89
Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian
90
Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian
91
Lampiran 3 : Jadwal Penelitian Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian di SMP N 2 Tuntang No
Hari/Tanggal
Uraian Kegiatan
1.
Senin, 26 Oktober 2015
Ijin Penelitian
2.
Selasa, 27 Oktober 2015
perkenalan dengan siswa kelas VIII F (kelas kontrol) memberikan
penjelasan
mengenai
metode
diskusi kelompok yang akan diterapkan membentuk kelompok mendiskusikan dan membuat hasil diskusi kelompok presentasi 3.
Jumat, 30 Oktober 2015
perkenalan dengan siswa kelas VIII B (kelas eksperimen) memberikan penjelasan mengenai metode TPS yang akan diterapkan mendiskusikan
permasalahan
dengan
mengunakan metode TPS 4.
Selasa, 3 November 2015
melanjutkan presentasi membentuk kelompok mendiskusikan pertanyaan mengenai materi yang selanjutnya dan membuat hasil diskusi kelompok presentasi
5.
Jumat, 6 November 2015
mendiskusikan
masing-masing
pertanyaan
dengan mengunakan metode TPS 6.
Selasa, 10 November 2015
membentuk kelompok membagi tugas dalam setiap kelompok
92
mendiskusikan dan membuat hasil diskusi kelompok presentasi 7.
Selasa, 17 November 2015
membentuk kelompok membagi tugas dalam setiap kelompok mendiskusikan dan membuat hasil diskusi kelompok presentasi
8.
Jumat, 20 November 2015
mendiskusikan
masing-masing
pertanyaan
dengan mengunakan metode TPS 9.
Selasa, 24 November 2015
Memberikan soal di kelas validitas (kelas VIII G)
10.
Kamis,26 November 2015
Memberikan postest di kelas kontrol
11.
Jumat, 27 November 2015
Memberikan postest di kelas eksperimen
12.
Rabu, 30 November 2015
Mengambil surat keterangan penelitian
93
Lampiran 4 : Lembar Instrumen dan Kunci Jawaban
LEMBAR SOAL Mata pelajaran
: Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas
: VIII
Alokasi Waktu
: 60 Menit
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, dan d pada jawaban yang paling benar ! 1. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal .... a. 1 ayat (2) b. 1 ayat (3) c. 27 ayat (1) d. 28 ayat (1) 2. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal .... a. 26 ayat (1) b. 27 ayat (1) c. 27 ayat (2) d. 28 ayat (1) 3. Undang-undang merupakan peraturan perundangan yang ditetapkan bersama antara .... a. DPR dan DPD b. DPRD dan Gubernur c. Presiden dan MPR d. Presiden dan DPR
94
4. Negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 merupakan negara hukum dalam arti luas karena .... a. menjamin kewajiban asasi dan harkat manusia b. menjamin hak-hak asasi dan martabat manusia c. menjamin hak dan kewajiban asasi manusia d. menghargai harkat dan martabat manusia 5. Peraturan perundang-undangan harus memerhatikan cita-cita moral dan cita-cita hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Hal ini sesuai dengan landasan .... a. cultural b. filosofis c. sosiologis d. yuridis 6. Peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk di Negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada landasan-landasan sebagai berikut, kecuali .... a. landasan filosofis b. landasan yuridis c. landasan hukum d. landasan sosiologis 7. Adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan landasan .... a. yuridis b. hukum c. filosofis d. sosiologis 8. Hukum ada yang tertulis dan tidak tertulis, contoh hukum tertulis adalah .... a. peraturan perundang-undangan nasional b. hukum adat c. norma kesopanan
95
d. norma kesusilaan 9. Pernyataan : 1. Meningkatkan kesejahteraan 2. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara 3. Memberikan rasa keadilan bagi warga negara 4. Menjamin kepastian hukum warga negara Dari pernyataan di atas yang termasuk arti penting peraturan perundangundangan ditunjukkan nomor .... a. 1, 2 dan 3 b. 1, 2 dan 4 c. 1, 3 dan 4 d. 2, 3 dan 4 10. Sebagai pedoman/panduan para penyelenggara di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tanpa adanya peraturan perundang-undangan para penyelenggara negara cenderung untuk menyimpang dari amanat yang telah diberikan oleh rakyat. Hal ini merupakan arti penting peraturan perundang-undangan dalam hal .... a. pedoman para penyelenggara b. melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara c. memberikan rasa keadilan bagi warga negara d. menjamin kepastian hukum warga negara 11. Peraturan negara yang tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangundangan Republik Indonesia adalah .... a. TAP MPR b. Pancasila c. Undang-Undang Dasar 1945 d. Kepres 12. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur) disebut .... a. peraturan Presiden b. peraturan pemerintah
96
c. keputusan presiden d. peraturan daerah provinsi 13. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional meliputi tiga tahap, yaitu .... a. inisiasi, sosio dan yuridis b. inisiasi, politis dan yuridis c. inisiasi, politis-sosio, yuridis d. inisiasi, sosio-politis, yuridis 14. Tahap munculnya gagasan-gagasan atau ide dari masyarakat dengan keinginan agar suatu masalah diatur oleh hukum dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan tahapan proses pembuatan peraturan perundang-undangan tahap .... a. tahap inisiasi b. tahap sosio-politis c. tahap hukum d. tahap yuridis 15. Sikap taat terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga dapat ditunjukkan dengan cara .... a. menghormati pendapat anggota keluarga b. menaati tata tertib keluarga c. membantah perintah orang tua d. menyelesaikan masalah dengan kekerasan 16. Perilaku menaati perundang-undangan di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, kecuali .... a. mematuhi tata tertib sekolah b. membuat suasana gaduh pada saat mengikuti pelajaran c. mengenakan pakaian seragam sesuai ketentuan yang berlaku d. menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan sekolah 17. Contoh perilaku siswa yang menaati perundang-undangan di lingkungan sekolah adalah .... a. mengenakan pakaian seragam sekolah
97
b. datang pagi-pagi setiap hari c. membantu guru di dalam mengajar d. pulang sekolah tidak berhenti di jalan 18. Perilaku menaati perundang-undangan di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara .... a. membiarkan orang lain tetap bebas sesuai dengan norma yang berlaku b. memberi hukuman yang sama pada semua jenis pelanggaran hukum c. menyelesaikan permasalahan dengan penuh kekeluargaan berdasar peraturan yang berlaku d. membantu negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban 19. Perilaku menaati perundang-undangan di lingkungan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut .... a. mendukung gerakan disiplin nasional b. merusak fasilitas umum c. disiplin membayar pajak d. melanggar peraturan lalu lintas 20. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menaati peraturan atau hukum yang berlaku sebab .... a. ingin dihargai sebagai warga negara yang baik b. ingin mendapat penghargaan dari pemerintah c. sadar sebagai warga negara Indonesia d. sudah menjadi kewajiban warga negara 21. Agar rancangan undang-undang dapat menampung pendapat masyarakat, perlu dilakukan penjaringan aspirasi dari .... a. tokoh-tokoh agama b. sastrawan dan ilmuwan c. masyarakat luas d. kepala daerah dan kepala desa 22. Partisipasi warga negara dalam proses penyusunan hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut .... a. menolak peraturan pemerintah
