L A P O R A N PETA PERMASALAHAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA

LAPORAN PETA PERMASALAHAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA ( JANUARI – JUNI ) TAHUN ANGGARAN 2007

BIDANG HUKUM KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA 2007

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang. Dalam program pembangunan hukum nasional tahun 2004 sampai dengan 2009 telah digariskan bahwa tujuan pembentukan hukum adalah untuk mendukung upayaupaya dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, terutama penyempurnaan terhadap peraturan-perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Sedangkan sasarannya adalah terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan peta permasalahan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Peta permasalahan hukum adalah teknik penyajian untuk menggambarkan suatu data yang menyeluruh dan selengkap mungkin, sehingga menggambarkan struktur permasalahan hukum yang berlaku di DKI Jakarta. Peta ini akan memberikan data yang objektif tentang berbagai masalah hukum yang terjadi. Untuk mengetahui data permasalahan hukum dimaksud perlu dilakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan, sehingga pemecahan dan penanganan masalah-masalah tersebut dapat dilakukan secara bertahap dan terencana. Sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta telah melakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan terhadap permasalahan hukum di DKI Jakarta. Peta permasalahan hukum di DKI Jakarta ini disusun berdasarkan data perkara yang masuk dan diperiksa di 5 (lima) Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tingi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Agama yang ada di DKI Jakarta selama tahun 2007.

B. Maksud dan Tujuan. 1. Mengembangkan kerjasama penyusunan peta permasalahan hukum di tingkat daerah, sehingga dapat mendorong perencanaan hukum pada umumnya secara nasional. 2. Menciptakan kondisi yang kondusif kearah keterpaduan dalam penanganan permasalahan hukum antar instansi pemerintah di pusat dan daerah. 3. Memantapkan posisi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan

2

Hak Asasi Manusia di wilayah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan hukum nasional.

C. Sasaran. 1.

Pendataan permasalahan hukum.

2.

Mengkoordinasikan instansi pemerintah, khususnya di Pengadilan yang ada di Jakarta dalam pendataan permasalahan hukum melalui Kantor Wilayah dengan instansi pemerintah,

3.

Mendayagunakan informasi permasalahan hukum yang tersebar di berbagai Pengadilan di Jakarta

4. Memperoleh gambaran mengenai perkembangan kesadaran hukum masyarakat.

D. Ruang Lingkup. 1. Permasalahan hukum yang dikumpulkan meliputi : a. Permasalahan hukum yang timbul dan dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. b. Permasalahn hukum di DKI Jakarta

yang dapat didata dan diikuti

perkembangannya melalui koordinasi antar instansi dan masyarakat di daerah. 2. Data permasalahan hukum yang dibuat meliputi : a. Bidang permasalahan hukum, misalnya Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Islam, dll. b. Perincian bidang permasalahan hukum, misalnya : (Pidana):

Pencurian,

Narkoba/Psikotropika,

Penipuan,

Penggelapan,

Pemalsuan, Penganiayaan, Pembunuhan, Perjudian, Kesusilaana, Korupsi, Hak

Asasi

Manusia,

Kelalaian

yang

menyebabkan

mati,

Pemerasan/Pengancaman, Lain-Lain. (Perdata): Perbuatan melawan Hukum, Perceraian, Wanprestasi, Bantahan, Ganti rugi, Hutang piutang, Warisan, Harta perkawinan, Sengketa tanah, dll. (Hukum Islam) : Cerai gugat, Cerai talak, Istibat nikah, Kewarisan, Perwalian, Izin poligami, Harta bersama , wali adhal, Pembatalan perkawinan/Bersama. (Tata Usaha Negara) : Pertanahan, Kepegawaian, Paerumahan, Perizinan. c. Lokasi/wilayah terjadinya permasalahan hukum adalah di 5 (lima) wilayah Kotamadya yang ada di Propinsi DKI Jakarta Instansi yang terkait dengan peta permasalahan hukum.

3

E. Sumber data :

1. Permasalahan hukum yang diperoleh pada saat pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, dan konsultasi hukum. 2. Permasalahan hukum yang diperoleh melalui laporan perkara pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tingi Tata Usaha Negara.

