LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG JL. BY PASS KM 24 ANAK AIR PADANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG JL. BY PASS KM 24 ANAK AIR PADANG

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim Dengan memanjatkan puji serta syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkah dan hidayahNya kami telah dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang selama setahun sebagai realisasi Penetapan Kinerja Tahun 2012. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 ini merupakan laporan capaian kinerja tahun kedua dari keseluruhan rencana selama lima tahunan yang tertuang didalam Renstra Pengadilan Tinggi Agama Padang 2010-2014. Dalam penyusunan laporan ini kami telah berusaha semaksimal mungkin memenuhi

peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Laporan ini juga merupakan integrasi antara sistem perencanaan, sistem AKIP dan sistem penganggaran. Dari laporan ini bisa terekam berapa dana yang dibelanjakan dan apa hasil unjuk kerjanya. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan AKIP ini kami ucapkan terimaksih.

Padang, 30 Januari 2013 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang ttd

Drs. H. MOH. THAHlR, SH., MH NIP. 19481205 197603 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXCUTIVE SUMMARY)

Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Padang selaku salah satu lembaga dari empat lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, telah membuat rencana stratejik untuk 5 tahun kedepan (2010-2014). Dari rencana stratejik tersebut, setiap tahunnya Pengadilan Tinggi Agama Padang telah membuat perjanjian kerja atau Penetapan Kinerja (PK) yang mengarah kepada satu sasaran yaitu terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan agama. Untuk mencapai serta merealisasikan sasaran dan target yang diingikan Pengadilan Tinggi Agama Padang telah menetapkan indikator-indikator target capaian yang harus diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun indikator-indikator target capaian tersebut adalah: Indikator 1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Indikator 2. Persentase perkara yang diselesaikan Indikator 3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Indikator 4. Persentase penurunan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Indikator 5. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Indikator 6. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Indikator 7. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Indikator 8. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Indikator 9. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Indikator 10.Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Indikator 11.Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Indikator 12.Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Indikator 13.Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. Indikator 14.Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial Indikator 15.Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF (EXCUTIVE SUMMARY) DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG

B.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 1.

VISI

2.

MISI

3.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

B.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

C.

ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN

BAB IV PENUTUP A.

KESIMPULAN

B.

SARAN-SARAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara; 2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan; 3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan; 4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; 5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat; 6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap Lembaga Publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya serta menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Mahkamah Agung selaku Lembaga Publik dan sebagai salah satu dari 3 pilot project dari Reformasi Birokrasi telah menetapkan lima quick wins dalam kaitannya dengan

Reformasi

Birokrasi

yaitu

Transparansi

Putusan/Peradilan;

Pengembangan Teknologi Informasi; PNBP (Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak); Kode Etik Hakim; Manajemen SDM (khususnya Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan Remunerasi (Tunjangan Kinerja). Dari kelima program tersebut akan tergambar tentang keberhasilan, kelemahan, tantangan dan peluang terhadap program kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang selaku institusi peradilan dari 4 lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI selama tahun 2012 serta langkah-langkah kebijaksanaan apa yang akan dilakukan pada tahun 2012.

A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24; 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung; 4. Undang-Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government; 17. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 18. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 19. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 20. Keputusan

Sekretaris

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor

MA/SEK/07/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung;

21. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; 22. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (disempurnakan melalui keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 dalam klausul menimbang bagian b; 23. KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; 24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010; 25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 51: 1) Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. 2) Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa “Tugas Serta Tanggung Jawab, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Diatur Lebih Lanjut Oleh Mahkamah Agung”. Namun sejak berlakunya UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, belum ada ketentuan dari Mahkamah Agung tentang tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Agama yang baru sesuai dengan Undang-undang tersebut diatas, sehingga susunan organisasi Pengadilan Tinggi Agama Padang masih mengacu pada ketentuan peraturan yang lama.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita, sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua. Dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam Melaksanakan Tugasnya Panitera Pengadilan Agama Dibantu Oleh Seorang Wakil Panitera dan Beberapa Orang Panitera Muda, Beberapa Orang Panitera Pengganti dan Beberapa Orang Juru Sita”. Dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 disebutkan bahwa “Panitera Pengadilan Merangkap Sekretaris Pengadilan”, hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebagaimana pada Lampiran I. Berdasarkan pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : -

Perkawinan

-

Zakat

-

Waris

-

Infaq

-

Wasiat

-

Shadaqah, dan

-

Hibah

-

Ekonomi Syari’ah.

-

Wakaf Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama

mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Fungsi Mengadili (judicial power) Pengadilan Tinggi Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di tingkat banding terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 51 ayat (1) UndangUndang Nomor 50 tahun 2009).