98
b. memberikan masukan kepada pemerintah c. menyampaikan saran dengan demonstrasi besar-besaran d. memberikan evaluasi pada peraturan 23. Partisipasi warga negara dalam proses penyusunan hukum dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, kecuali .... a. memberikan masukan kepada pemerintah b. melakukan aksi turun ke jalan menentang pemberlakuan peraturan c. menaati peraturan atau hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah d. sadar dan taat pada hukum dan peraturan yang ada 24. Agar peraturan yang berlaku ditaati oleh setiap warga negara maka diperlukan adanya .... a. pemimpin yang memerintah dengan tangan besi atau otoriter b. kekuasaan yang mutlak c. petugas yang ditakuti oleh setiap orang d. sanksi bagi yang melanggar petugas 25. Seseorang yang mengerti dan taat pada hukum yang berlaku merupakan pencerminan perilaku .... a. sadar hukum b. kebal hukum c. hafal hukum d. mengerti hokum
99
Kunci Jawaban Soal 1. B 2. B 3. D 4. C 5. B 6. C 7. A 8. A 9. D 10. A 11. C 12. D 13. D 14. A 15. B 16. B 17. A 18. C 19. C 20. D 21. C 22. B 23. B 24. D 25. A
100
Lampiran 5 : Reliabilitas dan Validitas Soal
Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,919
Scale Mean if Item Deleted Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 4 Soal 5 Soal 6 Soal 7 Soal 8 Soal 9 Soal 10 Soal 11 Soal 12 Soal 13 Soal 14 Soal 15 Soal 16 Soal 17 Soal 18 Soal 19 Soal 20 Soal 21 Soal 22 Soal 23 Soal 24 Soal 25 Soal 26 Soal 27
25,41 25,41 25,41 25,97 25,97 26,00 25,41 25,53 25,53 25,72 25,41 25,72 25,34 25,38 25,38 25,97 25,97 25,41 25,97 25,38 25,38 25,97 25,41 25,41 25,97 25,53 25,38
40
Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted 56,572 56,572 55,862 54,870 54,870 56,903 55,862 59,547 59,547 60,596 55,862 60,596 59,523 56,371 56,371 54,870 54,870 55,862 54,870 56,371 56,371 54,870 55,862 55,862 54,870 59,547 56,371
,582 ,582 ,727 ,650 ,650 ,365 ,727 -,017 -,017 -,156 ,727 -,156 ,012 ,713 ,713 ,650 ,650 ,727 ,650 ,713 ,713 ,650 ,727 ,727 ,650 -,017 ,713
,916 ,916 ,914 ,914 ,914 ,918 ,914 ,922 ,922 ,925 ,914 ,925 ,920 ,915 ,915 ,914 ,914 ,914 ,914 ,915 ,915 ,914 ,914 ,914 ,914 ,922 ,915
101
Soal 28 Soal 29 Soal 30 Soal 31 Soal 32 Soal 33 Soal 34 Soal 35 Soal 36 Soal 37 Soal 38 Soal 39 Soal 40
25,38 25,41 25,34 26,00 25,97 26,00 25,38 25,38 26,00 25,34 26,00 25,97 25,53
56,371 55,862 59,846 56,903 54,870 56,903 56,371 56,371 56,903 59,846 56,903 54,870 59,547
,713 ,727 -,073 ,365 ,650 ,365 ,713 ,713 ,365 -,073 ,365 ,650 -,017
,915 ,914 ,921 ,918 ,914 ,918 ,915 ,915 ,918 ,921 ,918 ,914 ,922
102
Lampiran 6 : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Sekolah
: SMP Negeri 2 Tuntang
Mata Pelajaran
: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Kelas / Semester
: VIII / 1
Pokok Bahasan
: Ketaatan Terhadap Perundang-Undangan Nasional
Standar Kompetensi : Menampilkan Ketaatan Terhadap Perundang-Undangan Nasional Kompetensi Dasar : Mengidentifikasi tata urutan peraturan perundangundangan nasional Mendeskripsikan proses pembuatan perundang-undangan nasional Menaati peraturan perundang-undangan nasional Alokasi Waktu
: 6 x 40 Menit (3 x Pertemuan)
A. Indikator 1. Menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan; 2. Menjelaskan pengertian Indonesia sebagai negara hukum; 3. Menyebutkan jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional; 4. Menjelaskan landasan berlakunya perundang-undangan; 5. Menguraikan arti penting peraturan perundang-undangan; 6. Menjelaskan
proses
pembuatan
peraturan
perundang-undangan
nasional; 7. Menguraikan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan;
103
8. Menyebutkan kewajiban warga negara terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 9. Menyebutkan
bentuk
ketaatan
terhadap
peraturan
perundang-
undangan.
B. Tujuan Pembelajaran Setelah siswa mengikuti proses pembelajaran, diharapkan :
1. Siswa dapat menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan; 2. Siswa dapat menjelaskan pengertian Indonesia sebagai negara hukum; 3. Siswa dapat menyebutkan jenis dan tata urutan peraturan perundangundangan nasional; 4. Siswa dapat menjelaskan landasan berlakunya perundang-undangan; 5. Siswa dapat menguraikan arti penting peraturan perundang-undangan; 6. Siswa dapat menjelaskan proses pembuatan peraturan perundangundangan nasional; 7. Siswa dapat menguraikan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan; 8. Siswa dapat menyebutkan kewajiban warga negara terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 9. Siswa dapat menyebutkan bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. C. Karakter Siswa yang Diharapkan : Dapat dipercaya, kewarganegaraan
D. Materi Pembelajaran : 1. Peraturan perundang-undangan 2. Indonesia sebagai negara hukum 3. Jenis dan dan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional 4. Landasan berlakunya perundang-undangan 5. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional 6. Arti penting peraturan perundang-undangan
104
7. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan perundangundangan 8. Kewajiban negara terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan 9. Bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
E. Metode Pembelajaran Metode : metode pembelajaran diskusi kelompok
F. Strategi dan Langkah-langkah Pembelajaran 1. Pertemuan Pertama ( 2 x 40 menit) KEGIATAN
DESKRIPSI KEGIATAN
ALOKASI WAKTU
Pendahuluan
1. Apersepsi
10 menit
a. Memberi salam. b. Mempersiapkan
kelas
dalam
proses
pembelajaran (kerapian, kebersihan kelas, presensi, dll). c. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari materi
yang
akan
dibahas
yaitu
menampilkan ketaatan terhadap perundangundangan nasional. d. Guru menerangkan tentang pembelajaran kooperatif yang akan dilaksanakan, yaitu diskusi kelompok. 2. Motivasi Memotivasi siswa dengan cara memberikan semangat agar siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik.
