LAMPIRAN
73
Lampiran 1. Pertumbuhan Jumlah Industri di Kabupaten Subang Banyaknya Perusahaan Industri Besar Dan Sedang Menurut Kelompok Industri Tahun 2005 – 2009
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang, 2010
74
Lampiran 2. Transportasi Kabupaten Subang Tahun 2005-2009 Jumlah Kendaraan di Kabupaten Subang Tahun 2005-2009 Uraian Angkot Bus Mini Bis Bis Mikro Pick up Truk Lainnya Jumlah
2005 753 504 49 16 1666 1732 102 4822
Jumlah Kendaraan (unit) 2006 2007 2008 761 664 771 500 494 541 58 52 48 16 16 22 1894 1730 2449 1566 1749 2164 100 241 275 4895 4942 6274
2009 778 547 51 15 2486 2113 255 6245
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Subang, 2009
75
Lampiran 3. Kondisi Jalan Kabupaten Subang Panjang Jalan Kabupetan Subang Menurut Keadaan Jalan Tahun 2005- 2009
Sumber: Dinas Bina Marga Kabupaten Subang, 2009
76
Lampiran 4. Klasifikasi Jalan Berdasarkan Sistem Jaringan Jalan Jalan Primer Jalan Sekunder Berdasarkan Fungsi Jalan Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Lingkungan Bersarkan Status Jalan Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Kabupeten
Jalan Kota Jalan Desa Berdasarkan MST Kelas I Kelas II Kelas III A Kelas III B Kelas III C Sumber : Studi Literatur, 2011
Klasifikasi Jalan Menurut UU No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Deskripsi Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. (Pasal 7ayat 2) Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. (Pasal 7 ayat 3) Deskripsi Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna. (Pasal 8 ayat 2) Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. (Pasal 2 ayat 3) Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. (Pasal 8 ayat 4) Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah. (Pasal 8 ayat 5) Deskripsi Jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. (Pasal 9 ayat 2) Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. (Pasal 9 ayat 3) Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota Kecamatan, antaribukota Kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. (Pasal 9 ayat 4) Jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota. (Pasal 9 ayat 5) Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. (Pasal 9 ayat 6) Klasifikasi Jalan Menurut UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Deskripsi Dimensi kendaraan: Lebar; 2500 mm, Panjang; 18000 mm, MST; > 10 ton (Pasal 19 ayat 2a) Dimensi kendaraan: Lebar; 2500 mm, Panjang; 18000 mm, MST; 10 ton (Pasal 19 ayat 2b) Dimensi kendaraan: Lebar; 2500 mm, Panjang; 18000 mm, MST; 8 ton (Pasal 19 ayat 2c) Dimensi kendaraan: Lebar; 2500 mm, Panjang; 12000 mm, MST; 8 ton (Pasal 19 ayat 2c) Dimensi kendaraan: Lebar; 2100 mm, Panjang; 9000 mm, MST; 8ton (Pasal 19 ayat 2c)
77 77
Lampiran 5 Matriks Realisasi dan Kendala Penerapan Peraturan Perundangan dalam Pengelolaan Jalan No 1
Bentuk Peraturan PP Kabupaten Subang No. 2 tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang
Pasal
Isi/ Aturan
Pasal 34 point e.
Kawasan rawan bencana, terdiri atas : (a) kawasan rawan gerakan tanah; (b) kawasan rawan gerakan tanah; (c) kawasan rawan bencana letusan gunung berapi; (d) kawasan rawan banjir.
Pasal 39
Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf e Pasal 34 Peraturan Daerah ini meliputi : A. kawasan rawan gerakan tanah terletak di : d. Kecamatan Jalancagak : Desa Palasari, Ciater, Nagrak, Cibitung, Sanca, Cimanglid, Kumpay, Kasomalang Wetan, Bunihayu dan Tambakmekar.
UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 16 ayat 2
UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4
Realisasi
Kendala
Saat ini Desa Pasanggrahan menjadi lokasi pengambilan air tanah dan air permukaan oleh perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) sebagai input utama. Desa Kasomalang Wetan merupakan salah satu kawasan permukiman yang dilalui Jalan Provinsi (Jalan Raya Kasomalang) dan merupakan jalur mobilisasi truk-truk angkutan barang, termasuk truk AMDK.
Kurang adanya antisipasi dari pemerintah Kabupaten Subang atas peningkatan lalu lintas di Jalan Raya Kasomalang. Saat ini penyesuaian pelayanan jalan seperti yang disebutkan dalam analisis sebelumnya juga belum maksimal dilakukan.
Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : b.pemeriksaan tanda bukti lulus uji, surat tanda bukti pendaftaran atau surat tanda coba kendaraan bermotor, dan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 18, dan lain-lain yang diperlukan.
Kendaraan umum (elf) yang beroperasi keseluruhan adalah kendaraan tua. Sehingga tidak memberikan kenyamanan bagi penumpang juga berefek negatif bagi lingkungan.
Banyak pengendara angkutan umum dalam daerah yang enggan dan tidak disiplin mendaftarkan ulang kendaraannya. Hal ini sudah berlangsung lama dan belum ada tindak lanjut dari instansi yang bertanggungjawab
Pasal 48 ayat 3
Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas: a. emisi gas buang; b. kebisingan suara;
Pemeriksaan selama ini telah dilakukan dan menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan bagian angkutan.
Truk dan bus luar kota sebagian besar berasal dari luar daerah Subang, sehingga Dishub Subang tidak dapat mengontrol kelaikan angkutan.
Pasal 133 ayat 3
Pembatasan Lalu Lintas dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penarikan dana dari angkutan umum maupun kendaraan angkutan barang sifatnya tidak resmi dengan bukti tertulis. Pelaksanaannya juga belum tertib. Penarikan dana dari angkutan umum dan barang juga salah satunya dilakukan di Pasar Kasomalang dan diperuntukkan untuk administrasi Desa Kasomalng Wetan.
Aturan atau kebijakan yang kurang tegas dari Pemerintah Kabupaten Subang, dalam hal ini instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan jalan. Kinerja petugas LLAJ kurang dimaksimalkan.
UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 169 ayat 3
Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
Pengontrolan dilakukan hanya sebatas pemeriksaan masa berlaku buku kear dan pemeriksaan kesesuaian angkutan dengan kelas jalan
Selama ini tidak terdapat aktivitas pengontrolan berat muatan pada lokasi tertentu di Kabupaten Subang, kegiatan penimbangan biasanya dilakukan oleh DisHub Provinsi.
5
UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan
Pasa l62 ayat 1
Masyarakat berhak: a.memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan pembangunan, dan pengawasan jalan; b.berperan serta dalam penyelengaraan jalan; c.memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; d.memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan; e.memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan; dan f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.
Selama ini belum ada aktivitas formal seperti yang disebutkan pada pasal tersebut. Organisasi Pemuda di Kabupaten Subang seringkali mengadukan kondisi di Jalan Raya Kasomalang yang cepat rusak dan seringnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Sifatnya mengkritisi pemda setempat yang kurang tegas dalam pengaturan penggunaan jalan, terlebih oleh pihak swasta yang menggunakantruk-truk besar dan rutin menggunakan jalan tersebut. Namun belum ada aktivitas masyarakat untuk ikut dalam penyelenggaraan jalan,
Sistem manajeman pengawasan lalu lintas yang masih kurang maksimal dan tidak memberdayakan petugas LLAJ di ruas jalan tersebut. Standar pelayanan yang baik saat ini belum tercapai, salah satunya karena belum adanya pengelolaan jalan yang baik dari Pemda Kabupaten maupun Provinsi dikarenakan masalah pembiayaan dan koordinasi.
6
UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan
Pasal 6 ayat 2
Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.