4

BAB II KONDISI GEOGRAFIS DAN POTENSI PEMBANGUNAN DKI JAKARTA

1. Kondisi Geografis Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) merupakan propinsi yang menjadi ibukota negara Republik Indonesia, sekaligus pusat pemerintahan di Indonesia. Selain itu, DKI Jakarta juga merupakan pusat perdagangan, keuangan dan industri. Wilayah DKI Jakarta terletak pada 50 10 „ Lintang Selatan dan 1060 49‟ Bujur Timur dan berbatasan dengan laut Jawa di bagian utara, dengan Kabupaten Bekasi di bagian timur, dengan Kabupaten Bogor di bagian selatan, dan dengan Kabupaten Tangerang di bagian barat. 2

Wilayah DKI Jakarta mencakup areal seluas 660,90 Km dengan tata guna tanah sebagai berikut: areal pemukiman seluas 315 Km

2

atau 47,4%, areal sarana sosial

2

ekonomi dan budaya seluas 101 Km atau 15,2%; areal sarana transportasi seluas 50 Km 2

2

2

atau 7,6%; areal industri seluas 39 Km atau 5,9%; areal pariwisata seluas 4 Km atau 2

2

0,6%; areal hutan seluas 8 Km atau 1,2%; areal ladang seluas 21 Km atau 3,2%; areal sawah seluas 87 Km

2

atau 13,1%; areal rawa, tambak, kolam dan tanaman sayuran

2

seluas 39 Km atau 5,8% dari seluruh luas wilayah. DKI Jakarta terdiri atas wilayah datar dan pulau-pulau yang tergabung dalam kepulauan dalam Kepulauan Seribu. Daerah ini berada pada ketinggian antara 0 hingga 10 meter di atas permukaan laut. Di Jakarta terdapat 13 sungai, baik sungai alam maupun buatan. Iklim di DKI Jakarta termasuk tropis lembab yang dipengaruhi oleh angin muson timur dengan curah hujan cukup tinggi, rata-rata 2.000 milimeter setiap tahun. Suhu udaranya beragam antara 270 Celcius hingga 34,90 Celcius. Wilayah DKI Jakarta termasuk daerah yang rawan banjir. DKI Jakarta mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan propinsi lain, terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana sosial. Sarana transportasi relatif lengkap dibanding wilayah-wilayah lain di Indonesia, sehingga memudahkan untuk melakukan perjalanan ke berbagai negara atau kota-kota lain di Indonesia. Begitu pula dengan sarana komunikasinya, boleh dibilang paling lengkap dibandingkan propinsi lain di Indonesia. Fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, ekonomi, kemasyarakatan, keberadaaan lembaga pemerintah pusat, Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara, termasuk kedutaan besar negara-negara sahabat, dan keberadaan berbagai usaha industri dan jasa

5

mengakibatkan DKI Jakarta menjadi daya tarik bagi warga masyarakat pencari kerja untuk bekerja dan berdomisili di Jakarta. Untuk propinsi DKI Jakarta, otonomi daerah diatur lebih lanjut dalam Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Otonomi daerah di propinsi DKI Jakarta diletakkan pada lingkup propinsi. Karena DKI Jakarta tidak terbagi dalam daerah otonom yang lebih kecil dalam bentuk Kabupaten/kota yang bersifat otonom. Lima wilayah kota dan satu kabupaten yang ada selama ini hanya bersifat administrasi saja, sehingga tidak meimliki DPRD Kabupaten /Kota sebagai salah satu cirri otonom daerah. Apabila DKI Jakarta dibagi ke dalam wilayah Kota/Kabupaten otonom, dikhawatirkan tidak terwujud harmonisasi antar Kabupaten/Kota, karena masing-masing daerah dapat mengeluarkan kebijakan yang berbeda. Akibatnya akan menimbulkan permasalahan yang lebih rumit oleh karena itu, otonomi propinsi DKI Jakarta diletakkan dalam lingkup propinsi. Sebagai konsekwensi bentuk otonomi yang diterapkan di propinsi DKI Jakarta, maka lima wilayah Kota dan satu Kabupaten hanya bersifat administrasi.