105
Kegiatan Inti
1. Eksplorasi
65 menit
Dalam kegiatan eksplorasi, guru : a. Guru menjelaskan materi pelajaran yang akan di diskusikan. b. Guru menggunakan buku paket dan LKS sebagai bahan acuan diskusi. c. Bersama peserta didik guru membagikan topik yang akan dibahas masing-masing kelompok. 2. Elaborasi a. Dalam kegiatan elaborasi guru membagi kelompok menjadi 8 kelompok, masingmasing kelompok terdiri dari 4 siswa. Guru memberikan persoalan yang berbeda pada setiap kelompok.
Kelompok 1 :
Kelompok 2 :
Kelompok 3 :
Kelompok 4 :
Kelompok 5 :
Kelompok 6 :
Kelompok 7 :
Kelompok 8 :
b. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, sedangkan guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok yang lain untuk memberi dorongan agar setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif. c. Para siswa mencatat hasil diskusi tersebut, dan guru mengumpulkan hasil diskusi dari
106
tiap-tiap kelompok.
3. Konfirmasi Tiap kelompok diskusi mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil-hasil yang dipresentasikan ditanggapi oleh semua siswa (kelompok lain) dan guru guna memberikan konfirmasi.
Penutup
a. Guru menyimpulkan materi pelajaran.
5 menit
b. Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam.
2. Pertemuan Kedua ( 2 x 40 menit) KEGIATAN
DESKRIPSI KEGIATAN
ALOKASI WAKTU
Pendahuluan
1. Apersepsi a. Memberi salam. b. Mempersiapkan kelas dalam pembelajaran (kerapian, kebersihan kelas, presensi, dll). c. Guru mengulas kembali pelajaran yang sebelumnya. d. Guru menerangkan tentang pembelajaran kooperatif yang akan dilaksanakan, yaitu diskusi kelompok. 2. Motivasi Memotivasi siswa dengan cara memberikan semangat agar siswa dapat mengikuti proses
10 menit
107
pembelajaran dengan baik.
Kegiatan Inti
1. Eksplorasi
65 menit
Dalam kegiatan eksplorasi, guru : a. Guru menjelaskan materi pelajaran yang akan didiskusikan. b. Mengajukan pertanyaan dasar kepada siswa tentang pengertian arti penting peraturan perundang-undangan. c. Guru menggunakan buku paket dan LKS sebagai bahan acuan diskusi. d. Bersama peserta didik guru membagikan topik yang akan dibahas masing-masing kelompok. 2. Elaborasi a. Dalam kegiatan elaborasi guru membagi kelompok menjadi 8 kelompok, masingmasing kelompok terdiri dari 4 siswa. Guru memberikan persoalan yang berbeda pada setiap kelompok.
Kelompok 1 :
Kelompok 2 :
Kelompok 3 :
Kelompok 4 :
Kelompok 5 :
Kelompok 6 :
Kelompok 7 :
Kelompok 8 :
b. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, sedangkan guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok yang lain
108
untuk memberi dorongan agar setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif. c. Para siswa mencatat hasil diskusi tersebut, dan guru mengumpulkan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok.
3. Konfirmasi Tiap kelompok diskusi mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil-hasil yang dipresentasikan ditanggapi oleh semua siswa (kelompok lain) dan guru guna memberikan konfirmasi.
Penutup
a. Guru menyimpulkan materi pelajaran.
5 menit
b. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membaca materi berikutnya. c. Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam.
3. Pertemuan Ketiga ( 2 x 40 menit) KEGIATAN
DESKRIPSI KEGIATAN
ALOKASI WAKTU
Pendahuluan
1. Apersepsi a. Memberi salam. b. Mempersiapkan kelas dalam pembelajaran (kerapian, kebersihan kelas, presensi, dll). c. Guru mengulas kembali pelajaran yang sebelumnya. d. Guru menerangkan tentang pembelajaran
10 menit
109
kooperatif yang akan dilaksanakan, yaitu diskusi kelompok. 2. Motivasi Memotivasi siswa dengan cara memberikan semangat agar siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik.
Kegiatan Inti
1. Eksplorasi
65 menit
Dalam kegiatan eksplorasi, guru : a. Guru menjelaskan materi pelajaran yang akan di diskusikan. b. Mengajukan pertanyaan dasar kepada siswa tentang
partisipasi
masyarakat
dalam
pembuatan peraturan perundang-undangan c. Guru menggunakan buku paket dan LKS sebagai bahan acuan diskusi. d. Bersama peserta didik guru membagikan topik yang akan dibahas masing-masing kelompok. 2. Elaborasi a. Dalam kegiatan elaborasi guru membagi kelompok menjadi 8 kelompok, masingmasing kelompok terdiri dari 4 siswa. Guru memberikan persoalan yang berbeda pada setiap kelompok.
Kelompok 1 :
Kelompok 2 :
Kelompok 3 :
Kelompok 4 :
Kelompok 5 :
Kelompok 6 :
110
Kelompok 7 :
Kelompok 8 :
b. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, sedangkan guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok yang lain untuk memberi dorongan agar setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif. c. Para siswa mencatat hasil diskusi tersebut, dan guru mengumpulkan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok.
3. Konfirmasi Tiap kelompok diskusi mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil-hasil yang dipresentasikan ditanggapi oleh semua siswa (kelompok lain) dan guru guna memberikan konfirmasi.
Penutup
a. Guru menyimpulkan materi pelajaran. b. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi selanjutnya. c. Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam.
5 menit
111
112
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Sekolah
: SMP Negeri 2 Tuntang
Mata Pelajaran
: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Kelas / Semester
: VIII / 1
Pokok Bahasan
: Ketaatan Terhadap Perundang-Undangan Nasional
Standar Kompetensi : Menampilkan Ketaatan Terhadap Perundang-Undangan Nasional Kompetensi Dasar : Mengidentifikasi tata urutan peraturan perundangundangan nasional Mendeskripsikan proses pembuatan perundang-undangan nasional Menaati peraturan perundang-undangan nasional Alokasi Waktu
: 6 x 40 Menit (3 x Pertemuan)
G. Indikator 1. Menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan; 2. Menjelaskan pengertian Indonesia sebagai negara hukum; 3. Menyebutkan jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional; 4. Menjelaskan landasan berlakunya perundang-undangan; 5. Menguraikan arti penting peraturan perundang-undangan; 6. Menjelaskan
proses
pembuatan
peraturan
perundang-undangan
nasional; 7. Menguraikan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan; 8. Menyebutkan kewajiban warga negara terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 9. Menyebutkan undangan.