2) Fungsi Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili Apabila antara dua Pengadilan Agama atau lebih terjadi kewenangan mengadili secara relatif dalam daerah hukumnya, maka Pengadilan Tinggi Agama bertugas

dan berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut (Pasal 51 ayat (2) UU No. 50 tahun 2009)

3) Fungsi Pembinaan Pengadilan Tinggi Agama berwenang memberikan bimbingan, dan petunjuk kepada Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik yang berhubungan dengan teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. KMA Nomor 303 Tahun 1990 jo. KMA No. KMA:080/SK/VIII/2006).

4) Fungsi Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung (provoost) bertugas untuk mengawasi jalannya peradilan dalam daerah hukumnya dan juga bertugas untuk mengawasi tingkah laku para hakim dan aparat peradilan lainnya (Pasal

53

Undang-undang

Nomor

50

tahun

2009

jo.

KMA

No.

KMA:080/SK/VIII/2006).

5) Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum Yakni, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (hukum Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009).

6) Fungsi Administratif Yakni, menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok tekhnis

peradilan dan

administrasi peradilan. (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 303 Tahun 1990)

7) Fungsi Lainnya : a) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya. (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991). b) Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah ( Pasal 52 A Undang-undang No. 50 tahun 2009).

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Padang Adapun visi dari Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Padang yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sedangkansasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan 7. Peningkatan kualitas SDM untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG Pengadilan Tinggi Agama Padang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK Ketua Nomor W3-A/085a/OT.01.2/I/2012 tanggal 7 Januari 2013, dapat dilihat sebagai berikut :

KINEJA UTAMA Meningkatnya perkara

penyelesaian

INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Peningkatan aksepbilitas putusan Persentase penurunan upaya hukum Kasasi dan Hakim Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK pengelolaan penyelesaian yang disampaikan secara lengkap perkara b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan terhadap putusan pengadilan. perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Peningkatan kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

B. RENCANA KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANGTAHUN 2012 Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Tinggi Agama Padang, sebagai berikut: SASARAN Meningkatnya perkara

Peningkatan putusan Hakim Peningkatan pengelolaan perkara

INDIKATOR KINERJA

penyelesaian

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

TARGET (%) 85%

b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan aksepbilitas Persentase penurunan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi penyelesaian dan PK yang disampaikan secara lengkap

85% 85%

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

85%

Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang masyarakat terhadap peradilan diselesaikan (acces to justice) b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas terhadap putusan pengadilan. putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Peningkatan kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

85% 85%

9 perkara 90%

65%

80%

95% 90% 100% 20% 10%

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 Penetapan

kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Agama Padang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2012Pengadilan Tinggi Agama Padang, sebagai berikut: SASARAN Meningkatnya perkara

Peningkatan putusan Hakim Peningkatan pengelolaan perkara

penyelesaian

INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

TARGET (%) 85%

b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan aksepbilitas Persentase penurunan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi penyelesaian dan PK yang disampaikan secara lengkap

85% 85%

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

85%

Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang masyarakat terhadap peradilan diselesaikan (acces to justice) b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas terhadap putusan pengadilan. putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Peningkatan kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

85% 85%

9 perkara 90%

65%

80%

95% 90% 100% 20% 10%

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja. Akuntabilitas

Kinerja

adalah

gambaran

mengenai

tingkat

pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu

organisasi.

Pengukuran

Kinerja

adalah

proses

sistematis

dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2012, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2012 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Peningkatan Persentase aksepbilitas putusan penurunan upaya Hakim hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase pengelolaan berkas yang penyelesaian perkara diajukan kasasi

TARGET (%) 85%

REALISASI (%) 100%

CAPAIAN (%) 117,65%

85%

92,45%

108,76%

85%

92,45%

108,76%

85%

-157,14%

-184,87%

85%

100%

117,65%

dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan a. Persentase aksesibilitas perkara prodeo masyarakat terhadap yang diselesaikan peradilan (acces to justice) b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya Persentase kepatuhan terhadap permohonan eksekusi putusan pengadilan. atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengawasan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Peningkatan kualitas a. Persentase SDM pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

85%

100%

9 perkara

8,83 perkara

117,65%

90%

100%

111,11%

65%

89,79%

138,14%

80%

100%

125%

95%

100%

105,26%

90%

100%

111,11%

100%

100%

48%

20%

20%

100%

10%

0%

0%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2012 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2012, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2012 sebagai berikut : KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

a.

