ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY Studi kasus : Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperolah Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Akuntansi

Disusun oleh : STEPANUS YASIN NIM : 031334063

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA 2008




[|wâÑ twtÄt{ áâtàâ ÑxÜuâtàtÇ? ÑxÜvÉuttÇ wtÇ ÑxÇvÉuttÇ Skripsi ini saya persembahkan kepada; Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang selalu menuntun dan melindungi hidup saya. Ayah ku Lorensius Yos Ape dan Ibu ku yang selalu memberikan arti hidup buat saya. Kakak-kakak ku tercinta, Hendrikus Yasin dan Welius Yasin yang sering menasehati adik mu yang nakal ini. Semua orang yang telah memberikan Kasih sayang sama aku…..

iv




KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan karunia dan berkat-Nya yang melimpah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini degan baik. Skripsi yang bejudul, “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY (Studi Kasus: Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat). Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan dan keterbatasan mulai dari tahap awal maupun sampai tahap akhir Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, nasihat, kerjasama, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Romo Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama SJ., M.Sc. Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 2. Bapak Drs. T. Sarkim., M.Ed., Ph.D. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

vi


3. Bapak Y. Harsoyo, S.Pd., M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 4. Bapak Laurentius Saptono, S.Pd., M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Akuntansi Sanata Dharma Yogyakarta. Terima kasih karena sudah memberikan kritis, saran, dan nasehat yang berarti kepada saya. 5. Bapak Ignatius Bondan Suratno, S.Pd., M.si., terima kasih karena sudah berkenen membimbing, memberikan masukan dan bantuan dalam penyusunan skripsi. 6. Bapak

Drs.

FX.

Muhadi,

M.Pd.,

yang

berkenan

mendampingi

dan

mempertanggungjawabkan skripsi ini. 7. Bapak Drs. Bambang Purnomo, SE., M.Si., yang berkenan mendampingi dan mempertanggungjawabkan skripsi ini. 8. Bapak Drs. Wawiek Wakidjo dan Mbak Theresia Aris Sudarsilah serta segenap dosen dan staf karyawan Program Studi Pendidikan Akuntansi yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi. 9. Bapak Bupati Kabupaten Sanggau Yansen Akun Efendy, Sh, MBa, MSc, MSi, MH yang telah memberikan izin kepada saya utuk melaksanakan penelitian. 10. Bapak Drs. H. Yus Suhardi, MM selaku Kepala BAPPEDA Kab. Sanggadan Bapak Yastinus Pri Haroyo, SE selaku PJ. KaSubBag Umum dan Keuangan BAPPEDA kab. Sanggau yang telah membantu saya dalam memperoleh data-data penelitian.

vii


11. Bapak Drs. Hadi Sudibyo, MM selaku Kepala BPKKD Kab. Sanggau dan Bapak Imalit selaku Sub jabatan Staf bagian pembukuan BPKKD Kab. Sanggau yang telah banyak membantu saya dalam memperoleh data-data penelitian. 12. Kepada Ayahnda Lorensius Yos Ape dan Ibunda Kristina yang telah memberikan nasehat, doa, kasih sayang dan arti hidup buat saya, sehingga saya bisa berdiri dikerasnya dunia ini dan memberikan arti hidup buat aku. Saya bangga sekali menjadi anak dari seorang Ayah yang pekerja keras untuk keluarganya dan seorang Ibu yang sangat sabar menghadapi saya yang sangat nakal ini. 13. Kepada kakak-kakakku Hendrikus Yasin beserta istri dan Welius Yasin yang telah membimbing adikmu yang bandel ini. 14. Kepada Cristina Hestiyanti Eka Dewi terima kasih banyak atas nasehat, dukungan, kasih yang telah kamu berikan selama setengah perjalanan skripsi ini dan selama aku di Yogya. Tidak selamanya cinta harus memiliki……! 15. Kepada teman-teman satu atap, aspura Kabupaten Sanggau: Joe, Om Jes, Binjai, Hendro, Budi, Dor, Bru senang banget tinggal bareng kalian…..hidup tu selalu slow and enjoy tapi harus pasti. 16. Kepada teman-teman Forum IKBKSY: Bebe Modah, Jon, Bajai, Kobam, Iir, Olen, Eni, Veron, Kampret, Dora, Oh Yes, Jimoi mak kasih atas kesempatannya sehingga aku dapat berkreasi di sini. 17. Kepada teman-teman PAK angkatan 2003 Ari Bowo, Agus, Yudo, Santi, Lala, Ana Ndut, Koko, Ari Hitam, Dewi, Dwi dan lain-lain, mak kasih ya atas pinjaman buku, pen dan kertasnya ya selama aku kuliah, ha……

viii


18. Kepada teman-teman Jeh Didi, Pa udak At, Fredi, Asmet, Bertus, Utoh, Een, Beni, Welly, mak kasih udah diberi kesempatan berbudaya dengan kalian. 19. Kepada teman-teman Robet Pengadang, Eko Kerang, Agus, Toy, Puji, Bandi, Arok, Pendi, Patik, Dopleh, Bajai, Sat, Kris dll terima kasih karena sudah banyak membantu saya dalam banyak hal. 20. Kepada teman-teman ku di Kalimantan Barat, Cindy. Deni, Edo, Gio, Tomas, Abok, Jek, Ferdi, terima kasih atas dukungannya ya. 21. Kepada semua saudara dan teman-teman ku yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta jauh dari sempurna, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 7 Oktobet 2008 Penulis

Stepanus Yasin

ix


ABSTRAK ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY (Studi kasus: Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat)

Stepanus Yasin Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2008

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas kinerja keuangan Kabupaten Sanggau pada tahun anggaran 2003 sampai 2007; (2) kemampuan pendapatan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sanggau. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sanggau pada bulan Januari 2008. Sample penelitian ini adalah data penerimaan dan pengeluaran pendapatan daerah yaitu Sub Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Pajak dan Kantor Statistik. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Untuk mengetahui tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Sanggau digunakan metode Value for Money. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Sanggau (1) ekonomis rata-rata 91,84%; (2) efisien rata-rata 97,71%; (3) efektif rata-rata 98,80%; (4) tingkat kemandirian rendah sekali (instruktif) rata-rata 3,47%; (5) kemampuan dalam menghasilkan PAD sangat kecil, pajak rata-rata 0,68%, retribusi rata-rata 1,31%, BUMN rata-rata 2,23% dan pendapatan Lain-lain rata-rata 1,30%.

x


ABSTRACT FINANCIAL ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT BY APPLYING VALUE FOR MONEY METHOD (A Case: Sanggau Regency, West Kalimantan Province)

Stepanus Yasin Sanata Dharma Univercity Yogyakarta 2008

The purpose of this research is to perceive: (1) economical level, efficiency and effectives of finance of Sanggau Regency in 2003-2007; (2) the ability of local income in covering the activities of Government in Sanggau Regency. The research was done in Sanggau Regency in January 2008. The samples of this research were the revenue and expence of local income of The Office of Local Income, Tax Office and Statistics Office. Data collected by interview method and documentation. To perceive economical level, efficiency and effetiveness of finance of Sanggau Regency, Value for Money Method was applied. Observation result indicates that finance of Sanggau Regency (1) shows that economical average is 91,84%; (2) efficiency average is 97,71%; (3) effectiveness average is 98,80%; (4) independent work (instructive) average is 3,47%; (5) ability in Pure Local Income production is very small, tax average is 0,68%, restribution average is 1,31%, State Capital Enterprise Board average is 2,23% and others income ovaerage is 1,31%

xi


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN...................................................................

iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....................................

iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ...................................................

v

KATA PENGANTAR...............................................................................

vi

ABSTRAK .................................................................................................

x

ABSTRACT ...............................................................................................

xi

DAFTAR ISI .............................................................................................

xii

DAFTAR GAMBAR.................................................................................

xvii

DAFTAR TABEL ....................................................................................

xviii

DAFTAR LAMPIRAN.............................................................................

xix

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ..........................................................................

1

B. Batasan Masalah .......................................................................

3

C. Rumusan Masalah.....................................................................

4

D. Tujuan Penelitian ......................................................................

4

E. Manfaat Penelitian ....................................................................

5


BAB II LANDASAN TEORI A. Keuangan Daerah .....................................................................

6

1. Pengertian Keuangan Daerah................................................

6

2. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah .................................

8

B. Sumber Keuangan Pemerintah Daerah ....................................

9

1. Pendapatan Asli Daerah ........................................................

10

a. Pajak Daerah ...................................................................

11

b. Retribusi Daerah..............................................................

20

c. Bagian Laba BUMN .......................................................

24

d. Penerimaan dari Dinas-dinas...........................................

26

e. Penerimaan lain-lain yang Sah........................................

26

2. Dana Perimbangan ................................................................

27

a. Dana Bagi Hasil ..............................................................

27

b. Dana Alokasi Umum.......................................................

28

c. Dana Alokasi Khusus......................................................

28

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ..........................

28

C. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah .............................

28

1. Anggaran Sektor Publik ........................................................

29

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...........................

32

D. Kinerja Sektor Publik ..............................................................

34

1. Pengukuran Kinerja...............................................................

35

xiii


2. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik .........................

35

E. Value for Money.......................................................................

36

1. Ekonomis .............................................................................

37

2. Efisiensi

.............................................................................

38

3. Efektivitas .............................................................................

39

4. Audit Ekonomis dan Efisiensi...............................................

40

5. Audit Efektivitas ...................................................................

41

F. Kemandirian .............................................................................

45

G. Analytical Procedure ...............................................................

47

BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Penelitian.........................................................................

48

B. Tempat dan Waktu Penelitian ..................................................

48

1. Tempat

.............................................................................

48

2. Waktu

.............................................................................

48

C. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian ...................................

48

1. Subjek Penelitian...................................................................

48

2. Objek Penelitian ....................................................................

48

D. Teknik Pengumpulan Data.......................................................

49

1. Wawancara............................................................................

49

2. Dokumentasi .........................................................................

49

E. Teknik Analisis Data................................................................

49

xiv


1. Teknik Pengukuran Value for Money ...................................

49

2. Kemandirian Daerah .............................................................

51

3. Analytical Procedure ............................................................

52

BAB IV TEMUAN LAPANGAN A. Gambaran Umum .....................................................................

53

1. Iklim ......................................................................................

53

2. Topografi .............................................................................

54

3. Jenis Tanah dan Keadaan Lapisan Tanah .............................

54

4. Geologi ................................................................................

54

5. Pemerintahaan .......................................................................

54

6. Visi ......................................................................................

55

7. Misi ......................................................................................

56

8. Posisi Strategis ......................................................................

56

9. Sub Wilayah Pembangunan ..................................................

57

10. Strategi Pembangunan...........................................................

57

B. Bidang Sosial Budaya ..............................................................

58

1. Pendidikan.............................................................................

58

2. Kesehatan .............................................................................

58

3. Agama ...................................................................................

59

4. Penduduk .............................................................................

60

5. Angkatan Kerja .....................................................................

61

xv


6. Budaya

.............................................................................

61

7. Pariwisata .............................................................................

61

C. Bidang Fisik dan Infra Struktur ...............................................

63

1. Prasarana Jalan ......................................................................

63

2. Listrik

.............................................................................

63

3. Air Bersih .............................................................................

63

4. Telekomunikasi .....................................................................

64

5. Perbankan .............................................................................

64

D. Perkebunan .............................................................................

64

1. Kelapa Sawit .........................................................................

65

2. Karet

.............................................................................

66

3. Kakao

.............................................................................

66

4. Lada

.............................................................................

66

E. Pertanian

.............................................................................

67

F. Perikanan

.............................................................................

67

G. Kebijakan Pemerintah Daerah..................................................

67

1. Bidang Agribisnis, Kehutanan, Pertambangan dan Pariwisata .............................................................................

67

2. Bidang Investasi dan Penanaman Modal ..............................

68

BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan A. Deskripsi Data..........................................................................

xvi

69


B. Analisis Data ............................................................................

77

1. Teknik Value for Money........................................................

77

2. Tingkat Kemandirian dan Analytical Procedure ..................

83

C. Pembahasan Hasil Penelitian ...................................................

92

1. Analisis Value for Money......................................................

92

2. Analisis Tingkat Kemandirian dan Analytical Procedure ....

99

BAB V Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian dan Saran A. Kesimpulan .............................................................................

104

B. Keterbatasan Penelitian............................................................

105

C. Saran ......................................................................................

106

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................

107

xvii


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

Skematis Value for Money .................................................

37

Gambar 2.2

Elemen-elemen Pengukuran Kinerja Value for Money.....

42

Gambar 2.3

Pengukuran Value for Money.............................................

44

xvii


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Dana Bagi Hasil .................................................................

17

Tabel 3.1

Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah...................

51

Tabel 4.1

Jumlah Guru, Murid dan Sarana Pendidikan .....................

58

Tabel 4.2

Jumlah Fasilitas Kesehatan ...............................................

59

Tablel 4.3

Jumlah Penduduk Tahun 2007...........................................

60

Tabel 4.4

Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.................

61

xviii


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

Pedoman Wawancara.........................................................

110

Lampiran II

Anggaran Pendapatan Daerah............................................

113

1. Anggaran Pendapatan Daerah 2003...................................

114


129


146


163


180

Lampiran III Perhitungan Value for Money, Kemandirian daerah, Analytical Procedure dan Trend .........................................................

187

Lampiran IV Surat Ijin Penelitian............................................................

210

xix

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 1

BA B I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Setiap negara dengan wilayah yang luas, seperti Indonesia, membutuhkan

suatu sistem pemerintahaan yang efektif dan efisien, sistem ini diperlukan tidak saja untuk melaksanakan program pemerintahaan, tetapi agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan dan mensejahterakan kehidupan bersama. Dengan berperan serta masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Dalam rangka mengelola sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah di perbaharui menjadi Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mengandung pengertian bahwa kepada pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sebagai perwujudan otonomi daerah. Dari keputusan tersebut terjadi perubahan sistem pemerintahaan yang bermula bersifat sentralistik menjadi desentralistik yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2001, sehingga menyebabkan bertambahnya kewenangan daerah sebagai


akibat dari perlimpahan wewenang yang semula dilakukan oleh pemerintah pusat yang kemudian dialihkan kepada daerah.Undang-undang tersebut merefleksikan pembagian kekuasaan dibidang pemerintahaan yang lebih luas kepada daerah dan memberikan kepastian sumber dana pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya dan kebebasan dalam menggunakan dana tersebut sesuai dengan fungsinya (local discretion). Untuk menjamin terselenggaranya otonomi daerah dengan baik, tidak terlepas dari kemampuan Pemerintah Daerah di bidang keuangan.

Pemerintah Daerah

dituntut untuk lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan daerah dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber kekayaan daerah yang ada. Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2004, sumber keuangan daerah terdiri dari: a. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kakayaan daerah yang di pisahkan dan lai-lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan; b. Dana Perimbangan yang terdiri dari bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK); c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari hibah dan penerimaan dari daerah propinsi atau kabupaten lain.


Dari sumber keuangan Pemerintah Daerah yang ada di atas, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah dibidang keuangan. Dengan Pendapatan Asli Daerah

yang semakin

meningkat diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah dan berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pengertian keuangan daerah (Supriatno 1993:174) adalah kemampuan daerah untuk

mengelola

mulai

dari

merencanakan,

melaksanakan,

mengawasi,

mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan daerah yang ditujukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mengingat pentingnya keuangan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan suatu daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kinerja keuangan daerah dengan menggunakan metode Value for Money.

B.

Batasan Masalah Dalam penelitian ini penulis hanya akan meneliti pendapatan daerah yang

terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah


C.

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukan di atas maka permasalahan

yang dapat dirumuskan sebagai berikut. 1) Apakah kinerja keuangan daerah Kabupaten Sanggau pada tahun anggaran 2003 sampai 2007 sudah ekonomis, efisien dan efektif? 2) Apakah pendapatan daerah Kabupaten Sanggau pada tahun anggaran 2003 sampai 2007 sudah mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan?

D.

Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan ini sebagai berikut. 1) Untuk mengetahui tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau pada tahun anggaran 20032007? 2) Untuk mengetahui kemampuan pendapatan daerah Kabupaten Sanggau dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemerintahan?


E.

Manfaat Penulisan Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah: 1. Akademik Hasil penelitian ini diharapkan mampu

memberikan sumbangan sebagai

bahan referensi yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi pembaca dan memberikan arahan bagi penulisan yang selanjutnya. 2. Praktis dan Empiris Memberikan informasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Sanggau sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan keuangan pemerintah daerah terutama dalam hal tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan daerah.


BAB II LANDASAN TEORI

A.

Keuangan Daerah Salah satu masalah yang terbesar dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah adalah cukup tidaknya dana yang ada untuk menjalankan pemerintahaan daerah agar bisa berjalan dengan ekonomis, efektif dan efisien. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah daerah mendapatkan sumber keuangan dari pemerintah pusat yang diperoleh pada dana perimbangan, selain itu juga pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumbersumber pendapatan lainya yang sah.