bentuk
ketaatan
terhadap
peraturan
perundang-
113
B. Tujuan Pembelajaran Setelah siswa mengikuti proses pembelajaran, diharapkan : 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan; 2. Siswa dapat menjelaskan pengertian Indonesia sebagai negara hukum; 3. Siswa dapat menyebutkan jenis dan tata urutan peraturan perundangundangan nasional; 4. Siswa dapat menjelaskan landasan berlakunya perundang-undangan; 5. Siswa dapat menguraikan arti penting peraturan perundang-undangan; 6. Siswa dapat menjelaskan proses pembuatan peraturan perundangundangan nasional; 7. Siswa dapat menguraikan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan; 8. Siswa dapat menyebutkan kewajiban warga negara terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 9. Siswa dapat menyebutkan bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
C. Karakter Siswa yang Diharapkan : Dapat dipercaya, kewarganegaraan
D. Materi Pembelajaran : 1. Peraturan perundang-undangan 2. Indonesia sebagai negara hukum 3. Jenis dan dan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional 4. Landasan berlakunya perundang-undangan 5. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional 6. Arti penting peraturan perundang-undangan 7. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan perundangundangan 8. Kewajiban negara terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan 9. Bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
114
E. Metode Pembelajaran Metode : metode pembelajaran Think Pair Share ( TPS )
F. Strategi dan Langkah-langkah Pembelajaran 1. Pertemuan Pertama ( 2 x 40 menit) KEGIATAN
DESKRIPSI KEGIATAN
ALOKASI WAKTU
Pendahuluan
1. Apersepsi
10 menit
a. Memberi salam. b. Mempersiapkan
kelas
dalam
proses
pembelajaran (kerapian, kebersihan kelas, presensi, dll). c. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari materi
yang
akan
dibahas
yaitu
menampilkan ketaatan terhadap perundangundangan nasional. d. Guru menerangkan tentang pembelajaran kooperatif yang akan dilaksanakan, yaitu TPS. 2. Motivasi Memotivasi siswa dengan cara memberikan semangat agar siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik.
Kegiatan Inti
1. Eksplorasi Dalam kegiatan eksplorasi, guru : a. Guru menjelaskan materi pelajaran yang akan di diskusikan dengan menggunakan metode TPS. Think yaitu berpikir secara individu, Pair yaitu berpasangan atau
65 menit
115
bertukar pendapat, Share yaitu membagi ilmu. b. Guru menggunakan buku paket dan LKS sebagai bahan acuan diskusi. c. Guru membagikan materi. 2. Elaborasi a. Guru
membagi
kelompok
menjadi
8
kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa.Guru memberikan persoalan yang berbeda pada setiap kelompok.
Kelompok 1 :
Kelompok 2 :
Kelompok 3 :
Kelompok 4 :
Kelompok 5 :
Kelompok 6 :
Kelompok 7 :
Kelompok 8 :
b. Langkah-langkah
menggunakan
metode
pembelajaran TPS sebagai berikut : 1.
Masing-masing anggota memikirkan dan
mengerjakan
tugas
tersebut
sendiri-sendiri terlebih dahulu. 2.
Kelompok anggotanya
membentuk secara
anggota-
berpasangan.
Setiap pasangan mendiskusikan hasil pengerjaan individunya. 3.
Kedua
pasangan
kembali
dalam
lalu
bertemu
kelompoknya
masing-masing untuk menshare hasil diskusinya.
116
3. Konfirmasi Tiap kelompok menshare/mempresentasikan hasil
diskusinya.
Hasil-hasil
yang
dipresentasikan ditanggapi oleh semua siswa (kelompok lain) dan guru guna memberikan konfirmasi.
a. Guru menyimpulkan materi pelajaran. Penutup
b. Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam.
5 menit
2. Pertemuan Kedua ( 2 x 40 menit) KEGIATAN
DESKRIPSI KEGIATAN
ALOKASI WAKTU
Pendahuluan
1. Apersepsi
10 menit
a. Memberi salam. b. Mempersiapkan kelas dalam pembelajaran (kerapian, kebersihan kelas, presensi, dll). c. Guru mengulas kembali pelajaran yang sebelumnya. d. Guru menerangkan tentang pembelajaran kooperatif yang akan dilaksanakan, yaitu TPS. 2. Motivasi Memotivasi siswa dengan cara memberikan semangat agar siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik.
Kegiatan Inti
1. Eksplorasi
65 menit
117
Dalam kegiatan eksplorasi, guru : a. Guru menjelaskan materi pelajaran yang akan di diskusikan dengan menggunakan metode TPS. Think yaitu berpikir secara individu, Pair yaitu berpasangan atau bertukar pendapat, Share yaitu membagi ilmu. b. Guru menggunakan buku paket dan LKS sebagai bahan acuan diskusi. 2. Elaborasi a. Guru
membagi
kelompok
menjadi
8
kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa. Guru memberikan persoalan yang berbeda pada setiap kelompok.
Kelompok 1 :
Kelompok 2 :
Kelompok 3 :
Kelompok 4 :
Kelompok 5 :
Kelompok 6 :
Kelompok 7 :
Kelompok 8 :
b. Langkah-langkah
menggunakan
metode
pembelajaran TPS sebagai berikut : 1. Masing-masing anggota memikirkan dan
mengerjakan
tugas
tersebut
sendiri-sendiri terlebih dahulu. 2. Kelompok anggotanya
membentuk secara
anggota-
berpasangan.
Setiap pasangan mendiskusikan hasil pengerjaan individunya.
118
3. Kedua
pasangan
kembali
lalu
dalam
bertemu
kelompoknya
masing-masing untuk menshare hasil diskusinya. 3. Konfirmasi Tiap
kelompok
diskusi
menshare/mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil-hasil yang dipresentasikan ditanggapi oleh semua siswa (kelompok lain) dan guru guna memberikan konfirmasi.
Penutup
a. Guru menyimpulkan materi pelajaran.
5 menit
b. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membaca materi berikutnya. c. Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam.
3. Pertemuan Ketiga ( 2 x 40 menit) KEGIATAN
DESKRIPSI KEGIATAN
ALOKASI WAKTU
Pendahuluan
1. Apersepsi a. Memberi salam. b. Mempersiapkan kelas dalam pembelajaran (kerapian, kebersihan kelas, presensi, dll). c. Guru mengulas kembali pelajaran yang sebelumnya. d. Guru menerangkan tentang pembelajaran kooperatif yang akan dilaksanakan, yaitu metode TPS . 2. Motivasi
10 menit
119
Memotivasi siswa dengan cara memberikan semangat agar siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik.
Kegiatan Inti
1.
Eksplorasi
65 menit
Dalam kegiatan eksplorasi, guru : a. Guru menjelaskan materi pelajaran yang akan di diskusikan dengan menggunakan metode TPS. Think yaitu berpikir secara individu, Pair yaitu berpasangan atau bertukar pendapat, Share yaitu membagi ilmu. b. Guru menggunakan buku paket dan LKS sebagai bahan acuan diskusi. 2.
Elaborasi a. Guru
membagi
kelompok
menjadi
8
kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa. Guru memberikan persoalan yang berbeda pada setiap kelompok.
Kelompok 1 :
Kelompok 2 :
Kelompok 3 :
Kelompok 4 :
Kelompok 5 :
Kelompok 6 :
Kelompok 7 :
Kelompok 8 :
b. Langkah-langkah
menggunakan
metode
pembelajaran TPS sebagai berikut : 1. Masing-masing anggota memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut sendiri-
120
sendiri terlebih dahulu. 2. Kelompok
membentuk
anggota-
anggotanya secara berpasangan. Setiap pasangan
mendiskusikan
hasil
pengerjaan individunya. 3. Kedua pasangan lalu bertemu kembali dalam
kelompoknya
masing-masing
untuk menshare hasil diskusinya. 3. Konfirmasi Tiap
kelompok
diskusi
menshare/mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil-hasil yang dipresentasikan ditanggapi oleh semua siswa (kelompok lain) dan guru guna memberikan konfirmasi.
