LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA MELALUI PENDEKATAN VALUE FOR MONEY

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 11 (2013)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA MELALUI PENDEKATAN VALUE FOR MONEY Avib Subastian [email protected]

Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT The purpose of this research is to find out the presentation of government agency performance accountability (gapa) report based on government regulation number 8 year 2006 at Department of Education in the city of Surabaya.The concept of value for money in the preparation of government agency performance accountability report is intended to explain that the performance assessment is based on three aspects of assessment that are economical aspect, aspect of efficiency, aspect of effectiveness. The criteria which is used to assess the success in achieving agency goals is embodied in three performance indicators: input indicator, output indicator, and outcome indicator. The analysis results and the discussion show that performance accountability report is based on the concept of value for money at the agency in 2011 is presented in appropriate with the guideline of gapa report. Agency performance, in general, has run well, yet there is program implementation result which has not been achieved optimally. Performance assessment in achieving the program goal can be said successful. It can be seen from economic performance which considers input value based on the market price while the efficient performance can be seen from the output realization which has been generated to the inputs, namely the budget. Meanwhile, the effective performance can be seen from the output and outcome. Output and outcome indicators should be developed by considering its relevancy with its program objectives and activities for the quality improvement of agency performance reporting in the future. Keywords: Government Agency Performance Accountability, Value for Money, Economics, Efficient, Effectiveness ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 8 tahun 2006 pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Konsep value for money dalam penyusunan LAKIP dimaksudkan untuk menjelaskan penilaian kinerja berdasarkan tiga aspek penilaian yaitu aspek ekonomis, aspek efisiensi dan aspek efektivitas. Kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan instansi diwujudkan dalam tiga indikator kinerja, yaitu indikator masukan (input), indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome). Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja berdasarkan konsep value for money pada dinas di tahun 2011 disajikan sesuai pedoman LAKIP. Secara umum kinerja dinas berjalan dengan baik, namun masih ada hasil pelaksanaan program yang belum dicapai secara optimal. Penilaian kinerja dalam mencapai tujuan program dapat dikatakan berhasil, dilihat dari kinerja ekonomi yang mempertimbangkan nilai input berdasarkan harga pasar, sedangkan kinerja efisiensi terlihat dari jumlah realisasi output yang dihasilkan terhadap input yaitu anggaran. Sementara kinerja efektivitas dilihat dari rasio antara output dan outcome. Indikator output dan outcome perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan relevansinya dengan tujuan program dan kegiatan untuk peningkatan kualitas laporan kinerja instansi dimasa yang akan datang. Kata kunci: Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), value for money, ekonomi, efisien, efektivitas


2

PENDAHULUAN Bangsa Indonesia saat ini sedang memasuki masa pemulihan akibat krisis ekonomi. Seluruh pihak termasuk pemerintah sendiri mencoba mengatasi hal ini dengan melakukan perubahan di segala bidang. Salah satu usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Sejalan dengan waktu munculnya kritik keras yang ditujukan kepada organisasi-organisasi sektor publik, menimbulkan gerakan untuk melakukan reformasi manajemen sektor publik. Salah satu gerakan reformasi sektor publik adalah munculnya konsep manajemen publik modern atau lebih dikenal dengan New Public Management. Tujuan New Public Management adalah menjadikan sektor publik sebagai organisasi penyedia layanan publik yang efisien dan efektif. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu analisis kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Analisis kinerja tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Akan tetapi upaya tersebut tampaknya belum didukung dengan sepenuh hati oleh institusi dan birokrasi dikarenakan belum tercapainya good goverment. Hal tersebut terbukti dengan semakin banyaknya kasus-kasus yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Kasus-kasus tersebut kebanyakan berupa praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh institusi dan birokrasi yang dimiliki oleh pemerintah. Menanggapi adanya beberapa kasus tersebut masyarakat menuntut adanya akuntanbilitas terhadap program-program serta realisasi anggaran yang di kelola oleh instansi pemerintahan. Salah satu instansi pemerintah yang rawan terjadinya kecurangan ialah pada sektor pendidikan. Pendidikan memegang peranan yang sangat menentukan dalam pembangunan suatu bangsa, karena pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan individu. Peran dunia pendidikan menjadi sangat strategis dalam mengantisipasi persaingan di era global melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif sehingga diharapkan mampu bersaing dengan bangsa lain. Pendidikan merupakan suatu investasi yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam penelitian ini yang dijadikan obyek penelitian adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang memiliki tugas mewakili pemerintah dalam melayani masyarakat sehingga diperlukan berbagai program yang mendukung. Banyak dari program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang mempunyai banyak dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat, selain itu perlu adanya evaluasi pada program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya agar program yang akan datang hasil yang dicapai lebih meningkat. Dalam hal ini salah satu alat yang dapat digunakan sebagai pertanggung jawaban kinerja adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media utama yang menuangkan kinerja instansi pemerintah. Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggung jawab tertentu dengan diberikan kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas itu. Untuk melaksanakan mandat dari masyarakat umum ini diperlukan adanya akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas yang baik, memadai, tertib, dan teratur, sudah menjadi tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah juga diharapkan membantu pimpinan tertinggi pemerintah untuk dapat


3

mempertanggungjawabkan mandat atau kewenangannya kepada masyarakat atau publik melalui lembaga perwakilan. Instansi pemerintah harus mempertanggung jawabkan dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Salah satu bentuk pertanggung jawaban kinerja pemerintah yang digunakan oleh penulis adalah mengukur antara hubungan input, output dan outcome sehingga kita dapat melihat efektivitas dari kinerja yang telah dilakukan. Diharapkan dengan pengukuran kinerja ini dapat membantu dalam peningkatan kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas pendidikan Kota Surabaya untuk mengetahui kinerja Dinas Pendidikan di Kota Surabaya diukur dengan menggunakan metode Value for Money sebagai evaluasi agar pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerjanya dimasa yang akan datang. Berdasarkan latar belakang yang telah di bahas di atas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah: (1) Bagaimana laporan akuntanbilitas kinerja pada dinas pendidikan kota surabaya disajikan? (2) Bagaimana penggunaan value for money tereflesi dengan laporan kinerja dinas pendidikan? Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyajian laporan akuntabilitas kinerja pada Dinas pendidikan Kota Surabaya dan value for money menggambarkan laporan kinerja dinas pendidikan.