1. Pengertian Keuangan Daerah Pengertian keuangan daerah (Supriatno 1993:174) adalah kemampuan daerah untuk

mengelola

mulai

dari

merencanakan,

melaksanakan,

mengawasi,

mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan daerah yang ditujukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengertian keuangan daerah (Mamesah 1995:16) adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengelola berbagai sumber keuangannya baik berupa uang maupun barang dalam rangka pelaksanaan desentralisai. Menurut Mamesah (1995: 21-22) lingkup keuangan daerah meliputi 2 hal yaitu. a. Kekayaan daerah yang secara langsung dikelola oleh pemerintah daerah sesuai tingkat otonominya masing-masing serta berhubungan langsung dengan pelaksanaan

tugas,

wewenang,

tanggung

jawab

baik

dalam

bidang

pemerintahaan maupun dalam bidang pembangunan. b. Kekayaan milik daerah yang dipisahkan yaitu seluruh uang dan barang yang pengurusannya tidak dimasukan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tetapi di selenggarakan oleh perusahaan daerah yang juga berfungsi sebagai kas daerah. Menurut Mamesah (1995: 35-36) ada 3 Asas-asas keuangan daerah yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu. Penjelasan masing-masing asas adalah sebagai berikut. a. Desentralisasi Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, pembiayaan.

perencanaan,

pelaksanaan

dan

menyangkut

segi-segi


b. Dekonsentrasi Pelimpahaan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat daerah. c. Tugas Pembantuan Tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

2. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah menurut Maris (1989:279), sebagai berikut. a. Pertanggungjawaban (accountability) Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau pihak yang berkepentingan yang sah. Adapun unsur-unsur penting tanggung jawab mencakup: keabsahan, setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan, tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang benar-benar terpungut, jelas sumbernya dan tepat penggunaannya. b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, jangka pendek dan jangka panjang.


c. Kejujuran Urusan keuangan daerah harus diserahkan kepada pegawai yang jujur dan kesempatan untuk berbuat curang sangat kecil. d. Hasil guna (effectiveness) dan gaya guna (efficiency) kagiatan daerah Tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai pembangunan daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat mungkin. e. Pengendalian Petugas keuangan pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan dapat tercapai, mereka harus mengusahakan agar selalu mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dan untuk memandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan sasaran yang sudah di rencanakan.

B.

Sumber Keuangan Pemerintah Daerah Pendapatan daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1999, yang telah diperbaharui menjadi Undang-undang No.33 Tahun 2004 pada Pasal 5 ayat (2), sumber pendapatan daerah terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.


1. Pendapatan Asli Daerah Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Azhari (1995: 51) adalah sumber-sumber pendapatan daerah yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain serta penerimaan pembangunan (pinjaman daerah). Pendapatan Asli Daerah (Devas 1989:31) adalah Pemerimaan dari pungutan pajak daerah, pungutan jasa layanan, iuran dari penerimaan lain dinas, laba dari perusaaan daerah dan penerimaan dari pembangunan yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah sangat diharapkan dapat sebagai penyangga utama dalam membiayai urusan rumah tangga daerah. Semakin banyak kegiatan daerah yang dibiayai oleh PAD, berarti semakin tinggi kualitas otonomi daerah sehingga akan memperkuat posisi keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber sumber PAD berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut.


a. Pajak Daerah (Local Tax) 1. Pengertian Pajak Daerah Pajak daerah menurut Azhari (1995:41) adalah pungutan daerah yang menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, tentang pajak dan retribusi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan Badan Kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2001, tentang pajak daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang

yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dari pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tanpa imbalan langsung. Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut.


1) Pajak dipungut berdasarkan/kekuataan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang dapat dipaksakan; 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, bila dari pemasukannya masih terdapat suplus, dapat digunakan untuk membiayai publik invesment; 5) Pajak dapat juga mempunyai tujuan yang tidak mengatur. Pajak daerah dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek pajak seperti orang atau badan dan benda bergerak atau tak bergerak. 2. Dasar Hukum Dasar hukum tentang pajak daerah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1999 tentang sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan pendapatan lain-lain. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbang keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.


3. Dana bagi hasil Berdasarkan pasal 11 ayat 1 sampai dengan 3 Dana Bagi Hasil diatur sebagai berikut. 1) Pajak a. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan pembagian 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut. 9 16.2% untuk daerah propinsi yang bersangkutan dan disetorkan ke rekening kas daerah propinsi; 9 64.8% untuk daerah kabupatan/kota yang bersangkutan dan disetorkan ke rekening kas kabupaten/kota; 9 9% untuk biaya pemungutan dan disetorkan ke rekening kas negara dan kas daerah. b. Bagian daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dengan pembagian 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. Bagian daerah dari penerimaan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebagai berikut: 9 16% untuk daerah propinsi yang bersangkutan dan disetorkan ke rekening kas daerah propinsi; 9 64% untuk daerah kabupatan/kota yang bersangkutan dan disetorkan ke rekening kas kabupaten/kota. c. Bagian daerah dari Pajak Penghasilan (PPh)


Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang- Undang NO. 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, yang merupakan bagian daerah adalah sebesar 20% dan Dana Bagi Hasil di Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Dalam Negeri dan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan imbalan 60% untuk kabupaten/kota dan 40 % untuk provinsi. 2) Sumber Daya Alam a. Sektor Kehutanan Penerimaan iuran hak pengusahaan hutan

Bagian daerah dari penerimaan negara iuran Hak Pengusahaan Hutan dibagi: 9 16% untuk daerah propinsi yang bersangkutan; 9 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil.

Bagian daerah dari penerimaan provisi Sumber Daya Hutan dibagi: 9 16% untuk daeah propinsi yang bersangkutan; 9 32% untuk daerah kabupaten/kota penghasil; 9 32% untuk daerah kabupaten/kota lain dalam propinsi yang besangkutan.


b. Sektor pertambangan umum

Penerimaan iuran tetap (land-rent) Penerimaan iuran tetap yaitu seluruh penerimaan iuran yang diterima negara sebagi imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kuasa pertambangan. Bagian daerah dari penerimaan negara iuran tetap adalah: 9 16% untuk daerah propinsi yang bersangkutan; 9 64% untuk daerah kabupaten/kota.

Penerimaan iuran eksploitasi dan iuran ekplorasi (royalty) Penerimaan iuran eksploitasi dan iuran ekplorasi adalah iuran produksi yang diterima negara dalam hal pemegang kuasa pertambangan ekplorasi, mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan ekplorasi yang diberikan kepadanya serta atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan ekploitasi satu atau lebih lahan galian. Bagian daerah dari penerimaan iuran eksploitasi dan iuran ekplorasi adalah sebagai berikut: 9 16% untuk propinsi; 9 32% untuk daerah kabupaten/kota; 9 32% untuk daerah kabupaten/kota lainnya.

c. Perikanan Dengan pembagian 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. Bagian daerah dari penerimaan sektor perikanan adalah sebagai berikut:


Penerimaan pungutan pengusaha perikanan dibagi: 9 16% untuk pemerintah propinsi yang bersangkutan; 9 64% untuk kabupaten/kota penghasil.

Penerimaan pungutan hasil perikanan di bagi: 9 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan; 9 32% untuk daerah kabupaten/kota penghasil; 9 32% untuk daerah kabupaten/kota lain dalam provinsi yang bersangkutan.

d. Pertambangan minyak bumi. Dengan pembagian 85% untuk pemeintah pusat, 15% untuk daerah. Bagian daerah dari penerimaan sektor pertambangan minyak bumi adalah sebagai berikut: 9 3% untuk provinsi; 9 6% untuk kabupaten/kota penghasil; 9 6% untuk kabupaten/kota lain dalam provinsi yang bersangkutan. e. Pertambangan gas alam. Dengan pembagian 70% untuk pemerintah pusat, 30% untuk daerah. Bagian daerah dari penerimaan sektor pertambangan gas alam adalah sebagai berikut: 9 6% untuk provinsi; 9 12% untuk kabupaten/kota penghasil; 9 12% untuk kabupaten/kota lain dalam provinsi yang besangkutan.


f. Pertambangan panas bumi Pertambangan panas bumi merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. Bagian daerah dari penerimaan sektor pertambangan panas bumi adalah sebagai berikut: 9 16% untuk provinsi yang bersangkutan; 9 32% untuk kabupaten/kota penghasil; 9 32%

untuk

kabupaten/kota

lainnya

dengan

provinsi

yang

bersangkutan. Berikut ini adalah tabel perincian Dana Bagi Hasil (Marbun 2005:175). Tabel 2.1 Dana Bagi Hasil No

Penerimaan Negara

Pusat

Daerah

1

Pajak Bumi dan bangunan (PBB)

10%

90%

2

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB)

20%

80%

3

Pajak Penghasilan (PPh)

80%

20%

4

Dana Reboisasi

60%

40%

5

Pertambangan Umum

20%

80%

6

Pertambangan Minyak Bumi

84.5%

15.5%*

7

Pertambangan Gas Bumi

69.5%

30.5%*

8

Pertambangan Panas Bumi

20%

80%

9

Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)

20%

80%

10

Perikanan

20%

80%


4. Pajak yang Dipungut Daerah Tingkat II Jenis pajak dan tarif pajak menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tentang pajak dan retribusi daerah Jenis pajak dan tarif pajak kabupaten/kota terdiri dari: 1) Pajak Hotel

10%

2) Pajak Restoran

10%

3) Pajak Reklame

25%

4) Pajak Penerangan Jalan

10%

5) Pajak Hiburan

35%

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

20%

7) Pajak Parkir

20%

5. Tolak ukur untuk menilai pajak daerah Untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada, digunakan ukuran (Devas, 1989: 61-62) sebagai berikut: 1) Hasil (Yield) Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu dan elastisitas hasil pajak dengan hasil pungutnya. 2) Keadilan (Equity) Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenangwenang serta pajak bersangkutan harus adil secara horizontal artinya beban pajak harusnya sama besar antara berbagai kelompok berbeda tapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertikal artinya


kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi. Pungutan tersebut harus adil dalam arti tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari suatu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan itu mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat. 3) Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency) Pajak hendaknya mendorong (atau setidak-tidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi. 4) Kemampuan Melaksanakan (Ability to Implement) Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha. 5) Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Suitability as a Local Revenue Source) Harus jelas kepada daerah mana suatu pajak dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain.


b. Retribusi Daerah (Local Retribution) 1. Pengertian Retribusi Retribusi daerah menurut Supriatno (1993: 139) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu, yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah menurut Munawir (1990: 4) adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan, dapat balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Unsur-unsur yang melekat pada retribusi sebagai berikut: 1) Pungutan retribusi harus berdasarkan Undang-undang; 2) Sifat pungutannya dapat dipaksakan; 3) Pungutan dilakukan oleh negara; 4) Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; 5) Kontraprestasi (imbalan) langsung dapat di rasakan oleh pembayar retribusi. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam retribusi daerah, (Samudra 1995:51) yaitu. 1) Adanya pelayanan langsung yang sebagai imbalan pungutan yang dikenakan; 2) Terdapat kebebasan untuk memilih pelayanan; 3) Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan


Penerimaan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan diperlukan oleh masyarakat. Dilihat dari objeknya, retribusi daerah masih dapat dikembangkan melalui peningkatan jasa pelayanan, sepanjang jasa pelayanan yang diberikan tersebut benar-benar nyata, tidak dibuat-buat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun demikian, retribusi tersebut tidak dapat dipungut terlalu tinggi dan tidak boleh merintangi keluar masuknya barang atau pengangkutan barang ke dalam atau keluar daerah bersangkutan. Retribusi daerah merupakan pendapatan yang tidak kecil di dalam mengisi keuangan daerah. karena mempunyai arti penting bagi semua pihak, maka berlakunya peraturan tentang retribusi daerah perlu pengesahan dulu oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan yang ditentukan dalam peraturan pemerintah. Ciri-ciri pokok retribusi (Kaho, 1997:152) adalah sebagai berikut. 1) Retribusi dipungut oleh daerah Dalam pungutan retribusi daerah terdapat hal yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk. 2) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengeyam jasa yang diberikan atu disediakan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000,

tentang pajak dan

retribusi dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang jenis-


jenis retribusi daerah, terdapat ketentuan mengenai objek, subjek dan jenis masing-masing retribusi (Prakosa, 2003: 89) yaitu sebagai berikut. a. Retribusi Jasa Umum Retribusi jasa umum adalah pelayanaan yang disediakan atau diberikan

pemerintah

daerah

untuk

tujuan

kepentingan

dan

kemanfataan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut: 1) Retribusi pelayanan kesehatan; 2) Retribusi persampahaan dan kebersihan; 3) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Catatan Sipil; 4) Retribusi pelayanaan pemekaman dan pengabuan mayat; 5) Retribusi parkir di jalan umum; 6) Retribusi pasar; 7) Retribusi air bersih; 8) Retribusi pengujian kendaraan bermotor; 9) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; 10) Retribusi alat cetak peta; 11) Retribusi pengujian kapal perikanan. b. Retribusi Jasa Usaha Retribusi jasa usaha adalah pelayanaan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena


pelayanaan tersebut belum cukup disedikan oleh swasta. Jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut: 1) Retribusi pemakain kekayaan daerah; 2) Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan; 3) Retribusi terminal; 4) Retribusi tempat khusus parkir; 5) Retribusi tempat penitipan anak; 6) Retribusi tempat penginapan atau villa/pesanggrahan; 7) Retribusi penyedotan kakus; 8) Retribusi rumah potong hewan; 9) Retribusi tempat pendaratan kapal; 10) Retribusi penyeberangan di atas air; 11) Retribusi pengelolaan limbah cair; 12) Retribusi penjualan produksi usaha daerah; c. Retribusi Perizinan tertentu Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksud

untuk

pembinaan,

pengaturan,

pengendalian

dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut: 1) Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah;


2) Retribusi izin mendirikan bangunan; 3) Retribusi izin tempat penjualaan minuman beralkohol; 4) Retribusi izin izin gangguan; 5) Retribusi trayek; 6) Retribusi pengambilan hasil hutan. d. Tata cara pemungutan retribusi daerah Pemungutan retribusi daerah tidak bisa diborongkan dan dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sangsi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagih Retribusi Daerah.

c. Bagian Laba BUMD Sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanaan kepada masyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan atas dasar nirlaba atau atas dasar mencari laba. Apabila kegiatan yang dilakukan atas dasar nirlaba maka pembiayaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan jika kegiatan yang dilakukan atas dasar mencari laba maka pembiayaan kegiataan itu dilakukan dalam bentuk perusahaan, tepatnya perusahaan daerah.


Undang-undang yang menjadi dasar pendirian perusahaan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah, yang tujuannya untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya, dan pembangunan ekonomi nasional umumnya, dalam rangka ekonomi

terpimpin

untuk

memenuhi

kebutuhan

masyarakat

dengan

mengutamakan indutrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Jernis-jenis perusahaan daerah yang terdapat di Indonesia meliputi kegiatan : 1) Penyediaan air minum; 2) Pengelolaan persampahaan; 3) Pengelolaan air kotor; 4) Rumah pemotongan hewan; 5) Pengelolaan pasar; 6) Pengelolaan objek wisata; 7) Pengelolaaan sarana wisata; 8) Perbankan dan pengkreditan; 9) Penyediaan perumahaan dan permukiman; 10) Penyediaan transportasi; 11) Industri lainnya; 12) Jasa lainnya.


d. Penerimaan dari Dinas-Dinas Penerimaan dari Dinas-dinas menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah adalah penerimaan dari Dinasdinas yang tidak merupakan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah, misalnya dinas Pertanian, dinas peternakan, dinas kesehatan, dan lain-lain. Dinas-dinas daerah bertugas dan berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memperhitungkan untung dan rugi, tetapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi dan pelayanan jasa. Sekalipun dinas-dinas daerah telah ditetapkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi tidak berarti sumbangan riil yang diberikan sektor ini cukup besar karena dalam kenyataan sektor ini hanya sedikit memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

e. Penerimaan Lain-lain yang Sah (Other receips) Penerimaan lain-lain terdiri dari hasil penjualan milik daerah, misalnya penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, cicilan rumh yang dibangun oleh pemerintah daerah, penerimaan jasa daerah (Kas Giro) dan lain-lain. Penerimaan daerah dari sektor ini memiliki proporsi yang lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan dari dinas-dinas. Bagi daerah pemasukan kas daerah dari sumber penerimaan lain-lain memang tidak begitu besar tetapi

diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk membiayai

pengeluaran pembangunan yang akan di selesaikan.


2. Dana Perimbangan Berdasarkan Pasal 1 butir 18 Undang-Undang No.33 Tahun 2004 disebutkan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah merupakan suatu sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antara daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan, dengan pemperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut. Susunan dana perimbangan menurut pasal 10 ayat (1) dan (2) UndangUndang No.33 tahun 2004 adalah sebagai berikut. a. Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil adalah salah satu komponen Dana Perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan perhitungan alokai keuangan berdasarkan

angka prosentase dari daerah

penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari dana Bagi Hasil Pajak (DBH-P) dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH-P).


b. Dana Alokai Umum (DAU) DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan derah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. c. Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada dearah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan terdiri dari pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing,

badan/lembaga

asing,

badan/lembaga

internasional,

pemerintah,

badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

C.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Beberapa pengertian anggaran yang bisa ditunjukan adalah sebagai berikut.


a. Anggaran adalah suatu rencana financial yang biasanya mencakup jangka waktu satu tahun dan merupakan alat perencanaan jangka pendek dan pengendalian organisasi (Anthony & Govindarajan, 1998); b. Anggaran adalah suatu rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber dari suatu organisasi dalam jangka waktu tertenu, biasanya satu tahun (Suriyono, 2000); c. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial (Mardiasmo, 2001).