TARGET (%) 85%

REALISASI (%) 100%

CAPAIAN (%) 117,65%

85%

92,45%

108,76%

85%

92,45%

108,76%

Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Persentase sisa perkara Perdata, ditargetkan selesai 85 % pada tahun 2012, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2011 sejumlah 2 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2012. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2012 yang mencapai target sebesar 100% menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. Adapun sebagai perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan, sebagai berikut: No 1.

Perkara Perdata

2010 6

2011 2

2012 8

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2010 sebanyak 6 perkara dibandingkan dengan sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2011 sebanyak 2 perkara, penyelesaian tersebut masing-masing adalah 100% begitu juga dengan penyelesaian perkara pada tahun 2012, penyelesainnya juga sebesar 100%, ini menunjukkan bahwa adanya kinerja yang baik pada presentase sisa perkara yang diselesaikan. b.

Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2012 adalah sebesar 92,45%, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 49 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 53 perkara. Persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan 85 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 92,45%.

Keadaan Perkara Di Pengadilan Tinggi Agama PadangTahun 2012 No

Bulan

Sisa bulan lalu

Masuk

Putus

Sisa akhir

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

2 10 9 5 6 10 10 10 13 14 7 11 2 [tahun 2011]

9 5 1 4 7 4 5 3 7 2 8 0 55

1 6 5 3 3 4 5 0 6 9 4 3 49

10 9 5 6 10 10 10 13 14 07 11 8 8

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara yang diselesaikan, sebagai berikut: Tahun Perkara Jumlah

2010 Masuk Minut 48 42

2011 Masuk Minut 43 47

2012 Masuk Minut 53 49

Perkara yang masuk pada tahun 2010 sebanyak 48 perkara dan diselesaikan sebanyak 42 perkara (87,5%) dibandingkan dengan perkara yang masuk pada tahun 2011 sebanyak 43 perkara dan diselesaikan sebanyak 47 perkara (109,30%) berarti adanya peningkatan penyelesaian perkara sebesar 21,8%.

Sedang penyelesaian perkara tahun 2011 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2012 ada peningkatan sebesar 104,25%, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja pada persentase sisa perkara yang diselesaikan.

c.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2012 adalah sebesar 92,45%, yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 49 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 53 perkara. Sedangkan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2011 adalah sebesar 102,32%, dimana perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 44 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 43 perkara. Kelebihan realisasi ini disebabkannya penyelesaian perkara tahun 2010 dalam jangka waktu maksimal 6 bulan yang diselesaikan tahun 2011. Persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan 85% dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 92,45%. Hal ini menandakan adanya kinerja yang baik pada penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.

2. SASARAN PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM Pencapaian sasaran aksepbilitas putusan hakim pada tahun 2012 sebagai berikut : KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%) 85%

REALISASI (%) -157,14%

CAPAIAN (%) -184,87%

Persentase penurunan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penurunan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali adalah perbandingan perkara yang diajukan upaya hukum Kasasi dan PK antara tahun 2012 dengan tahun 2011. Perkara yang diajukan kasasi tahun 2012 adalah 17 perkara sedangkan yang

diajukan PK sebanyak 1 perkara, sedangkan pada tahun 2011, yang diajukan kasasi sebanyak 5 perkara dan diajukan PK sebanyak 2 perkara.

Dengan demikian, perkara yang diajukan kasasi dan PK tahun 2012 adalah sebanyak 18 perkara, sedangkan ditahun 2011 ada 7 perkara, sehingga persentase penurunan upaya hukum kasasi dan Peninjauan Kembali adalah sebesar -157,14%.

3. SASARAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

TARGET (%) 85%

REALISASI (%) 100%

85%

100%

9 perkara

8,83 perkara

CAPAIAN (%) 117,65%

117,65%

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap tahun 2012 adalah sebesar 100% Nilai tersebut merupakan perbandingan antara jumlah berkas perkara Kasasi yang diajukan sebanyak 17 perkara dengan jumlah berkas perkara Kasasi yang disampaikan secara lengkap sebesar 17 perkara. Dibandingkan dengan tahun 2011, jumlah berkas perkara Kasasi yang diajukan sebanyak 5 perkara dan jumlah berkas perkara Kasasi yang disampaikan secara lengkap sebesar 5 perkara. Untuk perkara Peninjauan Kembali (PK), jumlah berkas perkara yang diajukan sama dengan jumlah perkara yang disampaikan secara lengkap baik untuk tahun 2012 maupun tahun 2011, bedanya pada tahun 2011 terdapat 2 perkara, sedangakan di tahun 2012 hanya ada 1 perkara. Dengan demikian telihat kinerja terhadap persentase berkas perkara Kasasi dan PK yang diajukan dan disampaikan secara lengkap adalah 100% juga tidak mengalami penurunan kinerja dari tahun 2012.

