Bidang Unggulan: Good Governanance
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN HIBAH BERSAING INSTITUSI BATCH I TAHUN ANGGARAN 2012
Judul
:
PEMODELAN TATA KELOLA PERLINDUNGAN TOKO TRADISIONAL BERBASIS OPERA FRAMEWORK HAK ASASI MANUSIA DI KOTA MALANG
Ketua
: Dr. M. Ali Safa’at, SH. MH. NIP. 19760815 199903 1 003
Anggota
:
1. Muktiono, SH. M.Phil. NIP. 19761108 200501 1 001 2. Dhia Al Uyun, SH. MH. NIP. 19841118 200812 2 005
Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Melalui DIPA Universitas Brawijaya nomor : 0636/02304.2.16/15/2012, tanggal 9 Desember 2011, dan berdasarkan SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 366/SK/2012 tanggal 13 Agustus 2012
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya 2012
ABSTRAK: PEMODELAN TATA KELOLA PERLINDUNGAN TOKO TRADISIONAL BERBASIS OPERA FRAMEWORK HAK ASASI MANUSIA DI KOTA MALANG
Perkembangan jaringan toko modern di kota Malang semakin tidak terkendali dengan dampak negatif berupa pelemahan kapasitas dan akses hak-hak ekonomi toko tradisional yang merupakan bagian dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM toko tradisional). UMKM toko tradisional menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena selain aset ekonomi negara juga merupakan aset budaya dalam sistem sosial kemasyarakatan. Pelemahan UMKM toko tradisional secara otomatis juga akan berdampak kepada pelemahan ekonomi dan budaya masyarakat. Pemerintah baik pusat maupun daerah tidak melindungi secara efektif hak dan kepentingan UMKM toko tradisional ketika harus menghadapi penetrasi bisnis jaringan toko modern baik yang nasional maupun internasional. Hukum dan kebijakan yang sudah dikeluarkan tidak dapat berjalan dengan efektif untuk menciptakan persaingan pasar yang sehat dan berkeadilan. Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa berdasarkan penggunaan metode kerangka kerja OPERA Hak Asasi Manusia, Pemerintah Kota Malang belum secara maksimal mendayagunakan kewenangan hukum yang dimilikinya, merevitalisasi kebijakan dan struktur kelembagaannya, serta mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya untuk secara efektif melindungi dan memberdayakan toko tradisional sebagai salah satu bentuk kewajiban kewajiban negara terhadap warganya di bidang hak asasi manusia. Keywords: Toko Tradisional, HAM, Opera Framework, Perlindungan, Daerah
ABSTRACT:
MODELLING PROTECTION FOR TRADITIONAL SMALL RETAILER BASED ON HUMAN RIGHTS OPERA FRAMEWORK IN THE MUNICIPALITY OF MALANG
The fast growing of modern retailer network in the municipality of Malang has not been well controlled by local authority and as result has undermined capacity of traditional small retailer to enjoy their economic rights. Small traditional retailer hold very important position in the community cause of its economic and cultural function in the social system; therefore, weakening small traditional retailer to some extent has negative impacts towards economic and culutural sector. Government has not provide sufficient protection for economic interest of traditional small retailer when their market has been penetrated by modern retailer company which supported by strong capital and business network nationallya and internationally. Law and policy are now very powerless and ineffective to promote fair and just market especially. This research has confirmed that local government of Municipality of Malang has no capability in impementing enforceable law and policy to manage protection for traditional small retailer in an unfair and unjust market although the government has been supported by sufficient financial resources and institutional instruments. Keywords:
Traditional Retailer, Human Rights, OPERA Framework, Local, Protection