Saat ini pengklisifikasian jalan berdasarkan fungsi dan kelasnya apabila dibandingkan dengan ketentuan pada perundangan, masih belum terlaksana dengan baik
Seperti contoh Jalan Raya Kasomalang yang menurut fungsinya sebagai jalan kolektor sekunder dan merupakan jalan Kelas III jika berdasarkan muatan sumbu terberatnya. Namun penggunaan jalan tidak sesuai dengan ketentuan.
2
3
Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa: a. rambu lalu lintas; b. marka jalan; c. alat pemberi isyarat lalu lintas; d. alat penerangan Jalan; e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan; f. alat pengawasan dan pengamanan jalan; g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat. h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Sumber: Studi literatur dan wawancara instansi terkait, 2011 UU No.14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 25 ayat 1
Saat ini rambu lalu lintas memang sangat sedikit,hanya ada rambu petunjuk jalan menikung, sedangkan rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah tidak ada. Marka jalan sudah terhapus, Tidak memiliki alat pengendali dan pengaman pemakai jalan: - Pengendali :alat pembatas kecepatan, alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan - Pengaman : cermin tikungan, delineator, pulau lalu lintas, pita penggaduh namun sudah ada lampu peringatan baik pada jalur menuju Sumedang dan Jalan Cagak, dan pagar pengaman di area sungai Cipunagara kurang memadai.
Menurut keterangan instansi terkait,Pemda sudah mengajukan proposal permohonan ke PU Provinsi untuk pengadaan fasilitas jalan, namun karena alasan birokrasi, sampai saat ini belum ditindaklanjuti.
78
Lampiran 6. Kueisioner Penelitian INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN Jl. Kamper Wing 5 Level 5 Kampus IPB Dramaga Bogor 16680 Telp. (0260) 421 762, (0251) 621 834, Fax. (0251) 421 762 KUESIONER PENELITIAN Kuesioner ini digunakan sebagai bahan SKRIPSI yang berjudul “Estimasi Nilai Kerugian Masyarakat Akibat Peningkatan Volume Lalu Lintas Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pengelolaan Jalan (Studi Kasus Jalan Raya Kasomalang, Subang, Jawa Barat)” yang dilakukan oleh Saya PUTRI AYU KWARTA WIJAYANTI (H44070053). Saya mohon partisipasi Bapak/ Ibu/ Saudara/i untuk berkenan mengisi kuesioner ini dengan teliti dan lengkap sehingga dapat memberikan data yang objektif. Informasi yang Bapak/ Ibu/ Saudara/i berikan dijamin kerahasiaannya dan tidak untuk dipublikasikan. Atas perhatian dan partisipasi Bapak/ Ibu/ Saudara/i Saya ucapkan terima kasih.
Nomor Responden :………………………………………………… Nama :………………………………………… ……… Alamat :………………………………………………… -Kp : -Rt/Rw : -Desa/ Kec : Kelompok Responden : (Pengemudi angkutan umum/ pengendara kendaraan pribadi/ penumpang angkutan umum/ masyarakat sekitar)* Tanggal Wawancara :……………………………..2011 1. Usia :........................tahun 2. Jumlah Tanggungan :……………………orang 3. Pekerjaan : (1) Petani (2) Pedagang (3) PNS (4) Buruh Pabrik AMDK (5) Lainnya………………………………………………….. 4. Pendapatan/ bulan :……………………………………………………….. (* Pilih salah satu) A. PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP PENINGKATAN VOLUME LALU LINTAS 1. Apakah menurut Anda jumlah kendaraan yang berlalu lalang di Jalan Raya Kasomalang terjadi peningkatan sejak tahun 2000? a. Ya b. Tidak 2. Terganggukah Anda dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang berlalu lalang di Jalan Raya Kasomalang a. Ya, 79