TINJAUAN TEORETIS Sistem Pengendalian Manajemen Ada banyak pengertian tentang sistem pengendalian manajemen yang diuraikan para pakar. (Anthony, 2005) menyatakan bahwa suatu sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu atau sekelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi, dan berulang, yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian telah mengalami perkembangan definisi dari masa ke masa, yang cukup popular adalah pendapat (Usury dan Hammer, 1994:5) yang berpendapat bahwa “Controlling is management’s systematic efforts to achieve objectives by comparing performances to plan and taking appropriate action to correct important differences” yang artinya pengendalian adalah sebuah usaha sistematik dari manajemen untuk mencapai tujuan dengan membandingkan kinerja dengan rencana awal kemudian melakukan langkah perbaikan terhadap perbedaan-perbedaan penting dari keduanya. Namun secara sederhana pengendalian dapat diartikan sebagai proses penyesuaian pergerakan organisasi dengan tujuannya. Pengendalian manajemen merupakan proses dimana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi (Anthony & Govindarajan, 2005:8). Robert Anthony (dalam Mahmudi 2007) mengartikan sistem pengendalian manajemen sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa sumber daya diperoleh dan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk memahami suatu sistem pengendalian manajemen dibutuhkan suatu pengetahuan tentang lingkungan pengendalian manajemen dalam suatu organisasi dan proses pengendalian manajemen. Menurut (Anthony dan Govindarajan, 2005: 17-18), lingkungan pengendalian menggambarkan tentang lingkungan dan pengendalian manajemen tersebut berlangsung atau lingkungan dimana sistem itu berada, yaitu meliputi karakteristik organisasi yang mempengaruhi proses pengendalian manajemen, dengan fokus utama pada perilaku individu dalam organisasi dan penugasan tanggung jawab keuangan kepada sub unit organisasi yang berbeda (pusat pertanggungjawaban). Karakteristik organisasi dapat berupa


4

struktur organisasi atau keselarasan tujuan (goal congruence). Pentingnya sistem pengendalian manajemen dilaksanakan oleh organisasi karena sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Sistem pengendalian yang baik berpengaruh pada cara manapun tujuannya artinya tindakan individu untuk meraih tujuan-tujuan pribadinya juga akan membantu dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi (Anthony & govindarajan, 2002: 55). Dengan adanya suatu sistem itu pula berbagai ragam aktivitas dapat terkoordinir dan terarah menuju satu tujuan bersama. Unsur Pengendalian Manajemen Menurut (halim, 2004) terdapat dua unsur yang penting dalam sistem pengendalian manajemen yaitu lingkungan pengendalian dan proses pengendalian. (1) Lingkungan pengendalian manajemen, dalam proses pengendalian manajemen dipengaruhi oleh faktorfaktor lingkungan. Dua aspek penting dari lingkungan tersebut adalah eksternal dan internal. Faktor internal dalam hal ini adalah struktur organisasi, struktur program, struktur rekening, faktor administratif, faktor perilaku, dan faktor budaya. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pengendalian manajemen yang meliputi perilaku organisasi dan pusat-pusat pertanggungjawaban. (2) Proses pengendalian manajemen, tahap-tahap dalam proses pengendalian manajemen antara lain (Mahmudi,2007): Pertama, Perumusan Strategi: Tahap perumusan strategi sangat penting, karena kesalahan dalam merumuskan strategi akan berakibat kesalahan arah organisasi. Penentuan arah dan tujuan dasar organisasi merupakan bentuk perumusan strategi yang kemudian diwujudkan dalam visi, misi, tujuan dan nilai dasar organisasi. Perwujudan visi, misi, tujuan dan nilai dasar sebaiknya melibatkan semua anggota organisasi dari level atas sampai level bawah. Kedua, Perencanaan Srategik merupakan aktivitas untuk melahirkan program-program baru yang dapat berupa rencana strategik, sasaran strategik, inisiatif strategik dan target. Rencana strategik merupakan hasil penerjemahan visi, misi, tujuan, nilai dasar dan strategi ke dalam rencana organisasi. Sasaran strategik merupakan hasil penerjemahan strategi ke dalam sasaran-sasaran yang hendak dicapai organisasi dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Target merupakan tonggak-tonggak yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian strategi. Ketiga, Pembuatan Program: Tahap pembuatan program merupakan tahap yang dilakukan setelah perencanaan strategik. Rencana-rencana strategik, sasaran-sasaran strategik, dan inisiatif strategik merupakan rerangka konseptual yang harus dijabarkan dalam bentuk program-program. Program merupakan rencana kegiatan dan aktivitas yang dipilih untuk mewujudkan sasaran strategik tertentu beserta sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Keempat, Penganggaran: Program-program yang telah ditetapkan harus dikaitkan dengan biaya. Biaya program tersebut merupakan gabungan dari biaya aktifitas untuk melaksanakan program. Secara agregatif biaya seluruh program tersebut akan diringkas dalam bentuk anggaran. Selain anggaran biaya, dibuat juga anggaran pendapatan dan anggaran investasi (modal) untuk melaksanakan program. Kelima, Implementasi: Setelah anggaran ditetapkan, tahap selanjutnya adalah implementasi anggaran. Selama tahap implementasi, manajer bertanggungjawab untuk memonitor pelaksanaan kegiatan dan bagian akuntansi melakukan pencatatan atas penggunaan anggaran (input) dan output-nya dalam sistem akuntansi keuangan. Pencatatan penggunaan sumber daya penting digunakan sebagai dasar dalam penentuan program tahun yang akan datang. Keenam, Pelaporan Kinerja: Pada tahap implementasi bagian akuntansi melakukan proses pencatatan, penganalisaan, pengklasifikasian, peringkasan dan pelaporan transaksi atau kejadian ekonomi yang berkaitan dengan keuangan. Informasi akuntansi tesebut akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan salah


