LAPORAN AKHIR PEKERJAAN : SURVEY BY DESIGN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN AKHIR PEKERJAAN : SURVEY BY DESIGN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2015 PROGRAM PENINGKATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN KEGIATAN DUKUNGAN DEWAN KETAHANAN PANGAN

SPK : NOMOR : 602/0672/I TANGGAL : 04 MARET 2015

KERJASAMA :

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN (BKPP) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAPORAN AKHIR

PENGANTAR Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, naskah berwujud Laporan Akhir ini dapat diselesaikan. Naskah merupakan bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi guna penyelesaian pekerjaan “Survey by Design Ketahanan

Pangan”

Program

Peningkatan

Penanganan

Daerah

Rawan Pangan Kegiatan Dukungan Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2015 yang diselenggarakan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Materi yang disajikan dalam naskah adalah hasil sementara yang dapat dicapai. Oleh karenanya masukan guna penyempurnaannya akan sangat membantu. Semoga informasi yang dituangkan dalam naskah dapat bermanfaat bagi para pihak yang menaruh perhatian pada permasalahan ketahanan pangan dan dapat pula menjadi inspirasi pengambil kebijakan.

Yogyakarta, Juni 2015 PT. Kepurun Pawana Indonesia

Ir. Teguh Juwono Direktur Utama Survey by Design Ketahanan Pangan BKPP Daerah Istimewa Yogyakarta Th 2015

I

LAPORAN AKHIR

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR .............................................................. DAFTAR ISI ........................................................................ DAFTAR GAMBAR ............................................................... DAFTAR TABEL ...................................................................

I II III IV

BAB 1. PENDAHULUAN ....................................................... 1.1. Latar Belakang ..................................................... 1.2. Tujuan dan Sasaran Kegiatan ................................. 1.3. Lingkup Kegiatan .................................................. 1.4. Keluaran Kegiatan ................................................

1 1 3 3 3

BAB 2. METODOLOGI ......................................................... 2.1. Kerangka Pendekatan .............................................. 2.2. Metode Pelaksanaan Kajian ....................................... 2.2.1. Analisis Dokumen .......................................... 2.2.2. Analisis Data ................................................. 2.3. Jadwal Pelaksanaan Kajian .......................................

5 5 7 8 9 16

BAB 3. HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN .......................... 3.1. Macam program/kegiatan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta ............................................... 3.2. Kinerja Operasional Program/Kegiatan Ketahanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta .....................

17

BAB 4. KESIMPULAN ..........................................................

36

BAB 5. REKOMENDASI .....................................................

38

RUJUKAN ......................................................................... LAMPIRAN ........................................................................

40 42

Survey by Design Ketahanan Pangan BKPP Daerah Istimewa Yogyakarta Th 2015

18 21

II

LAPORAN AKHIR

DAFTAR GAMBAR Hal Gambar 2.1. Matriks analisis stakeholder ................................. Gambar 2.2. Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan .........................


13 15

III

LAPORAN AKHIR

DAFTAR TABEL Hal Tabel 1. Pertimbangan pilihan penggunaan metode pengumpulan data ...................................................................... Tabel 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan ...................................... Tabel 3.1. Macam program/kegiatan ketahanan pangan dan Institusi pengampu di Daerh Istimewa Yogyakarta ..... Tabel 3.2. Regulasi pendukung implementasi program/kegiatan Ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta .... Tabel 3.3. Indikator ketercapaian tujuan program/kegiatan Ketahanan pangan pada berbagai institusi pengampu di Daerah Istimewa Yogyakarta ............................... Tabel 3.4. Kebijakan khusus dan kendala implementasi program Ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta .... Tabel 3.5. Matriks analisis stakeholder pemangku kepentingan Pembanguanan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta ........................................................... Tabel 3.6. Matriks analisis stakeholder pemangku kepentingan Pembangunan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta ...........................................................


9 16 19 24 25 28 33 34

IV

LAPORAN AKHIR

BAB

1

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pangan sebagai penunjang kehidupan yang layak dan bermartabat

adalah hak dasar manusia yang paling azasi. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjadi salah satu bukti konkrit upaya membangun

ketahanan

pangan

untuk

mengawal

tercukupinya

kebutuhan akan pangan bagi masyarakat Indonesia. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa bangunan sistem ketahanan pangan mencakup beberapa

aspek

penting,

yakni

:

aspek

ketersediaan,

distribusi,

cadangan pangan, konsumsi di tingkat rumah tangga. Realitasnya, berbagai program mewujudkan ketahanan pangan yang kuat seringkali terjebak pada logika kebijakan yang bersifat agregasi makro sehingga menjadi tidak efektif. Pemerintah beserta masyarakat memegang peran penting dalam sistem ketahanan pangan. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan mengatur berbagai hal tentang sistem

ketahanan

pangan,

termasuk

di

dalamnya

diatur

peran

Pemerintah Daerah untuk menciptakan ketahanan pangan nasional. Peran

pemerintah

daerah

menjadi

sangat

penting

karena

sistem

ketahanan pangan yang baik harus dibangun berlandaskan kemampuan Survey by Design Ketahanan Pangan BKPP Daerah Istimewa Yogyakarta Th 2015

1

LAPORAN AKHIR sumberdaya daerah guna mencukupi kebutuhan pangan nasional. Terkait dengan upaya penganekaragaman pangan, telah diterbitkan Peraturan Presiden

Nomor

22

Tahun

2009

tentang

Kebijakan

Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Tidak dipungkiri bahwa selama ini telah banyak tenaga dikerahkan, dana dikucurkan, koordinasi dilaksanakan, namun di lapangan belum terlihat adanya

pengurangan

kemiskinan

dan

kerawanan

pangan

secara

signifikan. Guna memperoleh data yang lengkap dan akurat, sekaligus melihat peluang dan tantangan yang ada di lapangan untuk menyusun kebijakan dalam

pembangunan

ketahanan

pangan

menuju

kemandirian

dan

kedaulatan pangan, maka pada tahun 2015 Dewan Ketahanan Pangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan “Survey by Design Ketahanan Pangan”.

1.2. Tujuan dan Sasaran Kegiatan Tujuan yang ingin dicapai dari “Survey by Design Ketahanan Pangan”

adalah

untuk

memperoleh

gambaran

siapa

pelaku

pembangunan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, apa yang telah dilakukan & bagaimana sistem koordinasi & sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan. Survey by Design Ketahanan Pangan BKPP Daerah Istimewa Yogyakarta Th 2015

2

LAPORAN AKHIR 1.3. Lingkup Kegiatan Sebagaimana diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja, ruang lingkup kegiatan dari pekerjaan ini meliputi : 1. Lingkup Kajian Meliputi beberapa stakeholder pemangku kepentingan pembangunan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Lingkup Pekerjaan Analisis stakeholder pembangunan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : (1) Tahap persiapan; (2) Survei dan pengumpulan data dan (3) Pengolahan dan analisis data, serta (4) Pelaporan. 1.4. Keluaran Kegiatan Tolak ukur dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Konsultan berdasarkan pendekatan, metodologi dan strategi pelaksanaan kerja adalah produk atau keluaran yang dihasilkan. Kualitas produk atau keluaran sangat tergantung terhadap pilihan pendekatan, metodologi dan strategi pelaksanaan yang digunakan Konsultan. Adapun keluaran yang diharapkan dari kegiatan “Survey by Design Ketahanan Pangan” adalah sebagai berikut :  Laporan Akhir Hasil Survey Laporan Akhir memuat laporan memberikan gambaran menyeluruh hasil Survey by Design Ketahanan Pangan yang secara khusus


