Lampiran 1 Perbandingan skema pendanaan pembangunan hutan berbasis masyarakat (KUHR, KUK DAS, dan PDB HTR)

Lampiran 1 Perbandingan skema pendanaan pembangunan hutan berbasis masyarakat (KUHR, KUK DAS, dan PDB HTR) No

Aspek

KUHR

1

Dasar Hukum

Kepmenhut 49/Kepts-II/1997, Keputusan Dirjen RLL No 02/Kpts/V/1997

2

Tujuan

3

Lokasi

4

Kegiatan dibiayai

5

Peserta

Kesejahteraan, penyediaan bahan baku dan lingkungan Hak milik di luar kawasan hutan Perencanaan, penanaman, hingga pemanenan Kelompok tani (min 25 ha) dan

KUK DAS

PDB-HTR

Analisis

SKB Direktorat Jenderal RRL dan Sekretariat Badan Badan Pengendali Bimas No.46/SK/Sek/BPB/V1986 dan 035/Kpts/V/1986. Keputusan Menteri Kehutanan No. 199/Kpts-V/1995 tanggal 5 April 1995 Sedangkan petunjuk pelaksanaan KUK DAS berdasarkan Keputusan Ditjen RRL No: 06/Kpts/V/1996 Persetujuan pengaturan administrasi tentang KUK DAS Nomor 273/VRKT/1997, dan Nomor 003/Dir/BPK-KI/SJ/1997 Kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan petani, dan lingkungan

Permenhut P.23/Menhut-II/2007 jo Permenhut P.5/Menhut-II/2008, Permenhut P.48/Menhut-II/2007. Permenhut P.9/Menhut-II/2008 Per. KaPus P2H P.01/2008 Per. KaPus P2H P.01/Pusat-P2H-1/2009

Peningkatan potensi dan kualitas hutan produksi (HP) serta peningkatan kesejahteraan masyarakat

Pada dasarnya sama

Hak milik di luar kawasan hutan Perencanaan, penanaman dan pemanenan

Di kawasan hutan produksi (HP)

Berbeda

Penanaman, pemeliharaan dan perlindungan/ pengamanan

Sama

Kelompok tani, jumlah tidak ada ketentuan

KTH (min 5 anggota @ min 8 ha), Koperasi pemegang IUPHHK-HTR, dan Badan Usaha Berbadan Hukum

Sama: Pinjaman diberikan

139

140

Lanjutan Lampiran 1 Perbandingan skema pendanaan pembangunan hutan berbasis masyarakat (KUHR, KUK DAS, dan PDB HTR) No

6

Aspek

MOU/PKS

KUHR gabungan kelompok tani Dephut (Dirjen RLPS dengan Bank (BPD)

KUK DAS

Dephut dengan Bank (BPD) dengan ketentuan, jika kredit macet 90% ditanggung Dephut, 10% ditanggung Bank. Jika 2 tahun sejak jauh tempo tidak dibayar, Bank bisa mengajukan klaim kredit ke Dephut dengan melampirkan rekomendasi penilaian dari tim kredit di daerah (ditetapkan dengan SK Dirjen RLPS). Hasil penilaian tim diajukan ke Dirjen RLPS, RLPS melakukan evaluasi, selanjutnya meminta bantuan ke Sekjen untuk verifikasi atas angka/jumlah kredit. Sekjen melakukan verifikasi dengan bank dituangkan dalam BAP dan disampaikan ke Dirjen RLPS. RLPS menetapkan persetujuan klaim kredit ke BPD. Misalnya Deposito 100 juta, persetujuan klaim kredit 80 juta, sehingga kewajiban Dephut 90% X 80 juta=72 juta (deposito 100 juta dicairkan

PDB-HTR (BUMN/ D/S, Koperasi, patungan BUMN dengan BUMS/D/Koperasi) BLU dengan BRI

Analisis kepada kelompok Berbeda


Aspek

7

Kemitraan usaha dan pendampingan

8

Keputusan permohonan kredit disetujui/ditolak

9

Tata cara permohonan

KUHR

Diwajibkan bermitra dengan: KUD/ BUMN/ BUMS/ BUMD sekaligus sebagai penjamin (avalis) & pendamping Dephut (Dirjen RLPS)

Melibatkan 8 lembaga; dengan 20 kegiatan; penilaian dan pemberi persetujuan Dirjen RRL(Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan)

KUK DAS 72 juta untuk Bank, sisanya ditarik Dephut. Bank tetap melakukan penagihan kepada kelompok tani sebesar 80 juta. Jika ada pengembalian pasca klaim, 90% dari pengembalian tersebut untuk Dephut, dan 10% untuk Bank. Tidak ada kemitraan

PDB-HTR

Analisis

Kemitraan opsional sesuai pola yang dipilih; disediakan 2 pendamping yang ditunjuk oleh Bupati diutamakan dari penyuluh kehutanan dan koperasi

Berbeda: KUHR bertumpu pada avalis; PDBHTR bertumpu pada penyuluh

Dephut (Dirjen RLPS)

Kapus BLU P2H (BLU Pusat P2H secara teknis di bawah Ditjen Bina usaha Kehutanan atau BUK dan secara administrasi berada dibawah Sekertaris Jenderal)

Melibatkan sedikitnya 7 lembaga, dengan 13 kegiatan. Permohonan kredit ditujukan kepada BPD setempat setelah RDKK dinilai oleh PPL/PKL dan petani bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit.

Melibatkan 9 lembaga, dengan 20 kegiatan, penilaian dan pemberi persetujuan Kapus P2H

Pada hakekatnya sama oleh Dephut/Kementerian Kehutanan Sama kompleksnya, tapi PDB HTR lebih kompleks karena kegiatan berada di hutan negara/kawasan hutan produksi

141

142


Aspek

KUHR

KUK DAS

PDB-HTR

Analisis

10

Mekanisme pendanaan dan penyaluran

Sistem chaneling, Penyaluran kredit melalui Bank Penyalur (BP), akad antara BPdengan seluruh peserta disaksikan Mitra Usaha; Penyaluran sekaligus (chaneling) Tahapan sebagai berikut; (a) RLPS menilai permohonan pinjaman, (b) RLPS setuju kemudian meminta sekjen untuk memindahbuku-kan atau menyiapkan dana KUHR, (c) sekjen membuka rekening atas nama Menhut di BPD setempat untuk menempatkan dana sebelum disalurkan dan untuk menampung pokok

Sistem semi executing (dana Bank, dana Dephut sebagai jaminan). Penyaluran kredit melalui Bank Penyalur (BP), akad antara BPdengan seluruh peserta disaksikan Mitra Usaha; Penyaluran sekaligus (chaneling) Tahapan sebagai berikut; (a) RLPS menilai permohonan pinjaman, (b) RLPS setuju kemudian meminta sekjen untuk memindahbukukan/menyiapka n dana KUK DAS, (c) sekjen membuka rekening atas nama Menhut di BPD setempat untuk menempatkan dana sebelum disalurkan dan untuk menampung pokok pinjaman, dan membuka rekening atas nama sekjen untuk menampung bunga jasa giro / bunga deposito dari rekening Menhut, dan bunga, sanksi, denda dari kredit yang disalurkan, (d) BPD melakukan akad kredit dengan kelompok tani

Sistem executing. Menteri keuangan sebagai bendahara negara memerintahkan untuk memindahkan sejumlah uang ke rekening BLU yang ada di BRI. Penyaluran kredit kepada petani/KTH dilakukan setelah ada persetujuan dari Kapus BLU, dan telah dilakukan akad kredit, Kapus BLU meminta BRI untuk memindahkan sejumlah uang ke rekening KTH (penyimpanan hanya sementara) karena secara otomatis dana tersebut akan tersalur kepada pemegang IUPHHK HTR secara perorangan. Akad kredit dilakukan antara BLU dengan KTH di lokasi KTH. Penarikan uang di Bank tidak ada persyaratan apapun dan dilakukan oleh petani secara perorangan

Berbeda: peran Kapus P2H dalam PDBHTR sangat sentral dan peran Bank kecil. Petani lebih diuntungkan dengan cara BLU Pusat P2H, dan lebih sederhana bila dibandingkan dengan KUHR dan KUK DAS


11

Aspek

Penentuan

KUHR pinjaman, dan membuka rekening atas nama sekjen untuk menampung bunga jasa giro atau bunga deposito dari rekening Menhut, dan bunga, sanksi, denda dari kredit yang disalurkan, (d) BPD melakukan akad kredit dengan kelompok tani, (e) dana dipindahbukukan ke ketua kelompok tani, (f) penarikan dana oleh kelompok tani harus melampirkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang telah disetujui oleh RLPS, (g) ketua kelompok tani memberi kuasa kepada mitra untuk menarik dana Rp 2.000.000 per

KUK DAS

Rp. 2 juta per ha kemudian

PDB-HTR

Rp 8,634,900 s/d 11,937,765 per ha (P.64/Menhut-II/2009)

Analisis

Sama: dasar

143

144


Aspek besar pinjaman

12

Jangka waktu pinjaman

13

Mekanisme pengembalian

14

Jaminan pinjaman

KUHR

KUK DAS

PDB-HTR

Analisis

ha kemudian diubah menjadi Rp. 3.250.000 tahun 1999 melalui keputusan Menhutbun no. 535/kpts-IV/1999 tentang pagu kredit usaha hutan rakyat Sesuai daur tanaman max 10 tahun Pengembalian stlh HR menghasilkan, maks 11 tahun sejak akad, disetor ke “Rekening Menteri Kehutanan untuk usaha Hutan Rakyat” melalui BPD

diubah menjadi Rp. 3.250.000 pada tahun 1999 berdasarkan surat usulan Sekjen Dephutbun kepada Dirjen RRL tanggal 2 Juni 1998

merata untuk seluruh propinsi yang dicadangkan menjadi hutan rakyat, sebelumnya pendanaan per ha berdasarkan rayon dan nilainya lebih kecil

penentuan biaya kegiatan

Sesuai daur tanaman max 5 tahun

Sesuai daur tanaman max 8 tahun

Sama sesuai daur tanaman

Pengembalian setelah usaha menghasilkan, paling lama 5 tahun, kemudian disetor ke rekening Menteri kehutanan melalui BPD

Pengembalian pinjaman pokok sekaligus setelah jatuh tempo (maks 8 tahun), pembayaran bunga pinjaman mulai tahun ke-4 pinjaman; disetor ke Rek Pusat P2H

Tidak diatur; dalam praktek beberapa

Agunan berupa dana garansi kredit dari Dephut, sertifikat

Tanaman yang ditanam, Surat Pernyataan tanggung renteng, dan personal guarantee

Berbeda: KUHR dapat dicicil maks s/d 11 tahun; KUK DAS maksimal 6 tahun termasuk masa tenggang dan PDB-HTR dibayar sekaligus (pokok dangan bunga) dan masa jatuh tempo 8 th Sama: tidak mensyaratkan


Aspek

15

Bunga, provisi & handling fee

16

Mekanisme pembinaan dan pengendali-an

17

Penilaian dan pelaporan

KUHR Bank Penyalur menahan sertifikat hak milik, girik, dsb. Bunga sekitar 6% per tahun, bunga ditetapkan menteri tiap 6 bulan; provisi dibayar peserta; Handling Fee (HF) dibayar Dephut Pengendalian oleh Dirjen RRL; Pembinaan oleh Kanwil Kehutanan; Tanggungjawab keberhasilan oleh Bupati c.q Dishut Peserta Kredit Usaha dikoordinasi oleh mitra usaha dibebani 12 lap/thn ke 5 lembaga; yaitu Kanwil dephut dengan tembusan ke Sekjen, Dirjen RRL, Bupati/kepala Dinas Kehutanan dan Bank Penyalur:

KUK DAS

PDB-HTR

petani bukan sebagai agunan hanya sebagai persyaratan

Analisis agunan barang

Bungasekitar 6% per tahun; bunga ditetapkan menteri tiap 6 bulan, provisi dibayar peserta; HF dibayar Dephut

Bunga LPS (7 – 10% per tahun) flat sampai jatuh tempo; dihitung setiap bulan tidak bunga berbunga sejak akad, provisi dan HF ditetapkan Menteri Keuangan

Pengendalian oleh Dirjen RRL; Pembinaan oleh Kanwil Kehutanan; Tanggungjawab keberhasilan oleh Bupati c.q Dishut

Pengendalian & evaluasi: Kapus P2H dan dapat menunjuk pihak ketiga; Biaya pembinaan & pengendalian ditanggung Pemerintah

