi. Sebagai agent of change melalui kurikulumnya yang standar, pendidikan tinggi mampu berperan sebagai wahana pembentuk manusia seutuhnya (potensi dirinya berkembang secara optimal, mandiri, sehat jasmani, rohani dan sosial) serta sebagai pengembang kehidupan dan karya-karya akademik yang luhur, profesi yang bermartabat, dan vokasi yang benar-benar terampil dan produktif yang terwujud dalam kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai kehidupan akhlakul karimah. Dalam berkehidupan kebangsaan dan kenegaraan, pendidikan tinggi menjadi pusat pengembangan kebudayaan bangsa, penguatan, kejayaan bangsa melalui pengoptimalan pengembangan sumber daya alam dan manusia yang melimpah, dan peningkatan daya saing serta pe nguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks globali sasi pendidikan tinggi diharapkan menjadi benteng untuk mempertahan identitas budaya bangsa, menjadi pendorong berkembangnya bangsa secara dinamis dan modern sambil secara bijak menerima pengaruh globalisasi demi penguatan dan peningkatan budaya bangsa. Bertolak dari kondisi dengan warna-warni yang belum begitu jelas arah dan polanya itu, dan menuju ke arah pendidikan terstandar, bahkan berstandar tinggi dirasa perlu disusun 8 standar pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh PP No. 15 tahun 2005 tentang 43



Standar Nasional Pendidikan. Dalam rangka pengembangan standar-standar pendidikan yg dimaksudkan itu, perlu disusun Standar Isi Pendidikan Tinggi (selanjutnya disingkat SIPT), sebagai salah satu komponen pokok penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu. Berkenaan dengan kurikulum yang menjadi materi pokok SIPT, unsurunsur budaya bangsa, khususnya yang terkait langsung dengan upaya pendidikan, perlu dijadikan prinsip dinamik pengembangan dan implementasi kurikulum pendidikan tinggi yang berorientasi global. Kurikulum yang demikian itu diharapkan memenuhi fungsinya se bagai wahana pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang dinamis, maju dan modern, ber-IPTEKS tinggi dan mampu bersaing dalam kehidupan global, serta sekaligus memandirikan peserta didik. Standar Isi yang dikembangkan ini berlaku untuk program-program pendidikan akademik, profesi dan vokasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

B| Landasan Penyusunan Standar Landasan legal penyusunan Standar Isi Pendidikan Tinggi adalah : 1. Pancasila, falsafah bangsa dan dasar negara. 2. Undang-undang Dasar 1945, yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menye lenggarakan sistem pendidikan nasional. 3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama pasal/ayat-ayat mengenai jalur, jenis dan jenjang pendidikan tinggi, program dan kurikulum pendidikan tinggi. 4. Peraturan Pemerintah no. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasio nal Pendidikan terutama pasal/ayat-ayat mengenai standar isi pendidikan tinggi. 5. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru terutama pasal/ayat-ayat mengenai kompetensi guru yang diperoleh 44



melalui studi di peguruan tinggi. 6. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi terutama pasal/ayat-ayat mengenai jurusan/program studi dan kurikulum Perguruan tinggi. 7. Rencana Peraturan Pemerintah tentang Dosen, terutama tentang pasal/ayat-ayat mengenai materi/tugas yang diampu oleh dosen. 8. Permendiknas No. 22, no. 23 dan No. 24 tahun 2006 tentang Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan mene ngah, sebagai referensi bagi standar isi, standar kompetensi lulusan dan kurikulum pendidikan tinggi. 9. Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru terutama mengenai pasal/ ayat-ayat mengenai program pendidikan dan kompetensi yang ditempuh oleh (calon) guru pada pendidikan tinggi. 10. Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor terutama mengenai pasal/ ayat-ayat tentang program pendidikan dan kompetensi yang ditempuh (calon) konselor di perguruan tinggi 11. Permendiknas No. 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru dalam Jabatan, terutama pasal/ayat-ayat mengenai pengakuan pengalaman kerja dan hasil belajar sebagai pengurang beban belajar.

C| Tujuan dan Fungsi Standar 1.

Tujuan disusunnya SIPT adalah : Tujuan Umum Tujuan umum SIPT adalah memberikan acuan bagi perguruan tinggi dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang akan diimplementasikan oleh masing-masing program studi yang ada di dalam Perguruan tinggi. 45



2.

Tujuan Khusus Tujuan khusus SIPT adalah : 1. Memberikan acuan berupa kaidah-kaidah umum penyusunan kurikulum program studi. 2. Memberikan acuan berupa kriteria pembentukan dan penetapan mata kuliah serta kegiatan lainnya yang menjadi muatan kurikulum. 3. Memberikan acuan dalam perumusan kompetensi mata kuliah dan kegitan lainnya yang menjadi muatan kurikulum. 4. Memberikan acuan dalam penyusunan silabus mata kuliah. 5. Memberikan arah pengimplementasian kurikulum yang nantinya akan dijabarkan menjadi standar proses yang akan disusun tersendiri. Standar isi pendidikan tinggi yang berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, serta berlaku mengikat dan efektif untuk semua perguruan tinggi.

D| Hasil yang Dicapai Kegiatan ini menghasilkan naskah akademik dan standar isi pendidikan tinggi untuk program-program pendidikan akademik, profesi dan vokasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. SIPT memuat pokok-pokok tentang (1) kerangka dasar dan standar kurikulum, (2) beban belajar, (3) kurikulum satuan pendidikan tinggi, (4) kalender akademik.

46



E| Tim Ahli 1.

Anggota BSNP No Nama 1 Mungin Eddy Wibowo, Prof. Dr. M.Pd., Kons (Koordinator) 2 Dr. Anggani sudono, 3 Prof. Dr. Fawzia aswin hadis 4 Prof. Dr. Furqon 5 Prof. Dr. Komaruddin hidayat 6 Dr. Seto Mulyadi 7 Prof. Dr. Johannes Gunawan 8 Prof. Dr. Moehammad Aman Wirakartakusumah, M.Sc. 9 Prof. Dr. Jamaris Jamna, M.Pd. 10 Prof. Dr. Richardus Eko Indrajit

2.

Asal Institusi UNNES Al Izhar Jakarta UI UPI UIN Jakarta Komnas HAM Anak Univ. Parahyangan IPB UNP Perbanas

Tim Ahli No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Nama Prayitno, Prof. Dr. (Ketua) Prof. Sudharto P. Hadi, Ph.D. (Sekretaris) Prof. Waspodo, Ph.D. Prof. Dr. Rubijanto Misman Prof. Dr. Soesanto Prof. Dr. Mohamad Sadikin, D.Sc. Prof. Dr. Imam Suyudi Prof. Freddy P. Zen, M.Sc.,D.Sc. Prof. Dr. M. Noor Rochman Hadjam Prof. Dr. Pawennari Hijjang, Ma Prof. Dr. Bambang Yulianto, M.Pd. Prof. Dr. Soetarno, Dea Ir. Syaukat Ali, M.Si. Dr. Masri Mansoer, MA Dr. Abdul Rahman A. Ghani, M.Pd. Prof. Dr. As’ari Djohar, M.Pd.

Instansi UNP UNDIP UNSRI PALEMBANG UNSOED UNIMUS SEMARANG UI UNJ JAKARTA ITB BANDUNG UGM YOGYAKARTA UNHAS MAKASSAR UNESA SURABAYA ISI YOGYAKARTA POLITEKNIK UIN JAKARTA UHAMKA UPI

47



F| Metode dan Tahapan Penyusunan Standar Metode dan langkah pengembangan SIPT adalah sebagai berikut. 1. Penyusunan Naskah Akademik, sebagai panduan berfikir dan langkah operasional penyusunan SIPT. 2. Penyusunan Draf Awal SIPT, melalui langkah-langkah : 1. Review dokumen dan kajian bahan dasar berkaitan de ngan substansi standar isi perguruan tinggi. 2. Diskusi dokumen dan bahan dasar. 3. Penulisan draf awal SIPT. 3. Validasi, untuk melengkapi dan menguji ketetapan arah dan substansi yang ada pada draf SIPT, melalui : 1. Lokakarya dengan sejumlah pakar tentang isi pendidikan tinggi 2. Validasi diperluas bersifat nasional 3. Review dengan unit utama Depdiknas 4. Uji Publik untuk menyampaikan materi draf SIPT serta memperoleh masukan dari publik untuk penyempurnaanya. 5. Finalisasi, untuk memperoleh draf final SIPT berdasarkan hasil semua pemikiran dan masukan dari berbagai pihak yang telah diperoleh melalui diskusi, lokakarya, seminar, review, validasi dan uji publik. Finalisasi draf SIPT dilaksanakan oleh Tim Ahli/Adhoc SIPT bersama Anggota BNSP. Kegiatan penyusunan SIPT oleh Tim Ahli/Adhoc SIPT bersama anggota BNSP, melalui tahapan kegiatan sebagai berikut : No 1 2 3 4

48

Tahapan Kegiatan Penyusunan Design Pengkajian Dokumen dan Bahan Dasar Penyusunan Draf Awal SIPT Reviu dan Perbaikan Draf Awal SIPT Reviwer: DKI Jakarta 8, Dalam Jawa 6, dan Luar Jawa 2

Waktu 7-9 Maret 2009 18-20 Maret 2009 24-26 April 2009 22-24 Mei 2009

Tempat Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta


No Tahapan Kegiatan 5 Validasi Draf SIPT 15 Provinsi (4 dalam Jawa dan 11 luar Jawa). Peserta daerah: 40 orang Panitia daerah: 5 orang Anggota/Tim Ahli : 3 orang 6 Analisis Hasil Validasi dan Perbaikan Draf SIPT 7 Pembahasan Draf SIPT dengan unit utama 8 Uji Publik Draf SIPT Undangan 25 Provinsi @ 2 orang 9 Finalisasi Draf SIPT


Waktu 18 Juni – 18 Juli 2009

Tempat Daerah

22-24 Juli 2009

Jakarta

10-12 September 2009 Jakarta 14-16 Oktober 2009

Jakarta

6-8 November 2009

Jakarta

G| Refleksi Secara umum tidak ada hambatan dan kendala yang berarti dalam penyusunan standar Isi Pendidikan Tinggi. Sebagai catatan, dalam mendiskusikan jumlah SKS sempat mengalami diskusi yang panjang dan lama. Selama ini beban SKS di perguruan tinggi adalah 144-160 SKS. Sedangkan beban SKS yang diusulkan dalam standar isi adalah 130-140 SKS. Dengan mengurangi beban SKS dikhawatirkan akan berdampak pada turunnya mutu lulusan. Namun melalui uji public yang dilakukan BSNP, peserta uji publik menerima rentang beban studi 130-140 SKS, meskipun DIKTI mempertanyakan hal ini karena dikhawatirkan akan mengurangi mutu lulusan perguruan tinggi. Hal lain yang sempat menjadi kendala adalah kesulitan untuk mendapatkan peserta validasi yang dapat mewakili perguruan tinggi di satu provinsi karena faktor lokasi dan biaya.

49

BAB 4

Pengembangan Standar Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi: Program Sarjana


51



BAB 4 Pengembangan Standar Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi: Program Sarjana A| Pendahuluan Mutu pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah dosen, sarana dan prasarana, manajemen dan waktu belajar (Bank Dunia, 1989). Secara umum di Indonesia keempat faktor tersebut belum memadai untuk mencapai pembelajaran yang baik guna meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan data dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tahun 2008, perguruan tinggi di Indonesia berjumlah 3230 dengan perincian 82 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), 2819 Perguruan Tinggi Swasta (PTS), 50 Perguruan Tinggi Agama negeri (PTAN), 219 Perguruan Tinggi Agama Swasta (PTAS), dan 60 Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK). Dari jumlah tersebut baru 2.5% yang telah diakreditasi oleh BAN-PT. Sedangkan jumlah program studi sebanyak 17128 dan yang telah terakreditasi mencapai 54.2%. Jumlah perguruan tinggi dan program studi tersebut diperkirakan akan meningkat sesuai dengan peningkatan animo masyarakat untuk masuk perguruan tinggi. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dari 82 PTN pada tahun 2008 menjadi 83 PTN dan dari 2819 PTS menjadi 2.909 PTS. Sementara itu, kualitas perguruan tinggi tersebut sangat beragam baik dari sisi penyelenggaraan, proses, sarana dan prasarana, 53



serta lulusannya. Keragaman kondisi sarana dan prasarana Perguruan Tinggi dapat dilihat mulai dari sarana dan prasarana yang sangat layak sampai pada yang sangat tidak layak. Misalnya, ada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan di Rumah Toko (Ruko), di rumah, tidak memiliki laboratorium, tidak memiliki ruang terbuka dan banyak lagi. Kondisi ini sudah barang tentu akan merugikan peserta didik karena tidak menerima layanan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Rendahnya mutu pendidikan tersebut di atas disebabkan antara lain sarana dan prasarana yang belum memadai. Hal ini karena belum adanya kriteria minimal sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang menjadi acuan dari setiap perguruan tinggi dalam penyelenggaraan program pendidikan. Atas dasar kenyataan itu, perlu disusun standar sarana dan prasarana perguruan tinggi di Indonesia, agar keberadaan sarana dan prasarana mampu mendukung pembelajaran dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi merupakan salah satu dari delapan standar pendidikan yang harus disiapkan oleh Badan Standar Nasio nal Pendidikan (BSNP) berdasarkan amanat yang dituangkan dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Standar sarana dan prasarana ini disusun untuk lingkup perguruan tinggi yang berbentuk sekolah tinggi, institut, dan universitas yang menyelenggarakan pendidikan akademik pada jenjang sarjana S1.

B| Landasan Penyusunan Standar 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasio nal Pendidikan 4. Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan

54



C| Tujuan dan Fungsi Standar Tujuan standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi adalah untuk: 1. Menentukan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana minimal yang harus dimiliki perguruan tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 2. Mendukung tercapainya mutu pendidikan. Fungsi standar sarana dan prasarana adalah sebagai acuan dasar yang bersifat nasional bagi semua pihak yang berkepentingan dalam: 1. Perencanaan dan perancangan sarana dan prasarana, 2. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, 3. Pengawasan ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana.

D| Hasil yang Dicapai Kegiatan ini menghasilkan naskah akademik dan standar sara na dan prasarana perguruan tinggi yang berbentuk sekolah tinggi, institut, dan universitas yang menyelenggarakan pendidikan akademik pada jenjang sarjana S1.

E| Tim Ahli 1.

Anggota BSNP No 1 2 3 4 5 6 7

Nama Edy Tri Baskoro, Prof. Dr (Koordinator) Suharsono, Dr., MM., M.Pd Bambang Soehendro, Prof.Dr Zaki Baridwan, Prof. Dr Anggani Sudono, Dr Weinata Sairin, Pdt., M.Th Komaruddin Hidayat, Prof. Dr

Asal Institusi ITB STIBA UGM UGM Al-Izhar LAI UIN Jakarta

55


2.


Tim Ahli No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Nama Bambang Suryadi, Ph.D Drs. Moerdiyanto, MPd. MM. Paramita Atmodiwiryo, March. Ph.D Ir. Eko Purnomo, MS.Arch.S Dr. Suyanta Prof. Dr. Munoto Dra. Indun Lestari Setyono, M.Psi Ari Moesriami Barmawi, Ph.D Dr. Ahmad Rum Bismar, M.Pd Prof. Dr. Hamam Hadi Dr. Danny Meirawan Drs. Nathan Hendarto, PhD Dr. Ir. Yazid Bindar,M.Sc Ir. Denni Zulkaidi, MUP Drs. Zulfikar Zen, MA Prof. Dr. Thamrin Abdullah Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi Dr. Gaguk Margono Prof. Dr. Anita Yuliati,drg.,M.kes

Instansi UIN Jakarta/Psikologi UNY/Ekonomi UI/Arsitek ITB/Arsitek UNY/Fisika Unesa/Teknik Unpad/Psikologi STT TELKOM UNM/Olahraga UGM/Kedokteran UPI/Teknik Unnes/MIPA ITB/Teknik Kimia ITB/Teknik Planologi) UI/Perpustakaan UNJ/Ekonomi UI UNJ/Matematika UNAIR/Kedokteran Gigi

Keterangan Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

F| Metode Penyusunan Standar Penyusunan standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi dilakukan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses untuk pendidikan tinggi. Standar sarana dan prasarana minimum juga mempertimbangkan perubahan paradigma pendidikan tinggi, dan pengelolaan badan hukum pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, Untuk mencapai kompetensi minimum lulusan setiap program studi, maka Standar kompetensi minimum dari Badan Akreditasi Nasional (BAN), perguruan tinggi dan asosiasi profesi terkait juga menjadi pertimbangan untuk menentukan sarana dan prasarana minimum yang harus disediakan. Selain mempertimbangkan standar dan ketentuan penyediaan sarana dan prasarana minimum yang telah ada di Indonesia (yang ditetapkan oleh

56



Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi), sumber literatur mengenai pedoman/standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi di negara lain juga dikaji untuk memperoleh gambaran standar yang berlaku di negara maju. Kajian teoretis akan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan tinggi dilakukan dengan memperhatikan aspek psikologis perkembangan kejiwaan peserta didik dan proses kegiatan pembelajaran pada umumya, serta keahlian pada disiplin ilmu masingmasing pada khususnya. Secara ringkas metode penyusunan standar tersebut dapat diilustrasikan dalam diagram berikut ini.

METODE PENYUSUNAN STANDAR Paradigma Pembelajaran A turan tentang P em buk aan P T P edom an S arana & P rasarana P T K aji B anding S arana dan P rasarana P T K ondisi N yata S arana dan P rasarana P T di Indonesia A k reditasi B A N P T

Fungsi Pendidikan Tinggi

K erangk a S tandar K om ponen S arana dan P rasarana S pesifik asi S tandar

S tandar P endidik an: • S tandar K om petensi Lulusan • S tandar Isi • S tandar P roses • S tandar K om petensi oleh P T dan A sosiasi P rofesi

RANCANGAN STANDAR SARANA & PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI

K ajian Teoritis S tandar P rinsip-prinsip S tandar

Validasi & Uji Publik

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PT

B adan S tandar N asional P endidikan

G| Tahapan Penyusunan Standar Kegiatan penyusunan standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi terdiri atas sembilan tahapan. Diawali dengan penyusunan desain dimana seluruh tim ahli melakukan brainstorming untuk mendapatkan gambaran awal tentang draf standar sarana dan pra57



sarana tersebut. Pada tahapan ini, Ketua BSNP memaparkan standar nasional pendidikan, peran, fungsi dan wewenang BSNP. Sedangkan anggota BSNP yang menjadi koordinator kegiatan menjelaskan peran dan fungsi tim ahli dalam penyusunan panduan penilaian pendidikan kesetaraan sehingga terwujud persamaan persepsi dan langkah di kalangan tim penyusun panduan. Kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta, dari tanggal 26 sampai dengan 28 Februari 2009. Kegiatan kedua adalah kajian bahan dasar, diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 14-16 Maret 2009. Kajian bahan dasar meliputi kajian aspek yuridis dan empiris yang meliputi data-data dari lapangan dan intansi terkait seperti BAN-PTdan DIKTI. Berdasarkan bahan dasar yang terkumpul, tim menyusun draf standar (tahapan ketiga) yang berlangsung dari tanggal 24-26 April 2009 di Jakarta. Pada tahapan keempat yang berlangsung dari tanggal 15-17 Mei 2009 di Jakarta, tim ahli mengundang 16 reviewer untuk mene laah dan member masukan terhadap draf standar tersebut. Reviewer tersebut berasal dari Jakarta (8 orang), dalam Jawa (6 orang), dan luar Jawa (2 orang). Berdasarkan masukan dari para reviewer, tim ahli melakukan perbaikan dan penyempurnaan draf. Kemudian ketua, wakil ketua, dan sekretaris tim ahli memaparkan draf tersebutu dalam rapat pleno BSNP (26 Mei 2009) untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari seluruh anggota BSNP. Kegiatan kelima adalah validasi draf standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi di 15 provinsi (4 dalam Jawa dan 11 luar Jawa) dari tanggal 27-29 Juni 2009. Di masing-masing provinsi melibatkan 3 orang dari tim ahli dan 40 peserta dari berbagai program studi di perguruan tinggi. Tujuan kegiatan validasi ini adalah untuk mendapatkan masukan, kritikan dan saran guna menyempurnakan draft standar. Pada tahapan berikutnya, masukan dan saran yang telah terkumpul melalui kegiatan validasi tersebut dianalisis oleh tim ahli pada tanggal 29-31 Juli 2009 di Jakarta. Tahap berikutnya adalah 58



pembahasan draf standar dengan unit utama pada tanggal 11-13 September 2009. Tahapan ini melibatkan 16 reviewer, dari unit terkait, diantaranya Direktorat Akademik (DIKTI) dan Direktorat Pendidikan Islam Departemen Agama. Sebelum dilakukan uji publik draf stadar tersebut dipresentasikan dalam rapat pleno BSNP pada tanggal 13 Oktober 2009. Uji publik (tahapan kedelapan) yang diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 24-26 Oktober melibatkan 50 peserta dari 25 provinsi. Mereka mewakili berbagai unsur, misalnya unsur program studi pada perguruan tinggi negeri dan swasta, asosiasi profesi, Ditjen DIKTI, Biro Hukum Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Pembinaan Agama Departemen Agama, dan praktisi pendidikan. Berdasarkan masukan dan saran dari peserta uji public, tim ahli melakukan revisi dan perbaikan draf standar. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir yang disebut sebagai finalisasi draf standar sarana dan prasarana pada tanggal 14-16 Oktober 2009 di Jakarta. Secara singkat, sembilan tahapan kegiatan tersebut dipaparkan dalam matrik sebagai berikut. No 1 2 3 4

5

6

Kegiatan Penyusunan Desain Kajian Bahan Dasar Penyusunan Draf Standar Reviu dan Perbaikan Draf Standar Reviwer: DKI Jakarta 8, Dalam Jawa 6, dan Luar Jawa 2 Presentasi draf di BSNP Validasi Draf Standar 15 Provinsi (4 dalam Jawa dan 11 luar Jawa). Peserta daerah: 40 orang Panitia daerah: 5 orang Anggota/Tim Ahli : 3 orang Analisis Hasil Validasi Draf Standar

Waktu 26-28 Februari 2009 14-16 Maret 2009 24-26 April 2009 15-17 Mei 2009

Tempat Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

26 Mei 2009 27-29 Juni 2009

BSNP Daerah

29-31 Juli 2009

Jakarta

59



No Kegiatan 7 Pembahasan Draf Standar dengan Unit Utama Reviwer: DKI Jakarta 8, Dalam Jawa 6, dan Luar Jawa 2 Presentasi di BSNP 8 Uji Publik Draf Standar Undangan 25 Provinsi @ 2 orang 9 Finalisasi Standar

Waktu 11-13 September 2009

Tempat Jakarta

13 Oktober 2009 24-26 Oktober

Jakarta Jakarta

14-16 Oktober 2009

Jakarta

H| Hambatan dan Solusi Salah satu hambatan yang dihadapi dalam penyusunan standr sarana dan prasarana pendidikan tinggi ini adalah beragamnya program studi yang ada di perguruan tinggi sementara jumlah tim ahli sangat terbatas. Dengan pengertian lain, keanggotaan tim ahli tidak sebanding dengan jumlah program studi yang ada. Akibatnya terjadi beberapa kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk program studi dimaksud. Hal ini diatasi dengan mengundang representative dari program studi tersebut pada acara validasi, pembahasan dengan unit utama, dan uji publik.

60

BAB 5

Pengembangan Standar Pendidikan Anak Usia Dini


61



BAB 5. Pengembangan Standar PENDIDIKAN ANAK USIA DINI A| Pendahuluan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki persiap an dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD dapat diselenggarakan dalam bentuk pendidikan formal maupun non formal. PAUD formal adalah Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) untuk anak usia 4-6 tahun. PAUD non formal meliputi Taman Penitipan Anak (TPA) untuk anak usia 0-2 tahun, Kelompok Bermain (KB) untuk anak usia 2-4 tahun, dan Satuan PAUD sejenis. Selama ini masyarakat telah menunjukkan kepedulian terhadap masalah pengasuhan dan pendidikan anak usia dini dengan berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada. Namun demikian pengelolaan, pelayanan, dan pola pembinaan PAUD masih bervariasi. Untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan anak, maka disusunlah Standar PAUD sebagai acuan dasar. Agar dapat dilakukan pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, khususnya melalui jalur formal, yang berbentuk TK/RA,

63



diperlukan adanya standar pendidikan Taman Kanak-kanak. Naskah akademik ini bertujuan memberikan landasan yang kokoh bagi terselenggaranya pendidikan Taman Kanak-kanak yang mampu meng hantarkan anak usia 4-6 tahun mencapai tingkat pencapaian perkembangan yang diharapkan.

B| Landasan Penyusunan Standar Untuk memberikan landasan yang kokoh bagi penyelenggaran pendidikan Taman Kanak-kanak, berikut ini disajikan sejumlah landasan yuridis, baik yang dihasilkan pemerintah maupun kesepakatan berbagai Negara berkenaan dengan pentingnya pendidikan bagi anak. a. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 14 “Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembang an jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.” Pasal 28 (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/ atau informal. (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. 64



(5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini seba gaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. b. Deklarasi Dakar Tentang Pendidikan Untuk Semua (1) Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung. (2) Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik. (3) Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua, terutama dalam keaksaraan, angka dan kecakapan hidup (life skills) yang penting. c.

Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 29 (1) Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki: a. kualifikasi akdemik minimum difloma empat (D-IV) atau sarjana (S1) b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendi dikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan c. sertifikat profesi guru untuk PAUD. 65



Pasal 30 (1) Pendidik pada TK/RA sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan. Pasal 38 (1) Kriteria untuk menjadi kepala TK/RA meliputi: a. Berstatus sebagai guru TK/RA; b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku; c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausa

C| Tujuan dan Fungsi Standar Tujuan penyusunan standard PAUD adalah memberikan acuan bagi penyelenggara PAUD baik yang berbentuk formal (Tman KanakKanak atau TK dan Raudhatul Athfal atau RA) maupun yang nonformal (Tempat Penitipan Anak atau TPA dan Kelompok Bermain atau KB) dalam menyelenggarakan program pembelajaran di masing-masing lembaga. Standar PAUD ini berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan PAUD yang bermutu.

D| Hasil yang Dicapai Kegiatan ini menghasilkan naskah akademik dan standar PAUD yang terdisi atas empat standar, yaitu Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Program, dan Standar Layanan. Masing-masing aspek dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

66



Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan berisi tentang kaidah tumbuh kembang anak. Secara psikologis anak tumbuh dan berkembang malalui tahapan-tahapan perkembangan yang ber langsung secara berurutan dan kerkesinambungan. Tingkat perkembangan yang dicapai anak usia dini menjadi dasar pencapaian per kembangan pada tahap berikutnya. Menurut standar PAUD tersebut, tingkat pencapaian perkembangan disusun berdasarkan kelompok usia anak, yaitu usia 0 - < 2 tahun, 2 - < 4 tahun, dan 4 - < 6 tahun. Pengelompokan usia 0 - < 1 tahun dilakukan dalam rentang tiga bulanan karena pada tahap usia ini, perkembangan anak berlangsung sangat pesat. Sedangkan untuk usia 1 - <2 tahun dikelompokkan dalam rentang enam bulanan karena pada tahap usia ini perkembangan anak berlangsung tidak sepesat usia sebelumnya. Untuk kelompok usia selanjutnya, pengelompokan dilakukan dalam rentang waktu pertahun. Secara singkat pengelompokan usia anak ini dapat dilihat dalam tabel berikut. No 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2

Tahap Usia 0 - < 2 <3 bulan 3 - < 6 bulan 6 - < 9 bulan 9 - < 12 bulan 12 - < 18 bulan 18 - < 24 bulan Tahap Usia 2 - < 4 tahun 2 - < 3 tahun 3 - < 4 tahun Tahap Usia 4 - < 6 tahun 4 - < 5 tahun 5 - < 6 tahun

Bentuk Pendidikan Taman Penitipan Anak

Jenis Pendidikan Non Formal

Kelompok Bermain

Non Formal

Taman Kanak-Kanan/ Raudhatul Athfal

Formal

Pendidik anak usia dini adalah tenaga professional yang memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai program serta membimbing, 67



memotivasi, memfasilitasi kegiatan pengasuhan dan pendidikan anak didik. Pendidik PAUD terdiri atas guru PAUD, Tutor PAUD, dan Pengasuh PAUD. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pengasuhan dan pendidikan anak usia dini. Dalam draf standar tersebut juga disebutkan kualifikasi dan kompetensi untuk masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan. Standar Program memuat standar tentang kegiatan pengasuhan dan pendidikan di lembaga satuan PAUD. Standar program meliputi perencanaan, pelaksanaan/proses, dan penilaian dalam upaya melaksanakan rangsangan/stimulasi sesuai dengan kebutuhan dan usia anak untuk memperoleh tingkat pencapaian perkembangan. Perencanaan program dilakukan oleh guru/tutor PAUD yang mencakup tujuan, isi, dan rencana pengelolaan program, yang di susun dalam Rencana Kegiatan Hatian/Mingguan/Tahunan. Pelaksanaan program berisi tentang proses kegiatan pengasuhan dan pendidikan yang dirancang berdasarkan pengelompokan usia anak, dengan mempertimbangkan karakteristik perkembangan anak dan jenis layanan PAUD yang diberikan. Penilaian merupakan rangkaian kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengolahan data perkembangan anak dengan menggunakan metode dan instrumen yang sesuai. Standar layanan berisi tentang acuan fasilitas dan aktifitas yang mendukung terlaksananya seluruh kegiatan pengasuhan dan pendidikan anak usia dini sehingga membantu anak mencapai tingkat pencapaian perkembangannya. Standar layanan meliputi sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan.

68



E| Tim Ahli 1.

Anggota BSNP No 1 2 3 4 5

2.

Nama Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo,M.Pd., Kons Prof. Dr. Edy Tri Baskoro Prof. Dr. Bambang Soehendro Dr. Anggani Sudono, MA (Koordinator) Prof.Dr. Fawzia Aswin Hadis

Instansi BSNP BSNP BSNP BSNP BSNP

Tim Ahli No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Nama Dr. Sudjarwo Singowidjojo, M.Sc Drs. Sukiman, M.Pd Dra. Enah Suminah, M.Pd Beryana Evridawat,S.Pt Drs. Didik Perangbakat Drs. Masykur, MM Dr. Kama Abdul Hakam Drs. Mulyadi,M.Pd Erry Utomo Dra. Yuke Indrati Ir. Hj. Victoria Elisnah Hanah, M.Pd Dr. Sastra Juanda Drs. Kaharuddin Arafah,M.Si

Instansi Direktorat PAUD Direktorat PAUD Direktorat PAUD Direktorat PAUD Direktorat Pembinaan TKdan SD Direktorat Pembinaan TK dan SD Direktorat Pembinaan TK dan SD Direktorat Pembinaan TK dan SD Pusat Kurikulum Pusat Kurikulum Departemen Agama Departemen Agama UNM

F| Tahapan Penyusunan Standar Secara singkat tahapan penyusunan sandar PAUD dapat dilihat dalam table berikut ini.

69


No 1 2 3 4 5 6 7 8


Kegiatan Penentuan prinsip danpembuatan frame work standard PAUD Pembuatan draf I Pembuatan draft II (mengundang TK/SD dan PAUD) Persiapan pembuatan draf standar PAUD perbaikan dan persiapan draf standar PAUD Uji public standar PAUD Revisi standard PAUD finalisasi draf standar PAUD

Tanggal 23 Mei 2009

Tempat Jakarta

9-11 Juni 2009 15-17 Juni 2009

Jakarta Jakarta

6-7 Juli 2009 13-14 Juli 2009

Jakarta Jakarta

22 Juli 2009 27 Juli 2009 29 Juli 209

Jakarta Jakarta Jakarta

G| Refleksi Usia dini merupakan usia yang sangat penting bagi perkembangan anak. Pada usia ini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental yang sangat pesat. Inilah yang disebut dengan masa keemasan (golden age) yang sangat menentukan perkembangan anak pada masa depan. Dengan adanya standar PAUD ini akan mempermudah pada tataran implementasi PAUD di lapangana yang selama ini sangat variatif. Dengan demikian akan ada kejelasan, kesamaan persepsi dan langkah, serta tindakan di kalangan guru-guru PAUD. Harapan dan keinginan masyarakat yang sudah lama menanti kehadiran standar ini dapat terpenuhi.

70

BAB 6

Updating Standar Pembiayaan Pengembangan Indeks Biaya Pendidikan


71



BAB 6. UPDATING STANDAR PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN INDEKS BIAYA PENDIDIKAN I| PENDAHULUAN Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pelaksanaan pendidikan nasional yang memenuhi standar kualitas membutuhkan sumber daya pendidikan yang standar yang meliputi: pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, bahan dan peralatan pengajaran, dan lain sebagainya. Kebutuhan sumber daya tersebut berimplikasi pada kebutuhan biaya. Sumber daya standar akan memiliki implikasi pada biaya pendidikan yang standar.

II| TUJUAN DAN MANFAAT 1.

Memenuhi ketentuan PP No. 19 Tahun 2005 Bab IX pasal 62 tentang Standar Pembiayaan. 73


2.