Sehingga

dapat

diwujudkan

kesatuan

perencanaan,

pelaksanaan,

pengendaliannya. Pelayanan bagi warga DKI Jakarta dapat dilakukan secara lebih merata, lebih cepat, adil dan optimal. Perangkat propinsi DKI Jakarta terdiri atas sekretariat Propinsi, Dinas Propinsi, Kotamadya dan Kabupaten Administrasi dan Lembaga Teknis. Kedudukan wilayah Kota dan Kabupaten adalah sebagai perangkat daerah. Hal ini lebih mempertegas kedudukan otonomi propinsi DKI Jakarta sebagai otonomi tunggal. Penyelenggaraan pemerintahan bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi tanggung jawab semua komponen pemerintahan dalam bidang eksekutif, legislative maupun yudikatif sebagai suatu sistem

2. Kondisi Demografis Pada tahun 2007 jumlah penduduk DKI Jakarta (tidak termasuk Bogor, Tangerang dan Bekasi ) adalah 7.546.568 juta jiwa yang tersebar di 5 (lima) wilayah Kotamadya, 1 (satu) wilayah kabupaten, 44 (empat puluh empat) kecamatan dan 267 (dua ratus enam puluh tujuh) kelurahan. Jumlah Penduduk Jakarta tercatat Per 2 Agustus 2007 adalah sebagai berikut : 1. Jakarta Pusat 2. Jakarta Utara 3. Jakarta Barat 4. Jakarta Selatan 5. Jakarta Timur 6. Kepualauan Seribu Jumlah

: 876.421 : 1.182.613 : 1.573.877 : 1.738.320 : 2.155.474 : 19.863 : 7.546.568

6

DKI Jakarta memiliki potensi–potensi yang dapat ditingkatkan untuk menunjang pembangunan daerah. DKI Jakarta memang bukan merupakan daerah pertanian, tetapi berdasarkan data statistik yang ada, daerah ini pada tahun 1998 telah menghasilkan beras sebanyak 23.892 ton dan ketela pohon (ubi kayu) sebanyak 1.014 ton. Jakarta memiliki lahan pertanian (tanaman pangan) seluas 17% dari seluruh wilayah DKI. Luas tanag sawah pada tahun 1998 sekitar 2.502,50 hektar dan luas tanah darat sekitar 8.712,70 hektar. Komoditas ekspor tanaman unggulan yang berasal dari DKI Jakarta adalah bunga anggrek. Komoditas ekspor anggrek yang berasal dari DKI Jakarta mencapai lebih dari 10,4 juta tangkai dari sekitar 3,4 juta pohon. Jenis anggrek yang peringkatmya tertinggi adalah Dendrobium 3,5 juta tangkai, Aranthera 1,2 juta tangkai, Vanda/ Douglas 1,1 juta tangkai, dan anggrek lainnya 1,23 juta tangkai. Ekspor bunga anggrek ini menghasilkan tambahan pendapatan asli daerah hingga ratusan juta rupiah. Hasil pertanian DKI Tahun 1998 adalah sebagai berikut: luas panen padi 3.637 ha dengan hasil 23.892 ton. Hasil tanaman buah-buahan antara lain rambutan 2.261 kwintal, pisang 4.201 kwintal, pepaya 2.310 kwintal, mangga 3.955 kwintal, sawo 1.936 kwintal, belimbing 3.226 kwintal, dan buah lainnya 1.500 kwintal (Sumber Biro Pusat Statistik, 1998). Hasil populasi peternakan utama di DKI Jakarta tahun 1998 adalah kuda 296 ekor, sapi perah 4.293 ekor, kambing 8.394 ekor, ayam buras 127.430 ekor, ayam ras 87.200 ekor. Itik 61.550 ekor. Produksi perikanan tahun 1998 adalah ikan darat 58.671,06 ton dan ikan laut 47.48,63 ton. Pada tahun 1998 hasilnya meningkat menjadi ikan darat 58.671,06 ton dan ikan laut 47.48,63 ton. Nilai ekspor hasil perikanan di DKI tahun 1998 adalah produksi ikan segar US $ 59.965.587,05; produksi beku tiga komoditi US $ 38.137.050.70; produksi ikan kering US $ 3.026.223,96; dan produksi ikan beku US $ 23.161.293. jenis ikan laut yang potensial untuk diekspor ke negara lain adalah bawal, kembung, selar, cumi-cumi, tongkol, tenggiri, kodok, udang, lobster, rajungan, dan sebagainya. Kemajuan industri di DKI yang didukung oleh teknologi tinggi, tersedianya kawasan industri di Jakarta maupun daerah sekitarnya seperti Bogor, Tangerang dan Bekasi, dan tersedianya transportasi darat, laut dan udara merupakan potensi untuk mengembangkan industri yang berorientasi ekspor. Begitu pula jumlah penduduk yang besar, terdidik dan terampil merupakan potensi untuk mendorong tumbuhnya kemajuan ekonomi, baik skala besar, menengah, maupun kecil.