b. Tidak, alasan……………………………………………………………...... 3. Menurut Anda dampak apakah yang terjadi atau yang Anda rasakan dari adanya peningkatan volume lalu lintas? a. Kerusakan jalan (Sebutkan di area mana saja!) b. Kemacetan (Sering terjadi di area mana saja?) c. Kondisi udara yang semakin tidak nyaman d. Kecelakaan (Sering terjadi di area mana saja?) e. Kebisingan f. Lainnya……………………………………………………………………… 4.Sebutkan dari dampak negatif di atas yang menurut Anda paling mengganggu! ………………………………………………………………………………….. 5. Coba Anda bandingkan kondisi lingkungan antara sebelum dan sesudah terjadi peningkatan volume lalu lintas (dengan asumsi peningkatan volume lalu lintas terjadi sejak tahun 2000) *Pertanyaan ditujukan untuk seluruh responden
1 2 3 4
Jenis Kondisi jalan Waktu tempuh jalan Debu Kebisingan
Sebelum (%)
Sesudah (%)
6. Menurut Anda apakah kapasitas infrastuktur Jalan Raya Kasomalang cukup untuk pelayanan lalu lintas kendaraan? a. Cukup b. Tidak, Jelaskan……………………………………………………………... 7. Bagaimana menurut Anda jika jumlah kendaraan yang melalui Jalan Raya Kasomalang terus meningkat tanpa adanya peningkatan infrastruktur dan pengelolaan jalan yang lebih baik? ..................................................................................................................... B. PENGELOLAAN (KONTROL DAN ATAU PENANGGULANGAN) 8. Menurut Anda, adakah selama ini upaya penanggulangan dampak seperti pada pertanyaan No. 3 dari pihak Pemda? a. Perbaikan jalan/ penambahan lebar jalan b. Pendirian pos pelayanan kesehatan c. Lainnya……………………………………………………………………….. 9. Menurut Anda, adakah selama ini upaya penanggulangan dampak seperti pada pertanyaan No. 3 dari pihak perusahaan swasta yang rutin menggunakan jalan? a. Perbaikan jalan/ penambahan lebar jalan 80
b. Pendirian pos pelayanan kesehatan c. Lainnya……………………………………………………….......................... 10. Apakah Anda pernah mendengar, upaya yang diterapkan pemerintah setempat selama ini untuk mengontrol jumlah kendaraanm, tonase dan emisi kendaraan? (Penarikan retribusi, pembatasan jumlah kendaraan,penggunaan jembatan timbang, dll) a. Pernah, Jelaskan………………………………………………………………. b. Tidak Pernah 11. Menurut Anda perlukah upaya tersebut dilakukan? Perlu/ tidak perlu. Apa pendapat Anda? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 12. Menurut anda siapakah yang bertaggung jawab untuk menjaga kenyamanan lingkungan di sekitar Jalan Raya Kasomalang? a. Pemerintah d. Pengendara kendaraan yang b. Perusahaan swasta setempat melewati jalan c. Masyarakat sekitar e. Semuanya benar C. NILAI KERUGIAN * Pertanyaan ditujukan untuk seluruh responden
a. Waktu Tempuh 13. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak sepanjang Jalan Raya Kasomalang sebelum dan sesudah terjadi peningkatan volume lalu lintas? Sebelum…….., sesudah……., jadi tambahan waktu……… 14. Berapa jam kah anda bekerja dalam sehari? *Pertanyaan ditujukan untuk responden masyarakat sekitar jalan.
