Artikel Tentang Kinerja BSNP Tahun 2014

Artikel Tentang Kinerja BSNP Tahun 2014

Penerbit: Badan Standar Nasional Pendidikan Alamat: Gedung D Lt.2 Mandikdasmen Jl. RS Fatmawati, Cipete Jakarta Selatan Telp. +62-21-7668590 Faks. +62-21-7668591 Web Site: http://www.bsnp-indonesia.org Email. [email protected] Hak cipta BSNP © 2014 Semua Hak Wajib Dilindungi (All Rights Reserved). Tidak ada bagian dari publikasi ini yang boleh direproduksi, disimpan dalam sistem pencarian atau ditransmisikan dalam bentuk apapun dengan cara apapun tanpa izin dari pemilik hak cipta. Segala pertanyaan dan permintaan terkait ini harap ditujukan kepada penerbit. Penyusun: Anggota BSNP Judul: Artikel Tentang Kinerja BSNP Tahun 2014

Penyunting: Bambang Suryadi, Ph.D.

ii

Daftar Isi Kata Pengantar............................................................................................................................ iv Artikel I

Pengembangan Standar dan Evaluasi Pencapaian Standar Nasional Pendidikan .... 7

Artikel II Penyelenggaraan Ujian Nasional ............................................................................. 15 Artikel III Penilaian Buku Teks Pelajaran untuk Kurikulum 2013Error! Bookmark not defined.4 Artikel IV Penjelasan Tentang Penyusunan Standar Nasional Perguruan Tinggi .................... 43 Artikel V

Kegiatan dan Undangan..........…………………………………………………………………..…….… 57

iii

Kata Pengantar Kami bersyukur kepada Allah SWT, kegiatan BSNP tahun 2014 telah dapat kami laksanakan sesuai dengan rencana yang telah dicanangkan hingga tengah tahun 2014. Semoga semua kegiatan ini dapat memberikan output yang bermakna dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, BSNP pada tahun 2014 ini mengemban tugas mengembangkan Standar Nasional Pendidikan dan melakukan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan. Selain itu, BSNP juga menyelenggarakan Ujian Nasional 2014 dan melaksanakan Penilaian Buku Teks Pelajaran untuk Kurikulum 2013. Sesuai dengan amanah yang diberikan kepada BSNP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada tahun 2014 ini BSNP mengembangkan dan melakukan evaluasi implementasi standar. Terdapat lima standar yang dikembangkan, yakni (1) Standar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), (2) Standar Pendidikan Guru (PG), (3) Standar Akademi Komunitas (AKOM), (4) Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan (5) Standar Pendidikan Khusus dan Pelayanan Khusus (PKLK). Selain itu, BSNP juga melakukan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah khususnya dalam pencapaian standar sarana dan prasarana, standar pendidik, dan standar biaya. Sebagaimana lazimnya, proses pengembangan standar mengikuti langkah-langkah yang telah dicanangkan oleh BSNP. Terdapat 10 langkah kegiatan yang harus dilalui dengan melibatkan banyak tenaga ahli dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, praktisi dan pemerhati pendidikan, lembaga dan komunitas terkait sesuai dengan karakteristik dari standar yang dikembangkan. Keseluruhan langkah ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih selama 8 bulan, secara terjadwal dan terkoordinasi untuk memastikan terselenggaranya proses dan output yang berkualitas. Dalam melaksanakan program kegiatan di atas, BSNP bekerjasama dan menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. iv

Untuk itu, kami dengan tulus ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Inspektorat Jenderal Kemdikbud, Kementerian Agama, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, Pusat Penilaian Pendidikan Kemdikbud, Kantor Dinas Pendidikan Provinsi se Indonesia, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Indonesia, LPMP, Tim Ahli BSNP, Staf Profesional BSNP, serta Staf Keuangan dan Sekretariat BSNP. Laporan BSNP Tahun 2014 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh atas keterlaksanaan semua program BSNP pada periode ini serta sebagai salah satu bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kami dalam melaksanakan tugas. Kami berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam perjuangan kita bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Laporan ini, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.

Jakarta, 20 Desember 2014 Badan Standar Nasional Pendidikan Ketua,

Sekretaris,

Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D.

Bambang Suryadi, Ph.D

v

ARTIKEL I Pengembangan Standar dan Evaluasi Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Pendahuluan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 ayat (3) menyatakan bahwa pengembangan Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Untuk melaksanakan pasal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (PP No. 19 Tahun 2005) tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 73 ayat (1) mengamanatkan pembentukan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk mengembangkan, memantau, dan melaporkan pencapaian SNP secara nasional. Pada tahun 2014 ini, BSNP melakukan pengembangan dan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan. Untuk pengembangan standar, terdapat lima standar yang dikembangkan BSNP yaitu, Standar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Standar Nasional Pendidikan Guru (SNPG), Standar Akademi Komunitas (AKOM), dan Standar Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK). Selain itu, BSNP juga melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan yang meliputi tiga standar, yakni Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik, dan Standar Pembiayaan untuk pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) bertujuan diantaranya untuk meningkatkan akses pada pendidikan tinggi yang bermutu serta meningkatkan pemerataan mutu pendidikan. Penyelenggaraan AKOM dimaksudkan untuk meningkatkan angka partisipasi pada pendidikan tinggi. Dengan demikian adanya standar untuk kedua jenis pendidikan tersebut sangat diperlukan. Standar ini selain berfungsi sebagai penjaminan mutu juga dapat digunakan untuk membentengi lembaga pendidikan dalam era Asean Economic Community yang dimulai pada tahun 2015. Pengembangan SNPG dilatarbelakangi oleh semangat untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan penyelenggara pendidikan guru, mengingat masih sangat bervariasinya kualitas lembaga tersebut. Sedangkan, penyempurnaan standar PAUD dan pengembangaan standar PKLK juga tidak Artikel Tentang Kinerja BSNP 2014

7 7

kalah pentingnya dan dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dalam rangka menyiapkan generasi emas. Dasar hukum kegiatan penyusunan standar dan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 5. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014. 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 067/P/2009 tentang Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan dan Penunjukan Kepala Sekretariat Badan Standar Nasional Pendidikan.

Ruang Lingkup dan Hasil yang Diharapkan Kegiatan BSNP tahun 2014 terdiri atas pengembangan dan evaluasi SNP yang meliputi: 1. Pengembangan Standar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). 2. Pengembangan Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 3. Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Guru (SNPG). 4. Pengembangan Standar Akademi Komunitas (AKOM). 5. Pengembangan Standar Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK). 6. Evaluasi Pencapaian standar sarana dan prasarana, pendidik, dan pembiayaan. Standar yang dikembagkan BSNP akan direkomendasikan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Proses Penetapan Tim Ahli BSNP memiliki wewenang untuk menetapkan tim ahli yang bersifat ad hoc untuk mengembangkan dan melakukan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 75 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyebutkan bahwa “BSNP menunjuk tim ahli yang bersifat ad-

8

Artikel Tentang Kinerja BSNP 2014

hoc sesuai kebutuhan”. Dalam Penjelasan pasal 75 Ayat (3) disebutkan bahwa penunjukan tim ahli didasarkan atas keahlian yang relevan dengan bidang yang dikembangkan yang berasal dari asosiasi profesi, tenaga ahli yang direkomendasikan oleh instansi pemerintah terkait dan lainnya. Untuk menetapkan tim ahli, BSNP telah menyusun Pedoman Pemilihan Tim Ahli. Di antara hal penting yang diatur dalam pedoman tersebut adalah kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan tim ahli sebagai berikut: a. latar belakang pendidikan; b. keahlian yang relevan; c. pengalaman; d. track record/rekam jejak kinerja (jika pernah terlibat dalam kegiatan BSNP); e. referensi; dan f. izin dari instansi. Berdasarkan kriteria di atas, anggota BSNP mengusulkan nama-nama calon tim ahli untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Pleno BSNP. Selanjutnya, BSNP meminta izin kepada pimpinan lembaga asal calon tim ahli dan atas izin yang diberikan, BSNP menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Tim Ahli. Tim ahli bekerja selama satu tahun anggaran, bertempat di kantor BSNP Gedung D lantai 2 Mandikdasmen Kemdikbud Jakarta Selatan atau di tempat lain sesuai dengan rencana kegiatan. Jumlah anggtota dalam satu tim ahli untuk setiap standar adalah lima belas orang ditambah dengan lima orang dari anggota BSNP yang berperan mengarahkan proses pengembangan standar.

Tahapan Kegiatan Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan dan evaluasi SNP ini, BSNP membentuk Tim Ahli yang bersifat Ad Hoc untuk masing-masing standar. Tim Ahli tersebut terdiri dari para pakar dari perguruan tinggi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta praktisi. Kegiatan pengembangan dan evaluasi pencapaian SNP dilaksanakan dalam 10 (sepuluh) langkah, seperti disajikan dalam tabel berikut ini. Tabel 1.1: Langkah Pengembangan dan Evaluasi Pencapaian SNP Peserta Langkah Kegiatan Tempat /standar 1. Penyusunan Draf Awal Standar Jakarta 20 orang Kajian dan Pembahasan Draf Awal 20 orang 2. Jakarta Standar 3. Penyusunan Draf Akhir Standar Jakarta 20 orang 4. Reviu Draf Akhir Standar Jakarta 42 orang


9 9

Langkah

Kegiatan

5.

Validasi Draf Akhir Standar Penyempurnaan Draf Akhir Standar berdasarkan Validasi Pengembangan Instrumen Uji Publik Draf Akhir Standar Uji Publik Draf Akhir Standar Finalisasi Draf Standar berdasarkan Uji Publik Penyusunan Rekomendasi dan Draf Permendikbud Standar

6. 7. 8. 9. 10.

Tempat Daerah Jakarta Jakarta Daerah Jakarta Jakarta

Peserta /standar 192 orang 20 orang 20 orang 384 orang 20 orang 20 orang

Jadwal langkah kegiatan untuk masing-masing standar disajikan dalam tabel berikut ini. Tabel 1.2: Jadwal Penyusunan dan Penyempurnaan Standar STANDAR NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PJJ

PAUD

26 – 27 April 17 – 18 Mei

26 – 27 April 17 – 18 Mei

LPTK

AKOM

EVA

PKLK

3–4 3–4 10 – 11 10 – 11 Mei Mei Mei Mei 21 - 22 21 – 22 24 – 25 24 – 25 Mei Mei Mei Mei 14 – 15 14 – 15 18 – 19 18 – 19 7 – 8 Juni 7 – 8 Juni Juni Juni Juni Juni 21 – 22 21 – 22 28 – 29 28 – 29 5 - 6 Juli 5 - 6 Juli Juni Juni Juni Juni 17 – 24 Agustus di 12 Provinsi 30 – 31 30 – 31 6–7 6–7 13 – 14 13 – 14 Agustus Agustus Sept Sept Sept Sept 17 – 18 17 – 18 20 – 21 20 – 21 27 – 28 27 – 28 Sept Sept Sept Sept Sept Sept 10 – 12 Okt, 15 – 17 Okt, 17 – 21 Okt, 22 – 24 Okt di 24 Provinsi 15 – 16 15 – 16 22 – 23 22 – 23 8 – 9 Nov 8 – 9 Nov Nov Nov Nov Nov 29 – 30 November

Langkah-langkah kegiatan pengembangan dan evaluasi pencapaian Standar Nasional Pendidikan secara rinci diuraikan sebagai berikut. 1. Penyusunan draf awal standar Langkah awal ini sangat penting untuk menyamakan persepsi dan pemahaman di kalangan tim ahli tentang standar yang dikembangkan dan

10


bertujuan untuk menyusun desain pengembangan standar. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari dengan melibatkan anggota BSNP dan tim ahli. Penjelasan tentang standar nasional pendidikan diberikan oleh Koordinator tim standar diikuti dengan proses brainstorming. Pada langkah ini, dilakukan pemilihan ketua dan sekretaris tim untuk membantu koordinator dalam mengarahkan langkah-langkah kegiatan selanjutnya. Gambaran umum tentang naskah akademik standar dihasilkan dalam pertemuan ini. 2. Kajian dan pembahasan draf awal standar Pada langkah ini, tim melakukan penelaahan bahan-bahan yang relevan dengan standar yang dikembangkan. Bahan-bahan ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku, hasil dan laporan penelitian, artikel jurnal dan bentuk-bentuk lainnya dari kajian expert atau lembaga dalam negeri maupun dari luar negeri. Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi implementasi standar (bila ada) juga dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan standar. Kegiatan ini menyempurnakan pemikiran tim tentang naskah akademik dari standar tersebut serta menghasilkan pemikiran-pemikiran awal tentang halhal krusial yang harus masuk dalam draf standar tersebut. 3. Penyusunan draf akhir standar Pada langkah ketiga ini, diskusi tim selama 2 hari digelar untuk mendapatkan naskah akademik yang komprehensif serta draf standar yang diinginkan. Perlu diingat bahwa standar yang dikembangkan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. Naskah akademik dijadikan acuan untuk menyusun kerangka dasar serta kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam standar tersebut. Pada akhirnya, draf standar dihasilkan untuk dilakukan reviu pada langkah selanjutnya. Pada langkah ini pula, tim ahli menetapkan kriteria responden yang diundang pada langkah reviu draf standar (langkah keempat). 4. Reviu draf akhir standar Kegiatan reviu draf standar dilaksanakan dengan mengundang para reviewer yang terdiri dari pakar dari berbagai perguruan tinggi serta praktisi dalam bidang yang relevan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyempurnakan draf standar. Jumlah reviewer yang diundang untuk masing-masing standar adalah 22 orang dengan rincian 8 orang dari Jakarta, 5 orang dari luar Jawa, dan 9 orang dari dalam Jawa. Pada hari pertama kegiatan, koordinator kegiatan dari anggota BSNP memberikan penjelasan tentang standar nasional pendidikan serta peran dan fungsi BSNP. Selanjutnya, ketua dan sekretaris tim ahli memaparkan subtansi standar dan teknis pelaksanaan review. Agenda ini dimaksudkan untuk


11 11

menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap draf standar yang dikembangkan. Selanjutnya, para reviewer menelaah draf standar dan diteruskan dengan pandangan umum dan tanya jawab. Hasil telaah ini ditindaklanjuti dalam kerja kelompok untuk menyempurnakan draf standar. Pada hari kedua, tim ahli bersama reviewer memaparkan hasil kerja kelompok. 5. Validasi draf akhir standar Sebelum pelaksanaan validasi di daerah, BSNP mengundang ketua dan sekretaris tim ahli untuk memaparkan draf standar dan instrumen validasi dalam rapat pleno BSNP. Dalam pelaksanaannya, keenam standar tersebut dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama adalah untuk standar PJJ, PAUD, dan SNPG yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2014, sedangkan gelombang kedua adalah untuk standar PKLK, AKOM, dan Evaluasi Standar yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2014. Pada kesempatan ini anggota BSNP memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan draf standar dan instrumen validasi. Kegiatan validasi draf standar dilaksanakan di 12 Provinsi selama tiga hari dengan melibatkan peserta daerah Provinsi dan petugas dari pusat (anggota BSNP dan tim ahli). Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama untuk wilayah Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan tahap kedua untuk wilayah Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, NTT, Bali, dan Papua. Pada masing-masing Provinsi diundang 12 responden/validator. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak di lapangan terhadap draf akhir penyempurnaan standar yang telah dikembangkan pada pertemuan sebelumnya. Setelah data terkumpul, tim ahli mengolah dan menganalisis data sebagai bahan acuan pada kegiatan selanjutnya. 6. Penyempurnaan draf akhir standar berdasarkan validasi Pada langkah kegiatan keenam ini, tim ahli menyempurnakan draf standar berdasarkan masukan dari validasi yang dilaksanakan di 12 Provinsi. Sebelum itu, terlebih dahulu tim analisis data (di luar tim ahli) melakukan analisis datadata dari kegiatan validasi. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari dengan melibatkan anggota BSNP dan tim ahli. 7. Pengembangan instrumen untuk uji publik draf akhir standar Sebelum pelaksanaan uji publik draf standar di 24 Provinsi, tim ahli mengembangkan instrumen uji publik. Instrumen uji publik terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian pertama tentang data demografi responden, bagian

12


kedua tentang keterbacaan draf standar, dan bagian ketiga tentang kesesuaian draf standar. Selain itu, pada tahapan ini, tim ahli juga menentukan kriteria responden uji publik, penentuan anggota tim dan anggota BSNP yang akan melakukan uji publik serta bahan-bahan presentasi dan bahan pendukung lainnya. 8. Uji publik draf akhir standar Kegiatan uji publik draf standar dilaksanakan di 24 Provinsi selama tiga hari dengan melibatkan peserta daerah Provinsi dan petugas dari pusat (anggota BSNP dan tim ahli). Kegiatan uji publik ini bertujuan untuk mendapatkan masukan terhadap draf standar dari berbagai pihak antara lain: unsur pemerintah, perguruan tinggi, sekolah/madrasah, LSM, anggota DPRD, kementerian terkait dan para praktisi pendidikan. 9. Finalisasi draf standar berdasarkan uji publik Finalisasi draf standar dilakukan selama dua hari dengan tujuan untuk menyempurnakan dan memfinalkan draf standar berdasarkan masukan dari uji publik. Kegiatan ini melibatkan anggota BSNP dan tim ahli. 10. Penyusunan rekomendasi dan draf Peraturan Menteri tentang standar Draf standar yang telah disusun selanjutnya direkomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Pendidikan Satuan Pendidikan. Kegiatan ini melibatkan anggota BSNP dan tim ahli.

