LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN BIDKOOR KOMINFOTUR TAHUN 2016

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN BIDKOOR KOMINFOTUR TAHUN 2016

KATA PENGANTAR Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, lnformasi dan Aparatur dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan LAKIP ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, lnformasi dan Aparatur (Deputi VII), salah satu unit kerja di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan

koordinasi

dan

sinkronisasi

perumusan,

penetapan,

dan

pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada akhir tahun. Penyusunan LAKIP ini berpedoman kepada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi

Komunikasi,

lnformasi

dan

Aparatur.

Penetapan

Renstra

tersebut

mempertimbangkan berbagai faktor, khususnya dinamika lingkungan strategis, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2016 – 2019, serta kewenangan yang telah ditetapkan oleh Visi dan Misi organisasi, yaitu koordinator dalam perencanaan dan perumusan kebijakan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan. Selain memuat pernyataan visi dan misi organisasi, Renstra juga berisikan sejumlah Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Program yang merupakan bentuk komitmen untuk dilaksanakan. Demi pencapaian visi tersebut, selanjutnya setiap tahun disusun Rencana Kinerja sebagai penjabaran dan pemutakhiran dari Renstra. Dalam hal ini Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, lnformasi dan Aparatur juga telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2016.

Sebagai penjelasan terhadap implementasi dari Renstra maupun RKT maka disusun dokumen LAKIP. LAKIP Kedeputian Bidkoor Kominfotur tahun 2016, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan maupun kepada semua pemangku kepentingan. Selain itu, LAKIP juga diharapkan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang. Jakarta,

Januari 2017

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, informasi dan Aparatur

Warsono

LAKIP DEPUTI BIDKOOR KOMINFOTUR TAHUN 2016

Page 2

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .................................................................................................... 1 DAFTAR ISI .................................................................................................................. 3 RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................................... 4 BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang .............................................................................................. 6 B. Tugas dan Fungsi ......................................................................................... 6 C. Organisasi ..................................................................................................... 7 D. Struktur Organisasi .........................................................................................9 BAB II : PERENCANAAN KINERJA Perjanjian Kinerja............................................................................................ 10 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja............................................................................................. 12 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .......................................................... 12 C. Kinerja penunjang ......................................................................................... 28 D. Permasalahan dan tantangan ....................................................................... 37 E. Realisasi Anggaran ....................................................................................... 40 BAB IV : Penutup......................................................................................................... 42 LAMPIRAN I...................................................................................................................43 LAMPIRAN II .................................................................................................................44


Page 3

RINGKASAN EKSEKUTIF Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara dan Lembaga dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor : Per-4/Menko/Polhukam/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam, bahwa Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur

(Kominfotur)

mempunyai

tugas

membantu

Menko

Polhukam

dalam

mengoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur. Pengukuran capaian hasil koordinasi dan sinkronisasi di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur tahun 2016 sesuai dengan pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperoleh melalui pemenuhan berbagai lndikator Kinerja yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan, baik kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam melakukan Koordinasi di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur yang dilakukan oleh Deputi Bidkoor Kominfotur tidak dapat dilepaskan dari pencapaian kinerja Kemenko Polhukam. Melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dilakukan, Kedeputian Bidkooor Kominfotur telah mendorong pelaksanaan tugas teknis yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal, melalui rekomendasi kebijakan dan langkah tindak Ianjut yang diberikan. Adapun capaian pengelolaan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur ditandai dengan beberapa permasalahan yang berhasil dijembatani. Di bidang komunikasi dan informasi, Kemenko Polhukam telah mendorong implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) di Lembaga Penyiaran di daerah, mengkoordinasikan dan mendorong K/L terkait untuk segera mensahkan revisi Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran.


Page 4

Di

Bidang

Telekomunikasi

dan

Informatika

Kemenko

Polhukam

mengkoordinasikan permasalahan terkait RUU Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (ITE), mengkoordinasikan RUU Tata Kelola e-Gov dengan Kemenkominfo dan KemenPAN RB, selain itu Kemenko Polhukam melalui Desk Ketahanan dan Keamanan lnformasi Cyber Nasional (DK2|CN) telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L terkait, seperti Kemenkominfo, Kemenpan dan RB, dan Lemsanneg dalam rangka pembentukan Badan Cyber Nasional. Adapun di bidang Tata Kelola Pemerintahan, terdapat sejumlah pencapaian yang cukup baik seperti: Reformasi Birokrasi di tingkat K/L yang telah mencapai persentase 100%, terkoordinasi permasalahan 16.000 Bidan PTT yang akan diangkat untuk menjadi CPNS, pengangkatan tenaga honorer K2, dan terkoordinasinya permasalahan kesenjangan Tunjangan Kinerja Dosen Perguruan Tinggi Negeri. Disamping itu Kemenko Polhukam mendorong untuk segera disahkan RPP Manajemen ASN dan RPP tentang Perangkat Daerah. Sedangkan di bidang peningkatan pelayanan publik Kemenko Polhukam mendorong disahkannya RPP tentang Ganti Rugi Pelayanan Publik dan RPP tentang Inovasi Daerah.


Page 5

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur (Kominfotur) Tahun 2016 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010. Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2016 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kemenko Polhukam TA 2016. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik, sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik.

B.

Tugas dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Menko Polhukam Nomor 04 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan


Page 6

kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur, dan melakukan fungsi sebagai berikut: 1.

Sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;

2.

Penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;

3.

Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur; dan

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Untuk mendukung pelaksananaan tugas dan fungsi, Deputi Bidang

Koordinasi

Kominfotur

mengkoordinasikan

Kementerian/Lembaga

sebagai

berikut:

C.

1.

Kementerian Komunikasi dan lnformasi;

2.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Organisasi Berdasarkan Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2016, Unit Kerja

Deputi

Bidang

Koordinasi

Komunikasi,

lnformasi

dan

Aparatur

(Kominfotur)r, dibantu oleh 5 (lima) Pejabat Eselon II yang terdiri untuk pejabat setingkat eselon ll terdiri dari : 1.

Sekretaris Deputi;

2.

Asisten Deputi Koordinasi lnformasi Publik dan Media Massa;

3.

Asisen Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan lnformatika;

4.

Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan;

5.

Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik. Para Asisten Deputi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing

dibantu oleh 2 (dua) orang pejabat setingkat eselon Ill (Kepala Bidang). sedangkan untuk Sekretaris Deputi dibantu oleh Kepala Bagian Program dan Evaluasi serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum.


Page 7

Sedangkan di Sekretariat atau Tata Usaha, terdiri dari 4 orang Kasubbag dan 4 orang staf TU serta 2 orang analis.