Secara umum indeks biaya pendidikan ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menentukan dan mengalokasikan sumber dana yang tersedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III| TIM AHLI Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0001/SK/BSNP/II/2009 tanggal 5/2/2009 tentang Tim Ahli Standar Pembiayaan telah disusun Tim Penyusun Indeks Biaya Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SLB yang terdiri atas anggota-anggota dari berbagai kalangan, yaitu dari kalangan akademisi yang menguasai pembiayaan pendidikan, pendidikan umum, pendidikan kejuruan, dan pendidikan luar biasa; Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, dan Badan Pusat Statistik. Susunan Tim Standar Biaya adalah sebagai berikut ANGGOTA BSNP NO 1 2 3 4 5

74

NAMA Prof. Dr. Zaki Baridwan (Koordinator) Prof.Dr. Edy Tri Baskoro Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H.,LLM Dr. Teuku Ramli Zakaria Prof. Dr.dr. Farid Anfasa Moeloek, Sp.OG.

INSTANSI UGM ITB Univ. Parahiyangan UIN-Hidayatullah UI

ASAL Yogyakarta Bandung Bandung Jakarta Jakarta



TIM AHLI NO

NAMA

JABATAN

1

Dr. Moch. Alip

Ketua

2

Dr. Khomsiyah

3

Halmawati, SE. M.Si

Wakil Ketua Sekretaris

4

Dr. Made Gede Anggota Wirakusuma, SE, M.Si. Dr. Eddi Mashuri, MM Anggota

5

6

Dra. Trie Widayati., M.Pd.

Anggota

7

Ir. Riduan, Msi

Anggota

8

C.D Fajarini, SE. M.Si

Anggota

9

Maryatun Sanusi, SE Anggota

10

Dra. Sri Kusumawati

Anggota

11

Dr. Mega Iswari, M.Pd. Faizal Makhrus, S.Kom.

Anggota

Drs. Lutfi Baraja, Ak, MBA Umar Alhabsyi, ST.CISA

Anggota

12

13 14

Anggota

Anggota

INSTANSI Univ Negeri Yogyakarta Univ. Trisakti Univ.Negeri Padang Udayana

Direktorat Pembinaan SMK Depdiknas Direktorat PSLB Depdiknas Biro Pusat Statistik Balitbang Depdiknas Biro Keuangan Depag BPS

BIDANG KEAHLIAN Pendidikan Kejuruan Pembiayaan pendidikan Pembiayaan pendidikan Pembiayaan pendidikan

NO HP 0818277331 0818892975 0815 925 2374 08123676636

Pendidikan Kejuruan

085219350337

Pendidikan Luar Biasa

0811158194

Statistik/ Indeks Pembiayaan pendidikan Pembiayaan pendidikan

08128926920

Statistik/ Indeks Univ. Negeri Pendidikan Padang Luar Biasa Teknologi Informasi (Programmer) Univ. Trisakti Pembiayaan pendidikan PP Multi Teknologi Media Solusi Informasi Prima (Programmer)

081310262816 0811 174 893

0811957567 081322684861 08192550136

081319541588 08156223734

75



IV| TAHAPAN KEGIATAN NO

TANGGAL

KEGIATAN

TEMPAT

OUTPUT

Menyusun Jakarta rencana kegiatan dan mengkaji bahan dasar 11-13 Maret Menyusun Jakarta desain studi

BSNP + Tim Ahli

Jadwal dan rencana kegiatan

BSNP + Tim Ahli

3.

11-13 April

BSNP + Tim Ahli

4.

6-8 Mei

5.

10-12 Juni

Menyusun instrumen/ kuesioner indeks biaya pendidikan Pengumpulan data Pengolahan data

Outline naskah akademik dan desian studi Kisi-kisi dan Instrumen

6.

24-26 Juni

Analis data

7.

9-11 Juli

Penyusunan draft

Jakarta

8.

29-31 Juli

Review draft

Jakarta

9.

10-15 Agustus

Validasi draft

10.

7-9 Oktober Lokakarya dengan unit utama 23-25 Finalisasi indeks Oktober 30 Okt-1Nov Rekomendasi indeks

1. 2.

11. 12.

76

11-13 Februari

PESERTA

Jakarta

24 kota (di BSNP + Tim 24 Provinsi) Ahli Jakarta BSNP + Tim Ahli Jakarta BSNP + Tim Ahli BSNP + Tim Ahli

BSNP + Tim Ahli 4 Provinsi BSNP + Tim (DKI Jakarta, Ahli Kaltim, Sulut, dan Jatim) Jakarta BSNP + Tim Ahli Jakarta Jakarta

BSNP + Tim Ahli BSNP + Tim Ahli

Data lapangan Data olahan siap dianalisis Draft Indeks biaya pendidikan per kabupaten Naskah akademik & Draft laporan penyusunan indeks biaya pendidikan. Draft Indeks Biaya Pendidikan Daftar masukan untuk penyem purnaan Draft Standar Kumpulan masukan dari Unit Utama Draft final untuk direkomendasikan Draft permen



V| HASIL YANG DIPEROLEH Kegiatan ini menghasilkan naskah akademik indeks biaya pendidikan sebagai berikut. 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pada tahun 2006, Tim Standar Biaya Pendidikan telah menyelesaikan penghitungan kebutuhan biaya pendidikan yang terdiri dari biaya personalia dan non personalia untuk tingkat satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, khusus untuk DKI. Sedangkan untuk standar biaya pendidikan diluar wilayah DKI menggunakan pendekatan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Pada tahun 2007, Tim Standar Biaya Pendidikan melakukan revisi terhadap standar biaya tersebut dan melakukan penghitungan standar biaya pendidikan SLB untuk 5 jenis ketunaan dan SMK untuk 34 bidang keahlian. Standar biaya pendidikan di luar wilayah DKI yang semula hanya menggunakan pendekatan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) ditambah dengan pendekat an Indeks Harga Konsumen (IHK). Pada tahun 2008 dilakukan revisi terhadap standar biaya pendidikan SLB dan SMK yang hanya dibatasi pada biaya operasional non personalia. Khusus untuk SMK penghitungan biaya pendidikan diperluas untuk 76 program keahlian. Penggunaan IKK dan IHK sebagai pendekatan penghitung an biaya pendidikan untuk kabupaten/kota di luar DKI dianggap kurang tepat. IKK merupakan indeks spasial yang dihitung berdasarkan barang/jasa yang digunakan di sektor bangunan/konstruksi, sedangkan IHK merupakan indeks yang bersifat temporal atau periodikal yang menggambarkan perkembangan harga antar waktu untuk daerah yang sama. Dalam rangka melakukan penghitungan biaya pendidikan untuk kabupaten/kota di luar DKI diperlukan indeks yang bersi77



fat spasial yang dapat menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan barang/jasa yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya pada biaya operasional pendidikan antar daerah. Oleh karena itu, pada Tahun 2009, tim standar biaya memfokuskan kegiatannya untuk menyusun Indeks Biaya Pendidikan (IBP) di tingkat kabupaten/kota melalui pengembangan data base standar biaya pendidikan. 1.2 Tujuan 1) Memperoleh IBP tahun 2009 khususnya biaya operasional pendidikan non personalia yang didasarkan pada standar biaya pendidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB dan SMK untuk setiap kabupaten/kota. 2) Membuat data base standar biaya pendidikan untuk “up dating” IBP. 1.3 Ruang Lingkup IBP dihitung untuk 85 kabupaten/kota di 24 provinsi di Indonesia berdasarkan biaya operasional pendidikan non personalia pada setiap tingkat satuan pendidikan yaitu SD/MI, SMP/ MTS, 3 jurusan di SMA/MA, 5 jenis ketunaan di SDLB, 5 jenis ketunaan di SMPLB, 4 jenis ketunaan di SMALB, dan 75 Program Keahlian di SMK. 1.4 Manfaat IBP digunakan sebagai dasar penetapan besarnya biaya operasional pendidikan di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 2. KERANGKA TEORI 2.1 Pengertian Indeks Secara umum indeks dibagi dalam 2 jenis yaitu indeks yang bersifat spasial dan temporal. Indeks yang bersifat spasial merupakan indikator perbandingan antar wilayah, sedangkan indeks yang bersifat temporal atau periodikal merupakan indi78



kator perbandingan antar waktu pada wilayah yang sama. 2.2. Model Indeksing Model-model indeks yang ada di Indonesia terdiri dari beberapa contoh model yang bersifat spasial dan temporal. Contoh model indeks spasial adalah sebagai berikut : 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM merupakan indeks komposit dan disusun dari tiga komponen: (1) lamanya hidup, diukur dengan harap an hidup pada saat lahir; (2) tingkat pendidikan, diukur de ngan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah; dan (3) tingkat kehi dupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan. 2) Indeks Pembangunan Jender (IPJ) IPJ dihitung dari variabel yang sama dengan penghitungan IPM. Perbedaannya adalah bahwa dalam penghitungan IPJ, rata-rata pencapaian usia harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan disesuaikan dengan mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. 3) Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ) IDJ disusun dari tiga komponen yaitu (1) keterwakilan di parlemen, (2) pengambilan keputusan, dan (3) distribusi pendapatan. 4) Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) IKM merupakan kombinasi dari berbagai dimensi kemiskinan manusia yang dianggap sebagai indikator inti dari ukuran keterbelakangan (deprivasi) manusia. Indeks ini disusun dari tiga indikator yaitu (1) penduduk yang diperkirakan tidak berumur panjang, (2) ketertinggalan dalam pendidikan, dan (3) keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar. Indikator yang pertama diukur dengan 79



peluang suatu populasi untuk tidak bertahan hidup sampai umur 40 tahun. Indikator kedua diukur dengan angka buta huruf penduduk usia dewasa (15 tahun ke atas). Adapun keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar terdiri dari variabel berikut ini. (1) Persentase penduduk tanpa akses terhadap air bersih. (2) Persentase penduduk yang tidak memiliki akses ke sarana kesehatan. (3) Persentase anak berumur 5 tahun ke bawah (Balita) dengan status gizi kurang. 5) Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Propinsi (IDTHAP) IDTHAP adalah indeks komposit dari beberapa indikator sosial ekonomi yang mengukur posisi relatif suatu propinsi terhadap DKI Jakarta. Indikator-indikator tersebut meliputi: (1) Indikator Perumahan, (2) Indikator Pendidikan, (3) Indikator Ketenagakerjaan, (4) Indikator Kesehatan, dan (5) Indikator Kesenangan/Sosial Budaya. 6) Indeks Industrialisasi Antar Propinsi (IIAP) IIAP adalah indeks komposit dari beberapa variabel input dan output perusahaan industri pengolahan. IIAP berkontribusi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penyerapan tenaga kerja di sektor ini yang dipercaya turut mempengaruhi tingkat industrialisasi di setiap propinsi. Variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut. - Produktivitas tenaga kerja yaitu nilai tambah per tenaga kerja - Efisiensi, yang didefinisikan sebagai output dibagi input - Persentase penggunaan bahan baku impor 80



- -

Persentase produksi yang diekspor Persentase realisasi produksi terhadap kapasitas terpasang - Rata-rata tenaga kerja perusahaan - Rata-rata nilai tambah perusahaan - Kontribusi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB - Total nilai tambah - Jumlah tenaga kerja - Persentase jumlah perusahaan industri pengolahan 7) Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity / PPP) PPP adalah ukuran daya beli suatu daerah terhadap daerah lain. Untuk saat ini di Indonesia dilakukan berdasarkan daya beli daerah Jakarta Selatan, yaitu daerah yang mempunyai daya beli paling tinggi, terhadap daya beli daerah lain yang didasarkan pada harga 27 komoditas. 8) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) IKK adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan nilai barang/jasa yang tercakup dalam paket komoditas IKK pada suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap nilai di kabupaten/kota atau provinsi lain. Sesuai dengan pengertiannya, IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk wilayah yang berbeda pada periode waktu tertentu. Sementara itu contoh indeks temporal adalah sebagai berikut: 1) Indeks Tendensi Bisnis (ITB) ITB adalah indikator yang memberikan informasi mengenai keadaan bisnis dan perekonomian dalam jangka pendek. Informasi yang dikumpulkan melalui Survei Tendensi Bisnis adalah perkembangan dunia bisnis secara umum dalam 3 bulan berjalan dibanding 3 bulan sebelum81



nya dan prospeknya untuk 3 bulan mendatang. Informasi yang diperoleh dipakai untuk menilai keadaan bisnis tiga bulan mendatang. ITB terdiri dari dua jenis indeks yaitu Indeks Indikator Kini dan Indeks Indikator Mendatang. Indeks Indikator Kini merupakan indeks komposit dari beberapa indeks variabel yang dapat mengidentifikasi secara umum tentang kondisi perusahaan dan bisnis pada saat triwulan berjalan (saat survei) dibandingkan periode triwulan sebelumnya. Sedangkan Indeks Indikator Mendatang merupakan indeks komposit dari beberapa indeks variabel yang dapat meng identifikasi prospek perusahaan dan bisnis pada periode tiga bulan mendatang. 2) Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Selain Survei Tendensi Bisnis, informasi dini mengenai keadaan dan perkembangan perekonomian juga dapat diketahui melalui Survei Tendensi Konsumen. Survei tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai situasi bisnis dan perekonomian secara umum menurut pendapat konsumen yang didasarkan pada persepsi konsumen mengenai kondisi bisnis dan perekonomian yang disebut dengan ITK. Informasi yang dikumpulkan meliputi rencana pembelian beberapa komoditi kategori ”normal good” dan ”luxury goods”, seperti daging untuk konsumsi makanan, dan komoditi seperti rumah/tanah, mobil, TV, komputer, serta informasi mengenai kondisi pendapatan dan tabungan. ITK juga terdiri dari dua jenis indeks yaitu (1) Indeks Indikator Kini dan (2) Indeks Indikator Mendatang. Indeks Indikator Kini merupakan indeks komposit dari beberapa variabel yang dapat mengidentifikasi kondisi keuangan konsumen pada saat triwulan berjalan (saat survei) diban 82



dingkan periode triwulan sebelumnya. Sedangkan Indeks Indikator Mendatang merupakan indeks komposit dari beberapa variabel yang dapat mengidentifikasi rencana rumahtangga untuk membeli barang-barang tahan lama pada periode tiga bulan mendatang. 3) Indeks Harga Konsumen (IHK) IHK adalah indeks yang digunakan untuk mengukur perubahan harga di tingkat pedagang eceran di wilayah tertentu. Sejak bulan Juni 2008, IHK menggunakan tahun dasar 2007 = 100, dihitung di 66 kota (33 ibukota propinsi dan 33 kabupaten/kota) dan IHK Nasional merupakan komposit dari IHK 66 kota tersebut. 4) Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) IHPB adalah indeks yang digunakan untuk mengukur perubahan harga di tingkat pedagang besar di wilayah tertentu. 5) Indeks Harga Produsen (IHP) IHP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur perubahan harga di tingkat produsen di wilayah tertentu. 6) Nilai Tukar Petani (NTP) NTP adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP merupakan perban dingan (rasio) Indeks yang ditrima petani, yaitu indeks dari harga barang yang diproduksi petani, dengan Indeks yang dibayar petani, yaitu indeks dari harga biaya produksi dan harga barang-barang dikonsumsi oleh petani. 1.1. Konsep IBP IBP dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan biaya operasional pendidikan non personalia antar wilayah untuk satu periode tertentu. IBP (IBP) tersebut dapat gunakan untuk menghitung 83



standar biaya pendidikan antar kabupaten/kota Beberapa konsep dan definisi yang digunakan dalam penghitungan IBP 2009 adalah sebagai berikut. 1) Biaya Pendidikan Biaya pendidikan adalah nilai rupiah dari seluruh sumber daya pendidikan yang digunakan untuk kegiatan pendidikan. 2) Biaya Operasional Pendidikan Biaya operasional pendidikan adalah biaya peng adaan sumber daya pendidikan yang habis pakai dalam satu tahun atau kurang, atau biaya yang dikeluarkan berulang-ulang setiap tahunnya. Biaya operasional pendidikan ini mencakup antara lain, pengeluaran-pengeluaran untuk gaji dan tunjangan, barang-barang yang usia pakainya kurang dari satu tahun, pemeliharaan gedung dan peralatan, serta biaya daya dan jasa. 3) Biaya Operasional Pendidikan Personalia Biaya operasional pendidikan personalia adalah biaya yang dikeluarkan untuk kesejahteraan dan pengembangan personalia. Adapun personalia di sekolah meliputi pendidik dan tenaga kependidikan lain (laboran, pustakawan, dan lain-lain), administratur (kepala sekolah dan pegawai administrasi lain), dan pegawai lain (seperti penjaga sekolah, tukang kebun, dan lain-lain) yang melaksanakan atau menunjang proses pembelajaran. 4) Biaya Operasional Pendidikan Non-Personalia Biaya operasional pendidikan non-personalia adalah bia ya yang dikeluarkan untuk menyediakan segala bahan, peralatan, perlengkapan, termasuk biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk proses pembelajaran. 5) Indeks Biaya Pendidikan (IBP) IBP adalah angka yang menggambarkan perbanding 84



an biaya operasional pendidikan non personalia suatu kabupaten/kota terhadap biaya operasional pendidikan non personalia di kota Jakarta. 6) Diagram Timbang IBP Diagram Timbang atau Bobot IBP digunakan untuk mendapatkan perkiraan total biaya operasional pendi dikan non personalia yang akan diperbandingkan. Diagram Timbang meliputi diagram timbang jenis barang/ jasa dan Diagram Timbang umum. Diagram Timbang jenis barang/jasa adalah volume/kuantitas setiap jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas pada setiap jenjang pendidikan/program keahlian untuk mendapatkan IBP menurut jenjang pendidikan/program keahlian. Diagram Timbang umum adalah nilai bobot yang didasari jumlah sekolah menurut jenjang pendidikan di kabupaten/kota untuk mendapatkan indeks gabungan /IBP. 7) Paket Komoditas IBP Paket komoditas adalah sekelompok barang dan jasa yang digunakan dalam penghitungan IBP (khususnya biaya operasional). Paket komoditas dipilih berdasarkan nilai barang/jasa yang merupakan komponen biaya pendidikan dan mempunyai nilai yang relatif tinggi untuk dapat mewakili keseluruhan (representative) barang/jasa yang digunakan. 8) Sampling Pemilihan kabupaten/kota dilakukan secara purposive sampling dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, kondisi geografis dan variasi jenis tingkat pendidikan di daerah. 3.

KERANGKA PEMIKIRAN Pada tahun 2008, Tim Standar Biaya Pendidikan telah menyele85



saikan penghitungan standar biaya operasional pendidikan untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB dan SMK. Standar biaya operasional pendidikan tersebut hanya untuk kota Jakarta, sementara Kabupa ten/kota lainnya di Indonesia menggunakan IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi) sebagai pendekatan untuk mendapatkan besarnya biaya operasional pendidikan pada setiap kabupaten/kota. Penggunaan IKK tersebut dianggap kurang tepat karena IKK mencerminkan tingkat kemahalan barang/jasa dari suatu nilai ba ngunan/konstruksi. Oleh karena itu untuk mendapatkan standar biaya pendidikan antar kabupaten/kota diperlukan IBP yang merupakan suatu indeks spasial yang dapat mencerminkan tingkat kemahalan barang/jasa dari biaya operasional pendidikan non-personalia antar kabupaten/kota . IBP dihitung untuk beberapa kabupaten/kota di Indonesia yang didasarkan pada biaya operasional SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB dan program keahlian di SMK, dengan kota Jakarta sebagai acuan. Kota Jakarta dipilih sebagai kota acuan karena ketersediaan data yang dianggap paling lengkap dan akurat. IBP tersebut menggambarkan perbandingan biaya operasional pendidikan non personalia antar daerah dengan acuan biaya Jakarta. Oleh karena itu pengumpulan data harga yang merupakan salah satu komponen pembentukan IBP dilakukan di kabupaten/kota terpilih pada periode waktu yang sama. Data harga tersebut juga harus mempunyai keterbandingan antar kabupaten/kota (comparable) dengan cara memilih data harga barang/ jasa dari kualitas dan spesifikasi yang sama atau setara untuk semua kabupaten/kota. IBP tersebut dapat digunakan untuk menghitung standar biaya pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Sementara itu untuk menghitung Standar biaya operasional pendidikan di kabupaten/kota yang tidak mempunyai IBP dapat menggunakan IBP kabupaten/kota lainnya sebagai pendekatan. Penggunaan IBP kabupaten kota yang dipilih sebagai acuan adalah IBP kabupaten/kota yang dianggap sesuai yang didasarkan pada 86



kedekatan lokasi dan karakteristik geografis yang relatif sama dengan daerah bersangkutan. 4. METODA PENYUSUNAN INDEKS 4.1 Rancangan Indeks Biaya Pendidikan (IBP) akan digunakan untuk menghitung standar biaya pendidikan pada tiap kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian penghitungan IBP seharusnya dilakukan pada setiap kabupaten/kota. Namun ada nya keterbatasan sumber daya (biaya), penghitungan IBP hanya dapat dilakukan pada beberapa kabupaten/kota di beberapa provinsi sampel. IBP tersebut disusun berdasarkan kebutuhan biaya operasional pendidikan di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB dan SMK. 4.2 Sampling Pemilihan kabupaten/kota dilakukan secara purposive dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, kondisi geografis dan variasi jenis tingkat pendidikan di daerah, melalui pendekat an sebagai berikut. 1) Wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu Bagian Barat, Tengah, dan Timur 2) Pada setiap wilayah dipilih beberapa provinsi 3) P ada setiap provinsi dipilih beberapa kabupaten/kota yang memiliki tingkat satuan pendidikan dan program keahlian yang relatif lengkap. 4.3 Metoda Pengumpulan Data Pengumpulan data harga untuk penghitungan IBP dilakukan melalui pengisian kuesioner/instrumen. Data harga yang dikumpulkan mencakup semua komoditas/item yang masuk dalam paket komoditas dan responden untuk pengisian kuesioner/instrumen adalah unsur dinas pendidikan, unsur sekolah dan suplier di kabupaten/kota dari provinsi yang menjadi 87



sampel. Data yang diperoleh divalidasi dengan mengkonfirmasi data-data tersebut ke sekolah-sekolah di beberapa provinsi di Indonesia 4.4 Komponen Pembentuk IBP Komponen pembentuk IBP disusun berdasarkan biaya operasional pendidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB, dan SMK meliputi: 1) Paket Komoditas Beberapa kriteria pemilihan barang/jasa yang termasuk dalam paket komoditas IBP adalah sebagai berikut. a) Representatif; yaitu barang/jasa yang mempunyai besaran biaya yang relatif tinggi dalam setiap komponen biaya non personalia. Pemilihan barang/jasa ini dapat ditentukan dengan cara membuat prosentase biaya setiap barang/jasa terhadap total biaya non personalia. b) Komparabel; yaitu barang/jasa yang digunakan mempunyai keterbandingan antar daerah artinya bahwa barang/jasa tersebut ada di setiap daerah terpilih dengan menentukan spesifikasi maupun kualitas tertentu yang sama atau setara. c) Data harga tersedia dan memungkinkan untuk diperoleh di setiap kabupaten/kota terpilih. 2) Diagram Timbang (Bobot) IBP Diagram timbang (Bobot) jenis barang/jasa merupakan kuantitas dari setiap barang/jasa yang masuk dalam paket komoditas IBP per jenjang pendidikan/program keahlian. Bobot setiap barang/jasa yang masuk dalam paket komoditas dapat mewakili satu komoditas/item atau lebih dari satu komoditas/item dengan melakukan imputasi atau penyesuaian kuantitas untuk komoditas yang mempunyai karakteristik harga sejenis. Pendekatan ini digunakan bila 88



tidak diperoleh satu atau beberapa harga satuan barang/ jasa dalam komponen pendidikan atau nilai barang/jasa relatif kecil. Diagram Timbang umum yang digunakan untuk mendapatkan IBP umum atau gabungan adalah jumlah sekolah setiap jenjang pendidikan/program keahlian di setiap kabupaten/kota. Setiap tingkat satuan pendidikan dan program keahlian memiliki bobot masing-masing. 3) Data Harga Data harga diperoleh melalui workshop di kabupa ten/kota di provinsi terpilih dengan mendatangkan unsur dinas yang berkompeten dalam mengelola harga barang/ jasa pendidikan, suplier dan dokumen lain sebagai refe rensi. Harga setiap komoditas/item mempunyai kualitas dan spesifikasi yang sama atau setara untuk setiap kabupaten/kota agar dapat diperbandingkan. Pada kenyataannya kondisi tersebut terkadang tidak dapat dipenuhi. Dengan demikian perlu dilakukan validasi maupun penyesuaian-penyesuaian agar diperoleh data yang komparabel. Validasi di lapangan juga dilakukan de ngan melakukan konfirmasi data ke sekolah-sekolah. 4.5 Formula Penghitungan IBP IBP dihitung untuk beberapa kabupaten/kota di Indonesia, dengan harga di kota Jakarta sebagai acuan (IBP kota Jakarta = 100). Penghitungan dilakukan melalui 2 tahap dengan menggunakan formula penghitungan IBP sebagai berikut. n

a)

IBPjk

¦P i

n

1

ijk

¦P i

1

ij 0

Qijk Qij

x100

0

IBPjk : IBP untuk jenjang pendidikan/program keahlian j di kabupaten/kota k. Pijk : Harga komoditas i untuk jenjang pendidikan/pro89



gram keahlian j di kabupaten/kota k. Qijk : Kuantitas komoditas i untuk jenjang pendidikan/program keahlian j di kabupaten/kota k. Pij0 : Harga komoditas i untuk jenjang pendidikan/program keahlian j di Jakarta. Qij0 : Kuantitas komoditas i untuk pendidikan/program keahlian j di Jakarta. n : Banyaknya komoditas (paket komoditas) untuk jenjang pendidikan/program keahlian j. m

b) IBPk

¦W j

1

jk

IBPjk

100

IBPk : IBP kabupaten/kota k.

W jk

Tjk

¦T j

x100

m

1

jk

= Bobot IBP jenjang pendidikan j di kabupaten/kota k. Tjk : Jumlah sekolah pada jenjang pendidikan j di kabu paten/kota k. m : banyaknya jenjang pendidikan yang meliputi 5 jenjang pendidikan yaitu SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB, dan SMK. SMA dibedakan menjadi 3 IBP, SLB 14 IBP dan SMK 75 IBP sesuai dengan program dan data yang tersedia. Untuk mendapatkan IBP SMA, SLB maupun SMK secara umum dihitung menggunakan metode simple average karena keterbatasan data penunjang yang tersedia untuk penghitungan bobot. 4.6 Interpretasi Hasil IBP dapat digunakan sebagai pendekatan (proxy) untuk 90



menghitung nilai standar biaya operasional pendidikan untuk komponen non personalia di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB, dan Program Keahlian di SMK di suatu kabupaten/kota berdasarkan nilai standar biaya operasional pendidikan nonpersonalia kota Jakarta. Sebagai contoh dapat dijelaskan sebagai berikut. IBP kota Ambon sebesar 110,40 dapat berarti biaya operasional pendidikan di Ambon lebih tinggi 10,40 persen dibandingkan dengan biaya pendidikan di Jakarta. Contoh penghitungan nilai standar biaya operasional pendidikan: Nilai standar biaya operasional pendidikan jenjang pendidikan SD/MI kota Jakarta adalah Rp. 400.000,- Dari hasil penghitungan diketahui bahwa IBP kota ’X’ sebesar 110,40 maka nilai standar biaya operasional pendidikan jenjang pendidikan SD/MI untuk kota ’X’ adalah Rp.400.000,- x 110,40 : 100 = Rp.441.600,4.7 Keterbatasan Penyusunan IBP 1) Metode Pengumpulan data Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan ”workshop”, yaitu mengumpulkan ketiga unsur responden dalam satu pertemuan dalam satu hari untuk mengisi data harga pada instrumen yang telah disiapkan. Terdapat kelemahan workshop dimana tidak semua res ponden dapat hadir dan tidak semua yang hadir membawa data harga yang dibutuhkan pada saat kegiatan workshop berlangsung, sehingga instrumen tersebut tidak terisi secara lengkap. Berdasarkan pengalaman, pada umumnya responden dari unsur sekolah cenderung memiliki data harga yang lebih akurat karena sesuai dengan harga beli barang/jasa pendidikan untuk keperluan proses belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu, akan lebih tepat bila pengumpulan data dilakukan secara langsung di sekolah. 91



2) Data harga tiap jenis barang/jasa Data harga yang dikumpulkan dari seluruh kabupaten/kota sampel bersumber dari responden yang terdiri atas unsur Dinas Pendidikan, unsur sekolah, dan supplier di kabupaten/kota sehingga terdapat kecenderungan data yang diperoleh berbeda antar kabupaten/kota. Hal ini terjadi karena setiap kelompok responden memiliki latar belakang dan motivasi yang berbeda. Data dari unsur Dinas Pendidikan bersumber dari daftar harga yang disusun oleh Pemda Kabupaten/kota yang pada umumnya relatif lebih tinggi dibandingkan data harga yang diperoleh dari supplier. Data harga dari Pemda menggunakan harga tertinggi dari barang/jasa di Kabupaten/kota yang bersangkutan untuk kepentingan lelang pengadaan barang/jasa tersebut. Sementara itu, data harga dari supplier cenderung lebih rendah karena digunakan untuk kepentingan memenangkan lelang, sedangkan data sekolah merupakan data harga riil/pasar barang/jasa yang belum memperhitungkan pajak. Pada tiap kabupaten/kota akan diperoleh tiga kelompok harga, namun hanya diperlukan satu harga untuk setiap jenis barang/jasa di setiap kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk kabupaten/kota yang memiliki lebih dari satu harga bagi setiap jenis barang/jasa akan dilakukan penghitungan rata-rata harga untuk setiap jenis barang/jasa tersebut. 3) Tahapan Kegiatan Penyusunan IBP Tahapan standar dalam penyusunan suatu indeks meliputi kegiatan pokok sebagai berikut. 1. Persiapan kegiatan penyusunan indeks 2. Persiapan survei (menentukan paket komoditas, menyusun instrumen, menetapkan responden, menetapkan wilayah sampel, pelatihan petugas) 92



3. Pelaksanaan survei (pengumpulan data) 4. Pengolahan data 5. Analisa data dasar 6. Validasi 7. Rekonsiliasi data dasar berdasarkan hasil analisa data 8. Uji publik 9. Finalisasi. Dalam penyusunan IBP tidak semua tahapan standar tersebut dilakukan. Tahapan yang tidak dilakukan adalah rekonsiliasi yaitu kegiatan untuk memastikan keakuratan data berdasarkan perban dingan harga antar daerah. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan sumber daya, seperti: waktu, dana, dan tenaga, sehingga hasil yang diperoleh kurang menggambarkan kondisi riil harga barang/jasa di suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain. Contohnya, data harga di kabupaten Asahan lebih murah daripada di Kota Medan. Seharusnya harga di kabupaten Asahan lebih mahal karena barang yang dijual di Kabupaten Asahan berasal dari Kota Medan. Oleh karena itu, justifikasi dilakukan dengan menggunakan data dasar penghitungan IKK untuk beberapa barang pabrikan.

VI| INDEKS BIAYA PENDIDIKAN INDEKS BIAYA PENDIDIKAN (IBP) KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 NO URUT 1 2 3 4 5 6 7 8

KABUPATEN/KOTA Kab. Aceh Besar Kab. Pidie Kota Banda Aceh Kab. Asahan Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Langkat Kota Medan

IBP THN 2009 114.85 117.84 114.19 117.61 105.95 125.62 112.72 99.15 93


NO URUT 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

94


KABUPATEN/KOTA Kab. Agam Kab. Tanah Datar Kota Padang Kab. Indragiri Hilir Kab. Kampar Kab. Siak Kota Dumai Kota Pekanbaru Kab. Bintan Kota Tanjung Pinang Banyuasin Musi Banyuasin Ogan Ilir Ogan Komering Ilir Kota Prabumulih Palembang Kab. Bangka Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Kab. Kepahiang Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro DKI Jakarta Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Nganjuk Kab. Tuban Kab. Pontianak Kab. Sanggau Kota Pontianak Kota Singkawang Kota Palangkaraya

IBP THN 2009 114.67 112.98 111.69 128.80 112.95 128.78 114.29 112.32 149.18 143.63 126.76 127.57 113.17 129.67 117.55 110.62 140.15 116.31 110.14 106.73 117.10 121.53 105.98 117.41 105.58 105.42 100.00 107.63 104.07 106.39 103.89 115.13 130.62 113.83 121.33 113.36

Updating Standar Pembiayaan Pengembangan Indeks Biaya Pendidikan NO URUT 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

KABUPATEN/KOTA Kab. Barito Kuala Kab. Tanah Laut Kota Banjar Baru Kota Banjarmasin Kab. Kutai Timur Kab. Pasir Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kab. Penajam Paser Utar Kab. Minahasa Kota Bitung Kota Manado Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kab. Bone Kab. Maros Kab. Soppeng Kota Makassar Kab. Majene Kab. Mamuju Kab. Polewali Mandar Kab. Kolaka Kota Kendari Kab. Konawe Selatan Kab. Konawe Utara Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kota Mataram Kab. Sumbawa Barat Kab. Belu Kab. Timor Tengah Selat Kota Kupang Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara


IBP THN 2009 105.79 114.94 107.13 103.37 144.27 124.17 124.07 111.87 112.37 132.69 126.30 124.75 120.30 112.45 129.69 112.08 111.45 111.99 109.87 114.01 117.65 112.96 123.38 119.41 131.94 155.11 113.69 113.94 115.38 105.85 114.23 111.17 120.84 104.42 130.81 153.47

95


NO URUT 81 82 83 84 85


KABUPATEN/KOTA Kab. Pulau Buru Kota Ambon Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Kepulauan Aru

IBP THN 2009 153.03 119.55 137.56 155.87 161.75

VII| REFLEKSI Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan ”workshop”, dengan cara mengumpulkan responden (sekolah, dinas, dan suplier) dalam satu pertemuan dalam satu hari untuk mengisi data harga pada instrumen yang telah disiapkan memiliki banyak kelemahan karena tidak semua responden dapat hadir dan tidak semua yang hadir membawa data harga yang dibutuhkan pada saat kegiatan workshop berlangsung, sehingga instrumen tidak terisi secara lengkap. Berdasarkan pengalaman, pada umumnya responden dari unsur sekolah cenderung memiliki data harga yang lebih akurat karena sesuai dengan harga beli barang/jasa pendidikan untuk keperluan proses belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu, akan lebih tepat bila pengumpulan data dilakukan secara langsung di sekolah dengan konsekuensi waktu pengumpulan data harus lebih lama dari yang sudah ditetapkan sebelumnya.