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis adalah sebesar 100 % dimana jumlah berkas perkara yang diregister tahun 2012 adalah sebanyak 53 perkara dan jumlah perkara yang didistribuskan ke majelis adalah sebanyak 53 perkara. Sedangkan pada tahun 2011, jumlah perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis adalah sebanyak 43 perkara, sehingga persentasi pencapaiannya juga 100%. Dengan demikian terlihat kinerja pada indicator ini dapat dipertahankan. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Ration majelis hakim terhadap perkara adalah sebesar 8,83 perkara dimana jumlah majelis hakim tahun 2012 adalah sebanyak 6 majelis sedangkan jumlah perkara yang diregister adalah sebanyak 53 perkara.

4. SASARAN PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE) KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan a. Persentase aksesibilitas perkara prodeo masyarakat terhadap yang diselesaikan peradilan (acces to justice) b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

TARGET (%) 90%

REALISASI (%) 100%

CAPAIAN (%) 111,11%

65%

89,79%

138,14%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2012 adalah sebesar 100%. Nilai tersebut merupakan perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diterima sebanyak 1 perkara dengan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 1 perkara. Dan pada tahun 2011, persentase perkara prodeo yang diselesaikan juga sebesar 100% dimana jumlah perkara prodeo yang diterima sebanyak 100 perkara dan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 100 perkara.

b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah sebesar 89,79% yaitu perbandingan antara jumlah putusan yang dipublish di website pengadilan sebanyak 44 perkara dengan jumlah perkara yang diputus sebanyak 49 perkara. Sedangkan pada tahun 2011, jumlah putusan yang dipublish

di website Pengadilan Tinggi Agama Padang sebanyak 41

perkara dan jumlah perkara yang diputus sebanyak 47 perkara, sehingga persentasenya adalah sebesar 87,23% 5. SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya Persentase kepatuhan terhadap permohonan eksekusi putusan pengadilan. atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Persentase

permohonan

eksekusi

TARGET (%) 80%

atas

REALISASI (%) 100%

putusan

perkara

CAPAIAN (%) 125%

perdata

yang

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100% merupakan perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap sebanyak 4 perkara dengan permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti sebanyak 4 perkara. Pada tahun 2011, persentase tersebut juga telah 100% dengan jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap sebanyak 6 perkara dan yang dapat ditindaklannjuti juga 6 perkara.

6. SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya kualitas a. Persentase pengawasan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

TARGET (%) 95%

90%

REALISASI (%) 100%

100%

CAPAIAN (%) 105,26%

111,11%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100% dengan jumlah pengaduan sebanyak 8 pengaduan dan semuanya telah ditindaklanjuti. Pada tahun 2011, persentase pengaduan juga 100% dengan jumlah pengaduan dan pengaduan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 3 perkara. Dengan demikian terlihat bahwa kinerja untuk indicator ini sudah baik.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Baik pada tahun 2012 maupun tahun 2011, tidak ada temua dari pihak eksternal, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak ada membuat tindaklanjut. 7. SASARAN PENINGKATAN KUALITAS SDM KINERJA UTAMA Peningkatan SDM

INDIKATOR KINERJA

kualitas a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

TARGET (%) 100%

REALISASI (%) 100%

CAPAIAN (%) 48%

20%

20%

100%

10%

0%

0%

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak ada mengikuti diklat teknis yudisial baik ditahun 2012 maupun ditahun 2011

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial pada tahun 2012 adalah sebesar 20 % dari 100 orang yang mengikuti diklat, jumlah peserta yang lulus adalah sebanyak 10 orang. Diklat yang dilakukan tersebut adalah diklat sertifikasi pengadaan barang/ jasa pemerintah. c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi Pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi pada tahun 2012 tidak ada, dan pada tahun 2011 juga tidak ada.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Capaian kinerja anggaran per program, realisasi anggaran, dan capaiannya adalah sebagai berikut: Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Pagu

Realisasi

Capaian

6.974.897.000 6.775.369.059

97,14

5.266.000.000 5.233.498.900

99,38

182.588.000

182.424.500

99,91

Capaian kinerja anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2012 adalah sebesar 98,13%. Nilai tersebut merupakan pencapaian yang baik, hanya kurang 1,87% dari 100% terhadap anggaran yang dianggarkan. Dengan pencapaian 98,13% berarti hampir semua kegiatan yang direncanakan telah terlaksana. Lampiran-Lampiran Dalan LAKIP 1.

Struktur Organisasi

2.

Indikator Kinerja Utama

3.

Matriks Renstra 2010-2014

4.