Rekomendasi Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan standar, BSNP memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan pada masa yang akan datang sebagai berikut. 1. Dalam proses penetapan tahapan kegiatan, daerah untuk validasi dan uji publik, komposisi tim ahli berdasarkan wilayah, komposisi reviewer dan responden validasi/uji publik, perlu dibahas bersama antara Balitbang sebagai Sekretariat BSNP dan anggota BSNP melalui rapat pleno. 2. Pedoman penetapan tim ahli yang terlibat dalam kegiatan BSNP perlu diterapkan secara konsisten demi menjaga profesionalitas dan obyektifitas kinerja BSNP. 3. Anggota BSNP yang terlibat dalam kegiatan pengembangan standar ditugaskan untuk melakukan penilaian kinerja tim ahli secara berkala. Penilaian dilakukan terhadap kehadiran, partisipasi, kontribusi, dedikasi, dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Artikel Tentang Kinerja BSNP 2014

13 13

4. BSNP perlu mengawal dan melakukan koordinasi dengan Kepala Balitbang, Kepala Biro Hukum, Direktorat terkait, dan Staf Ahli Menteri dalam proses penetapan draf standar menjadi Peraturan Menteri.

14


ARTIKEL II PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2013/2014 Pendahuluan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XVI, Pasal 57, ayat (2) menyatakan bahwa evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Selanjutnya pasal 58 ayat (2) menegaskan bahwa evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Jadi evaluasi terhadap peserta didik adalah untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan dilakukan oleh lembaga mandiri. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, pada pasal 63 ayat (1) menyebutkan bahwa penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Agar pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah dapat merencanakan penilaian sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai berdasarkan prinsip-prinsip penilaian; melaksanakan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai konteks sosialbudaya; serta melaporkan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 Tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan pasal 67 ayat (1), menyatakan pemerintah menugaskan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk menyelenggarakan Ujian Nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidkan dasar dan menengah dan jalur norformal kesetaraan. Pada pasal 67 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam peneyelenggaraan Ujian Nasional BSNP bekerjasama dengan instansi terkait di


15 15

lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuann pendidikan. Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2013/2014 diselenggarakan dalam rangka mengukur pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) secara nasional pada jenjang satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB/Paket B dan SMA/MA/ SMALB/Paket C. Pengukuran pencapaian SKL secara nasional sangat penting untuk mengetahui kemampuan peserta didik pada berbagai mata pelajaran yang dipelajari dan diujikan secara nasional. Hasil UN akan memberi informasi tentang daya serap atau peringkat penguasaan tiap mata pelajaran yang diujikan secara nasional pada level individu, kelas, sekolah, daerah, maupun pada tingkat nasional. Informasi ini berguna untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas, sehingga pencapaian belajar peserta didik akan meningkat, dan selanjutnya diharapkan kualitas akan meningkat. BSNP mulai melaksanakan UN pada Tahun Pelajaran 2005/2006, yakni setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini menjadi landasan yuridis pelaksanaan UN. Pelaksanaan UN setiap tahun dievaluasi yang hasilnya digunakan untuk perbaikan pelaksanaan pada tahun berikutnya. A. Persiapan Ujian Nasional Setiap penyelenggaraan UN didasarkan pada suatu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang UN dan Prosedur Operasi Standar (POS) BSNP yang mengatur teknis penyelenggaraan ujian. Draf usulan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang UN dan penyusunan POS UN selalu memperhatikan hasil evaluasi penyelenggaran UN tahun lalu. 1. Hasil pemantauan BSNP ke sekolah-sekolah saat pelaksaanaan UN 2012/2013 adalah sebagai berikut. a. Hampir semua guru menyatakan UN tetap dilaksanakan. b. Penyusunan item soal UN sebaiknya melibatkan daerah. c. Pencetakan bahan UN dilaksanakan oleh daerah. d. Menurut beberapa kepala sekolah hasil UN sebaiknya digunakan untuk pemetaan saja. 2. Permasalahan pelaksanaan UN tahun pelajaran 2012/2013 adalah sebagai berikut. a. Ada perbedaan penafsiran tugas BSNP sebagai penyelenggara dan pelaksana UN.

16


b. Ketidaksiapan beberapa perusahaan percetakan mencetak 20 paket soal UN dalam waktu tertentu. c. Ada perusahaan percetakan yang belum berpengalaman mencetak bahan UN. d. Beberapa perguruan tinggi negeri yang menjadi koordinator pelaksana UN kurang mendapat dukungan dari dinas pendidikan Provinsi. e. Distribusi bahan UN yang dilakukan oleh beberapa perusahaan percetakan tidak terlaksana sesuai dengan jadwal. f. Masih ada masalah kebocoran bahan UN. 3. Penyempurnaaan pelaksanaan UN 2013/2014 Untuk menyempurnakan pelaksanaan UN tahun pelajaran 2013/2014 diperlukan masukan dari daerah. Untuk itu dilakukan kegiatan Pra Kovensi UN di tiga Provinsi yaitu Makassar, Denpasar, dan Medan. Tujuan Pra Kovensi adalah merangkum masukan yang lebih luas dari berbagai kalangan di daerah mengenai model penyelenggaraan UN yang lebih kredibel dan akuntabel. Hasil Pra Kovensi dari tiga Provinsi kemudian dibahas pada Kovensi UN di Jakarta untuk menyempurnakan penyelenggaraan dan pelaksanaan UN tahun pelajaran 2013/2014. Terakhir dilakukan rapat koordinasi Nasional antara Perguruan Tinggi Negeri, Dinas Pendidikan, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dalam pelaksanaan UN 2013/2014 di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2014. 4. Hasil rapat koodinasi tersebut adalah sebagai berikut. a. Distribusi Bahan UN Dinas Pendidikan Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota, PTN, dan LPMP menetapkan: 1) tempat titik transit dan sub rayon untuk menyimpan bahan UN sebelum didistribusikan ke satuan pendidikan. 2) jadwal pengambilan bahan UN dari titik transit ke satuan pendidikan dengan memperhatikan kondisi geografis masing-masing daerah. 3) pengambilan bahan UN dilakukan oleh pelaksana ujian satuan pendidikan dengan pengawas satuan pendidikan pada hari H. b. Pengawasan UN 1) Setiap satuan pendidikan harus ada pengawas satuan pendidikan dari Perguruan Tinggi untuk UN SMA sederajat.


17 17

2)

3)

4)

Penetapan jumlah pengawas satuan pendidikan perlu mempertimbangkan: a) Jumlah ruang ujian b) Jarak dan lokasi satuan pendidikan c) Ketersediaan sumber daya manusia (dosen). Pengawas satuan pendidikan dari Perguruan Tinggi adalah dosen yang memiliki NIDN dari PTN atau PTS yang ditetapkan oleh Kopertis. Pengawas satuan pendidikan dari LPMP adalah widyaiswara atau pejabat struktural LPMP. Dalam kondisi tertentu (bila ditengarai ada indikasi pelanggaran POS UN) pengawas satuan pendidikan diperkenankan memasuki ruang ujian.

c. Pengiriman LJUN 1) Dinas Pendidikan Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota, Perguruan Tinggi Negeri, dan LPMP menetapkan jadwal pengiriman dan tempat pengumpulan LJUN SMA/sederajat dan SMP/sederajat dari satuan pendidikan ke tempat pemindaian. 2) Pengiriman LJUN dari satuan pendidikan ke tempat pengumpulan LJUN SMA/sederajat (Perguruan Tinggi, Kab/Kota atau Subrayon) oleh Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan didampingi oleh pengawas satuan pendidikan dan diserahkan kepada penanggungjawab tempat pengumpulan LJUN (Perguruan Tinggi, Kab/Kota atau Subrayon). 3) Pengiriman LJUN dari satuan pendidikan ke tempat pengumpulan LJUN SMP sederajat dan SMALB (Dinas Pendidikan Provinsi, Kab/Kota atau Subrayon) oleh Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan didampingi oleh pengawas satuan pendidikan dan diserahkan kepada penanggungjawab tempat pengumpulan LJUN (Dinas Pendidikan Provinsi, Kab/Kota atau Subrayon). 4) Pengiriman LJUN dari tempat pengumpulan LJUN ke tempat pemindaian dilakukan setiap hari oleh penanggung jawab tempat pengumpulan LJUN dengan pengawasan oleh Pengawas dari Perguruan Tinggi (untuk SMA/sederajat) atau LPMP (untuk SMP/sederajat). Bila karena pertimbangan kesulitan transportasi pengiriman dapat disesuaikan dengan ketersediaan transportasi. 5.

18

Beberapa hal penting hasil kovensi UN adalah berikut.


a. BSNP sebagai penyelenggara UN memiliki tugas: 1) menyusun Prosedur Operasi Standar (POS) UN 2) memberi rekomendasi kepada Menteri tentang penetapan Pelaksana UN Tingkat Pusat 3) melakukan koordinasi persiapan dan pengawasan UN 4) melakukan evaluasi pelaksanaan UN b. Pencetakan bahan UN dilaksanakan dengan sistem regional. c. Pelaksana UN tingkat Pusat ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di dalamnya BSNP sebagai anggota. d. Pelaksana UN tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur e. Pelaksana UN tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota. f. Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan UN SMA, MA,SMK/MAK, Paket C, dan Paket C Kejuruan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1) Melakukan pengawasan palaksanaan UN bersama LPMP. 2) Menetapkan kordinator pengawas UN Kabupaten/Kota. B. Perbaikan Pelaksanaan UN Perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2013/2014 antara lain sebagai berikut. 1. Komposisi nilai dalam penentuan kelulusan: Bobot nilai UN dan Nilai Sekolah adalah 60% dan 40%. 2. Pencetakan bahan UN dilakukan secara Regional. 3. Peran Perguruan Tinggi sebagai pengawas dalam pelaksanaan UN SMA sederajat. 4. Peran LPMP sebagai pengawas satuan pendidikan dalam pelaksanaan UN SMP/MTs sederajat. 5. Pencetakan bahan UN dilakukan secara regional. 6. Ujian Nasional SD/MI dan Paket A menjadi Ujian Sekolah/Madrasah atau Ujian tingkat satuan pendidikan, tidak lagi menjadi tanggung jawab BSNP. Perbaikan-perbaikan tersebut didasarkan pada hasil Konvensi UN bulan September 2013 sebelumnya dan masukan berbagai pihak dari lapangan serta hasil evaluasi yang dilakukan BSNP dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan perbaikan-perbaikan tersebut diharapkan akan lebih terjamin kelancaran dan keamanan dalam pelaksanaan ujian untuk memperoleh hasil UN yang kredibel.


19 19

UN Tahun Pelajaran 2013/2014 diselenggarakan berdasarkan. 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional (Lampiran 2.1); dan 2. Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, Serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2013/2014. Penyelenggara dan Pelaksana UN Prosedur Operasi Standar (POS) UN Tahun Pelajaran 2013/2014 secara ekplisit menempatkan BSNP sebagai Penyelenggara, sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. BSNP sebagai Penyelenggara, dalam penyelenggaraan UN mempunyai tugas: 1. Menyusun POS Pelaksanaan UN; 2. Memberi rekomendasi kepada Menteri tentang penetapan Pelaksana UN Tingkat Pusat; 3. Mengadakan penandatanganan pakta integritas dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Rektor Perguruan Tinggi Negeri; 4. Mengadakan penandatanganan pakta integritas dengan Pelaksana UN di luar negeri melalui Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal, dan 5. Melakukan evaluasi, menyusun laporan dan rekomendasi perbaikan pelaksanaan UN dan menyampaikan kepada Menteri. Pelaksana UN Tingkat Pusat adalah suatu kepanitiaan pada tingkat pusat yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan (SK) berdasarkan rekomendasi dari BSNP. Pemisahan antara Penyelenggara dan Pelaksana Tingkat Pusat dimaksudkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan UN. Oleh karena itu, Pelaksana UN Tingkat Pusat terdiri unsur-unsur yang berada di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang Tugas Pokok dan Fungsinya

20


berkaitan dengan operasional pelaksanaan UN. Pada tingkat operasional selanjutnya, ada Pelaksana UN Tingkat Provinsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota, dan Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Semua tugas operasional dalam pelaksanaan UN, di luar tugas penyelenggara menjadi tanggung jawab panitia pelaksana. Tugas Pelaksana UN dari Tingkat Pusat sampai dengan Tingkat Satuan Pendidikan sudah diuraikan secara terperinci dalam POS Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2013/2014. Tahapan Kegiatan Persiapan pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2013/2014 telah dilakukan mulai bulan September 2013. Tahapan-tahapan kegiatannya seperti yang disajikan dalam Time Line berikut.


21 21

Denah Time Line

Jadwal Ujian Nasional Jadwal pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2013/2014 untuk masing-masing jenis dan jenjang satuan pendidikan sebagai berikut.

1.

SMA dan MA Mata pelajaran

No

1.

22

Hari dan Tanggal

UN Senin, 14 April 2014 UN Susulan Selasa, 22 April 2014

Jam

07.30 – 09.30

10.30 – 12.30


Program IPA

Program IPS

Program Bahasa

MA Program Keagamaa n

Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia

Biologi

Geografi

Sastra Indonesia

Hadis

Mata pelajaran

UN Selasa, 15 April 2014 UN Susulan Rabu, 23 April 2014

2.

UN Rabu, 16 April 2014 UN Susulan Kamis, 24 April 2014

3.

2.

Jam

Program IPA

Program IPS

Program Bahasa

MA Program Keagamaa n

07.30 – 09.30

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

10.30 – 12.30

Kimia

Sosiologi

Antropologi

Fikih

Bahasa Inggris

Bahasa Inggris

Bahasa Inggris

Bahasa Inggris

Fisika

Ekonomi

Bahasa Asing

Tafsir

Hari dan Tanggal

No

07.30 – 09.30

10.30 – 12.30

SMK/MAK No

Hari dan Tanggal UN:

1.

3.

3.