Page 8

Struktur Organisasi Kedeputian VII Deputi VII/Kominfotur Marsda TNI Warsono NRP. 505475

Sekretaris Deputi Marsma TNI Asep Chaerudin, M.A.S.S NRP. 509037

Kabag Program dan Evaluasi

Kabag TU dan Umum Drs. Raja Surya Dharma M. M.Si NIP. 195909291995031001

Kol. Sus. Drs. Dwi Budi Haryanto NRP. 522976

Asdep Informasi Publik dan Media Massa Drs. Muztahidin., M.M NIP. 196106151990031001

Asdep Telekomunikasi dan Informatika Dr. Sigit Priyono, G.S.C.,S.Ip., M.Sc NRP. 505519

Kasubbag Penyusunan Program RM.Riandi J. Sulistyono, M.Si NIP. 198508072008121001

Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi Moh. Muslih NIP. 196608231991031004

Kasubbag Tata Usaha

Kasubbag Umum

Besse Parida, S.Ag NIP. 197604272008102001

Mayor Ckm. Dr. Aan Wiryadi NRP. 11960000100765

Sertu Santika Nugraha NRP. 21070393601287

Leana Amalo, S.H NIP. 198301012008102001

Sertu Alien Meimadhona NRP. 535445

Nur Rahman NIP. 197709052006041009

Asdep Tata Kelola Pemerintahan

Asdep Peningkatan Pelayanan Publik

Drs. Seger Rahadiyono NIP. 195903151982101001

Drs. Agung Pratistho, M.Si NIP. 196706251991031001

Kabid Informasi Publik

Kabid Media Massa

Kabid Telekomunikasi

Kabid Informatika

Kabid SDM dan Pengawasan Aparatur

Kabid Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kabid Peningkatan Barang dan Jasa

Drs. Sucipto NIP. 195912101981031008

Kol.Sus. Beben Nurpadilah NRP. 522979

Kol. Caj. Benny Y. Pasaka, M.Sc NRP. 33296

Kol.Chb. Ferdinand M., S.E NRP. 1900026531265

Suheri NIP. 196106051981101001

Noor Aras Arief, S.E NIP. 197006251994031001

Johanna Novita. M.AP NIP. 197211181995032001

Analis Komunikasi dan Informasi Bidang Kehumasan Devinta H. Fauziah, S.I.Kom NIP. 199007202014022002

Analis Komunikasi dan Informasi Bidang Informatika Eky Adhiputra, S.Kom NIP. 198908012014021001

Kabid Peningkatan Pelayanan Administrasi Fitri Prihantini,M.AP NIP. 197210261994032001

BAB ll PERENCANAAN KINERJA A. Perjanjian Kinerja 2016 Rencana Kinerja Tahunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya, Penetapan Kinerja disusun sebagai komitmen dari Rencana Kinerja Tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi Pemerintah. Kemenko Polhukam telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Perjanjian Kinerja adalah kontrak kinerja para pejabat atas kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja. Adapun penetapan kinerja Kedeputian Bidkoor Kominfotur tahun 2016 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;

1.Persentase penyelesaian sengketa informasi publik;

60%

2.Persentase permasalahan bidang Telekomunikasi yang terselesaikan;

70%

3.Persentase permasalahan Reformasi Birokrasi yang terselesaikan

70%

4.Persentase meningkatnya implementasi pelayanan prima

50%

B. Anggaran Kegiatan Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur: Rp 6.468.949.000,- (Enam Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Anggaran tersebut mengalami beberapa kali pemotongan terkait kebijakan Pemerintah dalam hal efisiensi anggaran, di bawah ini adalah proses pemotongan dan penambahan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Tahun 2016: •

Pada Bulan Juni 2016 pemotongan anggaran jilid pertama Kedeputian VII sebesar Rp.1.375.737.000,- .

•

Total Anggaran semula Rp 7.548.686.000,- menjadi Rp 6.172.949.000,-

•

Pada Bulan Juli 2016 terdapat penambahan anggaran optimalisasi sebesar Rp 1,5 Miliar

•

Pada awal September 2016, pemotongan anggaran jilid kedua Kedeputian VII sebesar Rp 1.000.000.000,-.

•

Total penambahan anggaran optimalisasi sebesar Rp 500.000.000,-

Total keseluruhan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Tahun 2016 adalah sebesar Rp Rp 6.468.949.000,- (Enam Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).


Page 11

BAB Ill AKUNTABILITAS KINERJA A.

Capaian Kinerja Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

kegiatan, dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja ditetapkan untuk Kedeputian Bidkoor Kominfotur tahun 2016 dengan realisasi kinerja pada setiap dari indikator Sasaran Strategis yang akan diukur. Secara garis besar, capaian kinerja Kedeputian Bidkoor Kominfotur pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Persentasi

2

3

4

5

Meningkatnya kualitas 1. Persentase koordinasi, penyelesaian sengketa sinkronisasi dan informasi publik; pengendalian kebijakan di bidang 2.Persentase Komunikasi, Informasi, permasalahan bidang dan Aparatur; Telekomunikasi yang terselesaikan;

B.

60%

70%

3.Persentase permasalahan Reformasi Birokrasi yang terselesaikan

70%

4.Persentase meningkatnya implementasi pelayanan prima

50%

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Hasil pengukuran Kinerja Kedeputian VII menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dan 1 sasaran strategis yang diukur dengan 4 IKU melalui rekomendasi kebijakan yang efektif dengan capaian kinerja sebesar 100%.


Page 12

1. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sengketa informasi publik terjadi karena adanya tindakan pihak Badan Publik yang tidak memenuhi kewajiban pelayanan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menimbulkan ketidakpuasan atau keberatan dari Pengguna Informasi Publik. Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur telah melakukan koordinasi dalam rangka menindaklanjuti sengketa informasi yang ada di pusat dan daerah melalui rapat koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah. Kemenko Polhukam ikut mendorong Kementerian/Lembaga terkait untuk menyelesaikan kasus sengketa informasi secara tuntas dan hal tersebut ditindaklanjuti oleh Komisi Informasi Pusat dengan menyelesaikan sebagian besar sengketa informasi. Selama Januari s/d Desember 2016, Komisi Informasi Pusat telah menerima dan meregister permohonan penyelesaian sengketa informasi sebanyak 64 register dengan rincian sebagai berikut : Periode