-

KTH/Koperasi dibebani 4 lap/thn ke 3 lembaga; Kapus P2H yang ditembuskan kepada kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan dan kepala BP2HP

Sama. Keduanya mengenakan bunga, bunga PDB-HTR relatif lebih mahal Berbeda: peran Kapus P2H dalam PDBHTR sangat sentral Sama, laporan yang dibebankan kpd peserta cukup berat

145

146


Aspek

18

Penagihan

19

Sanksi atau denda Pendapatan Bank

20

21

Pendapatan Dephut

22

Kasus

KUHR 2 lap/thn ke 5 lembaga di atas, dan laporan tahunan ke 5 lembaga di atas Bank Tercantum dalam akad kredit Handling fee 0,5% (selama kredit belum lunas) dan provisi 0,5% per tahun atas setiap penarikan kredit Bunga kredit (rekening Menhut/sekjen di Jakarta) Dana ditarik seluruhnya oleh mitra tidak didasarkan oleh RDKK, mitra hanya memberikan 30% kepada petani, dan umumnya berupa bibit/saprodi, mitra

KUK DAS

PDB-HTR

Analisis

Bank

BLU

Tercantum dalam akad kredit

Tercantum dalam akad kredit

Berbeda Peran BLU sangat sentral sama

Penempatan dana jaminan selama kredit belum lunas/belum diklaim dan provisi

Provisi

Sedikit berbeda

Bunga kredit (rekening Menhut/sekjen di Jakarta)

Bunga kredit dari PDB HTR, sedangkan bunga giro simpanan dana BLU di BRI masuk Kas negara

Sama, dari bunga pinjaman

Tanaman gagal, peserta kredit meninggal, pembayaran macet, jaminan tidak bisa dieksekusi

Pada saat pengecekan dilapangan banyak petani yang tidak paham yang dilakukan oleh koperasi tempatnya bernaung. Banyak areal yang tidak sesuai dengan pencadangan (SK pencadangan menteri dengan IUPHHK HTR berbeda), areal sudah diokupasi. Hasil pengecekan lapangan bagi koperasi yang sudah menerima pencairan, belum ada tanamannya

Sama kelemahan di bidang kelembagaan


23

Aspek

KUHR umumnya perusahaan fiktif yang tidak jelas keberadaan kantornya, petani hanya bersedia membayar sesuai dengan yang diterimanya 12 Propinsi

KUK DAS

PDB-HTR

Jumlah 21 Propinsi 26 propinsi, tapi masih terus berkembang Propinsi 24 Penyaluran Tahun 1999/2000 Tahun 1997/1998 masih menerima DR dihentikan Sumber: Nugroho (2011a) dimodifikasi dengan analisis data primer hasil penelitian dan kajian data sekunder

Analisis

Berbeda PDB HTR lebih luas berbeda

147

148

Lanjutan Lampiran 1 Perbandingan skema pendanaan pembangunan hutan berbasis masyarakat (KUHR, KUK DAS, dan PDB HTR)

149

Lampiran 2 Peraturan yang berkaitan dengan BLU No 1

Peraturan Undangundang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

2

PP No 35 tahun 2002 tentang dana Reboisasi

Ketetapan/Pasal/Isi Penjelasan Pasal 21 UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dibutuhkan lembaga-lembaga penunjang antara lain lembaga keuangan yang mendukung pembangunan kehutanan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan dan latihan serta lembaga penyuluhan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) PP No 35 tahun 2002 tentang dana reboisasi; ayat (1) dana reboisasi dibagi dengan imbangan (a) 40% untuk daerah penghasil, (b) 60% untuk pemerintah pusat, dan (3) bagian pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dialokasikan ke departemen teknis dan sisanya dialokasikan ke Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Pasal 12 ayat (3) dana reboisasi yang ada pada RPH sesuai ayat (1) dialokasikan dan digunakan untuk reboisasi dan rehabilitasi lahan melalui skema pinjaman dan merupakan dana bergulir Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3); ayat (2) penyaluran dana reboisasi dari RPH sesuai usulan menteri teknis sesuai ayat (1) huruf c, disalurkan melalui bank atau lembaga keuangan non bank yang ditunjuk pemerintah, dan ayat (3) pinjaman disalurkan kepada koperasi, badan usaha berbadan hukum dan kelompok tani hutan (KTH) Pasal 15. Ketentuan lebih lanjut mengenai RPH dan pemberian pinjaman serta badan usaha berbadan hukum, KTH dan koperasi sesuai pasal 13 dan 14 diatur dengan keputusan bersama antara Menteri dan Menteri Teknis. Peraturan ini telah terbit yaitu Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007 dan Nomor 02/Menhut-II/2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam

Implikasi Diterjemahkan menjadi BLU

Penggunaan dana terbatas pada apa yang tercantum pada PP No 35 2002 tentang Dana Reboisasi, sedangkan dana konsumsi dan pembelian mesin pengolah tanah sebagai bagian dari pendukung kegiatan reboisasi dan rehabilitasi tidak termasuk ke dalam pembiayaan

Hanya boleh disalurkan melalui pinjaman/dana bergulir bukan hibah

DR dari RPH hanya dapat disalurkan melalui Bank atau lembaga keuangan non Bank yang ditunjuk pemerintah. Menurut hasil wawancara, sejak tahun 2002 s.d 2007 tidak ada bank yang bersedia untuk mendanai dan menyalurkan dana DR, oleh karena itu dibentuk BLU. Pinjaman hanya dapat disalurkan melalui KTH bukan petani secara perorangan Ketentuan mengenai pinjaman diatur oleh 2 Kementerian yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan

150

Lanjutan Lampiran 2 Peraturan yang berkaitan dengan BLU No

3

1

Peraturan

PP No. 23 tahun 2005 tentang PKBLU

Ketetapan/Pasal/Isi RPH Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2); ayat (1) dana reboisasi hanya digunakan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi dan kegiatan pendukungnya, dan ayat (2) penggunaan dana reboisasi bagian pemerintah pusat diutamakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan diluar daerah penghasil dana reboisasi Pasal 1. BLU adalah instansi dilingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas Pasal 2. Pola pengelolaan keuangan (PPK) BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam PP, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Pasal 3 Ayat 1. BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Pasal 3 ayat 2. BLU merupakan bagian perangkat Pencapaian tujuan Kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari Kementerian negara/lembaga/pemerintahm daerah sebagai instansi induk

Implikasi PDB hanya diperuntukan bagi kegiatan reboisasi dan kegiatan pendukungnya (pemupukan, bibit, pemeliharaan dsb)

Prinsip efisiensi belum dicapai karena BLU masih menggunakan dana APBN untuk operasionalnya dan belum menggunakan hasil keuntungan karena pemasukan BLU dari bunga pinjaman belum ada (biaya suvey lapangan, akad kredit, monitoring dan evaluasi sangat besar, ± 31 juta/trip)1 Bisnis BLU belum sehat, karena dana operasional masih disubsidi dari APBN

Kewenangan BLU sebatas yang didelegasikan, artinya tidak memiliki otonomi untuk membuat kebijakan sendiri dan melaksanakannya

Komunikasi pribadi dengan staf BLU Pusat P2H (Pak Karman dan Pak Amir, namun Pak Amir sudah tidak menjabat lagi di BLU), September 2008.

151

Lanjutan Lampiran 2 Peraturan yang berkaitan dengan BLU No

Peraturan

4

PP Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

5

keputusan Menkeu No 137/KMK.05/ 2007 tentang Penetapan P2H sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.69/MenhutII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk

Ketetapan/Pasal/Isi Pasal 3 ayat 5. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan Pasal 1 angka 19. HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan

Implikasi

Pasal 40 ayat 6. Pemerintah sesuai ketentuan peraturan- perundangan membentuk lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan HTR Pasal 67 ayat 5. IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi Status badan layanan umum bertahap, yaitu jika persyaratan substantif, teknis dan administrasi belum terpenuhi secara memuaskan. Keputusan Menkeu tentang penetapan Pusat P2H sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU bertahap yang memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan Dalam batas-batas tertentu yaitu (1) jumlah dana yang dapat dikelola langsung dari pendapatan operasional BLU adalah 80%, (2) mengelola piutang tetapi bukan penghapusan, (3) pengelolaan barang inventaris, (4) perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan Pusat P2H diberi kewenangan untuk membuat rancangan SPM, di mana standar tersebut harus mengacu kepada prinsip SMART (Spesific/fokus pada jenis layanan, measurable/dapat diukur, attainable/dapat dicapai, reliable/relevan dan dapat diandalkan, dan timely/tepat waktu). Standar itu kemudian ditetapkan oleh Menteri Kehutanan

BLU Pusat P2H sebagai perwujudan lembaga keuangan Kementerian Kehutanan untuk pendanaan HTR

Penerapan silvikultur merupakan prasyarat, sementara kapasitas dan kapabilitas para pihak belum mendukung kearah itu

Ijin diberikan kepada perorangan tetapi pendanaan diberikan melalui kelompok untuk dibagikan kepada perorangan Status BLU masih BLU bertahap. Dengan catatan dapat dibubarkan jika dalam jangka waktu 3 tahun tidak ada progress

BLU memiliki kewenangan untuk mengajukan usulan, keputusan akhir tetap berada di Menteri Kehutanan

152

Lanjutan Lampiran 2 Peraturan yang berkaitan dengan BLU No 4

4

Peraturan Pusat P2H Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.05/ 2010, tanggal 9 Maret 2010 tentang Penetapan Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Pada Kementerian Kehutanan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Peraturan bersama Menkeu dan Menhut No 06.1/PMK.01/ 2007 dan 02/Menhut/II/ 2007 tentang pengelolaan dana DR di RPH

Ketetapan/Pasal/Isi

Implikasi

Status badan layanan umum penuh yaitu jika persyaratan substantif, teknis dan administrasi sudah terpenuhi secara memuaskan

BLU dengan status baru yaitu BLU penuh. Perubahan dari bertahap ke penuh, karena BLU dianggap masih diperlukan untuk menunjang pendanaan program HTR. BLU yang berlokasi di Jakarta menjadi satu-satunya badan di Kementerian Kehutanan yang berfungsi mengelola keuangan untuk PDB HTR memiliki kewenangan terbatas pada apa yang tercantum dalam Keputusan Menkeu

(1) Bunga Kredit HTR sebesar bunga LPS dan HTI dengan Bunga Komersil, (2) Pengaturan Skim kredit dibuat oleh Kapus P2H, setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehutanan, (3) Kredit hanya untuk HTR dan HTI, (4) BLU Pusat P2H akan mengenakan biaya administrasi dan provisi terhadap peminjam PDB HTR, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan 5 Peraturan Pusat P2H berada dibawah dan Menteri bertanggung-jawab kepada Menteri Kehutanan No Kehutanan, yang secara teknis P.40/Menhutdibina oleh Dirjen Bina Usaha II/2010 kehutanan, dan secara administratif tentang dibina oleh sekjen. Organisasi dan Pusat P2H menyelenggarakan Tata Kerja fungsi (a) perumusan kebijakan, Kementerian norma, standar, prosedur dan kehutanan kriteria pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan Hutan Tanaman, (b) pelaksanaan butir a Sumber: analisis data primer dan sekunder

Setiap pengambilan keputusan prinsip tidak bisa dilakukan oleh internal BLU/Kapus

Semua kebijakan yang dibuat BLU Pusat P2H harus mengacu kepada peraturan yang telah dibuat oleh Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kehutanan sehingga Pusat P2H bukan merupakan Organisasi yang berdiri sendiri

Lampiran 3 Analisis isi peraturan perundangan yang berkaitan dengan PDB HTR SK

Substansi

Implikasi / Analisis

Permenhut P.09/MenhutII/2008, tentang Persyaratan Kelompok Tani untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Rakyat

Pasal 2. Persyaratan Kelompok tani hutan (KTH) yang dapat mengajukan permohonan pinjaman untuk pembangunan HTI, yaitu: (a) Anggota ≤ 5 (lima) pemegang IUPHHK-HTR, setiap izin ≤ 8 (delapan) hektar (b) Memiliki dokumen kelompok, dokumen kelompok dilegalisir oleh kepala desa dan diketahui oleh kepala Dinas Kab/kota yang membidangi kehutanan dan (c) mendapatkan pendampingan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, yang dibuktikan dengan SK penunjukkan. Pasal 4. Pendamping sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, diprioritaskan penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil

Pasal 2(a), berdasarkan hasil penelitian, keinginan masyarakat untuk membentuk kelompok sangat beragam, dengan kisaran 3-25 orang. Dasar penetapan 5 orang belum jelas, 5 orang adalah berdasarkan kesepakatan intern Departemen Kehutanan dengan pertimbangan kemudahan pengurusan administrasi oleh BLU (wawancara staf BLU/Pak Karman). Pasal 2 (b), Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 90% responden menyatakan bahwa masyarakat hanya mampu mengelola < 2 ha, lebih dari itu SDM tidak akan sanggup. Pasal 2 (d). Pendamping yang ditunjuk tidak memiliki Kapasitas yang seharusnya dimiliki (hasil wawancara staf Dinas Kehutanan Kabupaten Kuansing)

Peraturan Kepala Pusat P2H P0.1/Pusat P2H-1/2008 tentang Tata Cara Permohonan, Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat

Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa pinjaman dana bergulir sebagai modal kerja untuk pembangunan HTR, yaitu untuk membiayai kegiatan (a) penanaman (pengadaan bibit, persiapan lahan, penanaman) (b) pemeliharaan (pemeliharaan tahun 1, tahun 2, dan tahun

Penyuluh pendamping kehutanan berdasarkan hasil penelitian memiliki jumlah dan kapasitas yang terbatas (berbeda tiap kabupaten), dengan beban yang sangat besar sehingga pendampingan secara penuh akan sangat sulit. Perlu adanya juklak dan juknis di level kabupaten/kota, dalam juklak dan juknis tersebut harus dipastikan adanya pasal yang dapat memastikan adanya prakondisi yang diperlukan seperti penguatan kapasitas KTH dan penyuluh Pinjaman dana bergulir tidak bisa digunakan diluar pasal 3 ayat 1, hal ini mempersempit manfaat penggunaan dana DR, karena biaya diperlukan tidak hanya mencakup pasal 3 akan tetapi biaya lain yang juga penting untuk dipenuhi seperti biaya konsumsi, biaya informasi, biaya perijinan di berbagai level, biaya pelaporan, biaya pemanenan, biaya pemasaran

153

154

Lanjutan Lampiran 3 Analisis isi peraturan perundangan yang berkaitan dengan PDB HTR SK

Substansi 3, lanjutan 1, lanjutan 2 (c) perlindungan dan pengamanan hutan (pengendalian hama dan penyakit) Pasal 4 ayat (1) persyaratan permohonan pinjaman untuk pembangunan Hutan Tanaman Rakyat bagi KTH, yaitu: (a) Copy surat keputusan IUPHHK-HTR yang telah dilegalisir oleh Dinas Kab/Kota yang membidangi Kehutanan, dilampiri peta Areal Kerja, (b) Copy lembar pengesahan RKUPHHK_HTR dan RKTUPHHK-HTR dari pejabat yang berwenang, (c) Copy Dokumen yang memuat nama kelompok, pengurus yang jelas, alamat dan peraturan kelompok, yang dilegalisisr oleh kepala desa dan kepala dinas kab/kota yang membidangi kehutanan, (d) Surat kuasa dari anggota kelompok kepada ketua, sekretaris, dan bendahara kelompok untuk (1) menandatangani akad kredit (2) mengkoordinasikan penarikan dan penggunaan dana pinjaman serta pelaksanaan kegiatan di lapangan (3) mengkoordinasikan pengembalian pinjaman dana bergulir dan (4) mengkoordinasikan pelaksanaan pembayaran tanggung renteng atas risiko pengembalian pinjaman yang disetujui oleh kepala desa setempat, (e) Surat


Persyaratan permohonan sangat tidak sederhana, hal ini dapat menimbulkan biaya transaksi yang tinggi. Selain pengecekan persyaratan administrasi, pengecekan lapangan juga harus dilakukan, karena berdasarkan hasil cross cek lapangan yang dilakukan oleh BLU, banyak nama yang tercantum menjadi anggota kelompok tani tidak tahu apa-apa tentang PDB HTR, sehingga kelengkapan persyaratan hanya dibuat untuk memenuhi kelengkapan administasi. Kepala Desa dan Kepala Dinas di kab/kota harus dipastikan mempunyai pemahaman yang sama mengenai tujuan PDB HTR Pasal huruf e mengenai tanggung renteng. Pengalaman masa lalu pada KUK DAS dan KUHR membuktikan bahwa tanggung renteng tidak menjamin pengembalian pinjaman jika tidak ada penguatan dan peningkatan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah maupun pelaksana, penguatan kelembagaan dimaksud termasuk memperkuat koordinasi, peningkatan kapasitas para pihak tidak hanya petani melainkan seluruh pihak yang terlibat secara langsung misalnya penyuluh, pendamping, dinas kehutanan kab/kota, provinsi, dan di pusat (staf BLU). Pemberi pinjaman harus memastikan bahwa rencana usaha yang dibuat harus dilakukan dengan pendampingan yang kontinyu dan sungguhsungguh sehingga hasil yang diperoleh tidak hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi.


Substansi


Pernyataan kesanggupan tanggung renteng yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan seluruh anggota yang meminjam atas risiko pengembalian pinjaman dana bergulir yang telah disetujui oleh kepala desa setempat, dan (f) Surat penunjukkan pendamping dari bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk, pendamping diprioritaskan dari penyuluh kehutanan (g) Rencana Usaha pembangunan HTR yang berisi antara lain rencana kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pemasaran serta pembiayaan dan pengembalian pinjaman dana bergulir Pasal 11 Ayat (1) penyaluran dan pengembalian pinjaman dana bergulir didasarkan pada perjanjian pinjaman/akad kredit antara kepala pusat P2H dengan debitur HTR/HTI, (4) besarnya provisi dan biaya-lain-lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c ditetapkan menteri keuangan atas usulan menteri Kehutanan, (5) Jaminan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bagi debitur HTR adalah tanaman yang ditanam, surat pernyataan tanggung renteng dan surat pernyataan jaminan pribadi (personal guarantee) atas risiko pengembalian pinjaman dana bergulir, dan (7) penetapan suku bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

Pemberi pinjaman harus memastikan mekanisme Penyaluran dan pengembalian pinjaman harus dipastikan tersampaikan dengan baik kepada penerima pinjaman. Jaminan pinjaman berupa tanaman, dan mekanisme penarikan jaminan apabila terjadi pelanggaran sesuai persyaratan harus dijelaskan/disosialisasikan dengan baik, sehingga risiko ketidakpastian usaha menjadi rendah. Pemberi pinjaman sebaiknya memberi kejelasan mengenai personal guarantee, bentuk personal guarante-nya, karena jika yang dimaksud adalah kekayaan pribadi, hasil penelitian membuktikan bahwa calon penerima pinjaman yang murni petani disekitar hutan tidak memiliki kekayaan yang dapat diagunkan. Penghasilan mereka rata-rata dibawah 20 juta sedangkan pinjaman PDB HTR per kepala keluarga, apabila menggunakan dana PDB HTR harus minimal 8 ha X 8 juta = Rp. 64 juta (jaminan di Bank paling tidak harus lebih dari pinjaman) Pemberi pinjaman tidak menerangkan bentuk sanksi, artinya sanksi tidak secara tegas dijabarkan, hal ini akan menimbulkan penafsiran yang

155

156


Substansi g, bagi debitur HTR ditetapkan sebesar tingkat suku bunga LPS yang berlaku pada saat akad kredit Pasal 14 ayat (1) pengembalian pinjaman (pokok dan bunga) bagi debitur HTR dilakukan sekaligus setelah panen dan atau jatuh tempo pinjaman sesuai yang ditetapkan dalam akad kredit, melalui penyetoran/pemindahbukuan dari rekening debitur ke rekening pusat P2H (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana pasal 12 ayat (7) penyaluran pinjaman dihentikan, debitur wajib mengembalikan pinjaman (pokok dan bunga) kepada pusat P2H terhitung 30 hari kerja sejak surat pengehentian penyaluran diterbitkan oleh kepala pusat P2H (3) dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai ayat (1) dan (2), maka kepala pusat P2H kepala pusat P2H memiliki kewenangan untuk mengambil alih jaminan pinjaman sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku (4) dalam hal debitur HTR tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2), maka selama jangka waktu peringatan sebagaimana pada ayat (3), bunga pinjaman tetap dikenakan sampai debitur memenuhi kewajibannya (5) Dalam hal

Implikasi / Analisis keliru, dan ketidakpastian usaha Pemberi pinjaman tidak menjelaskan secara tegas dalam peraturan tesebut, jika terjadi kondisi khusus sehingga menyebabkan kegagalan panen karena satu dan lain hal, dalam hal ini pemberi pinjaman memiliki keyakinan yang sangat tinggi terhadap keberhasilan penanaman, padahal tanaman adalah mahluk hidup yang banyak bergantung pada berbagai aspek seperti pemeliharaan, hama penyakit, kebakaran, bencana alam, perambahan dsb. Pengambilalihan jaminan secara semena-mena tanpa mempertimbangkan berbagai faktor akan meningkatkan risiko ketidak pastian usaha, yang pada gilirannya menurunkan minat petani HTR. Sanksi hukum (ayat 5) dari peraturan-perundangan yang mana yang akan digunakan untuk dikenakan kepada penerima pinjaman belum dijelaskan. Pemberi pinjaman belum mengatur mekanisme pembiayaan bagi pendamping dan Bank (ayat 6, dan 7). Sebaiknya risiko dibagi antara pemerintah dan petani, mekanisme pembagian risiko sebaiknya diatur lebih lanjut secara detil dalam akad kredit


Substansi pengabilalihan jaminan pinjaman sebagaimana pada ayat (3), nilai jaminan pinjaman tidak mencukup atas pinjamannya, maka penyelesaian pengembalian pinjaman dilimpahkan kepada yang berwenang untuk dikenakan sanksi hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku (6) pendamping dan atau bank menfasilitasi kelancaran proses pengembalian pinjaman dari debitur. (7) pihak bank secara berkala menyampaikan laporan pengembalian pinjaman dana bergulir kepada usat P2H Pasal 17 ayat (1) setiap 3 (tiga) bulan KTH/koperasi membuat laporan realisasi fisik dan keuangan pembangunan HTR, yang ditandatangani oleh ketua kelompok/ketua koperasi dan diketahui oleh pendamping (2) setiap tahun KTH/koperasi wajib membuat laporan realisasi fisik dan keuangan pembangunan HTR, yang ditandatangani oleh ketua kelompok/ketua koperasi dan diketahui oleh pendamping (3) laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana ayat (1) dan (2) disampaikan oleh ketua KTH / koperasi kepada kepala pusat P2H yang ditembuskan kepada kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan dan kepala BP2HP Pasal 19. Tanaman HTR yang dibayar


Hasil penelitian menunjukkan bahwa > 70% pendidikan petani di lokasi penelitian (Riau dan Kalimantan Selatan) adalah sekolah dasar, sehingga perlu dibuat mekanisme pelaporan yang tidak memberatkan petani, dan efisiensi biaya bagi petani, karena pelaporan kepada pemberi pinjaman (Kepala Pusat P2H yang ditembuskan kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov/Kab/Kota, dan Kepala BP2HP) menimbulkan peningkatan biaya bagi petani (laporan tiap 3 bulan), yang tidak termasuk ke dalam komponen biaya pinjaman, selain itu mekanisme penyusunan laporan belum jelas sehingga pembuatan laporan memerlukan pendampingan secara insentif pada awal kegiatan

Perlu adanya pasal tambahan yang menyatakan selama PDB HTR

157

158


Substansi melalui PDB, tidak dapat dipakai sebagai agunan/jaminan kepada pihak ketiga

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Men-Hut-II/2009 tentang standar biaya Pembangunan HTI dan HTR

Rp 8,634,900 s/d 11,937,765 per ha

Peraturan kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan hutan Nomor P.01/Pusat P2H1/2009 tanggal 10 juni 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian pinjaman Dana Bergulir untuk Pembiayaan Pembangunan Hutan Tanaman oleh Pusat Pembiayaan Pembangunan hutan selaku pelaksana Perguliran Dana

Pasal 11. biaya-biaya sehubungan adanya penjanjian antara debitur dengan Pusat P2H seperti provisi, biaya administrasi dan notaris menjadi beban pemohon. Pasal 13. Pusat P2H melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pinjaman dana bergulir dan realisasi fisik berdasarkan laporan realisasi realisasi dari KTH, kemudian Pusat P2H melaporkan kepada Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan

Sumber: Analisis data primer dan sekunder

Implikasi / Analisis belum lunas tanaman tersebut tidak dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman. Hal ini untuk memperkuat hak petani sebagai pemegang ijin IUPHHK HTR Dasar penetapan berdasarkan komponen biaya kegiatan yang diperkirakan secara umum, tidak spesifik lokasi dan tidak berdasarkan kebutuhan petani. Dasar penetapan hanya berdasarkan perkiraan pemberi pinjaman atas keberhasilan tanaman dan kemampuan pengembalian oleh penerima pinjaman (wawancara pribadi dengan staf BUK pada Juli 2011) Biaya-biaya apabila diterapkan kepada KTH maka akan memberatkan, biaya transaksi akan tinggi, dan menurunkan minat petani miskin (hasil wawancara dengan KTH pada April 2009) Melihat beban kerja yang harus dilakukan dan jumlah staf yang tersedia, kegiatan evaluasi dan monitoring menjadi beban berat bagi BLU Pusat P2H, selain meningkatkan in-efisiensi biaya, sehingga dapat meningkatkan ekonomi biaya tinggi

Lampiran 4 Peraturan perundangan yang terkait tidak langsung dengan PDB HTR SK

Substansi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta pemanfaatan hutan

Pasal 21. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan dalam wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman, kriteria, dan standar pemanfaatan hutan wilayah tertentu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria, dan standar pemanfaatan hutan wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri. Pasal 32 ayat (2) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi (a) luas areal pengolahan dibatasi, (b) tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi, (c) tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, dan (d) tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

Pasal 40 ayat 2.Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.

