Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) HTR merupakan hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau kelompok masyarakat dan koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Pola HTR terdiri dari: a. HTR Pola Mandiri adalah HTR yang dibangun oleh Kepala Keluarga pemegang IUPHHK-HTR. b. HTR Pola Kemitraan adalah HTR yang dibangun oleh Kepala Keluarga pemegang IUPHHK-HTR bersama dengan mitranya berdasarkan kesepakatan bersama dengan difasilitasi oleh pemerintah agar terselenggara kemitraan yang menguntungkan kedua pihak. c. HTR Pola Developer adalah HTR yang dibangun oleh BUMN atau BUMS dan selanjutnya diserahkan oleh Pemerintah kepada Kepala Keluarga pemohon IUPHHK-HTR dan biaya pembangunannya menjadi tanggung jawab pemegang ijin dan dikembalikan secara mengangsur sejak Surat Keputusan IUPHHKHTR diterbitkan.
Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/MenhutII/2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman; 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MenhutII/2008 Tentang Persyaratan Kelompok Tani Hutan Untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat; 3. Peraturan Menteri Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan P.05/VI-BPHT/2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan P.06/VI-BPHT/2007 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR); 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/MenhutII/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat. Sumber: BPPHP Wil. IV Jambi
Mekanisme Penetapan Pencadangan Lokasi HTR 1.
Alokasi dan Penetapan Areal Pembangunan HTR dilakukan oleh Menteri Kehutanan dengan Kriteria : Kawasan HP yang tidak produktif, tidak dibebani izin/hak dan diutamakan dekat dengan Indunstri Hasil Hutan.
2.
Untuk pembangunan HTR, Kepala Baplan atas nama Menteri Kehutanan menyampaikan peta arahan indikatif lokasi HTR per provinsi kepada Bupati dengan tembusan kepada : Dirjen BPK, Sekjen, Gubernur, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dan Kepala Balai BPKH.
3.
Dirjen BPK melakukan sosisalisasi program Pembangunan HTR dan peta arahan indikatif lokasi HTR kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
4.
Sekjen DepHut melaksanakan sosialisasi tentang Pembiayaan Pembangunan HTR melalui BLU cq. Pusat Pembiayaan Pembangunan Kehutanan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
5.
Kepala BPKH memberikan asistensi teknis kepada Dinas Kehutanan provinsi/kabupaten/kota berdasarkan petunjuk teknis dari Kepala Baplan.
6.
Kepala Dinas Kehutanan kabupaten/kota menyampaikan pertimbangan teknis kawasan areal tumpang tindih perizinan, rehabilitasi dan reboisasi, program pembangunan daerah kepada Bupati/Walikota dilampiri dengan peta lokasi HTR Skala 1: 50.000
7.
Bupati/Walikota menyampaikan usulan rencana pembangunan HTR kepada Menteri Kehutanan dilampiri peta usulan lokasi HTR Skala 1: 50.000 yang ditembuskan kepada Dirjen BPK dan Kepala Baplan.
8.
Kepala Baplan melakukan verifikasi peta usulan lokasi HTR lalu menyiapkan lokasi pencadangan areal HTR dan hasilnya disampaikan kepada Dirjen BPK.
9.
Dirjen BPK melakukan verifikasi administrasi dan teknis lalu menyiapkan konsep keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan lokasi pencadangan areal HTR dan dilampiri peta pencadangan areal HTR serta mengusulkannya kepada Menteri Kehutanan.
10. Menteri Kehutanan menerbitkan pencadangan areal untuk pembangunan HTR dan disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Gubernur 11. Bupati/Walikota menyampaikan sosialisasi ke desa/masyarakat, bisa melalui LSM pusat, provinsi atau kabupaten/kota.