Jumlah

Januari

5 register

Februari

2 register

Maret

11 register

April

8 register

Mei

7 register

Juni

2 register

Juli

2 register

Agustus

4 register

September

8 register

Oktober

4 register

November

3 register

Desember

8 register

Total

64 Register


Page 13

Dari 64 kasus tersebut, sebanyak 38 berasal dari perseorangan dan 26 dari Badan Hukum, Terdapat satu permohonan yang tidak layak register karena tidak melengkapi legal standing berupa Akta Notaris, pengesahan Kemenkum & HAM dan Surat Kuasa yang diajukan oleh pemohon LBH Jakarta selaku kuasa dari Makmud Murod/ Sri Wahyungsih dengan termohon BPN Jakarta Barat. Dengan tambahan tersebut maka jelas permohonan penyelesaian sengketa dari 2010 s/d 2016 sebanyak 2.684 kasus permohonan sengketa. Rekapitulasi register sengketa yang telah diselesaikan dari Januari Desember 2016 sebanyak 54 register sebagai berikut :

Periode

Sepakat

Putusan

Putusan

Penetapan

Mediasi

Ajudikasi

Sela

Pencabutan

Januari

-

-

-

-

0

Februari

1

-

-

-

1

Maret

1

-

-

-

1

April

1

-

-

-

1

Mei

-

1

-

-

1

Juni

-

-

-

1

1

Juli

-

15

4

-

19

Agustus

5

1

-

3

9

1

-

-

1

September

Total

Oktober

1

5

-

2

8

November

4

2

4

-

10

Desember

-

2

-

-

-

Jumlah

13

27

8

6

54

Dengan bertambahnya 54 kasus permohonan pada Januari – Desember 2016 maka jumlah permohonan sengketa mencapai 2.684 kasus dari 2.620 kasus pada tahun 2015 dan jumlah penyelesaian sengketa dari 816 menjadi 870, seperti tabel dibawah ini :


Page 14

Tahun

Jumlah Permohonan

Jumlah yang diselesaikan

2010

76

51

2011

419

186

2012

323

237

2013

377

125

2014

1354

123

2015

71

94

2016

64

54

Jumlah

2.683

870

2. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) diharapkan mampu mendorong lembaga penyiaran untuk memperkokoh integritas nasional, membina jati diri dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka membangun masyarakat yang demokratis dan berkepribadian. Pedoman Perilaku Penyiaran memberi arah dan tujuan agar lembaga penyiaran; menjunjung tinggi dan meningkatkan persatuan dan kesatuan NKRI, meningkatkan kesadaran terhadap hukum, menghormati prinsipprinsip demokrasi dan HAM, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik. Lembaga penyiaran di Indonesia, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran

swasta,

lembaga

penyiaran

komunitas,

maupun

lembaga

penyiaran lokal belum sepenuhnya memperhatikan penghormatan terhadap nilai-nilai persatuan, agama, ras, dan antar golongan, penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan, penghormatan terhadap etika profesi, penghormatan terhadap hak privasi, dan juga belum memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan publik sebagaimana pedoman perilaku penyiaran yang telah ditentukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.


Page 15

Kondisi tersebut dimungkinkan karena lembaga penyiaran lebih berorientasi kepada selera pasar (market oriented) dan cenderung mengejar keuntungan financial dan kurang memperhatikan tujuan lembaga penyiaran sebagaimana yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kondisi ini juga dapat dimungkinkan karena kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, khususnya Komisi Penyiaran Daerah. Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah melakukan upaya maksimal untuk melakukan pemantauan konten siaran lembaga-lembaga penyiaran yang ada di wilayah Provinsi. Dari hasil koordinasi di beberapa provinsi dapat diperoleh data sebagai berikut a. Adanya keterbatasan tenaga pemantauan belum semua mata acara dari lembaga penyiaran dapat di-cover oleh tim pemantau. Sementara peran masyarakat yang diharapkan dapat membantu peningkatan mutu konten siaran melalui sikap kritis dan pengaduannya kepada komisi penyiaran juga mulai mengalami penurunan. Ini mungkin disebabkan karena masyarakat mulai apatis melihat kenyataan bahwa Komisi Penyiaran belum begitu kuat untuk mengubah prilaku pengelola penyiaran untuk mentaati Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). b. Menjelang Pilkada semakin banyak lembaga penyiaran partisan yang tidak netral dan terjadi penyimpangan konten siaran, sehingga banyak aduan terhadap ketidaknetralan media tersebut ke KPI. c. Berbagai peringatan yang telah diberikan oleh Komisi Penyiaran terhadap berbagai

penyimpangan

yang

dilakukan

oleh

lembaga

penyiaran

mendapatkan respon yang cukup baik, keberadaan Komisi Penyiaran diakui dan diterima oleh berbagai lembaga penyiaran. Namun demikian itu tidak menjadi jaminan bahwa lembaga penyiaran menjadi taat dan patuh pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). LAKIP DEPUTI BIDKOOR KOMINFOTUR TAHUN 2016

Page 16

d. Lembaga Penyiaran Publik baik TVRI maupun RRI terbukti sangat taat dan patuh pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). e. Deputi

Bidang

Koordinasi

Komunikasi,

Informasi

dan

Aparatur

memberikan rekomendasi bahwa KPI dan KPID harus berperan aktif dalam menyosialisasikan tentang aturan-aturan P3SPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditindaklanjuti dengan diselenggarakannya Sosialisasi secara intens tentang P3 SPS oleh KPI di daerah.

3. Revisi terhadap Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pada Bulan Agustus 2016, Pemerintah mengeluarkan Rancangan Revisi Undang-Undang tentang Penyiaran. Meski ditujukan untuk memperbaiki konten agar undang-undang menjadi lebih demokratis, RUU Penyiaran justru dianggap beberapa pihak memundurkan demokrasi bagi para pakar dan pelaku penyiaran. Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur telah berkoordinasi dengan berbagai pihak khususnya memberikan rekomendasi kepada Komisi I DPR RI untuk segera mensahkan Revisi UU No 32 tentang Penyiaran, dan rekomendasi telah diterima oleh Komisi I DPR RI

4. Penyelesaian Permasalahan di Bidang Telekomunikasi & Informatika Pembentukan Badan Siber Nasional (BASINAS) sudah dalam tahap penandatanganan R-Perpres oleh Presiden. Disamping itu pencapaian dari pelaksanaan Desk Cyber Nasional (DCN) pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: a. Diselenggarakannya Cybersecurity Policy Exercise bersama Belanda dan Australia di Jakarta;


Page 17

b. Salah satu Anggota DCN ditunjuk sebagai Wakil Cyberspace Indonesia di PBB; c. DCN ditunjuk sebagai Pendiri dan Ketua Cybersecurity Alliance for Mutual Progress (CAMP) bersama 43 Negara; d. DCN sebagai koordinator penyelesaian masalah Slot Satelit Pertahanan; e. DCN sebagai koordinator dalam investigasi dan perbaikan terkait pembobolan sistem LPSE yang terjadi secara masif (nasional).