5

satu bentuk pelaporan kinerja sektor publik, terutama kinerja finansial. Pelaporan kinerja keuangan yang dihasilkan dalam sistem informasi akuntansi harus dilengkapi dengan informasi mengenai kinerja non-keuangan. Ketujuh, Evaluasi Kinerja harus memiliki manfaat utama bagi pihak internal dan eksternal. Laporan kinerja bagi pihak internal digunakan sebagai alat pengendalian manajemen untuk menilai kinerja manajemen dan staf. Sedangkan untuk pihak eksternal, laporan kinerja berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban organisasi. Kedelapan, Umpan Balik Tahap akhir setelah dilakukan evaluasi kinerja adalah pemberian umpan balik. Tahap ini dilakukan sebagai sarana untuk melakukan tindak lanjut atas prestasi yang dicapai. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik juga melaksanakan pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai, semua sumber daya yang dimiliki organisasi digunakan untuk menghasilkan outcome. Dengan diberlakukannya konsep manajemen kinerja, maka berlaku pula pengendalian manajemen, karena didalam manajemen kinerja terdapat pengukuran kinerja dan evaluasi. Jadi, ketika tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran organisasi riil dengan yang dikonsepkan berbeda, maka organisasi akan melakukan evaluasi. Pengertian Kinerja Menurut (Mahsun, 2007:157) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Menurut PP 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Bastian, 2006:274). Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil kinerja suatu instansi dan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk info atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan) hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam pencapaian tujuan (Robertson, 2002 dalam Mahsun, 2007:157). Sementara menurut (Lohman, 2003) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang didasarkan dari tujuan strategis organisasi. Menurut Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Sementara itu menurut (Mardiasmo dan Ulum 2002,2004) menyatakan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalu alat ukur finansial dan non finansial. Sistem


6

pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja Tujuan sistem pengukuran kinerja menurut (Mardiasmo, 2002:122) yaitu sebagai berikut : Pertama, Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. Kedua, Untuk mengukur kinerja financial maupun non-financial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi. Ketiga, Untuk mnengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence (keselarasan tindakan dalam pencapaian tujuan organisasi. Keempat, Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik Ada beberapa alasan sehingga pengukuran kinerja sektor publik sangat penting sebagai strategi untuk memperkuat daya kompetensi sektor publik (Robinson, 2002 dalam Harun 2009:73). Beberapa alasan tersebut, yaitu : (1) Sebagai fasilitas pembelajaran untuk perbaikan layanan Hasil dari pengukuran kinerja ini dapat dipergunakan sebagai data awal bagi perbaikan pelayanan. (2) Sebagai pembelajaran memperbaiki praktik manajemen Dengan adanya data pengukuran kinerja sektor publik ini, maka manajemen mempunyai kesempatan dalam mempelajari penerapan atas aktivitas yang mereka rekomendasikan. (3) Sebagai alat pelaporan akuntabilitas dan transparansi data pengukuran kinerja sektor publik ini dapat membantu manajemen supaya memperhatikan pembelanjaan dana publik beserta prestasi yang telah dicapai. Menurut BPKP (2000) menyatakan bahwa manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi sektor publik antara lain sebagai berikut (Mahsun, 2007:164) : (a) Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja. (b) Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.(c) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja. (d) Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. (e) Menjadi alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi. (f) Mengidentifikasikan apakah kepuasaan pelanggan sudah terpenuhi. (g) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. (h) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. (i) Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan. (j) Mengungkapkan permasalahan yang terjadi. Selain itu ada beberapa manfaat pengukuran kinerja yang lain (mardiasmo, 2002:122), yaitu : (a) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. (b) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. (c) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. (d) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. (e) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. (f) Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. (g) Membantu pemahaman proses kegiatan instansi pemerintah. (h) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.


7

Elemen Pengukuran Kinerja Menurut (Mahsun, 2007:158) dalam pengukuran kinerja sektor publik terdapat beberapa elemen, yaitu : Pertama, Menetapkan Tujuan, Sasaran dan Strategi Organisasi, Tujuan yang dimaksud adalah pernyataan secara umum tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Sedangkan sasaran merupakan pencapaian tujuan organisasi yang disertai dengan batasan waktu tertentu. Kemudian strategi adalah cara atau teknik yang digunakan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Kedua, Merumuskan indikator dan Ukuran Kinerja, mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Indikator kinerja dapat berbentuk keberhasilan utama atau indikator kunci. Keberhasilan utama ini adalah dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial maupun non finansial pada kondisi waktu tertentu. Kemudian indikator kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non financial. Sedangkan ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Ketiga, Mengukur Tingkat Ketercapaian Tujuan dan Sasaran-sasaran Organisasi: Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Dalam analisis ini dapat menghasilkan penyimpangan positif yaitu : (a) Penyimpangan Positif yaitu Pelaksanaan kegiatan sudah berhasil atau melampaui indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. (b) Penyimpangan Negatif yaitu Pelaksanaan kegiatan belum mencapai indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. (c) Penyimpangan Nol yaitu Pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai atau sudah sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Keempat, Evaluasi Kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Informasi pencapaian kinerja dapat dijadikan: (a) Feedback adalah Hasil dari pengukuran atas pencapaian kinerja digunakan manajemen atau pengelola organisasi untuk memperbaiki kinerjanya pada periode selanjutnya. Selain itu juga sebagai salah satu alasan dalam pemberian reward and punishment terhadap manajer dan anggota organisasi. (b) Penilaian Kemajuan Organisasi yaitu Pengukuran kinerja yang dilakukan pada periode tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai oleh suatu organisasi. Dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan organisasi. Apabila dalam suatu periode, kinerja yang dicapai lebih rendah daripada periode sebelumnya, maka perlu diidentifikasi dan menemukan sumber penyebabnya serta mencari solusinya. (c) Meningkatkan Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan dan Akuntabilitas, Dalam pengukuran kinerja ini dapat memberikan informasi yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan manajemen maupun stakeholders. Selain itu informasi pengukuran kinerja mampu menilai keberhasilan manajemen dalam mengelola dan mengurus suatu organisasi serta membantu dalam pengambilan keputusan yang bersifat ekonomis dan strategis.