07.30 – 09.30

Bahasa Indonesia

07.30 – 09.30

Matematika

07.30 – 09.30

Bahasa Inggris

Jam

Mata pelajaran

07.30 – 09.30

Bahasa Indonesia

Senin, 14 April 2014

Selasa, 15 April 2014

UN Susulan: Rabu,

23 April 2014

UN:

16 April 2014

Rabu,

UN Susulan: Kamis, 24 April 2014

SMALB

No 1.

Mata pelajaran

UN Susulan: Selasa, 22 April 2014 UN:

2.

Jam

Hari dan Tanggal UN:

Senin, 14 April 2014


23 23

No

Hari dan Tanggal

Jam

Mata pelajaran

07.30 – 09.30

Matematika

07.30 – 09.30

Bahasa Inggris

UN Susulan: Selasa, 22 April 2014 UN: 2.

3.

4.

Selasa, 15 April 2014

UN Susulan: Rabu, 2014

23 April

UN: 2014

16 April

Rabu,

UN Susulan: Kamis, 2014

24 April

Program Paket C Tanggal

No

Program

Hari Periode I

1.

Program Paket C

13.30 – 15.30

Bahasa Indonesia

16.00 – 18.00

Geografi

10.30 – 12.30

Pendidikan Kewarganegaraan

14 April 2014

Selasa

15 April 2014

Selasa

15 April 2014

19 Agustus 2014

13.30 – 15.30

Matematika

16.00 – 18.00

Sosiologi

Rabu

16 April 2014

20 Agustus 2014

13.30 – 15.30

Bahasa Inggris

16.00 – 18.00

Ekonomi

18 Agustus 2014

13.30 – 15.30


13.30 – 15.30

Bahasa Indonesia

16.00 – 18.00

Biologi

10.30 – 12.30


21 Agustus 2014

Kamis

24

Mata Ujian

Senin

IPS

2.

Jam Periode II

Senin

14 April 2014

Program Paket C

Selasa

15 April 2014

IPA

Selasa

15 April 2014

19 Agustus 2014

13.30 – 15.30

Matematika

16.00 – 18.00

Kimia

Rabu

16 April 2014

20 Agustus 2014

13.30 – 15.30

Bahasa Inggris

16.00 – 18.00

Fisika


18 Agustus 2014

Tanggal No

Program

Hari Periode I

21 Agustus 2014

Kamis

3.

Program Paket C

Senin

14 April 2014

18 Agustus 2014

Selasa

15 April 2014

19 Agustus 2014

Kejuruan

5. SMP, MTs, dan SMPLB No Hari dan Tanggal UN:

Jam

Mata Ujian

13.30 – 15.30


13.30 – 15.30

Bahasa Indonesia

16.00 – 18.00


13.30 – 15.30

Matematika

16.00 – 18.00

Bahasa Inggris

Periode II

Jam

Mata pelajaran

Senin, 5 Mei 2014

1.

07.30 – 09.30

Bahasa Indonesia

07.30 – 09.30

Matematika

07.30 – 09.30

Bahasa Inggris

07.30 – 09.30

Ilmu Pengetahuan Alam

UN Susulan: Senin, 12 Mei 2014 UN:

Selasa, 6 Mei 2014

2. UN Susulan: Selasa, 13 Mei 2014 UN:

Rabu, 7 Mei 2014

3. UN Susulan: Rabu, 14 Mei 2014 UN:

Kamis, 8 Mei 2014

4. UN Susulan: Jumat, 16 Mei 2014


25 25

6.

Paket B/Wustha Tanggal

No.

Hari

Jam Periode I

1.

2.

3.

Senin

Selasa

Rabu

Mata Ujian

Periode II

5 Mei 2014

18 Agustus 2014

6 Mei 2014

19 Agustus 2014

7 Mei 2014

20 Agustus 2014

13.30 – 15.30

Bahasa Indonesia

16.00 – 18.00


13.30 – 15.30

Matematika

16.00 – 18.00

Ilmu Pengetahuan Sosial

13.30 – 15.30

Bahasa Inggris

16.00 – 18.00

Ilmu Pengetahuan Alam

Pencetakan dan Pendistribusian Bahan Ujian Pencetakan bahan ujian dalam pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2013/2014 dilakukan secara regional. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan UN tahun pelajaran sebelumnya yang dilakukan secara terpusat. Penetapan sistem regional ini antara lain didasarkan pada pertimbangan-petimbangan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa; kelancaran proses pencetakan dan pendistribusian; mutu hasil cetakan; serta keamanan dalam proses pencetakan dan pendistribusian. Pembagian Region serta perusahaan pencetakan yang memenangi tender dan mengerjakan pekerjaan pencetakan seperti yang disajikan dalam Table berikut.

26


Regional Pelaksanaan Pengadaan Bahan UN 2014

Pendistribusian bahan ujian dari Percetakan sampai dengan titik simpan di Provinsi menjadi tanggung jawab perusahaan percetakan dengan pengawasan dan pengamanan dari perguruan tinggi dan kepolisian. Pendistribusian dari Provinsi ke titik transit yang ditetapkan oleh Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab bersama Pelaksana UN Tingkat Provinsi, Pelaksana UN Kabupaten/Kota beserta pengawas dari perguruan tinggi untuk bahan ujian SMA/MA sederajat dan LPMP untuk bahan ujian SMP/MTs sederajat. Pendistribusian ke satuan pendidikan tempat penyelenggara UN menjadi tanggung jawab bersama Pelaksana UN Kabupaten/Kota, Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan berserta pengawas dari perguruan tinggi untuk bahan ujian SMA/MA sederajat, dan LPMP untuk bahan ujian SMP/MTS sederajat. Mekanisme pendistribusian ini telah terlaksana dengan baik dalam pelaksanaan UN yang lalu.

Kriteria Kelulusan Kelulusan peserta didik dari UN, seperti yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2013/2014 ditentukan berdasarkan Nilai Akhir (NA). NA adalah gabungan dari Nilai Sekolah/Madrasah


27 27

dengan bobot 40% dan Nilai Ujian Nasional murni dengan bobot 60%. Adapun Nilai Sekolah/Madrasah terdiri dari gabungan Nilai Rata-rata Rapor dengan bobot 70% dan Nilai Ujian Sekolah dengan bobot 30%. Nilai Rata-rata Rapor diberikan bobot yang lebih besar dari Nilai Ujian Sekolah, karena Nilai Rata-rata Rapor dipahami sebagai hasil penilaian berkelanjutan dalam proses pembelajaran dalam satuan pendidikan. Kelulusan peserta didik dalam Ujian Nasional ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:  NA untuk setiap mata pelajaran yang diujikan ≥ 4,0; dan  Rata-rata NA ≥ 5,5. Nilai Rata-rata Rapor untuk SMP/MTs/Paket B adalah nilai rata-rata Semester 1 s.d. Semester 5. Nilai Rata-rata Rapor untuk SMA/MA/Paket C adalah nilai ratarata Semester 3 s.d. Semester 5. Nilai Rata-rata Rapor untuk SMK adalah nilai rata-rata Semester ≥ 1 s.d. Semester 5. Khusus untuk Nilai Kompetensi Keahlian Kejuruan sebagai salah satu mata pelajaran Ujian Nasional di SMK adalah gabungan dari nilai Ujian Praktik Kejuruan dan Nilai Ujian Teori Kejuruan. Pembobotan untuk kedua nilai tersebut adalah Ujian Praktik Kejuruan 70% dan Nilai Ujian Teori Kejuruan 30%, nilai mimum yang harus dicapai adalah 6,0.

Hasil Ujian Nasional 1. Hasil UN SMP/MTs Peserta UN SMP/MTs Tahun Pelajaran 2013/2014 berjumlah 3.773.372. Peserta UN yang lulus berjumlah 3.771.037 orang (99,94%), dan yang tidak lulus berjumlah 2.335 orang (0,06%). Tingkat kelulusan Tahun Pelajaran 2013/2014 meningkat sebesar 0,38% dibandingkan dengan tingkat kelulusan Tahun Pelajaran 2012/2013 (99,56%). Nilai Rata-rata UN murni Tahun Pelajaran 2013/2014 juga meningkat sebesar 0,42 dibandingkan dengan Nilai Rata-rata UN murni Tahun Pelajaran 2012/2013. Nilai Rata-rata UN murni Tahun Pelajaran 2013/2014 adalah 6,52 dan Nilai Rata-rata UN murni Tahun Pelajaran 2012/2013 sebesar 6,10. Ketidaklulusan siswa SMP/MTs dalam UN Tahun Pelajaran 2013/2014 sebanyak 2.257 orang siswa. Ketidaklulusan siswa tersebut 96,66% disebabkan karena NA < 5,5 dan sisanya, sebanyak 78 orang siswa atau 3,34%, disebabkan karena NA < 40 pada salah satu mata pelajaran yang diujikan dalam UN. Provinsi-provinsi yang mencapai kelulusan tertinggi adalah: DKI Jakarta dan Jawa Barat masing-masing 99,99%, serta Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Bali, dan Maluku Utara, masing-masing 99,98%. Tiga Provinsi yang berada pada persentase kelulusan terendah adalah Aceh (99,63%, tidak lulus 0,37%), Sulawesi Barat (99,67%, tidak lulus 0,33%), dan Kalimantan Utara (99,69%, tidak lulus 0,31%).

28


Jumlah sekolah penyelenggara Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2013/2014 adalah 50.515 sekolah. Dari jumlah tersebut, 49.249 sekolah (97,49%) siswanya lulus 100%. Nilai Akhir, seperti telah dijelaskan di atas, adalah nilai gabungan dari Nilai UN (murni) dan Nilai Sekolah (NS). Distribusi NA SMP/MTs Sederajat sebagai berikut: Mean 7,19; Standar Deviasi 0,89, NA tertinggi 9,85, NA terendah 1,15, Rentang nilai 8,70. Distribusi Nilai Ujian Nasional (murni): Mean 6,52; Standar Deviasi 1,41; Nilai UN tertinggi 9,94; Nilai UN terendah 0,45; Rentang Nilai 9,49. Distribusi Nilai Sekolah: Mean 8,17; Standar Deviasi 0,51; Nilai Sekolah tertinggi 9,99; Nilai Sekolah terendah 1,73, Rentang Nilai 8,26. Berdasarkan distribusi nilai tersebut terlihat Rata-rata Nilai Sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan Rata-rata Nilai UN (murni) dan Nilai Akhir. Nilai UN (murni) paling rendah dibandingkan dengan Nilai Sekolah dan Nilai Akhir. Dilihat dari Rentang Nilai, Nilai UN (murni) paling besar dibandingkan dengan NS dan NA. Rentang NS paling kecil dibandingkan dengan Rentang dua nilai yang lain. Data tersebut menunjukkan bahwa guru di sekolah cenderung memberi nilai tinggi dengan varian relatif kecil dibandingkan dengan nilai UN. Hal ini juga sejalan dengan data lain bahwa sebanyak 88% sekolah (44.841 sekolah) rata-rata NS lebih besar dari rata nilai UN. Namun masih ada 12% sekolah (5.568 sekolah) yang lebih ketat memberi nilai kepada siswanya, sehingga nilai UN murni lebih tinggi dari NS. Sekolah kategori terakhir ini merupakan sekolah yang dikenal oleh masyarakat sebagai sekolah bagus. Proses pembelajarannya sudah berlangsung dengan baik, serta penilaian sehari-hari dan Ujian Sekolah telah terlaksana dengan baik. Bagi sekolah-sekolah yang termasuk dalam kategori ini, tingkat kesukaran soal Ujian Sekolah pada umumnya lebih tinggi dari tingkat kesukaran soal Ujian Nasional. 2. Hasil UN SMA/MA Peserta UN SMA/MA Tahun Pelajaran 2013/2014 berjumlah 1.632.757. Peserta UN yang lulus berjumlah 1.624.946 orang (99,52%), dan yang tidak lulus berjumlah 7.811 orang (0,486%). Tingkat kelulusan Tahun Pelajaran 2013/2014 sedikit menurun, 0,01% dibandingkan dengan tingkat kelulusan Tahun Pelajaran 2012/2013 (99,53%). Namun Nilai Rata-rata UN murni Tahun Pelajaran 2013/2014 meningkat sebesar 0,23 dibandingkan dengan Nilai Ratarata UN murni Tahun Pelajaran 2012/2013. Nilai Rata-rata UN murni Tahun Pelajaran 2013/2014 adalah 6,12 dan Nilai Rata-rata UN murni Tahun Pelajaran 2012/2013 sebesar 6,35. Ketidaklulusan siswa SMA/MA dalam UN Tahun Pelajaran 2013/2014 sebanyak 7.774 orang siswa. Ketidaklulusan tersebut 99,53% disebabkan oleh NA < 5,5, dan sisanya sebanyak 37 orang siswa atau 0,47% disebabkan oleh NA < 4,0 pada satu atau lebih mata pelajaran yang diujikan dalam UN. Tiga Provinsi yang pencapai persentase kelulusan tertinggi adalah: Jawa


29 29

Barat (99,99%), Daerah Istimewa Yogyakarta (99,96%)dan Jawa Tengah (99,92). Tiga Provinsi dengan persentase kelulusan terendah secara nasional adalah Kalimantan Utara (97,49%, tidak lulus 2,51%), Kalimantan Tengah (97,94%, tidak lulus 2,06%), dan Sulawesi Tengah (98,01, tidak lulus 1,99%). Namun bila dilihat dari jumlah siswa yang tidak lulus, 3 Provinsi dengan jumlah tidak lulus paling besar adalah Aceh (785 orang), Sumatera Utara (514 orang), dan Sulawesi Tenggara (490 orang). Distribusi Nilai Akhir yang merupakan gabungan dari Nilai UN (murni) dan Nilai Sekolah (NS) untuk SMA/MA Sederajat sebagai berikut: Mean 7,17; Standar Deviasi 0,81, NA tertinggi 9,67, NA terendah 0,77, Rentang nilai 8,90. Distribusi Nilai Ujian Nasional (murni): Mean 6,35; Standar Deviasi 1,24; Nilai UN tertinggi 9,87; Nilai UN terendah 0,33; Rentang Nilai 9,74. Distribusi Nilai Sekolah: Mean 8,40; Standar Deviasi 0,45; Nilai Sekolah tertinggi 9,99; Nilai Sekolah terendah 4,00, Rentang Nilai 3,99. Berdasarkan distribusi nilai tersebut, sama dengan kecenderungan pada jenjang SMP/MTs, Rata-rata Nilai Sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan Rata-rata Nilai UN (murni) dan Nilai Akhir. Rata-rata Nilai UN (murni) paling rendah dibandingkan dengan ratarata Nilai Sekolah dan Nilai Akhir. Dilihat dari Rentang Nilai, Nilai UN (murni) memiliki rentang paling besar, yang berarti memiliki varian paling besar dibandingkan dengan NS dan NA. Rentang NS paling kecil dibandingkan dengan Rentang dua nilai yang lain. Data tersebut menunjukkan bahwa sama dengan kecenderungan pada jenjang SMP/MTs, guru di sekolah cenderung memberi nilai tinggi kepada siswanya dengan varian relatif kecil dibandingkan dengan nilai UN. Hal ini juga sejalan dengan data lain bahwa sebanyak 96% sekolah (18.374 sekolah) rata-rata NS lebih besar dari rata-rata nilai UN. Hanya 0,4% sekolah (78 sekolah) yang ketat memberi nilai, sehingga nilai UN murni lebih tinggi dari NS. Sama dengan kecenderungan pada jenjang SMP/MTs, sekolah kategori terakhir ini merupakan sekolah yang dikenal oleh masyarakat sebagai sekolah bagus. Namun dibandingkan dengan jenjang SMP/MTs, sekolah yang nilai UNnya lebih tinggi dari nilai sekolah pada jenjang SMA/MA jumlah dan prsentase sekolahnya sangat kecil.