5. Tata Kelola Pemerintahan (Reformasi Birokrasi). Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good govenance) dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sejumlah aspek yang menjadi ruang lingkup perubahan dan pembaharuan

tersebut

meliputi

aspek

kelembagaan

(organisasi),

ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan proses yang berkelanjutan dan bukan pekerjaan yang bisa dilihat hasilnya secara instan. Saat ini pelaksanaannya telah memasuki tahun keenam sejak adanya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025. Dalam kurun waktu enam tahun tersebut telah cukup banyak perubahan-perubahan signfikan yang terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan. Pemantapan koordinasi Tata Kelola Pemerintahan dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh data-data dan informasi pelaksanaan program peningkatan koordinasi tata kelola pemerintahan, sebagai bahan untuk menyusun

rekomendasi

evaluasi

program

koordinasi

tata

kelola

pemerintahan dalam mengatasi masalah untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dan optimalisasi implementasi PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan


Page 18

pemantapan koordinasi program tata kelola pemerintahan, diperoleh data/informasi sebagai berikut: a. Dalam kontek percepatan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map RB 2015-2019 Pada umumnya Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam telah melakukan upaya pelaksanaan reformasi birokrasi namun belum terlaksana secara optimal, karena itu. Kemenko Polhukam perlu mendorong Kemen PANRB dan Kemdagri serta instansi terkait untuk mencari solusi pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan upaya percepatan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai grand design RB Nasional di tingkat daerah. b. Implementasi PP Nomor 18 Tahun 2016 Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah sesuai amanat PP Nomor 18 Tahun 2016 telah dilakukan oleh seluruh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, namun hasil yang diperoleh (Rancangan Perda) belum semuanya seperti yang diharapkan yaitu memenuhi prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran, masih ada beberapa daerah yang organisasinya lebih besar dari sebelumnya. Untuk itu Kemenko Polhukam perlu mendorong Kemendagri untuk mengimplementasikan dan memantau perkembangan pelaksanaan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, agar penyelenggaraan pemerintah an di daerah dapat berjalan efektif dan efisien. c.

Perkembangan Reformasi Nasional berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB.


Page 19

A 1.

2.

3.

4.

5.

B 1.

2. 3.

Target Target Realisasi Target 2019 2016 2016 RKP 2017 Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel Opini WTP atas Laporan Keuangan a. Kementerian/Lembaga % 95% b. Provinsi % 85% c. Kabupaten % 65% d. Kota % 65% Tingkat Kapabilitas APIP (level 3) a. Kementerian/Lembaga % 85% b. Provinsi % 85% c. Kabupaten/Kota % 85% Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (level 3) a. Kementerian/Lembaga % 85% b. Provinsi % 85% c. Kabupaten/Kota % 85%

65% 85% 57%

87% 73% 48% 56%

9,09% 8,82% 2,36%

40% 40% 30%

3,41% 8,82% 3,15%

45% 45% 30%

Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor B atas SAKIP) a. Kementerian/Lembaga % 85% 70% 82,93% b. Provinsi % 75% 48% 64,71% c. Kabupaten/Kota % 50% 21% 9,03% Penggunaan e-Procurement terhadap Belanja Pengadaan Penggunaan e80% 40% 34% Procurement terhadap % Belanja Pengadaan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien Indek Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional a. Kementerian/Lembaga Skor 1- 75 66,77 100 b. Provinsi Skor 1- 60 53,33 100 c. Kabupaten/Kota Skor 1- 45 56 100 Indeks Profesionalitas Skor 1- 86 N/A N/A ASN 100 Indeks Government Nasional a. Kementerian/Lembaga Skor 0- 3,4 N/A 4 b. Provinsi Skor 0N/A 4 c. Kabupaten/Kota Skor 0N/A 4


75% 57% 31%

60%

61 40 25

Page 20

C 1.

Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang berkualitas Indeks Integritas Aparatur 6,24 Skor 0(pusat) Indeks Integritas Aparatur 9 10 4,73 (daerah)

2. a. Kementerian/Lembaga

%

100%

b. Pemerintah Provinsi % c. Pemerintah % Kabupaten/Kota

100% 80%

K: 80% L: 35% 70% 20%

K: 44% L: 66,67%

K: 58% L: 55%

39,39% 18,00%

54,50% 30,50%

d. Segera disahkannya Beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur telah mendorong Kementerian Sekretariat Negara untuk menindaklanjuti proses otentifikasi RPP Manajemen PNS.

6. Peningkatan implementasi pelayanan prima Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur melaksanakan koordinasi dalam rangka peningkatan implementasi pelayanan prima dengan menyelenggarakan Rapat koordinasi dan pemantauan ke beberapa daerah yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian PAN dan RB, KSP dan Ombudsman RI). Beberapa permasalahan yang telah diinventarisasi selama melaksanakan koordinasi dan pemantauan adalah rendahnya kepatuhan/implementasi Standar Pelayanan mengakibatkan berbagai jenis maladministrasi berikutnya yang didominasi oleh perilaku aparatur atau secara sistematis terjadi di instansi pelayanan publik, misalnya: ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu layanan, pungli, korupsi, ketidakpastian layanan perijinan


Page 21

investasi, kesewenang-wenangan secara makro mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur berhasil mengkoordinasikan permasalahan tersebut dengan melibatkan Ombudsman RI untuk mengevaluasi laporan-laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi kegiatan pelayanan publik yang mengakibatkan rendahnya

pelayanan

publik.

Berikut

data-data

laporan

pengaduan

masyarakat terkait implementasi pelayanan publik.


Page 22


Page 23


Page 24


Page 25


Page 26

Beberapa permasalahan lain di bidang Pelayanan Publik yang telah di koordinasikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur dengan Kementerian/Lembaga terkait adalah sebagai berikut: a) Pengesahan RPP Tentang Ganti Rugi Pelayanan Publik Pengesahan RPP tentang Ganti Rugi Pelayanan Publik Masih terkendala dari Kementerian Keuangan tentang bentuk anggaran disediakan sebelum ada kasus atau setelah ada kasus (tuntutan), Kemenko Polhukam merekomendasikan untuk segera menyelesaikan pembahasan RPP tersebut dengan melibatkan Kementerian PAN dan RB, Kementerian Keuangan dan Ombudsman RI. b) Standar Pelayanan Publik Dalam rangka mendukung implementasi Standar Pelayanan Publik maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Berdasarkan pemantauan dan evaluasi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur di pusat dan daerah melalui Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja, diperoleh data bahwa belum semua K/L dan Pemprov/Kab/Kota melakukan pemangkasan birokrasi melalui penerapan deregulasi perizinan dan non perizinan khususnya pada penyelenggaraan PTSP di daerah, sehingga Permenpan-RB nomor 16/2014 tentang pedoman survey kepuasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik belum sepenuhnya diterapkan. Adanya permasalahan tersebut Kemenko Polhukam melalu Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur segera mendorong K/L dan Pemprov/Kab/Kota untuk melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan rekomendasi tersebut ditindak lanjuti dengan dilaksanakannya Survey Kepuasan Masyarakat di 8 Provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.