Rencana Strategis

Pengukuran Kinerja

Implementasi

Sumber : Mahsun (2007:160) Gambar 1 Skema Pengukuran Kinerja

Evaluasi Kinerja


8

Aspek-aspek Pengukuran Kinerja Menurut (mahsun, 2007:32) dalam pengukuran Kinerja menggunakan metode value for money, terdapat aspek-aspek pengukuran kinerja yang terdiri atas : (1) Kelompok masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. (2) Kelompok proses (proces) adalah ukuran kegiatan, dari segi kecepatan, ketepatan maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. (3) Kelompok keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible). (4) Kelompok hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung. (5) Kelompok manfaat (benefit) adalah sesuatu yang berkaitan dengan tujuan akhir pelaksanaan kegiatan. (6) Kelompok dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Indikator Kinerja Sektor Publik Menurut (lohman, 2003) indikator kinerja adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Sedangkan menurut (Indra, 2006:267) Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja menurut (Bastian, 2006 : 267) adalah : (1) Spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi. (2) Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama. (3) Relevan indikator kinerja harus menangani aspek objektif yang relevan. (4) Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta dampak. (5) Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. (6) Efektif data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia. Pengertian Akuntabilitas Dalam pengertian yang sempit akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab (mahsun, 2007:83). Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. (inpres7:1999). Sedangkan dalam pengertian luas akuntanbilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemberi amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horizontal adalah


9

pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Adapun menurut (Rasul, 2002:11) Dimensi akuntabilitas ada 5 yaitu : Pertama, Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accuntability for probity and legality) terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat. Kedua, Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien Ketiga, Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Keempat, Akuntabilitas kebijakan Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan. Kelima, Akuntabilitas financial merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar. Sedangkan menurut (Ellwood, 1993) ada 4 dimensi akuntabilitas yaitu: (1) Akuntabilitas kejujuran dan hukum terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik (2) Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas, kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi (3) Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang akan ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal (4) Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang telah diambil, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Aspek-Aspek Akuntabilitas Ada beberapa aspek-aspek akuntanbilitas menurut (Rasul, 2002: 17): (1) Akuntanbilitas berorientasi hubungan adalah sebuah hubungan Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh Auditor General Of British Columbia yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak. (2) Akuntabilitas Berorientasi Hasil , Pada stuktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun output melainkan kepada outcome (3) Akuntabilitas memerlukan pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas (4) Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi, Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi. (5) Akuntabilitas meningkatkan kinerja, Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan dan memberikan hukuman.


10

Alat-alat Akuntabilitas Karena akuntabilitas memerlukan pelaporan, fokus dari alat akuntabilitas adalah pada pelaporan kinerja, baik perhatian maupun hasilnya. Alat-alat Akuntabilitas mencakup (mahmudi:2007): Pertama, Rencana Stratejik adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan suatu organisasi. Manfaat dari Rencana Stratejik antara lain membantu kesepakatan sekitar tujuan, sasaran dan prioritas suatu organisasi, menyediakan dasar alokasi sumber daya dan perencanaan operasional, menentukan ukuran untuk mengawasi hasil, dan membantu untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Kedua, Rencana Kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumber daya yang dianggarkan. Ketiga, Kesepakatan Kinerja didesain dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas. Keempat, Laporan Akuntabilitas Dipublikasikan tahunan laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi. Kelima, Penilaian Sendiri Adalah proses berjalan dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran capaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu. Keenam, Penilaian Kinerja Adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama periode review tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan. Ketujuh, Kendali Manajemen, Akuntabilitas manajemen adalah harapan bahwa para manajer akan bertanggungjawab atas kualitas dan ketepatan waktu kinerja, meningkatkan produktivitas, mengendalikan biaya dan menekan berbagai aspek negatif kegiatan, dan menjamin bahwa program diatur dengan integritas dan sesuai peraturan yang berlaku. Value For Money Menurut (Ulum, 2004:271) mengemukakan bahwa Value for Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama yaitu: ekonomi, efesiensi, dan efektifitas. Sedangkan menurut (Mahmudi, 2005:89) pengukuran kinerja value for money adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Pertama, Ekonomi yaitu Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.

Kedua, Efisiensi yaitu Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila


11

suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana serendah-rendahnya (spending well). Sedangkan bentuknya dibagi menjadi dua yaitu: (a) Efisiensi alokasi yaitu terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. (b) Efisiensi teknis atau manajerial yaitu terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu

Ketiga, Efektivitas yaitu Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Suatu kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wesely).

Pengukuran Value for Money NILAI INPUT (Rp)

INPUT

IPEKONOMI (hemat)

PROSES

OUTPUT

OUTCOME

TUJUAN

EFEKTIVITAS (berhasil guna)

EFISIENSI (berdaya guna)

Cost - Effectiveness Sumber : Mardiasmo (2002:132) Gambar 2 Pengukuran Kinerja Value For money

Manfaat Implementasi Value for Money Ada beberapa manfaat implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik yang dikemukakan (Mardiasmo, 2002:7) antara lain: (1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran (2) Meningkatkan mutu pelayanan public (3) Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input (4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik (5) meningkatkan kesadaran akan uang publik (public costs aweareness) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Value for money dapat membantu pihak manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik karena pengukuran kinerja value for money memberikan informasi yang dapat membentuk fungsi-fungsi pengendalian serta mendorong tanggung jawab manajer dalam melaksanakan fungsi akuntabilitas. Langkah-langkah Perencanaan dan Pengukuran Kinerja VFM Manajemen kinerja terintegrasi terdiri atas dua bagian utama, yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Menurut (mardiasmo, 2002:11) Perencanaan kinerja terdiri atas