RINGKASAN: PEMODELAN TATA KELOLA PERLINDUNGAN TOKO TRADISIONAL BERBASIS OPERA FRAMEWORK HAK ASASI MANUSIA DI KOTA MALANG Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah tentang tata kelola perlindungan terhadap toko tradisional di era liberalisasi dan masifnya ekspansi jaringan toko modern hingga ke tingkat daerah sehingga mempengaruhi preferensi konsumen untuk beralih dari kebiasaan berbelanja di toko tradisional yang bersifat usaha perseorangan dan rumah tangga ke gerai-gerai toko modern yang dekat, lengkap dan lebih tertata pola pelayanan dan fasilitas tambahannya seperti parkir gratis dan ruangan berpendingin. Dengan metode penelitian sociolegal, fenomena persaingan ekonomi tingkat lokal yang tidak seimbang baik secara modal maupun jaringan tersebut ditinjau dari segi kewajiban negara di bidang hak asasi manusia yaitu untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak ekonomi pengusaha UMKM toko tradisional. Alat analisis yang digunakan dalam mengurai permasalahan tersebut adalah metode kerangka kerja OPERA hak asasi manusia yang secara singkat meliputi empat tahapan utama yaitu Outcome (aspek penikmatan hak oleh pelaku usaha toko tradisional), Policy Effort (aspek pemenuhan kelengkapan pengaturan dan implementasinya oleh pemerintah lokal), Resource (aspek penggunaan sumberdaya baik yang potensi maupun aktual di tingkat lokal oleh pemerintah), dan Assesment (agregasi penilaian tahapan sebelumnya sehingga menjadi rekomendasi solusi). Toko tradisional merupakan industri perdagangan tingkat mikro yang secara hukum mendapatkan privilege perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Peraturan Presiden Nomor 112 Nomor 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan. Pemberdayaan dan perlindungan UMKM toko tradisional yang secara normatif menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemeirntah daerah mencakup aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang belum teroptimalisasi untuk mengelola perlindungan toko tradisional dengan indikasi berupa pembiaran praktek ekspansi toko moderen yang melanggar norma hukum dan telah menggerus potensi pasar yang dimiliki oleh toko tradisional. Struktur hukum, kebijakan maupun kelembagaan di tingkat lokal Kota Malang juga belum menjadi cerminan dari tata kelola perlindungan toko tradisional karena masih bersifat umum, bias dan secara penegakan hukum juga tidak dilengkapi dengan instrumen dapat berfungsi secara efektif dan proaktif. Tata kelola perlindungan toko tradisional yang efektif dimulai dari proses penilaian terhadap ketidakefektifan tata kelola perlindungan toko tradisional yang saat ini ada dengan menggunakan metode kerangka kerja OPERA HAM sehingga dihasilkan penilaian-penilaian yang komprehensif. Hasil penilaian tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan aspek kontribusinya apakah bersifat positif yang artinya konstruktif ataukah bersifat negatif yang berarti bersifat destruktif, inefektif, berpotensi terhadap penyalahgunaan atau tidak relevan. Terhadap hasil penilaian yang berklasifikasi positif kemudian dilakukan penguatan-penguatan seperti pelipatgandaan pengaruh dan dampaknya, pengarusutamaan pada tindakan administratif pemerintah, serta menjaga konsistensi dan keberlanjutannya. Sedangkan terhadap hasil penilaian yang berklasifikasi negatif akan dilakukan proses evaluasi melalui mekanisme perubahan peraturan perundang-undangan, pembuatan peraturan perundang-undangan, pembuatan dan/atau perubahan kebijakan, serta penyelerasan dan penyesuaian kelembagaan termasuk alternatif perluasan kewenangan maupun pembuatan struktur baru dalam sistem pemerintahan daerah. Pada saat melakukan proses evaluasi hasil penilaian negatif dan penguatan hasil penilaian positif maka secara simultan dilakukan proses kolaborasi sehingga hasil kedua klasifikasi penilaian tersebut akan saling menunjang satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan formula baru tata kelola perlindungan toko tradisional di daerah yang lebih efektif dan berkeadilan.