Page 27

Yogyakarta, Jawa Timur, Bengkulu, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah). C.

Kinerja penunjang Selain capaian kinerja yang telah menetapkan sebagai indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja, Kedeputian Bidkoor Kominfotur juga telah melakukan kinerja penunjang sebagai berikut : 1.

RUU RTRI (Radio Televisi Republik Indonesia) Kehadiran Rancangan Undang-Undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RUU RTRI) memiliki kedudukan yang strategis terutama dalam rangka pengembangan lembaga penyiaran publik di tanah air. RUU RTRI akan membuat kedudukan RTRI kuat, dasar hukumnya sebagai lembaga negara penyelenggara penyiaran publik. Selain itu, RUU RTRI akan membawa dampak pengelolaan SDM dan aset, pengembangan kualitas program siaran dan akuntabilitas kinerja. RUU RTRI akan menjadikan kelembagaan penyiaran publik modern yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan materi penyiaran publik. Pegawai RTRI akan diisi oleh pegawai professional/SDM kreatif berstatus sebagai PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/non-PNS. Permasalahannya adalah sampai saat ini RUU RTRI belum disahkan dan hasil pemantauan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur di daerah adalah terjadinya krisis Sumber Daya Manusia/Pegawai Penyiaran di RRI dan TVRI, khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil yang diproyeksikan menduduki jabatan struktural. Untuk menjembatani permasalahan tersebut Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidkoor Kominfotur menyelenggarakan Rapat Koordinasi Eselon I dengan mengundang Dirjen IKP Kemenkominfo, Kementerian PAN dan RB, Dirut TVRI dan Dirut RRI. Hasil Rapat Koordinasi merekomendasikan agar


Page 28

dibuka kembali penerimaan pegawai penyiaran khusus untuk LPP RRI dan TVRI serta segera disahkannya Rancangan Undang-Undang RTRI. Sampai saat ini rekomendasi tersebut belum ditindak lanjuti karena masih dalam pembahasan di DPR RI. 2.

Revisi PP 52 dan 53 Tahun 2000 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengajukan revisi PP 52 dan 53 tahun 2000. Pasal 12 revisi PP 52 tahun 2000 membahas mengenai network sharing. Dalam revisi PP tersebut dijelaskan aturan network sharing merupakan kewajiban bagi seluruh operator telekomunikasi di Indonesia. Selama kapasitas tersedia. Sekilas memang revisi ini akan memberikan dampak positif terhadap industri telekomunikasi di Indonesia. Namun beberapa pakar dan forum telekomunikasi menilai revisi beleid yang tidak diimbangi dengan komitmen pembangunan infrastruktur, tentu akan menguntungkan operator yang kurang produktif dalam membangun jaringan infrastrktur. Khususnya operator yang selama ini membangun infrastruktur di daerah terpencil atau perbatasan. Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidkoor Kominfotur merekomendasikan kepada Kemenkominfo di dalam Rapat Koordinasi agar proses revisi ditinjau ulang dan melibatkan stakeholders terkait.

3.

Perkembangan Proses Perizinan Google Loon Hal-hal yang mengemuka dalam rapat sebagai berikut; a. Perkembangan Proses Perizinan Project Loon yang telah dilengkapi dan yang masih dalam tahap finalisasi sejauh ini sudah hampir selesai, seperti: 1) Persyaratan dan perizinan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dilengkapi oleh Project Loon. 2) Proses pengurusan Diplomatic Clearance di Kementerian Luar Negeri sedang menunggu finalisasi pemilihan agen pelayanan pesawat terbang (agen terpilih akan bekerja dengan tim dari


Page 29

Kementerian Luar Negeri untuk menggunakan sistem aplikasi online). b. Proses pengurusan Security Clearance diharapkan segera selesai mengingat

pertemuan

untuk

membahas

persoalan

teknis

serta

pernyataan Non-Surveillance Statement dengan Asisten Komunikasi dan Elektronik Panglima TNI (Askomlek) telah dijadwalkan dalam waktu dekat. c. Hal lain yang masih diperlukan oleh Project Loon adalah Flight Plan Approval dari Kementerian Perhubungan. d. Persetujuan Anggota Dewan International Civil Aviation Organization (ICAO) : 1) Project

Loon

telah

memiliki

dokumen

yang

menunjukan

persetujuan/pernyataan ICAO bahwa balon Project Loon sudah sesuai dengan ketentuan ICAO. 2) ICAO sebagai organisasi tidak memberikan pernyataan/sertifikat serupa karena memiliki tugas utama untuk mengaudit regulator. 3) Project Loon dapat memberikan dokumen yang menunjukan bahwa uji coba Project Loon telah disetujui di 12 negara anggota dewan ICAO, yang meliputi: Australia, Brazil, Kanada, Prancis, Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Meksiko, Norwegia, Portugal, Afrika Selatan dan Malaysia. 4) Karena memiliki standar keamanan yang tinggi Project Loon telah disetujui untuk melintasi ruang udara 12 negara anggota dewan ICAO. 5) Sebagai negara yang sedang sedang berusaha untuk menjadi anggota dewan ICAO, Indonesia seharusnya dapat turut mengikuti standar keselamatan udara dan penerbangan dari negara-negara dewan ICAO yang sudah memberikan persetujuan atau dukungan untuk Project Loon.


Page 30

6) Keputusan untuk tidak menyetujui terlaksananya uji coba Project Loon dikarenakan faktor keselamatan dapat menimbulkan kontradiksi dalam pemahaman standar keselamatan. e. Izin Terbang (Overflight Permission) 1) Kemenkopolhukam telah menerima salinan surat yang dikirim oleh Menteri Perhubungan kepada Presiden yang berisi kekhawatiran untuk mengeluarkan izin terbang untuk Project Loon, meliputi : Ketinggian penerbangan sipil yang terlalu dekat dengan balon Project Loon, dan balon akan diterbangkan dari luar Indonesia membuat

pemerintah

Indonesia

tidak

dapat

dengan

mudah

melakukan verifikasi terhadap muatan balon. 2) Alasan mengapa Project Loon mengusulkan untuk meluncurkan dan mendaratkan balon di luar Indonesia adalah karena dibutuhkannya peralatan khusus dalam proses peluncuran, izin kerja untuk para ahli dalam tim Project Loon dan kelengkapan perizinan tambahan lainnya yang

dapat

menunda

/

memperpanjang

masa

persiapan

pelaksanaan tahap uji coba Project Loon di Indonesia. 3) Alasan penundaan pemberian Flight Plan Approval kepada Project Loon adalah menjamin dan selalu menjadikan keselamatan publik sebagai prioritas utama yaitu keselamatan peberbangan. 4) Google bertanggung jawab atas seluruh kerugian jika terjadi akibat kecelakaan yang disebabkan langsung oleh Project Loon. Sebagai pendukung,