Mekanisme Penetapan Perizinan Pembangunan HTR A. Perorangan atau Kelompok Tani 1. Pemohon (perorangan atau kelompok tani) mengajukan permohonan IUPHHKHTR kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Desa, pada areal yang telah dialokasikan dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan 2. Persyaratan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yakni Foto copy KTP, Surat Keterangan dari Kepala Desa bahwa benar pemohon berdomisili di desa tersebut dan Sketsa areal yang dimohon dilampiri dengan susunan anggota Kelompok. 3. Kepala Desa melakukan verifikasi keabsahan persyaratan permohonan oleh perorangan atau Kelompok Tani dan membuat rekomendasi kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Camat dan Kepala BP2HP 4. Kepala BP2HP melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan sketsa/peta areal yang dimohon hasilnya disampaikan kepada Bupati sebagai pertimbangan teknis. 5. Kepala BPKH atau pihak lain yang mewakili melakukan pengukuran, verifikasi lahan dan perpetaan dan hasilnya disampaikan kepada Bupati sebagai pertimbangan teknis. 6. Bupati/ Walikota menerbitkan Keputusan IUPHHK-HTR kepada perorangan atau Kelompok atas nama Menteri Kehutanan yang dilampiri peta areal kerja skala 1: 50.000 dengan tembusan Menteri Kehutanan, Dirjen BPK, Kepala Baplan dan Gubernur. 7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani bidang kehutanan melaporkan kepada Menteri kehutanan, rekapitulasi penerbitan Keputusan IUPHHK-HTR secara periodik tiap 3 (tiga) bulan.
Mekanisme Penetapan Perizinan Pembangunan HTR B. Koperasi 1. Pemohon mengajukan permohonan IUPHHK-HTR kepada Bupati/Walikota pada areal yang telah dialokasikan dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan 2. Persyaratan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yakni Foto copy Akte Pendirian koperasi, Surat Keterangan dari Kepala Desa bahwa benar Koperasi dibentuk di desa tersebut dan Peta areal yang dimohon dilampiri dengan Skala 1:5000 atau 1:10.000 serta dilampiri dengan susunan anggota Koperasi 3. Kepala Desa melakukan verifikasi keabsahan persyaratan permohonan oleh koperasi dan membuat rekomendasi kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Camat dan Kepala BP2HP 4. Kepala BP2HP melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan sketsa/peta areal yang dimohon hasilnya disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai pertimbangan teknis. 5. Kepala BPKH atau pihak lain yang mewakili melakukan pengukuran, verifikasi lahan dan perpetaan dan hasilnya disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai pertimbangan teknis. 6. Bupati/ Walikota menerbitkan Keputusan IUPHHK-HTR kepada koperasi atas nama Menteri Kehutanan yang dilampiri peta areal kerja skala 1: 50.000 dengan tembusan Menteri Kehutanan, Dirjen BPK, Kepala Baplan dan Gubernur. 7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani bidang kehutanan melaporkan kepada Menteri kehutanan, rekapitulasi penerbitan Keputusan IUPHHK-HTR secara periodik tiap 3 (tiga) bulan.
Kronologis pengusulan IUPHHK-HTR An.Koperasi yang masuk ke BP2HP Jambi 1. Surat masuk dari Kepala Desa Pangedaran Kecamatan Pauh No. 85/2001/PEM/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang rekomendasi permohonanan ijin IUPHHK-HTR An. Koperasi Wana Usaha Lestari Desa Pangedaran yang ditembuskan ke BP2HP Wil IV Jambi dan baru diterima pada tanggal 5 januari 2009 2. BP2HP menyampaikan surat balasan dengan No.S.32/VI/BP2HP-IV/2009 tanggal 20 januari 2009 tentang kelengkapan persyaratan Usulan IUPHHK-HTR An. Koperasi Wana Usaha Lestari Desa Pangedaran. 3. Surat Masuk dari Koperasi Wana Usaha Lestari Desa Pangedaran No.09/WUL/II/2009 tanggal 18 Februart 2009 perihal Kelengkapan persyaratan usulan IUPHHK-HTR yang sedang di verifikasi oleh BPPHP.
Kronologis pengusulan IUPHHK-HTR An. KTH yang masuk ke BP2HP Jambi A. 1. Surat masuk dari Kepala Desa Taman Bandung Kecamatan Pauh No. 522/149/11/TB/2008 tanggal 18 Oktober 2008 tentang rekomendasi permohonanan ijin IUPHHK-HTR An. Kelompok Tani Maju Jaya 2. Surat masuk dari Kepala Desa Taman Bandung Kecamatan Pauh No. 522/150/11/TB/2008 tanggal 18 Oktober 2008 tentang rekomendasi permohonanan ijin IUPHHK-HTR An. Kelompok Tani Sumber Rejeki 3. Surat masuk dari Kepala Desa Taman Bandung Kecamatan Pauh No. 522/151/11/TB/2008 tanggal 18 Oktober 2008 tentang rekomendasi permohonanan ijin IUPHHK-HTR An. Kelompok Tani Karya Tani 4. Surat masuk dari Kepala Desa Taman Bandung Kecamatan Pauh No. 522/152/11/TB/2008 tanggal 18 Oktober 2008 tentang rekomendasi permohonanan ijin IUPHHK-HTR An. Kelompok Tani Usaha Maju 5. Surat masuk dari Kepala Desa Taman Bandung Kecamatan Pauh No. 522/153/11/TB/2008 tanggal 18 Oktober 2008 tentang rekomendasi permohonanan ijin IUPHHK-HTR An. Kelompok Tani Corong Air B.