96

BAB 7

Pemantauan Implementasi Standar Nasional Pendidikan


97



BAB 7. PEMANTAUAN IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 1| Pendahuluan Kegiatan pemantauan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilaksanakan Tahun 2009 ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan bahwa pengembangan SNP serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Sehubungan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP 19 Tahun 2005) Pasal 73 ayat (1) menyebutkan perlunya pembentukan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk mengembangkan, memantau, dan melaporkan pencapaian SNP. Terkait dengan kegiatan pemantauan SNP, menurut PP 19 Tahun 2005 Pasal 78, satuan pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya dalam rangka melakukan evaluasi kinerja pendidikan. Dalam pengumpulan data untuk pemantauan SNP, perlu di sepakati adanya pembagian tugas secara nasional antara BSNP di satu pihak dan satuan pendidikan, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pemerintah pusat di pihak lain. Salah satu model pembagian tugas yang dianggap baik adalah 99



model terdistribusi, yaitu pengumpulan dan pengolahan data dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah pusat dan BSNP dapat langsung mengakses data primer yang tersimpan di pemerintah daerah kabupaten/kota untuk diolah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pemerintah Pusat atau BSNP masih bisa melakukan pemantauan secara langsung jika diperlukan. Oleh karena itu, pada Tahun 2009, BSNP menganggap perlu untuk melakukan pemantauan SNP dengan mengumpulkan data secara langsung. Standar-standar yang perlu dipantau adalah yang telah diberlakukan minimal 1 tahun setelah keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) yang terkait dengan standar tersebut. Pada Tahun 2009, standar-standar yang dipantau adalah sebagai berikut: (1) Standar Isi (SI), (2) Standar Kompetensi Lulusan (SKL), (3) Standar Pengawas Sekolah/Madrasah (Standar Pengawas) (4) Standar Kepala Sekolah/Madrasah (Standar Kepala Sekolah), dan (5) Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru (Standar Guru) Karena dianggap perlu, pemantauan pada Tahun 2009 juga mencakup ketentuan yang terkait dengan Buku Teks Pelajaran (BTP) dan Ujian Nasional (UN). Pemantauan mencakup aspek-aspek berikut: (1) ketersediaan dokumen, (2) sosialisasi, (3) pelaksanaan standar, (4) tingkat pencapaian standar, dan (5) pelaksanaan ketentuan tentang Buku Teks Pelajaran dan Ujian Nasional. Unit yang menjadi fokus dalam pemantauan Standar Nasional Pendidikan adalah: 100



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

satuan pendidikan (sekolah/madrasah), dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, kantor departemen agama kabupaten/kota, kantor wilayah departemen agama, program studi di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), (7) panitia sertifikasi guru di LPTK, dan (8) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

2| Tujuan dan Manfaat Tujuan pemantauan Standar Nasional Pendidikan adalah untuk memperoleh: (1) informasi mengenai ketersediaan, sosialisasi, dan pemahaman dokumen SNP di lapangan, (2) informasi mengenai tingkat penerapan dan pencapaian SNP lapangan, dan (3) informasi mengenai pelaksanaan ketentuan tentang Buku Teks Pelajaran dan Ujian Nasional. Hasil pemantauan yang dilaksanakan pada Tahun 2009 tentang SNP, Ketentuan-ketentuan tentang Buku Teks Pelajaran dan Ujian Nasional dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait dan para peng ambil kebijakan untuk mengembangkan upaya peningkatan pelaksanaan dan pencapaian SNP serta pelaksanaan ketentuan-ketentuan tentang Buku Teks Pelajaran dan Ujian Nasional.

3| Landasan a. b.

Landasan kegiatan pemantauan ini adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendi dikan Nasional Pasal 35 ayat (3), dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 73 ayat (1). 101



4| Metode Pemantauan Kegiatan pemantauan Tahun 2009 dilaksanakan di 33 provinsi dan di masing-masing provinsi ditentukan 3 kabupaten/kota. Pe ngumpulan data di Sumatera Barat tidak dilaksanakan karena masalah teknis. untuk pengambilan datanya. Pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan 12 surveyor di setiap provinsi sehingga ada 4 surveyor untuk setiap kabupaten/kota. Para surveyor tersebut mengumpulkan data dengan cara mewawancarai responden yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu guru, kepala sekolah, pengawas, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupa ten/kota, Kepala Kantor Wilayah Depag Provinsi, Kepala Kantor Depag Kabupaten/kota, Kepala LPMP, ketua panitia sertifikasi guru dan ketua Program Studi di LPTK. Di setiap provinsi dipilih 17 sekolah ne geri, 6 sekolah swasta, 4 madrasah negeri, 3 madrasah swasta. Secara keseluruhan, responden yang diwawancarai sebanyak 3705 dengan distribusi sebagai berikut: (1) 960 kepala sekolah, (2) 1920 guru, (3) 480 pengawas, (4) 32 ketua program studi LPTK, (5) 29 ketua panitia sertifikasi guru di LPTK, (6) 96 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ kota, (7) 32 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, (8) 96 Kepala Departemen Agama Kabupaten/Kota, (9) 32 Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, dan (10) 25 Kepala LPMP. Dalam pengumpulan data yang terkait standar kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas, yang ideal adalah dengan memberikan tes dan/atau pengamatan langsung di lapangan sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur. Oleh karena cara yang ideal belum dapat dilaksanakan, dan tidak mungkin dilaksanakan oleh BSNP secara langsung, pengumpulan data tentang kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas dilakukan melalui wawancara terhadap responden yang dianggap relevan. Para responden ditanya persepsi mereka yang terkait dengan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas berdasarkan atas apa yang mereka rasakan, amati, dan/atau alami selama berinteraksi dengan guru, kepala sekolah, 102



dan pengawas. Responden guru ditanya tentang kompetensi kepala sekolah dan pengawas, responden kepala sekolah ditanya tentang kompetensi guru dan pengawas, serta responden pengawas ditanya tentang kompetensi guru dan kepala sekolah. Tahapan kegiatan Pemantauan Standar tahun 2009 dapat dipaparkan dalam bentuk matriks sebagai berikut. Tabel 1. Tahapan Kegiatan Pemantauan Standar 2009 No.

Kegiatan

Waktu/Tempat

1.

Pelatihan Surveyor

17 Juni – 18 Juli/33 provinsi

2.

Pengumpulan Data

31 Ags – 24 Okt/32 provinsi

3.

Pengolahan Data Hasil Pemantauan

4.

Analisis Data Hasil Pemantauan

14 – 16 November/Jakarta

5.

Penyusunan Laporan Pemantauan



5| Hasil yang diperoleh Berdasarkan hasil analisis data, yang diperoleh melalui wawancara dengan para responden, ditarik kesimpulan berikut ini. 5.1 Kesimpulan Umum (1) Faktor yang paling menghambat pencapaian standar kualifikasi akademik guru, kualifikasi kepala sekolah, dan kualifikasi pengawas adalah biaya. (2) Dilihat dari kategori Jawa-luar Jawa, sekolah-madrasah, dan negeri-swasta, masih ada kesenjangan dalam pencapaian Standar Kompetensi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas. (3) Keadaan sekolah yang terkait dengan jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa setiap rombongan belajar masih jauh dari standar.

103



5.2 Kesimpulan tentang Standar Nasional Pendidikan dan Aspek-Aspeknya 5.2.1 Ketersediaan dan Sosialisasi Dokumen Standar dan Pendukungnya (1) Pada umumnya ketersediaan dokumen tentang standar beserta dokumen-dokumen pendukungnya di sekolah dan unit-unit kerja yang terkait masih belum maksimal; ketersediaan dokumen Standar Guru termasuk yang cukup memprihatinkan, yaitu hanya 68% responden guru dan 67% kepala sekolah yang menyatakan bahwa dokumen Standar Guru tersedia di sekolahnya. (2) Ketersediaan dokumen tentang standar beserta dokumen-dokumen pendukungnya di luar Jawa lebih rendah daripada di Jawa, dan di sekolah/madrasah swasta lebih rendah daripada di sekolah/madrasah negeri. (3) Jika data pemantauan tentang ketersediaan dokumen dipilah berdasarkan kategori Jawa dan Luar Jawa, tampak jelas masih ada kesenjangan. Semua dokumen tentang Standar Nasional Pendidikan beserta dokumen pendukungnya lebih banyak tersedia di sekolah/madrasah (berdasarkan responden kepala sekolah/ madrasah) di Jawa daripada yang tersedia di Luar Jawa. Penyebab adanya kesenjangan ini mungkin faktor sosialisasi, kondisi geografis, dan/atau tidak maksimalnya fungsi birokrasi pemerintah daerah di luar Jawa. (4) Jika dipilah berdasarkan kategori Madrasah dan Sekolah, tidak tampak ada kesenjangan untuk kepemilikan dokumen secara umum. Persentase responden guru dan kepala sekolah/madrasah dari Sekolah dan dari madrasah berimbang, dan jika ada perbedaan, po104



lanya bervariasi, ada yang lebih tinggi persentase responden dari Sekolah tapi juga ada yang lebih tinggi persentase responden dari madrasah. Perbedaan tentang ketersediaan dokumen secara nasional dan Jawa-Luar Jawa dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

Keterangan: SPN GdD SNP SI

SKL PAN MOD SPS SKS

: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan : Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standa Isi : Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan : Panduan Penyusunan KTSP : Model KTSP : Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah : Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar 105



Kepala Sekolah : Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru BTP : Ketentuan tentang Buku Teks Pelajaran SG

DUN : Ketentuan tentang Ujian Nasional

(5) Secara umum sosialisasi yang diikuti oleh guru, kepala sekolah, dan pengawas belum maksimal (kurang dari 87%). (6) Sosialisasi dokumen semua Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan di Jawa lebih banyak daripada di luar Jawa. Faktor ini mungkin yang menyebabkan kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa dari segi ke tersediaan dokumen-dokumen tentang Standar Na sional Pendidikan beserta dokumen pendukungnya. 5.2.2 Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan (1) Sekolah yang telah memiliki dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara lengkap (tujuan pendidikan, muatan kurikulum, kalender pendidikan, dan silabus) tidak lebih dari 78%, yang bisa diartikan bahwa diharapkan yang telah melaksanakan KTSP secara penuh tidak melebihi 78%. Dengan kata lain, juga diharapkan bahwa tidak kurang dari 22% sekolah belum melaksanakan KTSP secara utuh. (2) Lebih banyak sekolah yang melaksanakan KTSP secara bertahap daripada yang serentak.

Tabel 2. Tahap Pelaksanaan KTSP Menurut Guru dan Kepala Sekolah Pelaksanaan KTSP

106

Guru

Kasek

Serentak

Nas. 26.03%

Jawa 32.49%

Luar 24.50%

Nas. Jawa 28.08% 36.11%

Luar 26.22%

Bertahap

71.35%

67.23%

72.32%

70.35% 63.89%

71.85%

Belum

1.12%

1.39%

0.42%

0.51%



(3) Sebagian besar responden menganggap bahwa Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan tepat. Akan tetapi jika dilihat jumlah responden yang menganggap Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan tinggi masih sekitar 12,74% sampai 20,49% perlu dicermati lebih lanjut mengingat standar yang ditetapkan oleh BSNP bersifat minimal. Tabel 3. Penilaian Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Terhadap SI dan SKL

SI SKL

Tinggi 13.31% 17.15%

Guru Kepala Sekolah Pengawas Tepat Rendah Tinggi Tepat Rendah Tinggi Tepat Rendah 85.56% 1.13% 14.83% 84.64% 0.53% 12.74% 83.15% 4.10% 81.29% 1.56% 20.29% 78.49% 1.22%

(4) Lebih banyak guru dan kepala sekolah/madrasah di luar Jawa daripada di Jawa yang menilai tuntutan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan termasuk kategori tinggi. Tabel 4. Penilaian Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas terhadap SI dan SKL (Terlalu Tinggi) Guru Nasional

Jawa

Kepala Sekolah Luar

Pengawas

Nasional

Jawa

Luar

SI

13.31%

13.73% 13.08%

14.83%

10.56%

15.55%

SKL

17.15%

13.45% 17.17%

20.29%

14.44%

20.18%

Nasional 12.74%

Jawa

Luar

9.09% 13.49%

(5) Lebih banyak guru dan kepala madrasah daripada guru dan kepala sekolah menilai Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan termasuk kategori tinggi. (6) Lebih banyak guru dan kepala sekolah/madrasah swasta daripada guru dan kepala sekolah/madrasah 107



negeri menilai Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan termasuk kategori tinggi.

Tabel 5. Penilaian Guru dan Kepala Sekolah Terhadap SI dan SKL (Terlalu Tinggi) Berdasarkan Sekolah-Madrasah dan Negeri-Swasta Guru

Kepala Sekolah

Sekolah Madrasah

Negeri

Swasta

Sekolah Madrasah Negeri

Swasta

SI

12.65%

15.16%

12.44%

14.84%

13.56%

18.45%

13.04%

18.09%

SKL

15.12%

21.27%

15.10%

19.39%

17.29%

25.73%

17.94%

21.71%

5.3 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru (1) Secara nasional, 43% guru telah memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4. Jika dilihat per jenjang pendidikan, guru yang telah memenuhi standar kualifikasi akademik: TK 14%, SD 24%, SMP 74%, SLB 51%, SMK 86%, dan SMA 91%. Artinya, Standar Guru dari segi kualifikasi akademik masih jauh untuk bisa terpenuhi secara nasional. (2) Guru yang telah menguasai semua sub-kompetensi dalam: (a) kelompok kompetensi pedagogis sebanyak 42%, (b) kelompok kompetensi kepribadian sebanyak 76%, (c) dalam kelompok kompetensi sosial sebanyak 75%, dan (d) dalam kelompok kompetensi profesional sebanyak 39%). (3) Dari empat standar kompetensi guru, urutan dari yang paling banyak dikuasai sampai dengan yang paling sedikit dikuasai oleh guru adalah (a) Kompetensi Kepribadian, (b) Kompetensi Sosial, (c) Kompetensi Pedagogis, dan (d) kompetensi Profesional. Pemenuhan keprofesionalan guru masih menjadi tantangan yang besar dalam mencapai standat kompetensi guru.

108



Catatan:

PEDG : Kompetensi Pedagogik Guru.

PRIG : Kompetensi Kepribadian Guru.

SOISG : Kompetensi Sosial Guru.

PROG : Kompetensi Profesional Guru

(4) Jika dilihat dari kategori Jawa-luar Jawa, sekolah-madrasah, dan negeri-swasta, ada kesenjangan dalam pencapaian semua standar kompetensi guru kecuali kompetensi sosial, sebagaimana diilustrasikan dalam grafik berikut ini.

109


110




5.4 Standar Kepala Sekolah/Madrasah (1) Berdasarkan data yang diperoleh dari NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan per Juni 2009) 48% Pengawas sekolah/madrasah telah memenuhi standar kualifikasi akademik (S1 bagi pengawas di TK dan SD serta S2 bagi pengawas di SMP dan SMA). (2) Dari lima standar kompetensi kepala sekolah/madrasah, urutan dari yang paling banyak dikuasai sampai dengan yang paling sedikit dikuasai oleh kepala sekolah adalah (a) Kompetensi Kepribadian (96%), (b) Kompetensi Sosial (96%), (c) Kompetensi Supervisi (87%), (d) kompetensi Manajerial (82%), dan (e) Kompetensi Kewirausahaan (75%). (3) Jika dilihat dari kategori Jawa-luar Jawa, sekolah-madrasah, dan negeri-swasta, tidak ada kesenjangan dalam pencapai an standar kompetensi kepala sekolah, kecuali kompetensi 111



supervisi (dari semua kategori tersebut) dan kompetensi kewirausahaan (hanya dari kategori Jawa-luar Jawa saja). Tabel 6. Pandangan Guru Terhadap Kompetensi Kepala Sekolah

Nasional

Jawa

Luar Jawa

Madrasah Sekolah

Negeri

Swasta

Kompetensi Kepribadian PRIK1

98.66%

99.16%

98.61%

99.02%

98.63%

98.36%

99.49%

PRIK2

96.85%

97.76%

96.70%

97.56%

96.71%

96.40%

97.98%

PRIK3

96.47%

95.80%

96.70%

96.33%

96.58%

96.48%

96.63%

PRIK4

95.62%

96.08%

95.57%

95.60%

95.69%

95.77%

95.45%

PRIK5

97.06%

96.64%

97.22%

96.82%

97.19%

96.55%

98.31%

Kompetensi Kewirausahaan WIRK1

90.22%

90.48%

90.22%

88.51%

90.76%

91.31%

88.03%

WIRK2

95.88%

96.92%

95.70%

96.82%

95.69%

95.69%

96.46%

WIRK3

96.21%

96.92%

96.10%

98.29%

95.69%

96.48%

95.78%

WIRK4

95.19%

95.80%

95.11%

95.11%

95.28%

95.77%

94.10%

WIRK5

75.36%

78.99%

74.55%

72.37%

76.25%

75.96%

74.20%

Kompetensi Supervisi Manajerial

112

MANK1

94.71%

94.96%

94.84%

94.38%

95.00%

94.67%

95.28%

MANK2

95.30%

94.96%

95.44%

97.31%

94.80%

95.46%

95.11%

MANK3

95.03%

94.96%

95.11%

95.11%

95.07%

95.14%

94.94%

MANK4

93.53%

93.84%

93.52%

94.13%

93.43%

93.27%

94.27%

MANK5

96.15%

97.20%

95.97%

96.58%

96.10%

96.71%

95.11%

MANK6

94.33%

94.12%

94.45%

94.38%

94.39%

94.91%

93.25%

MANK7

95.03%

95.24%

95.04%

93.64%

95.48%

95.69%

93.76%

MANK8

92.62%

94.68%

92.20%

91.93%

92.88%

92.87%

92.24%

MANK9

96.04%

96.92%

95.90%

94.62%

96.51%

96.63%

94.94%

MANK10

95.19%

95.24%

95.24%

94.62%

95.41%

95.38%

94.94%

MANK11

91.77%

92.72%

91.61%

91.93%

91.79%

92.25%

90.89%

MANK12

92.73%

93.28%

92.72%

94.87%

92.26%

92.87%

92.75%

MANK13

83.70%

87.68%

82.82%

80.93%

84.53%

85.20%

80.61%


Nasional

Jawa

MANK14

88.56%

91.04%

Luar Jawa 88.04%

MANK15

81.67%

84.31%

MANK16

92.36%

92.68%


Madrasah Sekolah

Negeri

Swasta

86.31%

89.25%

89.04%

87.69%

81.10%

80.93%

81.93%

82.15%

80.78%

92.65%

89.93%

93.42%

93.33%

91.20%

Kompetensi Supervisi Akademik AKAK1

91.13%

93.00%

90.75%

86.06%

92.61%

92.33%

88.70%

AKAK2

88.24%

91.88%

87.44%

84.35%

89.39%

89.66%

85.33%

AKAK3

86.75%

90.48%

86.09%

82.06%

88.29%

88.40%

83.76%

Kompetensi Sosial SOSK1

96.31%

95.52%

96.56%

94.13%

96.99%

97.26%

94.44%

SOSK2

97.49%

97.48%

97.55%

98.29%

97.33%

97.42%

97.81%

SOSK3

96.47%

96.92%

96.49%

97.07%

96.44%

96.24%

97.30%

5.6 Standar Pengawas Sekolah/Madrasah (1) Standar Pengawas Sekolah/Madrasah masih sangat jauh untuk bisa terpenuhi baik dari Standar Kualifikasi akademik (kurang dari 50%) maupun dari Standar Kompetensinya. (2) Dari enam standar kompetensi pengawas, urutan dari yang paling banyak dikuasai sampai dengan yang paling sedikit dikuasai oleh pengawas adalah (a) Kompetensi Sosial (87%), (b) Kompetensi Kepribadian (75%), (c) Kompetensi Evaluasi Pendidikan (70%), (d) Kompetensi Supervisi Manajerial (60%), (e) Kompetensi Supervisi Akademik (44%), dan (f ) Kompetensi Penelitian dan Pengembangan (21%).

113


114




(3) Jika dilihat dari kategori Jawa-luar Jawa, sekolah-madrasah, dan negeri-swasta, ada kesenjangan dalam pencapaian semua standar kompetensi pengawas kecuali kompetensi kepribadian; dilihat dari kategori Jawa dan luar Jawa, tidak ada kesenjangan dalam pencapaian kompetensi kepribadian.

Tabel 7. Persentase Pengawas Yang Kompetensinya Baik Menurut Kepala Sekolah Nasional

Jawa

Luar Jawa

Madrasah

Sekolah

Negeri

Swasta

Kompetensi Kepribadian PRIP1

75.24%

73.89%

75.74%

61.17%

79.31%

78.74%

68.09%

PRIP2

90.70%

93.89%

90.19%

85.92%

92.26%

92.60%

87.17%

PRIP3

86.10%

87.22%

86.06%

77.67%

88.65%

88.14%

82.24%

PRIP4

89.66%

91.67%

89.53%

83.90%

91.59%

91.22%

87.13%

Kompetensi Sosial SOSP1

92.69%

94.44%

92.40%

90.78%

93.33%

94.62%

89.14%

SOSP2

86.62%

88.33%

86.34%

82.52%

87.87%

89.38%

81.25%

Kompetensi Supervisi Manajerial MANP1

84.85%

88.33%

84.26%

85.49%

83.42%

75.61%

87.60%

MANP2

75.13%

77.22%

74.84%

75.82%

73.26%

60.98%

79.20%

MANP3

74.92%

78.89%

74.19%

75.16%

74.87%

64.88%

77.87%

MANP4

71.26%

77.22%

70.06%

72.55%

66.84%

59.51%

74.67%

MANP5

84.54%

88.33%

83.87%

85.62%

81.28%

75.12%

87.33%

MANP6

72.03%

78.33%

70.84%

73.73%

66.31%

60.49%

75.47%

MANP7

88.51%

90.00%

88.39%

89.02%

87.70%

84.39%

89.87%

MANP8

60.29%

66.11%

59.10%

60.39%

60.43%

50.73%

63.07%

115



Tabel 8. Persentase Pengawas Yang Kompetensinya Baik Menurut Guru Luar Jawa Kompetensi Evaluasi Pendidikan Nasional

Jawa

Madrasah Sekolah

Negeri

Swasta

EVAP1

76.54%

84.23%

74.93%

62.90%

EVAP2

74.93%

84.79%

72.77%

61.92%

80.55%

80.64%

68.19%

78.71%

78.54%

67.51%

EVAP3

79.74%

86.20%

78.39%

70.27%

82.55%

83.16%

72.76%

EVAP4

69.59%

77.18%

EVAP5

70.82%

78.59%

67.94%

57.99%

72.96%

72.91%

62.77%

69.13%

56.76%

74.88%

74.55%

63.11%

EVAP6

70.71%

80.56%

68.63%

56.65%

74.86%

75.29%

61.42%

Kompetensi Penelitian dan Pengembangan LITP1 21.59% 34.37% 18.65% 15.72%

23.29%

24.37%

15.74%

LITP2

21.43%

34.08%

18.53%

15.72%

23.10%

24.14%

15.76%

LITP3

21.27%

33.52%

18.45%

15.72%

22.88%

24.22%

15.06%

LITP4

22.13%

32.68%

19.71%

17.44%

23.49%

24.45%

17.26%

LITP5

34.15%

47.32%

31.15%

27.52%

36.10%

37.85%

26.40%

LITP6

27.95%

42.25%

24.67%

21.62%

29.79%

29.86%

24.03%

LITP7

29.40%

44.79%

25.86%

22.60%

31.37%

31.66%

24.70%

LITP8

37.31%

45.04%

35.65%

28.01%

40.05%

38.64%

34.80%

Kompetensi Supervisi Akademik AKAP1

75.31%

84.51%

73.35%

64.13%

78.63%

77.98%

70.05%

AKAP2

76.32%

85.92%

74.27%

63.88%

80.00%

79.15%

70.73%

AKAP3

76.06%

85.63%

74.01%

66.09%

79.04%

79.31%

69.54%

AKAP4

77.02%

85.63%

75.20%

65.60%

80.41%

80.56%

69.88%

AKAP5

77.28%

88.17%

74.93%

65.36%

80.82%

79.94%

72.08%

AKAP6

44.15%

58.03%

41.01%

32.19%

47.60%

45.92%

40.61%

AKAP7

65.63%

76.62%

63.23%

54.05%

69.04%

69.67%

57.36%

AKAP8

44.58%

57.18%

41.73%

37.59%

46.64%

44.59%

44.84%

5.7 Buku Teks Pelajaran (1) Pelaksanaan ketentuan tentang jumlah buku teks per mata pelajaran untuk setiap siswa masih jauh dari harapan, baru 116


(2) (3)

(4)

(5)


terpenuhi 50%. Baru 52% guru mengetahui adanya Permendiknas No. 2 Th 2008 tentang Buku Teks Pelajaran. Persentase guru yang menggunakan buku teks pelajaran yang sudah dianggap layak melalui penilaian BSNP baru 67%. Masih banyak pengadaan buku yang langsung dilakukan oleh penerbit (41%) yang berarti tidak sesuai dengan ketentuan. Masih banyak penetapan buku teks pelajaran yang dilakukan oleh selain dewan guru (36%) yang berarti tidak sesuai dengan ketentuan.

5.8 Ujian Nasional (1) Sebagian besar sekolah menambah jam pelajaran mata pelajaran yang dicakup dalam Ujian Nasional dan memberikan les tambahan, yang bisa ditafsirkan bahwa proses belajar mengajar yang dilaksanakan berdasarkan kurikulum dianggap belum cukup; atau rasa percaya diri terhadap kesiapan untuk menghadapi Ujian Nasional masih rendah. (2) Anggapan bahwa semua sekolah menggunakan Ujian Nasional sebagai satu-satunya penentu kelulusan ternyata tidak benar karena ada siswa yang tidak lulus satuan pendidikan walaupun mereka lulus Ujian Nasional. (3) Kegiatan sosialisasi tentang Ujian Nasional kepada pihakpihak yang berkepentingan belum maksimal, belum sesuai dengan harapan sehingga berpeluang menjadi hambatan atas pelaksanaan dan pencapaiannya. (4) Persentase responden (12%) yang menyatakan bahwa tingkat kesukaran UN tinggi sejalan dengan tingkat kelulusan UN yang 90%. 117



6| Tim Ahli Anggota BSNP Tabel 9. Anggota BSNP dalam Pemantauan Standar NO 1 2 3 4 5 6 7

NAMA Prof. Dr. Bambang Soehendro Prof. Dr. Edy Tri Baskoro Prof. Dr. Djemari Mardapi Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis Dr. Anggani Sudono, M.A Pdt. Weinata Sairin, M.Th

INSTANSI UGM ITB UNY UNNES UI -

ASAL Yogyakarta Bandung Yogyakarta Semarang Jakarta Jakarta Jakarta

Tim Ahli yang bersifat ad hoc adalah: Tabel 10. Tim Pemantauan Standar NO.

NAMA

INSTANSI

ASAL

1

Dr. Mukminan

UNY

Yogyakarta

2 3 4 5 6 7 8

Dr. M. Salman dr. I. Wilarso Dr. Bagyo Yuono M. Drs. Muchtar Abdul Karim, MA Prof. Ali Saukah, M. A., Ph.D Dr. Bana Kartasasmita Dr. Adi Rahmat

ITB UI UI UM UM ITB UPI

Bandung Jakarta Jakarta Malang Malang Bandung Bandung

9

Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd

UM

Malang

10 11

Dr. Danny Meirawan Dr. Sisworo

UPI UM

Bandung Malang

12

Prof. Dr. Nana Sudjana

UPI

Bandung

13

Dr. Achmad Slamet

UNNES

Semarang

14

Drs. Tri Bagyo, M.Ed

15

Drs. Martono, M.Si

16

Dr. Samitha Djayanti

17

Arif Rifai Dwiyanto, ST

118

Mandikdasmen Jakarta Dir. Tendik ITB -

Jakarta Bandung Jakarta



7| Hambatan, Permasalahan, dan Saran Kegiatan pemantauan ini langsung dimulai dengan pelatihan surveyor di 33 provinsi tanpa didahului dengan pertemuan koordinasi tim ad hoc pemantauan sebagai pelatih surveyor. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan terjadinya perbedaan metode dan fokus pelatihan surveyor. Oleh karena itu untuk kegiatan pemantauan berikutnya perlu adanya pertemuan tim ad hoc sebelum kegiatan pelatihan surveyor. Kegiatan pelatihan surveyor berakhir pada 18 Juli 2009, karena alasan non-tehnis kegiatan pengumpulan data baru dapat dilaksanakan pada akhir Agustus 2009, jadi terdapat tenggang waktu yang cukup lama. Hal tersebut mengakibatkan cukup banyak surveyor yang berhalangan untuk melaksanakan tugas, meskipun me reka yang berhalangan dapat dicarikan pengganti, namun para penggantinya tidak mendapatkan pelatihan karena tidak ada kesempatan. Sebaiknya kegiatan pengumpulan data dilakukan sesegera mungkin setelah pelatihan surveyor. Selain itu perlu ada pertemuan tim ad hoc sebelum kegiatan pengumpulan data untuk membahas permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat kegiatan pelatihan surveyor. Surveyor pada kegiatan pemantauan ini terdiri dari pengawas, dosen LPTK, staf dinas pendidikan, dan staf LPMP. Mengingat peng ambilan data pemantauan juga dilakukan di madrasah, sebaiknya surveyor yang bertugas juga melibatkan pihak departemen agama. Berdasarkan hasil pemantauan implementasi Standar Isi/SKL, Standar Guru, Standar Kepala Sekolah/Madrasah, Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, ketentuan tentang Ujian Nasional, dan ketentuan tentang Buku Teks Pelajaran, dipaparkan beberapa rekomendasi sebagai berikut. (1) Guru perlu diberi pelatihan dan pendampingan secara intensif tentang pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) oleh lembaga yang kompeten karena sekolah 119


(2)

(3) (4)

(5)

(6)

(7)

120


yang mata pelajarannya sudah dilengkapi dengan silabus dan RPP tidak lebih dari 79%, dan guru yang membuat sendiri silabus baru 38% dan RPP 67%. Untuk meningkatkan jumlah guru yang memenuhi standar kua lifikasi akademik guru sesuai dengan tahun pencapaian (2015), perlu dipertimbangkan program kesetaraan S-1 berdasarkan kualitas “track-record” dan uji kompetensi oleh institusi yang kompeten sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan Standar Guru. Pemberian beasiswa bagi guru untuk meningkatkan kualifikasi akademik agar memenuhi standar juga perlu dilakukan. Perlu dilakukan upaya untuk menutupi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa dari segi penyebar-luasan peraturan dan per undangan tentang pelaksanaan pendidikan pada satuan pendi dikan karena ternyata tingkat ketersediaannya di luar Jawa lebih rendah daripada di Jawa. Sosialisasi tentang dokumen standar, khususnya Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Guru, di luar Jawa perlu diberi perhatian yang lebih besar daripada di Jawa karena ternyata sosialisasi yang dilakukan di Jawa secara konsisten dianggap lebih banyak daripada di luar Jawa. Faktor ini mungkin yang menyebabkan kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa dari segi ketersediaan dokumen-dokumen tentang Standar Nasional Pendidikan beserta dokumen pendukungnya. Perlu dilakukan upaya untuk menutupi kesenjangan guru sekolah/madrasah negeri dan swasta dari segi aksesibilitas terhadap Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Guru karena ternyata tingkat aksesibilitasnya terhadap dokumen standar tersebut di sekolah/madrasah swasta lebih rendah daripada di sekolah/madrasah negeri. Perlu ditelaah lebih lanjut substansi Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan karena ada guru, kepala sekolah, dan pe



ngawas (antara 12,74% sampai dengan 20,49%) yang menganggap standar tersebut tinggi. (8) Perlu dilakukan upaya untuk menutupi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa dari segi persepsi mereka terhadap Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan karena lebih banyak sekolah/madrasah di luar Jawa menilai tinggi terhadap Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan daripada sekolah di Jawa. (9) Perlu dilakukan upaya untuk menutupi kesenjangan antara sekolah dan madrasah dari segi persepsi mereka terhadap Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan karena lebih banyak madrasah menilai tinggi terhadap Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan daripada sekolah. (10) Perlu dilakukan upaya untuk menutupi kesenjangan antara sekolah/madrasah negeri dan sekolah/madrasah swasta dari segi persepsi mereka terhadap Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan karena lebih banyak sekolah/madrasah swasta menilai tinggi terhadap Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan daripada sekolah/madrasah negeri. (11) Perlu dilakukan upaya untuk menutupi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, sekolah dan madrasah, serta sekolah/madrasah negeri dan sekolah/madrasah swasta dari segi pencapai an kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas karena ada kecenderungan pencapaian kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas di luar Jawa, di Madrasah, dan di sekolah/madrasah swasta lebih rendah daripada di Jawa, di sekolah, dan di sekolah/madrasah negeri. (12) Perlu ditindak-lanjuti adanya data yang menunjukkan masih cukup banyak peraturan atau kebijakan pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan Standar Guru, Standar Kepala Sekolah, dan Standar Pengawas karena kalau dibiarkan akan dapat menghambat pelaksanaan dan pencapaian standar-standar tersebut. (13) Sebagai lembaga penghasil guru bidang studi, setiap Program 121



Studi Pendidikan Bidang Studi harus mengetahui sedikitnya Undang-undang Guru dan Dosen (hanya 89% LPTK yang memiliki dokumennya) serta Standar Guru (hanya 81% Prodi LPTK yang memiliki dokumennya) karena mereka harus tahu kompetensi apa yang dimiliki para lulusannya sebagai calon guru profesio nal. Oleh karena itu, harapannya angka yang muncul adalah 100% untuk dua dokumen ini. Keadaan ini harus dianggap serius dan perlu ditindak-lanjuti di tingkat pimpinan LPTK atau di tingkat Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi. (14) Buku teks pelajaran yang telah dinilai layak oleh BSNP perlu didistribusikan secara memadai dan merata ke sekolah-sekolah; dan mata pelajaran yang buku teks pelajarannya belum ada yang dinilai perlu segera dilakukan penilaiannya. (15) Perlu ada program percepatan pemenuhan standar tentang jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa setiap rombongan belajar karena akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran. (16) Untuk mengungkapkan latar belakang adanya fakta banyaknya sekolah yang menambah jam pelajaran dan memberikan les tambahan, perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang proses belajar mengajar di kelas apakah sudah sesuai dengan karak teristik peserta didik dan mata pelajaran. (17) Perlu dilakukan sosialisasi tentang cara yang paling dianggap tepat untuk mempersiapkan siswa menghadapi Ujian Nasional, yaitu dengan melaksanakan prinsip pembelajaran tuntas sejak awal, bukan dengan cara menambah jam pelajaran dan memberi les tambahan. (18) Perlu dikembangkan model sistem informasi manajemen yang terpadu sehingga memungkinkan dilaksanakannya pengumpulan data yang terpadu dan serempak secara nasional. (19) Perlu dilakukan koordinasi di tingkat pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan Nasional dan Departemen Agama) dan 122



Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Departement Agama Kabupaten/ kota, Kantor Wilayah Departmen Agama, dan LPMP) dalam pengumpulan data karena gambaran tentang pelaksanaan dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan secara nasional sangat tergantung pada ketersediaan data-data yang relevan di semua unit tersebut. (20) Perlu ditingkatkan fungsi dan peranan pusat pengumpulan data terpadu untuk mengurangi beban unit terkecil dalam memberikan data yang sama untuk kepentingan yang berbeda-beda; untuk itu perlu pengumpulan data yang dilaksanakan serentak secara nasional.