3

LAPORAN AKHIR berfokus pada analisis stakeholder terkait dengan pembangunan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah secara periodik dipresentasikan (di-expose) di hadapan Tim Evaluasi disertai kompilasi data dan analisis data. Expose tersebut dilaksanakan 3 (tiga) kali,

yakni

expose

menyampaikan

pertama

perencanaan

(expose kegiatan

pendahuluan), survey;

expose

konsultan ke

dua,

konsultan menyampaikan progress repport hasil survey dan expose ke tiga, konsultan menyampaikan hasil akhir survey.  Dokumentasi fisual kegiatan Survey by Design Ketahanan pangan dalam bentuk CD


4

LAPORAN AKHIR

BAB

2

METODOLOGI 2.1. Kerangka Pendekatan Untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan tuntutan Kerangka

Acuan

Kerja

(KAK),

serta

lebih

memudahkan

dalam

penyelesaian pekerjaan dengan pola pikir yang terstruktur, diperlukan metodologi penanganan yang tepat sehingga dapat menggambarkan tahap-tahap

pelaksanaan

pekerjaan

secara

jelas

dan

sistematis.

Metodologi menjelaskan tahapan pekerjaan yang diperlukan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan, sehingga hasil akhir yang diperoleh diharapkan dapat memenuhi maksud dan tujuan, serta produk/keluaran yang diharapkan di dalam KAK. Sebagaimana diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), bahwa pekerjaan penelitian terfokus pada studi tentang Stakeholder pemangku kepentingan pembangunan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode

survei

dipilih

untuk

mengkaji

kinerja

stakeholder

pemangku kepentingan pembangunan ketahanan pangan di Daerah istimewa Yogyakarta dengan dukungan data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu berupa data dokumentasi kinerja stakeholder pemangku kepentingan pembangunan ketahanan pangan di Daerah


5

LAPORAN AKHIR Istimewa Yogyakarta. Sementara Data primer yang dimaksud adalah data yang dikumpulkan konsultan langsung dari wawancara dengan parapihak (stakeholder) yang berperan dalam pembangunan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan kuesioner yang

berisi

daftar

pertanyaan

terstruktur

sesuai

dengan

variable

penelitian yang dibutuhkan. Secara garis besar, tahapan pelaksanaan pekerjaan yang akan dilakukan dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu : 1.Tahap Persiapan Pelaksanaan 2.Tahap Survei Lapangan dan Analisis 3.Tahap Penyusunan Konsep 4.Tahap Penyelesaian Akhir Apabila dikaitkan dengan produk pelaporan yang harus dibuat, maka tahapannya adalah sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan Pelaksanaan Disampaikan secara oral dalam Laporan Pendahuluan, yang secara garis besar berisi metodologi, manajemen pelaksanaan, organisasi tim pelaksana, serta rencana kerja. 2. Tahap Survei Lapangan dan Analisis Disampaikan secara oral dalam Laporan Interim, yang secara garis besar berisi hasil pelaksanaan survey lapangan, evaluasi awal, analisis terhadap input data yang diperoleh dibandingkan dengan konsep pendekatan, serta alternatif solusi dan konsekuensinya.


6

LAPORAN AKHIR 3. Tahap Penyusunan Konsep Dituangkan dalam Draft Laporan Akhir, yang secara garis besar berisi hasil kajian dan analisis. 4. Tahap Penyelesaian Akhir Dituangkan

dalam

Laporan Akhir, yang secara garis besar berisi

hasil perbaikan dan penyempurnaan Draft Laporan Akhir. 2.2. Metode Pelaksanaan Kajian Kegiatan Survei Lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan data yang

terkait

dengan

analisis

stakeholder

pemangku

kepentingan

pembangunan ketahanan pangan di daerah istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan dalam KAK. Secara keseluruhan, beberapa kegiatan yang dilakukan Konsultan, adalah sebagai berikut:

2.2.1. Analisis Dokumen Untuk mendapatkan data lapangan, baik berupa data primer maupun data sekunder, dilakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait, yakni: Institusi dan parapihak di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkait dengan pembangunan ketahanan pangan. Tabel 1. Pertimbangan pilihan penggunaan metode pengumpulan data METODE


URAIAN KEGUNAAN

7

LAPORAN AKHIR Penggunaan kuisioner, dan

Untuk survei jumlah

pengambilan banyak

data

dengan

secara

cepat

mengandalkan

dalam asumsi

penggunaan "ketidak terancaman" sumber data jika mereka

chek-list

menyampaikan data

Wawancara

Untuk

mendalami

data

berdasarkan

kesan,

pengalaman responden dan mendalami jawaban responden terhadap kuisoner Observasi

Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya program dijalankan, terutama menyangkut prosesnya

Studi

Untuk mengetahui kinerja stakeholder pemangku

Dokumentasi

kepentingan pembangunan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder yang akan digunakan adalah data yang dikumpulkan dari dokumen atau naskah tertulis yang dapat ditelusuri sumber penerbitan, baik dari pemerintah, lembaga swasta atau perorangan. Data sekunder yang akan digunakan konsultan adalah data numerikal yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, yaitu data yang berasal dari pengukuran dan observasi yang menggunakan metode ilmiah tertentu. Data primer adalah data yang dikumpulkan konsultan langsung dari sumbernya dan atau yang berasal dari pengukuran langsung terhadap obyek

pengkajian

melalui

penyebaran

kuisioner,

wawancara,

dan

observasi. Implementasi metode pengumpulan data disesuaikan dengan kedalaman informasi yang harus digali dan ketersediaan sumberdaya. Survey by Design Ketahanan Pangan BKPP Daerah Istimewa Yogyakarta Th 2015

8

LAPORAN AKHIR Pertimbangan penggunaan metode pengumpulan data dan informasi terinci pada Tabel 1. 2.2.2. Analisis Data Analisis kerangka logika dipersiapkan untuk menata keterkaitan dan konsistensi antara sasaran, tujuan, output yang diharapkan, kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan output, serta input yang disediakan untuk melaksanakan rindian kegiatan yang dimaksud. Disamping

menata

keterkaitan

dan

konsistensi

penyelenggaraan

kegiatan pembangunan ketahanan pangan, analisis ini menyediakan instrumen untuk pemantauan dan pengendalian kegiatan. Dalam hal ini, komponen indikator obyektif dari setiap komponen kegiatan, beserta dengan instrumen verifikasi indikator menjadi pegangan dalam menjaga keterlaksanaan ditampilkan

dan

untuk

kualitas menjaga

hasil agar

kegiatan. setiap

kali

Beberapa dapat

asumsi

dilakukan

penyesuaian ketika hal-hal yang terkandung di dalam asumsi tidak terjadi di lapangan. Dengan demikian, Logical Framework Analysis (LFA) atau dikenali sebagai Kerangka Kerja Logis (KKL) adalah sebuah alat untuk membantu memperkuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, utamanya untuk membantu : (1)

Mengorganisir pemikiran;

(2)

Menghubungkan/mengaitkan

kegiatan

dengan

hasil

yang

diharapkan; (3)

Menentukan/menetapkan indikator kinerja/pelaksanaan;

(4)

Mengalokasikan setiap tanggungjawab; dan


9

LAPORAN AKHIR (5)

Mengkomunikasikan

informasi

tentang

program/kegiatan secara

ringkas, padat dan jelas. Kerangka logika memberikan gambaran menyeluruh mengenai pendekatan sistem kegiatan yang dilakukan, sekaligus dipergunakan sebagai perangkat pemantauan obyektif terhadap proses dan kemajuan kerja. Melalui pemantauan seperti itu, jaminan bahwa tujuan dan capaian target yang telah ditulis dapat disampaikan. Mengacu kepada pemahaman terhadap Kerangka Acuan Kerja beserta penjelasannya, pemahaman pekerjaan, kerangka pendekatan dan kerangka pikir kajian, disusun logicalframe work ( Kerangka Kerja ) yang ringkas dan terstruktur. Validasi dan verifikasi tehadap data yang diperoleh perlu dilakukan guna memperoleh data terkini (up to date), dan tepat sesuai dengan keperluan untuk input analisis.