Penutup
a. Guru menyimpulkan materi pelajaran. b. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi selanjutnya. c. Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam.
5 menit
121
122
Lampiran 7 : Soal Metode TPS dan Diskusi Kelompok
Soal Untuk Metode TPS dan Diskusi Kelompok Pertemuan 1 1. Negara Indonesia adalah negara hukum. Jelaskan maksudnya ? (Kelompok 1) 2. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri negara hukum ! (Kelompok 2) 3. Sebutkan unsur-unsur negara hukum ! (Kelompok 3) 4. Sebutkan fungsi hukum menurut J.P Glastra van Loan ! (Kelompok 4) 5. Sebutkan ciri-ciri peraturan yang tertulis ! (Kelompok 5) 6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan landasan filosofis dan sosiologis ? (Kelompok 6) 7. Jelaskan apa yang kalian ketahui tentang landasan yuridis ? (Kelompok 7) 8. Sebutkan dan jelaskan nilai-nilai yang bersumber pada pandangan filosofis Pancasila ? (Kelompok 8) Jawab : 1. Negara Indonesia adalah negara hukum maksudnya Negara berdasar UUD 1945, berdasar pada kedaulatan hukum. Negara dipandang sebagai subjek hukum maka jika seseorang melanggar hukum, ia akan dituntut di pengadilan. 2. Hak asasi manusia mendapat pengakuan dan jaminan di dalam UUD dan pengadilan, adanya suatu peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak, adanya legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Bahwa segala tindakan penyelenggara negara maupun warga negara dibenarkan oleh kaidah hukum yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. 3. Terdapat sistem demokrasi dalam pemerintahan, terdapat kedaulatan rakyat dan adanya sistem perwakilan dalam pemerintahan, terdapat pemerintahan yang diawasi badan negara, terdapat penghormatan terhadap hak asasi manusia, kekuasaan pemerintahan terbatas, adanya
123
kepastian hukum dan tertib hukum dalam masyarakat, bangsa, dan negara. 4. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup, menyelesaikan pertikaian, memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan, mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. 5. Keputusan yang dikeluarkan oleh yang berwenang, isinya mengikat secara umum, tidak hanya mengikat orang tertentu, bersifat abstrak (mengatur yang belum terjadi). 6. Landasan filosofis adalah setiap penyusunan peraturan perundangundangan harus memperhatikan cita-cita moral dan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Landasan sosiologis adalah pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai kenyataan dan kebutuhan masyarakat. 7. Landasan yuridis dalam pembuatan peraturan perundang-undangan memuat adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundangundangan, adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan, mengikuti prosedur tertentu, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 8. Nilai-nilai religius bangsa Indonesia terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat martabat kemanusiaan dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai kepentingan bangsa, kesatuan hukum nasional dalam sila Persatuan Indonesia, nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, nilai-nilai keadilan, baik individu maupun sosial tercantum dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
124
Pertemuan 2 1. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan ? (Kelompok 1) 2. Sebutkan dan jelaskan tahapan proses pembuatan peraturan perundangundangan nasional ? (Kelompok 2) 3. Jelaskan proses penyusunan undang-undang yang terdapat dalam UUD 1945 Amandemen Pasal 5 dan Pasal 20 ? (Kelompok 3) 4. Jelaskan arti penting peraturan perundang-undangan sebagai pedoman para penyelenggara dan menjamin kepastian hukum warga Negara ? (Kelompok 4) 5. Jelaskan arti penting peraturan perundang-undangan dalam hal melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara dan memberikan rasa keadilan bagi warga negara ? (Kelompok 5) 6. Sebutkan dan jelaskan proses penyusunan Undang-Undang ? (Kelompok 6) 7. Sebutkan dan jelaskan tata urutan perundang-undangan nasional menurut TAP. MPR No. III/MPR/2000 ? (Kelompok 7) 8. Sebutkan dan jelaskan tata urutan perundang-undangan nasional menurut UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ? (Kelompok 8). Jawab : 1. a. Dasar yuridis (hukum) sebelumnya, penyusunan peraturan perundangundangan
harus mempunyai landasan yuridis yang jelas yang
dijadikan landasan yuridis adalah peraturan perundang-undangan. b. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis, peraturan yang sederajat atau lebih tinggi dan terkait langsung dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. c. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. d. Peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama, maka apabila telah ada peraturan
125
perundang-undangan sejenis dan sederajat yang telah diberlakukan secara otomatis akan dinyatakan tidak berlaku. e. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. f. Peraturan
perundang-undangan
yang
bersifat
khusus
mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. g. Setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya berbeda. Setiap UU yang dikeluarkan pemerintah hanya mengatur satu obyek tertentu saja. 2. 1) Tahap Inisiasi, munculnya gagasan-gagasan atau ide dari masyarakat. 2) Tahap Sosio-Politis, tahap pengolahan gagasan tentang perlunya pengaturan hukum dari masalah tertentu. Dimulailah penampungan gagasan dari berbagai sumber. Kemudian disiapkan bahan-bahan atau isi hukum. Bahan-bahan yang terkumpul dibicarakan, dikritisi, dan dipertahankan melalui pertukaran pendapat. Bahan-bahan itu kemudian dipertajam dan dimatangkan lembaga pemerintah. 3) Tahap Yuridis, perumusan dalam bahasa hukum perundang-undangan. Tahapan ini dilakukan oleh lembaga yang berwenang tergantung dari tingkat perundang-undangan tersebut. 3. Pasal 5 Ayat (1) : Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada
DPR. Pasal 5 Ayat (2) : Presiden menetapkan peraturan
pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 20 Ayat (1) : DPR memegang kekuasaan membentuk undangundang. Pasal 20 Ayat (2) : Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Pasal 20 Ayat (3) : Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Pasal 20 Ayat (4) : Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Pasal 20 Ayat (5) : Dalam hal rancangan undang-undang
126
yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh) hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. 4. Pedoman para penyelenggara, sebagai pedoman para penyelenggara di dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar para penyelenggara negara tidak menyimpang dari amanat. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara, perundang-undangan berfungsi juga melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. 5. Memberikan rasa keadilan bagi warga negara, perundang-undangan dibuat untuk menciptakan keadilan karena dengan peraturan terdapat bukti-bukti tertulis untuk mengatur kehidupan manusia. Menjamin kepastian hukum, dengan adanya peraturan perundang-undangan ada kepastian hukum bagi warga negara untuk melakukan perbuatan karena mengetahui mana yang benar, mana yang salah dan ada pedoman yang jelas sehingga tidak ragu-ragu dalam melakukan perbuatan. 6. Tahap Penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU) : RUU dapat dibuat oleh Presiden (pemerintah) dan DPR. RUU yang diajukan oleh pemerintah dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah non departemen, setelah itu diajukan kepada Presiden untuk disetujui/tidak. Jika disetujui, RUU diajukan Presiden kepada pimpinan DPR. Langka selanjutnya mengadakan sidang untuk membahas RUU tersebut, selanjutnya disampaikan kepada Presiden melalui pimpinan DPR. Presiden menyampaikan RUU kepada menteri sekretaris negara. Tahap Pembahasan dan Pengesahan : RUU beserta penjelasannya yang berasal dari DPR disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPR kepada Presiden. RUU yang sudah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden, paling lambat tujuh hari kerja disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