123

BAB 8

Pengembangan Instrumen Penilaian Buku Teks Pelajaran


125



BAB 8. Pengembangan INSTRUMEN PENILAIAN BUKU TEKS PELAJARAN A Mata Pelajaran Agama SD, SMP, SMA/SMK, dan PKn SMA/SMK 1| Pendahuluan Dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabotan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sehubungan dengan ketentuan Pasal tersebut di atas maka diperlukan buku sebagai penunjang pembelajaran. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pasal 43 ayat (4) yang menyatakan bahwa ada rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik. Demikian juga dalam Pasal 43 ayat (5) dinyatakan bahwa buku teks pelajaran dinilai kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian dan kelayakan kegrafikaannya oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan oleh Peraturan Menteri.

127



2| Tujuan dan Manfaat Pada tahun 2009, telah dilaksanakan kegiatan pengembangan instrumen penilaian buku teks pelajaran Agama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan buku teks pelajaran PKn SMA/SMK. Instrumen penilaian buku teks pelajaran Agama terdiri atas: Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Buddha, Agama Hindu, dan Agama Khonghucu untuk SD, SMP, dan SMA/SMK. Kegiatan pengembangan instrumen penilaian buku teks pelajaran bertujuan untuk menghasilkan instrumen yang dapat dipergunakan untuk menilai buku teks pelajaran : Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Buddha, Agama Hindu, dan Agama Khonghucu pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, PKn untuk SMA/SMK. Manfaat instrumen penilaian buku teks pelajaran Pendidikan Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Buddha, Agama Hindu, dan Agama Khonghucu, dan PKn adalah diperolehnya alat penilaian buku teks pelajaran yang terstandar dan dapat dipergunakan untuk menilai buku teks pelajaran yang memenuhi kelayakan isi, bahasa, penyajian dan kegrafikaan. Tujuan menilai kelayanan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, dan kelayakan kegrafikaan buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajan pada satuan pendidikan adalah agar peserta didik memperoleh buku yang sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan oleh BSNP, yaitu sesuai dengan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Proses Pendidikan. Buku teks pelajaran yang telah dinilai kelayakannya digunakan sebagai sumber belajar di setiap satuan pendidikan. Tujuan lain adalah untuk membeli buku teks pelajaran yang dialihkan hak ciptanya dan dijadikan buku teks pelajaran elektornik. Manfaat buku teks yang telah dinilai kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, dan kelayakan kegrafikaannya merupakan jaminan bagi peserta didik memperoleh buku yang dapat digunakan 128



untuk pembelajaran yang bermutu dan sarana untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan. Buku teks pelajaran selain bermanfaat bagi peserta didik juga dapat digunakan oleh guru sebagai sumber belajar, baik dalam pe rencanaan pembelajaran maupun dalam pelaksanaanya.

3| Tim ahli 1.

Anggota BSNP No 1 2 3 4 5 6

2.

Nama Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis (Koordinator) Prof. Dr. M. Yunan Yusuf Prof. Dr. Djaali Dr. Suharsono, M.M., M.Pd Pdt. Weinata Sairin, M.Th (Wakil Koordinator) Prof. Dr. A.T. Soegito

Instansi

Asal

UI

Jakarta

UIN UNJ STBA Pertiwi LAI

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

UNNES

Semarang

Tima Ahli No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jabatan Instansi dalam tim Dr. R. Urip Purwono Ketua UNPAD Bandung Dr. Anggadewi Moesono Wakil Ketua UI Jakarta Prof. Dr. Siradjudin Zar, MA Anggota IAIN Padang Dr. Hamidah, M.Ag Anggota IAIN Palembang Dr. Drs. M. Idrus, S.Psi. Anggota UII Yogyakarta Dra. Netty Hartaty, M.Si. Anggota UIN Jakarta FX Adisusanto Sj, S. Tl Anggota KWI Jakarta Drs. Matheus Beny Mite, M. Anggota Univ Atma Jaya Hum, Lic.Th. Jakart Dr. Kadarmanto Harjowasito Anggota STTH Jakarta Dr. Daniel Nuhamara, M.Th Anggota UKSW Salatiga Suhadi Sendjaja, Pdt Utama Anggota WALUBI Jakarta Soedjito Kusumo K, SE, MBA Anggota WALUBI Jakarta Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D Anggota IHDN Bali Nama

Mata Pelajaran Psikometri Psikometri Agama Islam Agama Islam Agama Islam Agama Islam Agama Katolik Agama Katolik Agama Kristen Agama Kristen Agama Buddha Agama Buddha Agama Hindu

129



No 14

Nama

Jabatan Instansi dalam tim Anggota Jakarta

15

Drs. I Wayan Suwira Satria, MM WS Dr. Mulyadi

16

WS Dr. Oesman Arif

Anggota

17 18

Prof. Dr. Abdul Gafur, M.Sc. Drs. H. Rustopo,SH,M.Hum.

Anggota Anggota

19

Dr. Gardjito

Anggota

20

Drs. Kaharuddin Arafah, M.Si Anggota

Anggota

MATAKIN Jakarta MATAKIN Jakarta UNY Yogyakarta UNNES Semarang Perpustakaan Nasional Jakarta UNM Makassar

Mata Pelajaran Agama Hindu Agama Khonghucu Agama Khonghucu PKn PKn Kegrafikaan

Psikometri

4| Tahapan Kegiatan Langkah-langkah penyusunan instrumen penilaian buku teks pelajaran Agama SD, SMP, SMA/SMK dan PKn SMA/SMK sebagai berikut. a. Menetapkan tim ahli yang terdiri atas ahli materi mata pelajar an, ahli pembelajaran mata pelajaran, ahli kegrafikaan dan ahli psikometri. b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan oleh BSNP seperti berikut ini: 1)

Penyusunan Desain Instrumen dan Pengenalan Mengenai Instrumen Kegiatan penyusunan desain instrumen dan pengenalan mengenai instrumen dilaksanakan di ruang rapat BSNP Gedung D lantai 2 Cipete Jakarta Selatan pada tanggal 4 – 6 Maret 2009. Temu awal ini dihadiri oleh koordinator tim dan 5 orang anggota BSNP, serta 17 orang anggota tim ahli. Pada awal pertemuan ini diadakan perkenalan antara 130



anggota BSNP dengan anggota tim ahli. Setelah itu dilakukan pemilihan ketua dan wakil ketua tim ahli dengan hasil; Urip Purwono, M.Sc, Ph.D dari Universitas Padjajaran Ban dung sebagai ketua tim dan Dr. Anggadewi dari Universitas Indonesia sebagai wakil ketua tim. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan kerangka Naskah Akademik (NA) dan draf awal pengembangan instrumen penilaian buku teks pelajaran Pendidikan Agama SD, SMP, SMA/SMK dan PKn SMA/SMK. Untuk mencapai tujuan tersebut, tim ahli melakukan brainstorming tentang jenis buku yang ingin diterbitkan dengan mengacu kepada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) masing-masing mata pelajaran yang bersangkutan. 2) Kajian Bahan Dasar Kajian bahan dasar untuk penyusunan desain instrumen penilaian buku teks pelajaran agama dan PKn dilaksanakan di ruang sidang Bvlgari II Hotel Grand Boutique Melawai Jakarta Selatan pada tanggal 11 - 13 Maret 2009. Kegiatan ini dihadiri oleh semua anggota tim ahli (19 orang), dan 7 orang anggota BSNP. Tim ahli mengkaji Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran terkait, serta contoh instrumen penilaian buku teks pelajaran yang telah dikembangkan BSNP pada tahun sebelumnya. Hasil kajian tersebut dijadikan kerangka untuk menyusun instrumen pengumpulan data di 5 provinsi pada langkah berikutnya. Pada langkah ini pula ditetapkan nama-nama anggota tim ahli dan anggota BSNP yang akan bertugas mengumpulkan data serta unsur-unsur yang akan diundang pada masing-masing provinsi.

131



3) Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan melalui sistem Focused Group Discussion (FGD) dilaksanakan di lima provinsi yaitu: Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Bali, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur pada tanggal 18 - 21 Maret 2009. Jumlah tim pengumpul data yang bertugas pada masing-masing kota sebanyak 5 orang dengan rincian: 3 orang tim ahli, 1 orang anggota BSNP, dan 1 orang staf sekretariat. Jumlah peserta FGD tiap provinsi sebanyak 40 orang dengan rincian : (a) orang tua siswa sebanyak 12 orang yang terdiri atas: 4 orang Katolik, 4 orang Hindu, dan 4 orang; (b) guru sebanyak 12 orang yang terdiri atas: 4 orang Katolik, 4 orang Hindu, dan 4 orang Khonghucu; (c) siswa sebanyak 6 orang yang terdiri atas: 2 orang Katolik, 2 orang Hindu, dan 2 orang Khonghucu; (d) tokoh agama sebanyak 6 orang yang terdiri atas: 2 orang Katolik, 2 orang Hindu, dan 2 orang Khonghucu; dan (e) panitia sebanyak 4 orang. 4) Pengolahan Data Data dan masukan responden dari 5 kota yang telah terkumpul melalui FGD pada langkah sebelumnya diolah dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk dijadikan bahan pembuatan Naskah Akademik dan draf instrumen penilaian buku teks pelajaran Agama dan PKn. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang sidang BSNP Gedung D Lantai 2 Mandikdasmen Jl. RS. Fatmawati Cipete Jakarta Selatan pada tanggal 1 - 3 April 2009 yang dihadiri oleh 6 orang anggota BSNP dan semua anggota tim ahli. Pada akhir pertemuan langkah ini akan dilakukan pleno BSNP dengan anggota tim ahli masing-masing mata pelajaran. 5) Analisis Data Kegiatan analisis data untuk penyusunan draf instrumen penilaian buku teks pelajaran Agama dan PKn dilak132



sanakan di ruang sidang Anggrek 6 lantai 7 Hotel Mega Anggrek Jakarta Barat pada tanggal 15 - 17 April 2009. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menganalisis semua ma sukan dari setiap daerah yang telah diolah dan dijadikan bahan untuk menyusun draf instrumen penilaian buku teks pelajaran Agama dan PKn. Anggota BSNP yang hadir pada kegiatan ini sebanyak 6 orang dan anggota tim sebanyak 19 orang. 6) Penyusunan Draf Instrumen Hasil analisis data pada pertemuan sebelumnya dijadikan bahan untuk menyusun Naskah akademik dan draf instrumen. Kegiatan penyusunan draf instrumen ini dilaksanakan di ruang sidang BSNP Gedung D lantai 2 Mandikdasmen Cipete Jakarta Selatan pada tanggal 2 – 4 Mei 2009 yang dihadiri oleh 5 orang anggota BSNP dan 17 orang anggota tim. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menghasilkan draf naskah akademik dan draf instrumen penilaian buku teks pelajaran Agama dan PKn. 7) Reviu draf Instrumen Reviu draf instrumen penilaian buku teks pelajaran agama dan PKn dilaksanakan di ruang sidang Anggrek 6 lantai 7 Hotel Mega Anggrek Jakarta Barat pada tanggal 27 - 29 Mei 2009 yang dihadiri oleh 18 orang anggota tim dan 6 orang anggota BSNP. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyempurnakan draf naskah akademik dan instrumen penilaian buku teks pelajaran Agama dan PKn yang telah dikembangkan pada pertemuan sebelumnya. Pada bagian akhir pertemuan, tim membuat bahan presentasi yang akan disampaikan kepada pleno BSNP pada pertemuan berikutnya. 8) Presentasi ke BSNP dan Reviu Draf Instrumen-2 Presentasi ke BSNP dan reviu draf instrumen 2 pe133



nilaian buku teks pelajaran agama dan PKn dilaksanakan di ruang sidang BSNP Gedung Mandikdasmen Lt. 2 Cipete Jl. R.S. Fatmawati Jakarta Selatam pada tanggal 4 - 6 Juni 2009. Draf instrumen-2 ini diberi masukan oleh anggota BSNP, kemudian pada tanggal 5 -6 Juni 2009, tim ahli me ngolah masukan BSNP untuk menyempurnakan draf instrumen-2 menjadi draf instrumen-3. Pada pertemuan ini juga dikembangkan instrumen yang dapat dijadikan bahan pengumpul masukan dari para reviewer pada pertemuan berikutnya. 9) Validasi draf instrumen Validasi draf instrumen dilaksanakan di 10 – 12 Juni 2009 di lima kota yaitu : Palembang, Malang, Solo, Bandung, dan Makassar. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan berupa tingkat keterbacaan masing-masing butir dan deskripsi instrumen dari para ahli pembelajaran, ahli materi, dan guru masing-masing mata pelajaran. Untuk melaksanakan kegiatan validasi ini, panitia pada ma sing-masing kota mengundang 40 orang peserta, 2 orang anggota tim, 1 orang anggota BSNP dan 1 orang staf sekretariat BSNP. 10) Lokakarya Pembahasan Draf Instrumen Masukan para pakar pada saat kegiatan validasi instrumen diolah dan dianalisis oleh tim ahli, kemudian dijadikan bahan untuk menyempurnakan draf instrumen. Selanjutnya hasil analisis ini dijadikan bahan lokakarya dengan mengundang ahli masing-masing mata pelajaran. Kegiatan lokakrya draf Instrumen ini dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Juni 2009 di Apartemen Puri Casablanca Jakarta. Target kegiatan ini adalah mendapatkan masukan dari para pakar masing-masing mata pelajaran untuk menyempurnakan draf instrumen. 134



11) Finalisasi Draf Instrumen untuk Uji Coba Kegiatan finalisasi draf instrumen ini dilaksanakan di hotel Golden Boutique Jakarta pada tanggal 24 – 26 Juni 2009 dengan dihadiri oleh 6 orang anggota BSNP dan 18 orang anggota tim. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyempurnakan draf instrumen penilaian masing-masing mata pelajaran. Pada akhir kegiatan dihasilkan juga panduan uji coba instrumen, agenda uji coba, nama tim uji coba, dan lokasi uji coba instrumen. 12) Uji Coba Draf Instrumen Kegiatan uji coba draf instrumen bertujuan untuk melihat sejauh mana instrumen tersebut dapat dijadikan alat untuk menilai sampel buku teks pelajaran yang beredar di masing-masing provinsi. Oleh karena itu pada langkah ini diundang para ahli terkait mata pelajaran Agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Khonghucu, dan PKn. Para undangan diberi buku untuk dinilai dengan menggunakan draf instrumen yang telah dikembangkan oleh tim ahli. Kegiatan uji coba instrumen dilaksanakan pada 5 – 7 Juli 2009 secara bersamaan di 5 kota yaitu: Denpasar, Kupang, Bogor, Jakarta, dan Surabaya. Uji coba dihadiri oleh 1 orang anggota BSNP, 2 orang anggota tim ahli, dan 40 orang undangan yang terdiri atas dosen, guru, dan para praktisi mata pelajaran terkait di masing-masing provinsi. 13) Analisis Hasil Uji Coba dan Perbaikan Instrumen Analisis data hasil uji coba dan revisi instrument penilaian buku teks pelajaran Agama dan PKn dilaksanakan di ruang sidang BSNP Cipete Jakarta Selatan pada tanggal 11 – 13 Juli 2009. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota BSNP, dan tim ahli. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menganalisis masukan para pakar sewaktu instrumen diujicobakan. 135



Hasil analisis kemudian dirangkum dan dijadikan masukan untuk menyempurnakan instrumen penilaian buku teks pelajaran Agama dan PKn. 14) Persiapan Sosialisasi Instrumen yang telah disempurnakan pada langkah sebelumnya kemudian diplenokan di BSNP dan difinalkan berdasarkan masukan anggota BSNP. Instrumen hasil penyempurnaan melalui pleno akan disahkan oleh BSNP sebagai tanda bahwa instrumen tersebut telah sahih untuk dipergunakan menilai buku teks pelajaran dan siap untuk disosialisasikan kepada penerbit dan calon penulis. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 Juli di ruang sidang BSNP Cipete Jakart Selatan yang dihadiri oleh anggota BSNP dan tim ahli. Secara rinci kegiatan pengembangan instrumen penilaian buku teks pelajaran Agama dan PKn dapat dirangkum seperti berikut ini. No Kegiatan 1 Temu awal untuk penyusunan desain 2

3

Pengumpulan data

Pengolahan data

5

Analisis data

136

Tanggal

Ruang sidang BSNP

04 – 06 Maret 2009

Jakarta

11 – 13 Maret 2009

Padang, Manado, Denpasar, Yogyakarta, Surabaya

18 – 20 Maret 2009

Ruang sidang BSNP

01 – 03 April 2009

Jakarta

15 – 17 April 2009

Ruang sidang BSNP

02 – 04 Mei 2009

Kajian bahan dasar

4

6

Tempat

Penyusunan draf instrumen

Target Kerangka naskah akademik (NA) dan kerangka instrumen Kerangka NA, kerangka instrumen, dan Panduan FGD Data FGD untuk penyu sunan draf instrumen Data dari 5 provinsi Hasil analisis data untuk penyusunan draf instrumen Draf instrumen

Pengembangan Instrumen Penilaian Buku Teks Pelajaran No Kegiatan 7 Reviu draf instrumen

8

9

10

11

12

13

14

Presentasi ke BSNP dan reviu draf instrumen 2 Validasi draf instrumen Lokakarya pembahasan draf instrumen Finalisasi draf instrumen untuk uji coba Uji coba draf instrumen Analisis hasil uji coba dan perbaikan instrumen Persiapan sosialisasi instrumen

Tempat

Tanggal

Jakarta

27 – 29 Mei 2009

Ruang sidang BSNP

04 – 06 Juni 2009

Palembang, Malang, 10 – 12 Juni Solo, Bandung, dan 2009 Makassar Jakarta

17 – 19 Juni 2009

Jakarta

24 – 26 Juni 2009

Denpasar, Kupang, Bogor, Jakarta, Surabaya Ruang sidang BSNP

Ruang sidang BSNP

05 – 07 Juli 2009 11 – 13 Juli 2009 22 – 24 Juli 2009


Target Masukan para pakar untuk penyempurnaan draf instrumen Masukan dari BSNP

Data hasil vali dasi dan draf instrumen Masukan dari para pakar dan draf instrumen Instrumen yang siap diujicoba kan Masukan dari para stake holder Instrumen final

Instrumen yang telah disahkan BSNP yang siap disosialisa sikan

5| Hasil yang diperoleh Kegiatan pengembangan instrumen penilaian buku teks pela jaran Agama dan PKn ini menghasilkan dokumen berupa: a. Naskah akademik penyusunan instrumen penilaian buku teks pelajaran Agama SD,SMP, SMA/SMK, dan PKn SMA/SMK. b. Instrumen yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan isi, penyajian, bahasa dan kegrafikaan buku teks pelajaran Agama SD,SMP, SMA/SMK, dan PKn SMA/SMK. Rincian instrumen yang dihasilkan dalam kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:

137



No Nama Mata Pelajaran 1 Pendidikan Agama Islam

2

Sub total (1) Pendidikan Agama Katolik

3

Sub total (1) Pendidikan Agama Kristen

Sub total (1)

138

Nama Produk Instrumen 1 SD Deskripsi Instrumen 1 SD Instrumen 2 SD Deskripsi Instrumen 2 SD Instrumen 1 SMP Deskripsi Instrumen 1 SMP Instrumen 2 SMP Deskripsi Instrumen 2 SMP Instrumen 1 SMA Deskripsi Instrumen 1 SMA Instrumen 2 SMA Deskripsi Instrumen 2 SMA Instrumen 1 SD Deskripsi Instrumen 1 SD Instrumen 2 SD Deskripsi Instrumen 2 SD Instrumen 1 SMP Deskripsi Instrumen 1 SMP Instrumen 2 SMP Deskripsi Instrumen 2 SMP Instrumen 1 SMA Deskripsi Instrumen 1 SMA Instrumen 2 SMA Deskripsi Instrumen 2 SMA Instrumen 1 SD Deskripsi Instrumen 1 SD Instrumen 2 SD Deskripsi Instrumen 2 SD Instrumen 1 SMP Deskripsi Instrumen 1 SMP Instrumen 2 SMP Deskripsi Instrumen 2 SMP Instrumen 1 SMA Deskripsi Instrumen 1 SMA Instrumen 2 SMA Deskripsi Instrumen 2 SMA

Jumlah 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 48 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 48 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 48

Pengembangan Instrumen Penilaian Buku Teks Pelajaran No Nama Mata Pelajaran 4 Pendidikan Agama Buddha

5

6

Sub total (1) Pendidikan Agama Hindu

Sub total (1) Pendidikan Agama Khonghucu

Sub total (1)

Nama Produk Instrumen 1 SD Deskripsi Instrumen 1 SD Instrumen 2 SD Deskripsi Instrumen 2 SD Instrumen 1 SMP Deskripsi Instrumen 1 SMP Instrumen 2 SMP Deskripsi Instrumen 2 SMP Instrumen 1 SMA Deskripsi Instrumen 1 SMA Instrumen 2 SMA Deskripsi Instrumen 2 SMA Instrumen 1 SD Deskripsi Instrumen 1 SD Instrumen 2 SD Deskripsi Instrumen 2 SD Instrumen 1 SMP Deskripsi Instrumen 1 SMP Instrumen 2 SMP Deskripsi Instrumen 2 SMP Instrumen 1 SMA Deskripsi Instrumen 1 SMA Instrumen 2 SMA Deskripsi Instrumen 2 SMA Instrumen 1 SD Deskripsi Instrumen 1 SD Instrumen 2 SD Deskripsi Instrumen 2 SD Instrumen 1 SMP Deskripsi Instrumen 1 SMP Instrumen 2 SMP Deskripsi Instrumen 2 SMP Instrumen 1 SMA Deskripsi Instrumen 1 SMA Instrumen 2 SMA Deskripsi Instrumen 2 SMA


Jumlah 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 48 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 48 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 48

139



No Nama Mata Pelajaran 7 PKn

Nama Produk Instrumen 1 SMA Deskripsi Instrumen 1 SMA Instrumen 2 SMA Deskripsi Instrumen 2 SMA

Sub total (1) Jumlah Total

Jumlah 3 3 3 3 12 300

6| Refleksi Dalam penyusunan instrumen penilaian buku teks pelajaran Agama dan PKn ini terdapat beberapa kendala antara lain sulitnya menemukan dosen ataupun guru yang ahli dalam mata pelajaran Agama Khonghucu, Hindu dan Buddha pada saat validasi dan ujicoba instrumen pada daerah-daerah tertentu. Hal ini mengakibatkan kurangnya kritikan/masukan terhadap substansi butir yang dikembangkan terutama pada saat validasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pada saat uji coba instrumen, dipilih peserta yang lebih banyak jumlahnya untuk mata pelajaran agama Khonghucu, Buddha dan Hindu terutama untuk daerah-daerah sentra agama yang bersangkutan. Namun demikian dalam pengembangan instrumen penilaian buku teks pelajaran Agama dan PKn ini, terdapat pula beberapa hal yang sangat mengagumkan antara lain terjadinya interaksi yang dinamis dan harmonis baik antara sesama pengembang instrumen maupun antara pengembang dengan tim pakar yang diundang pada saat pengumpulan data, validasi dan uji coba draf instrumen. Interaksi yang harmonis ini menunjukkan suasana kerukunan antar ummat beragama yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam pengembangan instrumen penilaian buku teks pelajaran Agama ini telah tercipta suasana “bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan”. Sejak awal dalam kelompok ini memang ditekankan oleh BSNP agar buku teks pelajaran Agama yang dihasilkan nanti mampu membangun semangat kerukunan dan kesatuan demi memantapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks masyarakat majemuk Indonesia. 140



B Mata Pelajaran Bahasa Asing SMA/SMK 1| Pendahuluan Dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabotan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sehubungan dengan pasal tersebut di atas maka diperlukan buku sebagai penunjang pembelajaran. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pasal 43 ayat (4) yang menyatakan bahwa ada rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik. Demikian juga dalam Pasal 43 ayat (5) dinyatakan bahwa buku teks pelajaran dinilai kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian dan kelayakan kegrafikaannya oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan oleh Peraturan Menteri.

2| Tujuan dan Manfaat Pada tahun 2009, telah dilaksanakan kegiatan pengembangan instrumen penilaian buku teks pelajaran Bahasa Asing SMA/SMK yang terdiri atas: Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Bahasa Arab, Bahasa Jepang dan Bahasa Mandarin. Kegiatan pengembangan instrumen penilaian buku teks pelajaran bertujuan untuk menghasilkan instrumen yang dapat dipergunakan untuk menilai buku teks pelajaran : Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Bahasa Arab, Bahasa Jepang dan Bahasa Mandarin untuk SMA/SMK. Manfaat instrumen penilaian buku teks pelajaran Pendidikan Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Bahasa Arab, Bahasa Jepang dan 141



Bahasa Mandarin adalah diperolehnya alat penilaian buku teks pelajaran yang terstandar dan dapat dipergunakan untuk menilai buku teks pelajaran yang memenuhi kelayakan isi, bahasa, penyajian dan kegrafikaan. Tujuan menilai kelayanan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, dan kelayakan kegrafikaan buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajan pada satuan pendidikan adalah agar peserta didik memperoleh buku yang sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan oleh BSNP, yaitu sesuai dengan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Proses Pendidikan. Buku teks pelajaran yang telah dinilai kelayakannya digunakan sebagai sumber belajar di setiap satuan pendidikan. Tujuan lain adalah untuk membeli buku teks pelajaran yang dialihkan hak ciptanya dan dijadikan buku teks pelajaran elektornik. Manfaat buku teks yang telah dinilai kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, dan kelayakan kegrafikaannya merupakan jaminan bagi peserta didik memperoleh buku yang dapat digunakan untuk pembelajaran yang bermutu dan sarana untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan. Buku teks pelajaran selain bermanfaat bagi peserta didik juga dapat digunakan oleh guru sebagai sumber belajar, baik dalam pe rencanaan pembelajaran maupun dalam pelaksanaanya.

3| Tim ahli 1.

Anggota BSNP

No

Nama

1 2

Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis (Koordinator) Pdt. Weinata sairin, M.Th (Wakil Koordinator) Prof.Dr. Mungin Eddy Wibowo, MPd.,Kons. Prof.Dr. Djemari Mardapi Prof.Dr. Edy Tri Baskoro Prof.Dr. Furqon

3 4 5 6

142

Instansi

Asal

UI LAI

Jakarta Jakarta

UNNES UNY ITB UPI

Semarang Yogyakarta Bandung Bandung

Pengembangan Instrumen Penilaian Buku Teks Pelajaran No 7 8 9 10 11 12 12 14 15

2.