3. Hasil UN SMK Peserta Ujian Nasional SMK Tahun Pelajaran 2013/2014 berjumlah 1.171.907 orang. Lulus 1.170.748 orang (99,90%) dan tidak lulus 1.159 orang (0,10%). Empat Provinsi dengan persentase kelulusan tertinggi adalah Jawa Barat (99,99%), DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, masing-masing (99,97%). Adapun 3 Provinsi persentase dengan kelulusan terendah (persentase ketidaklulusan tertinggi) adalah Nusa Tenggara Timur (99,12%, tidak lulus 0,88%), Sulawesi Tenggara 1. (99,21%, tidak lulus 0,79%), dan Kalimantan Utara (99,24%, tidak lulus 0,76%).

30


Bila dilihat dari segi jumlah peserta ujian yang tidak lulus UN, tiga Provinsi dengan jumlah ketidaklulusan tertinggi secara nasional adalah Nusa Tenggara Timur 133 orang, Kalimantan Barat 117 orang, dan Aceh 62 orang. Kecenderungan lainnya senada dengan kecenderungan yang ditunjukkan oleh data kelulusan SMP/MTs dan SMA/MA di atas.

Masalah dalam Pelaksanaan UN Beberapa masalah masih ditemukan dalam pelaksanan UN Tahun Pelajaran 2013/2014. Masalah-masalah tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Masih ada upaya-upaya untuk membocorkan naskah soal dan upaya untuk mencari bocoran kunci jawaban untuk mencapai kelulusan yang baik. Hal ini terbukti masih ditemukan daftar jawaban yang beredar melalui telpon seluler dan catatan contekan yang dibawa peserta ujian ke dalam ruang ujian. Namun demikian, ketika LJUN pada sekolah-sekolah tempat ditemukannya kecenderungan kecurangan tersebut dipindai, tidak ditemukan jawaban yang terpola. Berdasarkan fakta ini dapat disimpulkan bahwa daftar jawaban atau contekan tersebut belum sempat digunakan oleh peserta ujian dalam mengerjakan soal ujian. Dalam kasus jawaban dalam LJUN yang terpola sama dengan pola daftar jawaban atau sama dengan pola catatan sontekan seperti yang terjadi pada salah satu SMA di Bandar Lampung, BSNP telah memutuskan siswa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus pada mata pelajaran yang diujikan. 2. Tempat penyimpanan bahan ujian yang terpusat di satu tempat dalam satu Kabupaten/Kota, misalnya di Kota Makasar. Hal ini menimbulkan masalah, bila dalam satu wilayah Kabupaten/Kota jumlah satuan pendidikan penyelenggara ujian cukup besar. Pada saat yang bersamaan semua satuan pendidikan penyelenggara UN berkumpul pada satu titik untuk kepentingan pengambilan bahan ujian, dapat menimbulkan kesemerawutan dan kekeliruan dalam pendistribusian bahan ujian. 3. Kurang meratanya penyerapan informasi sosialisasi. Hal ini terbukti antara lain di beberapa daerah pengawas ruang ujian memisahkan antara Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) dan naskah soal, kemudian mereka membagikan LJUN dan Naskah Soal secara terpisah. Akibatnya, barcode LJUN dan barcode Naskah Soal yang diterima peserta ujian berbeda, sehingga dapat menyulitkan dalam proses pemindaian LJUN. 4. Masih ditemukan kekeliruan-kekeliruan dalam pengepakan dan pendistribusian bahan ujian di percetakan. 5. Berkaitan dengan naskah soal, dalam pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2013/2014 ditemukan butir soal pada mata pelajaran tertentu yang memuat materi berkaitan tokoh politik yang masih hidup. Sebagian warga masyarakat


31 31

mempermasalahkan kejadian tersebut, karena mereka menganggap sebagai upaya mensosialisasikan kepentingan politik tertentu melalui bahan ujian.

Kesimpulan dan Rekomendasi A. Kesimpulan Beberapa kesimpulan berkaitan dengan pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2013/2014 adalah sebagai berikut. 1. Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2013/2014 berjalan lancar serta peringkat kelulusan dan pencapaian nilai rata-rata relatif tinggi, tidak banyak berbeda dengan peringkat kelulusan dan pencapaian nilai rata-rata pada UN Tahun Pelajaran 2012/2013. 2. Beberapa masalah masih ditemukan dalam pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2013/2014, antara lain: masih ada upaya untuk melakukan kecurangan, masih ada kekeliruan dalam pengamplopan dan pendistribusian bahan ujian, dan belum meratanya pemahaman materi POS pada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan UN. B. Rekomendasi Berkaitan dengan temuan dalam pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2013/2014 dapat dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut. 1. Perlu dikembangkan model lembaga pengujian mandiri, yang memiliki otoritas penuh dalam penyelenggaraan ujian, yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bangsa Indonesia sendiri, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan ujian dan menjamin kredibilitas hasil ujian di masa yang akan datang. 2. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih baik dan lebih merata dalam pelaksanaan UN untuk menjamin kelancaran pelaksanaan ujian dan menjamin ketertiban serta keamanan dalam pelaksanaan UN di masa yang akan datang. 3. Pencetakan bahan ujian sebaiknya dilakukan pada tingkat Provinsi, dan dilakukan oleh perusahaan percetakan yang telah dinilai kelayakannya dari segi kecukupan peralatan, kecukupan personalia, kecukupan ruangan serta dari segi keamanan gedung dan lingkungan. 4. Perlu diupayakan hasil UN benar-benar digunakan seperti kegunaan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya sebagai alat seleksi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga hasil UN benar-benar berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di Tanah Air. 5. Perbaikan dalam pelaksanaan UN tahun pelajaran 2014/2015 adalah sebagai berikut. a. Jumlah paket soal cukup lima.

32


b. Merintis pelaksanaan UN dengan Computer Based Testing (CBT) pada sekolah dan daerah yang siap. c. Pelaksanaan UN di daerah oleh Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). d. Melatih penyusun soal agar profesional dengan imbalan yang memadai. e. Penyusunan soal dilakukan secara terus menerus untuk memperkuat bank soal.


33 33

ARTIKEL III Penilaian Buku Teks Pelajaran Pendahuluan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 43 ayat (5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran ditelaah dan/atau dinilai oleh BSNP atau tim yang dibentuk oleh Menteri dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Selanjutnya, dalam hal pengadaan Buku Teks Pelajaran dilakukan Pemerintah, Menteri menetapkan buku tersebut sebagai sumber utama belajar dan Pembelajaran setelah ditelaah dan/atau dinilai oleh BSNP atau tim yang dibentuk oleh Menteri. Berdasarkan peraturan tersebut, BSNP juga diberi mandat untuk menilai atau menelaah kelayakan buku teks pelajaran yang akan digunakan pada sekolah/madrasah. Implementasi Kurikulum 2013 memerlukan buku teks pelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum sebagai pendukung pelaksanaan kurikulum. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kegiatan penyusunan buku untuk Kurikulum 2013 sebagai sumber utama belajar dan pembelajaran dan mengundang penulis dan penerbit untuk menulis buku yang sesuai dengan Kurikulum 2013. Buku teks untuk Kurikulum 2013 terdiri dari 2 (dua) buku, yakni buku teks pelajaran untuk siswa dan buku panduan guru untuk setiap mata pelajaran. Buku Panduan Guru (BPG) adalah pedoman yang memuat strategi, metode, dan teknik pembelajaran, serta penilaian untuk setiap mata pelajaran dan/atau tema pembelajaran. Buku Teks Pelajaran (BTP) adalah sumber Pembelajaran utama untuk mencapai Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti yang tertera dalam kurikulum maupun standar isi dan standar kompetesi lulusan. Pada tahun 2014, BSNP diminta oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menilai BTP dan BPG untuk kelompok peminatan kelas XI dan XII. Penilaian ini merupakan kelanjutan dari penilaian yang telah dilakukan oleh BSNP pada tahun 2013 untuk buku mata pelajaran kelompok peminatan kelas X. Dalam menjalankan tugas ini, BSNP bekerjasama dengan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Puskurbuk). Mata pelajaran yang termasuk pada kelompok peminatan kelas XI dan XII adalah sebagai berikut:

34


1. Kelompok peminatan Matematika dan Ilmu Alam untuk jenjang SMA/MA yang meliputi: a. Matematika; b. Biologi; c. Fisika; dan d. Kimia. 2. Kelompok peminatan Ilmu-ilmu Sosial jenjang SMA/MA meliputi: a. Geografi; b. Sejarah; c. Sosiologi; dan d. Ekonomi. 3. Kelompok peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya jenjang SMA/MA meliputi: a. Bahasa Indonesia; b. Bahasa Inggris; c. Bahasa Arab; d. Bahasa Jerman; e. Bahasa Jepang; f. Bahasa Perancis; g. Bahasa Mandarin; h. Bahasa Korea; dan i. Antropologi

Langkah-Langkah Kegiatan Dalam rangka melaksanakan penilaian buku teks pelajaran bidang peminatan, BSNP bersama Puskurbuk menyusun langkah-langkah sebagai berikut. 1. Review Instrumen Penilaian Buku Pada langkah ini, tim pengembang penilaian buku melakukan reviu instrumen yang akan digunakan untuk penilaian buku peminatan. Reviu dilakukan terhadap instrumen penilaian buku yang baru sehingga dapat mengakomodasi karakteristik dari Kurikulum 2013 yang menitikberatkan pada pembelajaran berbasis aktifitas dan pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik. Reviu dilakukan oleh tim pengembang dan BSNP selama tiga hari. 2. Ujicoba/Validasi Instrumen Hasil instrumen yang telah diperoleh pada langkah reviu selanjutnya diujicoba oleh guru dan pakar di bidang penilaian, kurikulum, dan pendidikan. Dalam uji coba ini, diperoleh beberapa masukan yang dapat menyempurnakan instrumen penilaian buku tersebut. Acara uji publik dan


35 35

validasi ini dihadiri oleh Wakil Menteri Bidang Pendidikan dan Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen dan Organisasi. 3. Pengesahan Instrumen Penilaian Buku Draf instrumen penilaian kemudian ditetapkan oleh rapat pleno BSNP untuk seterusnya digunakan dalam penilaian buku teks bidang peminatan. Rapat pleno ini dihadiri oleh anggota BSNP, Kepala dan tim penilaian Puskurbuk, dan tim psikometri. Instrumen disusun untuk setiap mata pelajaran untuk menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan. Masing-masing instrumen terdiri atas lembar penilaian dan deskripsi yang menjelaskan aspek yang dinilai pada setiap butir Rincian instrumen adalah sebagai berikut:  instrumen 1 berisi komponen kelayakan isi dan penyajian;  instrumen 2 berisi komponen kelayakan bahasa dan penyajian;  instrumen 3 berisi komponen kelayakan kegrafikaan;  instrumen 4 adalah penilaian audio berisi komponen kelayakan audio Bahasa Asing; dan  instrumen 5 adalah penilaian BPG. 4. Sosialisasi Instrumen Penilaian Buku Setelah instrumen disahkan, maka dilakukan sosialisasi terhadap penulis buku. Sosialisasi ini dimaksudkan agar penulis dapat memahami tujuan dari Kurikulum 2013 dalam menyusun buku sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Puskurbuk mengundang penulis dan penerbit terutama yang tergabung dalam IKAPI untuk menyosialisasikan instrumen penilaian. 5. Penyusunan POS Penilaian Buku Untuk setiap kegiatan penilaian buku, BSNP menetapkan Prosedur Operasi Standar (POS) penilaian buku teks pelajaran. POS ini mengatur tata cara penilaian, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan sampai penetapan hasil penilaian. POS penilaian buku teks pelajaran saat ini merupakan penyempurnaan dari POS penilaian buku sebelumnya. Beberapa penyempurnaan/perbaikan yang krusial di antaranya adalah: - Moderasi dilakukan jika ada perbedaan kategori skor dari dua penilai. Skor 1-5 kategori tidak baik 6-10 kategori baik. - Penliaian buku oleh BSNP menghasilkan daftar buku yang memenuhi kelayakan isi, bahasa, penyajian dan kegrafikaan dengan skor penilaian diberikan untuk masing-masing buku. Untuk selanjutnya, rekomendasi ini

36


disampaikan kepada Menteri untuk dipilih/diseleksi menjadi buku-buku sumber pembelajaran di sekolah/madrasah. 6. Penetapan POS Penilaian Buku Setelah POS disusun maka POS dipresentasikan dalam pleno BSNP dan kemudian disahkan untuk dapat digunakan. 7. Pendaftaran Buku Buku teks pelajaran dan buku guru yang dinilai. 1. merupakan karya asli yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari penulis yang bersangkutan; 2. dilengkapi identitas penulis sesuai dengan identitas yang tertera pada kartu tanda penduduk (KTP), pasport, atau surat izin mengemudi (SIM); 3. belum pernah dinilai oleh BSNP; dan 4. penulis atau penerbit wajib melengkapinya dengan audio pembelajaran (untuk Bahasa Asing), termasuk Bahasa Inggris. Pada tanggal 2 Juli 2014 bertempat di kantor Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah dilakukan pendaftaran Penilaian Buku Teks Pelajaran Kelas XI SMA/MA Kurikulum 2013 (Kelompok Peminatan) Tahun 2014 terhadap tujuh belas (17) mata pelajaran SMA/MA (Kelompok Peminatan) beserta Buku Gurunya, sehingga total sejumlah 34 judul buku. Pendaftaran dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Penerbit yang mendaftarkan bukunya adalah sebanyak 39 penerbit, dengan jumlah buku sebanyak 386 jilid buku dengan rincian seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Hasil Pendaftaran Penilaian Buku Teks Pelajaran SMA/MA Kelas XI Kurikulum 2013 (Kelompok Peminatan) Tahun 2014 No. Mata Pelajaran Hasil Pendaftaran Jumlah Buku Buku Siswa Guru A. Kelompok Matematika dan Ilmu-Ilmu Alam 1 Matematika 32 16 16 2 Biologi 42 21 21 3 Fisika 36 18 18 4 Kimia 34 17 17 B. 5

Kelompok Ilmu-Ilmu Sosial Geografi

34


17

17

37 37

No.

Mata Pelajaran

6 7 8

Sejarah Sosiologi Ekonomi

C. 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kelompok Ilmu-Ilmu Bahasa dan Budaya Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa Arab Bahasa Jerman Bahasa Jepang Bahasa Perancis Bahasa Mandarin Bahasa Korea Antropologi Grand Total

Hasil Pendaftaran Jumlah Buku Buku Siswa Guru 38 19 19 38 19 19 44 22 22

32 22 8 6 4 2 0 0 14 386

16 11 4 3 2 1 0 0 7 193

16 11 4 3 2 1 0 0 7 193

8. Prapenilaian Prapenilaian ini dilakukan untuk memeriksa persyaratan administratif dan kelengkapan muatan Kompetensi Inti - Kompetensi Dasar (KI-KD) dalam buku. Penilaian kelengkapan KI-KD dilakukan oleh tim pengembang. Penilaian persyaratan administratif dilakukan oleh Puskurbuk. Buku teks pelajaran yang memenuhi syarat pada tahap prapenilaian ditetapkan untuk dinilai pada penilaian tahap berikutnya. Proses prapenilaian telah dilakukan, sampai saat laporan ini dibuat belum diperoleh hasil dari 386 buku yang telah didaftarkan.