RKT 2013 & 2014

5.

SK Tim Penyusun LAKIP

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG Jl. By Pass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Koto Tangah Telp.(0751) 7054806 fax (0751) 40537 Website: www.pta-padang.go.id Email: [email protected] PADANG 25179

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG NOMOR :W3-A/085a/OT.01.2/I/2012 TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Menimbang

Mengingat

: 1.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2.

Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

: 1.

Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3.

Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

4.

Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5.

Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

6.

Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Tinggi Agama.

7.

Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

9.

Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 11. Peraturan Presiden Nomor : Sekretariat Mahkamah Agung.

13 Tahun 2005

tentang

12. Peraturan Presiden Nomor : Kepaniteraan Mahkamah Agung.

14

Tahun

2005

tentang

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan

: Hasil Rapat Tanggal 19 Desember 2011 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2010 – 2014. MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AGAMA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG 2013

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010.

Kedua

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Mahkamah Agung RI

Ketiga

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Pada Tanggal : 7 Januari 2012 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

ttd Drs. H. MOH. THAHIR, SH.,MH NIP. 19481205 197603 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NO

1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dikurangi jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (Un-1) dikali seratus persen Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

b. Persentase perkara yang diselesaikan

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase penurunan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Hakim Majelis dan Laporan Panitera dan Tahunan Hakim Majelis dan Laporan Panitera dan Tahunan

Bulanan Laporan Bulanan Laporan

Hakim Majelis dan Laporan Bulanan Panitera dan Laporan Tahunan

Hakim Majelis

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Kepaniteraan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Ratio Majelis terhadap perkara 4.

5.

6.

Hakim

Peningkatan a. Persentase perkara aksesibilitas prodeo yang diselesaikan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya Persentase permohonan kepatuhan eksekusi atas putusan terhadap perkara perdata yang putusan berkekuatan hukum tetap pengadilan. yang ditindaklanjuti Meningkatnya a. Persentase pengaduan kualitas masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkarapredeo yang masuk

Kepaniteraan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Kepaniteraan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan

Kepanitera/Kesekre tariatan

Majelis Panitera

Hakim/

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Perbandingan perkara perdata Ketua Pengadilan & Laporan Bulanan yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Pan/Sek dan Laporan dengan perkara perdata yang Tahunan belum ditindaklanjuti (dieksekusi) Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

Ketua Pengadilan & Laporan Bulanan Pan/Sek dan Laporan Tahunan

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

7.

Peningkatan kualitas SDM

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

b. Persentase yang lulus yudisial

pegawai diklat non

c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa. Perbandingan Ketua Pengadilan Negeri yang telah dipromosikan dan mengikuti Fit and Proper Test untuk menduduki Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus dengan jumlah yang mengikuti promosi jabatan

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014 Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang dan peradilan agama yang berada di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas TARGET KINERJA NO 1

2 3

4

5 6

7

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

Peningkatan kualitas SDM

INDIKATOR KINERJA

2010

2011

2012

2013

2014

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

75%

80%

85%

85%

90%

b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

75% 75%

80% 80%

85% 85%

85% 85%

90% 90%

75%

80%

85%

85%

90%

75%

80%

85%

85%

90%

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

75%

80%

85%

85%

90%

10 pkr 80%

10 pkr 80%

9 pkr

9 pkr

8 pkr

90%

90%

95%

b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

50%

50%

65%

65%

80%

70%

70%

80%

80%

90%

85%

85%

95%

95%

100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

80%

80%

90%

90%

100%

90% 10% 10%

90% 10% 10%

100% 20% 10%

100% 20% 10%

100% 30% 20%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

RENCANA KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2013

NO

SASARAN

1

Meningkatnya penyelesaian perkara

2 3

4

5

6

7

INDIKATOR KINERJA

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Peningkatan aksepbilitas Persentase penurunan upaya hukum putusan Hakim Kasasi dan Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan pengelolaan penyelesaian kasasi dan PK yang disampaikan perkara secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang masyarakat terhadap diselesaikan peradilan (acces to justice) b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas terhadap putusan putusan perkara perdata yang berkekuatan pengadilan. hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat pengawasan yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Peningkatan kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

TARGE T (%) 85% 85% 85% 85% 85%

85% 9 perkara 90%

65%

80%

95% 90% 100% 20% 10%

RENCANA KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2014

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

2 3

4

5

6

7

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas terhadap putusan putusan perkara perdata yang berkekuatan pengadilan. hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat pengawasan yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Peningkatan kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

TARGET (%) 90% 90% 90% 90% 90%

90% 8 pkr 95%

80%

90%

100% 100% 100% 30% 20%