Nama Prof.Dr. Bambang Soehendro Prof. Dr. M. Yunan Yusuf Prof. Dr. Djaali Dr. Suharsono, M.M., M.Pd Dr. Anggani Sudono, MA Prof.Dr. Komarudin Hidayat Dr. Seto Mulyadi Prof.Dr. Zaki Baridwan Prof. Dr. A.T. Soegito

Instansi UGM UIN UNJ STBA Pertiwi Al Ihzar UIN Komnas Anak UGM UNNES


Asal Yogyakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Yogyakarta Semarang

Tima Ahli

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Jabatan Instansi Mata Pelajaran dalam tim Dr. M. Syaifudin Ketua UMM Malang Psikometri Wakil Al Izhar Pondok Ir. Tato Hendarto Msi Ketua Labu Psikometri Prof. Dr. Moh. Matsna, MA Anggota UIN Jakarta Bahasa Arab Dr. Afdol Tharik Wastono, Anggota M.Hum UI Jakarta Bahasa Arab Prof.Dr. Hermina Sutami Anggota UI Jakarta Bahasa Mandarin Nita Madona Sulanti, SS, Anggota MA UI Jakarta Bahasa Mandarin Anggota UNNES Prof.Dr. Astini Semarang Bahasa Perancis Dr. Tri Indri Hardini, MPd Anggota UPI Bandung Bahasa Perancis Dr. Setiawati Anggota Darmojuwono, MA UI Jakarta Bahasa Jerman Dr. Irene Risakotta, MPd Anggota UNESA Surabaya Bahasa Jerman Prof,Dr. Djodjok Anggota Soenardjo, Mlit UNESA Surabaya Bahasa Jepang Evi Lusiana, MA Anggota Japan Foundation Bahasa Jepang Anggota Perpustakaan Dr. Gardjito Nasional Kegrafikaan Drs. Kaharuddin Arafah, M.Si Anggota UNM Makassar Nama

143



4| Tahapan Kegiatan Langkah-langkah penyusunan instrumen penilaian buku teks pelajaran Agama SD, SMP, SMA/SMK dan PKn SMA/SMK sebagai berikut. c. Menetapkan tim ahli yang terdiri atas ahli materi mata pela jaran, ahli pembelajaran mata pelajaran, ahli kegrafikaan dan ahli psikometri. d. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan oleh BSNP seperti berikut ini: 1)

Temu Awal, Kajian Bahan Dasar dan Penyusunan Desain Instrumen Kegiatan penyusunan desain instrumen dan pengenalan mengenai instrumen dilaksanakan di hotel Golden Boutique Melawai Jakarta Selatan pada tanggal 10 - 12 Maret 2009. Kegiatan ini dihadiri oleh koordinator tim dan 7 orang anggota BSNP, Kepala Pusat Perbukuan, Kabid Bang nas daltuku Pusat Perbukuan, Kasubbid daltuku, 12 orang anggota tim ahli, dan staf teknis Pusbuk. Pada awal pertemuan ini diadakan perkenalan antara anggota BSNP dan Staf Pusbuk dengan anggota tim ahli. Setelah itu dilakukan pemilihan ketua dan wakil ketua tim ahli dengan hasil; Dr. Syaifuddin dari Universitas Muhammadiyah Malang sebagai ketua tim dan Ir. Tato Hendarto, M.Si dari Al.Ihzar Pondok Labu sebagai wakil ketua tim. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan kerangka Naskah Akademik (NA) dan draf awal pengembangan instrumen penilaian buku teks pelajaran Pendidikan Bahasa Asing SMA/SMK. Untuk mencapai tujuan tersebut, tim ahli melakukan brainstorming tentang jenis buku yang ingin diterbitkan, mengkaji Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran terkait, serta con144



toh instrumen penilaian buku teks pelajaran yang telah dikembangkan BSNP pada tahun sebelumnya. Pada langkah ini pula ditetapkan nama-nama anggota tim ahli dan anggota BSNP yang akan bertugas me ngumpulkan data serta unsur-unsur yang akan diundang pada masing-masing provinsi. 2) Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan melalui sistem Focused Group Discussion (FGD) dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 14 - 16 Maret 2009. Kegiatan pengumpulan data dihadiri oleh seluruh anggota tim, anggota BSNP, dan staf Pusbuk. Peserta FGD terdiri atas unsur : ahli materi, ahli pembelajaran, guru, siswa, praktisi, dan orang tua siswa untuk masing-masing mata pelajaran. Peserta FGD dikelompokkan berdasarkan mata pelajaran. 3) Pengolahan dan Analisis Data Data dan masukan para peserta FGD pada langkah sebelumnya diolah dan dianalisis, baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk dijadikan bahan pembuatan Naskah Akademik dan draf instrumen penilaian buku teks pelajaran Bahasa Asing. Kegiatan ini dilaksanakan di hotel Golden Boutique Melawai Jakarta Selatan pada tanggal 19 - 21 Maret 2009 yang dihadiri oleh anggota BSNP, staf Pusbuk, dan semua anggota tim ahli. Pada akhir pertemuan langkah ini akan dilakukan pleno BSNP dengan anggota tim ahli masing-masing mata pelajaran. 4) Penyusunan Draf Instrumen-1 Hasil analisis data pada pertemuan sebelumnya dijadikan bahan untuk menyusun Naskah akademik dan draf instrumen. Kegiatan penyusunan draf instrumen ini dilaksanakan di hotel Golden Boutique Melawai Jakarta Selatan pada tanggal 2 – 4 April 2009 yang dihadiri oleh semua 145



anggota tim ahli, anggota BSNP dan staf Pusbuk. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menghasilkan draf naskah akademik dan draf instrumen penilaian buku teks pelajaran Bahasa Asing. 5) Reviu draf Instrumen dan Presentasi ke BSNP Reviu draf instrumen penilaian buku teks pelajaran Bahasa Asing dilaksanakan di hotel Golden Boutique Melawai Jakarta Selatan pada tanggal 15 – 17 Mei 2009 yang dihadiri oleh seluruh anggota tim ahli, anggota BSNP dan staf Pusbuk. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyempurnakan draf naskah akademik dan instrumen penilaian buku teks pelajaran Bahasa Asing yang telah dikembangkan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini, tim juga melakukan presentasi dalam sidang pleno BSNP. Hasil pertemuan ini adalah draf Instrumen yang siap divalidasi, jadwal validasi, dan nama-nama calon validator di lima provinsi. 6) Validasi draf instrumen Validasi draf instrumen dilaksanakan tanggal 22 – 24 Mei 2009 di lima kota yaitu : Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Medan, dan Makassar. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan berupa tingkat keterbacaan masing-masing butir dan deskripsi instrumen dari para ahli pembelajaran, ahli materi, dan guru masing-masing mata pelajaran. Untuk melaksanakan kegiatan validasi ini, panitia pada masing-masing kota mengundang validator yang terdiri atas unsur-unsur: ahli pembelajaran dan ahli materi masing-masing mata pelajaran. 7) Penyusunan Draf Instrumen Masukan para pakar pada saat kegiatan validasi instrumen diolah dan dianalisis oleh tim ahli, kemudian dijadikan bahan untuk menyempurnakan draf instrumen. 146



Kegiatan penyusunan draf Instrumen ini dilaksanakan pada tanggal 31 Mei – 2 Juni 2009 di hotel Mega Anggrek Jakarta Barat. Target kegiatan ini adalah mendapatkan draf instrumen yang siap untuk diujicobakan pada pertemuan berikutnya. 8) Uji Coba Draf Instrumen Kegiatan uji coba draf instrumen bertujuan untuk melihat sejauh mana instrumen tersebut dapat dijadikan alat untuk menilai sampel buku teks pelajaran yang beredar di masing-masing provinsi. Oleh karena itu pada langkah ini diundang para ahli terkait mata pelajaran Bahasa Arab, Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Bahasa Jepang dan Bahasa Mandarin. Para undangan diberi buku untuk dinilai dengan menggunakan draf instrumen yang telah dikembangkan oleh tim ahli. Kegiatan uji coba instrumen dilaksanakan pada 27 – 29 Juni 2009 secara bersamaan di 5 kota yaitu: Bandung, Jakarta, Manado, Semarang, dan Surabaya. Uji coba dihadiri oleh 1 orang anggota BSNP, 2 orang anggota tim ahli, dan dan staf Pusbuk serta para undangan yang terdiri atas dosen, guru, dan para praktisi mata pelajaran terkait di masing-masing provinsi. 9) Analisis Hasil Uji Coba dan Revisi Draf Instrumen Analisis data hasil uji coba dan revisi instrument penilaian buku teks pelajaran Bahasa Asing dilaksanakan di hotel Golden Boutique Melawai Jakarta Selatan pada tanggal 9 – 11 Juli 2009. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota BSNP, tim ahli, dan staf Pusbuk. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menganalisis masukan para pakar sewaktu instrumen diujicobakan. Hasil analisis kemudian dirangkum dan dijadikan masukan untuk menyempurnakan instrumen penilaian buku teks pelajaran Bahasa Asing.

147



10) Finalisasi Draf Instrumen Instrumen yang telah disempurnakan pada langkah sebelumnya kemudian diplenokan di BSNP dan difinalkan berdasarkan masukan anggota BSNP. Instrumen hasil penyempurnaan melalui pleno kemudian disahkan oleh BSNP sebagai tanda bahwa instrumen tersebut telah sahih untuk dipergunakan menilai buku teks pelajaran dan siap untuk disosialisasikan kepada penerbit dan calon penulis. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 - 28 Juli 2009 di hotel Golden Boutique Melawai Jakarta Selatan yang dihadiri oleh anggota BSNP, tim ahli, dan staf Pusbuk. Secara rinci kegiatan pengembangan instrumen penilaian buku teks pelajaran Agama dan PKn dapat dirangkum seperti berikut ini. No Kegiatan 1 Temu Awal, Kajian Bahan Dasar dan Penyusunan Desain Instrumen

Tempat Jakarta

2

Pengumpulan data

Jakarta

3

Pengolahan dan analisis data

Jakarta

4

Penyusunan draf instrumen dan Presentasi ke BSNP Reviu draf instrumen Validasi Draf Instrumen

Jakarta

2 – 4 April 2009

Jakarta

15 – 17 Mei 2009 22 – 24 Mei 2009

5 6

148

Tanggal 10 - 12 Maret 2009

Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Medan, dan Makassar

14 – 16 Maret 2009 19 – 21 Maret 2009

Target Kerangka naskah akade mik dan kerang ka instrumen Data FGD untuk penyu sunan draf instrumen Data untuk penyusunan draf instrumen Draf Instrumen

Draf instrumen yang telah direviu Data validasi

Pengembangan Instrumen Penilaian Buku Teks Pelajaran No Kegiatan 7 Penyusunan draf instrumen 8 Uji coba instrumen

9

10

Tempat Jakarta

Bandung, Jakarta, Manado, Semarang, Surabaya Analisis data hasil uji Jakarta coba dan revisi draf instrumen Finalisasi instrumen Jakarta


Tanggal 31 Mei – 2 Juni 2009 27 - 29 Juni 2009

Target Penyempurnaan draf instrumen Data Uji coba

9 – 11 Juli 2009

Revisi dan penyempurnaan draf instrumen Instrumen final

26 – 28 Juli 2009

5| Hasil yang diharapkan Kegiatan pengembangan instrumen penilaian buku teks pela jaran Agama dan Bahasa Asing ini menghasilkan dokumen berupa: a. Naskah akademik penyusunan instrumen penilaian buku teks pelajaran Bahasa Asing SMA/SMK. b. Instrumen yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan isi, penyajian, bahasa dan kegrafikaan buku teks pelajaran Bahasa Asing SMA/SMK. Rincian instrumen yang dihasilkan dalam ke giatan ini diuraikan sebagai berikut: No Nama Mata Pelajaran Nama Produk 1 Bahasa Arab Instrumen 1 Deskripsi Instrumen 1 Instrumen 2 Deskripsi Instrumen 2 Sub total (1) 2 Bahasa Jerman Instrumen 1 Deskripsi Instrumen 1 Instrumen 2 Deskripsi Instrumen 2 Sub total (1)

Jumlah 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

149



3

Bahasa Perancis

4

Sub total (1) Bahasa Jepang

5

Sub total (1) Bahasa Mandarin

Sub total (1) Jumlah Total

Instrumen 1 Deskripsi Instrumen 1 Instrumen 2 Deskripsi Instrumen 2 Instrumen 1 Deskripsi Instrumen 1 Instrumen 2 Deskripsi Instrumen 2 Instrumen 1 Deskripsi Instrumen 1 Instrumen 2 Deskripsi Instrumen 2

1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 20

6| Refleksi Dalam penyusunan instrumen penilaian buku teks pelajaran Bahasa Asing ini terdapat beberapa kendala antara lain sulit me nemukan dosen ataupun guru ahli mata pelajaran terutama Bahasa Mandarin di luar Kota Jakarta. Hal ini diduga akan berdampak pula nanti pada saat perekrutan calon penilai buku teks pelajaraan Bahasa Asing. Untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya para validator dan peserta uji coba instrumen diundang untuk menjadi calon penilai.

150

Penilaian Buku Teks Pelajaran


BAB 9



151



BAB 9. Penilaian Buku Teks Pelajaran

1| Pendahuluan Buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk diguna kan di sekolah/madrasah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan IPTEKS, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Buku teks pelajaran berperan penting dan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah, sehingga buku teks pelajaran harus digunakan sebagai acuan wajib oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Buku teks pelajaran ini digunakan sebagai sumber belajar yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 42 ayat (1)). Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kebijakan pemerintah mengenai buku teks pelajaran bagi peserta didik. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pemerintah menetapkan bahwa buku teks pelajaran yang akan digunakan harus dinilai terlebih dahulu kela yakan isi, bahasa, penyajian dan kegrafikaannya oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri (PP 19 th 2005 pasal 43 ayat (5). Sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang mengatur tentang penilaian buku teks pelajaran, Depdik-

153



nas melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional telah membentuk suatu panitia nasional yang disebut Panitia Nasional Penilaian Buku Pelajaran (PNPBP). PNPBP telah berhasil menilai buku pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA untuk Sekolah Dasar dan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika untuk SMP dan SMA. Dengan adanya BSNP maka kegiatan penilaian buku teks pelajaran dilimpahkan ke BSNP untuk menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian dan kegrafikaan untuk semua mata pelajaran di setiap jenis dan jenjang pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mulai tahun 2006 hingga tahun 2009 BSNP telah melakukan penilaian semua buku teks pelajaran untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK, kecuali Bahasa Asing, Agama SD-SMP-SMA, dan PKn SMA. Khusus pada tahun 2009, buku teks pelajaran yang telah dinilai BSNP bekerjasama dengan Pusat Perbukuan (Pusbuk) adalah Pendidikan Seni Budaya, Kerajinan, Teknologi Informasi dan Komputer, serta Pendidikan Jasmani-olahraga dan kesehatan.

2| Tujuan dan Manfaat Tujuan Penilaian kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, dan kelayakan kegrafikaan buku teks pelajaran Pendidikan Seni Budaya, Kerajinan, Teknologi Informasi dan Komputer, serta Pendidikan Jasmani-olahraga dan kesehatan bertujuan agar peserta didik memperoleh buku yang sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan oleh BSNP. Buku teks pelajaran yang telah dinilai kela yakannya digunakan sebagai sumber belajar di setiap satuan pendidikan. Selain itu kegiatan penilaian juga dimaksudkan untuk membeli buku teks pelajaran yang dialihkan hak ciptanya dan dijadikan buku teks sekolah elektornik. Manfaat buku teks pelajaran yang telah dinilai kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, dan kelayakan kegrafikaannya merupakan jaminan bagi peserta didik memperoleh buku yang 154



dapat digunakan untuk pembelajaran yang bermutu dan sarana untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan. Buku teks pelajaran selain bermanfaat bagi peserta didik juga dapat digunakan oleh guru sebagai sumber belajar, baik dalam pe rencanaan pembelajaran maupun dalam pelaksanaanya.

3| Tim Ahli 1.

Anggota BSNP Tabel-1. Nama-nama anggota BSNP yang bertugas sebagai supervisor utama dalam penilaian buku teks pelajaran No

Nama

Instansi

Asal

1

Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis (Koordinator) Pdt. Weinata Sairin, M.Th (Wakil Koordinator) Prof. Dr. Djemari Mardapi Prof. Dr. Furqon Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo Prof. Dr. Edy Tri Baskoro Prof. Dr. M. Yunan Yusuf Prof. Dr. Bambang Soehendro Prof. Dr. Djaali Dr. Suharsono, M.M., M.Pd Prof. Dr. Zaki Baridwan Prof. Dr. Komaruddin Hidayat Dr. Anggani Sudono Prof. Dr. A.T. Soegito Dr. Seto Mulyadi

UI

Jakarta

LAI

Jakarta

UNY UPI UNNES ITB UIN UGM UNJ STBA Pertiwi UGM UIN Al Ihzar UNNES Komnas Anak

Yogyakarta Bandung Semarang Bandung Jakarta Yogyakarta Jakarta Jakarta Yogyakarta Jakarta Jakarta Semarang Jakarta

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.

Tima Ahli Tabel-2. Nama-nama anggota tim ahli pengembang instrumen yang bertugas sebagai supevisor dalam penilaian buku teks pelajaran

155



1 2 3 4

Dr. R. Urip Purwono Dr. M. Syaifuddin Prof. Sofyan Salam, Ph.D Dra. Tri Hartiti R, M.Pd

Jabatan dalam tim Ketua Sekretaris Anggota Anggota

5 6

Dr. Johan Salim Dr. Rita

Anggota Anggota

ISI Yogyakarta UNJ Jakarta

7

Anggota

UNJ Jakarta

8

Dra. Rahmida Setiawati, M.M Prof. Dr. Jazuli

Anggota

UNNES Semarang

9 10

Jose Rizal Manua, S.Sn Autar Abdillah, M.Si

Anggota Anggota

DKJ Jakarta UNESA Surabaya

11 12

Anggota Anggota

UPI Bandung UNJ Jakarta

Anggota Anggota

UNNES Semarang UNY Yogyakarta

15 16 17 18 19 20 21

Drs. Taswadi, M.Sn Dra. Caecilia Tridjata S, M.Sn Dr. Khomsin Prof.Wawan Suherman, M.Ed dr. Sarfiel Tafal, MPh dr. Drupadi L Dillon Dr. Djoko Supriyanto Herman Dwi Surjono, Ph.D Prof. Dr. Heru Suhartanto Dr. Samsul Hadi Gardjito Pg, DipLS, M.Sc

Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

UI Jakarta UI Jakarta ITB Bandung UNY Yogyakarta UI Jakarta UNY Yogyakarta Perpustakaan Nasional

22

Drs. Kaharuddin Arafah, M.Si

Anggota

UNM Makassar

No Nama

13 14

Instansi UNPAD Bandung UMM Malang UNM Makassar UNY Yogyakarta

Mata Pelajaran Psikometri Psikometri Seni Rupa Pembelajaran Seni Rupa Seni Musik Pembelajaran Seni Musik Seni Tari Pembelajaran Seni Tari Seni Teater Pembelajaran Seni Teater Keterampilan Pembelajaran Keterampilan Olah Raga Penjaskes Kesehatan Kesehatan TIK Pembel.TIK TIK Psikometri Grafika

4| Tahapan Kegiatan Dalam melaksanakan penilaian buku teks pelajaran, BSNP bekerjasama dengan Pusat Perbukuan (Pusbuk) Departemen Pendidikan Nasional. Buku teks pelajaran pelajaran Pendidikan Seni Bu156



daya, Kerajinan, Teknologi Informasi dan Komputer, serta Pendidikan Jasmani-olahraga dan kesehatan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dinilai oleh BSNP terdiri atas buku teks pelajaran yang diusulkan oleh penerbit dan oleh penulis perorangan. Penilaian buku teks pelajaran dilaksanakan melalui 6 (enam) tahapan yaitu: a. Pendaftaran dan Pengkodean Buku yang akan Dinilai Sebelum buku teks pelajaran didaftarkan untuk dinilai, maka terlebih dahulu Pusbuk bekerjasama dengan BSNP melakukan pengembangan instrumen penilaian buku teks pela jaran Pendidikan Seni Budaya, Kerajinan,Teknologi Informasi dan Komputer, serta Pendidikan Jasmani-olahraga dan kesehatan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pengembangan instrumen ini dilakukan pada tahun 2008, lalu disosialisasikan kepada para penulis dan penerbit di beberapa provinsi. Selain itu, juga dilakukan pengumuman melalui media massa dan melalui internet dengan memanfaatkan website BSNP dan website Pusbuk. Setelah para penerbit dan penulis menyiapkan bukunya, maka buku tersebut didaftarkan di Pusbuk pada tanggal 23 – 25 Februari 2009. Pada tahun 2009, buku yang didaftarkan oleh berbagai penerbit dan penulis dan memenuhi persyaratan adalah sebanyak 1.087 jilid. Setelah itu dilakukan pengkodean masingmasing buku yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2009. b. Prapenilaian Setelah pengkodean buku teks pelajaran selesai, maka langkah selanjutnya adalah prapenilaian buku teks pelajaran. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menilai buku teks pelajaran yang memenuhi persyaratan minimal SK-KD. Sebuah buku teks pelajaran dinyatakan lengkap dan dinyatakan lulus praseleksi apabila: (1) jumlah KD sampai dengan 20, diperkenankan tidak memuat maksimal 1 KD. 157



(2) jumlah KD 21 sampai dengan 40, diperkenankan tidak memuat maksimal 2 KD (3) jumlah KD 41 sampai dengan 60, diperkenankan tidak memuat maksimal 3 KD Kegiatan praseleksi ini dilaksanakan di hotel Pitagiri Jakarta Barat pada tanggal 2 – 4 Maret 2009 oleh tim ahli pengembang instrumen (tabel-2 di atas) yang diangkat oleh BSNP/Pusbuk. Setelah dilakukan prapenilaian maka jumlah buku yang dinyatakan lengkap dan lulus praseleksi oleh BSNP melalui rapat pleno adalah sebanyak 986 jilid dari 1.087 jilid buku yang dinilai. c. Pelatihan Calon Penilai Langkah selanjutnya adalah pelatihan calon penilai buku teks pelajaran pelajaran Pendidikan Seni Budaya, Kerajinan, Teknologi Informasi dan Komputer, serta Pendidikan Jasmaniolahraga dan kesehatan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tujuan pkegiatan ini adalah untuk mendapatkan calon penilai yang kompeten dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan BSNP. Peserta pelatihan calon penilai ini terdiri atas dosen ahli materi, dosen ahli pembelajaran dan guru mata pela jaran yang bersangkutan dengan buku yang akan dinilai. Kegiatan ini laksanakan di hotel Grand Jaya Raya Cisarua Bogor pada tanggal 26 – 29 Maret 2009. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 202 orang dan yang dinyatakan lulus sebagai penilai sebanyak 184 orang. d. Penilaian Tahap I Penilaian tahap I dilaksanakan pada tanggal 4 – 8 April 2009di hotel Grand Jaya Raya Cisarua Bogor dengan tujuan untuk mendapatkan buku yang memenuhi kelayakan isi dan kelayakan penyajian yang ditetapkan BSNP.. Setiap jilid buku teks pelajaran Seni Budaya, Kerajinan, Teknologi Informasi dan Komputer, serta Pendidikan Jasmani-olahraga dan kesehatan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dinilai oleh dua orang 158



penilai yaitu satu orang ahli materi dan satu orang ahli pem belajaran yang telah lulus seleksi calon penilai. Komponen yang dinilai pada penilaian tahap I ini adalah komponen kelayakan Isi dan komponen kelayakan penyajian. Buku yang dinyatakan lulus melalui rapat pleno BSNP sebanyak 527 jilid dari 986 jilid buku yang dinilai dengan rincian sebagai berikut: (1) Seni Budaya dan Ket.SD/MI sebanyak 48 jilid dari 174 jilid buku yang dinilai; (2) Seni Rupa SMP/MTs sebanyak 8 jilid dari 23 jilid buku yang dinilai; (3) Seni Teater SMP/MTs sebanyak 6 jilid dari 23 jilid buku yang dinilai; (4) Seni Musik SMP/MTs sebanyak 7 jilid dari 21 jilid buku yang dinilai; (5) Seni Tari SMP/MTs sebanyak 8 jilid dari 16 jilid buku yang dinilai; (6) Seni Musik SMA/MA sebanyak 6 jilid dari 13 jilid buku yang dinilai; (7) Seni Tari SMA/MA sebanyak 6 jilid dari 7 jilid buku yang dinilai; (8) TIK SMP/MTs sebanyak 115 jilid dari 199 jilid buku yang dinilai; (9) TIK SMA/MA sebanyak 43 jilid dari 78 jilid buku yang dinilai; (10) Penjasorkes SD/MI sebanyak 193 jilid dari 304 jilid buku yang dinilai; (11) Penjasorkes SMP/MTs sebanyak 63 jilid dari 97 jilid buku yang dinilai; (12) Penjasorkes SMA/MA sebanyak 25 jilid dari 31 jilid buku yang dinilai; Buku teks pelajaran yang dinyatakan lulus pada penilaian tahap I dilanjutkan untuk dinilai pada tahap II. 159



e. Penilaian Tahap II Buku teks pelajaran yang dinyatakan lulus pada tahap I dilanjutkan untuk dinilai pada penilaian tahap II. Penilaian tahap II ini dilakukan oleh 2 orang guru mata pelajaran dan satu orang ahli grafika untuk setiap jilid buku. Komponen yang dinilai pada penilaian tahap II ini adalah komponen kelayakan penyajian, keyakan bahasa dan kelayakan kegrafikaan. Kegiatan penilaian tahap II ini dilaksanakan di hotel Grand Jaya Raya Cisarua Bogor tanggal 3 – 6 Mei 2009 yang dihadiri oleh BSNP sebagai supervisor utama, tim pengembang instrumen sebagai supervisor, penilai, dan pimpinan Pusbuk beserta staf. Sesuai dengan kriteria penilaian yang ditetapkan oleh BSNP dalam prosedur operasi standar, maka jumlah buku teks pelajaran yang dinyatakan lulus (L) sebanyak 24 jilid, lulus dengan perbaikan (LP) sebanyak 431 jilid, dan yang dinyatakan tidak lulus (TL) sebanyak 72 jilid. Rincian buku yang dinyatakan lulus sebagai berikut: 1. Seni Budaya dan Ket.SD/MI sebanyak 10 jilid dari 48 jilid buku yang dinilai; 2. Seni Rupa SMP/MTs sebanyak 0 jilid dari 8 jilid buku yang dinilai; 3. Seni Teater SMP/MTs sebanyak 0 jilid dari 6 jilid buku yang dinilai; 4. Seni Musik SMP/MTs sebanyak 1 jilid dari 7 jilid buku yang dinilai; 5. Seni Tari SMP/MTs sebanyak 2 jilid dari 8 jilid buku yang dinilai; 6. Seni Musik SMA/MA sebanyak 1 jilid dari 6 jilid buku yang dinilai; 7. Seni Tari SMA/MA sebanyak 1 jilid dari 6 jilid buku yang dinilai; 8. TIK SMP/MTs sebanyak 4 jilid dari 115 jilid buku

160



yang dinilai; 9. TIK SMA/MA sebanyak 0 jilid dari 42 jilid yang dinilai; 10. Penjasorkes SD/MI sebanyak 2 jilid dari 193 jilid yang dinilai; 11. Penjasorkes SMP/MTs sebanyak 2 jilid dari 63 jilid yang dinilai; 12. Penjasorkes SMA/MA sebanyak 1 jilid dari 25 jilid yang dinilai;

buku buku buku buku

Selanjutnya rincian buku yang dipertimbangkan lulus dengan perbaikan sebagai berikut: 1. Seni Budaya dan Ket SD/MI sebanyak 37 jilid dari 48 jilid buku yang dinilai; 2. Seni Rupa SMP/MTs sebanyak 8 jilid dari 8 jilid buku yang dinilai; 3. Seni Teater SMP/MTs sebanyak 6 jilid dari 6 jilid buku yang dinilai; 4. Seni Musik SMP/MTs sebanyak 6 jilid dari 7 jilid buku yang dinilai; 5. Seni Tari SMP/MTs sebanyak 6 jilid dari 8 jilid buku yang dinilai; 6. Seni Musik SMA/MA sebanyak 5 jilid dari 6 jilid buku yang dinilai; 7. Seni Tari SMA/MA sebanyak 5 jilid dari 6 jilid buku yang dinilai; 8. TIK SMP/MTs sebanyak 97 jilid dari 115 jilid buku yang dinilai; 9. TIK SMA/MA sebanyak 35 jilid dari 42 jilid buku yang dinilai; 10. Penjasorkes SD/MI sebanyak 171 jilid dari 193 jilid buku yang dinilai; 161



11. Penjasorkes SMP/MTs sebanyak 40 jilid dari 63 jilid buku yang dinilai; 12. Penjasorkes SMA/MA sebanyak 15 jilid dari 25 jilid buku yang dinilai; f. Pengumuman Hasil Penilaian dan Perbaikan Setelah penilaian tahap II selesai maka, Pusat perbukuan bekerjasama dengan BSNP mengumumkan hasil penilaian buku teks pelajaran dengan tiga kriteria yaitu lulus (L), lulus de ngan perbaikan (LP), dan tidak lulus (TL). Buku yang dinyatakan LP masih diberi kesempatan untuk diperbaiki oleh penerbit atau penulis. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat perbukuan mengundang para penulis dan penerbit yang bukunya di nyatakan LP. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi penjelasan kepada para penulis atau penerbit tentang hal-hal yang perlu diperbaiki berdasarkan skor penilaian dan komentar kualitatif penilai. g. Reviu dan Penilaian Buku Yang Lulus dengan Perbaikan Setelah buku yang dinyatakan LP selesai diperbaiki oleh penulis atau penerbit maka buku tersebut diserahkan kembali kepada Pusbuk untuk dinilai. Kegiatan reviuw ini dilaksanakan di hotel Mega Anggrek Jakarta Barat pada tanggal 3 – 6 Juli 2009. Setelah diadakan reviu dan penilaian terhadap 431 jilid buku, maka melalui sidang pleno BSNP bersama dengan pimpinan Pusbuk ditetapkan 352 jilid buku yang lulus dan 79 jilid buku yang dinyatakan tidak lulus. Rincian buku yang dinyatakan lulus diuraikan seperti berikut ini: 1. Seni Budaya dan Ket SD/MI sebanyak 17 jilid dari 37 jilid buku yang dinilai; 2. Seni Rupa SMP/MTs sebanyak 4 jilid dari 8 jilid buku yang dinilai; 3. Seni Teater SMP/MTs sebanyak 4 jilid dari 6 jilid buku yang dinilai; 162



4.

Seni Musik SMP/MTs sebanyak 4 jilid dari 6 jilid buku yang dinilai; 5. Seni Tari SMP/MTs sebanyak 3 jilid dari 6 jilid buku yang dinilai; 6. Seni Musik SMA/MA sebanyak 3 jilid dari 5 jilid buku yang dinilai; 7. Seni Tari SMA/MA sebanyak 4 jilid dari 5 jilid buku yang dinilai; 8. TIK SMP/MTs sebanyak 63 jilid dari 97 jilid buku yang dinilai; 9. TIK SMA/MA sebanyak 32 jilid dari 35 jilid buku yang dinilai; 10. Penjasorkes SD/MI sebanyak 163 jilid dari 171 jilid buku yang dinilai; 11. Penjasorkes SMP/MTs sebanyak 40 jilid dari 40 jilid buku yang dinilai; 12. Penjasorkes SMA/MA sebanyak 15 jilid dari 15 jilid buku yang dinilai;

5| Hasil Yang Diperoleh Berdasarkan data hasil penilaian tahap II dan penilaian buku yang dinyatakan LP pada tahap II, maka jumlah buku yang dinyatakan lulus sebanyak 376 jilid dengan rincian sebagai berikut: 1. Seni Budaya dan Ket SD/MI sebanyak 27 jilid 2. Seni Rupa SMP/MTs sebanyak 4 jilid 3. Seni Teater SMP/MTs sebanyak 4 jilid 4. Seni Musik SMP/MTs sebanyak 5 jilid 5. Seni Tari SMP/MTs sebanyak 5 jilid 6. Seni Musik SMA/MA sebanyak 4 jilid 7. Seni Tari SMA/MA sebanyak 5 jilid 8. TIK SMP/MTs sebanyak 67 jilid 9. TIK SMA/MA sebanyak 32 jilid 163



10. Penjasorkes SD/MI 11. Penjasorkes SMP/MTs 12. Penjasorkes SMA/MA

sebanyak 165 jilid sebanyak 42 jilid sebanyak 16 jilid

Buku yang dinyatakan lulus tersebut selanjutnya direkomendasikan kepada Mendiknas untuk ditetapkan melalui Permendiknas tentang buku teks pelajaran yang layak dipergunakan dalam proses belajar mengajar.

6| Refleksi Dalam pelaksanaan penilaian buku teks pelajaran Seni Budaya, Keterampilan, Penjasorkes, dan TIK ditemuai beberapa kendala antara lain: adanya sebagian penilai yang kurang memahami filosofi penilaian buku dan juga kurang memahami instrumen walaupun telah dilatih sebelumnya. Akibatnya diperlukan banyak moderasi untuk menjembatani adanya perbedaan skor antar penilai. Selain itu, waktu yang diperlukan untuk menilai sebuah buku relatif lama akibatnya waktu penilaian yang ditetapkan panitia harus ditambah untuk me ngakomodasi hal tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk masa yang akan datang sistem perekrutan dan seleksi calon penilai perlu disempurnakan. Tujuan perbaikan sistem perekrutan dan pelatihan calon penilai adalah untuk mendapatkan penilai yang tidak saja kompeten tetapi juga memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas perbukuan.

164

BAB 10

Penyelenggaraan Ujian Nasional 2009: UN, UASBN, UNPK


165



BAB 10. Penyelenggaraan Ujian Nasional 2009: UN, UASBN, UNPK

A| PENDAHULUAN Salah satu tugas BSNP adalah menyelenggarakan Ujian Nasio nal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 67 ayat (1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan. Seperti tahun 2008, untuk tahun 2009 susunan penyelenggara UN terdiri dari: Penyelenggara Tingkat Pusat, Penyelenggara Tingkat Provinsi, Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota, dan Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan. Lihat Tabel 1 di bawah. Tabel 1. Penyelenggara UN Pusat Provinsi Kab/Kota 1. 2. 3. 4.

BSNP Depdiknas MRPTNI Depag

1. Gubernur 2. PTN 3. Dinas Pendidikan 4. Kanwil Depag

1. 2. 3. 4.

Satuan endidikan P

Bupati/Walikota PT: Pengawas PT Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan PT: Tim Pemantau Kandepag Idependen (TPI)

Untuk UN Perguruan Tinggi (PT) ikut aktif berperan serta dalam struktur Penyelenggara, namun untuk Ujian Akhir Sekolah Berstan167



dar Nasional (UASBN) ujian di tingkat SD/MI dan SDLB perguruan tinggi tidak ikut berperan serta secara aktif. Lihat Tabel 2 di bawah. PT relatif tidak ambil peran pada UASBN, namun PT dilibatkan dalam review soal UASBN yang dilaksanakan di semua provinsi. Tabel 2. Penyelenggara UASBN Pusat 1. BSNP 2. Depdiknas 3. Depag

Provinsi 1. Gubernur 2. Dinas Pend. 4. Kanwal Depag

Kab/Kota 1. Bupati/Walikota 3. Dinas Pend. 4. Kandepag

Satuan Pendidikan Sekolah/Madrasah

Masing-masing penyelenggara memiliki tugas dan tanggungjawab yang berbeda antara SMA/MA dengan SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan SMK serta dengan SD/MI dan SDLB. Dalam penyelenggaraan UN tahun 2009 untuk SMA/MA, BSNP menunjuk perguruan tinggi negeri berdasarkan rekomendasi Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), sebagai koordinator perguruan tinggi di provinsi tertentu. Perguruan tinggi tersebut bertanggung jawab untuk: a. membentuk tim kerja UN di tingkat provinsi yang bertugas; 1) menunjuk perguruan tinggi yang bertugas pada kabupa ten/ kota di provinsi yang menjadi kewenangannya; 2) menetapkan tata kerja pengawasan penyelenggaraan UN; 3) mensosialisasikan pengawasan penyelenggaraan UN; b. menjamin objektivitas dan kredibilitas pelaksanaan UN di wilayahnya; c. melaksanakan pengawasan UN berkoordinasi dengan pemerintah daerah; d. menjaga keamanan dan kerahasiaan penggandaan dan pendistribusian naskah UN; e. melakukan pemindaian (scanning) LJUN dengan menggunakan perangkat lunak yang ditetapkan oleh BSNP; f. menjamin keamanan, kerahasiaan, dan kejujuran pemindaian 168



LJUN; g. menyerahkan hasil pemindaian (scanning) LJUN ke Penyelenggara UN Tingkat Pusat; h. memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan UN di wilayahnya kepada Menteri melalui BSNP. Peran PT untuk UN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan SMK seperti tahun sebelumnya hanya sebagai tim pemantau independen (TPI).