1. Anggaran Sektor Publik Dalam

organisasi

sektor

publik

anggaran

merupakan

instrumen

akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan aktivitas yang penting karena berkaitan dengan proses penentuan alokasi dana untuk setiap program maupun aktivitas. Anggaran sektor publik dapat berfungsi sebagai berikut. 1) Alat perencanaan (Planning tool) Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, beberapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut;


2) Alat pengendalian (Control tool) Anggaran sektor publik berfungsi sebagai instrumen yang dapat mengendalikan terjadinya pemborosan-pemborosan pengeluaran; 3) Alat kebijakan fiscal (Fiscal tool) Anggaran sektor publik digunakan sebagai instrumen yang dapat mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi, yang akan mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi; 4) Alat politik (Political tool) Anggaran sektor publik merupakan dokumen politik berupa komitmen dan kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik; 5) Alat koordinasi dan komunikasi. (Coordination and Communication tool) Anggaran sektor publik merupakan instrumen untuk melakukan koordinasi antar bagian dalam pemerintahan; 6) Alat penilaian kinerja (Performance measurement tool) Anggaran sektor publik merupakan wujud komitmen dari pihak eksekutif sebagai pemegang anggaran kepada pihak legislatif sebagai pemegang wewenang;


7) Alat pemotivasi (Motivation tool) Anggaran sektor publik dapat memotivasi pihak eksekutif beserta stafnya untuk bekerja sevara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan; 8) Alat untuk menciptakan ruang publik (Public shhere) Anggaran sektor publik merupakan wadah untuk menampung aspirasi dari kelompok masyarakat. Jenis anggaran sektor publik dibedakan menjadi dua, yaitu. 1) Anggaran operasional, yaitu anggaran yang berisi rencana kebutuhan seharihari oleh pemerintah pusat/daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Belanja operasi merupakan bagian dari anggaran operasional . belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya hanya untuk satu periode anggaran dan tidak dimaksudkan untuk menambah aset pemerintahan. Klasifikasi belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang noninventasi, pembayaran bunga utang, subsidi dan belanja operasional. 2) Anggaran modal atau investasi, yaitu anggaran yang berisi rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap. Belanja modal merupakan bagian dari anggarn modal/investasi. Belanja modal adalah belanja yang dilakukan untuk investasi permanan, aset tetap, dan aset berwujud lainnya dalam menunjang kegiatan pemerintahan dan melakukan pelayanan kepada masyarakat.


2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diudah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahhun 2004 adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengertian APBN menurut Mamesah (1995: 20) adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyekproyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terdiri atas: 1. Anggaran pendapatan, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain pensapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. 2. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.


3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran tahun berikutnya

Menurut Mamesah (1995:20-21) definisi tersebut diatas mengandung unsur sebagai berikut. 1. Rencana pengeluaran daerah yang mengambarkan adanya aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, yang telah diuraikan secara rinci. 2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas tersebut. Biaya-biaya yang ada merupakan batas maksimal pegeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan. 3. Dituangkan dalam bentuk angka, jenis kegiatan dan jenis proyek. 4. Untuk keperluan satu tahun anggaran, yaitu 1 April sampai 31 Maret tahun berikutnya dan untuk tahun anggaran 2000, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Fungsi dari APBD menurut Mamesah (1995: 18), sebagai berikut. 1.

Menentukan jumlah pajak yang dibebankan pada rakyat daerah yang bersangkutan.

2.

Merupakan suatu saran untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

3.

Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah.


4.

Merupakan suatu sarana untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.

5.

Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah di dalam batas-batas tertentu.

D.

Kinerja Sektor Publik Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi (IAI, 2002:4). Kinerja biasa juga disebut performance (prestasi kerja), kinerja menurut Suyadi (1992:2) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.


1. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas; efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson,2002) Sementara menurut Lohman (2003) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Whittaker (BPKP, 2000) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat menajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpukkan elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain: 1. menetapkan tujuan, sasaran, dan stretegi organisasi; 2. merumuskan indicator dan ukuran kinerja; 3. mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi; 4. evaluasi kinerja (feedback, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas)

2. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik Sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik. Sementara dari


perspektif internal organisasi, pengukuran kinerja juga sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian. Berikut manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi sektor publik (BPKP,2000). 1. memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja; 2. memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati; 3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja; 4. memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati; 5. menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi; 6. mengidetifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi; 7. membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah; 8. memastikan bahwa pengambilan keputusan dikasanakan secara obyektif; 9. menunjukan peningkatan yang perlu dilaksanakan; 10. mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

E.

Value For Money

Value for Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Value for Money memfokuskan pemeriksaan pada tindakan dan kejadian ekonomi yang


menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Definisi audit kinerja menurut Malan (Mardiasmo 2002:179-180) adalah suatu proses sistimatis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, agar dapat melakukan penilaian secara indipenden atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan keputusan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihakpihak pengguna laporan tersebut, menurut Mardiasmo (2002:5) secara skematis Value

for

Money

dapat

Ekonomi

Nilai Input (Rp)

digambarkan

Efisiensi

Input

sebagai

berikut.

Efektivitas

Output

Outcome

Gambar 2.1

Skematis Value for Money

1. Ekonomi

Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dengan kuantitas dan kualitas tertentu pada harga yang paling rendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.


Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber-sumber input yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

2. Efisiensi

Menurut Anthony (1993:203) efisiensi adalah perbandingan antara keluaran dan masukan, atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari suatu unit input yang digunakan. Berhubungan erat dengan konsep efektivitas, yaitu rasio yang membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dilakukan secara efisien apabila suatu target kinerja tertentu (outcome) dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan biaya yang serendah-rendahnya. Suatu

pusat

pertanggungjawaban

dikatakan

efisien,

jika

pusat

pertanggungjawaban tersebut: 1) menggunakan sumber atau biaya atau masukan lebih kecil untuk menghasilkan keluaran yang lebih besar; 2) menggunakan sumber atau biaya atau masukan sama untuk menghasilkan keluaran yang lebih besar. Pada kebanyakan pusat pertanggungjawaban, pengukuran efisiensi dapat dikembangkan dengan cara membandingkan antara kenyataan biaya yang digunakan dengan standar pembiayaan yaitu gambaran tingkat biaya tertentu yang dapat mengekspresikan berapa besar biaya yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah keluaran tertentu. Menurut Mardiasmo (2002:4) efisiensi merupakan perbandingan


perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

3. Efektivitas

Menurut Anthony (1993:203) efektifitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang harus dicapainya, semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut. Unit-unit kerja dalam organisasi selain efisien harus efektif karena keduanya merupakan hal yang harus dipenuhi dan tidak dapat dipilah-pilah. Pusat pertanggungjawaban yang efektif adalah unit kerja yang mampu mempergunakan sedikit mungkin bahan masukan atau sumber daya untuk mencapai suatu tingkat keluaran atau hasil tertentu, seandainya tingkat keluaran dari unit kerja tidak mencukupi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagai kontribusi dari unit kerjanya, maka dikatakan bahwa unit kerja tersebut tidak atau kurang efektif. Merupakan

kaitan

atau

hubungan

antara

keluaran

suatu

pusat

pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapainya. Efektivitas dalam pemerintah daerah dapat diartikan sebagai penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan didalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti yang telah direncanakan. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.


4. Audit Ekonomi dan Efisiensi

Audit ekonomi dan efisiensi ditujukan pada pengeluaran yang dianggap tidak perlu, sia-sia, tidak bermanfaat atau berlebihan, dan perjanjian keuangan dianggap merugikan.

The General Accounting Office Standards (1994) menegaskan bahwa

audit ekonomi dan audit efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan: 1) mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat; 2) melakukan pengadaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah; 3) melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai; 4) menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya; 5) menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan; 6) menggunakan prosedur kerja yang efisien; 7) menggunakan sumber daya yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat; 8) mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya negara; 9) melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisiensi.


5. Audit Efektivitas

Audit efektivitas bertujuan untuk menentukan. 1) tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan; 2) kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya; 3) apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Secara lebih rinci, tujuan pelaksanaan audit efektivitas atau audit program adalah 1) menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah perjalan, apakah sudah memadai dan tepat; 2) menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan; 3) menilai efektivitas program dan atau unsur-unsur program secara terpisah/sendiri-sendiri; 4) mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan; 5) menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih rendah; 6) menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang-tindih atau bertentangan dengan program lain yang terkait; 7) mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik; 8) menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut;


9) menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan dan memantau tingkat efektivitas program. Menurut Mardiasmo (2002:13) secara garis besar pengukuran kinerja menggunakana metode Value for Money mengandung elemen-elemen sebagai berikut.

Distribusi Manfaat

Equity dan Equality

Outcome Efektivitas Output

Efisiensi 2

Throughput

Kapasitas Efisiensi 1

Fungsi Produksi VFM Input Ekonomi Nilai Input (Rp) Gambar 2.2 Elemen-elemen Pengukuran Kinerja Value For Money


Dalam pengukuran kinerja sektor publik menggunakan Value for Money menurut Merdiasmo (2006:184), secara umum ada tiga kategori kegiatan yang dilakukan yaitu. 1. ‘By-product’ VFM work Pekerjaan VFM audit yang merupakan tujuan sekunder di samping pekerjaan-pekerjaan utama yang lebih penting, pekerjaan ini biasanya kurang terstruktur dibandingkan dengan kegiatan/tugas yang lainnya. Tipe pekerjaan ini biasanya berupaya untuk mencari penghematan dengan jalan melakukan sedikit perubahan

dalam praktik kerja. Perubahan yang dilakukan mungkin hanya

sebagian kecil tapi seringkali memiliki manfat yang substansial. 2. An ‘Arrangement Review’ Pekerjaan VFM audit yang dilakukan untuk menjamin/memastikan bahwa klien telah melakukan tugas administrasi yang diperlukan untuk mencapai VFM. Dalam organisasi yang memberikan jasa yang komplek, operasi yang ekonomis, efisien, dan efektif hanya dapat dilakukan jika terdapat serangkaian teraturan formal untuk mengontrol penggunaan sumber daya. Auditor dapat mengecek dan menilai keberadaan peraturan formal semacam ini. Arrangement Review akan memberikan gambaran bagi auditor untuk me-Review kinerja dan mereview jasajasa tertentu. 3. Performance Review Pekerjaan yang dilakukan untuk menilai secara objektif VFM yang telah dicapai oleh klien dan membadingkannya dengan kriteria yang valid. Penilaian terhadap kinerja klien dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah


dicapai dengan kinerja masa lalu, target yang telah ditetapkan sebelumnya atau kinerja organisasi sejenis lainnya. Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama, karena di satu pihak, mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisie akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan, begitu juga sebaliknya. Jika program dapat dilakukan dengan efisien dan efektif maka program tersebut dapat dikatakan cost-effectivenes. Menurut Mardiasmo (2006:182) langkah-langkah pengukuran Value for Money adalah sebagai berikut.

Nilai Input (Rp)

Input

EKONOMI (hemat)

Proses

Output

EFISIENSI (berdaya guna)

Outcome

EFEKTIVITAS (berhasil guna)

Cost- Effectiveness

Gambar : 2.3 Pengukuran Value For Money

Tujuan


F. Kemandirian Menurut Halim (2002:128) gambaran citra kemandirian daerah dalam masa otonomi daerah dapat diketahui melalui berapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah tersebut, agar mampu membangun daerahnya disamping mampu pula untuk bersaing secara sehat dengan kabupaten lainnya dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya. Upaya nyata didalam mengukur tingkat kemandirian yaitu dengan membandingkan besarnya realisasi PAD dengan total pendapatan daerah.

Tingkat Kemandirian =

Pendapa tan AsliDaerah TotalPenerimaanDaeah

Tingkat kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Menurut Nadeak (2003) secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus di lakukan dengan kemampuan keuangan daerah dalam membayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Ada empat macam pola yang memperkenalkan ‘hubungan situasional” yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan UndangUndang nomor 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 33


46

tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah” (Halim, 2002:168-169), antara lain: 1) Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah pusat. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah) 2) Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi. 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemrintah semakin berkurang mengingat pemerintah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah; 4) Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah sudah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Bertolak dari tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian sauatu daerah.


47

G. Analytical Procedure

Analytical procedure merupakan bagian dari analisis selisih anggaran, dimana pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara anggaran dengan realisasi tanpa melihat keberhasilan program.

Analytical procedure

digunakan untuk mengukur kemampuan organisasi sektor publik terutama pure non profit misalnya instansi pemerintah, dalam menghasilkan pendapatan untuk pembiayaan pemerintahan dengan cara membuat rasio kemandirian.


BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Jenis penelitan yang digunakan berupa studi kasus. Studi kasus adalah suatu penelitian terhadap suatu objek dimana hasil dari penelitian tersebut hanya berlaku bagi objek tempat penelitian dilakukan dan dalam jangka waktu tertentu.

B. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat : Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 2. Waktu

: Januari 2008

C. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian 1. Subjek Penelitian Subjek penelitian adalah Sub Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Pajak dan Kantor Statistik Daerah Kabupaten Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat 2. Objek Penelitian Objek yang diteliti adalah data penerimaan dan pengeluaran pendapatan daerah tahun 2003-2007 pada Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.


D. Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara: Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek peneliti. 2. Dokumentasi: Teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data dengan memanfaatkan catatan-catatan atau dokumen yang ada di Pemerintah Daerah kabupaten Sanggau Kalimantan Barat

E. Teknik Analisis Data Untuk menjawab pertanyaan pertama tentang ekomonis, efisiensi dan efektivitas Pendapatan Asli daerah, penulis menggunakan. 1. Teknik Pengukuran Value for Money a

Tingkat ekonomi Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Tingkat ekonomi =

Re alisasiPengeluaran x100% AnggaranPengeluaran

Kriteria ekonomi adalah: •

Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x <100%) berarti ekonomis.

•

Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x =100%) berarti ekonomis berimbang.


•

Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x >100%) berarti tidak ekonomis.

b

Tingkat efisiensi Digunakan untuk mengukur tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat outputnya sektor publik. Tingkat efisiensi =

Re alisasiBiayaUntukMemperolehPendapa tan x100% Re alisasiPendapa tan

Kriteria efisiensi adalah: •

Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti efisien.

•

Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti efisien berimbang.

• c

Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti tidak efisien.

Tingkat efektivitas Digunakan untuk mengukur tingkat output terhadap target-target pendapatan. Tingkat efektivitas =

AnggaranPendapa tan x100% Re alisasiPendapa tan

Kriteria efektivitas adalah: •

Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti efektif.

•

Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti efektif berimbang.

•

Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti tidak efektif.


Untuk menjawab pertanyaan yang kedua tentang kemampuan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, penulis menggunakan. 2. Kemandirian Daerah Rasio ini digunkan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah sendiri. Rasio kemandirian daerah =

Pendapa tan AsliDaerah x100% TotalPenerimaanDaerah

Tabel 3.1 Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Kemampuan keuangan Kemandirian % Pola hubungan Rendah sekali Rendah Sedang Tinggi Sumber: Nadeak, 2003:21

0% - 25% 25% - 50% 50% -75% 75% - 100%

Instruktif Konsultatif Partisipatif Delegatif

Dari tabel pola hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah tersebut di atas maka, usaha pemerintah dalam menghasilkan pendapatan dikatakan mandiri jika persentase tingkat kemandirian antara 50%-70% (partisipatif), sebaliknya dikatakan tidak mandiri jika persentase kinerja keuangannya berada di antara 0%-25%.


3. Analytical Procedure a

Rasio pajak daerah terhadap PAD Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah Rasio Pajak daerah terhadap PAD =

b

PajakDaerah x100% PAD

Rasio Retribusi daerah terhadap PAD Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari retribusi daerah. Rasio Retribusi daerah terhadap PAD =

c

Re tribusiDae rah x100% PAD

Rasio bagian laba BUMN terhadap PAD Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari Bagian Laba BUMN. Rasio bagian laba BUMN terhadap PAD =

d

BagianLaba BUMN x100% PAD

Rasio lain-lain PAD yang sah terhadap PAD Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah. Rasio

lain-lain

PAD

BagianLaba BUMN x100% PAD

yang

sah

terhadap

PAD

=


BAB IV TEMUAN LAPANGAN

A.