9. Penilaian Buku Teks Pelajaran Proses ini adalah proses utama dari penilaian buku teks pelajaran. Setiap buku akan dinilai oleh minimal lima penilai. Dua penilai ahli materi atau pembelajaran, dua penilai dari guru, dan satu dari ahli kegrafikaan. Penilaian terdiri dari dua tahap penilaian dan satu tahap review a. Tahap pertama Penilaian tahap pertama dilakukan oleh ahli materi dan ahli pembelajaran bidang studi untuk menilai kelayakan isi dan kelayakan penyajian untuk BTP 38


dan BPG. Khusus untuk Bahasa Asing termasuk Bahasa Inggris dilakukan penilaian kelayakan audio. b. Tahap kedua Penilaian tahap kedua dilakukan terhadap buku yang layak hasil penilaian tahap pertama. Penilaian tahap kedua dilakukan terhadap kelayakan bahasa, penyajian oleh dua orang guru. Penilaian kegrafikaan dilakukan oleh satu orang ahli kegrafikaan. c. Review Buku Teks Pelajaran yang layak Review dilakukan terhadap semua buku yang dinyatakan layak setelah penilaian kedua. Proses ini untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin masih ada oleh penulis atau penerbit sesuai dengan saran perbaikan sehingga tidak ada kesalahan di dalam buku. Proses ini diharapkan menghasilkan buku-buku yang tidak memuat kesalahan lagi. 10. Rekomendasi Hasil Penilaian Dalam proses terakhir ini BSNP akan memberikan rekomendasi berupa daftar buku-buku teks pelajaran bidang peminatan yang layak dengan disertai skor penilaiannya. Daftar ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh menteri dalam menentukan buku teks peminatan yang akan digunakan di sekolah. BSNP dan Puskurbuk telah melaksanakan kegiatan sampai dengan kegiatan Prapenilaian. Kegiatan selanjutnya adalah proses penilaian oleh penilai dan ditutup dengan rekomendasi hasil penilaian kepada menteri untuk ditetapkan dalam Permendikbud. Rincian kegiatan yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No 1

2

3 4

Tabel 3.2 Kegiatan Penilaian Buku Teks Pelajaran Nama Instansi Keterangan 29 April 2014 Pembahasan persiapan Penilaian Pleno BSNP BTP Tahun 2014 dengan Puskurbuk 7-10 Mei 2014 Rapat Kerja Penyusunan (Review) Puskurbuk Instrumen Penilaian Buku Teks Pelajaran 21-23 Mei 2014 Ujicoba/validasi Instrumen Puskurbuk penilaian buku teks pelajaran 30 Mei 2014 – 1 Sosialisasi Instrumen Penilaian Puskurbuk Juni 2014 Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013


39 39

No 5

Nama 3 Juni 2014

6

10 Juni 2014

7 8

16-18 Juni 214 11-13 Juli 2014

Instansi Pembahasan rencana Penilaian dan Instrumen Penilaian Buku Teks Pelajaran Pembahasan POS Penilaian dan Instrumen Penilaian Buku Teks Pelajaran Pendaftaran Buku Praseleksi/prapenilaian Kelengkapan KD BTP Kurikulum 2013

Keterangan Pleno BSNP

Pleno BSNP

Puskurbuk Puskurbuk

Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan penilaian ini dilakukan oleh Puskurbuk bekerjasama dengan BSNP, didanai oleh DIPA Tahun Anggaran 2014. Adapun pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut:  Penanggung Jawab Kegiatan : Erry Utomo, Ph.D.  Koordinator Kegiatan : Dra. Samsunisa Lestyaningsih, M.Si.  Koordinator Penilaian Buku : Pdt. Weinata Sairin, M.Th. (BSNP) Kegiatan ini diketahui dan disupervisi oleh:  Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Ramon Mohandas, Ph.D.  Ketua BSNP, Prof. Dr. Edy Tri Baskoro  Sekretaris BSNP, Dr. Teuku Ramli Zakaria, M.A.  Seluruh Anggota BSNP Untuk melaksanakan kegiatan penilaian ini BSNP bekerjasama dengan Puskurbuk Kemendikbud membentuk Tim Psikometri dan Tim Pengembang Instrumen. Tim Psikometri mengkoordinasikan tim pengembang instrumen, dan menyusun profil penilaian.

No 1 2 3

40

Tabel 3.3 Daftar Nama Tim Psikometri Nama Instansi Keterangan Urip Purwono, Ph.D. UNPAD, Bandung Psikometri Dr. M. Syaifuddin, M.Pd. UM, Malang Psikometri Dr. Ahmad Sofyan, M.Pd. UIN, Jakarta Psikometeri


Selain mengembangkan instrumen, tim pengembang juga nanti akan menjadi supervisor pada saat penilaian. Tabel 3.4 Daftar Nama Tim Pengembang Instrumen No Nama Instansi Mata Pelajaran 1 Dr. Yudi Satria UI, Jakarta Matematika 2 Dr. Muhammad Darwis M, M.Pd. UNM, Makassar Matematika 3 Suhaini M. Saleh, M.A. UNY, Yogyakarta Bahasa Inggris 4 Prof. Dr. Didi Suherdi, M.Ed. UPI, Bandung Bahasa Inggris 5 Tri Wahyuning, M.Si. UI, Jakarta Sejarah 6 Dr. Purnawan Basundono UNAIR, Surabaya Sejarah 7 Dr. Afdol Tharik W.,M.Hum. UI, Jakarta Bahasa Arab 8 Drs. H. Syamsul Arifin, M.Pd. UIN, Jakarta Bahasa Arab 9 Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd. UPI, Bandung Bahasa Perancis 10 Prof. Dr. Astini UNNES, Semarang Bahasa Perancis 11 Prof. Dr. Phil.Setiawati UI, Jakarta Bahasa Jerman Darmojuwono, M.A. 12 Dr. Irene Risakotta, M.Pd. UNESA, Surabaya Bahasa Jerman 13 Prof. Dr. Djodjok Soepardjo UNESA, Surabaya Bahasa Jepang 14 Evi Lusiana, M.A. Japan Foundation, Bahasa Jepang Jakarta 15 Prof. Dr. Hasanuddin WS UNP, Padang Bahasa Indonesia 16 Dr. A. Wawan Jatnika ITB, Bandung Bahasa Indonesia 17 Dr. Taufikurrahman ITB, Bandung Biologi 18 Prof. Dr. Herawati Soesilo UM, Malang Biologi 19 Dr. Muharram, M.S. UNM, Makassar Kimia 20 Dr. I Nyoman Marsih ITB, Bandung Kimia 21 Dr. Kahirul Basar ITB, Bandung Fisika 22 Dr. I Made Padri UPI, Bandung Fisika 23 Regina Niken Wilantari Universitas Jember, Ekonomi Jatim 24 Dr. Rozmita Dewi, M.Pd. UPI, Bandung Ekonomi 25 Prof.Dr. Enok Maryani UPI, Bandung Geografi 26 Ratna Saraswati, M.Si. UI, Jakarta Geografi 27 Dr. Siti Irene Astuti, M.Si. UNY, Yogyakarta Sosiologi 28 Dr. Arie Sujito UGM, Yogyakarta Sosiologi 29 Prof. Dr. Yasmine Zaki Shahab UI, Jakarta Antropologi


41 41

No Nama 30 Budiaman, M.Si.

Instansi UNJ, Jakarta

Mata Pelajaran Antropologi

Rekomendasi Beberapa rekomendasi untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut. 1. Sebelum melakukan penilaian, pelatihan untuk penilai dalam memahami instrumen dan menggunakannya sangat diperlukan. Sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih kredibel. 2. Perlu ada sinkronisasi dalam penyusunan program-program Puskurbuk yang berhubungan dengan penilaian buku dengan program BSNP. 3. Perlu pengaturan buku secara nasional dalam bentuk perundang-undangan (Undang-Undang Sistem Perbukuan Nasional). 4. Hasil skoring perlu ranking dan ranking harus mencerminkan kualitas dari buku.

42


ARTIKEL IV Penjelasan Tentang Penyusunan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pendahuluan Menteri Pendidikan Nasional dalam sambutannya ketika melantik anggota BSNP Periode II 2009-2013 menyatakan bahwa fokus kegiatan BSNP pada periode ini adalah mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi, memantau implementasi dan mengevaluasi standar nasional untuk pendidikan dasar dan menengah. Dalam Periode I 2005-2009, BSNP telah berhasil menyelesaikan semua standar untuk pendidikan dasar dan menengah. Kedelapan standar tersebut telah menjadi peraturan menteri yang mengikat untuk semua satuan pendidikan di wilayah NKRI. Berdasarkan hal itu, pada kurun waktu 2009-2013, salah satu kegiatan pokok BSNP adalah pengembangan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT). Pada Bab ini dijelaskan paradigma yang digunakan dalam menyusun SNPT, proses pengembangan standar meliputi proses pembahasan dengan DIKTI, hasil yang dicapai, dan hasil telaah yang dilakukan terhadap draf standar yang direkomendasikan BSNP dengan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014. Bab ini kemudian diakhiri dengan Kesimpulan dan Rekomendasi ke depan dalam proses pengembangan standar.

Paradigma Pendidikan Dalam mengembangkan SNPT, diawali dengan pembahasan dan perumusan paradigma pendidikan Abad XXI. Paradigma pendidikan nasional didefinisikan sebagai suatu cara memandang dan memahami pendidikan nasional berserta masalah dan permasalahan yang dihadapinya guna mencari cara mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.


43 43

Walaupun Abad XXI baru berjalan satu dekade, dunia pendidikan sudah merasakan adanya pergeseran, dan bahkan perubahan yang bersifat mendasar pada tataran filsafat, arah serta tujuannya. Kemajuan pada abad XXI salah satunya dicirikan oleh semakin berkaitannya dunia ilmu pengetahuan satu dengan lainnya, sehingga sinergi di antaranya menjadi semakin cepat. Menurut kajian BSNP dalam perumusan paradigma pendidikan nasional, karakteristik abad XXI (bila disarikan) adalah sebagai berikut: a. b.

c. d.

e.

f.

g.

h.

Perhatian yang semakin besar terhadap masalah lingkungan hidup dan implikasinya. Dunia kehidupan semakin dihubungkan oleh teknologi informasi yang memberikan implikasi sangat besar terhadap: ketahanan dan sistem pertahanan, pendidikan, industri, dan komunikasi. Ilmu pengetahuan akan semakin converging, berikut implikasinya, terutama terhadap: penelitian, filsafat ilmu, paradigma pendidikan, dan kurikulum. Kebangkitan pusat ekonomi di belahan Asia Timur dan Tenggara, berikut implikasinya terhadap: politik dan strategi ekonomi, industri, dan pertahanan, Perubahan dari ekonomi berbasis sumber daya alam serta manusia ke arah ekonomi berbasis pengetahuan, berikut dengan implikasinya terhadap: kualitas sumber daya insani, pendidikan, dan lapangan kerja, Perhatian yang semakin besar pada industri kreatif dan industri budaya, berikut implikasinya, terutama terhadap: kekayaan dan keanekaan ragam budaya, pendidikan kreatif, entrepreneurship, technopreneurship, dan rumah produksi. Budaya akan saling imbas mengimbas dengan teknosains berikut implikasinya, terutama terhadap: karakter, kepribadian, etiket, etika, hukum, kriminologi, dan media. Perubahan paradigma universitas, dari “Menara Gading” ke “Mesin Penggerak Ekonomi”. Investasi yang ditanamkan dari sektor publik ke perguruan tinggi untuk riset ilmu dasar dan terapan serta inovasi teknologi/desain yang memberikan dampak pada pengembangan industri dan pembangungan ekonomi dalam arti luas akan cenderung meningkat.

Berbeda dengan abad ke XX ketika sains, teknologi dan seni masih terfragmentasi, mulai abad XXI berbagai ilmu mulai mengarah pada suatu titik/arah konvergensi. Dalam rangka konvergensi itu, muncullah tekno-sains yaitu ilmu yang dikembangkan dengan dukungan teknologi informasi.

44


Teknosains adalah istilah yang diperkenalkan oleh filsuf Belgia Gilbert Hottois (1979) yang mencermati adanya paradigma keilmuan baru, di mana teknologi dan sains tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena dalam kenyataannya teknologi dewasa ini memperkembangkan dan dapat menghasilkan sains. Dengan memperhatikan perkembangan tersebut di atas, BSNP merumuskan paradigma pendidikan nasional abad XXI sebagai berikut: 1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Untuk menghadapi abad XXI yang makin sarat dengan teknologi dan sains dalam masyarakat global, maka pendidikan kita haruslah berorientasi pada ilmu pengetahuan matematika dan sains alam disertai dengan sains sosial dan kemanusiaan (humaniora) dengan keseimbangan yang wajar. Pendidikan ilmu pengetahuan bukan hanya membuat peserta didik berpengetahuan, melainkan juga menganut sikap keilmuan, yaitu kritis, logis, inventif dan inovatif, serta konsisten, dan disertai dengan kemampuan beradaptasi secara sosial. Di samping memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan harus disertai dengan penanaman nilai-nilai luhur dan menumbuh kembangkan sikap terpuji untuk hidup dalam masyarakat yang sejahtera dan bahagia di lingkup nasional maupun di lingkup antar bangsa dengan saling menghormati dan saling dihormati. Untuk mencapai tujuan ini mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi haruslah merupakan suatu sistem yang tersambung erat tanpa celah, setiap jenjang menunjang penuh jenjang berikutnya, menuju ke frontier ilmu. Namun demikian penting pula bahwa pada akhir setiap jenjang, di samping jenjang untuk ke pendidikan berikutnya, terbuka pula jenjang untuk langsung terjun ke masyarakat. Bagaimanapun juga, pada setiap jenjang pendidikan perlu ditanamkan jiwa kemandirian, karena kemandirian pribadi mendasari kemandirian bangsa, kemandirian dalam melakukan kerjasama yang saling menghargai dan menghormati untuk kepentingan bangsa. Khusus di perguruan tinggi, dalam menghadapi konvergensi berbagai bidang ilmu pengetahuan, maka perlu dihindarkan spesialisasi yang terlalu awal dan terlalu tajam. Dalam pelaksanaan pendidikan perlu diperhatikan kebhinekaan etnis, budaya, agama dan sosial, terutama di jenjang pendidikan awal. Namun demikian, pelaksanaan pendidikan yang berbeda ini diarahkan menuju ke satu pola pendidikan nasional yang bermutu. Untuk memungkinkan semua warga negara mengenyam pendidikan sampai ke jenjang pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya, pada dasarnya pendidikan harus dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat dengan mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (pusat dan daerah).


45 45

8)

Untuk menjamin terlaksananya pendidikan yang berkualitas, perlu dikembangkan sistem monitoring yang benar dan evaluasi yang berkesinambungan serta dilaksanakan dengan konsisten. Lembaga pendidikan yang tidak menunjukkan kinerja yang baik harus ditutup.

Konsep paradigma Pendidikan Nasional Tekno Sains ini diharapkan akan menjadi dasar untuk menentukan kebijakan serta pelaksanaannya, dan melibatkan pula penentuan persyaratan pelaksana-pelaksananya. Dalam mengacu ke masa depan, pelaksanaan pendidikan perlu memperhitungkan pengaruh dari berbagai sumber belajar, termasuk yang berkembang di dunia maya. Paradigma pendidikan nasional yang dirumuskan di sini, didasarkan pada tujuan, dan yang diharapkan dari hasil pendidikan kita yang akan datang. Penjelasan lebih lain dapat dilihat dalam Buku Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI yang dikeluarkan oleh BSNP.