Implikasi / Analisis Sebelum melakukan penjualan, pemilik IUPHHK HTR/penerima pinjaman, harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pedoman, kriteria, dan standar yang diatur oleh Peraturan Menteri Kehutanan (pasal 21).

Pemberi pinjaman harus mensosialisasikan dan menjelaskan secara tegas sesuai pasal 32 ayat 2 kepada penerima pinjaman untuk memastikan pasal ini tidak membingungkan penerima pinjaman, termasuk yang dimaksud dengan batasan luas areal, menjelaskan yang dimaksud dengan dampak negatif thd biofisik dan sosial ekonomi, yang dimaksud dengan peralatan mekanis dan berat, dan yang dimaksud dengan membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam. Hasil penelitian membuktikan 100% calon penerima pinjaman di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan selatan tidak paham dan tidak melakukan sistem silvikultur. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Setyawan (2002) bahwa pengelolaan hutan rakyat tidak menggunakan silvikultur intensif. Intensitas petani dalam mengelola hutan rakyat juga dipengaruhi oleh jarak lokasi hutan rakyat

159

160

Lanjutan Lampiran 4 Peraturan perundangan yang terkait tidak langsung dengan PDB HTR SK

Substansi Pasal 40 ayat 5(5) Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTR merupakan asset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku. Pasal 41 ayat 2. Untuk melindungi hak-hak HTR dalam hutan tanaman, Menteri menetapkan harga dasar penjualan kayu pada HTR. Pasal 54 ayat (2) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin. (3) UPHHK hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang. Pasal 71. Setiap pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan wajib (c) melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK dalam hutan alam maupun hutan tanaman; (d) melakukan perlindungan hutan e. menata-usahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan; f. mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan; g. melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat; dan h. menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan

Implikasi / Analisis tersebut dari rumah. Peraturan Kepala Pusat P2H P0.1/Pusat P2H-1/2008 tentang Tata Cara Permohonan, Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat, pasal 19 bertentangan dengan Pasal 40 ayat 5 PP 6 tahun 2007. Belum ada peraturan/keputusan menteri yang mengatur tentang harga dasar kayu HTR. Pasal 5 ayat 2 menimbulkan ketidak pastian usaha bagi pemegang IUPHHK HTR. Ayat 3, belum mengatur tentang tanaman yang ada di atas lahan hutan produksi apabila IUPHHK sudah berakhir. Pasal 71. Jika tidak dilaksanakan maka akan dijatuhi sanksi. Point (c) jika tidak tata batas maka terkena sanksi, (d) jika tidak melakukan perlindungan maka terkena sanksi (e) wajib menatausahakan keuangan sesuai standar akuntasi-kehutanan jika tidak maka dikenakan sanksi, kewajiban ini juga mengimplikasikan hak dari pemegang penerima pinjaman untuk memperoleh pendampingan dari pemberi pinjaman dalam melakukan penatausahaan keuangan, tata batas, perlindungan dan sistem silvikultur (g) yang sesuai dengan yang dipersyaratkan selain itu syarat ini juga terlalu rumit bagi pemegang IUPHHK HTR dari


Substansi yang berlaku, (i) membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75 ayat 2 point (a) menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan untuk diajukan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan, (b) menyusun rencana kerja tahunan (RKT) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan, (c) melaksanakan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya bila telah memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri, tanpa memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang (self approval) (d) menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri. Pasal 119. Setiap pengangkutan, penguasaan atau

Implikasi / Analisis perorangan/kelompok tani hutan (KTH) sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran atas kewajiban ini sangat besar, yang akan berujung kepada ketidakkepastian usaha. Mempekerjakan tenaga profesional mengandung implikasi pembayaran yang sesuai dengan keprofesionalannya, dana untuk itu, khususnya bagi kelompok tani/petani pemegang IUPHHK sulit untuk dipenuhi dan tidak termasuk ke dalam biaya PDB HTR (f). Peralatan pemanfaatan hutan tidak jelas didefisinisikan, bisa multi tafsir (g). Iuran harus disosialisasikan secara inetnsif sejak awal / sebelum akad kredit sehingga calon penerima pinjaman paham mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi Pasal 75, kewajiban pembuatan RKUPHHK, RKT, laporan kinerja sebaiknya dihapus atau disederhanakan bagi pemegang IUPHHK HTR perorangan atau kelompok, karena menyulitkan.

Pasal 119, jika dijalankan maka akan

161

162


Substansi pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam wilayah Republik Indonesia. Pasal 75 (1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman, wajib; (e) melaksanakan penatausahaan hasil hutan, (f) melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan, (g) melaksanakan sistem silvikultur sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan, (h) menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri hasil hutan, (j) melakukan penanaman paling rendah 50% (lima puluh perseratus) dari luas areal tanaman, bagi pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman berdasarkan daur dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberikannya izin; dan (3) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf j, pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman, wajib : a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan untuk diajukan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan, (b) menyusun rencana kerja tahunan (RKT) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan, (c) melaksanakan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya bila telah memenuhi kriteria dan

Implikasi / Analisis menimbulkan biaya transaksi tinggi

Jika pasal 75 ini dilanggar oleh pemegang IUPHHK maka akan dikenakan sanksi, hal ini menimbulkan risiko ketidakpastian usaha, yang pada akhirnya berimplikasi pada kemacetan pengembalian dana PDB HTR oleh pemegang IUPHHK/penerima pinjaman


Substansi indikator yang ditetapkan oleh Menteri, tanpa memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang (self approval); dan (d) menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri. (5) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1), dan ayat (4) pemegang IUPHHK pada hutan tanaman dilarang : a. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor; dan/atau (b) meninggalkan areal kerja. Pasal 129 Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a dikenakan kepada : pemegang IUPHHK pada HTI atau pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf h, huruf i, huruf k, atau ayat (3) huruf c. Pasal 132. pemegang IUPHHK pada HTI atau HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c, huruf f, atau ayat (3), dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali harga dasar kayu; e. pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) huruf a atau huruf b, dengan keharusan membayar denda sebanyak 15 (lima belas) kali PSDH; Pasal Pasal 133 Sanksi administratif berupa


Pelanggar pasal 75 diberi sanksi administratif berupa penghentian layanan administrasi selama satu tahun atau lebih tergantung sanksi administratif yang telah dibuat, risiko usaha meningkat, dan pengaruhnya terhadap pengembalian PDB HTR Sanksi sangat jelas, risiko usaha meningkat, biaya produksi meningkat, dan berpengaruh terhadap pengembalian PDB HTR

Sanksi sangat jelas, risiko usaha meningkat, biaya produksi meningkat, dan berpengaruh terhadap pengembalian PDB HTR

Sanksi sangat jelas, risiko usaha meningkat,

163

164


Peraturan Menteri Kehutanan No P.16/Men-hut-II/2008 tentang Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi yang dapat memperoleh fasilitas Kredit dengan Pembiayaan dengan penjaminan

Substansi


pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf d dikenakan kepada : pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 3), huruf g, Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, Pasal 74 huruf f, huruf h, sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;

biaya produksi meningkat, dan berpengaruh terhadap pengembalian PDB HTR

Pasal 133. Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf d dikenakan kepada : g. pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 3), huruf g, Pasal 75 ayat (3) huruf a, huruf b, ayat (5) huruf b, sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri

Sanksi sangat jelas, risiko usaha meningkat, biaya produksi meningkat, dan berpengaruh terhadap pengembalian PDB HTR

Pasal 2 (ayat 2). UMKM dan koperasi yang dapat memperoleh fasilitas kredit/pembiayaan adalah (a) UMKM dan koperasi yang menjadi binaan Departemen Kehutanan, (b) UMKM dan koperasi yang ada kaitannya dengan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang usahanya berdampak langsung kepada pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, (c) jenis usaha yang dilakukan menguntungkan, berkelanjutan dan telah

Ayat (a) memiliki implikasi bahwa petani secara perorangan tidak mendapat pembinaan, demikian pula kelompok tani. Ayat (b) menunjukkan bahwa konsumsi yang dibutuhkan pada saat membangun hutan tidak menjadi bagian dalam pembiayaan kredit, ayat ini mengasumsikan bahwa anggota koperasi harus mempunyai pekerjaan sampingan


Peraturan Menteri Kehutanan, Nomor P.07/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Izin Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan tanaman Industri dalam Hutan Tanaman Peraturan Menteri kehutanan Republik Indonesia Nomor P.07/Menhut-II/2010 tentang Pelimpahan sebagaian urusan pemerintahan (dekonsentrasi) bidang kehutanan tahun 2010 kepada 33 gubernur pemerintah Provinsi selaku wakil pemerintah

Substansi


terbangun sistem pemasaran

selain pekerjaan yang ada kaitannya dengan hutan. Ayat (c) di mana usaha hutan rakyat yang dibangun belum dapat diprediksi menguntungkan atau tidak, berkelanjutan atau tidak dan rata-rata belum terbangun sistem pemasaran. Dalam hal ini pemerintah mengganggap bahwa kapasitas petani telah cukup

Ketentuan Pasal 9 ayat (4), ayat (5) dan ayat(6) menjadi 1 (satu) pasal baru yaitu pasal 9A yang di sisipkan diantara Pasal 9 dan Pasal 10, ayat 1 dan 2 yang berbunyi (1) kepada pemegang izin yang memiliki persediaan hasil hutan kayu yang berasal dari penebangan yang sah, tetapi alatnya telah berakhir maka untuk mengumpulkan, memuat dan mengangkut kayu tersebut izin alat diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi, (2) Izin alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi dengan masa berlaku paling lama 8 (delapan) bulan sejak keputusan pemberian izin diberikan Lampiran pasal tersebut menyebutkan kewenangan Gubernur di tiap provinsi berlainan Antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain, namun demikian yang berkaitan dengan HTR adalah kewenangan untuk supervisi penggunaan peralatan pada hutan tanaman, koordinasi penyelesaian kasus pada hutan tanaman, pembinaan pemanfaatan hutan tanaman, sosialisasi pembangunan hutan tanaman, survey pembangunan hutan tanaman, pengawasan dan pengendalian industri pengolahan hasil hutan kayu, survey harga hasil hutan,

Biaya transaksi besar karena tiap mau panen (8 Bulan) harus mengajukan izin ke Kepala Dinas Provinsi

Walaupun peraturan tersebut hanya berjalan sampai 31 Desember 2010, namun dibatasinya kewenangan di tingkat gubernur provinsi-tidak boleh didelegasikan ke kabupaten dan desa(pasal 3), maka percepatan penyaluran kredit dan evaluasinya akan menemui hambatan, karena semua kewenangan ada di BLU Pusat P2H, Jakarta (high transaction cost)

165

166


Substansi


pembinaan dan penertiban hasil hutan kayu Peraturan Menteri Kehutanan Republik indonesia Nomor P.30/Menhut-II/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Men-hutII/2010 tentang Izin pembuatan dan pembuatan Koridor

HTR pada hutan produksi diwajibkan membuat izin pembuatan dan penggunaan koridor kepada pihak yang berwenang (pasal 4) ayat 1, permohonan ijin tersebut diajukan oleh pemegang ijin kepada gubernur dengan tembusan kepada direktur jenderal, kepala dinas provinsi, kepala dinas kab/kota dan kepala balai pemantapan kawasan hutan. Dengan persyaratan (a) rencana trace koridor yang dibuat pada peta skala 1:25.000, (b) surat penyataan tidak berkeberatan dari pemegang IUPHHK, apabila koridor yang akan dibuat melalui areal kerja IUPHHK pihak lain, (c) surat keteranngan dari pemerintah kab/kota apabila koridor yang akan dibuat melalui APL/KBNK Sumber: Analisis data primer dan sekunder

Rumit, menyulitkan pemegang IUPHHK HTR, biaya transaksi tingggi (high transaction cost)

167

Lampiran 5 Permohonan pinjaman dana bergulir untuk pembangunan HTR Tahun 2009

No

Nama Koperasi/KTH dan

Usulan Proposal Lokasi

No. SK. IUPHHK-HTR 1.