Gambaran Umum Ibu kota Kabupaten Sanggau berletak di tengah-tengah Provinsi Kalimantan Barat, dan berada pada posisi 1 o 0”Lu dan 0 o 06”LS serta antara 109 o ,08”BT hingga111 o 03”BT. Dengan luas wilayah 12.858 Km 2 , yang merupakan 8,76% dari luas Propinsi Kalimatan Barat. Batas wilayah Kabupaten Sanggau sebelah utara berbatasan dengan Malaysia Timur (Serawak), sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sekadau, dan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Landak dan Kabupaten Pontianak. 1. Iklim Secara umum Kabupaten Sanggau beriklim tropis dengan rata-rata hari hujan sebulan tertinggi selama 11 hari yang terjadi pada bulan April. Sedangkan hari hujan terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu selama 6 hari. Rata-rata tinggi curah hujan terbesar 178 mm yang terjadi pada bulan Mei. Sedangkan yang terendah sebesar 81 mm yang terjadi pada bulan Agustus. Suhu udara berkisar antara 22,3 o C sampai dengan 34 o C, kelembapan udara 86,6% dengan penyinaran matahari 50-73%.


2. Topografi Pada umumnya Kabupaten Sanggau merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit dan berawa-rawa yang dialiri oleh beberapa sungai di antaranya sungai Kapuas dan sungai Sekayam. 3. Jenis Tanah dan Keadaan Lapisan Tanah Menurut jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sanggau, sebagian besar adalah jenis tanah padsolik merah kuning batuan dan padat yang hampir merata di seluruh kecamatan, dengan luas mencapai sekitar 576,910 Ha (44,8% dari luas Kabupaten Sanggau). Sedangkan latoson merupakan jenis tanah dengan luas terkecil yang terdapat di Kabupaten Sanggau, yaitu 19.375 Ha (1,06% dari luas Kabupaten Sanggau) yang hanya terdapat di Kecamatan Toba dan Meliau. 4. Geologi Formasi yang terdapat di Kabupaten Sanggau, antara lain adalah formasi kwartir, kapur, trias, pistosen, intruksif dan plutonik basa menengah, intruksif plutonik asam, sekis hablur, intruksif dan plutonik basa, lapisan batu, dan permo karbon. Pada umumnya lapisan tanah pistosen hampir terdapat di seluruh kecamatan, kecuali di Kecamatan Toba dan Beduai, dan lapisan tanah efusif basa hanya terdapat di Kecamatan Tayan Hulu. 5. Pemerintahan Kabupaten Sanggau yang merupakan bagian dari Propinsi Kalimatan Barat pada awalnya mempunyai luas 18.3023 Km 2 berdasarkan Undang-Undang


Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimatan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, tambahan lembaran Negara RI Nonor 820). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003, tanggal 18 Desember 2003, tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau pecah menjadi dua, yakni Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau. Dengan dilaksanakannya Undang-Undang tersebut, maka Kabupaten Sanggau yang sebelumnya dibagi atas 22 kecamatan, setelah pemekaran mempunyai wilayah yang baru dengan 15 kecamatan. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 353 terdapat 227 desa di Kabupaten Sanggau sebelum pemekaran. Setelah terjadi pemekaran tahun 2004 jumlah desa di kabupaten Sanggau berjumlah 165 desa. Berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 32 tahun 2004 jumlah desa menjadi 166 desa setelah desa Penyelimau Jaya pecah menjadi Penyelimau Jaya dan Tapang Dulang di Kecamatan Kapuas. 6. Visi Membangun daerah yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya daerah dan pada tahun 2010 menjadikan daerah Kabupaten Sanggau sebagai pusat agribisnis/agro industri, perdagangan yang maju, pertambangan yang ramah lingkungan serta peningkatan pendapatan.


7. Misi Misi dari Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut. a. mewujudkan kesejahteraan rakyat; b. pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah; c. mewujudkan pembangunan yang lebih merata; d. meningkatkan sumber daya manusia; e. mengupayakan tetap terjaganya stabilitas politik, ekonomi dan pertahanan keamanan serta tegaknya supermasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia; f. mengoptimalkan peran dan fungsi aparatur pemerintah agar tertib dan berwibawa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. 8. Posisi Strategis Kabupaten Sanggau berada ditengah-tengah Propinsi Kalimantan Barat dan berbatasan langsung dengan negara bagian Serawak (Malaysia Timur) sehingga memiliki PPLB di Entikong sebagai pelabuhan resmi. Selain itu juga Kabupaten Sanggua terletak pada jalur lalu lintas Kabupaten Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu, trans Kalimantan (Kalimatan Selatan dan Kalimatan Tengah), trans Borneo (Serawak dan Brunei Darussalam) dan dialiri oleh sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia.


9. Sub Wilayah Pembangunan 1. Sub Wilayah Pembangunan (SPW) I, yang meliputi Kecamatan Kapuas, Kecamatan Parindu, Kecamatan Bonti, Kecamatan Mujoj, dan Kecamatan Jangkang dengan pusat pengembangannya di kota Sanggau; 2.

Sub Wilayah Pembangunan (SPW) II, yang meliputi Kecamatan Kembayan, Kecamatan Beduai, Kecamatan Sekayam, Kecamatan Noyan, Kecamatan Entikong, dengan pusat pengembangannya di kota Entikong;

3. Sub Wilayah Pembangunan (SPW) III, yang meliputi Kecamatan Tayan Hulu, Kecamatan Balai, Kecamatan Tayan Hilir, Kecamatan Toba dan Kecamatan Meliau dengan pusat pengembangannya di kota Tayan. Dari

masing-masing

Sub

Wilayah

Pembangunan

sebagian

tersebut

mempunyai berbagai potensi unggulan prospektif untuk dikembangkan baik disektor perkebunan, pertanian, pertambangan, industri hilir, dan lain-lain. 10. Strategi Pembangunan Strategi pokok pembangunan di Kabupaten Sanggau adalah pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia, ekonomi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana dan pembangunan kelembagaan.


B.

Bidang Sosial Budaya 1. Pendidikan Pembangunan

Nasional

dalam

bidang

pendidikan

bertujuan

untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu usaha pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menunjang pembangunan tersebut adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti pengadaan gedung sekolah serta guru sebagai tenaga pengajarnya. Tabel 4.1 Jumlah Guru, Murid dan Sarana Pendidikan Tingkat pendidikan

Sarana Negeri

Swasta

Guru Negeri PNS

Non PNS PAUD 0 40 0 0 TK 2 38 37 0 SD/MI 474 16 3.120 0 SLB 2 0 9 0 SMP/MTS 55 45 399 283 SMU/MA 13 18 169 76 SMK 4 9 31 30 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Sanggau

Swasta

0 6 175 0 92 67 34

110 82 475 0 418 189 123

Murid Negeri

Swasta

0 64 53.810 54 10.226 3.483 717

1.376 1.685 2.855 0 4.064 2.629 1.896

2. Kesehatan Pembangunan di bidang kesehatan pada Kabupaten Sanggau bertujuan untuk meningkatkan moralitas sumber daya manusia, pemerintah Kabupaten Sanggau mengupayakan agar pelayanan kesehatan dapat dijangkau oleh semua lapisan


masyarakat secara merata dan mudah, serta dapat menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai. Tabel 4.2 Jumlah Fasilitas Kesehatan Fasilitas Jumlah Rumah sakit 2 Puskesmas Perawatan 18 PuskesmasPembantu 86 Poliklinik 18 Klinik bersalin 6 Dokter umum 40 Dokter gigi 8 Dokter spesialis 5 Perawat 473 Apotik 7 Sumber: Dinas kesehatan Kab. Sanggau

3. Agama Komposisi umat beragama di Kabupaten Sanggau. a. Katolik

: 48,39 %

b. Islam

: 32,73 %

c. Kristen

: 16,28 %

d. Hindu

: 0,12 %

e. Budha

: 0.40 %

f. Lainnya

: 0,76 %

Sarana peribadatan di Kabupaten Sanggau: a. Gereja Katolik

: 332


b. Kapel

: 276

c. Gereja Kristen

: 378

d. Mesjid

: 245

e. Mushola

: 70

f. Vihara

:8

g. Cetya

:3

h. Pura

:1

4. Penduduk Berdasarkan hasil registrasi, jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Sanggau tahun 2007 adalah sebagai berikut. Tabel 4.3 Jumlah Penduduk tahun 2007 Kecamatan Laki-laki Toba 6.110 Meliau 21.570 Kapuas 38.999 Mukok 8.300 Jangkang 13.395 Bonti 14.022 Parindu 9.637 Tayan hilir 14.259 Balai 10.997 Tayan Hulu 13.981 Kembayan 12.691 Beduwai 5.210 Noyan 4.978 Sekayam 13.578 Entikong 6.538 Jumlah 194.365 Sumber: BPS Kabupate Sanggau

Perempuan 5.387 19.515 39.150 7.987 12.469 15.017 9.162 13.243 10.497 13.476 12.407 5.071 4.678 13.369 6.536 187.964

Jumlah 11.497 41.085 78.149 16.287 25.864 29.039 18.799 27.602 21.494 27.457 25.098 10.281 9.658 26.947 13.074 382.329


5. Angkatan Kerja Tenaga kerja menurut tingkat pendidikan tahun 2007. Tabel 4.4 Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tidak/belum tamat SD 173.840 Sekolah Dasar 87.166 SLTP Sederajat 35.924 SLTA Sederajat 28.325 Diploma/Akademi 2.103 Universitas 1.617 Jumlah 328.975 Sumber: BPS Kabupaten Sanggau 6. Budaya Kabupaten Sanggau memiliki beraneka ragam budaya dan kesenian tradisional diantaranya pesta gawai dayak, festival bekudongk, festival kesenian keratin, kasenian barongsai, tari-tarian adat dari etnis dayak, melayu dan tionghoa. Di samping itu terdapat objek-objek sejarah diantaranya rumah Betang Kopar di kecamatan Parindu dan rumah Panca di kecamatan Sekayam. 7. Pariwisata Di Kabupaten Sanggau memiliki banyak sekali objek wisata, akan tetapi masih banyak juga yang masih belum tersentuh oleh masyarakat luas dan investor sehingga objek wisata tersebut terlantar begitu saja.


a. Pancor aji Terletak enam Km dari kota Sanggau, objek unggulan dari kawasan ini adalah air terjun, aneka flora dan fauna, taman air mancur dengan beberapa fasilitas pendukung lainnya. b. Danau Bekat dan danau Lait Terletak di Kecamatan Tayan Hilir dengan luas 400 Ha untuk danau Bekat sedangkan danau Lait 800 Ha kedua danau ini mempunyai panorama alam yang indah dan masih asli. c. Riam macan Kawasan objek wisata religi ini terletak di desa Sungai Mawang, sekitar 15 Km dari ibu kota Sanggau. Pada gua riam Macan ini telah diletakkan patung Bunda Maria. d. Sipatn Lotup Terletak di Kecamatan Jangkang, 62 Km dari kota Sanggau. Sipatn Lotup adalah sumber air panas yang mengandung belerang. Sangat diminati wisatawan, selain kehangatannya juga dapat mengatasi berbagai penyakit kulit dan tulang.


C.

Bidang Fisik dan Infra Strktur 1. Prasarana Jalan Panjang jalan di Kabupaten Sanggau mencapai 1.395,78 Km yang terdiri dari: a. Jalan negara 319,49 Km; b. Jalan propinsi 208,95 Km; c. Jalan kabupaten 867,34 Km; Semua ruas jalan sudah dapat menghubungkan ke seluruh Ibu kota kecamatan, pada umumnya dalam keadaan baik dan dapat dilalui kendaraan roda empat dalam waktu yang relatif singkat. 2. Listrik Menurut PT.PLN (Persero) daerah V ranting Sanggau, produktivitas listrik di Kabupaten Sanggau menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kekuatan sebesar 42.588.838 Kwh, tetapi kapasitas yang dapat terpakai sebesar 41.633.641 Kwh dengan jumlah pelanggan sebanyak 30.851. Dari 160 desa, baru 112 desa yang sudah terpenuhi kebutuhan akan listrik 3. Air bersih Sumber air bersih banyak tersedia di Kabupaten Sanggau, berupa sungai, air terjun, riam, danau, dan lain-lain. Untuk air bersih yang dikelola PDAM sebanyak 1.193.8598 m 3 dengan jumlah pelanggan 9.869. Hingga saat ini PDAM baru mampu melayani 38,4% penduduk perkotaan, dari 128.605 jiwa.


4. Telekomunikasi Jaringan telekomunikasi dengan kapasitas sentral 5.758 SST. Sistem jaringan telepon yang tersedia diantaranya sistem kabel, telepon satelit dan telepon seluler. 5. Perbankan Untuk mendukung perekonomian Kabupaten Sanggau dan mempermudah layanan investasi terdapat jasa perbankan antara lain: a. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang didukung delapan unit pembantu di delapan kecamatan. b. Bank Kalbar, satu buah kantor cabang didukung delapan unit pembantu di delapan kecamatan c. Bank Nasional Indonesia, satu buah d. Bank Perkreditan Rakyat dua buah.

D.

Perkebunan Perkebunan merupakan sektor unggulan di Kabupaten Sanggau yang dikelola oleh perusahaan perkebunan besar dan oleh masyarakat sendiri, komoditi yang dikelolah oleh investor atau masyarakat terutama kelapa sawit, karet, kakao dan lada. Di Kabupaten Sanggau terdapat 27 Perusahaan Penanam Modal Dalam Negeri (PPMDN) dan 5 perusahaan Penanam Modal Asing (PMA), yang bermitra dengan koperasi yang mengelola perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI) dan Industri kayu lapis (Plywood). Karet sampai saat ini dikelola oleh dua


perusahaan dengan pabrik pengelola karet mentah yang dimiliki oleh PT. Kirana Prima dan PT. Sumber Djantin masing-masing berkapasitas 45 ton per hari. 1. Kelapa Sawit Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan unggul utama Kabupaten Sanggau di samping karet dan kakao. Areal kebun sawit di Kabupaten Sanggau seluas 137.574,36 Ha dengan produksi TBS 1.139.669,03 ton yang di kelola oleh 27 perusahaan (4 perusahaan PMA, 22 PMDA dan 1 BUMN). Untuk mengolah tandan buah segar terdapat 9 pabrik pengolahan dengan total produksi CPO 171.876,60 ton dan PKO 35.272,89 ton. Salama ini hasil produksi CPO maupun PKO oleh pihak produsen di jual keluar Kalimatan Barat, yang tentunya harus mengeluarkan biaya tinggi dibandingkan jika ada mitra industri hilir di wilayah Kabupaten Sanggau. Guna menampung dan mengolah hasil produksi CPO dan PKO menjadi bahan jadi, sangat diperlukan kehadiran industri hilir terutama refinery guna mengolah CPO dan PKO di Kabupaten Sanggau. Potensi peluang investasi industri hilir dibidang pertanian masih sangat terbuka luas mengingat ketersediaan bahan baku cukup memadai, hal ini sejalan dengan semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit di daerah ini, disamping itu juga iklim investasi di daerah ini sangat kondusif.


2. Karet Luas areal tanaman karet di Kabupaten Sanggau 92.568 Ha (19,9% dari luas lahan karet di Kalimantan Barat) yang tersebar di 15 kacamatan di Kabupaten Sanggau dan merupakan sumber mata pencarian bagi 44.031 KK. Produktivitas karet masih rendah karena pembudidayaannya masih tradisional, peran serta pihak ketiga (investor, lembaga penelitian) khususnya dalam penerapan teknologi kultur teknis dan pembinaan kepada petani/ penangkar bibit serta teknologi pembenihan. Di Kabupaten Sanggau terdapat pabrik karet remah (crumb rubber) yang terletak di Tayan Hulu dengan kapasitas produksi 45.000 ton/ tahun. 3. Kakao Petani kakao di Kabupaten Sanggau sebanyak 5.747 KK, yang terutama terdapat di sekitar perbatasan dengan Serawak. Luas tanaman kakao 3.492 Ha (40,52% dari luas tanaman kakao di Kalimantan Barat), pembudidayaannya masih tradisional sehingga produktivitasnya rendah. 4. Lada Luas tanaman lada di Kabupaten Sanggau 1.327,75 Ha (13.45% dari luas tanaman lada di Kalimantan Barat), pembudidayaannya masih tradisonal sehingga produktivitasnya sangat rendah 0.6 ton/tahun


E.

Pertanian Pertanian di Kabupaten Sanggau mempunyai keragaman komoditas yang cukup lengkap sebagai potensi investasi yang cukup menjanjikan dan prospektif. Tanaman padi yang diusahakan berupa padi sawah dan padi ladang. Produktivitas padi sawah 29.639,1 ton GKG dengan luas panen 5.307 Ha dan padi ladang 15.434,63 ton GKG dengan luas panen 6.258 ha. Kabupaten Sanggau merupakan penghasil buah-buahan yang cukup banyak dan terkenal di propinsi Kalimantan Barat, terutama durian, tanaman durian ini banyak ditanam di 15 kecamatan. sedangkan jeruk banyak ditanam di Kecamatan Tayan Hulu.

F.

Perikanan Jumlah perairan umum di Kabupaten Sanggau yang mencakup sungai, danau, rawa, bendungan dan genangan air lainnya mencapai 200.000 Ha dengan produktivitas 25kg/Ha/tahun maka potensi lestari mencapai 5.000 ton/tahun.

G.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kebijakan pemerintahaan Kabupaten Sanggau.