127
7. Tata urutan perundang-undangan nasional menurut TAP. MPR No. III/MPR/2000 : 1) UUD 1945 : hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. 2) Ketetapan MPR : putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3) Undang-Undang : dibuat oleh DPR bersama Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 4) Peraturan Pemerintah Pengganti UU : dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa 5) Peraturan Pemerintah : dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang. 6) Keputusan Presiden : bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan. 7) Peraturan Daerah : peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya
dan
menampung
kondisi
khusus
dari
daerah
yang
bersangkutan. 8. Tata Urutan Perundang-Undangan Nasional UU No. 10 Tahun 2004 : 1) UUD 1945 : Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti UU : Peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 3) Peraturan
Pemerintah
:
Peraturan
perundang-undangan
yang
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. 4) Peraturan Presiden : Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden
128
5) Peraturan
Daerah
:
terdiri
atas
peraturan
daerah
provinsi,
kabupaten/kota, desa Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
Pertemuan 3 1. Sebutkan partisipasi warga negara dalam proses penyusunan hukum ! (Kelompok 1) 2. Sebutkan perilaku menaati peraturan perundang-undangan di dalam lingkungan keluarga ! (Kelompok 2) 3. Sebutkan perilaku menaati peraturan perundang-undangan di dalam lingkungan sekolah ! (Kelompok 3) 4. Sebutkan perilaku menaati peraturan perundang-undangan di dalam lingkungan masyarakat ! (Kelompok 4) 5. Sebutkan perilaku menaati peraturan perundang-undangan di dalam lingkungan bangsa dan Negara ! (Kelompok 5) 6. Sebutkan hal-hal yang menjadikan seseorang patuh pada hukum ? (Kelompok 6) 7. Bagaimana pendapat kalian tentang pelaksanaan peraturan perundangundangan lalu lintas yang berlaku di Negara kita ? (Kelompok 7) 8. Bagaimana pendapat kalian dengan sanksi yang diberlakukan terhadap berbagai pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang berlaku di Negara kita ? (Kelompok 8) Jawab : 1. Memberi masukan kepada pemerintah dalam proses pembuatan hukum, menaati peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau negara, sadar dan taat pada hukum dan peraturan yang ada, mengutamakan kepentingan umum. 2. Menaati tata tertib keluarga, tidak melakukan tindak kekerasan sesama anggota keluarga, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan keluarga, menyelesaikan permasalahan dengan penuh kekeluargaan.
129
3. Mematuhi tata tertib, menghormati guru dan karyawan, tidak membuat suasana gaduh pada saat mengikuti pelajaran, mengenakan pakaian seragam sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan sekolah. 4. Tidak main hakim sendiri, menghormati hak milik orang lain, menjaga keamanan
dan
ketertiban
lingkungan
masyarakat,
menyelesaikan
permasalahan dengan penuh kekeluargaan berdasar peraturan yang berlaku. 5. Disiplin membayar pajak, mematuhi peraturan lalu lintas, mendukung gerakan disiplin nasional, menjaga benda-benda milik negara dan fasilitas umum, membantu negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan. 6. Sejak kecil dididik untuk selalu mematuhi dan melaksanakan berbagai aturan yang berlaku, merasakan bahwa peraturan yang ada dapat memberikan manfaat bagi kehidupan diri dan lingkungannya. Pada awalnya bisa saja seseorang patuh terhadap hukum karena adanya tekanan atau paksaan, Pelaksanaan aturan yang semula karena faktor paksaan lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan, sehingga tanpa sadar dia melakukan perbuatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Belum terlaksana dengan baik karena masih banyak orang yang melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas. 8. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar lalu lintas belum tegas. Masih banyak anggota polisi yang bisa disuap.
130
Lampiran 8 : Materi Penelitian PKn
MENAMPILKAN KETAATAN TERHADAP PERUNDANGUNDANGAN NASIONAL Negara Indonesia adalah suatu negara hukum. Pengertian negara hukum di Indonesia berdasar UUD 1945, yaitu berdasar pada kedaulatan hukum. Negara dipandang sebagai subjek hukum maka jika seseorang melanggar hukum, ia akan dituntut di pengadilan. Landasan hukum negara Indonesia menurut Batang Tubuh UUD 1945 : Pasal 1 ayat 3, Pasal 9 tentang Sumpah Presiden atau Wakil Presiden, Pasal 27 ayat 1. Ciri-ciri negara hukum : 1) Hak asasi manusia mendapat pengakuan dan jaminan. Terjaminnya hak asasi manusia di dalam undang-undang atau juga keputusan pengadilan. 2) Adanya suatu peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak. Membatasi kekuasaan serta wewenang organ-organ negara terhadap perseorangan. 3) Adanya legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Bahwa segala tindakan penyelenggara negara maupun warga negara dibenarkan oleh kaidah hukum yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur negara hukum : 1) Terdapat sistem demokrasi dalam pemerintahan; 2) Terdapat kedaulatan rakyat dan adanya sistem perwakilan dalam pemerintahan, artinya sistem negara berdasarkan kedaulatan rakyat. 3) Terdapat pemerintahan yang diawasi oleh suatu badan negara, artinya adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang bebas dan mandiri. 4) Terdapat penghormatan terhadap hak asasi manusia, artinya ada jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. 5) Kekuasaan pemerintahan terbatas;
131
6) Berlakunya rule of law demi tegaknya hukum; 7) Adanya kepastian hukum dan tertib hukum dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut J.P Glastra van Loan dalam menjalankan peranannya, hukum mempunyai fungsi : 1) Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup; 2) Menyelesaikan pertikaian; 3) Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan, jika perlu dengan kekerasan; 4) Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; 5) Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi hukum sebagaimana disebutkan di atas. Peraturan ada yang tertulis dan tidak tertulis. Contoh peraturan tertulis undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan sebagainya. Contoh peraturan tidak tertulis adalah hukum adat, adat istiadat,
dan
kebiasaan-kebiasaan
yang
dilaksanakan
dalam
praktik
penyelenggaraan negara atau konvensi. Peraturan yang tertulis memiliki ciriciri sebagai berikut : a. Keputusan yang dikeluarkan oleh yang berwenang, b. Isinya mengikat secara umum, tidak hanya mengikat orang tertentu, c. Bersifat abstrak (mengatur yang belum terjadi) Ferry Edwar dan Fockema Andreae menyatakan bahwa perundangundangan (legislation, wetgeving atau gezetgebung) mempunyai dua pengertian, pertama perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan perundang-undangan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kedua perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturanperaturan, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
132
Landasan Berlakunya Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan yang akan di bentuk di negara Republik Indonesia harus berlandaskan kepada : a.
Landasan Filosofis Setiap
setiap
penyusunan
peraturan
perundang-undangan
harus
memperhatikan cita-cita moral dan cita-cita hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila, yakni : 1) Nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3) Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia, 4) Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan 5) Nilai-nilai keadilan, baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. b.