Koperasi X No. 505/602/K/2008

2.

Koperasi R No. 171 Th. 2009

3.

KSU. Y No.154 tahun 2009

Sumber: BLU Pusat P2H

Luas (Ha.)

Rp.

Kab. Mandailing Natal, Sumut

8.794

87.940.000.000,-

Kab. Halmahera Selatan, Malut

4.680

39.929.000.000,-

Kab. Nabire,Papua

3.107

26.588.613.000

168

Lampiran 6 Data Permohonan PDB HTR No

Provinsi/

Kabupaten (KTH/Koperasi)

keterangan

1

Sumut

Mandailing Natal (1 koperasi)

Penyaluran

2

Jambi

Tebo (1 Koperasi)

Penyaluran

3

Maluku Utara

Halmahera Selatan (1 koperasi)

Melengkapi syarat administrasi

4

Sulawesi Utara

Minahasa Utara (34 KTH)

Proses Administrasi 16 KTH, 5 KTH ditunda, 7 KTH sedang dalam tahap analisa pinjaman, 3 KTH proposalnya belum ada, 3 KTH proses akad kredit

Minahasa Selatan (39 KTH)

Ditolak 2 KTH, ditunda 37 KTH

Bolmongtim (11 KTH)

Proses Administrasi

5

NTB

Dompu (1 koperasi)

Proses Administrasi

6

Maluku Utara

Halmahera Barat (1 Koperasi)

Proses Administrasi

Sumber: BLU Pusat P2H (2011) diolah

169

Lampiran 7 Lampiran 7a Rincian pegawai BLU Pusat P2H berdasarkan latar belakang pendidikan, Tahun 2007 s/d 2009 No

Pendidikan

1 2 3 4 5 6 7

Kehutanan Akuntansi Perbankan/Keuangan Administrasi Hukum Informatika Lingkungan Strata pendidikan Sumber: Blu Pusat P2H

D3

S1

S2

S3

2 4 1 1 8

7 1 1 4 12

3 4

1 1

Ket

Lampiran 7b Daftar pelatihan pegawai BLU Pusat P2H Tahun 2008 No 1 2

3 4 5 6 Total

Jenis Pelatihan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLU dan Sistem Akuntansi Serta Pelaporan Keuangan Pemerintah Pembinaan Dan Pelatihan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Dan Sistem Pelaporan Barang milik Negara Lingkup UAPPB E-1 Penyegaran Sistem Akuntansi Keuangan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Pelatihan Manajemen Pengadaan Barang/Jasa III Pembinaan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Lingkup UAPPB E-1


Jml (org) 3

Penyelenggara Himpunan Pensiunan Pegawai Departemen Keuangan

1

Biro Umum Setjen Dephut

1

Biro Keuangan Setjen Dephut

1

Departemen Keuangan RI

1


2


9

170

Lampiran 8 Daftar rincian inhouse training pegawai BLU Pusat P2H sampai dengan Tahun 2008 dan 2009 No.

Jenis pelatihan

1.

Perundang-undangan Kehutanan (kewenangan pangkal & Otonomi) Pengenalan alat GPS (praktek) Penyusunan Lap.Keuangan Penyusunan Laporan Barang Inventaris Pembinaan Pegawai (9 Nilai Dasar Rimbawan dan Capita selecta BLU) Administrasi Kepegawaian Teknik penilaian proposal pinjaman dana bergulir Teknik penyusunan RBA Pengenalan SKIM JUN Pengenalan Skim Kredit pola Syariah

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Total


Jml (Org)

Instruktur

9

Ir. Deny Kustiawan

5 8 4

Ir.Bugi Sulaeman Abadi Djafar SE Abadi Djafar SE

25

Ir.Mujihanto Soemarmo MM Ir.Deny Kustiawan Ir.Darudono M.P. Dr.Ir.Amir Wardhana M.For,Sc Dery Wanta (ELSDA) Ir.Haryono /KPWN Staf Bank Mandiri

17 11 25 12 2 118

171

Lampiran 9 Rincian pengukuran kinerja Pusat P2H Tahun 2008 No 1

2 3

4 5 6

7

8 9

10

11 12 13

14

15

16 17

Kegiatan Penyusunan dan penyempurnaan peraturan Penyiapan sarana perkantoran Penyiapan pembangunan prasarana gedung Penyelesaian akad kredit Pelaksanaan pembinaan Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan Pembuatan sistem evaluasi proposal pinjaman Sosialisasi di 19 Provinsi Pelatihan pendampingan di 6 Provinsi 6 angkatan Konsultasi pendampingan HTR Konsultasi dengan instansi terkait Pengendalian dan evaluasi kegiatan Uji petik penilaian lapangan pemohon HTR/HTI Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKAKL) Penyempurnaan RHL 5 tahun Penyusunan Rencana Bisnis

Volume

Anggaran (Rp.X 1.000)

Targ.

Real.

%

8

8

100

12

12

100

153

153

100

12

0

10

Target

Realisasi

%

460.000

210.120,40

45,67

307.680

177.936,03

57,83

1.173.700

1.043.241,45

89,00

0

157.500

0

0,00

5

50

385.000

0

0,00

87

76

87,35

488.400

366.900

75,12

1

0

0

340.000

0

0,00

19

18

94,73

828.000

377.047,82

45,53

6

6

100

408.000

391.525,60

96

8

7

88

99.000

97.457,60

98

55

5,5

10

728.850

70.265,80

9,64

26

0

0

360.000

0

0,00

26

0

0

780.000

0

0,00

1

1

100

44.000

34.205

77,70

1

1

100

44.000

33.970

77,20

1

0

0

22.000

0

0,00

1

1

100

88.000

33.410.000

38,00

172

Lanjutan Lampiran 9 Rincian pengukuran kinerja Pusat P2H Tahun 2008 No

Kegiatan

Anggaran (RBA) 2009 18 Laporan keuangan semester dan tahunan 19 Rapat Koordinasi keuangan dengan instansi terkait 20 Penyusunan perencanaan dan pengembangan program 10 provinsi 21 Audit independent laporan keuangan 2008 22 Workshop 23 Pembuatan proposal tarif dan remunerasi 24 Pembuatan sistem aplikasi pengawasan dan manajemen risiko 25 Pemeliharaan HTI 14.000 Ha 26 Pembangunan HTI 147.003.702 Ha 27 Pembangunan HTR 220.505.553 Ha TOTAL Sumber: BLU Pusat P2H

Volume

Anggaran (Rp.X 1.000)

Targ.

Real.

%

1

1

100

44.000

33.845

78,00

1

0

0

97.134

0

0,00

10

9

90

247.500

169.064,50

68,30

1

0

0

75.000

0

0,00

5 1

2 0

40 0

250.000 119.000

100.519,50 0

40,21 0,00

1

0

0

50.000

0

0,00

14 rb

0

0

10.550.400

0

0,00

147 rb

0

0

655.799.840

0

0,00

220 rb

0

0

983.669.760

0

0,00

54

Target

Realisasi

%

173

Lampiran 10 Rincian pengukuran kinerja Pusat P2H Tahun 2009 No 1.

Kegiatan

Penyusunan dan penyempurnaan peraturan 2. Penyiapan sarana perkantoran 3. Penyelesaian akad kredit 4. Pelaksanaan pembinaan 5. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan 6. Pembuatan sistem evaluasi proposal pinjaman 7. Sosialisasi di 20 Provinsi 8. Pelatihan pendampingan di 11 Provinsi 11 angkatan 9. Rapat Konsultasi teknis pembiayaan pembangunan hutan tanaman dengan instansi terkait di 8 provinsi 10. Penyusunan perencanaan dan pengembangan program 10 provinsi 11. Workshop 12. Pembuatan aplikasi sistem akuntansi keuangan dan pelaporan Total Sumber: Blu Pusat P2H

Volume Targ.

Real

Anggaran (Rp.X 1.000) %

Targ.

Real

%

150

123

82

67.500

55.121

1

1

100

214

60 1 420

0 1 324

0 0 77,14

300.000 50 115

0 50 81

0 100 77,14

1

0

0

100

0

0

20 11

17 9

84,98 81,82

800 550

679,875 450

84,98 81,82

8

6

494

284,675

57,62

20

20

100

90

89,991

100

3 1

3 0

100 0

201 250

195,633 0

98 0

370.364

57.116,524

15

164,350

81,66

77

175

Lampiran 11 Rincian Indikator Sasaran Tahun 2010 s/d 2014 No Indikator Sasaran

Satuan

Tahun 2010

A 1

2

3 4 5

6

7

8

B 9

10

11

12 13

Sasaran 1 Proposal permohonan pinjaman yang dinilai Proposal permohonan pinjaman yang disetujui Penandatangan-an akad kredit Dana bergulir yang disalurkan Monitoring dan evaluasi kinerja peminjam dana bergulir Pembuatan/ penyempurnaan sistem aplikasi Penerimaan pengembalian pinjaman dana bergulir Penagihan pengembalian pinjaman dana bergulir Sasaran 2 Jumlah peminjam dana bergulir yang dibina Jumlah lembaga peminjam dana bergulir yang dibina Jumlah tenaga pendamping yang dilatih Sasaran 3 Peraturan Pusat P2H yang tersusun Jumlah pegawai Pusat P2H yang

2011

2012

2013

2014

Buah 190

320

327

335

343

159 (80%)

266 (80%)

272 (80%)

279 (80%)

286 (80%)

159

266

272

279

286

787,52 (100)

1.063,55 (100)

1.079,11 (100)

1.096,17 (100)

1.113,24 (100)

159 (100%)

266 (100%)

272 (100%)

279 (100%)

286 (100%)

1

4

2

2

2

% jumlah penyaluran

-

-

-

-

-

% jumlah peminjam

-

-

-

-

-

2.323

4.027

4.123

4.228

4.334

Unit

159

266

272

279

286

Orang

191

331

339

348

357

Buah

5

7

5

5

4

Orang

12

20

27

31

31

% jumlah yang dinilai Buah % dari Rp. (milyar) % dari jumlah peminjam Buah

Orang

176

Lanjutan Lampiran 11 Rincian Indikator Sasaran Tahun 2010 s/d 2014 No Indikator Sasaran

Satuan

Tahun 2010

dilatih Jumlah pegawai 14 yang mendapatkan sertifikasi Sumber: BLU Pusat P2H

Orang

10

2011

10

2012

12

2013

15

2014

20

177

Lampiran 12 Perbandingan 8 Prinsip Pengembangan Organisasi antara BLU Pusat P2H dan PUAP No

Indikator

1

Simplicity Persyaratan

Jumlah Pinjaman

Produk Pinjaman

Jumlah nasabah

Jangka waktu permohonan sampai disetujui Penerimaan Pengembalian (Pokok dan Bunga) PDB Pembangunan HTR Penagihan pengembalian (pokok dan bunga tertunggak PDB Pembangunan HTR Pengambil-alihan aset atau Jaminan bagi debitur yang menunggak 31 hari Penyelesaian pengembalian pinjaman termasuk pokok dan bunga bagi debitur yang