Kemudian melalui kaidah-kaidah statistik

dan assesment (penaksiran) dilakukan pengolahan dan kompilasi

data

menggunakan panduan kompilasi data yang akan disusun. Tahap-tahap pengolahan dan kompilasi data ini adalah sebagai berikut: 

Data yang diperoleh dilakukan validasi melalui klarifikasi keabsahan (legalitas) dan kelogisan.



Data yang telah divalidasi akan disortasi sesuai dengan kebutuhan kegiatan evaluasi.



Klasifikasi data bertujuan untuk mengelompokkan data yang telah disortasi sesuai dengan kebutuhan informasi atau fofus kajian.



Tabulasi data mencakup penyusunan data base secara rinci maupun hasil rekapitulasinya.


10

LAPORAN AKHIR Selanjutnya untuk mengoptimalkan hasil pengolahan data dilakukan analisis

dengan

menggunakan

pendekatan

yang

bersifat

holistik

(menyeluruh), mikro (lokal) dan komparatif (perbandingan). Model analisis yang digunakan dalam analisis parapihak dalam kajian ini adalah analisis stakeholser yang berwujud analisis kekuatan parapihak

(stakeholders

power

tools

parapihak

ini

untuk

memberikan

ditujukan

analysis).

Analisis

deskripsi

kekuatan

yang

dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam situasi dimana banyak pihak mempunyai kepentingan yang bervariasi terhadap suatu program yang memerlukan penyeimbangan kepentingan (balancing of interests). Tahapan

yang

dilakukan

dalam

analisis

ini

mencakup:

(1)

Identifikasi parapihak; (2) Penggalian kepentingan, karakteristik dan kondisi parapihak; (3) Identifikasi pola dan konteks hubungan antar parapihak melalui analisis 4 R (Rights, Responsibilities, Revenues, and Relationships); dan (4) Penaksiran kekuatan dan potensi parapihak. Dari identifikasi stakeholder (parapihak) akan dapat dibuat pengelompokan parapihak. Secara hipotetik, parapihak akan dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu: a. Primer langsung: adalah parapihak yang terlibat langsung atau memperoleh dampak langsung dari program/kegiatan ketahanan pangan. b. Primer tidak langsung: adalah parapihak yang tidak terlibat langsung

dalam

program/kegiatan

ketahanan

pangantetapi

menerima manfaat atau dampak secara langsung dari program.


11

LAPORAN AKHIR c. Sekunder: adalah parapihak yang tidak terlibat secara langsung dalam

program/kegiatan

manfaat

atau

ketahanan

dampak dari

pangan

tetapi

menerima

program meskipun secara tidak

langsung. Selanjutnya,

proses

analisis

yang

dilakukan

adalah

pengklasifikasian parapihak berdasar pada pengaruh (influence) dan tingkat

kepentingan

stakeholder

pelibatan

berdasarkan

(importance).

pengaruhnya

Pengklasifikasian

(influence)

dan

tingkat

kepentingan keterlibatan dalam sebuah kegiatan merupakan salah satu cara untuk mengidentifikasi peluang partisipasi dan kemungkinan resiko yang dapat ditimbulkan oleh stakeholder tertentu. Tingkat pengaruh mengindikasikan

kemampuan

stakeholder

untuk

mempengaruhi

keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu kegiatan. Sedangkan tingkat kepentingan keterlibatan berkaitan dengan dampak yang akan diterima oleh stakeholder. Semakin besar dampak yang akan diterima oleh stakeholder semakin tinggi tingkat kepentingan keterlibatannya. Analisis ini akan dilanjutkan dengan analisis konteks hubungan, kekuatan dan potensi parapihak yang ditujukan untuk menghasilkan suatu rekomendasi peningkatan peran, pola pelibatan dan keseimbangan kepentingan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam supply dan demand benih dan bibit tanaman hutan. Proses dan hasil dalam analisis parapihak ini akan disajikan dalam bentuk matriks dan diagram analisis sebagai berikut : Hight


12

LAPORAN AKHIR

Interest

Subject

Player

Crowd

Contest setter

Low

Hight

Power (Kewenangan)

Gambar 2.1. Matriks analisis stakeholders

Untuk mengetahui minat dan pengaruh/wewenang parapihak yang terlibat dalam program/kegiatan pembangunan ketahanan pangan dilakukan analisis stakeholders melalui penyusunan pada matriks dua kali dua, menurut (minat) terhadap suatu masalah dan kewenangan dalam mempengaruhi masalah tersebut (Bryson, 2003). SUBJECT (bayer) adalah pelaku utama (berpengaruh besar) dengan kewenangan kecil. PLAYERS adalah pemain utama berpengaruh besar dengan kewenangan besar (Instansi/ lembaga ini mempunyai wewenang besar untuk melakukan sesuatu atau membuat aturan CONTEST

SETTER

wewenang

besar,

adalah bisa

Instansi/lembaga

diartikan

sebagai

pengelolaannya).

dengan

minat

kecil

perencana

makro

dari

pembangunan, oleh karena lingkup kerjanya yang teramat luas maka


13

LAPORAN AKHIR dianggap minatnya kecil. CROWD adalah parapihak (Instansi/lembaga/ masyarakat) yang mempunyai minat kecil dan wewenang yang kecil. Seluruh hasil Survei Lapangan, evaluasi serta analisis yang telah dikompilasi akan dituangkan di dalam Laporan Akhir, yang antara lain berisikan : a. Analisis kualitatif dan kuantitatif. b. Analisis stakeholders c. Rekomendasi yang berisikan tindak lanjut pemberdayaan stakeholder terkait dengan pembangunan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu yang dialokasikan untuk Tahap ini hingga menyelesaikan Laporan Akhir Hasil Survei adalah sampai akhir bulan ke - 2 (dua). Secara diagramatis, Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan ini dapat dilihat pada Gambar

2.2.

Bagan

Alir

Pelaksanaan

Pekerjaan, yang

ditampilkan berikut ini. Gambar 2.2. Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan

TAHAP PERSIAPAN

BKPP Daerah Istimewa Yogyakarta Th 2015

APRESIASI dan PEMAHAMAN KAK

DISKUSI INTENSIF dengan TIM TEKNIS

LAPORAN PENDAHULUAN

(Disampaikan secara oral)

- Metodologi - Manajemen Pelaksanaan - Organisasi Tim - Rencana Kerja

Survey by Design Ketahanan Pangan

14

LAPORAN AKHIR

KONSOLIDASI TIM

KOMPILASI STUDI TERKAIT

TAHAP SURVEI & ANALISIS

- PEREKAMAN DATA - ANALISIS DATA

- Hasil Survei - Analisis Kualitatif & Kuantitatif

TAHAP PENYELESAIAN

LAPORAN FINAL - Gambaran Umum Program/Kegiatan Ketahanan Pangan dan Stakeholder yang terkait - Rekomensasi