Landasan Sosiologis Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat.
c.
Landasan Yuridis Menurut Lembaga Administrasi Negara landasan yuridis dalam pembuatan peraturan perundang-undangan memuat keharusan : 1) Adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, 2) Adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan, 3) Mengikuti cara-cara atau prosedur tertentu, 4) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
133
Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-Undangan Lembaga administrasi Negara menyatakan, bahwa prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan, adalah : a) Dasar yuridis (hukum) sebelumnya. Penyusunan
peraturan
perundang-undangan
harus
mempunyai
landasan yuridis yang jelas. Adapun yang dijadikan landasan yuridis adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum lain hanya dapat dijadikan bahan dalam penyusunan peraturan perundangundangan tersebut. b) Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Tidak semua peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan yuridis. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar yuridis adalah peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. c) Peraturan perundang-undangan hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. d) Peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama. Dengan dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan baru, maka apabila telah ada peraturan perundang-undangan sejenis dan sederajat yang telah diberlakukan secara otomatis akan dinyatakan tidak berlaku. e) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih rendah kedudukannya dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, maka secara otomatis dinyatakan batal demi hukum.
134
f) Peraturan
perundang-undangan
yang
bersifat
khusus
mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yang sederajat tingkatannya, maka yang dimenangkan adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus. g) Setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya berbeda. Setiap UU yang dikeluarkan pemerintah hanya mengatur satu obyek tertentu saja. Contoh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004 mengatur masalah kehakimana, nomor 4 tahun 2004 mengatur Mahkamah Agung. Arti Penting Peraturan Perundang-Undangan : a. Pedoman para penyelenggara Sebagai pedoman/panduan para penyelenggara di dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, tanpa adanya peraturan perundang-undangan
para penyelenggara negara cenderung untuk menyimpang dari amanat yang telah diberikan oleh rakyat. Dengan adanya peraturan perundangundangan, para penyelenggara tinggal melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara Perundang-Undangan berfungsi juga melindungi dan mengayomi hakhak warga negara. Hak-hak warga negara sebenarnya sudah ada sebelum ada peraturan, tetapi tanpa ada peraturan hak itu akan dirampas oleh oranng lain. c. Memberikan rasa keadilan bagi warga negara Perundang-Undangan dibuat untuk menciptakan keadilan karena dengan peraturan terdapat bukti-bukti tertulis untuk mengatur kehidupan manusia.
135
d. Menjamin kepastian hukum Dengan adanya peraturan perundang-undangan ada kepastian hukum bagi warga negara untuk melakukan perbuatan karena mengetahui mana yang benar, mana yang salahdan ada pedoman yang jelas sehingga tidak ragu-ragu dalam melakukan perbuatan. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional meliputi tiga tahap, yaitu tahap inisiasi, tahap sosio-politis, dan tahap yuridis. 1. Tahap Inisiasi Tahap inisiasi adalah munculnya gagasan-gagasan atau ide dari masyarakat. Hukum tersebut berhubungan dengan keinginan agar suatu masalah diatur oleh hukum dalam peraturan perundangundangan. Misalnya, masyarakat menginginkan adanya pengaturan tentang pembrantasan KKN, tindak pidana terorisme, dsb. 2. Tahap Sosio-Politis Tahap sosio-politis adalah tahap pengolahan gagasan tentang perlunya pengaturan hukum dari masalah tertentu. Dimulailah penampungan gagasan dari berbagai sumber. Kemudian disiapkan bahan-bahan atau isi hukum yang dibutuhkan. Bahan-bahan yang terkumpul itu kemudian dibicarakan, dikritisi, dan dipertahankan melalui pertukaran pendapat antar berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Bahan-bahan itu kemudian dipertajam dan dimatangkan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen. 3. Tahap Yuridis Tahapan yuridis merupakan tahapan kegiatan yang murni yuridis, yatu perumusan dalam bahasa hukum perundang-undangan. Tahapan ini dilakukan oleh lembaga yang berwenang tergantung dari tingkat perundang-undangan tersebut. Pasal 21 bahwa rancangan undang-undang dapat berasal dari Presiden atau DPR.
136
Landasan proses penyusunan Undang-Undang adalah UUD 1945 Pasal 5 dan Pasal 20 : a. Pasal 5 Ayat (1) : Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Pasal 5 Ayat (2)
DPR.
: Presiden menetapkan peraturan pemerintah
untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. b. Pasal 20 Ayat (1) : DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pasal 20 Ayat (2) : Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Pasal 20 Ayat (3) : Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Pasal 20 Ayat (4) : Presiden mengesahkan rancangan undangundang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undangundang. Pasal 20 Ayat (5) : Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak rancangan undangundang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Adapun proses penyusunan Undang-Undang adalah sebagai berikut : a. Tahap Penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU) RUU dapat dibuat oleh Presiden (pemerintah) dan DPR. RUU
yang
diajukan
oleh
pemerintah
dibuat
oleh
menteri/pimpinan lembaga pemerintah non departemen, setelah itu diajukan kepada Presiden untuk disetujui/tidak. Jika disetujui, RUU diajukan Presiden kepada pimpinan DPR. Langka selanjutnya mengadakan sidang untuk membahas RUU tersebut. RUU dari DPR, anggota DPR
137
membuat RUU, selanjutnya disampaikan kepada Presiden melalui pimpinan DPR. Presiden menyampaikan RUU kepada menteri sekretaris negara. b. Tahap Pembahasan dan Pengesahan RUU beserta penjelasannya yang berasal dari DPR disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPR kepada Presiden. Presiden memberitahu dan membagikannya kepada seluruh anggota kabinet. RUU yang sudah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden, paling lambat 7 (tujuh hari) kerja disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Apabila setelah 15 (lima belas) hari kerja, RUU yang sudah disampaikan kepada Presiden belum disahkan menjadi undang-undang, Pimpinan DPR mengirim surat kepada Presiden untuk meminta penjelasan. Apabila RUU yang sudah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undangundang dan wajib diundangkan. Tata urutan perundang-undangan nasional menurut TAP. MPR No. III/MPR/2000 1) UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. 2) Ketetapan MPR merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
138
3) Undang-Undang Undang-Undang
dibuat
oleh
DPR
bersama
Presiden
untuk
melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 4) Peraturan Pemerintah Pengganti UU Peraturan Pemerintah pengganti UU dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Peraturan Pemerintah pengganti UU harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. b. DPR dapat menerima atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti UU dengan tidak mengadakan perubahan. c. Jika ditolak DPR, Peraturan Pemerintah Pengganti UU harus dicabut. 5) Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang. 6) Keputusan Presiden Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk
menjalankan
fungsi
dan
tugasnya
berupa
pengaturan
pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan. 7) Peraturan Daerah Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. a. Peraturan Daerah Propinsi dibuat oleh DPRD Propinsi bersama dengan gubernur. b. Peraturan
Daerah
Kabupaten/Kota
dibuat
oleh
DPRD
Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota. c. Peraturan Desa atau yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan
139
desa
atau
yang
setingkat
diatur
oleh
peraturan
daerah
kabupaten/kota yang bersangkutan. Tata Urutan Perundang-Undangan Nasional UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan : 1)
UUD 1945 Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.