1. Bidang Agribisnis, Kehutanan, Pertambangan, dan Pariwisata a. Peningkatan kemampuan petani dalam menggunakan teknologi melalui penataan organisasi, penyuluhan pendidikan dan pelatihan yang dapat mengintegrasi peran antara petani, pengusaha dan pemerintah;


b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan agribisnis, kehutanan, pertambangan dan pariwisata melalui jaringan kerja secara horizontal, vertikal dan diagonal serta membangun pelabuhan pedalaman dan industri hilir untuk CPO, karet, hasil tambang, hasil hutan, pupuk dari limbah CPO, makanan ternak dari limbah CPO, pakan ikan (pellet) dan menjamin kepastian hukum mengenai pengusaha lahan usaha perkebunan dan industri hilir serta menjamin keamanan hubungan kerja antara pengusaha, petani/masyarakat yang saling menguntungkan; c. Melakukan reorientasi birokrasi dari perannya sebagai pelaksana administrasi menjadi

konsultan

bisnis

dengan

pelatihan/diklat

dalam

rangka

pengembangan wawasan kewirausahaan yang dilaksanakan secara terintegrasi antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah agar dapat berjalan efektiv dan efisien. 2. Bidang Investasi dan Penanaman Modal a. Menciptakan iklim yang lebih kondusif dan penyediaan infrastruktur dalam rangka investasi daerah; b. Pengembangan sumber daya manusia, baik masyarakat, aparat dan pelaku bisnis; c. Meningkatkan efektivitas promosi


BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen tentang keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dari tahun 2003-2007. Data ini diperoleh dengan melakukan penelitian yang dilaksanakan di Bappeda, BPKKD, dan BPS Kabupaten Sanggau pada tanggal 7 Januari 2008 sampai tanggal 20 Januari 2008. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun 2003-2007 tersebut diringkas menggunakan tabulasi seperti tampak sebagai berikut.


Tabel 5.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003-2007 No

Uraian

Tahun Anggaran 2003 Anggaran

Realisasi


Realisasi


Realisasi

I

Pendapatan

1

Bagian Pendapatan Asli Daerah

7.649.168.651,95

8.575.018.949,95

8.680.214.185,40

10.343.166.338,30

9.426.801.709,96

11.160.264.602,81

Pajak daerah

1.658.890.484,00

1.946.105.783,00

2.115.556.435,00

2.274.715.763,00

2.077.449.595,00

2.470.195.972,00

Retribusi daerah

3.338.134.895,00

3.459.314.881.35

3.827.474.935,00

4.207.283.070,40

4.257.837.168,00

4.518.533.089,02

Bagian Laba Usaha Daerah

834.006.293,57

699.571.904,53

Penerimaan dari Dinas-dinas Penerimaan Lain-lain 2

2.652.143.272,95

3.169.598.285,60

2.737.182.797,40

3.027.161.211,33

3.091.514.946,96

3.471.963.637,26

282.236.563.612,47

284.079.327.203,52

277.220.702.755,00

278.542.528.198,29

234.032.584.373,11

241.192.658.815,03

23.360.636.112,47

19.677.494.606,60

23.267.622.755,00

26.903.494.354,00

22.164.186.859,00

27.627.836.415,00

Dana Alokasi Umum

244.890.755.000,00

244.890.755.000,00

235.937.000.000,00

235.937.000.000,00

187.427.000.000,00

187.427.000.000,00

Dana Alokasi Khusus

9.462.664.000,00

10.168.298.000,00

9.570.000.000,00

9.570.000.000,00

18.172.420.000,00

18.172.420.000,00

Dana Perimbangan dari Propinsi

4.522.508.500,00

9.342.779.596.92

8.446.080.000,00

9.132.033.844,29

6.268.977.514,11

7.965.402.400,03

Lain-lain pendaparan yang sah

1.501.420.000,00

1.501.420.000,00

14.760.076.000,00

16.301.007.035,00

11.812.703.000,00

10.494.843.350,00

291.387.152.264,42

294.155.766.153,47

300.660.992.940,00

305.186.701.571,59

255.272.089.083,07

262.847.766.767,84

Dana Perimbangan Bagi hasil pajak/bukan pajak

3

Jumlah pendapatan

I.I

Belanja

1

Aparatur daerah

79.924.421.416,00

72.427.913.733,00

99.076.514.307,11

89.857.254.201,00

94.889.733.005,98

87.672.528.797,72

Belanja administrasi umum

59.861.414.606,00

54.182.231.565,00

82.135.190.407,11

73.885.219.418,00

74.327.681.755,98

68.085.321.517,72

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 71 Tabel 5.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003-2007 Belanja pegawai/personalia

43.747.191.649,00

39.181.574.002,00

62.868.106.151,00

55.980.548.052,00

54.309.209.868,00

49.438.888.823,72

Belanja barang dan jasa

9.734.988.707,00

9.172.201.948,00

10.797.401.551,11

10.076.413.879,00

10.737.378.270,98

9.990.525.611,00

Belanja perjalanan dinas

3.871.183.000,00

3.585.331.000,00

6.310.883.255,00

5.781.643.400,00

6.785.820.000,00

6.395.342.000,00

Belanja pemeliharaan

2.508.051.250,00

2.243.124.615,00

2.158.799.450,00

2.046.614.150,00

2.495.273.617,00

2.260.565.083,00

11.922.107.810,00

10.182.577.048,00

8.941.097.850,00

8.289.074.620,00

10.019.397.850,00

9.164.437.155,00

Belanja pegawai/personalia

1.609.182.700,00

1.513.816.610,00

1.114.608.500,00

1.029.258.550,00

1.434.846.000,00

1.375.832.000,00


4.977.673.690,00

4.321.389.288,00

5.420.840.350,00

5.116.913.070,00

5.293.588.850,00

5.111.820.155,00


3.316.937.800,00

2.473.217.000,00

2.399.749.000,00

2.139.653.000,00

3.280.963.000,00

2.666.786.000,00


2.018.313.620,00

1.874.154.150,00

5.900.000,00

3.250.000,00

10.000.000,00

9.999.000,00

8.140.899.000,00

8.063.105.120,00

8.000.226.050,00

7.682.960.100,00

10.542.653.400,00

10.422.770.125,00

Pelayanan Publik

207.540.278.730,00

189.884.968.250,00

208.455.942.597,00

193.406.862.406,00

169.521.462.648,00

158.858.335.840,00


135.927.975.447,00

123.041.428.076,00

144.926.132.928,00

131.479.887.127,00

111.589.527.783,00

102.281.815.674,00

129.987.203.547,00

117.419.374.858,00

138.740.008.927,00

125.944.075.989,00

105.707.293.383,00

96.739.109.437,00


2.779.297.000,00

2.736.403.248,00

3.753.545.501,00

3.608.760.481,00

3.853.892.400,00

3.749.608.621,00


2.309.810.000,00

2.082.152.300,00

1.018.845.300,00

852.920.000,00

982.039.000,00

787.521.000,00

851.664.900,00

803.497.670,00

1.413.733.200,00

1.074.130.657,00

1.046.303.000,00

1.005.576.616,00

41.307.422.146,00

36.957.352.382,00

20.755.138.356,00

20.017.646.336,00

17.438.541.579,00

16.678.538.691,00

2.752.124.939,00

2.536.405.932,00

3.099.276.538,00

2.986.723.783,00

2.834.365.085,00

2.736.188.080,00


17.221.844.520,00

14.811.580.465,00

10.514.287.818,00

10.306.681.433,00

11.151.927.720,00

10.778.014.451,00


4.623.451.000,00

3.446.366.973,00

2.894.452.000,00

2.577.002.500,00

2.845.157.000,00

2.570.893.500,00

16.710.001.687,00

16.162.999.012.00

4.247.122.000,00

4.147.238.620,00

607.091.774,00

593.442.660,00

30.304.881.137,00

29.886.187.792,00

42.774.671.313,00

41.909.328.943,00

40.493.393.286,00

39.897.981.475,00

Belanja operasi dan pemeliharaan

Belanja modal 2


Belanja pemeliharaan Belanja operasi & pemeliharaan Belanja pegawai/personalia

Belanja pemeliharaan Belanja modal

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 72 Tabel 5.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003-2007 3

Belanja BHS & Bant keuangan

17.581.369.586,95

16.317.204.000,00

21.654.380.188,00

21.271.160.210,00

18.681.223.430,00

18.599.646.720,00

4

Belanja tidak tersangka

998.108.218,38

161.567.250,00

1.251.874.294,41

1.206.501.849,00

1.282.526.071,06

731.014.102,00

Jumlah belanja

306.044.177.951,33

278.791.653.233,00

330.438.711.386,52

305.741.778.666,00

284.374.945.155,04

265.861.525.459,72

Surplus/(Defisit)

(14.657.025.686,91)

15.364.112.920,47

(29.777.718.446,12)

(555.077.094,41)

(29.102.856.071,97)

(3.013.758.691,88)

III

Pembiayaan

1

Penerimaan daerah

14.925.222.886,91

14.925.222.886,91

30.021.138.607,38

30.007.603.327,38

29.209.106.071,97

29.209.106.071,97

Silpa tahun lalu

14.925.222.886,91

14.925.222.886,91

30.021.138.607,38

30.007.603.327,38

29.209.106.071,97

29.209.106.071,97

Jumlah penerimaan

14.925.222.886,91

14.925.222.886,91

30.021.138.607,38

30.007.603.327,38

29.209.106.071,97

29.209.106.071,97

Pengeluaran daerah

268.197.200,00

30.289.335.807,38

243.420.161,26

30.007.603.327,38

106.250.000,00

26.195.347.380,09

268.197.200,00

268.197.200,00

243.420.161,00

106.250.000,00

106.250.000,00

30.021.138.607,38

29.209.106.071,97

2

Penyertaan modal Pembayaran utang pokok Sipla tyahun berjalan Utang

26.089.097.380,09

243.420.161,26

Prog.Pemb.Ekom.Rakyat Jlh pengeluaran daerah Jlh pembiayaan

268.197.200,00

30.289.335.807,38

243.420.161,26

30.007.603.327,38

106.250.000,00

26.195.347.380,09

14.925.222.886,91

(15.364.112.920,47)

29.777.718.446,12

555.077.094,41

29.102.856.071,97

3.013.758.691,88

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 73 Tabel 5.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003-2007 No

Uraian


I

No

1

Pendapatan

Bagian Pendapatan Asli Daerah


Realisasi

1.1 1

Uraian

Realisasi

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah

19.070.662.707,18

19.095.097.443,89

Pendapatan Pajak daerah

3.194.500.464

3.151.258.713

14.690.054.377,42

14.845.624.694,13

Pajak daerah

2.071.871.344,00

2.283.210.484,00

Pendapatan Retribusi Daerah

6.599.055.644,01

6.144.481.931,40

Retribusi daerah

5.091.993.274,23

4.960.357.866,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

1.146.918.341,95

1.146.918.341,95

698.944.816,43

698.944.816,43

Lain-lain PAD yang Sah

8.130.188.257,22

8.652.438.457,54

6.827.244.942,76

6.903.111.527,70

Pendapatan Transfer

515.388.532.365,93

517.799.830.596,39

432.276.573.163,29

429.824.113.630,75

Transfer Pemerintah Pusat-Dana

484.550.845.162,80

487.048.190.168

Dana Bagi Hasil Pajak

29.891.217.905,96

38.105.923.553

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

3.404.103.091

2.543.266.615

Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba Usaha Daerah Penerimaan dari Dinas-dinas Penerimaan Lain-lain 2

Dana Perimbangan

1.2 1.2.1

Perimbangan Bagi hasil pajak/bukan pajak

3

31.367.839.091,00

26.652.505.038,96

Dana Alokasi Umum

354.372.000.000,00

354.372.000.000,00

Dana Alokasi Khusus

37.758.234.513,00

37.758.234.514,91

Dana Alokasi Umum

389.605.000.000

389.605.000.000

Dana Perimbangan dari Propinsi

8.778.499.559,29

11.041.374.076,88

Dana Alokasi Khusus

61.560.524.165,84

56.794.000.000

Lain-lain pendaparan yang sah

7.569.937.000,00

8.770.450.400,00

454.536.564.540,71

453.440.188.724,88

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

12.500.000.000

12.500.000.000

Dana Penyesuaian

12.500.000.000

12.500.000.000

Transfer Pemerintah Provinsi

18.337.687.203,13

18.251.640.428,39

Jumlah pendapatan

1.2.2

Dana Otonomi Khusus I.I

Belanja

1

Aparatur daerah Belanja administrasi umum

125.682.993.763,00

145.672.928.962,77

89.713.760.903,00

98.914.923.379,77

1.2.3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 74 Tabel 5.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003-2007 Belanja pegawai/personalia

59.987.629.837,00

65.669.324.093,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

16.843.187.203,13

16.757.140.428,39


14.465.154.751,00

15.749.332.091,77

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya


12.239.454.100,00

14.125.437.000,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi

1.494.500.000

1.494.500.000

3.021.522.215,00

3.370.830.195,00

15.860.123.915,00

21.013.703.460,00


1.505.824.000,00

1.725.081.740,00


8.326.646.915,00

10.289.811.720,00


4.534.266.000,00

7.281.310.000,00


1.493.387.000,00

1.717.500.000,00

534.459.195.073,11

536.894.928.040,28

20109.108.945,00

25.744.302.123,00

Pelayanan Publik

282.123.572.491,00

305.351.061.225,91

2


134.580.374.107,00

140.565.436.385,00

2.1

Belanja Operasional

410.997.910.898,42

374.926.373.045

121.747.536.840,00

127.379.233.668,00

Belnja Pegawai

231.110.915.478,50

219.053.320.114


9.126.270.199,00

9.279.539.100,00

Belanja Barang

135.341.440.546,57

113.369.943.417


1.614.160.000,00

1.794.885.000,00

Belanja Bunga


2.092.407.068,00

2.111.778.617,00

Belanja Subsidi

46.869.986.370,00

54.488.954.214,91

Belanja Hibah

75.000.000

75.000.000

4.088.101.500,00

4.399.481.000,00

Belanja Bantuan Sosial

14.268.775.000

12.412.084.580


25.436.711.230,00

30.003.504.714,91

Belanja Bantuan Keuangan

30.201.779.873,35

30.016.024.934


6.235.027.540,00

7.357.686.000,00

11.110.146.100,00

12.728.282.500,00

Belanja Modal

163.110.198.831

151.089.273.598

100.673.212.014,00

110.296.670.626,00

Belanja Tanah

14.467.507.500

12.467.520.836

Belanja pemeliharaan Belanja operasi dan pemeliharaan

Belanja modal 2


Belanja operasi & pemeliharaan Belanja pegawai/personalia

Belanja pemeliharaan Belanja modal

1.3

Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan lainnya Jumlah Pendapatan

2.2

Belanja

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 75 Tabel 5.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003-2007 3

Belanja BHS & Bant keuangan

4

Belanja tidak tersangka

Belanja Peralatan dan Mesin

34.443.439.615

33.759.705.578

Belanja Gerdung dan Bangunan

51.942.474.239

45.748.891.939

473.676.009.539,01

Belanja jalan, Irigasi, dan janringan

59.849.302.477

56.711.244.715

(20.235.820.814,13)

Belanja Asetr Tetap Lainnya

2.407.475.000

2.401.910.530

Belanja tidak terduga

1.234.299.762,49

663.816.282

Belanja tidak terduga

1.234.299.762,49

663.816.282

575.342.409.491.,91

526.679.462.925

2.571.950.768

2.470.998.902

2.571.950.768

2.470.998.902

(43.455.165.186,8)

7.744.466.213,28

49.955.165.186,8

49.955.165.186,8

20.902.784.200,00

21.603.290.791,00

171.869.289,00

1.048.718.559,33

Jumlah belanja

428.881.219.743,00

Surplus/(Defisit)

25.655.344.797,71

Belanja Aset Lainnya III

Pembiayaan

1

Penerimaan daerah

26.089.097.380,09

26.089.097.380,09

Silpa tahun lalu

26.089.097.380,09

26.089.097.380,09

Jumlah penerimaan

26.089.097.380,09

26.089.097.380,09

Pengeluaran daerah

51.744.442.177,00

5.853.276.565,96

2.4

4.662.416.720,00

4.662.416.720,96

2.4.1

2

Penyertaan modal

2.3

Jumlah belanja

Bagi Hasil Retribusi

45.955.165.186,00

Utang

626.860.271,00

690.859.845,00

Prog.Pemb.Ekom.Rakyat

500.000.000,00

500.000.000,00

Jlh pengeluaran daerah

51.744.442.177,00

5.853.276.565,96

- 25.655.344.797,71

20.235.820.814,13

Jlh pembiayaan

Transfer Bagi Hasil ke Desa Belanja Bagi Hasil Pajak

Pembayaran utang pokok Sipla tyahun berjalan

Transfer

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Surplus/(Defisit)

3

3.1

Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pencairan dana Cadangan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 76 Tabel 5.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003-2007 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan piutang Daerah Jumlah

3.2

49.955.165.186,8

49.955.165.186,8

Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

2.5000.000.000

Pembayaran pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pembiayaan Neto 3.3