Perbaikan dan Penyempurnaan LAPORAN AKHIR

BKPP Daerah Istimewa Yogyakarta Th 2015

PEMAHAMAN KAK : - Lingkup Kegiatan - Tujuan - Sasaran - Keluaran

PRESENTASI LAPORAN ANTARA

DRAFT LAPORAN AKHIR PRESENTASI LAPORAN AKHIR

15

Survey by Design Ketahanan Pangan

Data Sekunder

Penyusunan LAPORAN PENDAHULUAN

PRESENTASI LAPORAN PENDAHULUAN

- Gambaran Umum Program/Kegiatan Ketahanan Pangan - Gambaran umum Stakeholder Pemangku Kepentingan Ketahanan Pangan di DIY - Penyusunan Rekomendasi

2.3. Jadwal Pelaksanaan Kajian

LAPORAN AKHIR Rincian pekerjaan Konsultasi Survey by Design Ketahanan Pangan Tahun 2015 sesuai arahan yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dipaparkan dalam matrik pada Tabel 2 berikut : Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Kajian


16

LAPORAN AKHIR

BAB

3

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN Untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan tuntutan Kerangka Acuan Kerja (KAK), serta untuk lebih memudahkan dalam penyelesaian pekerjaan dengan pola pikir yang terstruktur, diperlukan metodologi penanganan yang tepat sehingga dapat menggambarkan tahap-tahap

pelaksanaan

pekerjaan

secara

jelas

dan

sistematis.

Metodologi menjelaskan tahapan pekerjaan yang diperlukan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan, sehingga hasil akhir yang diperoleh diharapkan dapat memenuhi maksud dan tujuan, serta produk/keluaran yang diharapkan di dalam KAK. Kajian yang berfokus pada stakeholder pemangku kepentingan pembangunan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sementara ini dicapai didukung dengan data (fakta) yang relevan dan dibutuhkan terkait

baik data pada tingkat Daerah Tingkat I maupun

tataran Kabupaten. Adapun data-data yang dimaksud meliputi : (1) Data sekunder yaitu berupa data dokumentasi kinerja program/ kegiatan & stakeholders terkait ketahanan pangan (BKPP, Dinas

Pertanian &

Kehutanan,

Perencanaan

Dinas

Kelautan

&

Peternakan,

Badan

Pembangunan Daerah, Badan Pusat Statistik, dll serta pustaka yang mendukung penelitian). Data yang diambil adalah data program/kegiatan yang terkait langsung dengan ketahanan pangan. (2) Data primer yaitu


17

LAPORAN AKHIR data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan parapihak yang berperan di ketahanan pangan (i.e.: pengampu kegiatan; aparat pendamping/pembina) dengan menggunakan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan terstruktur sesuai dengan variabel penelitian yang dibutuhkan. Aktualisasi kegiatan survey dikuatkan dengan berbagai kegiatan yakni : perekaman terhadap implementasi program/ kegiatan ketahanan pangan di wilayah sasaran kajian; perekaman terhadap pemangku penetapan program/kegiatan ketahanan pangan di wilayah sasaran kajian dan perekaman kemanfaatan kegiatan bagi masyarakat. Berikut disajikan beberapa fakta hasil analisis yang sementara ini dicapai oleh Tim Konsultan : 3.1. Macam program/kegiatan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta Realitasnya, di Daerah Istimewa Yogyakarta dijumpai sejumlah >30 program/kegiatan terkait dengan pembangunan ketahanan pangan yang diampu oleh >20 SKPD. Sebagian besar awalan pelaksanaan program/kegiatan dimulai tahun 2009/2010. Sebagian terekam ada yang sudah melaksanakan jauh sebelumnya; namun ada yang baru dimulai di tahun

2015.

Tabel

3.1.

berikut

tersaji

program/kegiatan

yang

dilaksanakan beberapa istitusi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tabel 3.1. Macam program/kegiatan ketahanan pangan dan institusi pengampu di Daerah Istimewa Yogyakarta


18

LAPORAN AKHIR Institusi Pengampu BKPP Daerah Yogyakarta

Program/Kegiatan

Istimewa

 Peningkatan pangan

penanganan

daerah

 Peningkatan pangan

ketersediaan

dan

rawan

cadangan

 Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan  Peningkatan distribusi dan akses pangan

Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta

 Program perbaikan gizi

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman

 Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

 Gemarikan  Pelatihan pengolahan hasil perikanan  Promosi hasil produksi perikanan  PUMP P2HP

Disperindagkop & UKM Daerah Istimewa Yogyakarta

 Pengembangan Produksi IKM Pangan

Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta

 Pengembangan ketahanan pangan perkotaan

Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

 Rincian program/kegiatan tidak tercatat

Dinas Perhubungan Kominfo DIY

 Pemantauan distribusi bahan pangan

 Pengembangan Kualitas Produksi

&

Tabel 3.1. Macam program/kegiatan ketahanan pangan dan institusi pengampu di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lanjutan) Institusi Pengampu BKP3 Kabupaten Bantul

Program/Kegiatan  Program


peningkatan

ketahanan

pangan

19

LAPORAN AKHIR (pertanian/perkebunan)

Dinas Pertanian & Kehutanan Kab. Bantul

 Gerakan Penerapan Pengelolaan Pertanian Terpadu (GP-PTT)

BP2KP Kabupaten Gunungkidul

 Program peningkatan ketahanan pangan

Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta

 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta

 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita

KP4k Kabupaten Progo

 KRPL

Kulon

 Upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai  Pembinaan UPPKS, BKL, BKR dan PIKR  DEMAPAN  LAPM  KDPM

Dinas Tanaman Pangan & Hortikutura Kabupaten Gunungkidul

 Program Peningkatan Produksi

BPPTK LIPI

 Pengembangan Pangan Fungsional Berbasis Bahan Pangan Lokal

 Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian (Tanaman Bangan)

 Pengembangan Makanan Tradisional

BBPOM Daerah Istimewa Yogyakarta

 Bimtek Ketahanan Pangan terhadap 8 desa rawan pangan lokal  Monev terhadap perkembangan 8 desa rawan pangan lokal

Perwakilan BULOG DIY

 Pengadaan gabah dan beras

BPPM Daerah Yogyakarta

 Lumbung Desa/ Lumbung Pangan

Istimewa

3.2. Kinerja Operasionalisasi Program/Kegiatan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Ketahanan

Pendanaan. Hasil perekaman di lapangan tercatat bahwa kisaran dana

pendukung

program/kegiatan


ketahanan

pangan

di

Daerah

20

LAPORAN AKHIR Istimewa Yogyakarta adalah sebesar 50 juta rupiah sampai dengan 300 milyar rupiah. Sementara sumber dana tersebut di atas terinci sebagi berikut : APBD; APBN; APBN UPSUS dan dana luar negeri (AG Fund; World Bank_LOAN WISMP II) serta Kredit Bank. Koordinasi. Secara teoritik koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan,

percekcokan,

kekosongan

kegiatan,

dengan

jalan

menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan. Terkait dengan koordinasi pelaksanaan program/ kegiatan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta terekam bahwa memang telah dilakukan koordinasi antar institusi baik vertikal maupun horisontal yang bervariasi antar

Kabupaten/Kota,

namun

kesemuanya

belum

tampak

ada

koordinasi dengan TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah). Linked implementasi program/kegiatan ketahanan pangan dengan

program

penanggulangan

kemiskinan

memang

selayaknya

diperlukan. Selain masyarakat sasaran di antara keduanya tidak jauh berbeda. Institusi pengampu program-pun dijumpai sebagian besar sama. Realitasnya di Daerah Istimewa Yogyakarta juga mencoba menerapkannya melalui kegiatan percontohan penanggulangan rawan pangan dan pengentasan kemiskinan secara terpadu. Realitas lain yang terekam, tampaknya koordinasi tersebut oleh sebagian SKPD pengampu program/kegiatan pembangunan ketahanan pangan di daerah Istimewa Yogyakarta belum berdampak langsung ke sinergitas pelaksanaannya.