BLU PUSAT P2H

Penyaluran Dana BLM PUAP oleh Gapoktan Mandiri Jaya dan Gapoktan Tani Maju

Rumit, dimana kredit HTR memiliki 29 (dua puluh sembilan) prosedur/langkah yang harus dilalui untuk memperoleh IUPHHKHTR dan terdapat 30 (tiga puluh) langkah yang harus dilalui serta 10 (sepuluh) organisasi yang terlibat sampai dana kredit tersebut cair Rp. 9.115.525 /Ha sampai Rp. 12.602.126 / Ha Satu pilihan pinjaman

Sederhana: hanya KTP, KK, Surat jaminan, rencana usaha

Adanya jumlah minimal 5 orang dalam 1 grup yang diperkenankan untuk meminjam 30 hari kerja,

Rp. 250.000 sampai Rp. 5.000.000

Untuk pertanian (kegiatannya bebas contohnya untuk pupuk, pengolahan tanah, bibit) dan dagang Perorangan tetapi harus menjadi anggota kelompok tani

2 sampai 3 minggu

3 hari

1 hari

4 hari

Tidak ada ketentuan (sampai terbayar, tetapi tetap menggunakan cara kekeluargaan

31 hari

Tidak ada ketentuan, tapi tidak pernah ada diambil asetnya, karena petani tetap bayar walaupun terlambat

3 hari

Tidak ada ketentuan

178

Lanjutan Lampiran 12 Perbandingan 8 Prinsip Pengembangan Organisasi antara BLU Pusat P2H dan PUAP No

Indikator

bermasalah jaminan waktu

2

Kemampuan menjangkau nasabah/ informasi nasabah

Biaya transport survey

Salah pilih penerima pinjaman (Adverse selection)

Ingkar janji (Moral hazard)

3

Permintaan Kredit (Demands driven)

BLU PUSAT P2H


Jaminan berupa tegakan hutan Jangka panjang (maksimal 8 tahun) /umur daur Informasi yang lengkap tentang petani, pengusaha, koperasi tidak diketahui dengan pasti karena kedudukan BLU Pusat P2H hanya ada di Jakarta. Tinggi, satu kali survey biaya per orang Max Rp. 6,2 juta OT. Satu kali survey rata-rata 2 orang dari BLU, 1 orang dari BPKH, 1 orang dari Dinas Kehutanan Kab, 1 orang dari BP2HP. Semua dibiaya ditanggung BLU (DIPA) sehingga 6,2 juta X 5 orang = Rp 31 juta / survey Tinggi (BLU) hanya menerima berkas administrasi yang sudah lengkap sementara pengecekan bukan oleh BLU tapi oleh kepala desa, Dinas Kehutanan Kabupaten dan BP2HP Tinggi, akibat karakteristik hutan, dalam area yang luas, tofografi yang beragam, dan SDM yang tidak mencukupi. Kredit dibuat berdasarkan pada analisa kemungkinan

Memerlukan jaminan (sertifikat atau barang berharga yang ada di rumah) 10 bulan, bisa tambah tergantung kesepakatan Informasi yang lengkap tentang nasabah diketahui dari ketua kelompok tani dan tentangga kiri kanan mengenai track record utang piutang (memiliki tunggakan di tempat lain atau tidak)

rendah

rendah

rendah

Sesuai dengan kebutuhan pengguna walaupun terbatas untuk usaha pertanian dan perdagangan

179


Indikator

Jumlah pinjaman

4

5

6

7

Peminjaman berulang Transparancy dalam pembiayaan

Biaya administrasi Denda keterlambatan pembayaran Transparan dalam keuntungan Penggantian biaya operasional (Cost recovery) Keberlanjutan (Sustainability)

Pelatihan secara kontinyu (Continous Training)

Peran penyuluh

8

Pengawasan thd Perencanaan Pelaksanaan Kewajiban pembuatan laporan

BLU PUSAT P2H

kemampuan pengembalian kredit dari nasabah Ditentukan dengan kisaran Rp. 9.115.525 (terendah) s.d Rp. 12.602.126 (tertinggi) Tidak diperbolehkan Tidak transparan khususnya biaya pengurusan perizinan areal untuk HTR, biaya pengurusan persyaratan administrasi, dan biaya penyaluran


Tidak ditentukan tetapi disesuaiakan dengan kebutuhan nasabah

diperbolehkan

Tidak ada Tidak diatur

Tidak ada biaya untuk mendapatkan kredit, tetapi jika penunggak meninggal dunia maka ahli waris harus melanjutkan pembayaran kredit kecuali ada pertimbangan lain, misalnya melihat kemampuan dari debitur (hutang dihapuskan setelah melalui rapat anggota) Tidak ada Tidak ada denda

Belum diketahui

Transparan melalui rapat anggota

Biaya operasional terus berjalan sementara pendapatan belum ada Diperkirakan tidak akan berkelanjutan jika kelembagaan tidak diubah dilaksanakan

Dapat membiayai operasional termasuk gaji karyawan, pembimbing dan terjadi peningkatan modal sebesar 25%-250% berkelanjutan

Kecil (penyuluh kurang paham mengenai kredit HTR) Dilaksanakan Belum dilaksanakan Ada kepada Kepala Pusat P2H di jakarta

Dilaksanakan termasuk pelatihan sebelum dana BLM PUAP tersebut cair, baik mengenai kelembagaan kelompok tani, cara pengelolaan anggota kelompok maupun cara pengelolaan uang Besar, seminggu dua kali penyuluh datang

Dilaksanakan Dilaksanakan Tidak ada

180


Indikator

pelaksanaan fisik dan penggunaan keuangan untuk nasabah Kewajiban pembuatan laporan bagi Pengurus Sumber: Analisis Data Primer

BLU PUSAT P2H

dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi dan kabupaten, kepala BP2HP, ada


Ada (kepada BP3K, dan Camat)

181

Lampiran 13 Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga penduduk desa sampel Kriteria

Miskin

Menengah

Sejahtera

Tempat tinggal

Tidak atau semi permanen Tidak memiliki

Kondisi diantara miskin dan sejahtera

Rumah permanen

Kepemilikan kendaraan bermotor Kepemilikan furniture Kepemilikan hewan ternak Kepemilikan lahan tanaman kayu-kayuan (mahoni/karet) Jaminan keamanan penghasilan Pendidikan anak-anak

Tidak memiliki Sedikit Kurang dari 1 ha

Mobil atau sepeda motor Memiliki Banyak Lebih dari 2 ha

Tidak ada jaminan Paling tinggi SLTP

Terjamin SMA

183

Lampiran 14 Matrik hasil evaluasi kredit usaha konservasi daerah aliran sungai (KUK DAS) di Indonesia Pokokpokok Kapasitas pemberi pinjaman

Kondisi hasil evaluasi tahun 2005 1. Kredit sudah jatuh tempo, pengembalian masih kecil, kredit macet 2. Bank banyak yang belum mengajukan klaim 3. Dokumen di BPDAS/Dishut Prop/Kab tidak ada/tidak lengkap 4. Laporan Rutin hanya oleh Bank

Hasil yang diharapkan

Masalah

1. Petani yang kreditnya jatuh tempo sudah melunasi/mengangsur 2. Bank aktif menagih kepada petani 3. Dokumen lengkap di instansi terkait 4. Laporan disampaikan kepada instansi terkait sosialisasi yang lengkap tentang pelaksanaan kredit

1. administrasi di BPDAS dan Dishut tidak lengkap

1. Kegagalan dan kualitas hasil usaha tani yang rendah menyebabkan hasil yang diterima petani cukup kecil, sehingga tidak cukup untuk mengangsur dan membiayai kegiatan usaha tani selanjutnya 2. Tidak ada biaya khusus untuk pemeliharaan bangunan konservasi tanah, selain itu petani juga kurang merasakan manfaat bangunan konservasi tersebut dibandingkan dengan biaya pembuatannya 1. Implementasi UU otonomi daerah menyebabkan perubahan organisasi di pemerintahan daerah sehingga instansi yang semula menangani KUK DAS sudah tidak ada lagi 2. Tidak ada hierarki antara provinsi dengan kabupaten mempersulit pengorganisasian KUK DAS di lapangan 3. Tidak ada insentif bagi penyuluh lapangan 4. Beberapa provinsi belum melaksanakan evaluasi karena tim Pembina tidak ada atau

Pembinaan oleh pemberi pinjaman

1. Hasil usaha tani banyak yang sudah dipanen atau dijual baik berupa tanaman maupun ternak untuk memenuhi kebutuhan hidup 2. Lahan banyak yang sudah berganti jenis komoditinya 3. proses sertifikat banyak yang belum beres 4. Bangunan Konservasi tanah sudah tidak terpelihara

1.Hasil usaha tani/ternak untuk membayar angsuran kredit dan membiayai usaha tani berikutnya 2. Lahan petani yang memenuhi syarat dibuatkan sertifikat dengan biaya yang terjangkau dan tercantum dalam RDKK 3. Bangunan konservasi tanah masih berfungsi dengan baik dalam mengurangi laju erosi dan sedimentasi

Peraturan perundangan yang tidak konsisten

1. Tim pembina yang masih ada maupun bubar sudah tidak aktif lagi dan belum dibuat tim pembina yang baru 2. Kelompok tani ratarata sudah tidak aktif lagi, kecuali di provinsi Bali (aktif), di provinsiSUMUT dan Sulteng masih mengadakan pertemuan kelompok (tahun 2005) 3. Sosialisasi tentang KUK DAS masih kurang sehingga petani berangapan bahwa kreditnya tidak perlu dilunasi/diputihkan

1.Terdapat tim pembina yang dibentuk Gubernur. Dan apabila sudah bubar/tidak aktif agar dibentuk kembali 2. Evaluasi dilaksanakan oleh tim pembina sehingga klaim kredit macet dapat diajukan 3. kelompok tani aktif melaksanakan kegiatan

184 Lanjutan Lampiran 14 Matrik hasil evaluasi kredit usaha konservasi daerah aliran sungai (KUK DAS) di Indonesia Pokokpokok

Kondisi hasil evaluasi tahun 2005

Sumber: Departemen Kehutanan (2005)


Masalah bubar sehingga klaim belum dapat diajukan 5. Kelompok tani belum mandiri dan masih tergantung pada figur/tokoh desapelatihan lebih terfokus kepada ketua kelompok tani

Lampiran 15 Matrik hasil evaluasi Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR) di Indonesia Pokokpokok Kemitraan

pembinaan

Kondisi saat evaluasi tahun 2005


Masalah

1. Dengan sistem penyaluran dana secara chanelling tanggung jawab mitra dalam pelaksanaan KUHR tidak ada, pihak bank hanya sebagai penyalur dan tidak bertanggungjawab terhadap pengembalian kredit. Selain itu. Bank tidak meneliti kebenaran jaminan perusahaan (corporated guaranted) yang diserahkan mitra usaha 2. Mitra yang tidak diikat perjangjian kerjasama dengan Bank meskipun yang menarik dana adalah mitra berdasarkan surat kuasa dari kelompok tani. Tanggungjawab ada di petani karena yang akad kredit petani 3. Penarikan dana oleh mitra ada yang sesuai RDKK dan fisik lapangan telah mencapai target. Tetapi ada mitra usaha yang telah menarik dana 100%, tetapi fisik lapangan belum selesai 4. Mitra usaha sudah tidak lagi melaporkan perkembangan kegiatan KUHR 1. Ada tanaman dan diperkirakan cukup untuk mengembalikan pokok dan bunga kredit 2. Ada tanaman tetapi hasilnya diperkirakan tidak cukup untuk mengembalikan pokok dan bunga kredit karena kondisi pertumbuhan tanaman yang tidak baik. Namun ada pula yang gagal sama sekali

1. Mitra ikut bertanggungjawab dalam pengembalian kredit, bank ikut aktif menagih angsuran KUHR yang telah jatuh tempo. Bank juga seharusnya meneliti kebenaran corporated guaranted yang diserahkan mitra usaha 2. Tanggung jawab pengembalian kredit tidak hanya petani akan tetapi juga mitra usaha karena yang menarik dana adalah mitra usaha 3. Dana yang telah ditarik dipergunakan untuk pembuatan hutan rakyat sesuai RDKK, sehingga kegiatan usaha hutan rakyat dapat berhasil 4. Mitra usaha harus melaporakan secara rutin perkembangan kegiatan KUHR

1. Mitra hanya sebagai koordinator dalam pengembalian kredit, bank tidak aktif dalam penagihan. Jaminan Perusahaan (Corporated guaranted) hanya berisi surat keterangan bukan merupakan jaminan aset 2. Adanya dana yang ditarik dan tidak dipergunakan seluruhnya untuk membiayai kegiatan HTR 3. Mitra tidak lagi mengirimkan laporan perkembangan kegiatan KUHR sehingga kondisi di lapangan dan permasalahannya tidak segera diketahui