7

BAB III PERMASALAHAN HUKUM

Data yang menjadi bahan penyusunan peta permasalahan hukum tahun anggaran 2007 adalah laporan penyelesaian perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Agama yang ada di DKI Jakarta. Data yang diperoleh diperkuat lagi dengan permasalahan yang diperoleh melalui kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi dan media harian surat kabar. Jenis data permasalahan yang dikumpulkan adalah meliputi data perkara pidana dan perdata (Pengadilan Negeri), data perkara tata usaha negara (PT.TUN), dan data perkara cerai gugat, cerai talak,Istibat nikah, kewarisan, perwalian, izin poligami, Harta bersama, Wali adhal, Pembatalan Perkawinan, Penguasaan anak, dll (Pengadilan Agama). Data ini di petakan ke dalam 5 (lima) wilayah Kotamadya yang ada di DKI Jakarta, sehingga dapat diketahui perkara yang menonjol di setiap wilayah Kotamadaya dan Propinsi DKI Jakarta.

A. Pengadilan Negeri. Perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri adalah perkara Bidang Pidana dan Perdata. Dalam pembuatan peta permasalahan hukum ini diambil 10 jenis perkara yang menonjol, baik perkara pidana maupun perdata, Hukum Islam, Tata Usaha Negara.

1. Perkara Pidana. Beberapa jenis perkara yang menonjol di Pengadilan Negeri yang ada di DKI Jakarta selama enam bulan (Januari-Juni) tahun 2007 adalah sebagai berikut :

a. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Jenis Perkara Pencurian Narkotika / Psikotropika Senjata Tajam Penggelapan Pemalsuan/Penipuan Penghinaan Pembunuhan Perjudian Kesusilaan Korupsi Penadah Pemerasan Lain-lain Jumlah

Jumlah Perkara 22 178 15 83 28 4 22 90 13 8 8 30 501

8

b. Pengadilan Negeri Jakarta Utara : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Jenis Perkara Pencurian Narkotika / Psikotropika Penipuan Penggelapan Pemalsuan Penganiayaan Pembunuhan Perjudian Kesusilaan Korupsi Hak Asasi Manusia Kelalaian Menyebabkan Mati Lain-lain Jumlah

Jumlah Perkara 369 455 57 65 51 35 10 23 21 2 0 12 1 1101

c. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Jenis Perkara Pencurian Narkotika / Psikotropika Penipuan Penggelapan Pemalsuan Penganiayaan Pembunuhan Perjudian Kesusilaan Korupsi Hak Asasi Manusia Kelalaian Menyebabkan Mati Pemerasan / Pengancaman Tindak Pidana Denda Lain-lain Jumlah

Jumlah Perkara 217 614 59 71 23 50 4 30 12 6 8 0 64 36189 3 37350

d. Pengadilan Negeri Jakarta Barat : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.


Jumlah Perkara 677 626 43 57 3 55 2 95 7 0 0 2 2 1569

9

e. Pengadilan Negeri Jakarta Timur : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.


Jumlah Perkara 194 448 20 48 7 22 0 41 12 1 0 13 88 894

2. Perkara Perdata. Beberapa jenis perkara yang menonjol di Pengadilan Negeri yang ada di DKI Jakarta selama enam bulan (Januari-Juni) tahun 2007 adalah sebagai berikut :

a. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jenis Perkara Perbuatan Melawan Hukum Perceraian Wanprestasi Bantahan Ganti Rugi Hutang Piutang Warisan Harta Perkawinan / Harta Bersama Haka Asasi Manusia Lain-lain Jumlah

Jumlah Perkara 4 39 35 45 1 2 4 7 137

b. Pengadilan Negeri Jakarta Utara : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jenis Perkara Perbuatan Melawan Hukum Perceraian Wanprestasi Bantahan Ganti Rugi Hutang Piutang Warisan Harta Perkawinan / Harta Bersama Hak Asasi Manusia Lain-lain Jumlah