B| JADWAL UJIAN UN SMA/MA, SMLB, dan SMK tahun PELAJARAN 2008/2009 dilaksanakan dari tanggal 20 sampai dengan 24 April 2009 dengan jadwal sebagai berikut: Jadwal UN SMA Tahun Pelajaran 2008/2009 No

1.

2.

3.

4.

Jenis UN

Hari dan Tanggal

UN Utama

Senin, 20 April 2009 UN Susulan Senin, 27 April 2009

UN Utama

Selasa, 21 April 2009 UN Susulan Selasa, 28 April 2009 UN Utama Rabu, 22 April 2009 UN Susulan Rabu , 29 April 2009 UN Utama Kamis, 23 April 2009 UN Susulan Kamis, 30 April 2009

Jam

Program IPA

Mata Pelajaran Program Program IPS Bahasa

Program Keagamaan Bahasa Indonesia

08.00 – 10.00

Bahasa Bahasa Bahasa Indonesia Indonesia Indonesia

11.00 – 13.00

Biologi

Sosiologi

08.00 – 10.00

Bahasa Inggris

Bahasa Inggris

Matematika

Matematika

Matematika Matematika

Fisika

Geografi

Sastra Indonesia

08.00 – 10.00

08.00 – 10.00

Sejarah Budaya/ Ilmu Kalam Antropologi Bahasa Bahasa Inggris Inggris

Ilmu Hadis

169



Jenis UN

No

5.

Hari dan Tanggal

UN Utama

Jumat, 24 April 2009 UN Susulan Jumat , 1 Mei 2009

Jam

08.00 – 10.00

Program IPA

Kimia

Mata Pelajaran Program Program IPS Bahasa

Ekonomi

Bahasa Asing

Program Keagamaan Ilmu Tafsir

Jadwal UN SMALB Tahun Pelajaran 2008/2009 No.

Jenis UN

Hari dan Tanggal

Jam

Mata Pelajaran

1.

UN Utama UN Susulan UN Utama UN Susulan UN Utama UN Susulan

Senin, 20 April 2009 Senin, 27 April 2009 Selasa, 21 April 2009 Selasa, 28 April 2009 Rabu, 22 April 2009 Rabu , 29 April 2009

08.00 – 10.00 08.00 – 10.00

Bahasa Indonesia Matematika

08.00 – 10.00

Bahasa Inggris

2. 3.

Jadwal UN SMK Tahun Pelajaran 2008/2009 No. Jenis UN

Hari dan Tanggal

Jam

Mata Pelajaran

1.

Senin, 20 April 2009 Senin, 27 April 2009 Selasa, 21 April 2009 Selasa, 28 April 2009 Rabu, 22 April 2009 Rabu , 29 April 2009

08.00 – 10.00 08.00 – 10.00

Bahasa Indonesia Bahasa Inggris

08.00 – 10.00

Matematika

2. 3.

UN Utama UN Susulan UN Utama UN Susulan UN Utama UN Susulan

Pada tahun 2009, sebelum UN utama dilaksanakan, untuk SMK diadakan uji kompetensi kejuruan yang meliputi ujian teori dan ujian praktik. Kelulusan dalam uijan teori kejuruaan merupakan syarat untuk mengikuti ujian praktik kejuruan. Nilai ujian praktik dipergunakan untuk menentukan nilai rata-rata ujian nasional sisiwa SMK. Pelaksanaan UN SMP/MTs dan SMPLB dimulai dari tanggal 27 sampai dengan 30 April 2009 dengan jadwal sebagai berikut:

170



Jadwal UN SMP/MTs/SMPLB Tahun Pelajaran 2008/2009 No. Jenis UN 1. UN Utama UN Susulan 2. UN Utama UN Susulan 3. UN Utama UN Susulan 4. UN Utama UN Susulan

Hari dan Tanggal Senin, 27 April 2009 Senin, 4 Mei 2009 Selasa, 28 April 2009 Selasa, 5 Mei 2009 Rabu, 29 April 2009 Rabu, 6 Mei 2009 Kamis, 30 April 2009 Kamis , 7 Mei 2009

Jam 08.00 – 10.00 08.00 – 10.00

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Matematika

08.00 – 10.00

Bahasa Inggris

08.00 – 10.00

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Untuk UASBN tahun 2009 dilaksanakan dari tanggal 11 sampai dengan 13 Mei 2009 dengan jadwal sebagai berikut: Jadwal UASBN Tahun Pelajaran 2008/2009 No. Jenis UASBN 1. UASBN Utama UASBN Susulan 2. UASBN Utama UASBN Susulan 3. UASBN Utama UASBN Susulan

Hari dan Tanggal Senin, 11 Mei 2009 Senin, 18 Mei 2009 Selasa, 12 Mei 2009 Selasa, 19 Mei 2009 Rabu, 13 Mei 2009 Jumat , 22 Mei 2009

Jam 08.00 – 10.00

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

08.00 – 10.00

Matematika

08.00 – 10.00

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Untuk Ujian Program Paket A, Paket B, dan Paket C tahun 2009 dilaksanakan dua periode dengan jadwal sebagai berikut: Jadwal Ujian Program Paket A, Paket b, dan Paket C Tahun 2009 Program

Paket A

Hari

Tanggal Periode I Periode II

Rabu

1 Juli 2009

Kamis

2 Juli 2009

Jam

13.00 – 15.00 18 November 2009 15.30 – 17.30 19 November 2009

13.00 – 15.00 15.30 – 17.30

Mata Ujian Pendidikan Kewarganegaraan Ilmu Pengetahuan Alam Ilmu Pengetahuan Sosial Bahasa Indonesia

171


Program

Paket B

Tanggal Jam Periode I Periode II 20 November Jum’at 3 Juli 2009 14.00 – 16.00 2009 13.00 – 15.00 18 November Rabu 1 Juli 2009 2009 15.30 – 17.30 13.00 – 15.00 19 November Kamis 2 Juli 2009 2009 15.30 – 17.30 14.00 – 16.00 20 November Jum’at 3 Juli 2009 16.30 – 18.00 2009 Hari

Selasa

Paket C IPS

23 Juni 2009

10 November 2009

11 November Rabu 24 Juni 2009 2009 25 Juni 12 November Kamis 2009 2009 13 November Jum’at 26 Juni 2009 2009 Selasa

Paket C IPA


23 Juni 2009

10 November 2009

13.00 – 15.00 15.30 – 17.30 13.00 – 15.00 15.30 – 17.30 13.00 – 15.00 15.30 – 17.30 14.00 – 16.00 13.00 – 15.00

15.30 – 17.30 11 November 13.00 – 15.00 Rabu 24 Juni 2009 15.30 – 17.30 2009 25 Juni 12 November 13.00 – 15.00 Kamis 2009 2009 15.30 – 17.30 13 November Jum’at 26 Juni 2009 14.00 – 16.00 2009

Mata Ujian Matematika Pendidikan Kewarganegaraan Matematika Ilmu Pengetahuan Sosial Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Ilmu Pengetahuan Alam Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Inggris Sosiologi Geografi Bahasa Indonesia Ekonomi Matematika Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Inggris Biologi Kimia Bahasa Indonesia Fisika Matematika

Pada periode kedua mulai diadakan UN Program paket C Kejuruan selama dua hari pada tanggal 10 dan 11 November 2009 bersamaan dengan UN Paket C dengan 4 mata pelajaran yang diujikan yakni: Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Matematika. 172



C| KRITERIA KELULUSAN Adapun kriteria kelulusan UN tahun pelajaran 2008/2009 adalah sebagai berikut: 1. Peserta UN dinyatakan lulus jika memenuhi standar kelulusan UN sebagai berikut: a. Memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya b. Khusus untuk SMK nilai ujian praktik kejuruan minimal 7,00 dan digunakan untuk menghitung nilai rata-rata UN 2. Pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan dapat menetapkan batas kelulusan di atas nilai sebagaimana dimaksud di atas. Untuk UASBN tidak ada kriteria kelulusannya namun menurut POS UASBN diatur sebagai berikut: 1. Kriteria kelulusan UASBN ditetapkan oleh setiap sekolah/madrasah yang peserta didiknya mengikuti UASBN. 2. Kriteria kelulusan UASBN ditetapkan melalui rapat dewan guru yang mencakup: a. nilai minimum setiap mata pelajaran yang diujikan; b. nilai rata-rata ketiga mata pelajaran. 3. Kelulusan UASBN digunakan sebagai salah satu pertimbangan penentuan kelulusan dari sekolah/madrasah. Hasil UN SMA/MA dan SMK diumumkan paling lambat pada minggu kedua Juni 2009, oleh masing-masing satuan pendidikan, serta hasil UN SMP/MTs dan SD/MI diumumkan pada minggu ketiga Juni juga oleh masing-masing satuan pendidikan. Bagi peserta didik yang tidak lulus UN SMA/MA dan SMP/MTs dapat mengikuti UN untuk Program Paket C yang diselenggarakan 173



pada tanggal 23 – 26 Juni 2009, dan untuk program Paket B dari tanggal 1 – 3 Juli 2009. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peseta didik yang akan pindah jalur dari formal ke nonformal, antara lain: harus terdaftar pada satuan pendidikan nonformal kesetaraan, memiliki kartu tanda peserta ujian nasional pendidikan formal dan surat keterangan tidak lulus atau telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di pendidikan formal.

D| HASIL UN TAHUN PELAJARAN 2008/2009 Hasil UN tahun pelajaran 2008/2009 adalah sebagai berikut: 1.

SMP/MTs UN SMP/MTs diikuti oleh 3441815 siswa SMP/MTs/SMP Terbuka baik negeri maupn swasta, dengan jumlah sekolah 41271. Adapun prosentasi ketidaklulusan siswa SMP/MTs adalah 4,910% (169010 siswa). Tabel berikut menyajikan nilai rata-rata pencapaian nasional siswa SMP/MTs tahun pelajaran 2008/2009. SMP/MTs Rata-rata Nilai terendah Nilai tertinggi Standar deviasi

BIN 7,35 0,20 10,00 1,20

ING 7,15 0,20 10,00 1,44

MAT 7,59 0,25 10,00 1,55

IPA 7,30 0,25 10,00 1,27

TOTAL 29,30 1,60 40,00 4,30

Tabel berikut menyajikan hasil UN empat tahun terakhir, bila dibandingkan dua tahun terakhir hasil pencapaian UN secara nasio nal meningkat. Tahun 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

174

BIN 7,46 7,39 6,96 7,35

ING 6,62 6,72 6,81 7,15

MAT 7,13 6,96 6,69 7,59

IPA 7,00 7,30

TOTAL 21,21 21,07 27,46 29,30



Selanjutnya pencapaian setiap provinsi dalam empat mata pelajaran yang diujikan pada UN SMP/MTs tahun pelajaran 2008/2009 dapat disajikan sebagai berikut: JUMLAH NAMA PROPINSI

MATA UJIAN

DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH

Tdk. Peserta Lls 132958 254 600479 6352 501622 33296

DI YOGYAKARTA

47593

3111

6,54

7,93

6,34

6,99

6,55 6,95

JAWA TIMUR NEGGROE ACEH DARUSSALAM

510033

15974 3,13

7,84

7,84

8,11

7,89 7,92

79271

2841

3,58

7,33

8,34

8,28

7,71 7,92

SUMATERA UTARA

235433

7600

3,23

7,17

7,32

7,95

7,48 7,48

SUMATERA BARAT

76446

6851

8,96

7,32

7,13

7,29

7,25 7,25

RIAU JAMBI

81344 43293

4712 1313

5,79 3,03

7,07 7,16

6,72 7,25

7.60 7.80

7,13 7,13 7.40 7.40

SUMATERA SELATAN

105911

1646

1,55

7,19

7,23

7,97

7,49 7,47

LAMPUNG KALIMANTAN BARAT

118437 55049

4871 4,11 7,22 12174 22,11 6,71

6,94 5,76

7,45 5,83

7.30 7,23 5,95 6,06

KALIMANTAN TENGAH

27467

3819

13.90 7,21

5.90

6.50

6,49 6,53

KALIMANTAN SELATAN

42859

1990

4,64

6,99

6,55

7,39

7,37 7,08

KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH

47541 33478 36886

1115 414 4773

2,35 7,16 1,24 7,15 12,94 6,17

6,79 7,76 6,55

6,99 7,9 6,94

6,82 6,94 7,49 7,58 6,83 6,62

SULAWESI SELATAN

120815

7493

6.20

6,68

7,05

7,78

7,35 7,22

SULAWESI TENGGARA

36937

993

2,69

7,25

7,76

8,03

6,99 7,51

MALUKU

28064

1595

5,68

6,89

7,21

7,39

6,67 7,04

BALI

52067

217

0,42

7,47

7,99

8,58

8,33 8,09

NUSA TENGGARA BARAT

76078

6462

8,49

6,66

6,59

7,66

6.90 6,95

NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA BENGKULU

62555 24816 26568

18590 29,72 6,74 2416 9,74 6,73 2829 10,65 6,98

5,94 6,64 6,27

5,75 7,17 7,52

5,85 6,07 6,51 6,76 6,73 6,88

MALUKU UTARA BANGKA BELITUNG

17691 13956

2697 3948

6,73 6,26

6,65 5,64

6,56 6,62 5,98 6,24

%

BIN

ING

MAT

IPA

0,19 1,06 6,64

7,4 7,73 7,26

6,86 7,92 6,05

6,95 7,84 7,25

6,66 6,98 7,57 7,77 7,05 6.90

15,25 6,53 28,29 7,08

RATA

175



JUMLAH NAMA PROPINSI

MATA UJIAN

GORONTALO BANTEN KEPULAUAN RIAU SULAWESI BARAT

Tdk. Peserta Lls 14090 488 148123 2176 17484 3175 16055 1836

PAPUA BARAT

10416

989

%

BIN

ING

MAT

IPA

RATA

3,46 1,47 18,16 11,44

6,94 7,49 7,24 6,19

6,63 7,25 6,39 6,68

7.80 7,83 6,39 7.10

7,39 7,47 6,01 6.80

7,19 7,51 6,51 6,69

9.50

6,47

6,79

6,64

6,44 6,59

2.

SMA/MA Ada empat program pada UN SMA/MA yaitu program IPA, IPS Bahasa, dan khusus MA program keagamaan. Total jumlah peserta 1523908 yang berasal dari 26214 sekolah/madrasah baik swasta maupun negeri, dengan prosentase ketidaklulusan mulai dari 3,593% (untuk program IPA), 8,218% (untuk program IPS), 10,481% (untuk program Bahasa), dan 6,216% (untuk MA program Keagamaan). Tabel berikut menyajikan jumlah peserta, jumlah sekolah, dan prosentase ketidaklulusan UN SMA/MA tahun pelajaran 2008/2009. Program Studi Jumlah peserta Jumlah sekolah % ketidaklulusan

IPA 622058 10022 3,593

IPS 854628 14718 8,218

BAHASA 43690 1342 10,481

KEAGAMAAN 3532 132 6,216

TOTAL 1523908 26214

Pencapaian nasional pada setiap matapelajaran UN SMA/MA tahun pelajaran 2008/2009 untuk program IPA sebagai berikut: SMA/MA IPA Rata-rata Nilai terendah Nilai tertinggi Standar deviasi

BIN 6,79 0,02 9,60 1,03

ING 7,76 0,80 10,00 1,18

MAT 7,71 0,25 10,00 1,52

FIS 7,93 0,50 10,00 1,29

KIM 8,30 0,50 10,00 1,10

BIO 7,16 0,25 10,00 1,45

TOTAL 45,65 2,75 58,40 5,30

Pencapaian nasional pada setiap matapelajaran UN SMA/MA tahun pelajaran 2008/2009 untuk program IPS sebagai berikut: 176

Penyelenggaraan Ujian Nasional 2009: UN, UASBN, UNPK SMA/MA IPS Rata-rata Nilai terendah Nilai tertinggi Standar deviasi

BIN 6,27 0,20 9,80 1,18

ING 7,17 0,20 10,00 1,41

MAT 7,66 0,25 10,00 1,56

EKO 7,32 0,50 10,00 1,26

SOS 6,79 0,50 10,00 1,28


GEO 6,83 0,25 10,00 1,24

TOTAL 42,04 0,60 55,85 5,36

Pencapaian nasional pada setiap matapelajaran UN SMA/MA tahun pelajaran 2008/2009 untuk program Bahasa sebagai berikut: SMA/MA Bhs Rata-rata Nilai terendah Nilai tertinggi Standar deviasi

BIN 6,79 0,40 10,00 1,41

ING 7,09 1,00 10,00 1,41

MAT 6,76 0,50 10,00 1,74

SAS 6,81 1,00 10,00 1,11

ANTR 5,85 1,00 10,00 1,04

B.ASING 8,06 1,00 10,00 1,36

TOTAL 41,36 5,00 54,40 5,32

Pencapaian nasional pada setiap matapelajaran UN MA tahun pelajaran 2008/2009 untuk program Keagamaan sebagai berikut: MA KEAGAMAAN Rata-rata Nilai terendah Nilai tertinggi Standar deviasi

BIN 6,37 2,20 9,00 0,99

ING 6,87 1,40 9,80 1,43

MAT 7,66 0,25 10,00 1,57

TAFSIR 8,31 3,50 10,00 1,01

HADIS 7,56 2,75 9,75 1,14

TASAWUF 6,88 2,25 9,25 1,22

TOTAL 43,65 18,40 54,50 5,07

Pencapaian setiap provinsi dalam enam matapelajaran yang diujikan pada UN SMA/MA program IPA tahun pelajaran 2008/2009 dapat disajikan sebagai berikut: JUMLAH

MATA UJIAN

NAMA PROPINSI

Tdk. Peserta % Lls

BIN

ING MAT FIS

KIM BIO RATA

DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA

24455 88750 64048 8789

7,17 6,73 7,23 7,36

7,75 8,15 7,25 7,82

7,83 8,65 7,96 8,44

577 242 1738 382

2,36 0,27 2,71 4,35

6,72 8,21 7,24 7,36

7,52 8,56 7,81 7,69

6,16 7,68 6,60 6,45

7,19 8,00 7,35 7,52

177



JUMLAH NAMA PROPINSI JAWA TIMUR NEGGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN LAMPUNG KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA MALUKU BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA BENGKULU

MATA UJIAN

Tdk. Peserta % Lls 84477 2283 2,70 4,04 1,31 1,30 1,25 0,78 0,76 1,94 17,21 11,24 3,62 6,02 0,72 16,16 7,17 0,56 8,91 0,01 8,36 21,13 8,30 5,78

BIN

ING MAT FIS

KIM BIO RATA

6,96 7,92 7,71 8,52 8,72 7,98 7,97

35036 65155 16528 15652 8471 22633 17978 6630 4679 6493 8472 6108 7408 30972 9662 6813 11074 13748 8055 5178 5887

1417 856 215 196 66 172 349 1141 526 235 510 44 1197 2221 54 607 1 1149 1702 430 340

6,39 6,89 6,70 7,09 6,73 7,11 6,79 6,81 7,02 6,48 6,90 6,99 5,83 5,69 6,50 6,08 7,55 6,48 6,61 6,46 6,74

7,63 8,02 7,63 7,73 7,77 8,1 8,05 7,17 5,92 7,86 7,39 8,12 6,98 7,84 7,51 7,00 8,78 7,02 6,58 7,02 7,91

8,17 8,6 7,1 8,77 7,6 8,48 7,44 5,84 6,79 7,32 6,84 8,52 6,61 7,17 8,82 7,16 9,40 7,33 5,98 7,17 6,64

7,98 8,05 8,14 8,07 7,48 8,52 8,11 5,65 6,97 7,22 7,43 8,13 6,97 7,61 8,05 6,37 8,5 7,56 6,07 7,01 7,39

7,78 8,36 8,36 8,69 8,39 8,66 8,22 7,38 7,45 8,21 7,93 8,17 7,38 8,57 8,79 7,99 9,34 8,16 7,10 7,96 7,34

7,48 7,62 7,50 6,47 7,90 7,31 6,86 6,30 6,22 6,39 6,09 6,76 5,36 6,26 7,45 5,89 8,38 6,28 5,73 6,80 6,38

7,57 7,92 7,57 7,80 7,65 8,03 7,58 6,53 6,73 7,25 7,10 7,78 6,52 7,19 7,85 6,75 8,66 7,14 6,35 7,07 7,07

MALUKU UTARA BANGKA BELITUNG GORONTALO

5150 2553 2271

1419 27,55 5,64 6,27 6,39 5,61 6,90 5,60 6,07 636 24,91 6,25 7,09 5,96 7,44 7,76 6,20 6,78 49 2,16 7,15 7,60 7,31 6,47 7,53 7,14 7,20

BANTEN

21845

559

2,56

KEPULAUAN RIAU

2643

373

14,11 6,89 7,55 6,31 6,31 7,21 5,77 6,67

SULAWESI BARAT

2484

321

12,92 6,24 6,59 6,45 7,01 7,72 6,22 6,71

PAPUA BARAT

1961

344

17,54 6,43 6,82 7,39 7,25 7,2

6,87 8,22 7,24 7,33 8,30 7,99 7,66

5,78 6,81

Pencapaian setiap provinsi dalam enam matapelajaran yang diujikan pada UN SMA/MA program IPS tahun pelajaran 2008/2009 dapat disajikan sebagai berikut: 178


NAMA PROPINSI DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR NEGGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN LAMPUNG KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA MALUKU BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA BENGKULU MALUKU UTARA BANGKA BELITUNG GORONTALO BANTEN KEPULAUAN RIAU SULAWESI BARAT PAPUA BARAT

JUMLAH


MATA UJIAN

Peserta 36898 106565 98472 11379 114084

Tdk. Lls 1543 948 6059 856 6432

% 4,18 0,89 6,15 7,52 5,64

BIN 6,59 6,34 6,62 6,96 6,42

ING 7,15 7,8 6,51 7,36 7,39

MAT 7,10 8,35 7,42 6,93 8,35

EKO 7,06 7,55 6,89 7,53 7,54

SOS 7,11 7,38 7,05 7,23 7,63

GEO 7,13 7,09 7,20 6,68 6,69

RATA 7,02 7,42 6,95 7,12 7,34

26339 59378 25865 26844 15627 36105 32176 18881 8887 12503 13797 7991 12823 31018 13165 11380 10673 25572 18566 7895 9354 5745 4396 3600 35651 5400 4341 3258

3653 2579 1466 1161 760 509 2928 3201 1759 1414 2382 165 4686 2280 750 1407 7 4671 7027 1568 941 1905 1239 78 3003 1137 716 1001

13,87 4,34 5,67 4,32 4,86 1,41 9,10 16,95 19,79 11,31 17,26 2,06 36,54 7,35 5,70 12,36 0,07 18,27 37,85 19,86 10,06 33,16 28,18 2,17 8,42 21,06 16,49 30,72

5,84 6,55 6,10 6,40 6,35 6,69 6,21 6,20 6,40 5,89 6,10 6,61 5,03 5,20 6,05 5,72 7,01 5,71 5,57 5,91 6,06 5,17 5,7 6,65 6,40 6,26 5,52 5,69

7,05 7,62 7,1 7,15 7,4 7,78 7,44 6,55 5,5 7,36 6,6 7,83 6,15 7,35 7,19 6,66 8,21 6,24 5,56 6,48 7,47 6,03 6,64 7,27 7,72 6,78 6,12 6,09

7,87 8,12 7,78 8,08 7,80 8,27 7,48 7,00 6,65 6,82 5,99 8,18 6,68 7,60 7,63 7,64 8,45 6,79 5,63 6,59 6,90 6,26 6,37 7,19 7,59 6,43 7,32 6,84

6,88 8,12 6,76 7,81 7,41 7,38 7,42 6,82 6,54 7,53 6,51 7,44 6,05 7,72 6,92 6,79 8,17 7,48 6,2 6,69 8,22 6,31 6,81 7,11 7,95 6,61 7,25 6,04

6,54 5,82 7,14 6,55 6,38 6,82 5,99 5,53 6,15 6,18 6,73 6,07 5,11 7,30 6,39 6,61 7,32 6,49 5,54 6,65 7,12 5,89 6,77 7,34 6,26 6,74 5,99 5,14

6,09 6,93 6,49 7,80 6,58 7,72 6,90 5,85 6,51 7,71 5,62 7,46 6,41 6,97 7,03 6,47 7,95 6,38 5,58 6,11 6,19 5,61 5,76 6,11 6,39 5,61 7,10 6,14

6,71 7,19 6,90 7,30 6,99 7,44 6,91 6,33 6,29 6,92 6,26 7,27 5,91 7,02 6,87 6,65 7,85 6,52 5,68 6,41 6,99 5,88 6,34 6,95 7,05 6,41 6,55 5,99

179



Dua provinsi tidak ada program bahasa yaitu provinsi Sulawesi Barat dan Papua Barat. Adapun pencapaian setiap provinsi dalam enam matapelajaran yang diujikan pada UN SMA/MA program Bahasa tahun pelajaran 2008/2009 dapat disajikan sebagai berikut:

NAMA PROPINSI DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR NEGGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN LAMPUNG

JUMLAH Peser- T d k . ta Lls 810 73 3541 19 4495 210 244 13 7073 468

MATA UJIAN %

BIN

ING

MAT SAS

ATR

BAS RATA

9,01 0,54 4,67 5,33 6,62

7,04 7,68 7,28 6,91 7,94

7,01 7,98 6,86 7,23 7,36

5,97 7,38 6,10 5,63 6,77

7,29 7,23 7,14 7,05 7,89

5,54 6,79 5,41 6,72 5,79

7,53 8,35 8,09 7,94 8,70

6,73 7,57 6,81 6,91 7,41

299 252 341 187 470 291 157

72 34 107 46 46 3 20

24,08 13,49 31,38 24,60 9,79 1,03 12,74

6,39 6,31 7,27 6,96 6,36 6,49 6,56

7,23 8,08 6,63 7,60 7,53 7,98 6,69

5,6 7,67 5,45 4,9 7,14 8,03 6,25

6,00 7,10 7,41 6,92 6,73 6,98 6,43

5,37 5,79 5,07 5,18 5,22 6,60 4,92

7,90 7,72 6,81 7,49 7,92 7,88 6,67

6,42 7,11 6,44 6,51 6,82 7,33 6,25

KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH

413 957 252 1725 802 1137

51 171 8 82 194 171

12,35 17,87 3,17 4,75 24,19 15,04

6,84 5,88 7,02 6,50 5,57 5,98

5,76 6,92 7,10 7,84 6,35 7,58

6,02 6,01 5,71 7,97 5,88 6,81

7,40 7,18 6,39 6,52 5,97 6,86

6,28 5,21 6,51 5,32 5,23 6,23

7,02 8,23 7,49 8,20 7,70 7,63

6,55 6,57 6,70 7,06 6,12 6,85

SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA MALUKU BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA BENGKULU MALUKU UTARA BANGKA BELITUNG

199 1462 5015 5733 5256 785 196 129 520 274

39 189 11 924 1097 195 4 57 56 74

19,60 12,93 0,22 16,12 20,87 24,84 2,04 44,19 10,77 27,01

6,05 5,98 6,97 5,91 6,39 5,72 6,04 4,98 5,96 6,44

7,33 6,96 8,3 6,32 5,97 6,73 7,71 5,95 7,05 7,74

5,64 7,78 8,44 6,55 5,78 6,95 6,47 5,03 6,41 5,61

6,10 5,82 6,78 6,09 6,22 5,66 7,46 5,16 5,97 7,32

5,50 4,86 6,13 6,28 5,84 4,96 5,74 5,01 6,39 5,42

7,41 7,97 9,05 8,09 6,76 7,37 8,05 5,66 7,95 7,36

6,34 6,56 7,61 6,54 6,16 6,23 6,91 5,30 6,62 6,65

180


NAMA PROPINSI GORONTALO BANTEN KEPULAUAN RIAU

JUMLAH Peser- T d k . ta Lls 52 308 49 315 96


MATA UJIAN %

BIN

ING

MAT SAS

ATR

BAS RATA

6,41 15,91 5,58 30,48 5,95

7,30 6,11 5,65

7,24 6,56 6,42

6,18 5,29 5,12

7,99 7,05 7,94 6,35 7,18 6,11

7,20 6,64 6,31

Untuk MA program Keagamaan baru ada di 19 provinsi seperti pada tabel. Dengan pencapaian setiap provinsi dalam enam mata pelajaran yang diujikan pada UN MA program Keagamaan tahun pelajaran 2008/2009 dapat disajikan sebagai berikut: JUMLAH NAMA PROPINSI DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA

MATA UJIAN

Tdk. Peserta Lls 352 138 6 1189 35 38 -

%

BIN

ING

MAT TAF

HAD TWF RATA

4,35 2,94 -

6,42 6,66 6,52 7,20

7,48 6,69 7,09 8,09

8,02 6,3 8,20 8,68

7,45 7,90 8,03 5,77

8,07 8,41 8,70 7,49

6,72 7,37 7,42 6,12

7,36 7,22 7,66 7,23

JAWA TIMUR 38 NEGGROE ACEH DARUSSALAM 716 SUMATERA UTARA 94

-

-

7,44 8,62

5,56 7,19 7,09

5,53 6,91

36 7

5,03 7,45

6,23 6,65 6,59 7,11

7,73 8,27 7,44 8,11 8,43 7,55

6,78 7,18 6,04 7,31

SUMATERA BARAT RIAU JAMBI

71 34 156

7 1 8

9,86 2,94 5,13

5,74 6,52 6,06 7,57 6,71 7,39

5,92 7,78 7,73 8,88 7,77 6,57 7,60 8,67 7,50

6,76 6,74 6,29 7,19 7,03 7,48

SUMATERA SELATAN

97

16

16,49 6,22 6,03

6,96 8,07 6,96

6,15 6,73

LAMPUNG

255

30

11,76 6,10 6,70

6,22 8,20 7,35

6,53 6,85

KALIMANTAN BARAT

34

-

-

7,59 7,31

6,40 8,18 7,65

6,43 7,26

KALIMANTAN TENGAH

25

-

-

6,54 6,28

8,01 8,52 7,38

6,03 7,13

KALIMANTAN SELATAN

52

10

19,23 6,11 6,72

7,29 6,60 6,23

6,39 6,56

KALIMANTAN TIMUR

32

-

-

4,72 7,18

9,02 8,11 8,97

4,73 7,12

SULAWESI UTARA

12

-

-

6,25 7,62

7,13 8,52 7,56

7,04 7,35

SULAWESI TENGAH

181

63

34,81 5,78 4,57

6,55 7,58 6,25

6,19 6,15

SULAWESI SELATAN

9

-

-

7,56 7,11 7,28

5,81 7,12

6,69 8,27

181



3.