Surat

Pernyataan

Standar

Keamanan

dan

Pertanggungjawaban Project Loon telah dikirimkan kepada Menteri Perhubungan dengan salinan yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebelum rapat koordinasi kedua ini dilaksanakan. Dari pelaksanaan rapat koordinasi tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :


Page 31

a. Perkembangan Proses Perizinan Project Loon masih dalam tahap finalisasi. b. Proses pengurusan Security Clearance untuk membahas persoalan teknis serta pernyataan Non-Surveillance Statement dengan Asisten Komunikasi dan Elektronik Panglima TNI (Askomlek) telah dijadwalkan dalam waktu dekat. c. Project

Loon

telah

memiliki

dokumen

yang

menunjukan

persetujuan/pernyataan ICAO bahwa balon Project Loon sudah sesuai dengan ketentuan ICAO. d. Alasan penundaan pemberian Flight Plan Approval kepada Project Loon oleh Kementerian Perhubungan adalah untuk menjamin dan selalu menjadikan keselamatan publik sebagai prioritas utama yaitu keselamatan peberbangan e. Google bertanggung jawab atas seluruh kerugian jika terjadi akibat kecelakaan yang disebabkan langsung oleh Project Loon. 4.

Deteksi dini konflik horizontal menggunakan IT di media sosial Kemeko Polhukam menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) membahas Pemanfaatan TIK dalam Deteksi Dini Konflik Horizontal di Media Sosial, dalam rangka mengantisipasi dampak media sosial yang semakin berkembang. Hasil dari FGD tersebut memberikan rekomendasi sebagai berikut: a. Kemenko Polhukam akan mengadakan rapat untuk mengintegrasikan sistem peringatan dini konflik yang ada di BNPT, Polri, serta Kominfo, dan yang akan dibuat oleh Kemendagri, agar masing-masing dapat saling memberikan informasi dan melakukan deteksi dini dari semua lini secara cepat. b. Menetapkan bahwa sistem deteksi dini pusat yang akan dikelola Kemenko Polhukam masuk dalam crisis centre agar tidak overlapping.


Page 32

c. Menetapkan badan yang bertanggung jawab atas kajian konflik di Indonesia agar bisa membedah tipologi konflik, dan memprediksi pola konflik yang akan terjadi. d. Bersinergi dengan LSM dan masyarakat untuk membantu pola peringatan dini di tingkat komunitas, dan membina masyarakat sesuai dengan UU penanganan konflik, dalam menangani konflik dengan sistem peringatan dini. e. Mengkoordinir Kemenkominfo, BNPT, untuk meningkatkan literasi media, sosialisasi dan edukasi terkait internet sehat agar masyarakat juga tahu terkait sanksi hukum, apa yang dikatakan melanggar hukum dalam menggunakan TIK dan perlu diberikan pemahaman terkait konflik dan deteksi dini konflik. f. Memetakan isu-isu konflik, dan mencari stakeholder dalam setiap isu yang berbeda, serta membangun agenda setting dalam merespon isu tersbut secara cepat. g. Mengundang tenaga TIK yang professional untuk mengadakan kajian khusus tentang teknologi apa saja yang paling tepat dan dibutuhkan dalam sistem peringatan dini di Indonesia. h. Mengkoordinir, memonitor dan mengevaluasi Kementerian/ Lembaga terkait yang memiliki minimal dua kanal-kanal sosial media yang terverifikasi. Kanali. kanal sosial media harus secara continue dan aktif menyiarkan konten positif terkait pencegahan konflik. j. Menyediakan informasi satu pintu yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika momentum konflik terjadi, untuk mendapatkan konten first hand information dari Kementerian/ Lembaga yang bertanggung jawab. k. Kominfo merupakan pihak yang bertanggung jawab memproduksi informasi yang dibutuhkan masyarakat. Pesan yang diproduksi berisi fakta kejadian, informasi mengenai aspek keamanan dan aspek LAKIP DEPUTI BIDKOOR KOMINFOTUR TAHUN 2016

Page 33

pertolongan yang diberikan pemerintah. Workflow terkait diseminasi informasi

dalam

penanganan

konflik

perlu

memiliki

program

yang

dibuat

dan

rutin

disimulasikan. l. Pemerintah

harus

kreatif

mengikuti

perkembangan zaman terkait konten ajakan partisipasi publik untuk pengamanan swadaya lingkungan, tidak menyebarkan pesan yang sifatnya provokasi, HOAX, serta tidak mudah terhasut isu/pesan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. m. Pemerintah harus memiliki sistem verifikasi berita hoax ataupun tidak yang dapat dilaporkan oleh masyarakat agar tidak melebar isu-isu yang salah terkait dengan kebijakan pemerintah.

5.

Penanganan Bidan Desa PTT menjadi CPNS Pada tanggal 28 September 2016 Kementerian PAN dan RB telah menerima kehadiran perwakilan Forum Bidan Desa yang menuntut agar 16.000 Bidan Desa yang telah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan BupatiWalikota dapat diangkat menjadi CPNS. Pertimbangan untuk merekrut semua Bidan PTT menjadi CPNS karena sudah memenuhi tiga hal. Selain memiliki SK dari Menteri Kesehatan, keberadaannya terindentifikasi dan memiliki rekomendasi dari masingmasing kepala daerah. Selain itu, perjuangan para bidan yang bekerja 24 jam sehari, tidak memikirkan gaji yang kecil dan memperjuangkan serta menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kedeputian Bidkoor Kominfotur sesuai dengan tugas dan fungsinya telah menyelenggarakan rapat koordinasi Tingkat Eselon I dengan mengundang Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian PAN & RB, BKN, dan Kementerian

Kesehatan

untuk

membahas

permasalahan

ini

serta

menghasilkan sejumlah rekomendasi. Dalam rangka program Nawacita, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada para Bidan Desa LAKIP DEPUTI BIDKOOR KOMINFOTUR TAHUN 2016

Page 34

dimaksud, khususnya yang terkait dengan status kepegawaian, pembinaan karier dan kesejahteraannya, dengan pertimbangan sebagai berikut: 1) Bidan desa masih sangat dibutuhkan untuk ditempatkan di daerah terpencil dansangat terpencil; 2) Bidan Desa merupakan ujung tombak pelaksanaan program pelayanan dasar khususnya pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan penyakit yang bersifat umum bagi masyarakat di desa; 3) lmplikasi terhadap resiko fiskal sangat kecil, mengingat anggaran untuk membayar insentif Bidan Desa melalui Kementerian Kesehatan telah dianggarkan dalam APBN untuk setiap tahun; 4) Memberikan rasa keadilan dan kemanusiaan terhadap para Bidan Desa yang telah mengabdi di daerah terpencil dan sangat terpencil guna memberikan kegairahan kerja yang pada akhirnya diharapkan mampu menurunkan tingkat kematian ibu dan anak. Pertimbangan tersebut menjadi dasar Kemenko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Kementerian PAN dan RB untuk segera mengangkat Bidan PTT menjadi CPNS dengan berkoordinasi dengan K/L terkait. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan diangkatnya Bidan PTT menjadi CPNS secara bertahap.