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

2.5000.000.000 43.455.165.186,8

45.955.165.186,8 53.699.631.400,08


A. Analisis Data 1. Teknik Value For Money Value for Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Value for Money memfokuskan pemeriksaan pada tindakan dan kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Berikut akan diuraikan perhitungan unit-unit kerja pemerintah Kabupaten Sanggau berdasarkan Value for Money tahun anggaran 2003-2007. a) Perhitungan tingkat ekonomis Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dengan kuantitas dan kualitas tertentu pada harga yang paling rendah dan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber-sumber input yang digunakan. Dalam hal ini, realisasi pengeluaran merupakan jumlah dari total belanja yang terdiri dari belanja aparatur daerah, realisasi belanja pelayanan publik, realisiasi belanja bagi hasil dan belanja tidak tersangka. Tahun 2003 =

278.791.653.233 x100% = 91.10% 306.044.177.951,33

Tahun 2004 =

305.741.778.666 x100% = 92.53% 330.438.711.386,52

Tahun 2005 =

265.861.525.459,72 x100% = 93.49% 284.374.945.155,04


Tahun 2006 =

428.881.219.743 x100% = 90.54% 473.676.009.539,01

Tahun 2007 =

526.679.462.925 x100% = 91.54% 575.342.409.491,91

Pada tahun 2003, realisasi pengeluaran Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 278.791.653.233 sedangkan anggaran pengeluaran berjumlah Rp 306.044.177.951,33 ini berarti usaha pemerintah daerah Kabupaten Sanggau ekonomis dalam hal penghematan pengeluaran, yaitu sebesar 91.10% dari anggaran pengeluaran. Pada tahun 2004, realisasi pengeluaran Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 305.741.778.666 sedangkan anggaran pengeluaran berjumlah Rp 330.438.711.386,52 ini berarti kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau ekonomis dalam hal penghematan pengeluaran, yaitu sebesar 92.53% dari anggaran pengeluaran atau tingkat ekonomis tahun 2004 menurun sebesar 1.43% dari tahun 2003. Pada tahun 2005,

realisasi

265.861.525.459,72

pengeluaran sedangkan

Kabupaten anggaran

Sanggau

berjumlah

Rp

pengeluaran

berjumlah

Rp

284.374.945.155,04 ini berarti kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau ekonomis dalam hal penghematan pengeluaran, yaitu sebesar 93.45%

dari anggaran pengeluaran atau tingkat ekonomis tahun 2005

menurun sebesar 0.96% dari tahun 2004. Pada tahun 2006, realisasi pengeluara Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 428.881.219.743 sedangkan anggaran pengeluaran berjumlah Rp 473.676.009.539,01 ini berarti


kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau ekonomis dalam hal penghematan pengeluaran, yaitu sebesar 90.54% dari anggaran pengeluaran atau tingkat ekonomis tahun 2006 meningkat sebesar 2.95% dari tahun 2005. Pada tahun 2007, realisasi pengeluaran Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 526.679.462,925

sedangkan

anggaran

pengeluaran

berjumlah

Rp

575.342.409.491,91 ini berarti kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau ekonomis dalam hal penghematan pengeluaran, yaitu sebesar 91.54%

dari anggaran pengeluaran atau tingkat ekonomis tahun 2006

menurun sebesar 1.00% dari tahun 2006. b) Perhitungan tingkat efisiensi Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila suatu target kinerja tertentu dapat dicapai dengan pengeluaran yang serendah-rendahnya. Dalam hal ini realisasi biaya untuk memperoleh pemenerimaan daerah diasumsikan sebesar realisasi belanja yang terdiri dari belanja aparatur daerah, realisasi belanja pelayanan publik, realisiasi belanja bagi hasil dan belanja tidak tersangka Tahun 2003 =

278.791.653.233 x100% = 94,78% 294.155.766.153,47

Tahun 2004 =

305.741.778.666 x100% = 100,18% 305.186.701.571,59

Tahun 2005 =

265.861.525.459,72 x100% = 101,15% 262.847.766.767,84


Tahun 2006 =

428.881.219.743 x100% = 94,36% 454.536.564.540,71

Tahun 2007 =

526.679.462,925 x100% = 98,10% 536.894.928.040,28

Pada tahun 2003, realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 278.791.653.233 sedangkan realisasi pendapatan berjumlah Rp 294.155.766.153,47 ini berarti usaha pemerintah daerah Kabupaten Sanggau efisien dalam menghasilkan keluaran, yaitu sebesar 94,78% dari suatu unit input yang digunakan. Pada tahun 2004, realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 305.741.778.666 sedangkan realisasi pendapatan berjumlah Rp 305.186.701.571,59 ini berarti usaha pemerintah daerah Kabupaten Sanggau tidak efisien dalam menghasilkan keluaran, yaitu sebesar 100,18% dari suatu unit input yang digunakan atau tingkat efisiensi tahun 2004 menurun sebesar 5,4% dari tahun 2003. Pada tahun 2005, realisasi biaya untuk memperoleh

pendapatan

265.861.525.459,72

Kabupaten

sedangkan

realisasi

Sanggau pendapatan

berjumlah berjumlah

Rp Rp

262.847.766.767,84 ini berarti usaha pemerintah daerah Kabupaten Sanggau tidak efisien dalam menghasilkan keluaran, yaitu sebesar 101,15% dari suatu unit input yang digunakan atau tingkat efisiensi tahun 2005 menurun sebesar 0,97% dari tahun 2004. Pada tahun 2006, realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 428.881.219.743


sedangkan realisasi pendapatan berjumlah Rp 454.536.564.540,71 ini berarti usaha pemerintah daerah Kabupaten Sanggau efisien dalam menghasilkan keluaran, yaitu sebesar 94,36% dari suatu unit input yang digunakan atau tingkat efisiensi tahun 2006 meningkat sebesar 6,79% dari tahun 2005. Pada tahun 2007, realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 526.679.462,925 sedangkan realisasi pendapatan berjumlah Rp 536.894.928.040,28 ini berarti usaha pemerintah daerah Kabupaten Sanggau efisien dalam menghasilkan keluaran, yaitu sebesar 98,10% dari suatu unit input yang digunakan atau tingkat efisiensi tahun 2006 menurun sebesar 3,74% dari tahun 2006. c) Perhitungan tingkat efektivitas Efektivitas

adalah

hubungan

antara

keluaran

suatu

pusat

tanggungjawab dengan sasaran yang harus dicapainya, semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut. Tahun 2003 =

291.387.152.264,42 x100% = 99.06% 294.155.766.153,47

Tahun 2004 =

300.660.992.940,40 x100% = 98.52% 305.186.701.571,59

Tahun 2005 =

255.272.089.083,07 x100% = 97.12% 262.847.766.767,84

Tahun 2006 =

453.440.188.724,88 x100% = 99.76% 454.536.564.540,71


Tahun 2007 =

534.459.195.073,11 x100% = 99,55% 536.894.928.040,28

Pada tahun 2003, anggaran pendapatan Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 291.387.152.264,42 sedangkan realisasi pendapatan berjumlah Rp 294.155.766.153,47, ini berarti usaha pemerintah daerah Kabupaten Sanggau efektif dalam menghasilkan keluaran, yaitu sebesar 99,6% dari sasaran yang harus dicapai. Pada tahun 2004, anggaran pendapatan Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 300.660.992.940,4 sedangkan realisasi pendapatan berjumlah Rp 305.186.701.571,59 ini berarti usaha pemerintah daerah Kabupaten Sanggau efektif dalam menghasilkan keluaran, yaitu sebesar 98,52 % dari sasaran yang harus dicapai atau tingkat efektivitas tahun 2004 meningkat sebesar 1,08% dari tahun 2003. Pada tahun 2005, anggaran pendapatan Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 255.272.089.083,07 sedangkan realisasi pendapatan berjumlah Rp 262.847.766.767,84 ini berarti usaha pemerintah daerah Kabupaten Sanggau efektif dalam menghasilkan keluaran, yaitu sebesar 97,12 % dari sasaran yang harus dicapai atau tingkat efektivitas tahun 2005 meningkat sebesar 1,40% dari tahun 2004. Pada tahun 2006,

anggaran

453.440.188.724,88

pendapatan

Kabupaten

Sanggau

berjumlah

Rp

sedangkan realisasi pendapatan berjumlah Rp

454.536.564.540,71 ini berarti usaha pemerintah daerah Kabupaten Sanggau efektif dalam menghasilkan keluaran, yaitu sebesar 99,76 % dari sasaran yang harus dicapai atau tingkat efektivitas tahun 2006 menurun sebesar


12,64% dari tahun 2005. Pada tahun 2007, anggaran pendapatan Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 534.459.195.073,11 sedangkan realisasi pendapatan berjumlah Rp536.894.928.040,28 ini berarti usaha pemerintah daerah Kabupaten Sanggau efektif dalam menghasilkan keluaran, yaitu sebesar 99,55 % dari sasaran yang harus dicapai atau tingkat efektivitas tahun 2006 meningkat sebesar 0,21% dari tahun 2006. 2. Tingkat Kemandirian dan Analytical Procedure Tingkat kemandirian digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan daerah untuk menjalankan pemerintahan dan bersaing secara sehat dengan kabupaten lain. Analytical Procedure merupakan kelanjutan analisis selisih anggaran yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari sektor-sektor Pendapatan Asli Daerah. a) Kemandirian daerah Tahun 2003 =

8.575.018.949,95 x100% = 2,92% 294.155.766.153,47

Tahun 2004 =

10.343.166.338,30 x100% = 3.39% 305.186.701.571,59

Tahun 2005 =

11.160.264.602,81 x100% = 4,25% 262.847.766.767,84

Tahun 2006 =

14.690.054.377,42 x100% = 3.23% 454.536.564.540,71


Tahun 2007 =

19.070.662.707,18 x100% = 3,56% 536.894.928.040,28

Pada tahun 2003, realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 8.575.018.949,95 sedangkan total pendapatan berjumlah Rp 294.155.766.153,47 ini berarti kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah sangat rendah (instruktif), yaitu sebesar 2,91% dari total pendapatan. Pada tahun 2004, realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 10.343.166.338,3

sedangkan

total

pendapatan

berjumlah

Rp

305.186.701.571,59 ini berarti kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam (instruktif),

menghasilkan Pendapatan Asli Daerah sangat rendah

yaitu sebesar 3.39%

dari total pendapatan atau tingkat

kemandirian tahun 2004 meningkat sebesar 0,48% dari tahun 2003. Pada tahun 2005, realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sanggau berjumlah Rp

11.160.264.602,81

sedangkan

total

pendapatan

berjumlah

Rp

262.847.766.767,84 ini berarti kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam (instruktif),


yaitu sebesar 4,25%


kemandirian tahun 2005 meningkat sebesar 0,86% dari tahun 2004. Pada tahun 2006, realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sanggau berjumlah Rp

14.690.054.377,42

sedangkan

total

pendapatan

berjumlah

Rp

454.536.564.540,71 ini berarti kemampuan pemerintah daerah Kabupaten


Sanggau dalam (instruktif),


yaitu sebesar 3,32%


kemandirian tahun 2006 menurun sebesar 0,93% dari tahun 2005. Pada tahun 2007, realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 19.095.097.443,89

sedangkan

total

pendapatan

berjumlah

Rp

536.894.928.040,28 ini berarti kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam


(instruktif), yaitu sebesar 3,56% dari total pendapatan atau tingkat efisiensi tahun 2006 meningkat sebesar 0,23% dari tahun 2006. b) Rasio pajak daerah terhadap PAD Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah. Tahun 2003 =

1.946.105.783 x100% = 22.70% 8.575.018.949,95

Tahun 2004 =

2.274.715.763 x100% = 22% 10.343.166.338

Tahun 2005 =

2.470.195.972 x100% = 22.13% 11.160.264.602,81

Tahun 2006 =

2.071.871.344 x100% = 14.11% 14.690.054.377.42

Tahun 2007 =

3.151.258.713 x100% = 16,50% 19.095.097.443,89


Pada tahun 2003, realisasi pajak daerah Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 1.946.105.783 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah berjumlah Rp 8.575.018.949,95 ini berarti kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam menghasilkan pajak sebesar 22,70%

dari

realisasi Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2004, realisasi pajak daerah Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 2.274.715.763 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah berjumlah Rp10.343.166.338,3

ini berarti

kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam menghasilkan pajak sebesar 22% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah atau menurun sebesar 0,70% dari tahun 2003. Pada tahun 2005, realisasi pajak daerah Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 2.470.195.972 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah berjumlah Rp 11.160.264.602,81 ini berarti kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam menghasilkan pajak sebesar 22.13% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah atau meningkat sebesar 0,13% dari tahun 2004. Pada tahun 2006, realisasi pajak daerah Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 2.071.871.344 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah berjumlah Rp 14.690.054.377,42

ini berarti

kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam menghasilkan pajak sebesar 14,10% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah atau menurun sebesar 8,03% dari tahun 2005. Pada tahun 2007, realisasi pajak daerah Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 3.151.258.713 sedangkan realisasi


Pendapatan Asli Daerah berjumlah Rp 19.095.097.443,89 ini berarti kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam menghasilkan pajak sebesar 16,50% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah atau meningkat sebesar 2,40% dari tahun 2006. c) Rasio retribusi daerah terhadap PAD Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari retribusi daerah. Tahun 2003 =

3.459.314.881,35 x100% = 40.34% 8.575.018.949,95

Tahun 2004 =

4.207.283.070,40 x100% = 40.68% 10.343.166.338

Tahun 2005 =

4.518.533.089,02 x100% = 40.49% 11.160.264.602,81

Tahun 2006 =

5.091.993.274,23 x100% = 34.66% 14.690.054.377.42

Tahun 2007 =

6.144.481.931,4 x100% = 32,18% 19.095.097.433,89

Pada tahun 2003, realisasi retribusi daerah Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 1.946.105.783 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah berjumlah Rp 8.575.018.949,95 ini berarti kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam menghasilkan retribusi sebesar 40,34%

dari

realisasi Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2004, realisasi retribusi daerah Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 4.207.283.070,40 sedangkan realisasi


Pendapatan Asli Daerah berjumlah Rp10.343.166.338,3

ini berarti

kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam menghasilkan retribusi sebesar 40,68%

dari realisasi Pendapatan Asli Daerah atau

meningkat sebesar 0,34% dari tahun 2003. Pada tahun 2005, realisasi retribusi daerah Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 4.518.533.089,02 sedangkan

realisasi

Pendapatan

Asli

Daerah

berjumlah

Rp

11.160.264.602,81 ini berarti kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam

menghasilkan retribusi sebesar 40,49%

dari realisasi

Pendapatan Asli Daerah atau menurun sebesar 0,19% dari tahun 2004. Pada tahun 2006, realisasi retribusi daerah Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 5.091.993.274,23 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah berjumlah Rp 14.690.054.377,42 ini berarti kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam


dari realisasi

Pendapatan Asli Daerah atau menurun sebesar 5,83% dari tahun 2005. Pada tahun 2007, realisasi retribusi daerah Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 6.144.481.931,40 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah berjumlah Rp 19.095.097.443,89 ini berarti kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam


dari realisasi

Pendapatan Asli Daerah atau menurun sebesar 2,48% dari tahun 2006.


d) Rasio bagian laba BUMN terhadap PAD Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari Bagian Laba BUMN. Tahun 2004 =

834.006.293,57 x100% = 8.06% 10.343.166.338

Tahun 2005 =

699.571.904,53 x100% = 6.27% 11.160.264.602,81

Tahun 2006 =

698.944.816,43 x100% = 4,76% 14.690.054.377.42

Tahun 2007 =

1.146.918.341,95 x100% = 6,01% 19.095.097.443,89

Pada tahun 2004, realisasi bagian laba BUMN daerah Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 834.006.293,57 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah berjumlah Rp10.343.166.338,3 ini berarti kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam menghasilkan bagian laba BUMN sebesar 8,06% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2005, realisasi bagian

laba

BUMN

daerah

Kabupaten

Sanggau

berjumlah

Rp

699.571.904,53 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah berjumlah Rp 11.160.264.602,81 ini berarti kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam

menghasilkan bagian laba BUMN sebesar 6,27%

dari

realisasi Pendapatan Asli Daerah atau menurun sebesar 1,79% dari tahun 2004. Pada tahun 2006, realisasi bagian laba BUMN bagian laba BUMN


Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 698.944.816,43 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah berjumlah Rp 14.690.054.377,42

ini berarti

kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam menghasilkan bagian laba BUMN sebesar 4,76% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah atau menurun sebesar 1,51% dari tahun 2005. Pada tahun 2007, realisasi bagian

laba

BUMN

daerah

Kabupaten

Sanggau

berjumlah

Rp

1.146.918.341,95 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah berjumlah Rp 19.095.097.443,89 ini berarti kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam

menghasilkan bagian laba BUMN sebesar 6,01%

dari

realisasi Pendapatan Asli Daerah atau meningkat sebesar 1,25% dari tahun 2006. e) Rasio lain-lain PAD yang sah terhadap PAD Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah. Tahun 2003 =

3.169.598.285,60 x100% = 36,96% 8.575.018.949,95

Tahun 2004 =

3.027.161.211,33 x100% = 29,27% 10.343.166.338

Tahun 2005 =

3.471.963.637,26 x100% = 31,11% 11.160.264.602,81

Tahun 2006 =

6.827.244.942,76 x100% = 46,48% 14.690.054.377.42


Tahun 2007 =

8.130.188.257,22 x100% = 42,58% 19.095.097.433,89

Pada tahun 2003, realisasi lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 3.169.598.285,60 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah berjumlah Rp 8.575.018.949,95 ini berarti kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam menghasilkan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 36,97% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2004, realisasi lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 3.027.161.211,33 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah berjumlah Rp10.343.166.338,3 ini berarti kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam

menghasilkan lain-lain pendapatan yang sah

sebesar 29,27% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah atau menurun sebesar 7,70% dari tahun 2003. Pada tahun 2005, realisasi lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 3.471.963.637,26 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah berjumlah Rp 11.160.264.602,81 ini berarti kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam menghasilkan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 31,11% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah atau meningkat sebesar 1,84% dari tahun 2004. Pada tahun 2006, realisasi lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 6.827.244.942,76 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah berjumlah Rp 14.690.054.377,42 ini berarti kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam menghasilkan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 46,48%


dari realisasi Pendapatan Asli Daerah atau meningkat sebesar 15,37% dari tahun 2005. Pada tahun 2007, realisasi lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Sanggau berjumlah Rp 8.652.438.457,54 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah berjumlah Rp 19.095.097.443,89 ini berarti kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam menghasilkan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 42,58% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah atau menurun sebesar 3,9% dari tahun 2006.