SMK UN SMK diikuti oleh 707344 peserta dari 6680 SMK dengan berbagai program keahlian dan prosentase ketidaklulusan UN SMK ini adalah 3,495% (24721 peserta). Tabel berikut menyajikan nilai ratarata pencapaian nasional siswa SMK tahun pelajaran 2008/2009. SMK Rata-rata Nilai terendah Nilai tertinggi Standar deviasi

BIN 6,73 0,40 10,00 1,12

ING 7,40 0,20 10,00 1,26

MAT 7,47 0,25 10,00 1,41

Produktif 8,36 1,12 10,00 0,61

TOTAL 19,96 0,20 40,00 3,30

Selanjutnya pencapaian setiap provinsi dalam empat mata pelajaran yang diujikan pada UN SMK tahun pelajaran 2008/2009 dapat disajikan sebagai berikut: NAMA PROPINSI DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR NEGGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN LAMPUNG KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA 182

JUMLAH Peserta Tdk. Lls %

MATA UJIAN BIN ING MAT PRO RATA

57914 116750 127946 19458 112687

1359 1699 2041 407 1658

2,35 1,46 1,60 2,09 1,47

6,88 6,77 7,23 7,03 7,12

7,37 7,64 7,17 7,26 7,88

7,27 7,38 7,79 7,73 7,97

8,46 8,25 8,61 8,8 8,67

7,50 7,51 7,70 7,71 7,91

7888 53851 13159 11728 5919 14079 19581 8396 3069 6335 11799 6635

1687 2939 837 514 317 147 595 1606 507 429 175 178

21,39 5,46 6,36 4,38 5,36 1,04 3,04 19,13 16,52 6,77 1,48 2,68

6,01 5,82 6,78 6,48 5,59 6,84 6,23 5,65 6,36 6,22 6,60 6,8

6,86 7,37 6,68 6,81 7,16 7,76 7,50 6,24 5,60 7,05 7,02 7,90

6,98 7,51 6,85 7,02 7,37 7,69 7,29 5,84 5,30 7,05 7,13 7,78

7,28 8,09 8,14 8,27 8,03 8,28 8,45 8,01 7,5 8,16 8,02 8,14

6,78 7,20 7,11 7,15 7,04 7,64 7,37 6,44 6,19 7,12 7,19 7,66


NAMA PROPINSI SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA MALUKU BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA BENGKULU MALUKU UTARA BANGKA BELITUNG GORONTALO BANTEN KEPULAUAN RIAU SULAWESI BARAT PAPUA BARAT

JUMLAH Peserta 5379 18595 3264 2524 11253 7776 8097 3965 4610 1385 3515 2541 29614 3478 2283 1871

Tdk. Lls 663 481 302 439 25 1585 959 440 412 201 750 58 304 420 335 252

% 12,33 2,59 9,25 17,39 0,22 20,38 11,84 11,10 8,94 14,51 21,34 2,28 1,03 12,08 14,67 13,47

MATA UJIAN BIN ING 6,03 6,72 6,85 7,91 6,75 6,72 5,77 6,35 7,01 7,96 5,34 6,08 6,26 6,30 5,68 6,79 6,3 7,19 5,57 5,82 6,58 6,33 5,88 7,84 6,37 7,74 6,29 7,65 5,86 6,42 6,21 6,24


MAT 6,19 7,49 6,87 5,69 8,39 6,13 6,18 6,66 6,82 5,19 6,14 7,48 7,67 6,70 6,45 6,25

PRO 7,75 8,14 8,06 7,78 8,46 8,09 7,99 7,56 7,96 7,56 8,13 8,01 8,27 7,97 7,86 7,87

RATA 6,67 7,60 7,10 6,40 7,96 6,41 6,68 6,67 7,07 6,04 6,80 7,30 7,51 7,15 0,00 0,00

E| KASUS-KASUS UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2008/2009 Kasus–kasus UN tahun pelajaran 2008/2009 muncul berdasarkan laporan dari berbagai pihak terkait. Inspektorat Jenderal (Itjen) Depdiknas mencatat 22 kasus selama pelaksanaan ujian nasional (UN) 2009 untuk tingkat SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan SLTA yang meliputi SMA, Madrasah Aliyah (MA) dan SMK. Kasus-kasus yang ditemukan pada pelaksanaan UN 2009 mulai dari kategori ringan terkait pencetakan dan distribusi soal hingga dugaan kebocoran soal UN. Terkait masalah distribusi dan pencetakan soal, tim Itjen menerima laporan dari berbagai daerah antara lain kesalahan nomor pada soal, nomor soal tercetak dua kali, soal tertukar yakni soal A masuk ke amplop soal B, soal mata pelajaran X masuk ke soal mata pelajaran Y, dan kualitas kertas yang mudah rusak. Lembar Jawaban Ujian Nasio nal (LJUN) yang tidak sesuai klasifikasi sehingga tidak bisa dibaca opscan. Percetakan yang tidak kredibel karena berorientasi pada biaya 183



yang murah dan juga mengubah layout naskah UN. Beberapa kasus terkait pencetakan dan kendala dalam distribusi soal antara lain di Bangka Tengah, Magelang, Purbalingga, Mamuju Sulbar, Majene Sulsel, dan Kabupaten Padang Panjang. Terkait dugaan kebocoran soal UN, ada upaya membocorkan soal terjadi sehari menjelang pelaksanaan UN terjadi di Bengkulu Selatan yang melibatkan 16 orang, yakni 10 kepala sekolah SMA Negeri, empat kepala sekolah swasta, satu kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri dan seorang Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah Umum (Dikmenum) Diknas setempat. Kasusnya diproses pihak kepolisian karena upaya tindak kecurangan dengan cara menyembunyikan soal cada ngan saat penyerahan kepada pihak kepolisian. Kecurangan tersebut segera diketahui polisi yang langsung menangkap basah saat terjadi pembagian berkas di antara ke-16 orang tersebut sehingga jawaban soal tidak sempat dibocorkan kepada peserta didik. Itjen juga menerima laporan dari SMPN I Bengkulu tentang adanya guru yang membocorkan soal dan jual beli soal di SMP di Kendari, dugaan kebocoran jawaban soal di SMP Negeri di Bandung, guru di Banten yang membacakan jawaban soal ujian kepada siswa di dalam kelas. Sementara itu, penyelenggara UN dan tim pemantau BSNP juga memperoleh laporan adanya pungutan uang UN di sekolah swasta di Bandung Barat yang seharusnya gratis. Sedang di sejumlah daerah yang dilanda banjir juga diperoleh laporan soal UN yang rusak, siswa terlambat mengikuti UN karena banjir. Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil evaluasi penyelenggaraan UN yang dilakukan oleh BSNP, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), dan Itjen Depdiknas, disepakati untuk diadakan ujian ulang bagi beberapa sekolah. Tercatat sebanyak 19 sekolah/madrasah setingkat SMA/MA/SMK dan juga 19 sekolah/madrasah setingkat SMP/MTs diuji ulang untuk beberapa matapelajaran. Satuan pendidikan tersebut berasal tersebar dari beberapa provinsi. 184



F| REFLEKSI Dalam pelaksanaan UN pada tahun 2009 masih menyisakan banyak sekali pro-kontra namun tidak segencar tahun sebelumnya karena pada tahun 2009 ada pemilihan umum (Pemilu) yang hampir bersamaan dengan pelaksanaan UN. Pada tahun ini juga untuk pertama kalinya diadakan ujian ulang bagi sekolah-sekolah yang patut diduga melanggar Prosedur Operasi Standar (POS). Ujian ulang diadakan karena berdasarkan evaluasi pelanggaran terhadap POS UN. Keanggotaan BSNP yang 4 tahunan mestinya sudah berakhir pada bulan Mei 2009, namun baru bulan September 2009 dilantik untuk kenggotaan baru BSNP. Ada 8 anggota baru dan salah satu mengundurkan diri, dimulailah wacana untuk mengembalikan tugas penyelenggaraan UN untuk ditinjau kembali. Secara legal formal BSNP memang sebagai penyelenggara UN, namun secara sumber daya (resources) baik biaya dan tenaga, BSNP tidak memilikinya sehingga semua tergantung pada institusi lain di luar BSNP. Hal-hal semacam inilah yang akan membebani seluruh anggota BSNP pada tahun-tahun yang akan datang, bila UN masih diselenggarakan oleh BSNP yang hanya 15 orang. Hal lain adalah pusaran politik yang me lingkupi UN seperti tarik ulur eksekutif dengan legislatif dalam hal kebijakan dan pembiayaan. Ini semua sangat melelahkan dan banyak makan waktu serta tenaga dan pikiran.

185

BAB 11

Kegiatan Rutin BSNP


187

Kegiatan Rutin BSNP


BAB 11. Kegiatan Rutin BSNP

Dalam melaksanakan misinya: yakni mengembangkan, memantau dan mengevaluasi standar nasional pendidikan, serta menilai buku teks pelajaran dan menyelenggarakan ujian nasional, BSNP diperlengkapi dengan Rapat Pleno dalam memutuskan semua kebijakannya. Rapat pleno ini diadakan secara rutin sekali seminggu. Disamping itu, BSNP juga banyak menerima undangan sebagai nara sumber dari berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi kebijakan standar pendidikan dan pelaksanaannya.

1| Rapat Pleno Rapat pleno diselenggarakan sekali seminggu, setiap hari Selasa, dan berfungsi sebagai wahana untuk pengambilan keputusan semua kebijakan yang dikeluarkan oleh BSNP. Pengambilan keputus an dilakukan bila kourum dipenuhi, yakni dihadiri oleh sedikitnya 8 (dari 15) anggota BSNP. Rapat Pleno BSNP, diantaranya, membahas tentang rencana kegiatan BSNP, hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan tim ahli pengembang draf standar nasional pendidikan, pengembangan standar nasional pendidikan, penilaian buku teks pelajaran, ujian nasional, perihal rekomendasi standar nasional pendidikan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan hal-hal yang bersifat strategis lainnya. Hasil-hasil keputusan rapat pleno BSNP didokumentasikan dalam notulen rapat BSNP yang ditandatangani oleh notulis dan diketahui/disahkan oleh ketua dan sekretaris BSNP.

189



2| Menghadiri Undangan BSNP menerima banyak undangan dari berbagai pihak sebagai nara sumber tentang kebijakan standar nasional pendidikan serta pelaksanaannya. Berikut ini beberapa undangan yang dapat dihadiri oleh BSNP. JANUARI 1. Prof. Mungin dan Prof. Djemari mewakili BSNP menjadi Nara Sumber Jumpa Pers tentang Pelaksanaan UN dan UASBN Tahun Pelajaran 2008/2009 dari Pusat Informasi dan Humas, tanggal 12 Januari 2009 di Gerai Informasi dan Media (GIM) Depdiknas – Jakarta. 2. Prof. Bambang Soehendro menghadiri undangan Rapat Stakeholder Jasa Pendidikan Perdagangan Internasional dari Ditjen. Kerjasama Perdagangan Internasional, tanggal 13 Januari 2009 di Departemen Perdagangan – Jakarta. 3. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber Pusat pada kegiatan Penulisan Naskah Soal Pra Ujian Nasional SD/MI, SMA/ MA dan SMK Provinsi Sumatera Barat dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat, tanggal 11-15 Januari 2009 di Hotel Rocky Plaza Padang – Sumatera Barat. 4. Prof. Dr. Mungin, Prof. Edy Tri Baskoro, Prof. M. Yunan Yusuf, Dr. Suharsono, Prof. Djaali, Prof. Fawzia, Dr. Anggani, Prof. Komaruddin, Dr. Seto Mulyadi, Pdt. Weinata Sairin, Prof. AT. Soegito menghadiri undangan Pemaparan Instrumentasi SKKD Penulisan Buku TIK dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi, tanggal 15 Januari 2009 di Gd. II BPP Teknologi – Jakarta. 5. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo mewakili BSNP Permohonan Menjadi narasumber Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Nasio nal Pendidikan, tgl 16 Januari 2009 Panitia Seminar dan Lokakarya Nasional Pendidikan Forum Guru Profesional Sumatera Selatan (FGP-SS) 190

Kegiatan Rutin BSNP

6.

7.

8.

9.


Prof. Dr. Djaali menghadiri undangan Pemakalah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Mutu PTK-PNF dari Ditjen. PMPTK, Depdiknas, tanggal 21 Januari 2009 di Hotel Santika – Jakarta. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Ujian Nasional Tahun 2008/2009 dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua tanggal 21-24 Januari 2009 di Aula Dinas Pendidikan dan Pengajaan Provinsi Papua. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri rapat Koordinasi pelaksanaan Uji Komptensi Keahlian Siswa SMK Tahun Pelajaran 2008/2009 dari Dit. Pembinaan SMK tanggal 23 Januari di Hotel Mega Anggrek – Jakarta. Prof. Dr. Djaali menghadiri undangan Finalisasi Pedoman/Panduan Kursus dan Kelembagaan dari Ditjen. PNF-I Depdiknas tanggal 30 Januari – 2 Februari 2009 di Hotel Sahid Kusuma – Surakarta.

FEBRUARI 1. Dr. Seto Mulyadi mewakili BSNP menjadi Pemakalah pada Rapat Kerja Nasional dan Seminar Nasional dari Asosiasi CI/BI, tanggal 2 Februari 2009 di Wisama UNJ – Jakarta. 2. Prof. Mungin Eddy Wibowo, Prof. Yunan Yusuf dan Dr. Suharsono menghadiri undangan Pertemuan “Finalisasi Spektrum Pendidikan Kesetaraan” dari Dit. Pendidikan Kesetaraan Ditjen. PNF-I Depdiknas tanggal 4-6 Februari 2009 di Hotel Lor In – Solo. 3. Prof. Dr. Furqon mewakili BSNP menghadiri undangan dalam rangka penyiapan bahan Rembuk Nasional Depdiknas dari Balitbang Depdiknas tanggal 10 Februari 2009 di Balitbang Depdiknas – Jakarta. 4. Prof. Dr. Djaali menghadiri undangan rapat Koordinasi Tim Nasio nal KTSP 2009, dari Ditjen. PMPTK Depdiknas, tanggal 11 Febru191



ari 2009 di ruang rapat Ditjen. PMPTK Depdiknas – Jakarta. 5. Prof. Djaali menghadiri undangan rapat dalam rangka pelatihan Master Penguji dari Dit. Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Depdiknas, tanggal 12 Februari 2009 di ruang siding Dit. Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Depdiknas – Jakarta. 6. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Depdiknas dalam rangka menyusun Rencana Talkshow Unggulan dan Informasi Pendidikan tahun 2009 yang akan ditayangkan di Televisi Edukasi, tanggal 18-20 Februari 2009 di Hotel Purnama Putra, Cipayung – Bogor. 7. Prof. Yunan Yusuf mewakili BSNP menghadiri undangan Rapat Kordinasi Pelaksanaan USSN PAI Tahun Pelajaran 2008/2009 dari Ditjen. Pendidikan Islam, Departemen Agama tanggal 18-20 Februari 2009 di Golden Boutique Hotel – Jakarta. 8. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Pembicara pada Rembuk Nasional Pendidikan Tahun 2009, tanggal 23 Februari 2009 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Depdiknas, Sawangan – Depok. 9. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djaali menghadiri undangan Rapat Finalisasi Materi SNP untuk Timnas KTSP tahun 2009 dari Ditjen. PMPTK Depdiknas, tanggal 23 Februari 2009 di Hotel Parama CIpayung – Bogor. 10. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan pada kegiatan Training Of Trainer (TOT) Calon Fasilitator Bimtek Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMK dari Dit. Pembinaan SMK, tanggal 24 Februari 2009 di Hotel Batavia – Jakarta. 11. Prof. Yunan Yusuf mewakili BSNP menghadiri undangan Penyusunan Rancangan Standar Nasional Keolahragaan Cabang Olahraga dari Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, tanggal 25-26 Februari 2009 di ruang sidang PP ITKON Departemen Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga – Jakarta. 192

Kegiatan Rutin BSNP


12. Prof. Yunan Yusuf mewakili BSNP menghadiri undangan Penyusunan Rancangan Standar Nasional Keolahragaan Cabang Olahraga Panahan dari Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, tanggal 26-27 Februari 2009 di ruang sidang Garaha Pemuda Departemen Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga – Jakarta. 13. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada rapat Koordinasi Perluasan dan Peningkatan Mutu TK 2009 dari Dit. Pembinaan TK dan SD Depdiknas, tanggal 26-28 Februari 2009 di Hotel Grand Jaya Raya Cipayung – Bogor. 14. Prof. Yunan Yusuf dan Dr. Suharsono mewakili BSNP menjadi Nara Sumber pada Uji Publik RPMA Pendidikan Keagamaan Islam dari Ditjen. Pendidikan Islam, Departemen Agama RI tanggal 27 Februari 2009 di Hotel Ibis Tamarind - Jakarta. 15. Prof. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djaali menghadiri undangan Rapat Koordinasi Penyusunan Draf Permendiknas SPPMP dari Ditjen. PMPTK, tanggal 27 Februari 2009 di ruang siding PMPTK Depdiknas – Jakarta. 16. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djaali menghadiri undangan rapat dalam rangka pembahasan Finalisasi draf revisi Peraturan Menteri No. 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan dan Naskah Akademik Program Paket C Kejuruan dari Ditjen. PNF-I Depdiknas, tanggal 27 Februari 2009 di ruang sidang Ditjen. PNF-I Depdiknas – Jakarta. 17. Prof. Dr. Djaali menghadiri undangan rapat Koordinasi Penyu sunan Draf Permendiknas SPPMP dari Ditjen. PMPTK Depdiknas, tanggal 27 Februari 2009 di ruang sidang PMPTK Depdiknas – Jakarta. 18. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan sebagai Penyaji Materi pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Pembinaan TK dan SD Tahun 2009 dari Dit. Pembinaan TK dan SD Depdiknas, tanggal 27 Februari 2009 di Hotel Grand Jaya Raya Cipayung – Bogor. 193



MARET 1. Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis menghadiri undangan dalam rangka penyediaan buku pelajaran yang memenuhi standar kelayakan pendidikan agama dari Pusat Perbukuan Depdiknas, tanggal 2 Maret 2009 di Hotel Pitagiri – Jakarta. 2. Prof. Dr. Mungin Eddy WIbowo menghadiri undangan pertemuan tentang Pembahasan rancangan Permen Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Pendidikan Nonformal dari Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas, tanggal 2 Maret 2009 di ruang sidang Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas – Jakarta. 3. Prof. Dr. Yunan Yusuf dan Pdt. Weinata Sairin mewakili BSNP menghadiri undangan untuk memberikan ceramah dengan judul “Standar Pengelolaan Pendidikan Menengah Keagamaan” dari Ditjen. Bimbingan Masyarakat Kristen, Departemen Agama RI, tanggal 6 Maret 2009 di Hotel Puncak Raya Cisarua – Bogor. 4. Prof. Dr. Djaali dan Dr. Suharsono menghadiri undangan dari Ditjen. PNF-I Depdiknas dalam rangka penyiapan Standar Kompetensi Lulusan, tanggal 10-12 Maret 2009 di Wisma Bahtera Cipayung – Bogor. 5. Prof. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Training Of Trainer (TOT) Calon Fasilitator Bimtek Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMK dari Dit. Pembinaan SMK, tanggal 10 Maret 2009 di Hotel Pita Giri – Jakarta. 6. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Pembinaan TK dan SD Tahun 2009 dari Dit. Pembinaan TK dan SD Depdiknas, tanggal 10-13 Maret 2009 di Hotel Grand Angkasa – Medan. 7. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada kegiatan persiapan TOT Tim Bimtek SNP/KTSP di SMA Tahun 2009 dari Dit. Pembinaan SMA, tanggal 10-13 Maret 2009 di Hotel Grand Aquila – Bandung. 8. Dr. Suharsono menghadiri undangan Wokshop I “Preparation 194

Kegiatan Rutin BSNP

9.

10.

11.

12.

13.

14.


Mission LSE3” dari Dit. Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen. PNF-I, tanggal 13-15 Maret 2009 di Hotel Sahid Jaya – Jakarta. Prof. Bambang Soehendro, Prof. Djemari M, Prof. Zaki B dan Prof. Mungin Eddy mewakili BSNP menghadiri undangan dalam rangka pelaksanaan pengawasan UN SMA/MA tahun 2009 dari Universitas Negeri Surabaya, tanggal 15 Maret 2009 di Grand Quality Hotel – Yogyakarta. Prof. Mungin, Dr. Suharsono dan Dr. Seto Mulyadi menghadiri undangan rapat dalam rangka Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2008/2009 dari Pusat Informasi dan Humas Depdiknas, tanggal 16 Maret 2009 di ruang rapat Pusat Informasi dan Humas Depdiknas – Jakarta. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Penyusunan Rancangan Standar Nasional Keolahragaan dari Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, tanggal 17 dan 31 Maret 2009 di ruang sidang PPITKON Menpora. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan dalam rangka persiapan pengawasan pelaksanaan Ujian Akhir Nasio nal tahun 2009 dari Inspektorat Jenderal Depdiknas, tanggal 17 Maret 2009 di ruang sidang Inspektorat Jenderal Depdiknas – Jakarta. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada ke giatan rapat Koordinasi bagi Pembina Pendidikan TK, SD dan Pendidikan Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tanggal 18 Maret 2009 di Hotel Kartika Wijaya – Kota Batu. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada kegiatan Sosialisasi dan Workshop Pendataan Data Peserta UASBN dan PNF Tahun Pelajaran 2008/2009 dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan TEngah, tanggal 20 Maret 2009 di Hotel Dandang Tingang – Palangkaraya. 195



15. Prof. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada Seminar Nasional “Pendidikan Profesi Guru dan Konselor” dan Lokakarya “Pengembangan Pendidikan Profesional Konselor” dari Universitas Negeri Semarang, tanggal 21-22 Maret 2009 di Auditorium Universitas Negeri Semarang dan Hotel Belle View Semarang. 16. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Nara Sumber pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Orientasi Teknis Kebijakan Pendidikan Kesetaraan dengan Organisasi Mitra dari Ditjen. PNF-I Depdiknas, tanggal 23-25 Maret 2009 di Hotel Sahid Raya – Solo. 17. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada kegiatan persiapan TOT Tim Bimtek SNP/KTSP di SMA Tahun 2009 dari Dit. Pembinaan SMA, tanggal 23-26 Maret 2009 di Hotel Grand Aquila – Bandung. 18. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djaali menghadiri undangan rapat Koordinasi Tim Nasional KTSP dari Ditjen. PMPTK Depdiknas, tanggal 25 Maret 2009 di Depdiknas – Jakarta. 19. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber Talk Show Radio dengan topic Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasioanl (UASBN) Tahun Pelajaran 2008/2009 dari Pusat Informasi dan Humas Depdiknas, tanggal 25 dan 27 Maret 2009 di Studio PIH Depdiknas – Jakarta. 20. Dr. Seto Mulyadi menjadi Pembicara dalam rangka hari Pendi dikan Nasional dari BEM Universitas PGRI Palembang, tanggal 30 April 2009 di Hotel Swarna Dwipa – Palembang. 21. Prof. Dr. Yunan Yusuf mewakili BSNP menjadi pengarah dalam penjelasan teknis pemantauan Ujian Nasional 2008/2009 untuk pemantau tingkat provinsi dari Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Ibukota Jakarta, tanggal 30 Maret 2009 di LPMP – Jakarta. 22. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber dalam rangka penyamaan mekanisme kerja sosialisasi dan pelatihan 196

Kegiatan Rutin BSNP


Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2009 di Pusat dan Daerah dari Ditjen. PMPTK Depdiknas, tanggal 31 Maret 2009 di Hotel Grand Jaya Raya Cipayung – Bogor. APRIL 1. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djemari Mardapi menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus dan Pelayanan Pendidikan Khusus (CI-BI) dari Dit. Pembinaan SLB, tanggal 2 April 2009 di Hotel Sahid Kusuma – Surakarta. 2. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan rapat dalam rangka persiapan pelaksanaan dan pemantauan Ujian Nasional dari Dit. Pembinaan SMP, tanggal 2 April 2009 di ruang sidang Dit. PSMP Depdiknas – Jakarta. 3. Prof. Dr. Djaali menghadiri undangan sebagai pengarahan dalam Rapat Koordinasi Penempatan Pengawas UN Tingkat Satuan Pendidikan SMA/MA dari Universitas Negeri Jakarta, tanggal 2 April 2009 di Universitas Negeri Jakarta. 4. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber Depdiknas tentang Mekanisme dan Prosedur Perisapan, Pencetakan, Pendistribusian, Pelaksanaan dan pengumpulan Hasil Ujian Nasional” dari Inspektorat Jenderal, tanggal 6 April 2009 di Depdiknas – Senayan 5. Prof. Dr. Djemari mewakili BSNP menjadi Nara Sumber tentang “Mekanisme dan Prosedur Persiapan, Pencetakan, Pendistribusian, Pelaksanaan dan Pengumpulan Hasil Ujian Nasional” dari Inspektorat Jenderal Depdiknas, tanggal 7 April 2009 di Depdiknas - Jakarta. 6. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Pembahasan Ujian Nasional dari Inspektorat Jenderal Depdiknas, tanggal 8 April 2009 di Depdiknas - Jakarta. 7. Semua anggota BSNP menghadiri rapat Pembahasan Prosedur 197


8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

198


Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pondok Pesantren Salafiyah tahun 2009 dari Dit. Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Departemen Agama, tanggal 8 April 2009 di Departemen Agama – Jakarta. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djaali menjadi Nara Sumber dalam rangka Sosialisasi dan Pelatihan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2009 di Pusat dan Daerah dari Ditjen PMPTK Depdiknas, tanggal 13 April 2009 di Hotel Sahid – Surabaya. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber Talk Show Radio dan Konferensi Pers tentang Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian AKhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Tahun Pelajaran 2008/2009 dari Pusat Informasi dan Humas Depdiknas, tanggal 14 dan 15 April 2009 di Depdiknas – Jakarta. Prof. Dr. Furqon menghadiri undangan sebagai Panelis Kegiatan Training of Trainers Provincial Core Team (PCT) dari Ditjen. PMPTK, tanggal 15 April 2009 di Hotel Mega Anggrek – Jakarta. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada Ke giatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pendi dikan Kesetaraan dan Orientasi Teknis Kebijakan Pendidikan Kesetaraan dengan Organisasi Mitra dari Ditjen PNF-I, tanggal 15-17 April 2009 di Hotel Clarion Makassar - Sulawesi Selatan. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan pertemuan AQAN dan IQF dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, tanggal 16 April 2009 di Depdiknas – Jakarta. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Edy Tri Baskoro menghadiri pertemuan dalam rangka membahas rencana/program/ kegiatan BSNP Tahun 2010 dari Balitbang Depdiknas, tanggal 17 April 2009 di ruang sidang Balitbang Depdiknas – Jakarta. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada Ke giatan Rapat Konsolidasi Teknis Pencapaian Standar Sarana dan

Kegiatan Rutin BSNP

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.


Prasarana, Pengelolaan dan Pembiayaan Pendidikan se Kalimantan Tengah Tahun 2009 dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 17 -19 April 2009 di Hotel Hawai – Palangkaraya. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada Workshop Pendidikan Kecacatan dari Dit. Pembinaan SLB Depdiknas, tanggal 21-24 April 2009 di Bukittinggi - Sumatera Barat. Prof. Dr. Bambang Soehendro mewakili BSNP menjadi Panelis Kegiatan Training of Trainers Provincial Core Team (PCT) dari Dit. Pembinaan Diklat Depdiknas, tanggal 21 April 2009 di Hotel Grand Bali Beach – Bali. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri rapat dalam rangka pembahasan Ujian Paket C Kejuruan dari Dit. Pembinaan SMK, tanggal 22 April 2009 di Dit. Pembinaan SMK – Jakarta. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan pertemuan tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Ujian Nasional Program Paket C Kejuruan dari Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas, tanggal 23 April 2009 di Depdiknas – Jakarta. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djaali menghadiri undangan rapat Streering Committee Reviu dan Finalisasi Draf Naskah Akademik dan Peraturan Mendiknas Tentang Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan dari Ditjen. PMPTK, tanggal 24 April 2009 di ruang sidang Ditjen. PMPTK Depdiknas – Jakarta. Prof. Dr. Djaali menghadiri Undangan Sebagai Panelis Kegiatan Training of Trainers Provincial Core Team (PCT), tgl 28 April 2009, dari Dit. Pembinaan Diklat di Depdiknas Jakarta. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada workshop Penyusunan Pedoman Kompetensi Siswa dari Dit. Pembinaan SLB, tanggal 29 April 2009 di Hotel Sahid Kusuma – Solo. 199



22. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan pada Workshop Pengembangan Indonesia Qualification Framework dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Depdiknas, tanggal 30 April 2009 di ruang sidang Dikti Depdiknas – Jakarta. 23. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro mewakili BSNP menghadiri Undangan Diskusi tentang Rancangan Peraturan Mendiknas tentang Pendidikan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, tgl 31 April 2009 di ruang rapat Ditjen. Dikti Depdiknas. MEI 1. Ketua BSNP menjadi Nara Sumber Jumpa Pers dalam rangka penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) SMA/MA/SMK dan SMP/ MTs Tahun Pelajaran 2008/2009 dari Pusat Informasi dan Humas Depdiknas, tanggal 4 Mei 2009 di Depdiknas – Jakarta. 2. Dr. Suharsono menjadi Nara Sumber pada Kegiatan Orientasi Teknis Peningkatan Kapasitas LKP dari Ditjen. PNF-I Depdiknas, tanggal 4-6 Mei 2009 di Hotel Sahid Raya – Solo. 3. Prof. Dr. Djaali mengahdiri Undangan Sebagai Panelis Kegiatan Training of Trainers Core Team (PC) dari Dit. Pembinaan Diklat, Depdiknas, tanggal 5 Mei 2009 di Depdiknas Jakarta. 4. Prof. Dr. Mungin Eddy Wiobowo menghadiri undangan rapat Finalisasi POS UN Program Wajar Dikdas PPS dari Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI, tanggal 6 Mei 2009 di Departemen Agama – Jakarta. 5. Prof. Dr. Djaali mewakili BSNP Narasumber pada TOT Tim Verifikasi/Evaluasi Pelaksanaan Program Rintisan PBKL di SMA tahun 2009 dari Ditjen. Mandikdasmen Depdiknas, tanggal 12 Mei 2009 di Hotel Mega Anggrek – Jakarta. 6. Prof. Dr. Mungin Eddy Wiobowo mengahadiri undangan Pembahasan Materi Rakornas Jarlitbang Tahun 2009 dari Balitbang, tgl 12 Mei 2009 di Balitbang Depdiknas Jakarta. 7. Prof. Dr. Djaali mengahdiri Undangan Sebagai Panelis Kegiatan 200

Kegiatan Rutin BSNP

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.


Training of Trainers Provincial Core Team (PCT) dari Dit. Pembinaan Diklat, tanggal 12 Mei 2009 di Hotel Parama Puncak Bogor. Prof. Dr. Furqon mewakili BSNP, Permohonan Nara Sumber pada kegiatan Workshop Pengembangan KTSP Sekolah Menengah Pertama Berbasis Pesantren, tgl 12 Mei 2009 di Asrama Haji Pondok Gede. Topik: Standar Nasional Pendidikan. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro mewakili BSNP menghadiri undangan Lokakarya Persiapan Pembentukan Dewan Pendidikan Nasional dari Ditjen. Mandikdasmen Depdiknas, tanggal 12-13 Mei 2009 di Wisma Bahtera – Bogor. Dr. Suharsono menjadi Nara Sumber pada Kegiatan Orientasi Teknis Peningkatan Kapasitas Lembaga PKBM dari Ditjen. PNFI Depdiknas, tanggal 12-14 Mei 2009 di Hotel Perdana Wisata – Bandung. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, menjadi Narasumber pada TOT Tim Verifikasi/Evaluasi Pelaksanaan Program Rintisan PBKL di SMA tahun 2009, tanggal 12-15 Mei 2009 di Hotel Mega Anggrek – Jakarta. Prof. Dr. Zaki Baridwan menjadi Nara Sumber pada kegiatan Lokakarya Internal mengenai Hasil Implementasi Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dari USAID – DBE-1, tanggal 13 Mei 2009 di Hotel Ambhara – Jakarta. Prof. Dr. Yunan Yusuf menjadi Nara Sumber pada kajian “Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada SMA/ SMK” dari Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, tanggal 14-16 Mei 2009 di Hotel Mirah – Bogor. Prof. Dr. Zaki Baridwan menjadi Nara Sumber dalam rangka Pelatihan Penyusunan Dokumen Rencana Pegembangan Kapasitas (RPK) dari Dit. Pembinaan SMP Depdiknas, tanggal 15 Mei 2009 di Hotel Prabu Putragus – Bogor. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada per201


16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

202


temuan Pimpinan Pondok Pesantren dari Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI, tanggal 17 Mei 2009 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim – Malang. Prof. Dr. Djaali dan Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Narasumber pada kegiatan Training of Trainer (TOT), tanggal 14-17 Mei 2009 di Hotel Grand Jayaraya, Bogor-Jawa Barat dan tgl 1821 Mei 2009 di Hotel Yasmin, Makassar-Sulawesi Selatan. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan dalam rangka pelaksanaan Program Telaah Kluster Pendidikan dengan tema Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak dalam Situasi Darurat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tanggal 18-19 Mei 2009 di Hotel Mirah Santika – Bogor. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan rapat dalam rangka Persiapan Pembahasan Instrument SLB dan TK/RA dari BAN S/M Depdiknas, tanggal 20 Mei 209 di ruang sidang BAN S/M Depdiknas - Jakarta. Prof. Dr. Yunan Yusuf menjadi Pembicara pada Seminar Nasional “Membangun Harga Diri Pendidikan Nasional” dari Himpunan Mahasiswa Matematika FKIP UMSB Padangpanjang , tanggal 21 Mei 2009 di Padangpanjang. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Pembukaan Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional XVII dan Pameran Kreasi Siswa SMK dari Mendiknas, tanggal 21 Mei 2009 di Arena Pekan Raya Jakarta. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Review Program Pengembangan Madrasah Bertaraf Internasional dari Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI, tanggal 23-25 Mei 2009 di Hotel Topas Galeria -Bandung. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri rapat Koordinasi Nasional Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dari Balitbang Depdiknas, tanggal 26-28 Mei 2009 di Hotel Patra Jasa - Semarang.