6.

Tunjangan Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri. Sampai dengan akhir tahun 2016, terdapat 36 Perguruan Tinggi Swasta yang statusnya telah berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri baru (PTNB). Tujuan dialihkannya status perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi perguruan

tinggi

negeri

(PTN),

adalah

untuk

meningkatkan

dan

memeratakan akses pendidikan di seluruh penjuru Tanah Air. Rata-rata dari PTNB tersebut berada di daerah pinggiran dan perbatasan. Adanya PTNB membuat animo mahasisiwa baru semakin meningkat. Tapi, di sisi lain


Page 35

timbul masalah baru, seperti adanya kesenjangan jumlah Tunjangan Kinerja antara Perguruan Tinggi Negeri yang satu dengan yang lain. Terkait

dengan

permasalahan

tersebut,

Kemenko

Polhukam

telah

mengkoordinasikan melalui rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait. Melalui rapat tersebut, dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: a. Perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut oleh KemenristekDikti dan Forum Rektor Bersama; b. Kemenko Polhukam memberikan rekomendasi dengan mendorong Kementerian PAN & RB untuk mengadakan rapat antara KemenristekDikti, BKN dan Kemenkeu dengan para Rektor Universitas Negeri di seluruh Indonesia untuk membahas tentang Tunjangan Kinerja para Dosen di PTN; c. Hasil rekomendasi tersebut telah ditindak lanjuti dengan adanya penyelenggaraan Rapat Koordinasi antara Kemenristek-Dikti dan Forum Rektor Bersama dan hasilnya masih dalam pembahasan lebih lanjut. 7.

Penanganan Eks Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2) Permasalahan tenaga honorer telah mengemuka sejak tahun 2005. Kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil telah berakhir pada Desember 2014. Namun kenyataannya masih terdapat sekitar 439.956 tenaga honorer yang belum diangkat yang terus menuntut untuk diangkat menjadi CPNS. Terkait permasalahan ini, Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Kominfotur telah melakukaan koordinasi dengan berbagai pihak tekait demi mencari solusi masalah tersebut. Hasil Rapat Kerja Kemenpan RB dengan Komisi ll DPR RI sepakat untuk mengangkat tenaga honorer kategori ll sejumlah 439.956 orang menjadi PNS melalui beberapa tahapan.Tahapan pemenuhan pengangkatan tenaga honorer kategori ll seperti tersebut pada butir pertama, akan dilakukan


Page 36

pembicaraan pada rapat kerja berikutnya guna mendengarkan road map penanganan eks tenaga honorer kategori ll 2016- 2019. Pengangkatan dari Kementerian PAN-RB, dimulai secara bertahap dari tahun 2015 sampai dengan paling lambat tahun 2019. Komisi ll DPR RI dan Kementerian PAN- RB sepakat untuk membicarakan dukungan keuangan negara bersama dengan Kementerian Keuangan dan menyiapkan landasan hukum dalam penyelesaian masalah tenaga honorer kategori ll. Adapun estimasi gaji dan pensiun eks tenaga honorer kategori ll selama 1 tahun, untuk gaji adalah sebesar Rp. 23.815.850.250.600,- dan untuk pensiun sebesar Rp. 14.725.005.098.400,-. Biaya tersebut menjadi beban pemerintah pusat (K/L) dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota).

D.

Permasalahan dan tantangan Di dalam pelaksanaan pencapaian kinerja bidang komunikasi, informasi, dan aparatur, disadari masih dijumpai permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun-tahun mendatang, yaitu : 1. Sengketa Informasi: Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Lembaga penyiaran di Indonesia, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran

swasta,

lembaga

penyiaran

komunitas,

maupun

lembaga

penyiaran lokal belum sepenuhnya memperhatikan penghormatan terhadap nilai-nilai persatuan, agama, ras, dan antar golongan, penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan, penghormatan terhadap etika profesi, penghormatan terhadap hak privasi, dan juga belum memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan publik sebagaimana pedoman perilaku penyiaran yang telah ditentukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Kondisi tersebut dimungkinkan karena lembaga penyiaran lebih berorientasi kepada selera pasar (market oriented) dan cenderung mengejar keuntungan LAKIP DEPUTI BIDKOOR KOMINFOTUR TAHUN 2016

Page 37

financial dan kurang memperhatikan tujuan lembaga penyiaran sebagaimana yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kondisi ini juga dapat dimungkinkan karena kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, khususnya Komisi Penyiaran Daerah. 2. Tata Kelola Pemerintahan RPP Manajemen ASN Masih tertundanya pengesahan RPP Manajeman ASN yang sudah lebih dari 2 tahun dan saat ini Kemenko Polhukam telah mendorong Kementerian Sekretariat Negara untuk segera menindaklanjuti proses otentikasi. 3. Peningkatan implementasi pelayanan prima a. Evaluasi Pemantapan Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik. Pemantapan koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh data-data pelaksanaan program peningkatan

Pelayanan

Publik

sebagai

bahan

untuk

menyusun

rekomendasi evaluasi program Peningkatan Pelayanan Publik dalam mengatasi masalah pelayanan di bidang barang, jasa dan administrasi serta pengawasannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun hasil

dari

pelaksanaan kegiatan pemantapan koordinasi

program

Peningkatan Pelayanan Publik, diperoleh data/informasi sebagai berikut : 1) Dalam konteks kelembagaan guna mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas : Dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan penataan organisasi berjalan cukup baik, hanya dalam penempatan SDM Aparatur masih belum tepat fungsi sesuai kompetensi masing-masing pegawai yang ada, hal ini menjadikan kesan seolah-olah kurang tenaga SDM Aparatur; 2) Dalam konteks Ketatalaksanaan : Masih terdapat adanya tumpang tindih regulasi dan kejelasan kewenangan serta masih belum ditetapkannya 1 Rancangan Perpres