Pemerintah Kota Malang perlu menerbitkan lebih detail lagi instrumen hukum baik berupa kebijakan administratif maupun peraturan daerah untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan yang sudah ada terkait tata kelola perlindungan toko tradisional. Peraturan perundang-undangan yang sudah ada saat ini juga mempunyai potensi untuk diberdayakan sebagai mekanisme tata kelola perlindungan akan tetapi sangat membutuhkan kemauan politik (political will) yang sangat kuat dari pemerintah daerah untuk menegakkannya sekaligus menggunakan kewenangan-kewenangan diskresinya. Pada sisi lain, metode kerangka kerja OPERA hak asasi manusia mempunyai kapasitas untuk diberdayakan sebagai alat evaluasi maupun peningkatan efektifitas tata kelola pemerintahan sehingga sangat tepat jika diadopsi menjadi salah satu alat bantu dalam penyusunan program-program pembangunan di daerah umumnya dan di pemerintahan Kota Malang khususnya. Dengan mengadopsi metode tersebut maka pemenuhan kewajiban negara khususnya pemerintah daerah dalam perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi warganya dapat terwujud dan akan meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah baik hadapan warganya maupun di mata dunia internasional.
SUMMARY: MODELLING PROTECTION FOR TRADITIONAL SMALL RETAILER BASED ON HUMAN RIGHTS OPERA FRAMEWORK IN THE MUNICIPALITY OF MALANG
The main problem of this research is about protection on the traditional retailer in the era of liberalization and massive expansion of modern chain stores up to the local level which affecting consumer preference to move away from the habit of shopping at traditional stores to the modern chain store. By applying sociolegal methods, this research has analyzed such phenomenon of economic competition at the local level which is not fair and balance both in capital and business network aspects in terms of State obligations in the field of human rights that is to protect, to respect and to fulfill economic rights towards traditional micro retailer. Analysis tools used in understanding the problem is the human rights OPERA framework which briefly covers the four main steps which are Outcome (aspect enjoyment of the right by the actor of micro traditional retailer), Policy Effort (law and regulation compliance by local governments), Resource (maximizing the use of both potential and actual resources at local level by the government), and Assessment (aggregating all assessment from previous steps before making a recommendation for final solution). Traditional micro retaliler is micro-level trading industry that legally obtain privilege protection under Law No. 20 Year 2008 on MSME, Presidential Decree No. 112 of 2007 on Management and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores and Malang Regional Regulation No. 8 Year 2010 on Implementation of Business Industry and Trade. Empowerment and protection of micro traditional retailer normatively is part of local government’s responsibility in the area of capital, infrastructure, information, business, partnership, business licensing, business opportunities, trade promotion, and institutional support. Resources owned by the Government of Malang yet optimized to manage the protection of micro traditional retailer which reflected by massive and uncontrolled expansion of modern chain stores that violate the law and has eroded the market of micro traditional retailer. Law and regulation, policies and institutions at the local level of Malang is not also a manifestation of good governance for the protection of micro traditional retailer, bias and law enforcement does not also work effectively and proactively. Effective protection of micro traditional retailer starting from the assessment to the ineffectiveness of protections that currently exist by using human rights OPERA framework to produce comprehensive assessments. Assessment results are then classified based on whether they are contribute positively which means constructive or negative nature which means destructive, ineffective, potentially against misuse or irrelevant. The results of assessments classified as positive then are magnified their effect and impact by mainstreaming in government administrative action, as well as maintaining consistency and sustainability. While the results of the assessment which classified as negative then be used in the evaluation process through the mechanism of changes in laws and regulations, creation of legislation, policy changes, as well as institutional adjustments included establishment of alternative structures in the government system.