12

empat tahap, yaitu: (1) Penentuan visi, misi, dan tujuan, serta strategi (2) Penerjemahan visi, misi, dan tujuan, serta strategi ke dalam (3) Penyusunan program (4) Penyusunan anggaran Sementara itu, kerangka pengukuran kinerja value for money dibangun atas tiga komponen utama, yaitu: (1) Komponen visi, misi, tujuan, sasaran dan target (2) Komponen input, proses, output dan outcome (3) Komponen pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas Sistem Akuntanbilitas Pemerintah Daerah Laporan keuangan untuk lingkup pemerintah daerah meliputi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan laporan konsolidasi dari seluruh laporan keuangan SKPD yang disusun dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Menurut (Mahmudi,2011;79) Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) meliputi : (a) Neraca Pemerintahan Daerah (b) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (c) Laporan Operasional (LO) (d) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) (e) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) (f) Laporan Arus Kas (LAK) (g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah : (a) Neraca SKPD (b) Laporan Realisasi Anggaran SKPD (c) Laporan Operasional SKPD (d) Catatan Atas Laporan Keuangan. Format laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) hampir sama dengan format Laporan Keuangan Pemerintah pusat (LKPP) , yang membedakan hanyalah pada beberapa elemen atau komponen aset pada neraca, pendapatan,belanja,dan pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas, sedangkan format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Ekuitas sama untuk pemerintah pusat dan daerah. Dalam mengembangkan indikator kinerja pemerintah daerah dengan adanya inpres no 7 tahun 1999 yang mengharuskan eselon II ke atas untuk menyiapkan Laporan Akuntanbilitas Kinerja yang kemudian dikenal sebagai Laporan Akuntanbilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP). Eselon II dan yang lebih tinggi diharuskan untuk menyusun indikator, metode, dan mekanisme pelaporan atas kinerja instansi pemerintahannya. Namun demikian, masih banyak kendala terutama pada teknis pelaksanaannya. Aturan baru yang berkaitan denagn masalah pengukuran kinerja antara lain UU No 32 tahun 2004, UU No 33 tahun 2004, PP No 58 tahun 2005, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah, beberapa peraturan tersebut mengharuskan Kepala Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari Laporan Perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, Laporan Aliran Arus Kas, dan Neraca Daerah yang didasarkan pada pengukuran kinerja berbasis rencana strategik. Adapula aturan terbaru yang berkaitan dengan masalah pengukuran kinerja yaitu PP No 8 tahun 2006 yaitu tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem yang membahas tentang kinerja instansi pemerintahan adalah Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja,dan pelaporan kinerja. (1) Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) menurut inpres 7 (1991) Lakip adalah sebuah laporan yang berisikan akuntanbilitas dan


13

kinerja dari suatu instansi pemerintah juga merupakan bentuk implementasi dari SAKIP. Untuk Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, instansi pemerintah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah suatu unit kerja pemerintah yang diberikan hak dan tanggung jawab untuk mengelola sendiri administrasi dan keuangan. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 tahun. Dalam pelaporannya LAKIP harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat mengintegrasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat analisis tentang pencapaian akuntanbilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran,tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien, sesuai kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya. (2) PP No 8 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 menjelaskan tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pasal 1 menjelaskan laporan kinerja adalah ikhtisiar yang menjelaskan secara lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Dalam pasal 17 yang menjelaskan tentang laporan kinerja, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, berisi tentang keluaran dari masing masing program ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Bentuk dan isi laporan kinerja disesuaikan dengan bentuk dan isi rencana kinerja dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintahan terkait. Laporan Kinerja sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 dihasilkan dari suatu sistem akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma penelitian kualitatif positivistik yaitu pendekatan penelitian menganalisa fakta dan data empiris untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi/menyebabkan terjadinya sesuatu hal sebagai sebuah realita yang direpresentasikan secara utuh apa adanya, persis seperti realita yang terjadi di obyek. Pada penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Deskriptif (Descriptive Research), yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi, dengan tujuan menjawab berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan yang terjadi saat ini. Obyek Penelitian Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah Dinas pendidikan Kota Surabaya yang beralamatkan di Jl. Jagir wonokromo No. 356 Surabaya. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Pertama, Observasi Yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk


14

menjawab pertanyaan penelitian. Kedua, Dokumentasi Yaitu dengan mencari data yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini data yang dimaksud adalah dokumendokumen instansi yang berkaitan dengan materi penelitian. Ketiga, Wawancara tidak tersetruktur Yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Satuan Kajian Satuan kajian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu: Pertama, Laporan akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan. Manfaat yang didapat karena kegiatan belanja tersebut dilaksanakan serta dampak yaitu dampak yang dihasilkan karena pelaksanaan suatu kegiatan belanja. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat yang didapat dari penyusunan suatu LAKIP yaitu evaluasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah terhadap instansinya sendiri sehingga pimpinan instansi tersebut dapat mengevaluasi kinerja dari instansi yang dipimpinnya selama 1 tahun anggaran. Kedua, Kinerja Ekonomi Merupakan pengukuran kinerja yang mempertimbangkan antara masukan (input) dan harga pasar, untuk mengukur seberapa hemat pengeluaran yang dilakukan. Ketiga, Kinerja Efisiensi Merupakan pengukuran kinerja yang membandingkan antara masukan (input) yang digunakan terhadap keluaran (output) yang dihasilkan. Keempat, Kinerja Efektivitas merupakan pengukuran kinerja yang menghubungkan antara keluaran (output) dan tujuan atau sasaran yang akan dicapai (outcome). Teknik Analisis Data Pada tahap ini data diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang bersifat melukiskan atau menggambarkan secara tepat sesuatu keadaan dan fenomena. Tahapan penganalisaan data adalah sebagai berikut: (1) Untuk menganalisa ekonomi, efisiensi dan efektifitas kinerja menggunakan perbandingan antara data Satuan Kinerja Pemerintah Daerah dengan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Penganalisaan data dimulai dengan evaluasi penetapan pengukuran kinerja dengan tahapan sebagai berikut: (a) Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi yang berupa visi dan misi Dinas Pendidikan kota Surabaya (b) Merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Langkah – langkah dalam merumuskan indikator dan ukuran kinerja adalah sebagai berikut: 1) Menuliskan tujuan atau outcome yang diharapkan dengan jelas untuk mengembangkan indikator kinerja yang baik. 2) Mengidentifikasi dan menjelaskan keterkaitan antara outcome yang diharapkan dengan output yang dihasilkan unit kerja. 3) Memastikan bahwa indikator kinerja kunci telah ditentukan dan mendapat persetujuan manajemen. 4) Menciptakan budaya organisasi yang menekankan pada budaya berprestasi untuk mencapai tujuan organisasi, evaluasi diri, pelibatan dan partisipasi pegawai serta keterbukaan dalam berkomunikasi. 5) Memperkerjakan orang yang memiliki keahlian


15

memadai untuk mengembangkan indikator yang memuaskan. 6) Memastikan bahwa tujuan berfokus pada kebutuhan pelanggan dan outcome yang diharapkan. 7) Menggunakan indiaktor kinerja untuk perencanaan kinerja dan manajemen kinerja pada level strategik dan operasional. (c) Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. (d) Evaluasi kinerja (feedback, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas). (2) Mengevaluasi pelaporan kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi pelaporan kinerja, dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Penelitian yang membahas tentang laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk menilai ekonomi, efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan kinerja instansi pemerintah, maka berikut terdapat data-data terkait kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan data-data tersebut dapat dianalisis kinerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya selama tahun 2011. Secara keseluruhan Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah dapat melaksanakan pelayanan umum (sesuai tupoksi), baik kegiatan yang bersifat administrasi ketatausahaan maupun yang bersifat teknis. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran program maka digunakan skala ordinal sebagai berikut: Tabel 1 Skala ordinal pencapaian sasaran program

No

jumlah capaian kinerja

Kategori

1

>90%

sangat baik

2

75%< x < 90%

Baik

3

55% < x < 75%

Cukup

4

<55%

Kurang

Sumber : Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Secara keseluruhan dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2010 - 2014 telah dapat dilaksanakan baik dari segi keluaran maupun hasil. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2011 dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 2 Sasaran/program yg dicapai

No

1. 2. 3.