Disampaikan Surat No.S.570/VI/BP2HP-IV/2008 tanggal 22 Oktober 2008 tentang undangan Rapat HTR di Aula Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam rangka pembahasan verifikasi permohonan dan rekomendasi pembangunan HTR di Kabupaten Sarolangun
C.1. BP2HP kembali menyampaikan surat No.S.715/VI/BP2HP-IV/2009 tanggal 24 Desember 2008 tentang persyaratan Usulan IUPHHK-HTR An. Kelompok Tani Maju Jaya 2. BP2HP kembali menyampaikan surat No.S.716/VI/BP2HP-IV/2009 tanggal 24 Desember 2008 tentang persyaratan Usulan IUPHHK-HTR An. Kelompok Tani Sumber Rejeki
3. BP2HP kembali menyampaikan surat No.S.717/VI/BP2HP-IV/2009 tanggal 24 Desember 2008 tentang persyaratan Usulan IUPHHK-HTR An. Kelompok Tani karya Tani 4. BP2HP kembali menyampaikan surat No.S.718/VI/BP2HP-IV/2009 tanggal 24 Desember 2008 tentang persyaratan Usulan IUPHHK-HTR An. Kelompok Tani Usaha Maju 5. BP2HP kembali menyampaikan surat No.S.719/VI/BP2HP-IV/2009 tanggal 24 Desember 2008 tentang persyaratan Usulan IUPHHK-HTR An. Kelompok Tani Corong Air D.
Kelompok tani yang difasilitasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Sarolangun sedang memproses kelengkapan persyaratan usulan kelompok tani yang belum lengkap
Data Progress HTR Di Provinsi Jambi
No
Nama Kabupaten
SK Pencadangan HTR
1 1
2
3
2
Tebo
Sarolangun
Luas (ha) 4
Surat Usulan 5
Progres IUPHHK-HTR Pemohon 6
SK.438/Menhut-II/2008 tanggal 26 Nopember 2008
11.050
SK.386/Menhut-II/2008 tanggal 7 Nopember 2008
18.840 S:522/149/11/TB/2008 S:522/150/11/TB/2008 S:522/151/11/TB/2008 S:522/152/11/TB/2008 S:522/153/11/TB/2008 Tanggal 18 Oktober 2008 S.09/WUL/II/2008 Tgl 18 Februari 2009
3
Muara jambi
SK.394/Menhut-II/2008 tanggal 10 Nopember 2008
668
4
Batanghari
SK.436/Menhut-II/2008 tanggal 26 Nopember 2008
6.125
Lokasi 8
KTH Karya Tani KTH Corong Air KTH Maju Jaya KTH Sumber Rejeki KTH Usaha Maju
Desa Taman Bandung Kecamatan Pauh Sarolangun
Koperasi Wana Usaha Lestari
Desa Pangedaran Kec. Pauh
KET 10 Sementara untuk Kabupaten yang lain belum ada SK. Areal Pencadangan HTR
MEKANISME PENCADANGAN AREAL HTR Menhut 9
Kepala BAPLAN a.n. Menhut
10
2
(Sampaikan peta indikatif) 8
Dirjen BPK Peta Pencadangan Areal HTR
3 dan 4
Sekjen Dephut
LE M B AR : 4
......... .
..... .. ...... .. . ....
......
.... ..... .
..... ......... ...
...
... ..
.
.... ........
.. ...
. . .. ...
...
..
.. ...
..
......... ..
.... ..... .. .. ......... ..... ..... ..
. ...... . ...... .......
. ..
.. ....... . ...... .....
. ......... . ..
. ... ........
.. . ...... ..