Kegiatan Rutin BSNP


23. Dr. Anggani Sudono, Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis dan Dr. Suharsono menghadiri Undangan Rapat dalam rangka Penyusunan Instrumen Akreditasi Sekolah Luar Biasa (SLB) dari BAN S/M Depdiknas , tanggal 27 Mei 2009 di Ruang SIdang BAN S/M Depdiknas - Cipete. 24. Prof. Dr. Djemari Mardapi dan Prof. Dr. Bambang Suhendro menghadiri Undangan Seminar Kepentingan Indonesia di Berbagai Perundingan Perdagangkan Internasional: Jasa Pendidikan, tanggal 28 Mei 2009 di Hotel Borobudur-Jakarta 25. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Nara Sumber Diklat TOT System Penjaminan Mutu Pendidikan (SPPMP) di Tingkat Provinsi dari Dit Pembinaan Diklat, Ditjen PMPTK, tanggal 29 Mei 2009 di Hotel Grasia - Semarang. 26. Prof. Dr. Djaali dan Dr. Suharsono menghadiri undangan rapat Reviu Instrumen Akreditasi Program PNF dari BAN PNF Depdiknas, tanggal 29 Mei 2009 di Ruang Rapat BAN PNF Depdiknas - Jakarta. 27. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada Se minar Nasional Optimalisasi Potensi Daerah dalam Pengem bangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Berkualitas Nasional dan Global dari Himpunan Pengembangan Kurikulum Indonesia, tanggal 30 Mei di Grand Hotel Preanger – Bandung. JUNI 1. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Pembahasan Sertifikasi Kompetensi dari Dit Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Depdiknas, tanggal 1 Juni 2009 di Ruang Sidang Ditjen PNF-I Depdiknas Jakarta. 2. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan untuk memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Teknis Komputerisasi UNPK Tahun 2009 dari Pusat Penilaian Pendidikan Depdiknas, tanggal 2 Juni 2009 di Ruang Sidang Pusat Penilaian 203


3.

4.

5.

6.

7.

8.

204


Pendidikan Depdiknas - Jakarta. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djemari Mardapi menjadi Nara Sumber Konferensi Pers mengenai hasil Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2008/2009 dari Pusat Infomasi dan Humas Depdiknas, tanggal 3 Juni 2009 di ruang Konferensi Pers Gerai Informasi dan Media Depdiknas Jakarta. Prof. Dr. Fawzia menghadiri undangan diskusi tentang Integrating Gender and Reproductive Health Issues in the Indonesian National School Curricula; Challenges for Moslem Societies” dari the Australian National University, tanggal 5 Juni 2009 di Depdiknas – Jakarta. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, Prof. Dr. Djemari Mardapi, Prof. Dr. Furqon, Prof. Dr. Bambang Soehendro menghadiri undangan rapat dalam rangka Pelaksaan Program EfSD tahun 2009 pada BSNP dan Balitbang Depdiknas dari koordinator Nasional EfSD Indonesia, Prof. Dr. Retno S. Sudibyo, tanggal 5 Juni 2009 di Depdiknas Jakarta. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Pemateri pada Seminar Nasional Pendidikan dengan topik “Upaya Profesionalisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan” dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar, tanggal 6 Juni 2009 di Auditorium STAIN Batusangkar. Prof. Dr. Djaali menghadiri undangan sebagai narasumber diklat tot system penjaminan-peningkatan mutu pendidikan (SPPMP) tingkat provinsi di Makassar dari Dit. Pembinaan Diklat, Ditjen PMPTK Depdiknas, tgl 8-10 juni 2009 di Hotel Imperial Aryaduta - Makassar. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, Prof. Dr. M.Yunan Yusuf dan Dr. Suharsono menghadiri undangan rapat dalam rangka mempersiapkan penyusunan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Paket C Kejuruan dan Menindaklanjuti Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan nasional No. 14 Tahun 2007 tentang Standar

Kegiatan Rutin BSNP

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.


Isi Pendidikan Kesetaraan dari Ditjen PNFI Depdiknas, tanggal 11 Juni 2009 di ruang sidang Ditjen PNFI Depdiknas Jakarta. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Nara sumber Diklat TOT Sistem Penjaminan - Peningkatan Mutu Pendi dikan (SPPMP) Tingkat Provinsi di Denpasar dari Dit. Pembinaan Diklat, tanggal 11-13 Juni 2009 di Hotel Inna Sindhu Beach Denpasar Bali. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo (Ketua BSNP) menjadi Nara Sumber pada Rakor Pembinaan TK Pedesaan dari Dit. Pembinaan TK dan SD Depdiknas, tanggal 12-14 Juni 2009 di Hotel Safari Garden, Cisarua Bogor. Prof. Dr. M. Yunan Yusuf menghadiri undangan rapat dengan tema UN Pengganti dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta, tanggal 15 Juni 2009 di Ruang Rapat PP Muhammadiyah – Jakarta. Prof. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada kegiatan Tutorial Pelaksanaan dan Aplikasi Pendataan dalam Rapat Koordinasi dan Workshop Pendataan Pendidikan Nasional Tahun 2009 dari Pusat Statistic Pendidikan Depdiknas, tanggal 16 Juni 2009 di Sahid Jaya - Jakarta. Prof. Dr. Fawziah Aswin Hadis dan Dr. Anggani Sudono dan Dr. Suharosono menghadiri undangan rapat dalam rangka penyusunan Instrumen Akreditasi Sekolah Luar Biasa (SLB) dari BAN S/M Depdiknas, tanggal 17 Juni 2009 di Wisma Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jakarta. Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis menghadiri undangan pertemuan “Mengidentifikasi Buku Teks Pelajaran Yang Akan Dialihbahasakan” dari Pusat Perbukuan Depdiknas, tanggal 18 Juni 2009 di ruang Sidang Pusat Perbukuan Depdiknas – Jakarta. Prof. Edy Tri Baskoro, Prof. Yunan Yusuf dan Dr. Suharsono mewakili BSNP menghadiri Undangan Pembahasan draft Permendiknas tentang Program Paket C Kejuruan dan draft Permendik205


16.

17.

18.

19.

20.

21.

206


nas tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Program Paket C Kejuruan dari Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas, tanggal 18 Juni 2009 di Depdiknas Jakarta. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada ke giatan Forum Diskusi Media Analisis dari Pusat Informasi dan Humas Depdiknas, tanggal 19 Juni 2009 di ruang Konferensi Pers Gerai Informasi dan Media Depdiknas – Jakarta. Prof. Dr. Mungin Edy Wibowo menjadi Nara Sumber pada ke giatan Workshop Diklat Terakreditasi dan Pengakuan Hasil Belajar Melalui Pengalaman Dalam Rangka Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Dit. Pembinaan Diklat Depdiknas, tanggal 22 Juni 2009 di Sanur Pa radise Plaza – Bali. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djemari Mardapi menjadi Nara Sumber Konferensi Pers mengenai Hasil Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2008/2009 dari Pusat Infomasi dan Humas Depdiknas, tanggal 22 Juni 2009 di Ruang Konferensi Pers Gerai Informasi dan Media Depdiknas Jakarta. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan Rapat Koordinasi tentang Standar Nasional Pendidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, tangal 23 Juni 2009 di Dikti Jakarta. Prof. Dr. Furqon menjadi Nara Sumber pada Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan dan Tim Pemantau Independen Ujian Nasional (TPI-UN) Tingkt Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Tahun Pelajaran 2008/2009 dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tanggal 23 Juni 2009 di Danau Dariza Resort Hotel Cipanas – Garut. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro menjadi Nara Sumber pada kegiatan Diklat Pengawas Pendidikan Angkatan 1 dan 2 tentang Standar Nasional Pendidikan dari Pusdiklat Depdiknas, tanggal 24 Juni 2009 di Depdiknas Jakarta.

Kegiatan Rutin BSNP


22. Prof. Dr. Mungin Edy Wibowo menjadi Nara Sumber Diklat TOT Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan (SPPMP) Bagi Stake Holder Pendidikan tingkat Kab/Kota dari Dit. Pembinaan Diklat Depdiknas, tanggal 24 Juni 2009 di Hotel Inna Muara – Padang. 23. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djaali menjadi Nara Sumber Diklat TOT System Penjaminan Peningkatan Mutu Pendidikan (SPPMP) bagi Stake Holder Pendidikan Tingkat Kab/Kota dari Dit. Pembinaan Diklat, tanggal 29 Juni 2009 di Hotel Sahid Jaya Jakarta. JULI 1. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber Diklat TOT Sistem Penjaminan - Peningkatan Mutu Pendidikan (SPPMP) Bagi Stake Holder Pendidikan tingkat Kab/Kota dari Dit. Pembinaan Diklat, tanggal 3 Juli 2009 di Hotel Ciputra – Surabaya. 2. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber Talk Show dengan topik Ujian Nasional dan Kesenjangan Mutu Sekolah dari Voice of Human Rights News Center (VHR), tanggal 7 Juli 2009 di Studio VHR Jakata. 3. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber Diklat TOT sistem Penjaminan-Pendidikan Mutu Pendidikan (SPPMP) Bagi Stakeholder Pendidikan tingkat Kab/Kota dari Dit. Pembinaan Diklat Depiknas, tanggal 9 Juli 2009 di Hotel Golden View – Batam. 4. Prof. Dr. Yunan Yusuf mewakili BSNP menghadiri Undangan dalam rangka Pembahasan draf Peraturan Menteri tentang Program Paket C Kejuruan dari Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas, tanggal 10 Juli 2009 di Ruang Sidang Biro Hukum Depdiknas Jakarta. 5. Prof. Dr. Djaali menjadi Nara Sumber pada Diklat KTSP Sekolah Dasar dari Dit. Pembinaan TK dan SD Depdiknas, tanggal 12 Juli 207



2009 di Hotel Golden Virgo – Batam. 6. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Penyaji Makalah pada Rapat Koordinasi Bidang Perbukuan dari Pusat Perbukuan Depdiknas, tanggal 12 Agustus 2009 di Hotel Safari Garden – Bogor. 7. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada kegiatan Workshop Evaluasi Program SMP-RSBI Angkatan Tahun 2007 (Angkatan I) dari Dit. Pembinaan SMP, tanggal 14 Juli 2009 di Hotel Saphir Yogyakarta. 8. Prof. Dr. Djemari Mardapi menjadi Nara Sumber pada kegiatan Workshop Asistensi, Koordinasi dan Sinkronisasi Program Rin tisan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di SMA dari Dit. Pembinaan SMA, tanggal 14 Juli 2009 di Hotel Mega Anggrek Jakarta. 9. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo Key Note Speaker pada Seminar Nasional yang bertema “Inovasi Biologi dan Pendidikan Biologi dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Universitas Pendidikan Indonesia, tanggal 15 Juli 2009 di Auditorium FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia. 10. Prof. Djaali, Prof. Mungin Eddy Wibowo, Prof. Dr. Djemari Mardapi menjadi Nara Sumber pada kegiatan Pengkajian Standar Isi Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C, Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C, dan Standar Penilaian dari Ditjen PNF-I Depdiknas, tanggal 16 Juli 2009 di Hotel Sahid Kusumo – Solo. 11. Prof. Dr. Furqon menghadiri Undangan Workshop Penilaian Ki nerja Guru dari Dit. Profesi Pendidik, tanggal 17 Juli 2009 di Hotel Atlet Century Park - Jakarta. 12. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri Undangan tentang Pembahasan Rancangan Permendiknas tentang Sistem Penja minan Mutu Pendidikan dari Sekretaris Jenderal Depdiknas, tanggal 17 Juli 2009 di Ruang Sidang Sekretaris Jenderal Depdiknas. 208

Kegiatan Rutin BSNP


13. Prof. Dr. M. Yunan Yusuf menjadi Nara Sumber pada Seminar Nasional Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Jurus an Dakwah STAIN Kudus dari STAIN Kudus, tanggal 18 Juli 2009 di Kampus Timur STAIN Kudus. 14. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi UN dan UASBN Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Pelajaran 2008/2009 dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, tanggal 20 Juli 2009 di Hotel Jayakarta, Lombok. 15. Prof. Dr. Bambang Soehendro mewakili BSNP menjadi Nara Sumber pada kegiatan Workshop Tim Persiapan Kebijakan Streng thening Education Quality of Health Professional through Accre ditation and Testing System Project (SEHAT Project) dari Ditjen. Pendidikan Tinggi, tanggal 24 Juli 2009 di Hotel Millenium Sirih – Jakarta. 16. Prof. Dr. Yunan Yusuf menjadi Penceramah pada acara Konsultasi Pengelola Penyelenggara Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen se Indonesia Tahun 2009 dari Ditjen. Bimbingan Masyarakat Kristen Depag RI, tanggal 28 Juli 2009 di Hotel Puncak Raya – Bogor. 17. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Teknis Program PAUD pada tenaga Kependidikan dari Ditjen. PNF-I Depdiknas, tanggal 28 Juli 2009 di Hotel Garuda Plaza – Medan. 18. Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis menghadiri Undangan dalam rangka Pembahasan Lanjutan Hasil Kajian Spesifikasi Kertas oleh Tim Analisis Departemen Perindustrian dalam rangka Program Buku Murah dari Pusat Perbukuan Depdiknas, tanggal 30 Juli 2009 di Ruang Sidang Pusat Perbukuan, Depdiknas. 19. Prof. Dr. Furqon menghadiri Undangan Presentasi draft Naskah Akademik Teacher Underperformance dari Dit. Profesi Pendidik Depdiknas, tanggal 30 Juli 2009 di Hotel Pitagiri Jakarta. 209



SEPTEMBER 1. Dr. Teuku Ramli Zakaria mewakili BSNP menghadiri undangan rapat tentang Sistem penilaian berkesinambungan pada Rintis an Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dari Dit. Pembinaan SMP, tanggal 10 September 2009 di ruang sidang Dit. PSMP Depdiknas. 2. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro dan Dr. Teuku Ramli Zakaria mewakili BSNP untuk menghadiri undangan Perumusan Naskah Akademik Pendidikan Pancasila dari Ditjen. Pendidikan tinggi Depdiknas, tanggal 13 September 2009 di Ditjen. Pendidikan Tinggi Depdiknas. 3. Prof. Dr. Djaali mewakili BSNP menjadi Narasumber pada ke giatan Apresiasi Program dan Seminar Hasil Akhir (PTK dan PTS) dari Ditjen. Pendidikan Islam Depag RI, tanggal 13 September 2009 di Hotel Grand Cempaka Jakarta. OKTOBER 1. Prof. Dr. Djemari Mardapi dan Prof. Dr. Edi Tri Baskoro menghadiri Undangan tentang Pembahasan draft Permendiknas tentang SPMPT dari Ditjen. Pendidikan Tinggi Depdiknas, tanggal 2 Oktober 2009 di Hotel Ambara Jakarta. 2. Prof. Dr. Djemari Mardapi menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi UN Program Paket A, B, dan C Periode II dari Balitbang Depdiknas, tanggal 2 Oktober 2009 di Depdiknas Jakarta. 3. Seluruh anggora BSNP menghadiri undangan rapat tentang Pembahsan Pelaksanaan USSN (Ujian Sekolah ber Standar Nasio nal) PAI pada SD, SMP, SMP, SMA/SMK, tanggal 3 Oktober 2009 dari Ditjen. Pendidikan Islam di Hotel Santika Jakarta. 4. Prof. Dr. Djemari Mardapi, Prof. Dr. Edy Tri Baskoro dan Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri Undangan Seminar Hasil Penelitian dari Pusat Penilaian Pendidikan Depdiknas, tanggal 28-29 Oktober 2009 di Depdiknas Jakarta. 210

Kegiatan Rutin BSNP


NOVEMBER 1. Prof. Jamaris Jamna mewakili BSNP Sebagai Pembicara pada Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan Akreditasi Sekolah dan Madrasah, tgl 4 November 2009 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. 2. Prof. Dr. Djemari Mardapi menghadiri undangan Workshop dalam rangka Education Sector Support Program (ESSP) dari Balitbang Depdiknas, tanggal 5 November 2009 di Le Meredien Hotel Jakarta. 3. Teuku Ramli Zakaria mewakili BSNP menghadiri undangan pada kegiatan Penyusunan Soal teori Kejuruan dan Praktik Kejuruan dari Dit. Pembinaan SMK Depdiknas, tanggal 8 November 2009 di Hotel Pitagiri Jakarta. 4. Prof. Dr. Djemari Mardapi dan Prof. Dr. Edy Tri Baskoro mengha diri undangan rapat tentang Ujian Nasional dari Balitbang Depdiknas, tanggal 12 November 2009 di Depdiknas Jakarta. 5. Prof. Dr. M. Aman mmenghadiri undangan Indikator Penjaminan dan Pengendalian Mutu dari Pusat Statistik Pendidikan Depdiknas, tanggal 11-14 November 2009 di Hotel Panghegar – Ban dung. 6. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Rapat Teknis Finalisasi ESSP-Results Framework dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Depdiknas, tanggal 18 November 2009 di ruang rapat Biro KLN Depdiknas Jakarta. 7. Prof. Dr. Djemari Mardapi dan Prof. Dr. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan rapat tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional tahun 2010 dari Balitbang Depdiknas, tanggal 18 November 2009 di Depdiknas Jakarta. 8. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo mewakili BSNP menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada rapat kerja Kepala SMP-RSBI dari Ditjen. Mandikdasmen, tanggal 19 November 2009 di SMP K 4 Penabur Jakarta. 211


9.

10.

11.

12.

13.


Semua anggota BSNP menghadiri Undangan pada kegiatan Finalisasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dari Dit. Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Depdiknas, tanggal 20-22 November 2009 di Hotel Perdana Wisata – Bandung. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo mewakili BSNP menghadiri Undangan pada kegiatan Penyusunan Soal teori Kejuruan dan Praktik Kejuruan untuk mata pelajaran Kompetensi Keahlian dari Dit. Pembinaan SMK Depdiknas, tanggal 22 November 2009 di Hotel Pitagiri Jakarta. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo mewakili BSNP menjadi Nara Sumber pada Rapat Koordinasi USSN dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dari Ditjen. Pendidikan Islam Depag RI, tanggal 25 November 2009 di Hotel Madani – Medan. Semua anggota BSNP menghadiri undangan RDPU tentang Ujian Nasional dari Komisi X DPR-RI, tanggal 26 November 2009 di ruang rapat Komisi X-DPR RI Jakarta. Prof. Djemari, Prof. Furqon dan Prof. Djaali mewakili BSNP menghadiri Undangan Rapat dalam rangka menentukan langkah selanjutnya setelah adanya penolakan kasasi tentang UN dari Balitbang Depdiknas, tanggal 30 November 2009 di ruang sidang Balitbang Depdiknas.

DESEMBER 1. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Dr. T. Ramli Zakaria mengha diri undangan dalam rangka Pembahasan Sraf Peraturan Bersama menteri Agama RI dengan Menteri Pendidikan Nasional tentang Ujian Sekolah Standar nasional (USSN) dari Ditjen. Pendidikan Islam Dpeag RI, tanggal 1 Desember 2009 di Hotel Mega Matra Jakarta. 2. Dr. T. Ramli Zakaria mewakili BSNP menjadi Nara Sumber pada kegiatan Penyusunan Peringkat hasil Penilaian Pendidikan Tahun 2009 dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten, tanggal 2 De212

Kegiatan Rutin BSNP


sember 2009 di Hotel Abadi – Serang. 3. Prof. Dr. Djaali mewakili BSNP menjadi Nara Sumber Dialog Interaktif tentang UN dari Dewan Perwakilan Daerah, tanggal 3 Desember 2009 di Stasiun JAK TV Jakarta. 4. Prof. Dr. Mungin mewakili BNSP menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kehumasan dari Pusat Informasi dan humas Depdiknas, tanggal 4 Desember 2009 di Hotel The Sunan - Solo. 5. Prof. Dr. Zaki Baridwan menghadiri undangan Diskusi Hasil Lokakarya Juknis Pengelolaan Keuangan Sekolah Berdasarkan Panduan BOS 2009 dari USAID Indoensia, tanggal 4 Desember 2009 di Ruang Meeting Sesditjen Mandikdamen Depdiknas. 6. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo mewakili BSNP Permohonan Ke sediaan Menjadi Pembicara Seminar Nasional, 5 Desember 2009 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Matematika SMA Kota Palembang 7. Dr. Teuku Ramly Zakaria mewakili BSNP menjadi Nara Sumber pada Rapat Koordinasi USSN PAI dengan Mapenda dari Ditjen. Pendidikan Islam Depag RI, tanggal 6 Desember 2009 di Hotel Singgasana - Makassar. 8. Prof. Dr. Djemari Mardapi menjadi Nara Sumber Talk Show Radio tentang Penyelenggaraan UN Tahun pelajaran 2009/2010 dar Pusat Informasi dan Humas Depdiknas, tanggal 7 Desember 2009 di Studio Pusat Informasi dan Humas Depdiknas. 9. Prof. Dr. Djaali mewakili BSNP menjadi Nara Sumber pada Rapat koordinasi USSN PAI dengan Mapenda dari Ditjen. Pendidikan Islam Depag RI, tanggal 9 Desember 2009 di Hotel Golden Boutique Jakarta. 10. Prof. Dr. Djemari Mardapi menghadiri Undangan Pemaparan Hasil Uji Kompetensi Bahasa Inggris dan TIK Siswa SMA Tahun 2009 dari Dit. Pembinaan SMA Depdiknas, tanggal 11-12 Desember 2009 di Hotel Saphir – Yogyakarta. 11. Prof. Dr. Djaali mewakili BSNP menjadi Nara Sumber pada ke 213


12.

13.

14.

15.

16.

214


giatan Sosialisasi dan Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dari Ditjen. Pendidikan Islam Depag RI, tanggal 11 Desember 2009 di Studio TVRI Jakarta. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Dr. T. Ramli Zakaria menghadiri undangan dalam rangka Pembahasan Draft peraturan Bersama menteri Agama RI dengan Menteri pendidikan Nasio nal tentang Ujian Sekolah Standar Nasional (USSN) dari Ditjen. Pendidikan Islam Depag RI, tanggal 14 Desember 2009 di UIN – Jakarta. Prof. Dr. Moehammad Aman Wirakartakusumah, M.Sc. mewakili BSNP menjadi Nara Sumber pada Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, tanggal 16 Desember 2009 di Hotel Bukit Indah – Cianjur. Prof. Dr. Djemari Mardapi, Prof. Dr. Edy Tri Baskoro dan Pdt. Weinata Sairin menghadiri undangan Rapat Kerja Pengendalian Mutu Buku Teks Pelajaran SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dari Pusat Perbukuan Depdiknas, tanggal 17-18 Desember 2009 di Hotel Mega Anggrek Jakarta. Semua anggota BSNP menghadiri Undangan dalam rangka penyiapan Standar Kompetensi Lulusan dari Dit. Pembinaan Kursus dan Kelambagaan Depdiknas, tanggal 21-23 Desember 2009 di Hotel Mega Anggrek Jakarta. Prof. Dr. Furqon mewakili BSNP menjadi Nara Sumber dalam Seminar Nasional Kepala Sekolah dari Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, tanggal 29 Desember 2009 di Kampus ITHB - Ban dung.

BAB 12

Pencapaian dan Evaluasi Kegiatan


215



BAB 12. Pencapaian dan Evaluasi Kegiatan

A| Pengembangan Standar Sampai akhir tahun 2009 BSNP telah menyelesaikan penyu sunan 8 standar nasional pendidikan untuk sekolah dasar dan menengah sebagaimana diamanatkan oleh PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dengan selesainya standar nasional pendidikan untuk sekolah dasar dan menengah, pada tahun 2009 pula, BSNP mulai menyusun standar nasional pendidikan untuk pendidikan tinggi. Ada tiga SNP untuk pendidikan tinggi yang telah selesai disusun pada tahun 2009, yaitu 1. Pengembangan standar dosen akademik dan profesi pendidikan tinggi 2. Pengembangan standar isi pendidikan tinggi 3. Pengembangan standar sarana dan prasaranapendidikan tinggi: program sarjana

B| Penyelenggaraan Ujian Nasional Dalam penyelenggaraan UN tahun pelajaran 2008/2009 terda pat beberapa perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan UN tahun sebelumnya. Diantara perbedaan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pada tahun ini pelaksana UN SMA/MA tingkat provinsi adalah Perguruan Tinggi Negeri yang ditunjuk oleh BSNP atas usul

217


2.

3. 4.


Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI). Pada setiap SMA/MA yang menyelenggarakan UN diawasi oleh minimal 2 orang Pengawas Satuan Pendidikan yang berasal dari perguruan tinggi. Pengawas Satuan Pendidikan diberi wewenang untuk menegur pengawas ruangan atau mencatatnya kemudian dilaporkan secara berjenjang kepada penyelenggara UN yang lebih tinggi jika disinyalir terjadi pelanggaran POS UN yang diakibatkan oleh kurang tegasnya pengawas ruangan tersebut. Ada Ujian Teori Kejuruan bagi SMK/MAK. Kriteria kelulusan UN tahun pelajaran 2008/2009 adalah: a. Memiliki nilai rata-rata 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling ba nyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya; b. Khusus untuk SMK nilai ujian kompetensi keahlian minimum 7,00 dengan nilai teori kejuruan minimum 5,00 ; nilai uji kompetensi keahlian digunakan untuk menghitung nilai rata-rata UN

Hasil UN Tingkat kelulusan UN SMA/MA dan SMALB tahun pelajaran 2008/2009 adalah 93,61% lebih tinggi dari hasil UN tahun pelajar an 2007/2008 yang sebesar 91,00%. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kelulusan UN SMA/MA dan SMALB tahun ini maik sebesar 2,61% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya tingkat kelulusan UN SMK tahun pelajaran 2008/2009 sebesar 96,51% lebih tinggi dari hasil UN tahun pelajaran 2007/2008 yang hanya sebesar 92,58%. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kelulusan UN SMK tahun ini naik sebesar 3,93% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian juga tingkat kelulusan UN SMP/MTs dan SMPLB tahun 218



pelajaran 2008/2009 sebesar 95,099% lebih tinggi dari hasil UN tahun pelajaran 2007/2008 yang sebesar 92,79%. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kelulusan UN SMP/MTs dan SMPLB tahun ini naik sebesar 2,309 % jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tindak Lanjut Hasil UN Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi UN serta untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan UN pada tahun yang akan datang terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti antara lain sebagai berikut: 1. Perlu ditingkatkan kewenangan para pengawas satuan pendidikan misalnya diberi kewenangan masuk ruang ujian apabila disinyalir terjadi pelanggaran atau penyimpangan POS UN. 2. Perlu dipertimbangkan untuk juga menyediakan ujian ulangan dalam ujian nasional untuk memberikan kesempatan kedua kepada peserta didik yang belum lulus. Hal ini akan dapat mengurangi beban psikologis yang dialami peserta didik. 3. Perlu disampaikan kepada semua daerah (provinsi dan kabupaten/kota) hingga tingkat Sekolah/madrasah tentang hasil analisis daya serap dari soal-soal UN agar dapat digunakan seba gai dasar untuk melakukan evaluasi kegiatan belajar-mengajar dalam rangka perbaikan mutu.

C| Penilaian buku teks pelajaran Ada dua kegiatan utama terkait dengan penilaian buku teks pelajaran, yaitu pengembangan instrument penilaian buku teks pelajaran dan penilaian buku teks pelajaran. Pada tahun 2009 BSNP mengembangkan instrumen penilaian buku teks pelajaran agama. Ada lima instrument yang selesai dikembangkan yaitu: 1. Instrumen penilaian buku teks pelajaran agama Islam 2. Instrumen penilaian buku teks pelajaran agama Kristen 3. Instrumen penilaian buku teks pelajaran agama Buddha 219



4. 5.

Instrumen penilaian buku teks pelajaran agama Hindu Instrumen penilaian buku teks pelajaran agama Konghucu Sedangkan buku yang telah dinilai kelayakannya kurang lebih tujuh ratus buku teks pelajaran.

D| Pemantauan implementasi standar nasional pendidikan Setelah empat tahun dibentuk, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) melakukan pemantauan penerapan standar nasional pendidikan pada tahun 2009. Ada lima standar yang dipantau, yaitu Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, Standar Kepala Sekolah/Madrasah, dan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Selain lima standar tersebut, BSNP juga memantau pelaksanaan ketentuan tentang Buku Teks Pelajaran dan Ujian Nasional. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai ketersediaan, sosialisasi, dan pemahaman dokumen SNP di lapangan. Pemantauan dilaksanakan di 32 provinsi dengan melibatkan 96 kabupaten/kota dan 3.705 res ponden dari unsur kepala sekolah, guru, pengawas, ketua program studi LPTK, ketua panitia sertifikasi guru di LPTK, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, kepada dinas pendidikanprovinsi, kepada departemen agama kabupaten/kota, kepala kantor wilayah departemen agama provinsi, dan kepala LPMP. Kegiatan ini dilakukan selama enam bulan, mulai dari bulan Juni 2009 sampai dengan bulan November 2009. Dalam pelaksanaannya, BSNP membentuk tim pemantauan standar nasional yang bersifat ad hoc. Secara umum, faktor yang paling menghambat pencapaian standar kualifikasi akademik guru, kualifikasi kepala sekolah, dan kualifikasi pengawas adalah biaya. Dilihat dari kategori Jawa-Luar Jawa, sekolah-madrasah, dan negeri-swasta, masih ada kesenjangan dalam pencapaian Standar Kompetensi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas. Keadaan sekolah yang terkait dengan jumlah rombongan 220



belajar dan jumlah siswa setiap rombongan belajar masih jauh dari standar. Ketersediaan dokumen tentang standar beserta dokumen-dokumen pendukungnya di sekolah dan unit-unit kerja yang terkait masih belum maksimal. Ketersediaan dokumen tentang standar beserta dokumen-dokumen pendukungnya di luar Jawa lebih rendah daripada di Jawa, dan di sekolah/madrasah swasta lebih rendah daripada di sekolah/madrasah negeri.

E| Evaluasi Kegiatan BSNP tahun 2009 Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemantauan standar nasional pendidikan yang dilakukan oleh BSNP pada tahun 2009, secara umum dapat dikatakan berjalan cukup baik dan lancar. Berbagai hal yang dianggap menjadi hambatan atau perlu diperbaiki pada masa mendatang adalah: 1. Pengembangan standar nasional pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah telah selesai. Namun demikian, sosialisasi standar-standar tersebut kepada masyarakat dirasakan masih belum optimal sehingga pemahaman mereka terhadap standar sangat terbatas. 2. Ujian Nasional masih menuai pro kontra dari masyarakat baik dari aspek kebijakan, implementasi, maupun kredibilitas hasilnya. Di sisi lain, penyelenggaraan UN juga masih sarat dengan kepentingan-kepentingan pihak tertentu. 3. Tindak lanjut dari hasil pemantauan standar oleh satuan pendidikan, dinas pendidikan dan direktorat terkait masih dirasakan lamban. 4. Pencapaian target penilaian buku teks pelajaran masih rendah karena kemampuan menulis dan mutu tulisan yang belum se suai dengan standar yang ditetapkan.

221



F| Rencana Kegiatan BSNP tahun 2010 Pada tahun 2010, BSNP akan melaksanakan beberapa kegiatan yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah, antara lain: 1. Pengembangan paradigm pendidikan 2. Pengembantan standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi program vokasi 3. Pengembangan standar proses pendidikan tinggi 4. Pengembangan Standar Dosen Pendidikan Vokasi 5. Pengembangan Standar Biaya SMK 6. Pemantauan Implementasi Standar Dikdasmen 7. Penilaian buku teks pelajaran 8. Penyelenggaraan ujian nasional 9. Penyelenggaraan Rapat Pleno BSNP 10. Pengembangan Manajemen Kesekretariatan BSNP

222

BAB 13 Epilog


223

Epilog


BAB 13. EPILOG

Dalam rentang waktu empat tahun, BSNP telah menghasilkan beberapa standar nasional pendidikan, menyelenggarakan ujian nasional setiap tahunnya dan menilai buku teks pelajaran. Perjalanan selama empat tahun ini memberikan arti yang luar biasa bagi BSNP untuk terus mewujudkan dirinya sebagai lembaga yang mandiri, profesional, dan independen sesuai dengan tuntutan undang-undang. Tugas yang tidak begitu ringan setiap tahunnya membuat BSNP semakin dewasa dalam menentukan tindakan atau kebijakan yang berkaitan dengan standar nasional pendidikan. Beberapa program telah dilaksanakan sesuai dengan target-target yang dicanangkan. Namun ada juga program yang tidak dapat terlaksana dengan optimal karena berbagai kendala. Kegiatan yang belum terlaksana tersebut menjadi catatan tersendiri dan perhatian dalam melaksanakan program tahun 2010. Kami menyadari sepenuhnya bahwa semua yang dapat diraih hingga tahun 2009 bukan semata-mata hanya ditentukan oleh BSNP itu sendiri, melainkan ditentukan/didukung pula oleh banyak pihak. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan penghargaan dan apre siasi yang tulus kepada semua pihak yang telah bekerjasama serta membantu BSNP dalam menunaikan tugasnya. Kami berharap kerjasama sinergis yang sudah terjalin baik ini dapat terus kembangkan dalam pelaksanaan program-program mendatang, demi terwujudnya pendidikan nasional yang makin bermutu sesuai dengan amanah undang-undang. Menghadapi tahun 2010, BSNP telah mempersiapkan program 225



yang merupakan kelanjutan dari program-program yang terlaksana pada tahun 2009 dan program baru dalam rangka mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan di Indonesia. Semoga program yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 akan lebih berhasil dan optimal. Dan itu hanya terjadi bila semua potensi member dukungan optimal dan tangan-tanganTuhan yang ramah membimbing perjalanan kita bersama dalam mengukir karya terbaik bagi masyarakat, bangsa dan Negara, khususnya di bidang pendidikan.

226

Laporan BSNP. Tahun 2009

Recommend Documents