Sasaran

kebijakan akses pendidikan peningkatan SDM peningkatan mutu kebermaknaan

PencapaIan Sangat Baik √

Baik

Cukup

Kurang

√ √

Pendidikan Sumber : Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Surabaya


16

Analisa dan evaluasi kinerja sasaran sebagai berikut : Sasaran 1 : Kebijakan akses pendidikan Indikator yang digunakan untuk mengukur Keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah prosentase APK dan APM ditargetkan. Tabel 3 Indikator untuk mengukur Keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran

Jenjang Pendidikan SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

APK 105,2% 105% 105%

APM 92,95% 90% 85%


Pencapaian kinerjanya sesuai dengan target yang diinginkan. Sasaran diatas didukung dengan 18 ( Delapan Belas ) kegiatan meliputi : (1) pengembangan pendidikan anak usia dini (2) pelaksanaan DAK bidang pendiidkan (3) penerimaan siswa baru DIKDAS (4) pengembangan pelayanan pendidikan dasar (5) penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional DIKDAS (6) penyediaan biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk TK, SD dan SMP negeri (7) penyediaan biaya operasional pendidikan daerah (BOPDA) untuk siswa SD/MI negeri dan SMP/MTs negeri (8) penerimaan siswa baru DIKMEN (9) pengembangan pelayanan pendidikan menengah (10) penyediaan biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk SMA dan SMK negeri (11) penyediaan biaya operasional pendidikan daerah (BOPDA) untuk siswa SMA (12) penyediaan biaya operasional pendidikan daerah (BOPDA) untuk siswa SMKN Non SBI (13) penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional DIKMEN (14) pencitraan pendidikan menengah (15) pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa PLS (16) pengembangan pendidikan luar sekolah (17) penyediaan barang dan jasa perkantoran (18) pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Sasaran 2 : Peningkatan SDM Indikator yang digunakan untuk mengukur Keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah prosentase Kompetensi Tabel 4 Indikator untuk mengukur Keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran


Prosentase Kompetensi 66,36% 80,84% 87,70%


Pencapaian kinerjanya sesuai dengan taget yang diinginkan. Sasaran diatas didukung dengan 7 ( Tujuh ) kegiatan meliputi : (1) pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan (2) pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi (3) pengembangan mutu program pendidikan serta pemberian tunjangan fungsional bagi pendidik (4) penyelenggaraan pendidikan untuk siswa madrasah diniyah dan guru madrasah diniyah/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB (5) pelatihan penyusunan kurikulum DIKMEN (6) penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan (7) pelatihan penyusunan kurikulum DIKDAS.


17

Sasaran 3 : Kebijakan peningkatan mutu kebermaknaan pendidikan Indikator yang digunakan untuk mengukur Keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah prosentase angka kelulusan Tabel 5 Indikator untuk mengukur Keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran


Prosentase angka kelulusan 100% 98,88% 98,75%


Pencapaian kinerjanya sesuai dengan taget yang diinginkan. Sasaran diatas didukung dengan 9 ( Sembilan ) kegiatan meliputi : (1) pelaksanaan ujian akhir sekolah berstandar nasional DIKDAS (2) pengadaan sarana pembelajaran pendidikan dasar (3) pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKDAS (4) pengelolaan informasi pendidikan (5) pembangunan/rehabilitasi ruang kelas baru dan pengadaan mebelair yang dibiayai dari dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) (6) posialisasi tentang pelaksanaan akreditasi sekolah DIKDAS (7) pelaksanaan ujian nasional DIKMEN (8) pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKMEN (9) pengadaan sarana pendidikan menengah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota surabaya: Sebuah tantangan untuk mewujudkan akuntabilitas Akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab. Dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Oleh karena itu, dinas pendidikan kota surabaya menyajikan LAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pemberi amanah dalam hal ini walikota surabaya. Dalam pemenuhan tanggung jawab kepada pemberi amanah yaitu walikota surabaya, maka dinas pendidikan kota surabaya membuat LAKIP. Tampak dalam pernyataan TAN sebagai Staf Sekretariat Dinas Pendidikan : “LAKIP merupakan media pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders yang berkepentingan dan sumber informasi SKPD, sebagai bahan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.”

Dalam penyajian pelaporan kinerja dinas pendidikan kota surabaya sudah disajikan sesuai dengan pedoman dalam PP no.8 tahun 2006. Dimana dalam pasal17 ayat 1 PP no 8 2006 disebutkan bahwa laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, berisi tentang ringkasan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Tampak dalam pernyataan TAN : “LAKIP yang disusun Dinas Pendidikan sudah sesuai dengan peraturan RPJMD yang telah dicanangkan oleh Walikota Surabaya, di dalam RPJMD tersebut terdapat indikator – indikator yang digunakan dalam LAKIP.”