21

LAPORAN AKHIR Pelibatan Masyarakat Sasaran dalam Perencanaan Program. Terekam bahwa semua institusi melibatkan masyarakat sasaran dalam perencanaan program/kegiatan. Adapun wujud kegiatan yang dimaksud dapat berupa: Musrenbang, Rakor/Pertemuan rutin dengan kelompok afinitas, Penjaringan melalui usulan (proposal); Tindak lanjut hak representasi DPR; Forum penyuluh petani, dll. Pelibatan masyarakat sasaran menjadi salah satu penentu keberhasilan program/kegiatan ketahanan pangan. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan merupakan aktualisasi pemenuhan syarat keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat akan berhasil baik jika memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut : (1) Pemberdayaan masyarakat harus Pemberdayaan

mengedepankan partisipasi dan demokrasi; (2)

masyarakat

harus

bersifat

terbuka

baik

terhadap

kerjasama maupun inovasi teknologi dan (3) Pemberdayaan masyarakat harus

mampu

memberikan

pengharapan

hidup

yang

jelas

bagi

pelaksananya. Keberadaan

petugas

khusus

pengawal

implementasi

program/kegiatan. Terekam bahwa tidak semua institusi menyiapkan petugas khusus. Realitas di lapangan petugas yang ditunjuk mengawal implementasi program/kegiatan di antaranya : PMHP (Petugas Mutu Hasil Pertanian); Petugas gizi di Puskesmas; Seksi Bina Usaha Bidang Bina Usaha & Wasdal; Mantri Tani, PPL dan THL. Monitoring dan evaluasi program. Terekam bahwa dalam pelaksanaan

semua

program/kegiatan

senantiasa

dilaksanakan

monitoring dan evaluasi. Adapun wujud kegiatannya adalah sebagai


22

LAPORAN AKHIR berikut: Monitoring & evaluasi

langsung ke kelompok (kunjungan

lapangan) berkoordinasi dengan petugas

pendamping secara rutin;

monev dilakukan secara berjenjang dengan jejaring masyarakat; monev dilaksanakan dengan perlombaan-perlombaan. Evaluasi tersebut sudah selayaknya mengandung makna mengubah suatu kondisi saat ini menjadi lebih baik yang akan datang (transformational system) dan tentu dengan memperhatikan kebijakan dan paradigma yang ada, serta realitas lingkungan. Evaluasi hendaknya dilakukan terhadap komponen program baik dari input (grant dan pengembangan kelembagaan), proses

pengelolaan

program

baik

dari

segi

manajemen

maupun

keuangan, serta hasil pencapaian (outputs) dan dampak (outcomes) program. Regulasi pendukung implementasi program/kegiatan. Regulasi pendukung implementasi program/kegiatan ketahanan pangan di Daerah Istimewa terekam berupa : Perda DIY, Peraturan Gubernur, SK Gubernur, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Walikota, Peraturan Bupati, SK Bupati. Regulasi yang dimaksud selengkapnya terinci pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Regulasi pendukung implementasi program/kegiatan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta No.

Macam Produk Perundangan


23

LAPORAN AKHIR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Perda DIY No. 11/2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Peraturan Gubernur DIY No. 56/2011 tentang RAD Percepatan Pencapaian Target MDSG Perda DIY No. 2/2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Tambahan Peraturan Gubernur DIY No. 26/2013 tentang Cadangan Pangan Daerah Peraturan Gubernur DIY No. 32/2010 tentang Dewan Ketahanan Pangan Daerah Peraturan Gubernur DIY No. 88/2012 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragam Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal SK Gubernur DIY No. 196/KEP/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan dalam Kawasan Hutan SK Gubernur DIY No. 434/KEP/2014 tentang Penetapan 8 Desa Percontohan Pengurangan Kemiskinan dan Kawasan Pangan Peraturan Gubernur DIY No. 57 /2011 tentang Rencana Daerah Pangan dan Gizi tahun 2011-2015 Perda DIY No 10 Th 2011 tentang PLP2B SK Walikota No. 358/2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta periode 2009 – 2014 (Kodya Yogyakarta) Perda Kabupaten Bantul No. 14/2009 tentang BKP3 Kabupaten Bantul SK Bupati Bantul No. 155 Th 2010 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul Peraturan Bupati bantul No. 09 Th. 2014 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Peraturan Bupati Bantul No. 21 Th 2014 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Tabel 3.2. Regulasi pendukung implementasi program/kegiatan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lanjutan)


24

LAPORAN AKHIR No.

Macam Produk Perundangan

16

Peraturan Bupati Gunungkidul No. 06/2008 tentang Kebijakan dan Langkah Operasional Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul SK Bupati Gunungkidul No. 84/KPTS/2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul SK Bupati Kulonprogo No. 1 Th 2009 ttg Pemanfaatan Pangan Lokal (Kabupaten Kulonprogo)

17 18

Ketercapaian tujuan program/kegiatan. Realitas di lapangan terekam

bahwa

ketercapaian

tujuan

program/kegiatan

ketahanan

pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dengan indikator yang jelas dan bervariasi pada masing-masing institusi pengampu. Tabel 3.3. berikut menampilkan indikator ketercapian tersebut. Tabel 3.3. Indikator ketercapaian tujuan program/kegiatan ketahanan pangan pada berbagai institusi pengampu di daerah Istimewa Yogyakarta Institusi Pengampu BKPP Daerah Yogyakarta

Istimewa

Indikator Ketercapian Program/Kegiatan  Masyarakat mendapatkan manfaat sesuai tujuan kegiatan

Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta

 Penurunan prevalensi protein pada balita

kurang

energi,

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman

 Bahan dipakai sesuai peruntukannya  Meningkatkan pendapatan petani  Meningkatkan omset

Dinas Kelautan dan  Peningkatan angka konsumsi makan ikan  Peningkatan pendapatan pelaku usaha Perikanan Kab. Bantul Tabel 3.3. Indikator ketercapaian tujuan program/kegiatan ketahanan pangan pada berbagai institusi pengampu di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lanjutan) Survey by Design Ketahanan Pangan BKPP Daerah Istimewa Yogyakarta Th 2015

25

LAPORAN AKHIR Institusi Pengampu

Indikator Ketercapian Program/Kegiatan

Disperindagkop & UKM Daerah Istimewa Yogyakarta

 Sebagian tercapai tetapi ada juga yang belum tercapai karena ada SDM yang ada tidak seperti yang diharapkan atau kurangnya kepedulian terhadap bantuan pemerintah

Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta

 SPM dan IKM

Dinas Sosial DIY

 Tidak tercatat

Dinas Perhubungan & Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta

 Tidak tercatat

BKP3 Kabupaten Bantul

 Meningkatnya ketersedian energi dan protein  Meningkatnya cadangan pangan masyarakat  Meningkatnya jumlah usaha kelompok

Dinas Pertanian & Kehutanan Kabupaten Bantul

 Telah dilaksanakannya tanam dengan teknologi pengelolaan tanaman terpadu dan kenaikan produktivitas

BP2KP Kabupaten Gunungkidul

 Pemberdayaan masyarakat  Ada perkembangan secara materiil kegiatan berjalan terus menerus

Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta

 Peningkatan produksi/produktivitas tanaman pangan  Surplus ketersediaan bahan pangan terhadap konsumsi per kapita di DIY

BKKBN Daerah Yogyakarta

 Laporan tiap bulan (data statistik rutin)

Istimewa

&

Tabel 3.3. Indikator ketercapaian tujuan program/kegiatan ketahanan pangan pada berbagai institusi pengampu di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lanjutan)


26

LAPORAN AKHIR Institusi Pengampu KP4K Progo

Kabupaten

Kulon

Indikator Ketercapian Program/Kegiatan  Mampu memenuhi pangan melalui KRPL  Adanya tabungan kelompok

Dinas Tanaman Pangan & Hortikutura Kabupaten Gunungkidul

 Peningkatan produksi/produktivitas

BPPTK LIPI

 Perbaikan proses produksi terkait dengan peningkatan kualitas produk meningkat  Peningkatan kapasitas produksi  Produk memiliki ijin edar & telah dianalisis kandungan gizinya

BBPOM Daerah Yogyakarta

Istimewa

Perwakilan BULOG Daerah Istimewa Yogyakarta

 Pemahaman masyarakat terhadap bahanbahan berbahaya  Realisasi pengadaan mencapai target

Kebijakan khusus terkait dengan ketahanan pangan. Terekam bahwa dijumpai kebijakan khusus terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan ketahanan pangan di berbagai institusi pengampu. Tabel 3.4. berikut memaparkan kebijakan khusus tersebut disertai informasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Tabel 3.4. Kebijakan khusus dan kendala implementasi program ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta


27

LAPORAN AKHIR Kebijakan Khusus Program/Kegiatan Ketahanan Pangan

Kendala

BKPP DIY  Pemantapan ketersediaan pangan, kewaspadaan pangan & cadangan pangan  Penurunan Desa Rawan Pangan  Peningkatan diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, penanganan keamanan pangan beredar  Pengembangan distribusi pangan yang merata & terjangkau pencapaian stabilitas harga pangan strategis, peningkatan aksebilitas pangan, pemantauan distribusi, harga dan akses pangan

 Ketergantungan pada beras & terigu sebagai sumber KH masih tinggi  Ancaman kerawanan pangan (transien & kronis) dan kasus gizi buruk.  Sinergi lintas sektor untuk pembangunan ketahanan pangan belum optimal

Dinas Kesehatan DIY  Memperbaiki status kesehatan/gizi baik perorangan maupun masyarakat

 Kegiatan penanggulangan masalah gizi belum sepenuhnya terintergrasi dengan berbagai program

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Sleman  Pemanfaatan pangan jamuan rapat

lokal

pada  Tidak tersedianya pangan lokal olahan yang siap saat ada rapat

Disperindagkop & UKM DIY  Belum ada kebijakan khusus

 Koordinasi antar instansi terkait masih belum inten/maksimal

Tabel 3.4. Kebijakan khusus dan kendala implementasi program ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lanjutan)


28


Kendala

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul  Gemarikan ditujukan pada anakanak PAUD/TK untuk meningkatkan gemar ikan sejak dini

 Tidak tercatat adanya kendala

BKP3 Kabupaten Bantul  Instruksi Bupati No 3 & 4 th 2012 ttg Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan

 Masih adanya anggapan kalau pangan lokal kurang gizi  Anak-anak belum tertarik makan makanan lokal

Dinas Pertanian & Kehutanan Kabupaten Bantul  Upaya khusus (UPSUS) untuk mewujudkan ketahanan pangan

 Benih tidak tersedia terutama untuk komoditas kedelai (kuantitas & kualitas tidak memenuhi)

BP2KP Kabupaten Gunungkidul  Pengembangan pangan lokal melalui surat edaran Bupati agar semua warga mengkonsumsi pangan lokal

 Budaya masyarakat  Perkembangan/perubahan pola hidup/makan yang lebih menyukai makanan siap saji

KP4K Kabupaten Kulon Progo  Pemanfaatan Pangan Lokal untuk Rapat dan Jamuan (Madep Mantep Mangan Pangane Dewe, Madep Mantep Ngombe Banyune Dewe)  RAKSIN --> RASDA

 Tidak tercatat adanya kendala

Tabel 3.4. Kebijakan khusus dan kendala implementasi program ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lanjutan) Survey by Design Ketahanan Pangan BKPP Daerah Istimewa Yogyakarta Th 2015

29


Kendala

Dinas Pertanian DIY  Program Peningkatan Tanaman Pangan

Produksi

 Alih fungsi lahan  SDM petani terbatas & menua  Sumberdaya air, kualitas & kuantitas menurun  Degradasi lahan  Anomali iklim  OPT  Harga tidak menguntungkan petani  Tenaga kerja mahal  Fragmentasi lahan  Lahan sempit dan mekanisasi terhambat

Dinas Tanaman Pangan & Hortikutura Kabupaten Gunungkidul  Pengembangan pangan lokal melalui surat edaran Bupati agar semua warga mengkonsumsi pangan lokal

 Hama & penyakit untuk talas  Hama & penyakit padi

BPPTK LIPI  Roadmap kegiatan olahan pangan  Program kelompok penelitian "Teknologi Proses Pangan Lokal"

 Program ketahanan pangan selalu berubah (faktor eksternal)  Program/kelti hanya diisi oleh SDM dengan bidang kepakaran sejenis/ kurang heterogen (faktor internal)

BBPOM DIY  Program penanganan 8 desa rawan pangan 2013-2017

 Belum lancarnya sinergi dengan SKPD instansi lain

Perwakilan BULOG DIY  Pengadaan mencapai target yang ditentukan

 Hasil panen tidak maksimal

Pandangan umum beberapa institusi terkait

ketahanan

pangan. Hasil perekaman pandangan umum dari berbagai institusi


30

LAPORAN AKHIR pelaksana

pembangunan

ketahanan

pangan

di

Daerah

Istimewa

Yogyakarta, terinci sebagi berikut : 

Ketahanan pangan di DIY merupakan program yang terus dilaksanakan mengingat

bahwa

kebutuhan

pangan

semakin

meningkat

seiring

meningkatnya jumlah penduduk. Ketahanan pangan perlu diwujudkan menjadi kedaulatan pangan. 

Ketersediaan pangan di DIY sudah menyentuh segala aspek, walaupun masih perlu peningkatan pada spesifik kegiatannya. Peran distribusi memegang arti penting dalam menjaga ketersediaan pangan di DIY.



Perlindungan

lahan

pertanian

terhadap

alih

fungsi

harus

segera

diwujudkan oleh semua pihak. 

Pembangunan

ketahanan

ketersediaan pangan serta

pangan

difokuskan

pada

peningkatan

percepatan penganekaragaman konsumsi

pangan sesuai potensi dan karakteristik daerah yang dilaksanakan melalui berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kerawanan pangan. 

Secara umum kegiatan/ program yang mendukung Ketahanan Pangan sudah memadai, hanya saja perlu dikembalikan kepada tugas dan fungsi SKPD terkait agar kegiatan dan kinerja SKPD tercapai.



Implementasi program Ketahanan pangan perlu dukungan keterpaduan antar instansi/lembaga.