C. Pembahasan Hasil Penelitian 1. Analisis Value For Money a) Analisis Tingkat Ekonomis Pada tahun 2003, data hasil pengujian Value for Money tentang tingkat ekonomis, menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Sanggau sudah ekonomis dalam hal anggaran pengeluaran operasi terhadap realisasi pengeluaran, hal ini disebabkan karena adanya penghematan realisasi pengeluaran sebesar 8.90% dari anggaran pengeluaran. Pada tahun 2004, data hasil pengujian Value for Money tentang tingkat ekonomis, menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Sanggau sudah ekonomis dalam hal anggaran pembiayaan operasi terhadap realisasi pengeluaran atau tingkat ekonomisnya menurun sebesar 1.43% dari tahun 2003, hal ini disebabkan karena adanya penghematan realisasi pengeluaran sebesar 7.47% dari anggaran pengeluaran.


Pada tahun 2005, data hasil pengujian Value for Money tentang tingkat ekonomis, menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Sanggau sudah ekonomis dalam hal anggaran pembiayaan operasi terhadap realisasi pengeluaran atau tingkat ekonomisnya menurun sebesar 0.96% dari tahun 2004, hal ini disebabkan karena adanya penghematan realisasi pengeluaran sebesar 6.51% dari anggaran pengeluaran. Pada tahun 2006, data hasil pengujian Value for Money tentang tingkat ekonomis, menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Sanggau sudah ekonomis dalam hal anggaran pembiayaan operasi terhadap realisasi pengeluaran atau tingkat ekonomisnya naik sebesar 2.95% dari tahun 2005, hal ini disebabkan karena adanya penghematan realisasi pengeluaran sebesar 9.46% dari anggaran pengeluaran. Pada tahun 2007, data hasil pengujian Value for Money tentang tingkat ekonomis, menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Sanggau sudah ekonomis dalam hal anggaran pembiayaan operasi terhadap realisasi pengeluaran atau tingkat ekonomisnya menurun sebesar 1.00% dari tahun 2006, hal ini disebabkan karena adanya penghematan realisasi pengeluaran sebesar 8.46% dari anggaran pengeluaran. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data Value for Money di atas yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa tingkat ekonomis pengeluaran daerah Kabupaten Sanggau selama lima tahun anggaran rata-rata sekitar 91.84%


dengan penurunan setiap tahunnya sebesar 0,11%. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran Kabupaten Sanggau sudah ekonomis, ini disebabkan karena adanya penghematan realisasi pengeluaran sebesar rata-rata 8.16% setiap tahun dari anggaran pengeluaran b) Analisis Tingkat Efisiensi Pada tahun 2003, data hasil pengujian Value for Money tentang tingkat efisiensi, menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam hal metode operasi yang diterapkan dalam memperoleh pendapatan sudah efisien, dan pada dasarnya anggaran penerimaan tidak dapat menutupi 5,03% dari anggaran pengeluaran yang ditetapkan, tingkat efisiensi ini terjadi karena adanya penghematan realisasi pengeluaran sebesar 9,78% dari anggaran pengeluaran yang telah disediakan, dan adanya peningkatan produtivitas realisasi penerimaan sebesar 0,95% dari anggaran penerimaan yang telah ditetapkan, sehingga realisasi pendapatan dapat

menutupi seluruh jumlah realisasi

pengeluaran bahkan lebih besar 5,51% dari realisasi pengeluaran. Pada tahun 2004, data hasil pengujian Value for Money tentang tingkat efisiensi, menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam hal metode operasi yang diterapkan dalam memperoleh pendapatan tidak efisien, atau tingkat efisiennya menurun sebesar 5.40% dari tahun 2003, dan pada dasarnya anggaran penerimaan tidak dapat menutupi 9,90% dari anggaran pengeluaran yang ditetapkan atau naik sebesar 4,87% dari tahun 2003, hal ini


terjadi karena penghematan yang dilakukan pada realisasi pengeluaran sebesar 8,08% dari anggaran pengeluaran atau turun sebesar 1,70% dari tahun 2003, dan peningkatan produktivitas realisasi penerimaan sebesar 1,51% dari anggaran penerimaan yang telah ditetapkan atau naik sebesar 0,56% dari tahun 2003, tidak dapat menutupi 0,18% dari realisasi pengeluaran. Pada tahun 2005, data hasil pengujian Value for Money tentang tingkat efisiensi, menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam hal metode operasi yang diterapkan dalam memperoleh pendapatan tidak efisien, atau tingkat efisiensinya menurun sebesar 0,97% dari tahun 2004, dan pada dasarnya anggaran penerimaan tidak dapat menutupi 11,40% dari anggaran pengeluaran yang ditetapkan atau naik sebesar 1,50% dari tahun 2004, hal ini terjadi karena penghematan yang dilakukan pada realisasi pengeluaran sebesar 6,96% dari anggaran pengeluaran atau turun sebesar 1,12% dari tahun 2004, dan peningkatan produktivitas realisasi penerimaan sebesar 2,97% dari anggaran penerimaan yang telah ditetapkan atau naik sebesar 1,46% dari tahun 2004, tidak dapat menutupi 1,13% dari realisasi pengeluaran. Pada tahun 2006, data hasil pengujian Value for Money tentang tingkat efisiensi, menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam hal metode operasi yang diterapkan dalam memperoleh pendapatan sudah efisien, atau tingkat efisiensinya naik sebesar 6,79% dari tahun 2005, dan pada dasarnya anggaran penerimaan tidak dapat menutupi 4,46% dari anggaran


pengeluaran yang ditetapkan atau turun sebesar 6,94% dari tahun 2005, tingkat efisiensi ini terjadi karena penghematan yang dilakukan pada realisasi pengeluaran sebesar 10,44% dari anggaran pengeluaran atau naik sebesar 3,48% dari tahun 2005, dan peningkatan produktivitas realisasi penerimaan sebesar 0,24% dari anggaran penerimaan yang telah ditetapkan atau turun sebesar 2,73% dari tahun 2005, dapat menutupi seluruh realisasi pengeluaran bahkan lebih besar 5,98% dari realisasi pengeluaran. Pada tahun 2007, data hasil pengujian Value for Money tentang tingkat efisiensi, menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam hal metode operasi yang diterapkan dalam memperoleh pendapatan sudah efisien, atau tingkat efisiensinya turun sebesar 3,74% dari tahun 2006, dan pada dasarnya anggaran penerimaan tidak dapat menutupi 7,65% dari anggaran pengeluaran yang ditetapkan atau naik sebesar 3,19% dari tahun 2006, tingkat efisiensi ini terjadi karena penghematan yang dilakukan pada realisasi pengeluaran sebesar 9,24% dari anggaran pengeluaran atau turun sebesar 1,20% dari tahun 2006, dan peningkatan produktivitas realisasi penerimaan sebesar 0,46% dari anggaran penerimaan yang telah ditetapkan atau naik sebesar 0,22% dari tahun 2006, dapat menutupi seluruh realisasi pengeluaran bahkan lebih besar 1,94% dari realisasi pengeluaran. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data Value for Money di atas yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa tingkat efisiensi input daerah


Kabupaten Sanggau terhadap output selama lima tahun anggaran rata-rata sekitar 97,71% dengan peningkatan tiap tahunnya 0,08%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan Kabupaten Sanggua sudah efisien, ini terjadi karena realisasi pendapatan dapat menutupi seluruh jumlah realisasi pengeluaran, dan selama lima tahun anggaran terjadi peningkatan efisiensi pendapatan yang terjadi karena adanya peningkatan pendapatan dan adanya penghematan ralisasi pengeluaran c) Analisis Tingkat Efektivitas Pada tahun 2003, data hasil pengujian Value for Money tentang tingkat efektivitas, menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam hal keberhasilan untuk memperoleh pendapatan dari segi anggaran yang telah disediakan sudah efektif. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan produktivitas realisasi penerimaan sebesar 0,95% dari anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2004, data hasil pengujian Value for Money tentang tingkat efektivitas, menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam hal keberhasilan untuk memperoleh pendapatan dari segi anggaran yang telah disediakan sudah efektif, atau tingkat efektivitasnya naik sebesar 0,54% dari tahun 2003. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan produktivitas realisasi penerimaan sebesar 1,51% dari anggaran penerimaan yang telah ditetapkan atau naik sebesar 0,56% dari tahun 2003.


Pada tahun 2005, data hasil pengujian Value for Money tentang tingkat efektivitas, menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah dearah Kabupaten Sanggau dalam hal keberhasilan untuk memperoleh pendapatan dari segi anggaran yang telah disediakan sudah efektif, atau tingkat efektivitasnya naik sebesar 1,40% dari tahun 2004. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan produktivitas realisasi penerimaan sebesar 2,97% dari anggaran penerimaan yang telah ditetapkan atau naik sebesar 1,46% dari tahun 2004. Pada tahun 2006, data hasil pengujian Value for Money tentang tingkat efektifitas, menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam hal keberhasilan untuk memperoleh pendapatan dari segi anggaran yang telah disediakan sudah efektif, atau tingkat efektivitasnya turun sebesar 2,64% dari tahun 2005. Hal ini disebabkan karena peningkatan produktivitas realisasi penerimaan sebesar 0,24% dari anggaran penerimaan yang telah ditetapkan atau turun sebesar 2,73% dari tahun 2005. Pada tahun 2007, data hasil pengujian Value for Money tentang tingkat efektivitas, menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam hal keberhasilan untuk memperoleh pendapatan dari segi anggaran yang telah disediakan sudahh efektif, atau tingkat efektivitasnya naik sebesar 0,21% dari tahun 2006. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan produktivitas realisasi penerimaan sebesar 0,46% dari anggaran penerimaan yang telah ditetapkan atau naik sebesar 0,22% dari tahun 2006.


Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data Value for Money diatas yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa tingkat efektivitas output daerah Kabupaten Sanggau terhadap target input yang ingin dicapai selama lima tahun anggaran rata-rata sekitar 98,80% dengan peningkatan setiap tahunnya 0,22%. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran Kebupaten Sanggau sudah efektif, hal ini terjadi karena adanya peningkatan produktivitas pendapatan. 2. Analisis Tingkat Kemandirian dan Analytical Procedure Pada tahun 2003, data hasil pengujian tentang tingkat kemandirian, menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Sanggau masih sangat rendah sekali, walaupun ada peningkatan realisasi PAD sebesar 12,10% dari anggaran PAD yang telah ditetapkan, sehingga peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena sumber daya keuangan yang ada, hanya dapat menjangkau 2,92% dari total realisasi penerimaan. Kekurangan sumber daya keuangan ini terjadi karena tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah dalam membayar pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain, yaitu sebesar 0,66% untuk pajak, 1,18% untuk retribusi dan 1,08% untuk penerimaan lain-lain dari total realisasi penerimaan. Pada tahun 2004, data hasil pengujian tentang tingkat kemandirian, menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Sanggau masih sangat rendah sekali atau naik sebesar 0,47% dari tahun 2003, walaupun ada peningkatan realisasi PAD sebesar 19,16% dari anggaran PAD yang telah


ditetapkan atau naik sebesar 7,06% dari tahun 2003, sehingga peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena sumber daya keuangan yang ada, hanya dapat menjangkau 3,39% dari total realisasi penerimaan. Kekurangan sumber daya keuangan ini terjadi karena tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah dalam membayar pajak, retribusi, memperoleh bagian laba usaha daerah dan pendapatan lain-lain, yaitu sebesar 0,75% untuk pajak (naik 0,08% dari tahun 2003), 1,38% untuk retribusi (naik 0,20% dari tahun 2003), 0,27% untuk bagian laba usaha daerah dan 0,99% untuk penerimaan lain-lain (turun 0,09% dari tahun 2003) dari total realisasi penerimaan. Pada tahun 2005, data hasil pengujian tentang tingkat kemandirian, menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Sanggau masih sangat rendah sekali atau turun sebesar 0,77% dari tahun 2004, walaupun ada peningkatan realisasi PAD sebesar 18,39% dari anggaran PAD yang telah ditetapkan, sehingga peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena sumber daya keuangan yang ada, hanya dapat menjangkau 4,25% dari total realisasi penerimaan atau naik sebesar 0,86% dari tahun 2004. Kekurangan sumber daya keuangan ini terjadi karena tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah dalam membayar pajak, retribusi, memperoleh bagian laba usaha daerah dan pendapatan lain-lain, yaitu sebesar 0,94% untuk pajak (naik 0,19% dari tahun 2004), 1,72% untuk


retribusi (naik 0,34% dari tahun 2004), 0,27% untuk bagian laba usaha daerah (sama dengan tahun 2004) dan 1,32% untuk penerimaan lain-lain (turun 0,33% dari tahun 2004) dari total realisasi penerimaan. Pada tahun 2006, data hasil pengujian tentang tingkat kemandirian, menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Sanggau masih sangat rendah sekali atau turun sebesar 1,02% dari tahun 2005, dan pada dasarnya realisasi PAD tidak dapat mencapai 1,05% dari jumlah anggaran PAD yang telah ditetapkan atau turun sebesar 19,44% dari tahun 2005, sehingga peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena sumber daya keuangan yang ada, hanya dapat menjangkau 3,23% dari total realisasi penerimaan. Kekurangan sumber daya keuangan ini terjadi karena tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah dalam membayar pajak, retribusi, memperoleh bagian laba usaha daerah dan pendapatan lain-lain, yaitu sebesar 0,46% untuk pajak (turun 0,48% dari tahun 2005), 1,12% untuk retribusi (naik 0,6% dari tahun 2005), 0,15% untuk bagian laba usaha daerah (turun 0,12 dari tahun 2005) dan 1,50% untuk penerimaan lain-lain (naik 0,18% dari tahun 2005) dari total realisasi penerimaan. Pada tahun 2007, data hasil pengujian tentang tingkat kemandirian, menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Sanggau masih sangat rendah sekali atau naik sebesar 1,18% dari tahun 2006, walaupun terjadi peningkatan realisasi PAD sebesar 0,13% dari anggaran PAD yang telah


ditetapkan, sehingga peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena sumber daya keuangan yang ada, hanya dapat menjangkau 3,56% dari total realisasi penerimaan atau naik sebesar 0,33% dari tahun 2006. kekurangan sumber daya keuangan ini terjadi karena tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah dalam membayar pajak, retribusi, memperoleh pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yaitu sebesar 0,59% untuk pajak (naik 0,13% dari tahun 2006), 1,14% untuk retribusi (naik 0,02% dari tahun 2006), 0,21% untuk pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (naik 0,09 dari tahun 2006) dan 1,61% untuk lain-lain PAD yang sah (naik 0,11% dari tahun 2006) dari total realisasi penerimaan. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data diatas menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Sanggau yang diukur melalui Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai rata-rata 3,47% untuk setiap tahun anggaran dengan peningkatan tiap tahunnya 0,11%. Rata-rata Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah masih dibawah 25%, ini berarti pola hubungan tingkat kemandirian daerah adalah instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah dan Kabupaten Sanggau belum mampu untuk melakukan otonomi daerah, hal ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah tidak mampu memenuhi seluruh pengeluaran


Dan berdasarkan hasil perhitungan dan Analytical Procedure yang diperoleh peneliti menujukkan bahwa memampuan pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah daerah dalam lima tahun anggaran: a. Dalam lima tahun anggaran rata-rata pendapatan dari sektor pajak sebesar 0,68% dengan penurunan 0,43% tiap tahunnya dari total pendapatan; b. Dalam lima tahun anggaran rata-rata pendapatan dari sektor retribusi sebesar 1,31% dengan penurunan 0.34% tiap tahunnya dari total pendapatan; c. Dalam empat tahun anggaran rata-rata pendapatan dari sektor Badan Usaha Milik Negara sebesar 2,23 dengan penurunan 0.15% tiap tahunnya dari total pendapatan; d. Dalam lima tahun anggaran rata-rata pendapatan dari sektor Pendapatan Lain-lain sebesar 1.30% dengan peningkatan 1,57% tiap tahunnya dari total pandapatan.