DAFTAR PUSTAKA
Buku, Laporan, Jurnal: Addink, G.H. (2010). Developents in Administrative Law: Recent Development in Regulations, Literature and Case Law in the Netherlands Compared to Other Countries. Jakarta, Penataran Hukum Administrasi Negara, Universitas IndonesiaUniversitas Utrecht Alston, P. & Quinn, G. (1987), ‘The Nature and Scope of States Parties’ Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights’, Human Rights Quarterly, vol.9, no.2, pp.156-229 Anderson, E. and Foresti, M (2009),’ Assessing Compliance: the Challenges for Economic and Social Rights’, Journal of Human Rights Practice, vol.1, no.3, pp.469-476 Baderin & McCorquodale (2007), Economic, Social and Cultural rights in Action, Oxford University Press Balakrishnan, R., Elson, D., & Patel, R. (2009), 'Rethinking Macroeconomic Strategies from a Human Rights Perspective' Balakrishnan, R., Elson, D., Heintz, J. & Lusiani, N. (2011), Maximum Available Resources and Human Rights: Analytical Report, Center for Women’s Global Leadership, Rutgers University CESCR, ‘An evaluation of the obligation to take steps to the “maximum of available resources” under an optional protocol to the Covenant’, statement adopted 10 May 2007, UN Doc. E/C.12/2007/1; Report of the Independent Expert on the question of human rights and extreme poverty, Magdalena Sepúlveda, delivered to the Human Rights Council (17 March 2011), UN Doc. A/HRC/17/34 Doc. A/HRC/4/28 CESCR, Poverty and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, statement adopted 4 May 2001, UN Doc. E/C.12/2001/10 Chapman, A. (1996), ‘A ‘Violations Approach’ for Monitoring the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights’, Human Rights Quarterly, vol.18, no.1, pp. 23 – 66 Chapman, A. (1999), ‘Indicators and Standards for Monitoring Economic, Social and Cultural Rights’, UNDP. Committee on Economic, Social and Cultural Rights [CESCR], General Comment No. 3 The nature of States parties obligations (14 December 1990), contained in UN doc. E/1991/23 Concise Oxford Dictionary (2001), (Tenth Edition) on CD-ROM, Version 1.1, Oxford University Press, Oxford Craven, M. C. R. (1995), The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights: a perspective on its development, Clarendon Press Darwin, Editor. (2003)Model-Model Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah. Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta Diokno, M. ‘Human Rights (PANTHER) Principles in Development Planning’, chapter four in Human Rights Based Approach: Development Planning Toolkit, available at: http://www.hrbatoolkit.org/wp-content/uploads/2011/03/7-Chapter-Four.pdf Domestic Adjudication and Economic, Social and Cultural Rights: a socio-legal review’, International Journal on Human Rights, vol.6, no.11, pp.91-122
Dowell-Jones, M. (2004), Contextualising the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Assessing the economic deficit, Martinus Nijhoff Evan Bloom Cs. (2007). Measuring and Strengthening Local Governance Capacity: the Local Governance Barometer. Pact, Washington DC. Hal.11 F. Harianto Santoso, Editor. (2001). Profil Daerah Kabupaten dan Kota, Jilid I. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta., hlm.317-319 Friedman, Lawrence M. (1975). Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial. Edisi Bahasa. Russel Sage Foundation, New York Hal. 90-176 Fukuda-Parr, S., Lawson-Remer, T. & Randolph, S. (2008), ‘Measuring the Progressive Realization of Human Rights Obligations: An Index of Economic and Social Rights Fulfillment’, Economic Rights Working Paper Series, Working Paper 8, The Human Rights Institute of the University of Connecticut Fundar, IBP & IHRIP (2004), Dignity Counts: A guide to using budget analysis to advance human rights General Comment No. 20 Non-discrimination in economic, social and cultural rights (2 July 2009), UN Doc. E/C.12/GC/20, at para. 7. Articles 2(2) and 3 Goran Hyden Cs. (2004). Making Sense of Governance: Empirical Evidence from Sixteen Developing