46


Proses Pengembangan Menurut Penjelasan PP Nomor 19 Tahun 2005, standar nasional pendidikan tinggi diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam mengembangkan mutu layanan pendidikannya sesuai dengan program studi dan keahlian dalam kerangka otonomi perguruan tinggi. Sehingga, dari 8 standar hanya 5 standar yang seharusnya ditetapkan oleh pemerintah; 3 standar lainnya ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Kelima standar tersebut adalah: (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Sarana dan Prasarana, (4) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan (5) Standar Biaya. Untuk itulah, BSNP awalnya hanya mengembangkan kelima standar tersebut untuk standar nasional pendidikan tinggi. Seperti lazimnya, dalam pengembangan setiap standar BSNP membentuk tim ahli pengembang standar. Satu per satu standar tersebut dikembangkan selama kurun waktu 8 bulan untuk setiap standar dengan langkah-langkah seperti tertera dalam tabel berikut. Tabel 4.1 Daftar SNPT yang Dikembangkan BSNP dari Tahun 2009-2011 Tahun

2009

Pengembangan Standar Standar Isi Pendidikan Tinggi Standar Dosen Akademik dan Profesi Pendidikan Tinggi Standar Sarana Prasarana Program Sarjana

Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI

Standar Dosen Pendidikan

Langkah Pengembangan Terdiri dari 9 langkah: 1. Penyusunan Desai 2. Kajian Bahan Dasar 3. Penyusunan Draf Standar 4. Review dan Perbaikan Draf Standar 5. Validasi Draf Standar 6. Analisa Hasil Validasi Draf Standar 7. Pembahasan Draf Standar Dengan Unit Utama 8. Uji Publik Standar 9. Finalisasi Standar Terdiri dari 11 langkah: 1. Penyusunan Desain 2. Kajian Bahan Dasar 3. Penyusunan Draf Standar 4. Reviu dan Perbaikan Draf Standar


47 47

Tahun 2010

Pengembangan Standar Vokasi

Standar Proses untuk Satuan Pendidikan

Standar Biaya Pendidikan Tinggi Standar Sarana Prasarana Program Pascasarjana dan Profesi Pendidikan Tinggi

2011

Standar Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi

Langkah Pengembangan 5. Validasi Draf Standar 6. Analisis Hasil Validasi Draf Standar 7. Perbaikan Draf Standar Hasil Validasi 8. Pembahasan Draf dengan Unit Utama 9. Finalisasi Draf Standar untuk Uji Publik 10. Uji Publik Draf Standar 11. Finalisasi Standar Terdiri dari 10 langkah: 1. Penyusunan Desain 2. Kajian Bahan Dasar dan Penyusunan Draf 3. Pengumpulan Data 4. Penyusunan Draf Standar 5. Review dan Perbaikan Draf Standar 6. Validasi Draf Standar 7. Analisis dan Perbaikan Draf Standar Hasil Validasi 8. Pembahasan Draf dengan Unit Utama 9. Uji Publik Draf Standar 10. Finalisasi Standar

Berdasarkan kondisi itu, di awal 2012, BSNP telah merekomendasikan semua draf standar nasional untuk pendidikan tinggi kepada Menteri. Draf standar tersebut terbagi menjadi 8 draf Peraturan Menteri, yakni: (1) Standar Isi Pendidikan Tinggi, (2) Standar Dosen Akademik dan Profesi Pendidikan Tinggi, (3) Standar Sarana Prasarana Program Sarjana, (4) Standar Dosen Pendidikan Vokasi, (5) Standar Proses Pendidikan Tinggi, (6) Standar Biaya Pendidikan Tinggi, (7) Standar Sarana Prasarana Program Pascasarjana dan Profesi Pendidikan Tinggi, dan (8) Standar Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi. Adapun standar kompetensi lulusan, standar penilaian pendidikan, dan standar pengelolaan tidak dikembangkan karena hal ini seharusnya dikembangkan oleh perguruan tinggi masing-masing sebagai bagian dari otonomi perguruan tinggi.

48


Namun, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemahaman tentang standar nasional pendidikan tinggi berubah menjadi satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sehingga, dengan pengertian baru ini, Standar Nasional pendidikan Tinggi (SNPT) terdiri dari 10 standar, yakni Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Biaya, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, yang kesemuanya perlu ditetapkan oleh Pemerintah.

Pembahasan dengan DIKTI Pada langkah pembahasan draf dengan Unit Utama, BSNP senantiasa mengundang Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI) untuk mencermati draf standar yang akan diusulkan kepada Menteri. Beberapa masukan dan pandangan diperoleh dalam langkah ini untuk menyempurnakan draf tersebut. Proses pembahasan ini tidak hanya sebatas pada langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh BSNP, namun juga ditambahkan proses pembahasan lanjutan yang diusulkan oleh DIKTI. Proses pembahasan lanjutan dengan DIKTI semakin intens dilakukan semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selain itu pembahasan tersebut dilakukan untuk menjawab gencarnya desakan publik akan perlunya standar pendidikan tinggi. Dalam proses pembahasan tersebut disepakati untuk menyatukan semua draf standar yang telah dikembangkan oleh BSNP menjadi satu draf peraturan menteri tentang standar nasional pendidikan tinggi. Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H. diminta untuk menggabungkan semua draf tersebut (23 dan 30 Desember 2012). Selanjutnya draf Permen tersebut dibahas dan direview dalam dua tahap penyempurnaan, yakni tanggal 7-9 Juni 2013 dan 14-16 Juni 2013. Tim review terdiri dari beberapa tim ahli BSNP ditambah dengan tim DIKTI. Tim review tersebut diketua oleh Prof. Dr. Richardus Eko Indrajit dan Prof. Dr. rer. nat Gunawan Indrayanto. Hasil dari proses review ini kemudian dibahas dalam sidang pleno BSNP tanggal 5 Juli dan 16 Juli 2013, yang menghasilkan draf final SNPT tertanggal 16 Juli 2013. Sidang pleno BSNP tersebut dihadiri oleh Direktur dan tim dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTI.


49 49

Hasil yang Diperolah Proses pengembangan standar nasional pendidikan tinggi yang dilakukan oleh BSNP bersama DIKTI sejak tahun 2009 hingga 2013 menghasilkan draf final SNPT tertanggal 16 Juli 2013. Draf ini sudah disesuikan dengan Paradigma Pendidikan Abad XXI yang telah dikeluarkan oleh BSNP. Draf ini juga telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada tanggal 11 Juni 2014, telah keluar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Perbandingan antara Permendikbud dan Draf BSNP Pada bagian ini diberikan perbandingan antara draf final SNPT yang direkomendasikan oleh BSNP tanggal 16 Juli 2013 dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum, dapat dikatakan bahwa sebagian Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 memuat kriteria yang lebih tinggi dibanding dengan draf BSNP, dan sebagian lainnya dari Permendikbud memuat hal yang sangat normatif (lebih ringan dan tidak detail) dibandingkan dengan draf BSNP. Perlu ada pengaturan selanjutnya dengan SK Dirjen DIKTI. Selain itu, definisi SKS yang berbeda memberikan dampak yang sangat besar terhadap jumlah SKS yang harus dipenuhi mahasiswa pada program magister dan doktor. Hal ini berkonsekuensi pada beratnya implementasi program tersebut nantinya.

50


Kerangka Standar Draf Standar BSNP – 16 Juli 2013 (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas: a. Standar kompetensi lulusan; b. Standar isi; c. Standar proses; d. Standar penilaian pendidikan; e. Standar pendidik dan tenaga kependidikan; f. Standar sarana dan prasarana; g. Standar pengelolaan; dan h. Standar pembiayaan. (2) Pemenuhan standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu lulusannya.

PERMENDIKBUD SNPT 49/2014 (1) Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: a. standar kompetensi lulusan; b. standar isi pembelajaran; c. standar proses pembelajaran; d. standar penilaian pembelajaran; e. standar dosen dan tenaga kependidikan; f. standar sarana dan prasarana pembelajaran; g. standar pengelolaan pembelajaran; dan h. standar pembiayaan pembelajaran. (2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

Standar Kompetensi Lulusan Draf Standar BSNP – 16 Juli 2013

PERMENDIKBUD SNPT 49/2014

Standar Kompetensi Lulusan kriteria capaian pembelajaran (CP) lulusan pendidikan tinggi. - CP minimal dalam Permendikbud - CP yg ditetapkan oleh PT sendiri. CP dirumuskan dalam deskripsi yang mencakup aspek: - Sikap dan tata nilai - Penguasaan pengetahuan/keilmuan - Ketrampilan kerja umum - Ketrampilan kerja khusus Deskripsi CP minimal aspek ketrampilan kerja umum lulusan diploma, sarjana, master, doktor, profesi, spesialis.

Standar Kompetensi Lulusan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan dalam rumusan CP. - Rumusan sikap dan ketrampilan umum dapat ditambah oleh perguruan tinggi. - Rumusan sikap dan ketrampilan umum sebagai bagian dari CP lulusan tercantum dalam Lampiran Permendikbud. CATATAN: Rumusan keterampilan umum untuk setiap jenjang pendidikan sangat berbeda; Demikian juga kriteria kelulusan jenjang


51 51

Draf Standar BSNP – 16 Juli 2013

PERMENDIKBUD SNPT 49/2014 master dan doktor (S2: 1 paper nas+1 presentasi int’l; S3: 2 paper inte’l dan nas yg terindeks).

Standar Isi Draf Standar BSNP – 16 Juli 2013


Standar Isi (PP19/2005) Kriteria minimal bahan kajian sesuai CP yang dituangkan dalam kurikulum. Berisi: - kurikulum - beban pembelajaran. * Kurikulum ditetapkan oleh PT sendiri. * 1 sks: tatap muka 50 menit per mgg, penugasan terstruktur 60-120 menit , kerja mandiri 60-120 menit . Beban belajar mahasiswa: 8 jam per hari, atau 48-60 jam per mgg. Sarjana: 144 sks (4-7 tahun) Magister: 36 sks (2-3 tahun) Doktor: 42 sks (3-5 tahun)

Standar Isi Kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Standar Proses pembelajaran * 1 sks: tatap muka 50 menit per mgg, penugasan terstruktur 50 menit, kerja mandiri 60 menit . Beban belajar mahasiswa: 8 jam per hari, atau 48 jam per mgg setara 18 sks, sampai dengan 9 jam per hari atau 54 jam per mgg setara 20 sks. Sarjana: 144 sks (4-5 tahun) Magister: 72 sks (1,5-3 tahun) Doktor: 72 sks (>=3 tahun)

Standar proses Draf Standar BSNP – 16 Juli 2013 Standar Proses Kriteria minimal proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam lingkungan belajar untuk memenuhi CP lulusan. Meliputi: - Perencanaan proses pembelajaran - Pelaksaan proses pembelajaran - Penilaian hasil pembelajaran - Pengendalian proses pembelajaran * Perlunya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) * Ukuran kelas

52


PERMENDIKBUD SNPT 49/2014 Standar Proses pembelajaran Kriteria minimal tentang pelaksanan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh CP lulusan. Meliputi - Karakteristik proses pembelajaran - Perencanaan proses pembelajaran - Pelaksanaan proses pembeljaran - Beban belajar mahasiswa * Perlunya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) * Beban belajar * Pelaksanaan proses pembelajaran

Draf Standar BSNP – 16 Juli 2013


* Pelaksanaan proses pembelajaran

Standar Penilaian Pendidikan Draf Standar BSNP – 16 Juli 2013 Standar Penilaian Pendidikan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yg dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan dan pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, serta CP setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran. Lingkup penilaian meliputi: a) penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran oleh dosen; b) penilaian terhadap capaian pembelajaran mata kuliah atau blok mata kuliah dan program studi oleh mahasiswa.

PERMENDIKBUD SNPT 49/2014 Standar Penilaian Pembelajaran kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Draf Standar BSNP – 16 Juli 2013 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan. - Kualifikasi akademik - Kompetensi pendidik: pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. - Beban kerja dosen

PERMENDIKBUD SNPT 49/2014 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. - Kualifikasi akademik - Kompetensi pendidik (sertifikat pendidik) - Beban kerja dosen


53 53

Standar Sarana Prasarana Draf Standar BSNP – 16 Juli 2013 Standar Sarana dan Prasarana kriteria tentang Sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi. - Lahan - Bangunan - Ruang-ruang - Perpustakaan - Sarana pembelajaran Diberikan cukup rinci.

PERMENDIKBUD SNPT 49/2014 Standar Sarana dan Prasarana kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan CP lulusan. - Lahan - Bangunan - Ruang-ruang - Perpustakaan - Sarana pembelajaran Rincian tentang kriteria sarana dan prasarana akan diatur dalam surat keputusan Dirjen.

Standar Pengelolaan Draf Standar BSNP – 16 Juli 2013 Standar Pengelolaan Pengelolaan perguruan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan bidang akademik dan bidang nonakademik sesuai dengan dasar, tujuan dan kemampuan Perguruan Tinggi berdasarkan evaluasi oleh Menteri. Perguruan tinggi membuat: RPJPPT, Renstra, Rencana Kerja Tahunan, pedoman perguruan tinggi, sistem pengawasan mutu internal.

54


PERMENDIKBUD SNPT 49/2014 Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Perguruan tinggi wajib menyusun kurikulum, memantau dan mengevaluasi, menyusun kebijakan, renstra, pemantauan dan evaluasi kegiatan prodi, panduan penjaminan mutu.

Standar Pembiayaan Draf Standar BSNP – 16 Juli 2013


Standar Pembiayaan kriteria minimal mengenai komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun atau disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar satuan biaya operasional ditetapkan oleh Menteri secara periodik dengan mempertimbangkan:

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:

• • •

kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi; jenis Program Studi; dan indeks kemahalan wilayah.

• • •

jenis program studi; tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi indeks kemahalan wilayah;

Standar Penelitian Draf Standar BSNP – 16 Juli 2013 Standar Penelitian Standar penelitian di perguruan tinggi terdiri atas : a. Standar arah b. Standar kualifikasi dan kompetensi c. Standar pengelolaan d. Standar proses e. Standar pendanaan f. Standar sarana dan prasarana g. Standar luaran, dan h. Standar capaian.

PERMENDIKBUD SNPT 49/2014 Standar Nasional Penelitian Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas: a. standar hasil penelitian b. standar isi penelitian c. standar proses penelitian d. standar penilaian penelitian e. standar peneliti f. standar sarana dan prasarana penelitian g. standar pengelolaan penelitian, dan h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.


55 55

Standar Pengabdian kepada Masyarakat Draf Standar BSNP – 16 Juli 2013 Standar Pengabdian kepada Masyarakat Standar pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi terdiri atas : a. Standar arah; b. Standar kualifikasi dan kompetensi; c. Standar pengelolaan; d. Standar proses; e. Standar pendanaan f. Standar sarana dan prasarana; g. Standar luaran; dan h. Standar capaian.

PERMENDIKBUD SNPT 49/2014 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat Ruang lingkup terdiri atas: a. standar hasil b. standar isi c. standar proses d. standar penilaian; e. standar pelaksana f. standar sarana dan prasarana g. standar pengelolaan, dan h. standar pendanaan dan pembiayaan.

Kesimpulan dan Rekomendasi Proses pengembangan SNPT berlangsung sangat panjang, mulai tahun 2009 hingga 2014. Walaupun demikian, hasil yang diperoleh belum sepenuhnya optimal. Hal-hal yang perlu ditingkatkan ke depan agar dapat dihasilkan peraturan yang baik adalah sebagai berikut: 1. Proses finalisasi draf Permendikbud yang dilakukan oleh Unit Utama dalam Kementerian hendaknya tetap melibatkan BSNP agar gagasan besar yang terkandung dalam naskah akademik draf standar yang direkomendasikan BSNP sebelumnya masih tetap terjaga dan terjamin. 2. Draf akhir standar yang telah dilakukan proses finalisasi oleh Unit Utama Kementrian perlu dilakukan Uji Publik kembali untuk menguji kadar keberterimaannya, serta naskah akademik yang melandasinya perlu disempurnakan. 3. Standar sebagai kriteria minimal, pada satu sisi harus tetap diusahakan agar dapat diimplemetasikan dengan baik secara nasional, dan pada sisi lain dapat memberikan tantangan untuk lebih maju. 4. Perguruan tinggi yang belum memenuhi standar nasional pendidikan tinggi perlu ditinjau kembali statusnya dan/atau dibina untuk mencapai standar.