b. Debu dan Emisi Kendaraan 15. Semenjak adanya peningkatan aktivitas lalu lintas di Jalan Raya Kasomalang, penyakit apa saja yang sering Anda derita? 16. Berapa biaya yang Anda keluarkan untuk sekali pengobatan hingga sembuh? c. Kebisingan 17. Apakah Anda merasa terjadi peningkatan kebisingan sejak terjadi peningkatan volume lalu lintas? Ya/ Tidak 18. Jika ya, kegiatan apa saja yang menurut Anda terganggu akibat peningkatan kebisingan di Jalan Raya? Sebutkan!............................................................... 81
Untuk mengurangi dampak negatif peningkatan volume lalu lintas, seperti peningkatan kebisingan dan polusi udara, dapat dilakukan dengan upaya penanaman pagar tanaman rapat di sepanjang jalan raya . Kegiatan ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar jalan raya. 19.Berapakah jumlah uang yang ingin Anda keluarkan untuk upaya meminimalisir dampak negatif kebisingan dan polusi udara seperti dijelaskan di atas?................./hari
D. SARAN DAN HARAPAN ANDA UNTUK PEMERINTAH SETEMPAT DAN PIHAK SWASTA
TERIMA KASIH ATAS WAKTU DAN INFORMASI YANG ANDA BERIKAN ==SELAMAT BERAKTIVITAS==
82
Lampiran 7. Pedoman Wawancara Kepada Instansi Terkait INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN Jl. Kamper Wing 5 Level 5 Kampus IPB Dramaga Bogor 16680 Telp. (0260) 421 762, (0251) 621 834, Fax. (0251) 421 762 PEDOMAN WAWANCARA Daftar kebutuhan data ini digunakan untuk panduan wawancara bahan SKRIPSI dengan judul “Estimasi Nilai Kerugian Masyarakat Akibat Peningkatan Volume Lalu Lintas Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pengelolaan Jalan (Studi Kasus Jalan Raya Kasomalang, Subang, Jawa Barat)”, yang dilakukan oleh Saya PUTRI AYU KWARTA WIJAYANTI (H44070053). Atas perhatian dan partisipasi Bapak/ Ibu/ Saudara/i Saya ucapkan terima kasih.
A. Kondisi Lingkungan Jalan Raya Kasomalang 1. Apakah dengan adanya peningkatan volume lalu lintas di Jalan Raya Kasomalang, terjadi penurunan kualitas lingkungan seperti: -kerusakan jalan -penurunan kesehatan masyarakat -kemacetan -peningkatan kasus kecelakaan -peningkatan kebisingan B. Pengelolaan Infrastruktur Jalan 2. Bagaimana realisasi kebijakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan di Jalan Raya Kasomalang? 3. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pengelolaan lalu lintas dan angkutan di Jalan Raya Kasomalang? 4. Apakah sudah pernah ada kegiatan untuk menanggulangi dampak negatif seperti pada pertanyaan No.1, oleh pemerintah setempat? seperti: -perbaikan jalan/ pelebaran jalan -pengalihan jalur distribusi angkutan barnag atau mobilisasi masyarakat -penyediaan pos pelayanan kesehatan bersubsidi -penertiban jalan dan aktivitas masyarakat di sekitar jalur, dll Jelaskan…………………………………………………………………….. 83
5. Apabila terdapat pelanggaran angkutan barang terhadap peraturan yang diterapkan, kebijakan apa yang diberlakukan? ............................................................................................................... 6. Mengantisipasi dampak negatif
yang lebih parah, tentunya dibutuhkan
pengelolaan pemerintah setempat bersama pihak swasta dan masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan khususnya di Jalan Raya Kasomalang. Apakah sudah pernah dilakukan kegiatan yang dimaksud di atas?Jelaskan ………………………………………………………………………………. 7. Bagaimana kontribusi pihak swasta pengguna jalan untuk kegiatan tersebut? (seperti penarikan retribusi dan atau pajak) Jelaskan …………………………………….....………………………………………… 8. Bagaimana sistem regulasi penarikan biaya dari pihak swasta yang menggunakan jalan dan penyaluran dana tersebut untuk upaya pengelolaan infrastruktur jalan? ...............................………………………………………………………
=Terima Kasih=
84
Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian
Kondisi lalu lintas di area Pasar Kasomalang Desa Kasomalang Wetan
Truk besar yang melewati Jalan Raya Kasomalang dengan rutinitas 24 jam sehari.
Kondisi tempat parkir di kawasan pertokoan
Perumahan penduduk yang menutupi jarak pandang pada tikungan jalan
Jalan rusak pada satu sisi ruas jalan (arah Subang) Jalan Raya Kasomalang melewati kawasan diakibatkan beban jalan yang lebih besar budidaya lahan basah (perkebunan teh dan nanas)
85
86