18

Terdapat fakta yang menarik terkait LAKIP yang disusun oleh dinas pendidikan kota surabaya bahwa tidak semua para staff memahami tentang LAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders yang berkepentingan dan sumber informasi SKPD. Tampak dari pernyataan HDW: “Saya kurang begitu memahami mas tentang LAKIP sebaiknya masnya tanya saja kepada mas TAN dan mas GTW”

Pelaporan kinerja dinas pendidikan kota surabaya di dalam pengukuran kinerja tahun 2011 telah memuat tentang keluaran dan hasil yang telah dicapai dari masing-masing program kegiatan kerja. Bentuk dan isi laporan kinerja yang disusun telah disesuaikan dengan bentuk dan isi rencana kerja dan anggaran sebagaimana peraturan perundangan yang diatur dalam pasal 17 ayat 2 PP no.8 tahun 2008. Format penyusunan LAKIP pada dinas pendidikan kota surabaya yang telah diuraikan pada tabel berisikan tentang program dan kegiatan, rencana input dan realisasi input (sumber daya keuangan), rencana output dan realisasi output,rencana outcome dan realisasi outcome, serta penilaian terhadap capaian kinerja selama tahun 2011. Pedoman yang terdapat pada pp no.8 tahun 2006 sudah sesuai dengan yang ada di dalam laporan kinerja dinas pendidikan kota surabaya, hal ini akan memudahkan stakeholder membaca dan memahami adanya sumber daya keuangan (input) yang digunakan untuk melakukan kegiatan dalam mencapai keluaran (output), dan hasil (outcome),serta dampak dari outcome. Akuntabilitas kinerja organisasi tidak terlepas dari evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan manager publik dalam melaksanakan kegiatan dan fungsi yang diamanahkan kepadanya sebagaimana visi dan misi organisasi. Namun dalam pelaksaannya terdapat hambatan yang di hadapi oleh dinas pendidikan kota Surabaya. Tampak dari pernyataan TAN: “Terdapat hambatan yang dihadapi oleh dinas pendidikan dalam menyusun LAKIP antara lain tidak tercapainya program yang telah ditetapkan dan tidak terdapatnya data yang diperlukan untuk menyusun LAKIP.”

Apabila ditinjau dari tabel laporan akuntabilitas keuangan yang disajikan sebelumnya, terdapat hasil perhitungan antara rencana dan realisasi anggaran. Anggaran tersebut terdapat sisa sebesar Rp 239.588.270.238. Besaran dana yang tidak terpakai bukan berarti bahwa Dinas Pendidikan kota surabaya belum bisa menggunakan dana tersebut secara maksimal namun ada beberapa Sub item kegiatan yang memang belum bisa terealisasi serta adanya efisiensi penggunaan anggaran di Sub Item tersebut. Kesemua sisa anggaran ini nantinya dikembalikan secara otomatis ke kas Pemerintah Kota. Kinerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ditinjau dari Aspek Ekonomi Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (cost of input). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan kualitas tertentu pada harga terbaik yang di mungkinkan (spending less). Pengukuran kinerja suatu organisasi sektor publik yang di ukur dari tinjauan ekonomi merupakan pengukuran atau penilaian kinerja organisasi untuk menilai apakah suatu kegiatan operasi telah dijalankan secara ekonomis atau secara hemat. Kegiatan operasi yang dijalankan secara ekonomis atau hemat adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan tingkat biaya minimal tanpa harus mengorbankan hasil yang ingin dicapai. Berdasar tabel dapat di ketahui bahwa kinerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya selama tahun 2011 di tinjau dari segi ekonomi menunjukkan hasil yang relatif baik. Hal ini dapat di


19

lihat pada jumlah realisasi lebih kecil dari jumlah anggaran. Sehingga dinas tersebut dapat mengestimasi jumlah anggaran yang di buat, lebih kecil dari hasil realisasinya. Oleh karena itu dalam memberikan pelayanan di kota surabaya dapat terealisasi dengan baik, dan dilakukan secara ekonomis atau secara hemat dengan biaya yang minimal, dan merealisasikan program dan kegiatan yang menjadi tujuan dari instansi pemerintah, untuk memberikan pelayanan dari program yang dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat dengan biaya yang rendah. Upaya yang dilakukan oleh dinas pendidikan supaya mampu menghasilkan kinerja yang ekonomi misalnya dalam pengadaan barang maupun jasa di dinas pendidikan yaitu dengan menentukan standart belanja dan membandingkan dengan standart harga yang ada di pasaran untuk program atau kegiatan yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan kota surabaya. Tampak dari pernyataan GTW sebagai staf kesekretariatan dinas pendidikan: “Dalam hal penentuan pengadaan barang dan jasa di dinas pendidikan mengacu pada perpres 70 tahun 2012 sehingga dalam hal penentuan pelaksana kegiatan dapat ditentukan dengan berbagai metode pemilihan yang diperlukan.”

Dalam perpres 70 tahun 2012 disebutkan bahwa dalam penentuan pengadaan barang maupun jasa terdapat banyak metode pemilihan yang dapat dipakai tergantung dari keperluan serta anggaran yang ditetapkan. Dengan demikian dapat dilihat dari tabel pengukuran kinerja kegiatan dikatakan bahwa program dan kegiatan operasi yang telah dijalankan dinas pendidikan kota surabaya pada tahun 2011 berhasil dilaksanakan secara ekonomis atau secara hemat dengan pencapaian yang maksimal ataupun mencapai target tetapi menggunakan biaya yang rendah. Kinerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ditinjau dari Aspek Efisiensi Efisiensi merupakan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran (output). Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar besarnya. Efisiensi berarti pembelanjaan anggaran secara cermat. Berdasarkan tabel pengukuran kinerja kegiatan, dapat diketahui bahwa kinerja dinas pendidikan kota surabaya pada tahun 2011 secara keseluruhan dapat dikatakan efisien. Indikator efisien terlihat dari pencapaian atau jumlah realisasi dari indikator keluaran (output) yang dihasilkan dalam mewujudkan kegiatan operasional terhadap indikator masukan (input) yang digunakan dalam hal ini adalah anggaran. Kemampuan dinas pendidikan kota surabaya dalam mewujudkan kegiatan maupun programnya dengan menggunakan anggaran yang tersedia. Dapat dilihat dari salah satu pencapaian kinerja pada program kerja yaitu penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik untuk TK, sd dan smp negeri. Hasil output dari program tersebut adalah jumlah sd dan smp negeri yang menerima jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dimana ditargetkan sejumlah 537 lembaga sedangkan yang berhasil dicapai sebesar 539 lembaga. Dari kegiatan tersebut diperlukan input berupa sumber daya keuangan atau anggaran. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Rp 29.863.411.550, sedangkan anggaran yang digunakan untuk pemenuhan kegiatan tersebut hanya Rp 19.458.982.573 atau dapat dikatakan 65,16% dari penggunaan dana yang dianggarkan. Tampak dalam pernyataan GTW :


20

“Dinas Pendidikan dalam mengukur kinerjanya berdasarkan serapan anggaran yang telah dilaksanakan serta hasil kinerjanya secara umum dapat dilihat dari output kegiatan yang telah dilaksanakan. “