BAB VI KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data Value for Money yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa tingkat ekonomis Kabupaten Sanggau selama lima tahun anggaran sudah ekonomis, rata-rata sekitar 91,84% dengan penurunan setiap tahunnya sebesar 0,11%, 2. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data Value for Money yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa tingkat efisiensi Kabupaten Sanggau selama lima tahun anggaran sudah efisien rata-rata sekitar 97,71% dengan peningkatan tiap tahunnya 0,08%. 3. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data Value for Money yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Kabupaten Sanggau selama lima tahun anggaran sudah efektif rata-rata sekitar 98,80% dengan peningkatan setiap tahunnya 0,22%. 4. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Sanggau memenuhi pola hubungan instruktif yang diukur melalui Pendapatan Asli Daerah hanya


mencapai rata-rata 3,47% untuk setiap tahun anggaran dengan peningkatan tiap tahunnya 0,11%. 5. Berdasarkan hasil perhitungan dan Analytical Procedure yang diperoleh peneliti menujukkan bahwa memampuan pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah daerah dalam lima tahun anggaran. a.

Pajak, dalam lima tahun anggaran rata-rata sebesar 0,68% dengan penurunan 0,43% tiap tahunnya dari total pendapatan;

b.

Retribusi, dalam lima tahun anggaran rata-rata sebesar 1,31% dengan penurunan 0.34% tiap tahunnya dari total pendapatan;

c.

BUMN, dalam empat tahun anggaran rata-rata sebesar 2,23 dengan penurunan 0.15% tiap tahunnya dari total pendapatan;

d.

Pendapatan Lain-lain, dalam lima tahun anggaran rata-rata sebesar 1.30% dengan peningkatan 1,57% tiap tahunnya dari total pandapatan.

B. Keterbatasan Penelitian Dalam melakukan penelitian ini penulis mengakui masih banyak mengalami kendala. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi penelitian antara lain:


1. Penelitian ini bersifat studi kasus yaitu penelitian yang mendalam mengenai sesuatu kasus pada suatu unit tertentu sehingga hanya berlaku pada kasus itu sendiri dan tidak bisa digeneralisasikan diluar kasus tersebut, dalam hal ini penelitian hanya berlaku di Kabupaten Sanggau. 2. Penggunaan metode Value for Money saja belum cukup untuk mengukur kinerja keuangan, karena dalam metode Value for Money

masih

mengandung keterbatasan. 3. Ada beberapa data yang tidak dapat dilacak kebenarannya karena data tersebut menjadi rahasia Pemerintah Daerah, untuk mengantisipasi hal tersebut penulis telah berusaha untuk mendapatkan data dengan dating langsung ke lokasi penelitian.

C. Saran Saran-saran yang dapat diberikan sesudah mengadakan analisi data dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau sebaiknya lebih meningkatkan kinerja keuangannya salah satu caranya dengan meningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan sumber daya alam yang sangat kaya. 2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti kinerja keuangan dengan metode-metode yang lain agar kepatian hasil penelitian yang di peroleh semakin mendekati kebenaran.


DAFTAR PUSTAKA

Anthony-Dearden-Bedford.(1993). Sistem Pengendalian Manajemen I. Jakarta: Binarupa Aksara. Azhari, A. Samudra. (1995). Perpajakan di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Bratakusuma. 2002. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: Gramedia. Devas, Nick. (1989). Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Terjemehan Masri.Jakarta: UI. Halim, Abdul.(2001). Akutansi Keuangan Daerah. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Insani, Sri Media. 2005. Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Berbasis Kinerja. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Sanata Dharma. Kaho, Josef Riwo(1997). Prospek Otonomi di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo. Kojatmiko. 2003. Kebijakan Bagi Hasil, DAU, dan DAK Tahun Anggaran 2003. Yogyakarta: Andi. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. _________. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi. Mamesah, D.J. (1995). Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Mahsun ,Mohamad. 2006.Pengukuran kinerja Sektor Publik.Yogyakarta, BPFE. Munawir, Slamet (1990). Perpajakan. Yogyakarta : Liberty. Prakosa, Kesit, Bambang (2003). Pajak dan Retribusi Daerah. Cetakan Pertama. Yogyakarta : UII Press. Supriatno. (1993). Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta : Ichtiar.


Santoso, R. 1989. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Eresco. Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Daerah. UU Nomor 22 Tahun 1999. Jakarta : Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU Nomor 25 Tahun 1999. Jakarta : Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak dan Retribusi Daerah. UU Nomor 34 Tahun 2000. Jakarta : Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan Daerah. UU Nomor 5 tahun 1974. Jakarta : Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No 32 tahun 2004. tentang Pendapatan Daerah. Jakarta : BP. Panca Usaha Pureta. Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No 33 tahun 2004. tentang Dana Perimbangan. Jakarta : BP. Panca Usaha Pureta.




PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah pembentukan daerah Kabupaten Sanggau ? 2. Fasilitas apa saja yang terdapat di Kabupaten sanggau ? 3. Geografi a. Dimana letak daerah Kabupaten Sanggau ? b. Bagaimana batas wilayahnya ? c. Berapa luas wilayahnya ? 4. Penduduk a. Berapa jumlah penduduk tahun 2007 ? b. Bagaimana komposisi Penduduk ? c. Bagaiman kepadatan penduduk ? d. Berapa angkatan kerja pada tahun 2007 ? 5. Kekayaan alam a. Bagaimana struktur dan jenis tanah yang ada ? b. Indusrti apa saja yang ada di daerah Kabupaten Sanggau ? c. Bagaimana sarana perhubungan yang ada baik darat, laut dan udara ? d. Bagaimana pengembangan sector pariwisata ? 6. Politik a. Bagaimana kebijakan dasar politik yang berlaku ? b. Bagaimana pemerintah yang ada ?


7. Keadaan keuangan daerah a. Bagaimana kondisi keuangan daerah dilihat dari sisi penerimaan khususnya PAD ? b. Bagaimana perkembangan keuangan daerah dari tahun ke tahun ? c. Bagaimana prosedur penyusunan APBDnya ?


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195



Perhitungan Trens A. Tingkat Ekonomis Untuk mengetahui perkembangan keuangan Kabupaten Sanggau ditinjau dari tingkat ekonomis selama lima tahun anggaran digunakan metode trend dengan kuadrat terkecil (Least Square) (Dajan, 198:335) dengan rumus Y ' = a + bx , dimana nilai a dan b dicari dengan rumus.

∑Y ∑n ∑Y b= ∑x a=

2

Keterangan: Y

= Variabel tingkat ekonomis

a

= Besarnya Y saat x = 0

b

= Besarnya perubahan Y jika x mengalami perubahan 1 satuan

x

= Waktu

Analisis trend perkembangan tingkat ekonomis Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2003sampai 2007 Tahun Anggaran

Tingkat Ekonomis (Y)

Tahun (X)

X.Y

X2

Y’ (%)

2003

91.10

-2

-182.2

4

92.06

2004

92.53

-1

-92.52

1

91.95

2005

93.49

0

0

0

91.84

2006

90.54

1

90.54

1

91.73

2007

91.54

2

183.08

4

91.62

Total

459.2

0

-1.11

10


a=

459.2 = 91.84 5

b=

− 1.11 = −0.11 10

Y

’ = 91.84 + (-0.11 . 0) = 91.84 Trend Perkembangan Tingkat Ekonomis Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2003 - 2007

Tingkat Ekonomis

94 93 VFM

92

Trend

91 90 2003

2004

2005

2006

2007

Tahun

B.

Tingkat Efisiensi

Untuk mengetahui perkembangan keuangan Kabupaten Sanggau ditinjau dari tingkat

efisiensi selama lima tahun anggaran digunakan metode trend dengan

kuadrat terkecil (Least Square) (Dajan, 198:335) dengan rumus Y ' = a + bx , dimana nilai a dan b dicari dengan rumus.

∑Y ∑n ∑Y b= ∑x a=

2


Keterangan: Y

= Variabel tingkat efisiensi

a


b


x

= Waktu Analisis trend perkembangan tingkat efisiensi Kabupaten Sanggau tahun

anggaran 2003sampai 2007 Tahun Anggaran


Tahun (X)

X.Y

X2

Y’ (%)

2003

94.78

-2

-189.56

4

97.55

2004

100.18

-1

-100.18

1

97.63

2005

101.15

0

0

0

97.71

2006

94.36

1

94.36

1

97.79

2007

98.10

2

196.2

4

97.93

Total

488.57

0

0.82

10

a=

488.57 = 97.71 5

b=

0.82 = 0.08 10

Y

’ = 97.71 + (0.08. 0) = 97.71


Tingkat Efisiensi

Trend Perkembangan Tingkat Efisiensi Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2003 -2007 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88

VFM Trend

2003

2004

2005

2006

2007

Tahun

C. Tingkat Efektivitas Untuk mengetahui perkembangan keuangan Kabupaten Sanggau ditinjau dari tingkat efektivitas selama lima tahun anggaran digunakan metode trend dengan kuadrat terkecil (Least Square) (Dajan, 198:335) dengan rumus Y ' = a + bx , dimana nilai a dan b dicari dengan rumus.

∑Y ∑n ∑Y b= ∑x a=

2

Keterangan: Y

= Variabel tingkat efektivitas

a


b


x

= Waktu


Analisis trend perkembangan tingkat efektivitas Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2003 sampai 2007 Tahun Anggaran


Tahun (X)

X.Y

X2

Y’ (%)

2003

99.06

-2

-198.12

4

98.36

2004

98.52

-1

-98.52

1

98.58

2005

97.12

0

0

0

98.80

2006

99.76

1

99.76

1

99.02

2007

99.55

2

199.1

4

99.24

Total

494.01

0

2.22

10

a=

494.01 = 98.80 5

b=

2.22 = 0.22 10

Y

’ = 98.80 + (0.22. 0) = 98.80

Tingkat Efektivitas

Trend Perkembangan Tingkat Efektivitas Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2003 - 2007 106 104 102 100 98 96 94 92 90

VFM Trend

2003

2004

2005

2006

Tahun

2007


D. Tingkat Kemandirian Untuk mengetahui perkembangan keuangan Kabupaten Sanggau ditinjau dari tingkat kemandirian selama lima tahun anggaran digunakan metode trend dengan kuadrat terkecil (Least Square) (Dajan, 198:335) dengan rumus Y ' = a + bx , dimana nilai a dan b dicari dengan rumus.

∑Y ∑n ∑Y b= ∑x a=

2

Keterangan: Y

= Variabel tingkat kemandirian

a


b


x

= Waktu Analisis trend perkembangan tingkat kemandirian Kabupaten Sanggau tahun

anggaran 2003 sampai 2007 Tahun Anggaran


Tahun (X)

X.Y

X2

Y’ (%)

2003

2.92

-2

-5.84

4

3.25

2004

3.39

-1

-3.39

1

3.36

2005

4.25

0

0

0

3.47

2006

3.23

1

3.23

1

3.58

2007

3.56

2

7.12

4

3.69

Total

17.35

0

1.12

10


a=

17.35 = 3.47 5

b=

1.12 = 0.11 10

Y

’ = 3.47 + (0.11. 0) = 3.47 Trend Perkembangan Tingkat Kemandirian Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2003 - 2007

Tingkat Kemandirian

5 4 3

Kemandirian

2

Trend

1 0 2003

2004

2005

2006

2007

Tahun

E. Tingkat Pendapatan Pajak Untuk mengetahui perkembangan keuangan Kabupaten Sanggau ditinjau dari tingkat pendapatan pajak selama lima tahun anggaran digunakan metode trend dengan kuadrat terkecil (Least Square) (Dajan, 198:335) dengan rumus Y ' = a + bx , dimana nilai a dan b dicari dengan rumus.

∑Y ∑n ∑Y b= ∑x a=

2


Keterangan: Y

= Variabel tingkat pendapatan pajak

a


b


x

= Waktu Analisis trend perkembangan tingkat pendapatan pajak Kabupaten Sanggau

tahun anggaran 2003 sampai 2007 Tahun Anggaran


Tahun (X)

X.Y

X2

Y’ (%)

2003

0.66

-2

-1.32

4

0.76

2004

0.75

-1

-0.75

1

0.72

2005

0.94

0

0

0

0.68

2006

0.46

1

0.46

1

0.64

2007

0.59

2

1.18

4

0.60

Total

3.4

0

-0.43

10

a=

3 .4 = 0.68 5

b=

− 0.43 = −0.04 10

Y

’ = 0.68+ (-0.43 . 0) = 0.68


Tingkat Pendapatan Pajak

Trend Perkembangan Tingkat Pendapatan Pajak Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2003 - 2007 1 0.8 0.6

Pajak

0.4

Trend

0.2 0 2003

2004

2005

2006

2007

Tahun

F. Tingkat Pendapatan Retribusi Untuk mengetahui perkembangan keuangan Kabupaten Sanggau ditinjau dari tingkat pendapatan retribusi selama lima tahun anggaran digunakan metode trend dengan kuadrat terkecil (Least Square) (Dajan, 198:335) dengan rumus Y ' = a + bx , dimana nilai a dan b dicari dengan rumus.

∑Y ∑n ∑Y b= ∑x a=

2

Keterangan: Y

= Variabel tingkat pendapatan retribusi

a


b


x

= Waktu


Analisis trend perkembangan tingkat pendapatan retribusi Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2003 sampai 2007 Tahun Anggaran


Tahun (X)

X.Y

X2

Y’ (%)

2003

1.18

-2

-2.36

4

1.37

2004

1.38

-1

-1.38

1

1.34

2005

1.72

0

0

0

1.31

2006

1.12

1

1.12

1

1.28

2007

1.14

2

2.28

4

1.25

Total

6.54

0

-0.34

10

a=

6.54 = 1.31 5

b=

− 0.34 = −0.03 10

Y

’ = 1.31+ (-0.03 . 0) = 1.31

Pendapatan retribusi

Trend Perkembangan Tingkat Pendapatan Retribusi Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2003 - 2007 2 1.5 Retribusi

1

Trend

0.5 0 2003

2004

2005

2006

Tahun

2007


G. Tingkat Pendapatan BUMN Untuk mengetahui perkembangan keuangan Kabupaten Sanggau ditinjau dari tingkat pendapatan BUMN selama lima tahun anggaran digunakan metode trend dengan kuadrat terkecil (Least Square) (Dajan, 198:335) dengan rumus Y ' = a + bx , dimana nilai a dan b dicari dengan rumus.

∑Y ∑n ∑Y b= ∑x a=

2

Keterangan: Y

= Variabel tingkat pendapatan BUMN

a


b


x

= Waktu Analisis trend perkembangan tingkat pendapatan BUMN Kabupaten

Sanggau tahun anggaran 2003 sampai 2007 Tahun Anggaran


Tahun (X)

X.Y

X2

Y’ (%)

2003

0.27

-1.5

-0.41

2.25

0.29

2004

0.27

-0.5

-0.14

0.25

0.26 0.23

2005

0.15

0.5

0.08

0.25

0.20

2006

0.21

1.5

0.32

2.25

0.17

Total

0.90

-0.15

5


a=

0.90 = 0.23 4

b=

− 0.15 = −0.03 5

Y

’ = 0.23+ (-0.03 . 0) = 0.23

Tingkat Pendapatan BUMN

Trend Perkembangan Tingkat Pendapatan BUMN Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2003 - 2007 0.3 0.25 BUMN

0.2

Trend

0.15 0.1 2003

2004

2005

2006

Tahun

H. Tingkat pendapatan Lain-lain Untuk mengetahui perkembangan keuangan Kabupaten Sanggau ditinjau dari tingkat pendapatan BUMN selama lima tahun anggaran digunakan metode trend dengan kuadrat terkecil (Least Square) (Dajan, 198:335) dengan rumus Y ' = a + bx , dimana nilai a dan b dicari dengan rumus.


∑Y ∑n ∑Y b= ∑x a=

2

Keterangan: Y

= Variabel tingkat pendapatan BUMN

a


b


x

= Waktu

Analisis trend perkembangan tingkat pendapatan Lain-lain Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2003 sampai 2007 Tahun Anggarn


Tahun (X)

X.Y

X2

Y’ (%)

2003

1.08

-2

-2.16

4

1.26

2004

0.99

-1

-0.99

1

1.28

2005

1.32

0

0

0

1.30

2006

1.50

1

1.50

1

1.32

2007

1.61

2

3.22

4

1.34

Total

6.50

0

1.57

10

a=

6.50 = 1.30 5

b=

1.57 = 0.02 10

Y

’ = 1.30+ (0.02 . 0) = 1.30


Pendapatan Lain-lain

Trend Perkembangan Tingkat Pendapatan Lainlain Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2003 - 2007 2 1.5 Pendapatan Lain-lain

1

Trend

0.5 0 2003 2004 2005 2006 2007 Tahun




ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY

Recommend Documents