3.3. Hasil Analisis Stakeholder


31

LAPORAN AKHIR Sebagaimana

telah

dikemukakan

bahwa

analisis

parapihak

(stakeholders) dilakukan untuk mengetahui parapihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Mitchell, Agle dan Wood (1997), mengungkapkan bahwa derajad kesahihan pemangku kepentingan (stakeholder) ditentukan oleh aspek kekuatan, legitimasi dan urgensi. Analisis stakeholders ini diharapkan dapat dipetakannya parapihak sebagaimana disebut di atas ditinjau dari peran sebagai berikut : (1) Kuncikunci kepentingan (key interest), dimaksudkan mampu mendeskripsikan jenis kepentingan parapihak terkait dengan penyusunan kebijakan pembangunan ketahanan pangan; (2) Tingkat kepentingan (importance), dimaksudkan

untuk

memberikan

deskripsi

pentingnya

pelibatan

parapihak dalam kegiatan pembangunan ketahanan pangan untuk peningkatan keberhasilan program; (3) Tingkat pengaruh (influence), dimaksudkan sebagai kekuatan parapihak dan individu didalamnya untuk mempengaruhi

kegiatan

pembangunan

ketahanan

pangan.

(4)

Peran/partisipasi (participation); (5) Hak (rights); (6) Tanggungjawab (responsibilities); (7) Manfaat (revenues/benefit), (8) Hubungan antar parapihak (relationships).


32

LAPORAN AKHIR Tabel 3.5. Matriks analisis stakeholders pemangku kepentingan pembangunan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Realitas. Hight

SUBJECT

PLAYER

Kelompok Masyarakat Sasaran

BKPP DIY & Badan/Kantor/Bagian Ketahanan Pangan Kab/Kota

INTEREST

CROWD

CONTEST SETTER

SEKDA DIY (Ass. Pembangunan); BAPPEDA KAB/KOTA

SKPD DIY (i.e.: Diperta, Dislautkan, Dinkes, dll); Perwakilan Bulog DIY; SKPD Kab./Kota

Hight

Low

POWER (KEWENANGAN)

Keterangan : SUBJECT (BAYER) adalah pelaku utama yang berpengaruh besar dengan kewenangan kecil PLAYERS adalah pemain utama berpengaruh besar dengan kewenangan besar (Instansi/lembaga ini mempunyai wewenang besar untuk melakukan sesuatu atau membuat aturan pengeloaannya. CONTEST SETTER adalah parapihak (Instansi/lembaga) dengan minat kecil tetapi mempunyai wewenang besar, lebih jauh dapat diartikan sebagai perencana makro dari pembangunan, karena lingkup kerjanya yang teramat luas maka dianggap minatnya kecil. CROWD adalah parapihak (Instansi/lembaga/masyarakat) yang mempu-nyai minat kecil dan wewenang yang kecil.


33

LAPORAN AKHIR Tabel 3.6. Matriks analisis stakeholders pemangku kepentingan pembangunan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Prespektif. Hight

SUBJECT Kelompok Masyarakat Sasaran

INTEREST

CROWD Badan Ketahanan Pangan Pusat

PLAYER SEKDA DIY (Ass. Pembangunan), BAPPEDA DIY & BKPP DIY serta SEKDA; BAPPEDA & Badan/ Kantor/Bagian Ketahanan Pangan Kab/Kota

CONTEST SETTER SKPD DIY (i.e.: Diperta, Dislautkan, Dinkes, dll); Perwakilan Bulog DIY; SKPD Kab./Kota serta TKPKD

Hight

Low

POWER (KEWENANGAN)

Keterangan : SUBJECT (BAYER) adalah pelaku utama yang berpengaruh besar dengan kewenangan kecil PLAYERS adalah pemain utama berpengaruh besar dengan kewenangan besar (Instansi/lembaga ini mempunyai wewenang besar untuk melakukan sesuatu atau membuat aturan pengeloaannya. CONTEST SETTER adalah parapihak (Instansi/lembaga) dengan minat kecil tetapi mempunyai wewenang besar, lebih jauh dapat diartikan sebagai perencana makro dari pembangunan, karena lingkup kerjanya yang teramat luas maka dianggap minatnya kecil. CROWD adalah parapihak (Instansi/lembaga/masyarakat) yang mempu-nyai minat kecil dan wewenang yang kecil.


34

LAPORAN AKHIR Hasil analisis stakeholder tampaknya memberi kejelasan bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak hanya menjadi beban BKPP (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan) tetapi semestinya menjadi tanggung jawab bersama SKPD terkait lainnya. Diperlukan linked yang jelas dan tepat antar stakeholder pengampu pembangunan ketahanan pangan. Jika menyangkut kebijakan ketahanan pangan yang bersifat makro, kewenangan tentu berfokus pada keputusan Sekda (melalui Asisten Pembangunan). Sementara itu BAPPEDA berperan sebagai wasit penentu realisasi program/kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan sudah barang tentu terkait pada penganggaran. Konten tersebut menjadi dasar model koordinasi terkait dengan perencanaan dan aktualisasi program ketahanan pangan yang dijalankan oleh SKPD terkait sebagai pengampu program/kegiatan ketahanan pangan. Realitas lain yang

tidak

boleh

diabaikan

bahwa

koordinasi

antara

pengampu

pembangunan ketahanan pangan dengan pengampu penanggulangan kemiskinan

(TKPKD:

Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah). Salah satu pendorongnya adalah masyarakat afinitas kedua program

tersebut

(program

ketahanan

pangan

dan

program

penanggulangan kemiskinan) sebagian besar sama. Selain itu, pada umumnya kelompok institusi pengampu penanggulangan kemiskinan juga relatif sama dengan pengampu program pembangunan ketahanan pangan.


35

LAPORAN AKHIR

BAB

4

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Survey by Design Ketahanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Implementasi sejumlah

program

stakeholders

Yogyakarta

dan

Ketahanan di

SKPD

Pangan

antaranya

Kabupaten/

SKPD Kota

DIY

melibatkan

Daerah

Istimewa

dikuatkan

dengan

kejelasan regulasi berupa Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, SK Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota dan SK Bupati. 2. Koordinasi stakeholders baik vertikal maupun horisontal telah dilaksanakan dan realitasnya bervariasi antar Kabupaten/Kota, namun demikian kesemuanya belum tampak adanya koordinasi dengan TKPKD. 3. Sinkronisasi

program/kegiatan

telah

dilaksanakan

baik

oleh

pengampu, namun demikian upaya tersebut belum optimal terbukti masih dijumpai sejumlah SKPD di DIY dan Kabupaten/Kota yang belum sepenuhnya memahami keterlibatannya dalam program ketahanan pangan.


36

LAPORAN AKHIR 4. Peran dan posisi stakeholders pengampu program ketahanan pangan baik di tataran SKPD Daerah Istimewa Yogyakarta maupun SKPD di Kabupaten/Kota belum teraktualisasi secara jelas.


37

LAPORAN AKHIR

BAB

5

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil Survey by Design Ketahanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Konsultan mencoba memberikan beberapa masukan, di antaranya adalah sebagai berikut : 1. Koordinasi perencanaan dan implementasi program/ kegiatan ketahanan pangan di DIY realitasnya sudah diupayakan, namun demikian masih diperlukan kejelasan linked koordinasi antar stakeholders

baik

di

tataran

daerah

DIY

maupun

Kabupaten/Kota. 2. Sinkronisasi program/kegiatan ketahanan pangan yang pada umumnya bersifat holistik dan multi sektor perlu dioptimalkan dengan memberdayakan BAPPEDA, di bawah arahan/kendali SEKDA melalui Asisten Pembangunan di dalam kerangka Dewan Ketahanan Pangan dan berkoordinasi TKPKD 3. Diperlukan optimalisasi dan aktualisasi peran stakeholders program/kegiatan

ketahanan

pangan

baik

stakeholders

di

tataran daerah DIY maupun Kabupaten/Kota disertai kejelasan TUPOKSI

(Tugas

Pokok


Fungsi)

dan

kelengkapan

acuan

38

LAPORAN AKHIR indikator keberhasilan implementasi masing-masing program/ kegiatan.