Serapan anggaran dalam hal ini untuk menghasikan output yang maksimal dibutuhkan sejumlah dana yang diperlukan. walaupun dana yang dipakai tidak semuanya diserap hal itu tidak dapat dibuat acuan bahwa kegiatan itu tidak berjalan dengan baik melainkan dapat melakukan penghematan sehingga kinerja yang dilakukan dapat dikatakan efisien. Dengan demikian dari input yang seminimal mungkin dapat memperoleh hasil output yang maksimal, sehingga output yang dihasilkan pada tahun berjalan yaitu tahun 2011 pada program kerja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk TK, sd dan smp negeri dapat dikatakan efisien. Kinerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ditinjau dari Aspek Efektivitas Berdasarkan tabel pengukuran kinerja kegiatan, dapat diketahui bahwa kinerja dinas pendidikan kota surabaya pada tahun 2011 secara keseluruhan dapat dinilai efektif, karena adanya rencana dalam penyusunan program dan kegiatan operasi organisasi sektor publik yang diwujudkan dalam indikator kinerja output maupun outcome telah berhasil dalam menjalankan tujuan organisasi dalam mencapai dan merealisasi program sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Hal ini tampak dari hasil-hasil kinerja indikator keluaran (output), indikator hasil (outcome). Sesuai dengan misi dari dinas pendidikan kota surabaya: (1) meningkatkan ketersediaanya layanan pendidikan (2) meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan (3) meningkatkan kualitas & relevannya layanan pendidikan (4) meningkatkan kesetaraan dalam layanan pendidikan (5) meningkatkan kepastian/ keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Dinas pendidikan kota surabaya mengupayakan bentuk kinerja yang maksimal agar pencapaian akan outcome terpenuhi dengan tetap memperhatikan anggaran yang tersedia dan memanagenya agar dapat terlaksana setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dapat diketahui dari tabel pengukuran kinerja kegiatan outcome yang diperoleh hampir semuanya 100% yang dapat diketahui dari berbagai program mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan hal itu dapat dibuktikan dengan membandingkan kinerja efektivitas yaitu menghubungkan antara keluaran (output) dan tujuan atau sasaran yang akan dicapai (outcome). Sehingga dapat dapat dikatakan tujuan maupun program kegiatan dinas selama tahun 2011 dikatakan efektif.

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai LAKIP pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Dinas pendidikan kota surabaya menyajikan LAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pemberi amanah dalam hal ini walikota surabaya. Pelaporan kinerja dinas pendidikan kota surabaya sudah disajikan sesuai dengan pedoman dalam PP no.8 tahun 2006. Dimana dalam pasal 17 ayat 1 PP no 8 2006 disebutkan bahwa laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, berisi tentang ringkasan keluaran (output) dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai (outcome) dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. (2) Pengukuran kinerja tidak hanya dinilai dari penyajian LAKIP saja, melainkan adanya evaluasi kinerja. Berdasar hasil penelitian pada kinerja Dinas pendidikan kota surabaya selama tahun 2011 di tinjau dari segi ekonomi


21

menunjukkan hasil yang relatif baik. Hal ini dapat di lihat berbagai program yang disiapkan untuk mendapatkan hasil yang ekonomi mampu dijalankan dengan biaya yang minimum namun tidak mengubah standart yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga dinas tersebut dapat mengestimasi jumlah anggaran yang di buat lebih kecil dari hasil realisasinya. (3) Ditinjau dari efisien Berdasarkan tabel pengukuran kinerja kegiatan, dapat diketahui bahwa kinerja dinas pendidikan kota surabaya pada tahun 2011 secara keseluruhan dapat dikatakan efisien. Indikator efisien terlihat dari pencapaian atau jumlah realisasi dari indikator keluaran (output) yang dihasilkan dalam mewujudkan kegiatan operasional terhadap indikator masukan (input) yang digunakan dalam hal ini adalah anggaran. (4) Ditinjau dari efektivitasnya, Berdasarkan tabel pengukuran kinerja kegiatan, dapat diketahui bahwa kinerja dinas pendidikan kota surabaya pada tahun 2011 secara keseluruhan dapat dinilai efektif, karena adanya rencana dalam penyusunan program dan kegiatan operasi organisasi sektor publik yang diwujudkan dalam indikator kinerja output maupun outcome telah berhasil dalam menjalankan tujuan organisasi dalam mencapai dan merealisasi program sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Hal ini tampak dari hasil-hasil kinerja indikator keluaran (output), indikator hasil (outcome). Saran Dalam menghadapi kendala-kendala dalam penyusunan LAKIP, sebaiknya Dinas Pendidikan Kota Surabaya mulai mencari data yang disediakan untuk menyusun LAKIP tersebut dan memaksimalkan kegiatan yang telah direncanakan supaya tercapai secara keseluruhan. Hasil penilaian kinerja Dinas pendidikan kota surabaya hendaknya tidak di jadikan sebagai alat untuk mengukur kinerja saja melainkan untuk kepentingan lainnya sebagai pengambilan keputusan untuk tahun yang akan datang. Untuk meningkatkan ekonomi, efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan, maka Dinas Pendidikan Kota Surabaya hendaknya selalu berinovasi agar kegiatan berjalan semakin baik lagi dan mampu mencapai tujuan serta sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. Meningkatkan perbaikan kualitas dan mutu SDM Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan berbagai pelatihan dan seminar agar kinerja semakin lebih baik lagi, menguasai dan memahami penyajian LAKIP, sehingga sasaran program kegiatan dapat tercapai. DAFTAR PUSTAKA Anthony, N. R. dan Govindarajan. 2005. Sistem Pengendalian Manajemen II. Jakarta : Salemba Empat. Arja S. 2000. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol.2,No.2 tentang akuntanbilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan. Bastian, I. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Yogyakarta : Erlangga. Harun. 2009. Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat. Mahsun, M. 2007. Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA. Mahmudi. 2005. Manajemen kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP AMP YKPN. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : ANDI OFFSET. Nowardiawan, D. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat. Rasul, S, 2003. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta : PNRI. Republik Indonesia. 1999. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.


22

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Republik indonesia. 2012. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republic Indonesia nomor 25 tahun 2012 tentang pelaksanaan evaluasi akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah. Ulum, I. 2004.Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang. ●●●

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA MELALUI PENDEKATAN VALUE FOR MONEY

Recommend Documents