1. Persentase tanaman tumbuh tinggi (80%) demikian juga dengan pertumbuhan tanaman baik, terpelihara dengan baik sehingga sebagian hasilnya dapat untuk mengembalikan pokok bunga dan kredit

1. Kegagalan dan kualitas hasil usaha tani yang rendah menyebabkan hasil yang diterima petani juga kecil, sehingga tidak cukup untuk mengansur dan membiayai kegiatan usaha tani selanjutnya 2. Banyak mitra usaha yang sudah tidak aktif lagi, bahkan beberapa ada yang sudah menjalani

185

186

Lanjutan Lampiran 15 Matrik hasil evaluasi Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR) di Indonesia Pokokpokok

Koordinasi dan monitoring

Kondisi saat evaluasi tahun 2005


Masalah

akibat bencana alam maupun serangan hama dan penyakit 3. Tanaman ada yang sudah dipanen tanpa pemberitahuan kepada pihak yang berwenang terlebih dahulu dan hasilnya tidak untuyk mengangsur kredit 4. Ada mitra usaha yang masih aktif dalam kegiatan KUHR, ada yang sudah tidak aktif lagi, ada yang keberadaannya sudah tidak diketahui lagi, dan ada yang sedang menjalani proses hukum berkaitan dengan pelaksanaan KUHR yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku 1. Dengan adanya otonomi daerah penanganan KUHR diserahkan dari Kanwil Dephutbun ke Dinas Kabupaten 2. Ada Dinas Kabupaten yang masih aktif melaksanakan pembinaan, terutama pada lokasi KUHR yang berhasil dan mitra usahanya aktif 3. Di Lokasi Kegiatan KUHR gagal atau mitra usahanya mermasalah, kegiatan pembinaan jarang/tidak silaksanakan 4 Ada Kelompok tani yang masih aktif melaksanakan kegiatan kelompok, tetapi banyak juga yang sudah tidak aktif lagi 5. Kelompok tani pada umumnya bru dibentuk untuk mendapatkan kredit

2. Mitra usaha masih aktif dalam pembinaan KUHR sehingga mendukung keberhasilan usaha tani KUHR 3. Mitra Usaha seharusnya benarbenar menyalurkan seluruh dana KUHR kepada petani

proses peradilan akibat pelaksanaan kredit yang tidak sesuai dengan aturan 3. Sebagian besar mitra tidak memiliki struktur organisasi yang mengurusi KUHR

1. Dinas Kabupaten bertanggungjawab terhadap pembinaan KUHR dan bertanggungjawab atas keberhasilan usaha tani hutan rakyat di wilayahnya karena sebelumnya secara institusional telah memberikan rekomendasi teknis kepada mitra usaha dan petani penerima kredit dalam pencairan dana 2. Kelompok tani penerima kredit merupakan kelompok tani yang sudah mapan, namun memerlukan bantuan modal untuk pengembangan usahanya

1. Adanya Dinas Kabupaten yang tidak melaksanakan pembinaan, bahkan ada yang tidak mengetahui kegiatan tersebut ada di wilayahnya dikarenakan penggantian pejabat, juga karena mitra sudah tidak aktif lagi 2. Sosialisasi kegiatan KUHR sangat minim kepada petani 3. Kelompok tani tidak aktif lagi setelah kegiatan usaha taninya gagal dan ditinggalkan oleh mitrea usaha

Sumber: Departemen Kehutanan, 2005

187

Lampiran 16 Alternatif skema kredit 1.

Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) atau PES (Payment for Environmental Services) (Sumber: Nanang Ropandi, Direktur Eksekutif APHI, Komunikasi Pribadi di Jakarta pada November 2008) 

Prinsip-prinsip yang menjadi pegangan bagi Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) atau Payment for Environment Services (PES) yaitu: a.

Prinsip Service Againt Money (beneficiaries pay) Dalam hal ini penerima jasa harus membayar kepada pemberi jasa.

b.

Prinsip Polluter Pays Dalam prinsip ini siapa yang membuat polusi diwajibkan untuk membayar kompensasi yang hasilnya akan dipergunakan untuk menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kewajiban tsb. tidak menghilangkan kewajiban industri untuk membatasi limbah.

c.

Prinsip Government Pays

d.

Prinsip Negosiasi Pembayaran harus bersifat bisnis didorong oleh keinginan yang kuat (willingness to pay and or to sale.

e.

Prinsip to cover the opportunity cost/loss

f.

Prinsip internalisasi eksternalitas (tax deductible)

g.

Pembayaran jasa lingkungan bukan penerimaan negara dan bukan pajak

h.

Pembayaran jasa lingkungan bukan tiket pihak pembayar untuk mencemari lingkungan.



Sumber jasa lingkungan hutan sangat banyak, akan tetapi saat ini yang paling mungkin dikembangkan adalah: a.

Jasa Pengaturan Tata Air Produsen jasa : pemilik dan atau pengelola hutan di daerah tangkapan air bagian hulu DAS yang bersangkutan. Konsumen atau penerima jasa adalah : -

Pengelola waduk atau bendungan

-

Industri listrik hidro

-

Industri yang memerlukan air bagi proses produksinya

-

Industri air bagi rumah tangga (PDAM)

-

Industri minuman kemasan

-

Pertanian beririgasi, termasuk perikanan darat

-

Industri transportasi sungai dan danau

-

Industri pariwisata

188 Lanjutan Lampiran 16 Alternatif skema kredit b.

Jasa Perlindungan dan Penyediaan Keindahan Bentang Alam dan Iklim Mikro Produsen Jasa : Pemilik dan atau pengelola hutan di lingkungannya. Konsumen/penerima jasa ialah :

c.

-

Industri pariwisata, hotel, restoran, camping ground, out-bond, dan lainnya

-

Wisatawan (biasa, budaya, pendidikan, religi)

Jasa Rosot Karbon dan Penyimpanan Karbon Produsen Jasa : Pemilik dan atau pengelola hutan. Konsumen/penerima jasa adalah : -

Negara industri Annex I (dalam kerangka Kyoto Protocol dan Non Kyoto Protocol).

-

Industri pengguna bahan bakar fosil dan bahan polutif lainnya (mesin, transport, rumah tangga).

d.

-

Transportasi pengguna bahan bakar fosil

-

Industri pertambangan (migas, batu bara, aneka tambang)

Jasa Perlindungan dan Penyediaan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity) Produsen Jasa : Pemilik dan atau pengelola hutan dengan fungsi perlindungan dan atau pengawetan (konservasi). Konsumen/penerima jasa adalah : -

Negara industri maju

-

Lembaga riset dan pendidikan

-

Industri Farmasi dan Kosmetika

-

Industri bioteknologi

-

Pengusaha budidaya tanaman obat dan bahan kosmetika

-

Industri pariwisata

-

Industri penangkar satwa liar

Saat ini jasa lingkungan hutan terkait karbon, khususnya Rosot Karbon sedang menjadi isu yang panas. Dunia sedang didorong untuk mereorientasikan rencana pembangunannya ke arah low carbon growth, disertai inovasi mekanisme pendanaan yang kondusif. 2.

Skema Dana Bergulir sesuai Permenhut P.48/Menhut-II/2008 tentang Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan HTR jo Permenhut Republik Indonesia Nomor: P.64/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Pembangunan HTI dan HTR.

189 Lanjutan Lampiran 16 Alternatif skema kredit Tabel 1 Plafond pinjaman HTI/HTR Per Ha No

KEGIATAN

HTI (Rp./Ha)

HTR (Rp./Ha)

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA Pembuatan Bangunan, Pengadaan Peralatan A

dan Pembuatan Jalan Pemeliharaan Sarana Prasarana Jumlah

2.062.500 27.500 2.090.000

ADMINISTRASI UMUM B

Pendidikan dan Pelatihan

41.250

Penelitian dan Pengembangan

82.500

Biaya Umum

825.000

Penilaian

82.500

Jumlah

1.031.250

PENANAMAN C

Persemaian dan Pembibitan

2.038.200

2.038.200

Persiapan Lahan

2.706.500

2.706.500

575.700

575.700

5.320.400

5.320.400

Pemeliharaan Tahun I

911.200

911.200

Pemeliharaan Tahun II

717.700

717.700

Pemeliharaan Tahun III

630.000

630.000

Pemeliharaan Lanjutan I

358.300

358.300

Pemeliharaan Lanjutan II

179.100

179.100

2.796.300

2.796.300

219.200

219.200

Penanaman Jumlah PEMELIHARAAN

D

Jumlah PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN Pengendalian Hama Penyakit E

Pengendalian Kebakaran

93.000

93.000

Pengamanan Hutan

103.000

103.000

Jumlah

415.200

415.200

11.653.150

8.531.900

JUMLAH TOTAL

190

Lanjutan Lampiran 16 Alternatif skema kredit Tabel 2 Penyaluran pinjaman dana bergulir untuk pembangunan HTR Thn

Petak 1

Petak

Petak 2

Petak 3

Petak 4

Petak 5

Petak 6

Petak 7

8

SALUR

BUNGA

KEMBALI

1

235.631.250

2

28.860.000

235.631.250

3

25.571.250

28.860.000

235.631.250

4

15.382.500

25.571.250

28.860.000

235.631.250

5

8.662.500

15.382.500

25.571.250

28.860.000

235.631.250

6

1.946.250

8.662.500

15.382.500

25.571.250

28.860.000

235.631.250

7

1.946.250

1.946.250

8.662.500

15.382.500

25.571.250

28.860.000

235.631.250

8

1.946.250

1.946.250

1.946.250

8.662.500

15.382.500

25.571.250

28.860.000

235.631.250

319.946.250

1.946.250

1.946.250

1.946.250

8.662.500

15.382.500

25.571.250

28.860.000

84.315.000

165.461.625

485.407.875

1.946.250

1.946.250

1.946.250

8.662.500

15.382.500

25.571.250

55.455.000

165.461.625

485.407.875

1.946.250

1.946.250

1.946.250

8.662.500

15.382.500

29.883.750

165.461.625

485.407.875

1.946.250

1.946.250

1.946.250

8.662.500

14.501.250

165.461.625

485.407.875

1.946.250

1.946.250

1.946.250

5.838.750

165.461.625

485.407.875

1.946.250

1.946.250

3.892.500

165.461.625

485.407.875

1.946.250

1.946.250

165.461.625

485.407.875

165.461.625

485.407.875

1.323.693.000

3.883.263.000

9

KEMBALI

10

KEMBALI

11

KEMBALI

12 13

Penyaluran Pinjaman DB Luas : 300 Ha Jumlah : 8 Petak Waktu : 8 Tahun

KEMBALI

KEMBALI

14

KEMBALI Kembali pokok dan bunga Rp. 485.407.876 per petak setelah tahun ke-8

KEMBALI

316.053.750

16 319.946.250

319.946.250

319.946.250

290.062.500 314.107.500

KEMBALI 319.946.250

264.491.250 305.445.000

15 Pokok

235.631.250

319.946.250

319.946.250

319.946.250

318.000.000

KEMBALI

NIHIL

319.946.250

2.559.570.000

191

Lanjutan Lampiran 16 Alternatif skema kredit Skema Dana Bergulir Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.64/Menhut-II/2009 a Petani mengajukan kredit pada tahun ke-0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dengan bunga sesuai LPS. Syarat petani harus mempunyai rencana kegiatan untuk satu tahun yang telah disetujui oleh LPS b Penyaluran selanjutnya harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman c Pengembalian pokok dan bunga pinjaman maksimal 8 (delapan tahun), dan dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian 3. Kredit Bertahap a

Petani dapat mengajukan kredit pada tahun ke-0, 3, 5 dan 7 dengan bunga dibawah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), misalnya 6%/tahun. Kredit dapat digunakan untuk konsumsi, selama tanaman hutan yang dimaksud dalam perjanjian sejak awal telah tumbuh dengan baik, jadi tidak terbatas pada pinjaman untuk Hutan Tanaman saja, walaupun tanaman hutan tetap jadi pengikat)

b

Kredit dikembalikan pada akhir masa daur (10 tahun) dengan memotong hasil penjualan yang penjualannya dilakukan oleh petani dengan bimbingan Lembaga keuangan alternatif

c

Subsidi bunga dimaksudkan sebagai kompensasi terhadap jasa lingkungan HTR Tabel 4 Skim pendanaan HTR (kredit bertahap)

Tahun

(1 + i)n

Masa Pinjaman

6%

Pinjaman

Pengembalian pada akhir daur

0

10

1.7908

5.000.000

8.954.238

3

7

1.5036

2.000.000

3.007.261

5

5

1.3382

1.500.000

2.007.338

7

3

1.1910

1.500.000

1.786.524

10

0

1.0000

-

-

10.000.000

15.755.361

Jumlah pembayaran hutang dan bunga (Rp) = Harga log (USD/m3) =

50

Potensi (m3/Ha) =

75

Pendapatan (USD/Ha)=

3750

Kurs USD/Rp =

9000

Pendapatan (Rp/Ha)=

33.750.000

Pendapatan petani pd akhir daur (umur 10 tahun) (Rp) = Sumber: Bramasto Nugroho, komunikasi pribadi di Bogor pada Desember 2008

17.994.639

192

Lanjutan Lampiran 16 Alternatif skema kredit 4.