56


ARTIKEL V Kegiatan dan Undangan BSNP Tahun 2014 Pada tahun 2014, BSNP terlibat dalam berbagai kegiatan dan menghadiri undangan dari banyak pihak, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini, BSNP diwakili oleh Ketua, Sekretaris atau anggota yang ditunjuk sesuai dengan bidang keahlian dan relevansi kegiatan tersebut, sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut ini.

No

Tanggal

1.

02 Januari

2.

02 Januari

3.

03 Januari

4.

13 Januari

5.

16 Januari

6.

17 Januari

Nomor Undangan

Keterangan

JANUARI 2014 Undangan Round Table Consultation on 194386/SAMSEP/UND/201 Higher Education - Persiapan Background 3 Study on the Education Sector untuk Rencana Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Sosial & Ekonomi, (RPJMN 2015-2019), tanggal 8 Januari 2014. Kemdikbud Prof. Dr. Ir. M. A. Wirakartakusumah, M.Sc. menghadiri undangan. Rapat Persiapan Pelaksanaan Ujian Nasional 0039/H/TU/2014 T.P. 2013/2014, tanggal 7 Januari 2014. Balitbang, Kemdibud Prof. Dr. Edy Tri Baskoro dan Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan. 423.7/001/2014 Permintaan Tenaga Sosialisasi Ujian Naisonal Dinas Pendidikan Pemuda Tahun Pelajaran 2013/2014, 9 Januari 2014. dan Olahraga Provinsi Prof. Dr. Edy Tri Baskoro menghadiri Maluku undangan. Undangan (dalam rangka persiapan 151/D.D3/TU/2014 pelaksanaan Ujian Teori Kejuruan dan Praktik Ditjen. Pendidikan Kejuruan 2013/2014), tanggal 15 Januari 2014. Menengah, Kemdikbud Prof. Edy Tri Baksoro dan Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan. Undangan (kegiatan Penyusunan Standar 64/B4/MS/2014 Kompetensi dan Kompetensi Inti Pendidikan Ditjen. PAUDNI, Keaksaraan), tanggal 21-23 Januari 2014. Kemdikbud Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan. Pembahasan draft Permendikbud, tanggal 20 1630/H/TU/2014 Januari 2014. Balitbang, Kemdibud Prof. Dr. Djemari Mardapi, Prof. Dr. Edy Tri Baskoro dan Dr. Teuku Ramli Zakaria


57 57

No

Tanggal

Nomor Undangan

Keterangan menghadiri undangan.

Sosialisasi Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2013/2014, tanggal 15 Pebruari 2014. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan. Permohonan pembicara (Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran Psikologi untuk 01/AP2TPI/I/2014 Pencapaian Kompetensi dalam KKNI), tanggal Asosiasi Penyelenggara 20 Pebruari 2014. Pendidikan Tinggi Psikologi Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons. menghadiri undangan. Undangan (membahas permasalahan di Yayasan Purnama Depdikbud; pemberian 10558/A5.2/LL/2014 ijazah yang terindikasi tindak pidana diberikan Biro Hukum dan oleh dua Kepala Sekolah kepada 400 peserta Organisasi, Kemdikbud didik SMK), tanggal 24 Januari 2014. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan. Rapat Persiapan Pelaksanaan Ujian Nasional 291/H1/TU/2014 T.P 2013/2014, tanggal 4 Pebruari 2014. Balitbang, Kemdikbud Dr. Teuku Ramli Zakaria dan Bambang Suryadi, Ph.D. menghadiri undangan. PEBRUARI 2014 Rapat Persiapan Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah T.P 2013/2014, tanggal 6 2556/H1/TU/2014 Pebruari 2014. Balitbang, Kemdikbud Dr. Teuku Ramli Zakaria dan Bambang Suryadi, Ph.D. menghadiri undangan. Undangan Nara Sumber (kegiatan Bimbingan Teknis Pemenuhan SNP pada SMP Potensial Menuju SSN) Region I - 11 Pebruari 2014, Prof. Dr. Djemari 250/C3/TU/2014 Mardapi menghadiri undangan, Dit. PSMP, Kemdikbud Region II - 18 Pebruari 2014, Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan, Region III - 25 Pebruari 2014, Prof. Dr. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan. 553/C1/TU/2014 Undangan Final Workshop ACDP-018, tanggal Ditjen. Pendidikan Dasar, 12 Pebruari 2014. Kemdikbud Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan. 422/003/DP-PB/I/2014 Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat

7.

20 Januari

8.

21 Januari

9.

21 Januari

10.

30 Januari

11.

04 Pebruari

12.

04 Pebruari

13.

06 Pebruari

14.

14 Pebruari

449/D3.3/TU/2014 Dit. PSMK, Kemdikbud

Undangan Narasumber (Koordinasi persiapan UN), tanggal 20 Pebruari 2014. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan.

15.

17 Pebruari

3263/HI/KU/2014 Balitbang, Kemdikbud

Rapat Koordinasi Ujian Nasional, tanggal 24-26 Pebruari 2014. Anggota BSNP menghadiri undangan.

16.

17 Pebruari

22800/A.A2.2/PR/2014, Sekretaris Jenderal, Kemdikbud

Undangan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2014, tanggal 5-7 Maret 2014.

58


No

Tanggal

Nomor Undangan

Keterangan Prof. Dr. Edy Tri Baskoro dan Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan.

17.

18 Pebruari

3393/H1/TU/2014 Balitbang, Kemdikbud

18.

18 Pebruari

3433/H/TU/2014 Balitbang, Kemdikbud

19.

19 Pebruari

3432/H/TU/2014 Balitbang, Kemdikbud

20.

20 Pebruari

1882/P2.4/KP/2014 Pusat Informasi dan Humas, Kemdikbud

21.

20 Pebruari

1253/E1.3/TU/2014 Ditjen. Pendidikan Tinggi

22.

21 Pebruari

123/B3/TU/2014 Ditjen. PAUDNI, Kemdikbud

23.

24 Pebruari

3670/H1/TU/2014 Balitbang, Kemdikbud

24.

26 Pebruari

1133/C5.3/LL/2014 Dit. PTK Dikdas, Kemdikbud

25.

26 Pebruari

Set.IV/Hm.01/441/2014 Ditjen. Bimbingan Masyarakat Katolik

26.

26 Pebruari

1629/WM/TU/2014 Wakil Menteri Bidang Pendidikan, Kemdikbud

Undangan (dalam rangka penandatanganan kontrak Penyedia Pengadaan Penggandaan dan Pendistribusian Bahan UN), tanggal 21 Pebruari 2014. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro dan Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan. Undangan Menghadiri Pembukaan Rakornas UN, tanggal 24 Pebruari 2014. Anggota BSNP menghadiri undangan. Permohonan sebagai Narasumber (Rakornas UN TP 2013/2014), tanggal 24 Pebruari 2014. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan. Undangan (dalam rangka kegiatan Penyusunan Materi untuk Produksi TV Spot), tanggal 24 Pebruari 2014. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan. Undangan (Presentasi Naskah Akademik dan draf Permendikbud ttg Lembaga Layanan Pendidika Tinggi), tanggal 28 Pebruari 2014. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan. Permohonan penugasan (keg Uji Publik Draf Standar Sarana dan Prasarana Kursus dan Pelatihan), tanggal 12-14 Maret 2014. Bambang Suryadi, Ph.D. (staf professional) menghadiri undangan. Undangan (Pembahasan Draf Permen Ijazah, SKHUN, dan SKHUS), tanggal 26 Pebruari 2014. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan. Permohonan Narasumber Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Pedoman Kebijakan Perlindungan PTK SMP, tanggal 4-7 Maret 201. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons. menghadiri undangan. Permohonan Narasumber (keg Penyusunan Soal UN SMA Katolik utk mata pelajaran Keagamaan), tanggal 4 Maret 2014. Dr Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan. Undangan Koordinasi Pelaksanaan Ujian Nasional TA 2013/2014, tanggal 3 Maret 2014. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan.


59 59

No

Tanggal

27.

27 Pebruari

28.

28 Pebruari

29.

28 Pebruari

30.

03 Maret

31.

10 Maret

32.

10 Maret

33.

10 Maret

34.

10 Maret

35.

17 Maret

36.

18 Maret

37.

18

60

Nomor Undangan

Keterangan

Permohonan Narasumber (kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Ujian Sekolah Madrasah dan UN), tanggal 5 Maret 2014. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan. Undangan Rapat (tentang Layanan petugas 2098/P2.4/HM/2014 publik PIH Kemdikbud melalui Call Center), Pusat Informasi dan tanggal 4 Maret 2014. Humas, Kemdikbud Bambang Suryadi, Ph.D. (staf professional) menghadiri undangan. Undangan (konversi nilai nilai raport dari luar 917/C.C1/TU/2014 negeri), tanggal 17 Maret 2014. Ditjen. Pendidikan Dasar, Prof. Dr. Djemari Mardapi menghadiri Kemdikbud undangan. MARET 2014 Undangan Narasumber (Workshop Koordinasi 949/C.C1/TU/2014 pelaksanaan konversi nilai raport dari luar Ditjen. Pendidikan Dasar, negeri), tanggal 17-19 Maret 2014. Kemdikbud Prof. Dr. Djemari Mardapi menghadiri undangan. Undangan (Sosialisasi Kebijakan Kemdikbud 2360/P2.4/KP/2014 melalui penayangan TV Spot, tanggal 12-14 Pusat Informasi dan Maret 2014. Humas, Kemdikbud Prof. Dr. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan. Undangan (persiapan pelaksanaan UN TP 4541/H/TU/2014 2013/2014), tanggal 13 Maret 2014. Balitbang, Kemdibud Prof. Dr. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan. Undangan Narasumber (Rapat Koordinasi), 655/D3.3/TU/2014 tanggal 13 Maret 2014. Dit. PSMK, Kemdikbud Prof. Dr. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan. Undangan Rapat Koordinasi (ttg pengamanan, B/Und-85/III/2014/Sops Pencetakan, pendistribusian dan Markas Besar Kepolisisan penyimpanan naskah UN), tanggal 11 Maret RI 2014. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan. Permohonan narasumber Rakor Terpadu 266.e/J19.1/LL/2014 dengan Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Jawa LPMP Provinsi Jawa Tengah tahun 2014, tanggal 3 April 2014. Tengah Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons. menghadiri undangan. Pemohonan narasumber Rakor Terpadu 266.e/J19.1/LL/2014 dengan Pemerintah Kab/Kota Se-Provinsi Jawa LPMP Provinsi Jawa Tengah tahun 2014, tanggal 3 April 2014. Tengah Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons. menghadiri undangan. 421/0320-Dispend/2014 Dinas Pendidikan Provinsi Banten

1809/E1.3/TU/2014


Undangan (Koordinasi penyusunan draf

No

Tanggal Maret

38.

18 Maret

39.

20 Maret

40.

24 Maret

41.

27 Maret

42.

28 Maret

43.

28 Maret

44.

28 Maret

45.

Maret

46.

04 April

47.

10 April

48.

17 April

Nomor Undangan

Keterangan

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud

Permendikbud tentang Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dengan Kementerian PAN dan RB), tanggal 21 Maret 2014. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan. 2655/P2.3.1/HM/2014 Narasumber Talkshow di Jogja TV, tanggal 20 Pusat Informasi dan Maret 2014. Prof. Djemari Mardapi Humas, Kemdikbud menghadiri undangan. Permohonan untuk menjadi 5185/H/TU/2014 Penyaji/Narasumber dan Perumus (Rakor UN Balitbang, Kemdibud TP 2013/2014), tanggal 24 Maret 2014. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan. Permohonan Narasumber Focus Group Discussion (FGD) Review Draf Pengembangan 1682/C5.3/LL/2014 Pedoman Kebijakan Perlindungan PTK SMP, Dit. Pembinaan PTK tanggal 1-4 April 2014. Dikdas, Kemdikbud Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons. menghadiri undangan. Permohonan sebagai Narasumber pada ToT 887/D2.2/KP/2014 Petugas Evaluasi Hasil Belajar (UN dan UNPK), Dit. Pembinaan SMA, tanggal 1 April 2014. Prof. Dr. Djemari Kemdikbud Mardapi menghadiri undangan. Undangan rapat Koordinasi Proses 5380/H4/TU/2014 Pemindaian LJUN, tanggal 4-6 April 2014. Puspendik, Kemdikbud Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan. Undangan Narasumber (kegiatan Pembekalan 4040/P2.4/HM/2014 Petugas Layanan Informasi UN 2014 melalui Pusat Informasi dan Call Center), tanggal 7 April 2014. Humas, Kemdikbud Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan Undangan Peserta (kegiatan Pembekalan 4041/P2.4/HM/2014 Petugas Layanan Informasi UN 2014 melalui Pusat Informasi dan Call Center), tanggal 7-8 April 2014. Humas, Kemdikbud Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan. Undangan rapat Internal Program 204/B.B3.5/TU/2014 Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja, Ditjen. PAUDNI, tanggal 7 April 2014. Kemdikbud Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan. APRIL 2014 Undangan (Rapat Koordinasi Posko UN 5604/H/TU/2014 Sekretariat Balitbang), tanggal 11 April 2014. Balitbang, Kemdikbud Prof.Dr. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan. Undangan Penyempurnaan Perangkat 5690/H3/KR/2014 Kurikulum, tanggal 21-23 April 2014. Pusat Kurikulum dan Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons. Perbukuan, Kemdikbud menghadiri undangan. 4602/P2.3.1/HM/2014 Narasumber Talkshow Radio tentang UN Pusat Informasi dan SMP/MTs 2014, tanggal 22 April 2014. Humas, Kemdikbud Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan.


61 61

No

Tanggal

49.

21 April

50.

05 Mei

51.

06 Mei

52.

12 Mei

53.

13 Mei

54.

14 Mei

55.

14 Mei

56.

14 Mei

57.

16 Mei

58.

23 Mei

59.

Mei

62

Nomor Undangan

Keterangan

Rapat Koordinasi Kegiatan Tim RPP Tahun 2014, tanggal 28-30 April 2014. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan. MEI 2014 Undangan (kegiatan Pembahasan Standar 661/B4/MS/2014 Kelulusan Pendidikan Keaksaraan Dasar Tahun Ditjen. PAUDNI, 2014), tanggal 19-21 Mei 2014. Kemdikbud Dr. Teuku Ramli Zakaria dan Prof. Dr. Jamaris Jamna menghadiri undangan. Penyerahan Hasil UN SMP/Sederajat Tahun 7424/H1/TU/2014 Pelajaran 2013/2014, tanggal 11 Juni 2014. Balitbang, Kemdikbud Anggota BSNP menghadiri undangan. Rapat Finalisasi Hasil Ujian Nasional, tanggal 12 Mei 2014. 6618/H/TU/2014 Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, Dr. Teuku Ramli Balitbang, Kemdikbud Zakaria, Prof. Dr. Djemari Mardapi dan Prof. Dr. dr. Farid Anfasa Moeloek, Sp.OG. menghadiri undangan. Pembahasan Peraturan tentang Kalender 2213/C.C1/TU/2014 Pendidikan, tanggal 20-22 Mei 2014. Ditjen. Pendidikan Dasar, Prof. Dr. Edy Tri Baskoro menghadiri Kemdikbud undangan. Undangan rapat dugaan kebocoran naskah UN 4273/G.G4/KL/2014 pada SMPN 67 Jakarta, tanggal 16 Mei 2014. Inspektorat Jenderal, Prof. Dr. Edy Tri Baskoro dan Dr. Teuku Ramli Kemdikbud Zakaria menghadiri undangan. Undangan (Pembahasan Permendikbud tentang Kurikulum 2013), tanggal 19-21 Mei 6731/H.H1.3/KR/2014 2014. Balitbang, Kemdikbud Prof. Dr. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan. 64409/WMP/LL/2014 Undangan Penyerahan Hasil UN SMA/SMK, Wakil Menteri Bidang tanggal 16 Mei 2014. Pendidikan, Kemdikbud Anggota menghadiri undangan. Penyerahan Hasil UN SMA/Sederajat Tahun 6758/H.H4/TU/2014 Pelajaran 2013/2014, tanggal 17 Mei 2014. Balitbang, Kemdikbud Anggota BSNP menghadiri undangan. Undangan Rapat Kerja, tanggal 26 Mei 2014 5690/P2.3.2/HM/2014 Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, Dr. Teuku Ramli Z, Pusat Informasi dan dan Prof. Dr. Jamaris Jamna menghadiri Humas, Kemdikbud undangan. Permohonan narasumber & validator kegiatan 308/B3/TU/2014 validasi standar sarana dan prasarana kursus Ditjen. PAUDNI, dan pelatihan, tanggal 21-23 Mei 2014. Kemdikbud Prof. Dr. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan. JUNI 2014 5989/H/LL/2014 Balitbang, Kemdikbud


No

Tanggal

60.