DASAR: - P e ra tu r a n M e n te r i K e h u ta n a n N o . P .2 3 / M e n h u t- II /2 0 0 7 t g l . 2 3 J u n i 2 0 0 7 T e n ta n g T a ta C a r a P e r m o h o n a n Iz i n U s a h a P e m a n f a a ta n H a s i l H u ta n K a y u P a d a H u t a n T a n a m a n R a k y a t D a l a m H u ta n T a n a m a n - S u ra t D i r j e n B i n a P r o d u k s i K e h u t a n a n N o . S . 2 0 2 /V I- B P H T / 2 0 0 7 t g l . 2 6 A p r i l 2 0 0 7 d a n N o . S .4 1 8 /V I- B P H T /2 0 0 7 t g l . 6 J u n i 2 0 0 7 , H a l B a h a n P e m b u a ta n P e t a A l o k a s i d a n P e n e t a p a n A r e a l H T R - S u ra t K e p a l a d i n a s K e h u ta n a n d a n P e r k e b u n a n P r o v . D I Y o g y a k a r t a t g l . 2 0 A p r i l 2 0 0 7
.. . ....... . .
L u as ± 1 ,5 7 H a
.. ... ..
......... ..
......... ..
L u as ± 1 2,0 2 H a
SU M B E R : - P e ta R u p a B u m i I n d o n e s i a s k a l a 1 : 2 5 0 .0 0 0 l e m b a r 1 4 0 7 - 6 3 2 - P e ta K a w a s a n H u ta n d a n P e r a i ra n P r o v i n s i D I. Y o g y a k a r ta s k a l a 1 : 2 5 0 . 0 0 0 ( L a m p i r a n K e p u tu s a n M e n t e r i K e h u t a n a n N o . 1 7 1 /K p t s - I I/ 2 0 0 0 tg l . 2 9 J u n i 2 0 0 0 ) P e ta u s u l a n l o k a s i H K M s k a l a 1 : 1 0 0 . 0 0 0 P e ta T a n a h A B s k a l a 1 : 1 0 0 .0 0 0
T g . G u y a n g w a r ak
.
.. . . . ..........
T g . S ind e n T g. W a t u g e d ek
-
1 1 0 ° 1 5 'B T
. ......
.. . .
.
. .........
. . ...... . . . ........ . . . . . . . ..
..... ..
...
...
... .
... . .
..
... .
...... .... . ....... . . .....
. ....
..
.... ...... .
S. Co d e
.. .
. .... ........ .... .......
.
Ka lu i r ang
......
#
#
SL EM AN
...... . ... . .
. .. ... . .. . ..... .
...... .. ...... . . . ....... .. ........
PR S.
W AT ES
# O G O
O S.
B A NT U L
K PA
#
#
D E S A P U C U N G
......... .. .
8 °11 ' LS
S A M U D E R A
W O NO S A RI
8°1 3 ' LS
H I N D I A
#
#
8° 00' LS
# P a ra n g t ri t i s
2
....... ...
1 SAM
U D E
RA
H IN
D IA
3 #
...... .
K ET ER AN GA N :
4
#
.......
L o k a s i H u t a n Ta n a m a n R a k y a t 1 1 0 °3 0 ' B T
S u m b e r : P e ta P e m a n d a n g a n In d o n e s i a s k a l a 1 : 2 . 5 0 0 .0 0 0
8°0 0' LS
.........
. ........ . . ....
.... ..... .....
T e la g a S u d r a
S.O Y O
#
.
. ... .... ...
T e l a g a N g ri n g in
..
.... ... . .
gl a g ah
K EC A M A TA N R O N GK OP
Te la g a C a b e
. . ...... . ..... .. ....... . . . .. . ........ . . ....... .
8°1 1 ' LS
7°4 5' LS
#K a al s a n
#
#
PR O V I NS I J AW A T E N G AH
... ..... . . . ....... . . ....... .. . . . ...... . . ........ . . ........ . . . ......... . . ....... . .
Y O GY A K A R T A
. . .....
.........
U
. ...... . .
.
7° 45' LS Te la g a P a k e l
P ETA SITU A SI P E NC A D A N G A N H T R K A B U P A T E N G U N U N G K ID U L PR O VIN SI D I. YO GYA K AR TA S K A L A 1 : 7 5 0 .0 0 0
.. . . .. ..... . .....
. ........ .
. ... . . ... .. ... . . ...... .. . . . .....
S. Te pus
. .... ........ .
P R O V IN S I J A W A T EN G A H
H a
N u jo
W onorot o
8 °13 ' LS
Kepala BPKH
L u a s d a n l e t a k d e fi n i ti f H u ta n T a n a m a n R a k y a t a k a n d i t e ta p k a n k e m b a l i s e t e l a h d i l a k s a n a k a n p e n a t a a n b a ta s d i l a p a n g a n ( te m u g e l a n g )
8°1 2 ' LS
T g .D e n g k e n g
P.G L A T IK
..