Penjualan Bertahap a

Petani dapat menjual secara bertahap tegakannya setelah tegakan berumur 3 tahun dengan harga Rp 7.000.000 dan selanjutnya Rp. 2.000.000 per tahun hingga tahun ke-10

b

Total penjualan antara tahun ke-3 s/d 10 akan sama dengan nilai jual akhir daur setelah didiskonto dengan i = 10% per tahun

c

Penjualan akhir daur dilakukan oleh petani dengan bimbingan lembaga keuangan alternatif

d

Pengelolaan HTR selama daur dilakukan oleh petani

Tabel 5 Skim pendanaan HTR (penjualan bertahap) Tahun

(1 + i)n

Masa Pinjaman

10%

Harga Beli pada umur

Nilai Pembelian

0

10

2.5937

-

3

7

1.9487

7.000.000

13.641.020

4

6

1.7716

2.000.000

3.543.122

5

5

1.6105

2.000.000

3.221.020

6

4

1.4641

2.000.000

2.928.200

7

3

1.3310

2.000.000

2.662.000

8

2

1.2100

2.000.000

2.420.000

9

1

1.1000

2.000.000

2.200.000

10

0

1.0000

2.000.000

2.000.000

21.000.000

32.615.362

Harga log (stumpage price) (USD/m3) =

50

Potensi (m3/Ha) =

75


3750

Kurs USD/Rp =

9000

Pendapatan (Rp/Ha)= Penghasilan Lembaga keuangan alternatif pada akhir daur (Rp/Ha) = Sumber: Bramasto Nugroho, komunikasi pribadi di Bogor pada Desember 2008

33.750.000 12.750.000

193

Lanjutan Lampiran 16 Alternatif skema kredit 5. Penjualan Umur Tertentu (penjualan sekaligus) a

Petani dapat menjual tegakannya pada umur tertentu dengan harga setara dengan nilai jual hasil akhir daur yang didiskonto dengan tingkat bunga tertentu (misal 12%/tahun)

b

Tegakan yang dibeli oleh lembaga keuangan alternatif dikelola oleh lembaga keuangan alternatif tersebut hingga akhir masa daur

c

Tingkat bunga yang diterapkan relatif tinggi (12%) per tahun disebabkan resiko kegagalan panen setelah tegakan dijual petani menjadi tanggung jawab lembaga keuangan alternatif Tabel 6 Skim pendanaan HTR (pembelian umur tertentu)

Tahun

(1 + i)-n

Masa Pinjaman

12%

Harga Akhir Daur

Nilai Pembelian

0

10

0.3220

33.750.000

3

7

0.4523

33.750.000

15.266.786

4

6

0.5066

33.750.000

17.098.800

5

5

0.5674

33.750.000

19.150.656

7

3

0.7118

33.750.000

24.022.583

10

0

1.0000

33.750.000

33.750.000

Harga log (USD/m3) =

50

Potensi (m3/Ha) =

75


3750

Kurs USD/Rp =

9000

Pendapatan (Rp/Ha)= Sumber: Bramasto Nugroho, komunikasi pribadi di Bogor pada Desember 2008 6.

33.750.000

Tergantung kebutuhan petani Tergantung kebutuhan petani artinya tidak ada pembatasan oleh skema tertentu, petani dapat melakukan pinjaman kapanpun dan berapapun tergantung kebutuhan sehingga tidak ada pembatasan oleh tahapan kegiatan. Pinjaman dapat dipergunakan selain penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pemasaran, misalnya untuk konsumsi, penunjang kegiatan penanaman seperti alat alat dsb.

194

Lanjutan Lampiran 16 Alternatif skema kredit

Lampiran 17 Persepsi petani di 3 Propinsi terhadap PDB HTR Surat Keputusan Dan atau Aspek

Persepsi Petani Riau

Kalimantan Selatan 92,86% tidak tahu

Koherensi Jawa Barat

Permenhut P.09/Menhut-II/2008, tentang Persyaratan Kelompok Tani untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Rakyat pasal 2 mengenai jumlah anggota Kelompok

26,32% > 5 orang 21% 1-5 orang

93% tidak tahu

Aturan pengelompokan dibuat untuk mempermudah penyaluran akan tetapi kelompok yang terbentuk tidak memiliki ikatan kuat karena baru terbentu setelah ada pinjaman PDB HTR Sesuai dengan keinginan petani, walaupun isi aturan tergantung keputusan KTH masing-masing

Peraturan Kepala Pusat P2H P0.1/Pusat P2H-1/2008 tentang Tata Cara Permohonan, Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat, pasal 4 ayat 1 c mengenai kewajiban adanya aturan Kelompok Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan, No. 06.1/PMK.01/2007 danSKB.2/Menhut-II/2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Pasal 11 ayat 2 tentang tanggung renteng Peraturan Kepala Pusat P2H P0.1/Pusat P2H-1/2008 tentang Tata Cara Permohonan, Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat, pasal 14 ayat 5 tentang sanksi Permenhut P.09/Menhut-II/2008, tentang Persyaratan Kelompok Tani untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Rakyat, pasal 2 huruf a tentang luas lahan minimum 8 ha Peraturan Kepala Pusat P2H P0.1/Pusat P2H-1/2008 tentang Tata Cara Permohonan, Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat

36% ada jaminan 32% sanksi/denda

50% jangka waktu pinjaman

31% mekanisme pembayaran 19% tgt kebutuhan

55% Mau 33% tidak mau

67% mau/efektif

41 efektif 37% tidak efektif

Sesuai

55% jaminan Dijual 20% didenda

66% didenda

47% cukup diberi peringatan 33% didenda

Belum ada pengaturan mengenai sanksi hukum yang tegas selain pengambilalihan aset

62,79% max 2 ha 26,32% >2 ha – 5 ha 68% tidak mau

71,43% max 2 ha 24,99% > 2 ha– 5 ha 68% mau

78% max 2 ha

Tidak sesuai, hasil penelitian menunjukkan kemampuan responden untuk mengelola lahan ≤ 2 ha (90%)

45% tgt kebutuhan 33% tertarik

sesuai

195

196

Lanjutan Lampiran 17 Persepsi petani di 3 Propinsi terhadap PDB HTR Surat Keputusan Dan atau Aspek Pasal 11 ayat 5 tentang Jaminan pinjaman Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan No. 06.1/PMK.01/2007 danSKB.2/Menhut-II/2007 tentang pengelolaan dana Reboisasi Pasal 14 ayat 1 tentang kewajiban pembuatan laporan Fleksibilitas pinjaman: Bunga (Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan No. 06.1/PMK.01/2007 danSKB.2/Menhut-II/2007) Administrasi (Pengembalian pinjaman (Peraturan Kepala Pusat P2H P0.1/Pusat P2H-1/2008 tentang Tata Cara Permohonan, Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat, pasal 14 ayat 1 tentang pengembalian pinjaman Waktu pengembalian Peraturan Kepala Pusat P2H P0.1/Pusat P2H-1/2008 tentang Tata Cara Permohonan, Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat pasal 13 ayat 1 tentang Tujuan pemberian peminjaman

Peraturan Kepala Pusat P2H P0.1/Pusat P2H-1/2008 tentang Tata Cara Permohonan, Penyaluran dan


Kalimantan Selatan

Koherensi Jawa Barat

79% mau

79% mau

70% bersedia

sesuai

27,5% tidak ada bunga dan jaminan, 10% administrasi dan syarat pinjaman mudah

29% mau bunga kecil, administrasi dan peraturan mudah

56% fleksibel dalam membayar. 35% syaratnya mudah

Menyangkut keseluruhan prosedur peminjaman, semua menginginkan prosedur yang mudah, sementara menurut BLU Pusat P2H, peraturan sengaja dibuat rumit karena kapasitas para pihak belum siap, hal ini dilakukan untuk. Sehingga antara para pihak dan BLU tidak koheren

36% bulanan 11% yarnen 53% mengelola lahan

68% setelah panen 96% untuk modal

63% bulanan

sesuai

74% modal usaha

74% mampu

82% mampu

100% sanggup

Adanya ketetapan penggunaan biaya, mempersempit pilihan bagi petani, sementara hutan bagi petani di luar Jawa adalah tumpuan hidup, jika hutan belum mampu menghasilkan darimana mereka mendapatkan dana untuk konsumsi, kesehatan, pendidikan. Perlu ada koherensi antara tujuan pendanaan dengan skema yang dibuat Sesuai dengan harapan BLU Pusat P2H supaya PDB HTR dapat dikembalikan

Lanjutan Lampiran 17 Persepsi petani di 3 Propinsi terhadap PDB HTR Surat Keputusan Dan atau Aspek Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat pasal 14 ayat 1 dan 2 tentang mengembalikan pinjaman Permenhut P.09/Menhut-II/2008, tentang Persyaratan Kelompok Tani untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Rakyat, pasal 2 huruf c, danpasal 4 Penyuluhan PDB HTR


Koherensi

Kalimantan Selatan

Jawa Barat dengan lancar

89% belum mendengar

100% belum pernah

100% belum pernah

Kemitraan

84% belum pernah

75% pernah

44% pernah 56% belum pernah

Kendala bermitra

84% tidak ada

64% ada masalah

-

Mengatasi masalah kemitraan

100% musyawarah mufakat

40% musyawarah mufakat

-

Keberadaan dan kapasitas penyuluh harus tetap mendapat perhatian dan bimbingan dari Kementerian Kehutanan, walaupun penyuluh ditetapkan oleh pemda kabupaten atau kota, dalam hal ini program yang dibuat antara pusat dan daerah harus koheren Perlu perilaku yang koheren diantara UPT di Kementerian Kehutanan termasuk UPT di daerah, dalam memberi persetujuan, membina, dan pendampingan terhadap mitra dan petani Pemerintah pusat dan daerah secara bersama-sama, perlu mengantisipasi adanya mitra palsu dan melakukan pendampingan supaya kejadian KUHR dan KUK DAS tidak terulang kembali Para pihak di pusat maupun didaerah, bersama-sama menjadi mediator antara petani dan mitra khususnya untuk pemasaran produk HTR (hasil wawancara menunjukkan bahwa BLU Pusat P2H tidak mau terlibat dalam pemasaran karena merasa bukan kewajibannya)

197

198

Lanjutan Lampiran 17 Persepsi petani di 3 Propinsi terhadap PDB HTR Surat Keputusan Dan atau Aspek Tata cara pinjam di lembaga keuangan formal

Sumber: Analisis data primer

Persepsi Petani Riau 74% tidak tahu

Kalimantan Selatan 71% tidak tahu

Koherensi Jawa Barat 59% tahu

Hal ini sebaiknya menjadi perhatian oleh Kementerian Kehutanan cq BLU Pusat P2H mengingat tata cara peminjaman di BLU disinyalir lebih rumit dari peminjaman di Bank/koheren antara tujuan pendanaan dan prosedur yang dibuat (hasil wawancara dengan pihak akademisi)

Lampiran 18 Mekanisme memperoleh IUPHHK- HTR (P.23/2007 Jo P.05/2008)

199

200

Lampiran 19 Permohonan & Penyaluran Pinjaman (Peraturan Kapus P2H P.01/2008)

Lampiran 20 Mekanisme Penyaluran Dana BLM PUAP

201

Lampiran 1 Perbandingan skema pendanaan pembangunan hutan berbasis masyarakat (KUHR, KUK DAS, dan PDB HTR)

Recommend Documents