11 Juni

61.

13 Juni

62.

07 Juli

63.

14 Juli

64.

15 Juli

65.

21 Juli

66.

15 Agustus

67.

27 Agustus

68.

01 September

Nomor Undangan

Keterangan

22/UN40.8.8/KP/2014 Permohonan Menjadi Narasumber (Seminar Sekolah Pascasarjana Nasional Perkembangan Pendidikan Khusus di Program Studi Pendidikan Indonesia), tanggal 26 Juni 2014. Kebutuhan Khusus UPI Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan. R-53/Seswapres/KK Undangan Rapat (Rapat Intern Kurikulum), 04.01/06/2014 tanggal 16 Juni 2014. Sekretariat Wakil Presiden Prof. Dr. Edy Tri Baskoro dan Dr. Teuku Ramli RI Zakaria menghadiri undangan. JULI 2014 Undangan (Sinkronisasi data dan Instrumen Akreditasi Program Studi/Institusi Perguruan 8861/H1.1/PR/2014 Tinggi BAN PT dengan SNPT, KKNI, dan PDPT), Balitbang, Kemdikbud tanggal 17 Juli 2014. Dr. Teuku Ramli Zakaria dan Prof. Dr. Jamaris Jamna menghadiri undangan. Permohonan narasumber kegiatan finalisasi standar sarana dan prasarana kursus dan 940/B3/TU/2014 pelatihan, tanggal 16-18 Juli 2014. Ditjen. PNFI, Kemdibud Prof. Dr. Edy Tri Baskoro dan Bambang Suryadi, Ph.D. (staf profesional) menghadiri undangan. Undangan Peyelarasan Kurikulum 2013 PAUD, 675/B1.1/KP/2014 tanggal 17 Juli 2014. Ditjen. PAUDNI, Dr. Teuku Ramli Zakaria dan Prof. Dr. Jamaris Kemdikbud Jamna menghadiri undangan. Persiapan Implementasi Kurikulum 2013 701/B1.1/KP/2014 PAUD, tanggal 22 Juli 2014. Ditjen. PAUDNI, Dr. Teuku Ramli Zakaria dan Prof. Dr. Jamaris Kemdikbud Jamna menghadiri undangan. AGUSTUS 2014 Undangan narasumber kegiatan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Agama Khonghucu di Sekolah SD, SMP, SMA/SMK, tanggal 27 Agustus 2014. Bambang Suryadi, Ph.D. menghadiri undangan. Narasumber Rapat Koordinasi Harmonisasi Sertifikasi antara BNSP dengan Lembaga Und.997/BSNP/VIII/2014 Kementerian dan Lembaga, tanggal 3 Badan Sertifikasi Profesi September 2014. Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. menghadiri undangan. SEPTEMBER 2014

SJ/B.VII/III/BA.02/264/201 4 Sekretariat Jenderal, Kementeria Agama

1063/E3.3/2014 Dit. Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dikti, Kemdikbud

Undangan Koordinasi penyamaan persepsi program kegiatan tahun 2014, tanggal 5 September 2014. Bambang Suryadi, Ph.D. menghadiri undangan.


63 63

No

Tanggal

Nomor Undangan

69.

01 September

410/516/SEK/VIII/2014 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat

70.

03 September

SJ/B.VII/III/BA.02/301/201 4 Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama RI

71.

04 September

022/PokjaPendidikan/VIII/2014 Tim Transisi Jokowi – JK

72.

05 September

1081/E3.3/2014 Dit. Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dikti, Kemdikbud

73.

06 September

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

74.

09 September

10454/H.H1.3/TU/2014 Balitbang, Kemdikbud

75.

10 September

10673/H1.1/PR/2014 Balitbang, Kemdikbud

76.

11 September

1385/B3/TU/2014 Dit. Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUDNI, Kemdikbud

77.

24 September

140977/SAM/TU/2014 Staf Ahli Mendikbud Bidang Hukum

78.

26 September

546/U1-STIEBII/VIII/2014 STIE Bisnis Internasional Indonesia

64


Keterangan Permohonan narasumber pada kegiatan Workshop Bimbingan Konseling bagi Guru BK Tingkat Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 3 September 2014. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan. Undangan narasumber Workshop Sosialisasi Peraturan Perundangan Pelayanan Hak Sipil Agama Khonghucu, tanggal 11 September 2014. Bambang Suryadi, Ph.D. menghadiri undangan. Undangan FGD Bidang Pendidikan, tanggal 4 September 2014. Dr. Khomsiyah, Ak., CA menghadiri undangan. Undangan pembahalsan lanjutan rancangan Peraturan Dirjen Pendidikan Tinggi tentang Stanadr Sarana dan Prasarana PT, tanggal 6-7 September 2014. Bambang Suryadi, Ph.D. dan Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc. menghadiri undangan. Undangan Puncak Peringatan Hari Aksara Internasional ke-49 Tahun 2014, tanggal 20 September 2014. Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. menghadiri undangan. Undangan Workshop Penyususnan Rancangan Undang-undang Perubahan Sistem Pendidikan Nasional, tanggal 17-19 September 2014. Prof. Dr. Zaki Su’ud, M.Eng. menghadiri undangan. Undangan Rapat Penyusunan Bahan Renstra 2015-2019 Badan Independen, tanggal 16 September 2014. Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. menghadiri undangan. Validasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Kursus dan Pelatihan, tanggal 17-19 September 2014. Dr. Kiki Yuliati, Dr. Teuku Ramli Z., dan Prof. Dr. Ipung Yuwono, M.Sc. menghadiri undangan. Undangan FGD Evaluasi terhadap Pelaksanaan Ujian Nasional dan Kaitannya dengan Kualitas Pendidikan Nasional, tanggal 26 September 2014. Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. menghadiri undangan. Permohonan Orasi Ilmiah, tanggal 28 September 2014. Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. menghadiri undangan.

No

Tanggal

79.

26 September

80.

26 September

81.

29 September

Nomor Undangan

Keterangan

Undangan Pengembangan Kurikulum PAUD, tanggal 30 September 2014. Bambang Suryadi, Ph.D., Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc. dan Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan. 143826/A.H/TU/2014 Undangan Pembahasan Akreditasi, tanggal 30 Sekretaris Jenderal, September 2014. Kemdikbud Seluruh Anggota BSNP menghadiri undangan. Permohonan Kesediaan sebagai Pembicara & Peserta padaLokakarya Membangun Budaya Mutu melalui Penguatan Sistem Akreditasi 6488/BAN-PT/LL/2014 Nasional, tanggal 6-8 Oktober 2014. BAN PT Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. dan dr. Rr. Titi Savitri Prihatiningsih, M. Med. Ed., Ph.D.menghadiri undangan. SEPTEMBER 2014 11316/H3/LL/2014 Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kemdikbud

82.

02 Oktober

11488/H1/TU/2014 Sekretaris Balitbang, Kemdikbud

83.

06 Oktober

11497/H3.4/KR/2014 Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kemdikbud

84.

08 Oktober


85.

22 Oktober

1302/E3.UND/2014 Dit. Pembelajaran dan kemahasiswaan, Kemdikbud

86.

22 Oktober

6815/BAN-PT/LL/2014 BAN PT

87.

22 Oktober

376/BAN-SM/LL/X/2014 BAN S/M

88.

27 Oktober

12031/P2.4/KP/2014 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Kemdikbud

Undangan Persiapan Ujian Nasional TP 2014/2015, tanggal 6-7 Oktober 2014. Bambang Suryadi, Ph.D., Dr. Teuku Ramli Zakaria dan Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc. menghadiri undangan. Undangan Penyempurnaan Kurikulum PAUD, tanggal 7 Oktober 2014. Bambang Suryadi, Ph.D., dan Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc. menghadiri undangan. Undangan Rapat Persiapan UN Tahun Pelajaran 2014/2015, tanggal 13 Oktober 2014. Bambang Suryadi, Ph.D., Dr. Teuku Ramli Zdan Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc.menghadiri undangan. Undangan lokakarya program “Support to the Development of the Indonesian Qualification Framework”, tanggal 17 Oktober 2014. Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. dan Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc.menghadiri undangan. Permohonan Kesediaan sebagai Peserta Lokakarya Nasional II, tanggal 27-29 Oktober 2014. Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. dan Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc.menghadiri undangan. Rapat Konsultasi Pengembanan Perangkat Akreditasi, tanggal 22 Oktober 2014. Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. dan Bambang SUryadi, Ph.D menghadiri undangan. Undangan Rapat Persiapan Sidang Sengketa Informasi Publik, tanggal 28 Oktober 2014. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan.


65 65

No

Tanggal

Nomor Undangan

89.

28 Oktober

4002/D3.3/TU/2014 Dit. Pembinaan SMK, Kemdikbud

90.

30 Oktober

3639/C3/KP/2014 Dit. Pembinaan SMP, Kemdikbud

91.

03 November

92.

03 November

93.

06 November

94.

10 November

95.

12 November

96.

14 November

97.

17 November

98.

18 November

66

Keterangan Undangan Analisa Kualifikasi dan Penyusunan Perangkat Uji SMK, tanggal 29 Oktober – 1 November 2014. Dr. Teuku Ramli Zakaria dan dr. Rr. Titi Savitri Prihatiningsih, M. Med. Ed., Ph.D. menghadiri undangan. Permohonan narasumber kegiatan ToT Remedial Ujian Nasional bagi Guru SMP, tanggal 4 November 2014: Regional DIY: Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D., Regional Makassar: Bambang Suryadi, Ph.D. ; tanggal 10 November 2014: Regional Jakarta: Prof. Zaki Su’ud, Regional Batam: Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan.

NOVEMBER 2014 Undangan narasumber Finalisasi Naskah Soal 4062/D3.3/TU/2014 Ujian Tahun Pelajaran 2014/2015, tanggal 4 Dit. Pembinaan SMK, November 2014. Kemdikbud Bambang Suryadi, Ph.D menghadiri undangan. Permohonan narasumber Seminar hasil Penelitian Mutu Raudhatul Athfal dalam Blt.01/1/TL.00/1022/2014 Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Anak Balitbang, Kemenag Usia Dini, tanggal 11 November 2014. Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc.menghadiri undangan. B.975/UND/D.IV/XI/2014 Rakor Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 Kementerian Koordinator dan Persiapan Pelaksanaan Ujian Nasional, Bidang Pembangunan tanggal 11 November 2014. Manusia dan Kebudayaan Bambang Suryadi, Ph.D menghadiri undangan. Undangan mengikuti Workshop Sosialisasi 2385/C4/LL/2014 Penyempurnaan Kurikulum PK-LK Pendidikan Dit. Pembinaan PKLK Dasar, tanggal 14-17 November 2014. Dikdas, Kemdikbud Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan. Permohonan Sebagai Narasumber curah 1716/C.09.4/2014 pendapat Pakar dengan tema "Implementasi Universitas KKNI dan Standar Pendidikan di Program Studi Muhammadiyah Prof. Dr. S1, S2 dan S3, tanggal 14 November 2014. Hamka Bambang Suryadi Ph.D menghadiri undangan. Undangan FGD Penjaminan Mutu Pendidikan, 12542/H.H1.3/LL/2014 tanggal 24 November 2014. Balitbang Kemdikbud Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. menghadiri undangan. Rapat Koordinasi Pendataan UN, tanggal 19 11523/H4/TU/2014 November 2014. Puspendik, Kemdikbud Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. menghadiri undangan. Undangan Semiloka Nasional Tahun 2014, 8666/BAN-PT/TU/2014 tanggal 5-7 Desember 2014. BAN PT Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. menghadiri undangan.


No

99.

100.

Tanggal

19 November

20 November

Nomor Undangan

Keterangan

DJ.IV/Set.IV/HM.01/3300/ 2014 Ditjen. Bimbingan Masyarakat Kristen, Kemenag A/MIPAnet/V/2014 The Indonesian Networok of Higher Education Institutions on Mathematics and Natural Science

Permohonan narasumber kegiatan Penyusunan Soal UN SMAK Mata Pelajaran Pendidikan Keagamaan TP 2014/2015, tanggal 25 November 2014. Bambang Suryadi, Ph.D menghadiri undangan.

101.

20 November


102.

24 November

0133/UND/E3-IDB/2014 Ditjen. Pendidikan Tinggi, Kemdikbud

103.

25 November

9306/BAN-PT/TU/2014 BAN PT

104.

26 November


105.

28 November

5601/PL3/D/2014 Politeknik Negeri Jakarta

106.

28 November


107.

01 Desember

108.

03 Desember

109.

09 Desember

Permohonan menjadi Pembicara Seminar Nasional MIPAnet 2014, tanggal 2 Desember 2014. Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. menghadiri undangan. Undangan Rapat Persiapan UN Tahun Pelajaran 2014/2015, tanggal 24 November 2014. Bambang Suryadi Ph.D, Dr. Kiki Yuliati, Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan. Undangan Workshop Sistem Informasi RS dan Rekam Medis RS PTN, tanggal 28-29 November 2014. Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. menghadiri undangan. Undangan Semiloka Nasional, tanggal 28-30 November 2014. Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. dan Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc.menghadiri undangan. Undangan Rapat mengenai salinan kunci jawaban dan soal UN, tanggal 27 November 2014. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan. Permohonan sebagai narasumber Workshop Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Jakarta, tanggal 10 Desember 2014. Bambang Suryadi, Ph.D menghadiri undangan. Undangan Rapat mengenai salinan kunci jawaban dan soal Ujian Nasional, tanggal 1 Desember 2014. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan.

DESEMBER 2014 Undangan Persiapan Ujian Nasional TP 13109/H1/LL/2014 2014/2015, tanggal 3 Desember 2014. Balitbang, Kemdikbud Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan. Undangan Uji Konsekuensi terhadap informasi 11596/H4/TU/2014 yang dikecualikan yaitu soal dan kunci Pusat Penilaian jawaban UN SMP dan SMA, tanggal 5 Pendidikan, Kemdikbud Desember 2014. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan. Permintaan narasumber Diklat Penyusunan 1424/J21.1/LL/2014 Butir Soal Jenjang SD, tanggal 12 Desember LPMP Provinsi Aceh 2014.


67 67

No

Tanggal

Nomor Undangan

Keterangan Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan.

110.

09 Desember

6078/D3.3/TU/2014 Dit. Pembinaan SMK, Kemdikbud

111.

12 Desember

11657/B4/TU/2014 Pusat Penilaian Pendidikan, Kemdikbud

68


Undangan narasumber Finalisasi Naskah Soal Ujian Tahun Pelajaran 2014/2015, tanggal 17 Desember 2014. Bambang Suryadi, Ph.D. menghadiri undangan Seminar Hasil Penelitian Puspendik Tahun 2014, tanggal 19 Desember 2014. Bambang Suryadi, Ph.D, Dr. Kiki Yuliati, dan Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan.


69 69

Artikel Tentang Kinerja BSNP Tahun 2014

Recommend Documents