Page 38

Tentang

Mekanisme

dan Ketentuan

Pembayaran

Ganti

Rugi

Pelayanan Publik dari UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3) Dalam

kontek

Pengawasan

dan

Akuntabilitas

telah

dilibatkan

Aparatur

Penyelenggara Pelayanan Publik : Dalam

hal

pengawasan,

SPIP

sejak

mulai

perencanaan sampai dengan evaluasi program, namun tindak lanjut dari rekomendasi hasil temuan pengawasan masih terdapat beberapa hal yang belum dapat ditindaklanjuti sebab menyangkut kebijakan Pimpinan. Disamping itu, berlangsungnya otonomi daerah ada beberapa hal seperti tidak adanya transparansi yang kurang sesuai dengan

konsep

administrasi

pemeritahan,

dan

pembinaan

kepegawaian kurang berjalan baik, karena para pimpinan daerah pada umumnya pejabat daerah sekaligus pejabat politik yang dipilih langsung oleh rakyat yang kurang memahami manajemen birokrasi; 4) Dalam kontek sumber daya manusia penyelenggara pelayanan publik: Sebagian besar aparatur daerah khususnya pelaksana pelayanan publik belum merubah paradigma dari dilayani menjadi melayani dan masih adanya primordial sempit dengan mengutamakan kekerabatan dan pertemanan; 5) Kesadaran untuk melaksanakan

layanan terpadu satu pintu belum

maksimal, ada beberapa dinas-dinas di daerah yang belum menyerahkan kewenangannya ke kepala PTSP, namun sudah dilakukan langkah-langkah penyatuan beberapa layanan dalam satu atap/terpadu satu pintu; 6) Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi : Penggunaan

teknologi

informasi

dan

komunikasi

dalam

melaksanakan tugas mulai berlangsung dan semakin meningkat.


Page 39

b. Kendala Utama Kualitas Pelayanan Publik : 1) Rendahnya

kepatuhan/implementasi

Standar

Pelayanan

mengakibatkan berbagai jenis maladministrasi berikutnya yang didominasi oleh perilaku aparatur atau secara sistematis terjadi di instansi

pelayanan

publik,

misalnya:

ketidakjelasan

prosedur,

ketidakpastian jangka waktu layanan, pungli, korupsi, ketidakpastian layanan perijinan investasi, kesewenang-wenangan

secara makro

mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik. 2) Mengakibatkan

ekonomi

biaya

tinggi,

hambatan

pertumbuhan

investasi. 3) Pencapaian target RPJPN, RPJMN, RKP yang terkait sektor pelayanan publik barang, jasa dan administrasi bakal terhambat. 4) Kepercayaan publik terhadap aparatur dan pemerintah menurun yang berpotensi mengarah pada apatisme publik.

E.

Realisasi Penyerapan Anggaran. Pagu anggaran Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi, lnformasi, dan Aparatur

T.A

2016

adalah

sebesar

Rp.

6.468.949.000,-,

sedangkan

penyerapannya sebesar Rp. 6.425.337.006,- sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 43.611.994,- atau 99,3 %.

Penanggungjawab

Anggaran

Realisasi

Asdep Koordinasi Informasi Publik

Rp 1.144.770.000,-

Rp 1.131.714.298,-

dan Media Massa Asdep Koordinasi Telekomunikasi

Rp 2.819.853.000,-

Rp 2.798.541.149,-

Rp 788.301.000,-

Rp 786.925.040,-

dan Informatika Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Asdep Koordinasi Peningkatan

1.014.390.000,-

Rp 1.007.674.259,-


Page 40

Pelayanan Publik Sekretaris Deputi

Rp 701.635.000,-

Rp 700.482.260,-


Page 41

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) Kedeputian Bidkoor Kominfotur, Kemenko Polhukam Tahun 2016 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Kedeputian Bidkoor Kominfotur tahun anggaran 2016. LAKIP Kedeputian Bidkoor Kominfotur Tahun 2016 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan danakuntabel. Pelaporan Kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrument untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan. Oleh karena itu, hal terpenting dari pelaporan ini adalah menggali pelajaran untuk pembenahan ke depan. Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja di bidang komunikasi, informasi dan aparatur tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan, kerja sama dan partisipasi semua pihak. Kami menyadari bahwa pelaksanaan kinerja Kedeputian Bidkoor Kominfotur masih menemui beberapa permasalahan dan tantangan yang mensyaratkan perlunyapeningkatan kualitas kinerja terkait koordinasi dan sinkronisasi yang Iebih intensif dalam rangka menjawab permasalahan yang ada. Demikian dan terima kasih.


Page 42

LAMPIRAN I

No 1

SS

IKU

Meningkatnya 1. Persentase kualitas penyelesaian koordinasi, sengketa informasi sinkronisasi publik; dan pengendalian 2.Persentase kebijakan di permasalahan bidang bidang Komunikasi, Telekomunikasi Informasi, yang terselesaikan; dan Aparatur; 3.Persentase permasalahan Reformasi Birokrasi yang terselesaikan 4.Persentase meningkatnya implementasi pelayanan prima

Penanggungjawab

Anggaran

Asdep Koordinasi Rp 1.144.770.000,Informasi Publik dan Media Massa Asdep Koordinasi Telekomunikasi Rp 2.819.853.000,dan Informatika

Asdep Koordinasi Rp 788.301.000,Tata Kelola Pemerintahan Asdep Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik

Rp 1.014.390.000,-


Realisasi Rp 1.131.714.298,-

Rp 2.798.541.149,-

Rp 786.925.040,-

Rp 1.007.674.259,-

Page 43

Lampiran II


Page 44


Page 45


Page 46


Page 47


Page 48


Page 49

FOTO KEGIATAN KEDEPUTAN BIDANG KOORDINASI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN APARATUR

FKK Pelayanan Publik, Manado (6/4/2016)

Simposium Nasional tentang Tragedi 1965, Hotel Aryaduta (18/4/2016)


Page 50

FKK Tata Kelola Pemerintahan, Lampung (11/5/2016)

Forum Tematik Bakohumas, Mabes TNI (17/5/2016)


Page 51

FKK Tata Kelola Pemerintahan, Padang (25/5/2016)


Page 52

Hari Pengungsi Dunia, Goethe Institute (20/6/2016)

Seminar Kerjasama Keamanan Cyber Indonesia-Australia (20/7/2016)


Page 53

International Meeting on Counter Terrorism, Bali (9/8/2016)

Pelantikan Sesmenko Polhukam (4/10/2016)


Page 54

Rakor tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli (24/10/2016)


Page 55

FKK tentang Keamanan Siber Nasional, Bandung (27/10/2016)

Rakor tentang Pengamanan Domain mil.id (7/11/2016)


Page 56

Seminar Kerjasama Keamanan Cyber Indonesia-Korea Selatan (13/12/2016)


Page 57


Page 58

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN BIDKOOR KOMINFOTUR TAHUN 2016

Recommend Documents