Countries. Lynne Riennr Publisher, London. Hal.18 http://ppotoda.org/2012/10-tahun-lagi-pasar-tradisional-kota-malang-terancam-mati/ sebagaimana diakses pada tanggal 20 Juni 2012. http://www.metrotvnews.com/ekonomi/news/2012/06/19/95290/Sepuluh-Tahun-Lagi-PasarTradisional-Akan-Mati sebagaimana diakses pada tanggal 19 Juni 2012. IACHR, (2008), Guidelines for Preparation of Progress Indicators in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (19 July 2008), IACHR Doc. OEA/Ser.L/V/II.132, Doc. 14 rev. 1 ILPPD (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) Kota Malang Tahun 2011. Hal. 4 International Council of Jurists (2008), ‘Courts and the Legal Enforcement of Economic, Social and Cultural Rights: comparative experiences of justiciabiliy’, Human Rights and Rule of Law Series No.2 International Labour Organization (ILO), 2005. SME Development in The Poverty Reduction Program: Trade and Labour Issues. International Labour Organization (ILO), 2005 Laporan OHCHR Nomor HRI/MC/2008/3 tentang Report on Indicators for Promoting and Monitoring the Implementation of Human Rights tertanggal 6 Juni 2008 Leckie, S. (1998), ‘Another Step Towards Indivisibility: Identifying the key features of violations of economic, social and cultural rights’, Human Rights Quarterly, vol.20, no.1 Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights, 2 October 2000, U.N. Doc. E/C.12/2000/13 Nickel, James W. (2007). Making Sense of Human Rights, Second Edition. Blackwell Publishing, Massachtusetts. Hal. 19-23 Nurdin et.al. (2009). Perbandingan Pola Pengaturan dan Revitalisasi Konservasi Sumberdaya Hayati dan Pengelolaan Perikanan di Laut Bebas Antara IndonesiaAustralia. Laporan Penelitian Kerjasama Internasional dalam Rangka Kerjasama Internasional. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang. Hlm.15-16
OHCHR (2004), ‘Human Rights and Poverty Reduction: a conceptual framework’ OHCHR, Report on Indicators for Monitoring Compliance with International Human Rights Instruments, delivered to the Eighteenth Meeting of Chairpersons of the human rights treaty bodies (22 June 2006), U.N. Doc. HRI/MC/2006/7 OHCHR, Report on Indicators for Promoting and Monitoring the Implementation of Human Rights, delivered to the Twentieth Meeting of Chairpersons of the human rights treaty bodies (6 June 2008), UN Doc. HRI/MC/2008/3 Partomo, Tiktik Sartika (2004). Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi: Working Paper Series No.9. Center for Industry and SME Studies, Faculty of Economics, University of Trisakti. Jakarta. Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 206-2010, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=257: data-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-dan-usaha-besar-ub-tahun-20062010&Itemid=93. Sebagaimana diakses pada tanggal 18 Maret 2011 Philipus M. Hadjon et.al. (2002). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law). Gadjah Mada University Press, Cetakan Kedelapan. Yogyakarta Poerwadarminta, WJS. (2007). Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. Balai Pustaka, Jakarta, Hal.773 Report of the Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health, Paul Hunt, presented to the United Nations Human Rights Council (17 January 2007), UN Rosga, A., & Satterthwaite, M. (2009), ‘The Trust in Indicators: measuring human rights’, Berkley Journal of International Law, vol.27, no.2, 253-315 The Minimum Core of Economic and Social Rights: A concept in search of content’, Yale Journal of International Law, vol. 33. no. 1, pp.113-175 UNDP (1990), Human Development Report 1990: concept and measurement of human development UNDP Oslo Governance Centre. Oslo (2007). Governance Indicators: A users’ guide. Second edition. Hal.1 United Nations. (2005). Economic, Social and Cultural Rights: Handbook for National Human Rights Institutions. New York&Geneva, Hal.17-18 Utrech E. (1960). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Cetakan Keempat. Departemen Dalam Negeri. Jakarta, Hal. 62-71