2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti UU Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 3) Peraturan Pemerintah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. 4) Peraturan Presiden Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden 5) Peraturan
Daerah,
terdiri
atas
peraturan
daerah
provinsi,
kabupaten/kota, desa Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah Propinsi dibuat oleh DPRD Propinsi bersama dengan gubernur. Peraturan
Daerah
Kabupaten/Kota
dibuat
oleh
DPRD
Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota. Peraturan Desa atau yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Partisipasi warga negara dalam proses penyusunan hukum dapat dilakukan dengan cara-cara : a. Memberi masukan kepada pemerintah dalam proses pembuatan hukum. b.Menaati peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau negara.
140
c. Sadar dan taat pada hukum dan peraturan yang ada. d. Mengutamakan kepentingan umum. Orang yang mempunyai kesadaran terhadap aturan hukum akan mematuhi apa yang menjadi tuntutan peraturan tersebut. Dengan kata lain dia menjadi patuh terhadap berbagai peraturan yang ada, orang menjadi patuh, karena : 1. Sejak kecil dididik untuk selalu mematuhi dan melaksanakan berbagai aturan yang berlaku, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun secara nasional. 2. Orang taat karena dia merasakan, bahwa peraturan yang ada dapat memberikan manfaat bagi kehidupan diri dan lingkungannya. 3. Kepatuhan atau ketaatan karena merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. 4. Pada awalnya bisa saja seseorang patuh terhadap hukum karena adanya tekanan atau paksaan untuk melaksanakan berbagai aturan tersebut. Pelaksanaan aturan yang semula karena faktor paksaan lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan, sehingga tanpa sadar dia melakukan perbuatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perilaku menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan cara : a. Menaati tata tertib keluarga. b. Tidak melakukan tindak kekerasan sesama anggota keluarga. c. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan keluarga. d. Menyelesaikan permasalahan dengan penuh kekeluargaan. Perilaku menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara : a. Mematuhi tata tertib. b. Menghormati guru dan karyawan. c. Tidak membuat suasana gaduh pada saat mengikuti pelajaran. d. Mengenakan pakaian seragam sesuai ketentuan yang berlaku. e. Menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan sekolah.
141
Perilaku menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara : a. Tidak main hakim sendiri. b. Menghormati hak milik orang lain. c. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat. d. Menyelesaikan permasalahan dengan penuh kekeluargaan berdasar peraturan yang berlaku. Perilaku menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan bangsa dan negara dapat dilakukan dengan cara : a. Disiplin membayar pajak. b. Mematuhi peraturan lalu lintas. c. Mendukung gerakan disiplin nasional. d. Menjaga benda-benda milik negara dan fasilitas umum. e. Membantu negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan.
142
Lampiran 9 : Kisi-Kisi Soal No 1.
Sub Materi Menjelaskan
Ingatan
pengertian
peraturan perundang-undangan
Pemaham Penerapa Jumla an n h Soal
5 soal (soal nomor 1, 2, 3, 11, 12)
2 soal (soal nomor 4, 8)
-
7
3 soal (soal nomor 5, 6, 7)
2 soal (soal nomor 9, 10)
-
5
2 soal (soal nomor 13, 14)
3 soal (soal nomor 21, 22, 23)
-
5
-
3 soal (soal nomor 20, 24, 25)
5 soal (soal nomor 15, 16, 17, 18, 19 )
8
dan menyebutkan jenis dan tata
urutan
peraturan
perundang-
undangan nasional 2.
Menjelaskan berlakunya
landasan perundang-
undangan dan menguraikan arti penting peraturan perundangundangan 3.
Menjelaskan proses pembuatan peraturan perundang-undangan dan menyebutkan partisipasi warga negara dalam proses penyusunan hukum
4.
Menjelaskan kewajiban warga negara dan bentuk ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; Jumlah Soal
25
143
Lampiran 10 : Lembar Observasi Metode Diskusi Kelompok
144
145
146
147
148
149
Lampiran 11: Lembar Observasi Metode TPS
150
151
152
153
154
155
Lampiran 12 : Daftar Nilai Postest DAFTAR NILAI KELAS VIII F (KELAS KONTROL) NO
NAMA
NILAI POSTEST
1
AL
72
2
AAN
60
3
AAA
68
4
AMB
74
5
ADL
60
6
BP
72
7
BDP
64
8
DH
72
9
DAS
64
10
EWK
80
11
FS
68
12
FIB
76
13
HMQ
60
14
HS
74
15
LNA
76
16
MIM
58
17
MFS
60
18
MM
84
19
MF
64
20
MHA
80
21
MN
68
22
ND
72
23
NMS
78
24
RM
64
25
RGS
68
26
RF
84
156
27
RM
76
28
SS
58
29
SAC
78
30
SO
90
31
SN
58
32
WFNF
60
DAFTAR NILAI KELAS VIII B (KELAS EKSPERIMEN) NO
NAMA
NILAI POSTEST
1
AWS
84
2
ATMM
72
3
AMI
64
4
AP
72
5
CM
80
6
DAN
72
7
EYTS
68
8
EN
80
9
HRS
76
10
HFN
88
11
IW
84
12
IO
88
13
MFF
68
14
MKN
96
15
MAA
80
16
MFI
68
17
MA
68
18
NW
84
19
NAM
76
157
20
NAO
76
21
NH
72
22
PC
80
23
PNA
92
24
RA
92
25
RS
64
26
SRP
68
27
SW
80
28
SR
68
29
SS
72
30
TR
76
31
TP
92
32
WSP
64
158
Lampiran 13 : Dokumentasi
Profil Sekolah
Proses Pembelajaran Kelas Eksperimen (kegiatan pembelajaran dengan metode TPS). Guru Sedang Menjelaskan Proses Pembelajaran dengan Menggunakan Metode TPS.
159
Siswa Sedang Memikirkan dan Mengerjakan Tugas Secara SendiriSendiri Dulu Kemudian Siswa Disuruh Berpikir Secara Berpasangan Setelah Itu Baru Secara Kelompok Untuk Mengambil Suatu Kesimpulan/Jawaban yang Diamggap Paling Benar Untuk Menjawab Permasalahan yang Diberikan Oleh Guru.
Guru Sedang Mengawasi Jalannya Diskusi
160
Siswa Sedang Mempresentasikan Hasil Diskusinya
Siswa Sedang Mempresentasikan Hasil Diskusinya
161
Proses Pembelajaran Kelas Kontrol (kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi kelompok). Peneliti Sedang Menjelaskan Proses Pembelajaran dengan Menggunakan Metode Diskusi Kelompok.
Sedang Membagi Kelompok
162
Siswa Sedang Berdiskusi
163
Sedang Mendorong Siswa Agar Pendapatnya (ikut berpartisipasi)
Mau
Mengemukakan
Siswa Sedang Mempresentasikan Hasil Diskusinya
164
Foto Bersama Kelas VIII F (Kelas Kontrol)
165