... ...
. . . ......... ........ .
...
B atas K e c a m a tan B atas D e s a
.. .. ..... .. ..
..
.......
T g .M a n j u n g
...... ... . . . ...... .
.... .. ...
p e n c a d a n g a n H u ta n T a n a m a n R a k y a t
B a t a s P ro vi n s i B atas K a b up ate n / K ota
P em u kim a n / K am pu n g S u ng ai da n a na k su ng a i
8°1 1 ' LS
. . ...... .
r ema tus
TL.
Wa
B a t a s a re a l
H u tan P r od u k s i T e tap J a l a n ....... .. . ... ..... . ..... ... . ......... . ... ... ....... .. . ... ..... . ..... ... . ......... . ... ... ....... .. . . . .... .... . . . ......... . . . ....... .. . . . . ........ . . . . . ...... .
...... . . ...... . . . . ......... . . .
. ..
..
...... . . ... .......
KE TE RAN GA N : 8°1 0 ' LS
. ....... . . ..
D E S A T IL E N G
... .. . .. ...
.... . . . . ..
. ......... ..
...
... .........
.. ......
.....
C m
H. M .S . K A B A N
.. . ...... . . . . . ......... . . . . ...... .. . . . . ...... .. . . . . .........
..... .. . ........ ....
.... ... ..... . . .
.. ....... .. . ....... .. ....
. ........ .
D E S A JE PITU
. ......... . .
P akel K o pe
1 2 , 06
1 0
..
... . ... ..
. .......
..... ....... . ..
..
. .. ......... .. ... . .......... ... ... . . ...
. . . ... .... .
..... ... .
..
..
... ...... . ..
. .. ...
........ . . .. .... .. .. .......... .. . ... ... . .. ........... .. ... .. ..
...... . . ..
....... .. . ........ .
....... . . ..
...... ...... . ... ........ . . . .. .... ..
.... ...... . .. ........ . .. .......... . ......
.. ..
.. .. . ...
. . .... ....
. ... ... ..
.. .......... . .......... . .. . ...... ... .. .......
D S . K A R AN G A W EN
.. ......... . .. ..
.. . . . .......
. . ... ...... . .
. ...... ... . .
...
.. ........ ... .. . ...... . . . ......... . .. . .........
. . .... ....
K E C A M AT A N R O N G K O P
...
T e la g a P u c u n g
L ua s ±
5
MEN TERI KEH UT ANA N
.. ..
K andri
K m
..... . ...... . . . ........ . . . ..
M an ggu ng
10
U
. . .... .... . ..
....
....
D E S A JE R U K M U D E L
. ... . . . ....... . . . . . ....... . . . . . ...... .... . .
...
2
5
L A M P IR A N K E P U T U S A N M E N T E R I K E H U T A N A N NOM O R : TA N G G A L :
T g. N g am bu s a n
8 °10 ' LS
2
P r am p a la n
.... .... . . . . ......... . . . . ....... . .
...
....
......... . . . . ......... . . . . .......
. ..
...... . . . . ......... . . . . ...... .. . . . . ...
... ..
......... .
...
..
. . ... . ........
....... . .. ..... . .......... .
B e n g le
1
N ga g lik
Te la g a N g e p o h
P u cu n g
0
K a r a n ga w e n
110 °4 8' B T K a r a n g te n g a h
T e la g a P l i m b a n g a n
1
8°9 ' LS
P o ka k
T g . G on do k a n
11 0° 47 ' B T
N g a la n g o m b o
T eken
0
......
T g .W a t u s e m a r
L u as ± 4 6,7 6 H a
8°1 0 ' LS
P R O V IN S I D I. Y O G Y A K A R TA L U A S ± 2 .0 0 3 , 8 1 H A S K A L A 1 : 2 5 .0 0 0
... .. . . ..........
T e g a l re j o
. .... .
. ......... . . .
L u a s ± 3,5 6 H a
T g . K a ra n g m o m a n g T g . W a tu m a n u k a n
P E TA PE N C AD A NG A N H U T AN TA N A M A N R A KY A T
K A B U P A TE N G U N U N G K ID U L .. . .... .... .. .
. .........
K e p uh
Se n g g a n i
L u as ± 1,9 6 H a
o
8°8 ' LS
.. . . . . . . . .. . . . . ....... .....
.
B a n du ng
J e p i tu K i d u l
T L . W E D IO M B O
Je r u k u d e l
8 °12 ' LS
...... .. . ...
.
.. . ......... .
L u a s ± 1,0 7 H a
...
t ib
...
........ .. .......... .... .... .
yu
..... . . ....... . . . . ...... .. . . . . ... . ..... .. . . . ..
...... ... . .............
an
.... . . . . . ...
.... ..
B T l.
... .
......... ..
L u as ± 27 ,8 2 H a
L u a s ± 94 ,25 H a
..
T g. S iu n g
. ..
La n gs e p
. . .....
........ ..
g
......... ...
D E S A B AL O N G
...
un
. . .........
.... . .
.... .. . .. ... . .......
i l. S
P e n do w o Pa ke l
..
..... . . ........
N g lib e n g
L u a s ± 2,6 3 H a
T
J a n g a n m a ti
.. . . . . . . ... ..... . . ......
T la s ih
J e p i tu
N g la b a n
.....
W id o r o
L u as ± 1 5,6 1 H a
T g .C o n g o r
..
S u ru h
. ...... . .. ..
. .... . .
W uni
G la g a h
DE SA PUR W O DADI
Tg.Ngondo
8 °11 ' LS
M a n u ka n
... .. ...... . . . . ..... ... . . . .. D uw e t ......
G ondang
K E C A M AT A N TE PU S 8 °10 ' LS
G e n d is
.... . . . .....
N g a n d on g
1 10° 45 ' BT
1 10 °4 4' BT
D a y aa n B o to te n g a h B o to l o g o
....
.. ...... . ... ......... . ............ ...... ............ ....... . . .......... .. ........ ...
K a s ih an
B a l on g
P lo s o
Cepo go
.... . .....
...... ....
K o te k a n
W in a n g u n
T ile n g
.. . .........
.. . ..... .. . .. ...... . ..
. ......... ...........
P r in g s a n gg a r
D a n gg olo
L u w en g o m b o
C a ri
...
K a ra n g L o r
.. .. . ..
..... . ..... ....... ... .........
C ak b o h o l
B lim b in g
... .. ... ..... ...
...... ... . . . ... . . ... .
.......
.
Ka w a yu
N g e lo s at u
. ...
. ....... . ..
N g ro m b o sa t u
N g ro m b o d u a
...... . . .. . ..... .. .
.. ..
8°9 ' LS
110 ° 43' B T
.... .... .
B r o n g k ol
J e r uk
....... . ..
.....
11 0° 42 ' B T
G e r o ta n G e s ing d ua
..
Gem buk
..
1 10° 41 ' BT
110 ° 40' B T
....... .
8 °8' LS
110 °45'B T
T e la g a K ro p o T l. T
l. M
s
Dura
en y
e T
1 10° 4 7'
8 °14 ' LS 110 ° 40' B T
1 10° 41 ' BT
e lu
k
Sa
de
ng
BA D A N P L A N O LO G I KE H U T A N A N
DEPAR TEM EN KEH UTA NA N
11 0° 48 '
11 0° 42 ' B T
8°1 4 ' LS 110 ° 43' B T
1 10 °4 4' BT
1 10 °4 5' B T
7
5
(asistensi tek. peta)
Kadishut Prov Kadishut Kab (pertimb.teknis)
6
Bupati/Walikota
Sosialisasi
Gubernur
11 BPPHP Wil. IV Jambi
Desa/Masyarakat
Tembusan
MEKANISME PEMBERIAN IZIN Berdasarkan Permenhut No. 23/Menhut-II/2007 Jo Permenhut No. P.5/Menhut-II/2008
PEMOHON
SK IUPHHK-HTR
PERORANGAN
KOPERASI
Syarat : a. Fotocopy KTP, b. Keterangan Domisili, c. Sketsa Areal yang di mohon
Lamp. Peta Skala 1 : 50.000
Syarat : a. Fotocopy Akte, b. Keterangan pembentukan Koperasi c. Peta Areal yang di mohon skala 1: 5000
KADES
Bupati/Walikota An. Menhut
MenHut
VERIFIKASI PERSYARATAN
Dirjen BPK PERTIMBANGAN TEKNIS
REKOMENDASI & BERKAS MOHON PERORANGAN TEMBUSAN REKOM & BERKAS MOHON
CAMAT BPPHP Wil. IV Jambi
Ka Baplan Gubernur
VERIFIKASI PERSYARATAN & SKETSA/PETA BP2HP
BPKH Tembusan