39

LAPORAN AKHIR

RUJUKAN Anonim. 2014. `KAK Kegiatan Survey by Design Ketahanan Pangan. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. DI Yogyakarta. Bryson, JM. 2003. What to Do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques. A paper presented at the London School of Economics and Political Science. London. Mitchell, Agle dan Wood (1997). Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts. The Academy of Management Review, Vol. 22, No. 4 (Oct., 1997), pp. 853-886 Iqbal, M. 2007. Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian. Jurnal Litbang Pertanian, 26(3): 89-99 Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Peraturan Gubernur DIY No. 26/2013 tentang Cadangan Pangan Daerah Peraturan Gubernur DIY No. Pencapaian Target MDSG

56/2011

tentang

RAD

Percepatan

Peraturan Gubernur DIY Nomor 88 Tahun 2012 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Peraturan Gubernur DIY No. 32/2010 tentang Dewan Ketahanan Pangan Daerah Peraturan Gubernur DIY No. 57 /2011 tentang Rencana Daerah Pangan dan Gizi tahun 2011-2015 Peraturan Bupati bantul No. 09 Th. 2014 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Survey by Design Ketahanan Pangan BKPP Daerah Istimewa Yogyakarta Th 2015

40

LAPORAN AKHIR Peraturan Bupati Bantul No. 21 Th 2014 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Peraturan Bupati Gunungkidul No. 06/2008 tentang Kebijakan dan Langkah Operasional Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul Perda DIY No. 11/2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Perda DIY No 10 Th 2011 tentang PLP2B Perda DIY No. 2/2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Tambahan Perda Kabupaten Bantul No. 14/2009 tentang BKP3 Kabupaten Bantul Singarimbun, M. dan S. Effendi. 1987. Metode Penelitian Survai. LP3ES. Jakarta. SK Gubernur DIY No. 196/KEP/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan dalam Kawasan Hutan SK Gubernur DIY No. 434/KEP/2014 tentang Penetapan 8 Percontohan Pengurangan Kemiskinan dan Kawasan Pangan

Desa

SK Walikota No. 358/2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta periode 2009 – 2014 (Kodya Yogyakarta) SK Bupati Gunungkidul No. 84/KPTS/2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul SK Bupati Bantul No. 155 Th 2010 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul SK Bupati Kulonprogo No. 1 Th 2009 ttg Pemanfaatan Pangan Lokal (Kabupaten Kulonprogo) Steel, G.D.R. and J.H. Torrie. 1980. `Principles and Procedures of Statistics`. McGraw-Hill Kogakusha Ltd. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman


41

LAPORAN AKHIR

LAMPIRAN


42

LAPORAN AKHIR

KUESIONER UNTUK INSTITUSI PEMERINTAH Tanggal Pengisian Nama Responden Umur Responden Alamat Responden Jabatan Responden Nama Institusi Responden Alamat Institusi Responden Tanda Tangan DAFTAR PERTANY AAN 1. Apakah instansi Bapak/Ibu/Sdr. mempunyai kebijakan yang terkait dengan program/ kegiatan ketahanan pangan?

Ya/Tidak Kalau ya, apa nama program/kegiatan tersebut?

2. Sudah berapa lama? (sebutkan tahun dimulainya kegiatan)

Tahun:

3. Berapa besarnya anggaran yang tersedia untuk implementasinya? (besaran nominal Rp)

Tahun sedang berjalan: Rp.

4. Dari mana asal anggaran/dana tsb. dan sebutkan berapa Rp. jumlahnya?

(APBD /APBN/Hibah/Loan) Rp.

Selama kegiatan berjalan (dari tahun ke tahun): Rp.

5. Apabila ada dana dari luar negeri, sebutkan berapa besarnya, dari mana asalnya (Badan internasional mana, Negara mana,


43

LAPORAN AKHIR Badan swasta Negara mana?)

6. Apakah dalam merencanakan kegiatan, instansi Bapak/Ibu/Saudara melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah Provinsi/Pusat ?

Ya/Tidak. Kalau ya, Nama instansinya:

7. Apakah dalam merencanakan kegiatan di lokasi kegiatan, instansi Bapak/Ibu/Sdr. juga melakukan koordinasi dengan SKPD/Dinas yang lain?

Ya/Tidak Kalau ya, instansi mana saja?

Bentuk Kegiatannya? (Pertemuan rutin melalui jejaring kerja/dinas di daerah)

8. Dalam merencanakan kegiatan/program apakah aspirasi kelompok masyarakat penerima manfaat juga didengarkan?

Ya/Tidak. Kalau ya, bagaimana caranya? (melalui Ketua/ Pengurus Kelompok, atau langsung mengadakan pertemuan dengan anggota kelompok masyarakat penerima manfaat)

Bentuk kegiatannya? (Pertemuan rutin melalui jejaring kerja/dinas di daerah atau dalam bentuk lain)


44

LAPORAN AKHIR

9. Ada berapa kelompok masyarakat yang dibina? Lokasi kegiatan (Kecamatan, Desa)? Berapa jumlah anggota masing-masing kelompok? *)

*) Daftar informasi kelompok, lokasi & jumlah anggota dapat berupa lampiran

10. Dalam bentuk apa bimbingan diberikan kepada kelompok? (teknis, manajemen, kegiatan sosial)

11. Apakah ada petugas (pegawai) khusus dengan tupoksi (tugas pokok fungsi) mengawal implementasi program/kegiatanan ketahanan pangan?

Ya/Tidak Kalau ya, apakah ada persyaratan khusus bagi petugas yang ditunjuk? Apa persyaratan tersebut?

12. Apakah instansi Bapak/Ibu/Sdr. juga memberikan bantuan peralatan teknis kepada kelompok masyarakat?

Ya/Tidak Kalau ya, peralatan apa saja? Berapa nilai Rp-nya?

13. Apakah instansi Bapak/Ibu/Sdr. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kelompok di lokasi?

Ya/Tidak Kalau ya, bagaimana caranya?


45

LAPORAN AKHIR

14. Apakah di wilayah kerja Bapak/Ibu/Sdr. ada Perda (Peraturan Daerah)/Pergub (Peraturan Gubernur)/Perbup (Peraturan Bupati/Walikota) atau SK (Gubernur/Bupati/ Walikota) yang berkaitan dengan ketahanan pangan?

15. Menurut pendapat Bapak/Ibu/Sdr. apakah kelompok masyarakat yang dibina mencapai tujuan/ sasaran?

16. Apakah instansi Bapak/Ibu/Sdr. mempunyai kebijakan program/kegiatan khusus menyangkut masalah ketahanan pangan?

Ya/Tidak Kalau ya, peraturan yang mana saja? (NOTA : Termasuk dalam katagori ini adalah SK Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Daerah,dll. dan mohon dapat difoto copy-kan peraturan tsb.)

Tercapai/Tidak tercapai Apa indikator ketercapaiannya?

Kalau ya, apa kebijakan yang dimaksud?

Apa kendala yang dihadapi?

17. Uraikan pandangan umum dan harapan Bapak/Ibu/Sdr. terkait dengan implementasi program/kegiatan ketahanan pangan di DIY

Pandangan umum :

Harapan :


46

LAPORAN AKHIR

KEGIATAN SURVEY


47

LAPORAN AKHIR

KEGIATAN PAPARAN


48

LAPORAN AKHIR


49

LAPORAN AKHIR PEKERJAAN : SURVEY BY DESIGN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents