LAKIP INSPEKTORAT 2012 BAB I PENDAHULUAN. manajemen, antara lain fungsi-fungsi planning, organizing,

LAKIP INSPEKTORAT 2012

BAB I PENDAHULUAN

Pemahaman kegiatan pengawasan harus berangkat dari suatu pemahaman

manajemen, antara lain fungsi-fungsi planning, organizing,

actuating dan controlling. Controlling adalah salah satu proses penting dalam manajemen. Salah satu tidak ada atau tidak berfungsi, maka manajemen itu akan mengalami kelemahan, itu adalah prinsip dasarnya, tentu saja pengawasan yang dimaksud yang dapat memberi feedback dalam upaya penyempurnaan dari kekurangan-kekurangan yang kita temukan. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP dilakukan dengan peran APIP sebagai Quality Assurance (berperan sebagai penjamin kualitas bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai peraturan); Consulting Partner (menyediakan informasi utama bagi manajemen pemerintahan dalam rangka pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam sistem maupun kebijakan); dan Catalyst (fasilitator manajemen untuk menggali sendiri kecukupan pengendalian, mengidentifikasi risiko dan mengevaluasi risiko, membuat rencana tindakan dan mencegah terjadinya korupsi dan penyimpangan). Di dalam menunjang pembangunan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, salah satu pelaksanaan fungsi manajemen yaitu pengawasan haruslah dijalankan, pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk

Inspektorat Kota Bandung Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax. 4207947

1

LAKIP INSPEKTORAT 2012 menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Good governance dapat terwujud melalui pengawasan intern yang efektif, akibat dari terlaksananya akuntabilitas keuangan. Pengawasan intern yang efektif dapat

memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, dan

kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities); dapat memberi peringatan dini (early warning system) dan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (anti corruption activities); dan dapat memelihara dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan

tugas

dan

fungsi

Instansi

Pemerintah

(consulting

activities). Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah

dilakukan terhadap

administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan.


2

LAKIP INSPEKTORAT 2012 Dalam Permendagri tersebut, pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah, yang berkoordinasi dengan Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1), bahwa tugas pokok Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintah adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,

pengawasan

pengawasan

untuk

atas tujuan

dekonsentrasi tertentu

dan

dan

tugas

pembantuan,

melaksanakan

penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

evaluasi

Pengawasan dilakukan

melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi.

Kegiatan

pemeriksaan meliputi : 1. Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai

daerah,

keuangan

daerah,

barang

daerah,

urusan

pemerintahan; 2. Pemeriksaan dana dekonsentrasi; 3. Pemeriksaan tugas pembantuan;dan 4. Pemeriksaan terhadap kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri.


3

LAKIP INSPEKTORAT 2012 Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan. Pejabat Pengawas Pemerintah dapat melakukan pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengawasan selain dilakukan oleh Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), juga dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, ruang lingkup, tugas, tangungjawab dan wewenang auditor adalah untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Kota Bandung mengacu kepada landasan hukum yang berlaku, yaitu : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;


4

LAKIP INSPEKTORAT 2012 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)’ 12. Instruksi

Presiden

Nomor

5

Tahun

2004

tentang

Percepatan

Pemberantasan Korupsi;


5

LAKIP INSPEKTORAT 2012 13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat

di

Lingkungan

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;


6

LAKIP INSPEKTORAT 2012 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; 22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya; 23. Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012; 26. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Dan 03 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Dan Angka Kreditnya;


7

LAKIP INSPEKTORAT 2012 27. Keputusan Mendagri Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan

Fungsional

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

kepada Gubernur; 28. Keputusan Mendagri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah; 29. Surat Keputusan Menpan Nomor

: KEP-135/M.PAN/2004 tentang

Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 30. Peraturan Daerah Nomor : Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung; 31. Peraturan Walikota Bandung Nomor 332 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Kerja Inspektorat Kota Bandung; 32. Peraturan Walikota Bandung Nomor : 252 Tahun 2011 tentang Kode Etik Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Kota Bandung; 33. Peraturan Walikota Bandung Nomor

:

1063 Tahun 2011 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; 34. Keputusan Walikota Bandung Nomor 996

Tahun 2009 tentang

Pedoman Operasional Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kota Bandung; 34. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2012 Keputusan Walikota Nomor 700/Kep.1054-Inspektorat/2011.


8

LAKIP INSPEKTORAT 2012 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan

dan

Susunan

Organisasi

Inspektorat

Kota

Bandung,

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung

jawab

langsung

kepada

Walikota

dan

secara

administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

teknis

Lebih lanjut

dinyatakan bahwa Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pegawasan terhadap pelaksaaan urusan dan peyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sejalan dengan semangat reformasi dan amanat perjuangan seperti yang tersirat dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, maka pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan (hasil evaluasi pencapaian tujuan organisasi). Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung Tahun 2009-2013 disusun untuk diimplementasikan secara konsisten guna menciptakan pemerintahan yang baik sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Rencana

Strategis tersebut memuat rumusan visi, misi dan program-program yang merupakan

panduan

dalam

mengembangkan

berbagai

kegiatan

pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Kota Bandung, yaitu melaksanakan pengawasan

terhadap

pelaksanaan


urusan

dan

penyelenggaraan

9

LAKIP INSPEKTORAT 2012 pemerintahan di daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kota Bandung mempunyai fungsi : a. Perencanaan program pengawasan; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c.

Pemeriksaan, pengusutan, pegujian dan penilaian tugas pengawasan;

d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Bandung dilakukan melalui penetapan sasaran/obyek pemeriksaan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun dan dikoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Pemeriksaan Reguler pada Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan satu tahun satu kali.

Selain

melaksanakan pemeriksaan reguler melalui PKPT, Inspektorat Kota Bandung juga melaksanakan pemeriksanaan non reguler berupa pengaduan masyarakat atau pemeriksaan atas permintaan / perintah Walikota serta pemeriksaan serentak (pemtak) dalam rangka tujuan tertentu yaitu Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi Rencana Strategis dan Evaluasi Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung serta Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Juga pembinaan terhadap objek pemeriksaan dalam

bentuk sosialisasi undang-undang di bidang pengawasan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.


10



11



12

LAKIP INSPEKTORAT 2012 BAB I PENDAHULUAN. manajemen, antara lain fungsi-fungsi planning, organizing,

Recommend Documents