Jumlah Perkara 8 389 0 0 0 5 0 12 33 232 679

10

c. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Jenis Perkara Perbuatan Melawan Hukum Perceraian Wanprestasi Bantahan Ganti Rugi Hutang Piutang Warisan Harta Perkawinan / Harta Bersama Hak Asasi Manusia Tanah Jual-Beli Lain-lain Jumlah

Jumlah Perkara 0 67 1 0 0 50 10 12 0 19 2 835 996

d. Pengadilan Negeri Jakarta Barat : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Jenis Perkara Perbuatan Melawan Hukum Perceraian Wanprestasi Bantahan Ganti Rugi Hutang Piutang Warisan Harta Perkawinan / Harta Bersama Hak Asasi Manusia Jual-Beli Lain-lain Jumlah

Jumlah Perkara 5 1047 198 68 0 17 5 4 0 11 281 1636

e. Pengadilan Negeri Jakarta Timur : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jenis Perkara Perbuatan Melawan Hukum Perceraian Wanprestasi Bantahan Ganti Rugi Hutang Piutang Warisan Harta Perkawinan / Harta Bersama Sengketa Tanah Lain-lain Jumlah

Jumlah Perkara 43 83 25 4 1 3 0 1 0 14 174

11

B. Pengadilan Tinggi Agama. Perkara yang diperiksa di Pengadilan Tinggi Agama adalah perkara yang berkaitan dengan Hukum Agama Islam. Dalam pembuatan peta permasalahan hukum ini diambil sepuluh perkara yang menonjol selama enam bulan (Januari-Juni) tahun 2007 adalah sebagai berikut, yaitu : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jenis Perkara Cerai Gugat Cerai Talak Istibat Nikah Kewarisan Perwalian Izin Poligami Harta Bersama Wali Adhal Pembatalan Perkawinan Penguasaan Anak Jumlah

Jumlah Perkara 1734 852 32 41 18 7 20 14 2 5 2725

C. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta.

a. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Jenis Perkara Pertan ahan Perumahan Perijinan Balon Kepegawaaian Pajak Lelang Pendidikan IMB Kewarganegaraan Lain-lain Jumlah

Jumlah Perkara 37 3 9 4 9 1 12 1 2 1 6 85

b. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) : No. 1. 2. 3. 4. 5.

Jenis Perkara Pertan ahan Kepegawaian Perijinan Perumahan Lain-lain Jumlah

Jumlah Perkara 23 18 13 3 12 69

12

BAB IV ANALISIS

Berdasarkan data yang diuraikan dalam Bab sebelumnya, akan diklasifikasikan jenis permasalahan hukum yang terjadi di lima wilayah Kotamadya yang ada di DKI Jakarta. Kemudian diuraikan peraturan yang dilanggar dan latar belakang sampai terjadi pelanggaran. Artinya sedapat mungkin akan diuraikan factor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum. Dengan mengetahui peta permasalahan dan latar belakangnya peraturan dilanggara diharapkan akan menjadi informasi dalam penyusunan program penyuluhan hukum di DKI Jakarta. Sehingga pelaksanaan penyuluhan hukum dapat mengenai sasaran yang diharapkan.

A. Bidang Hukum Pidana. 1. Narkotika/Psikotropika Perkara narkotika menempati urutan pertama dibandingkan dengan perkaraperkara lainnya dengan perincian sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5.

Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Pengadilan Negeri Jakarta Barat Jumlah

Jumlah Perkara 178 455 614 448 626 2.321

Apabila digunakan secara benar Narkotika sangat besar manfaatnya bagi kesehatan dan ilmu pengetahuan. Tetapi kalau disalahgunakan atau salah menggunakan akan menimbulkan bencana dan kesengsaraan. Penyalahgunaan artinya menggunakan narkotika bukan untuk tujuan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelaku tindak pidana narkotika terdiri dari pengedar, pembawa, penjual, pemakai, dan lain-lain. Pemakai narkotika jumlahnya semakin meningkat setiap tahun dan umumnya dari kalangan remaja. Pelaku tindak pidana

narkotika, khususnya

pengedar, melakukan kegiatannya karena terdorong oleh faktor ekonomi, mereka ingin mendapatkan uang, tanpa memeras keringat. Bisnis narkotika ini menjanjikan keuntungan yang besar, karena para pecandu akan berusaha membelinya sekalipun harganya mahal. Bagi para pemakai, mereka menyalahgunakan narkotika karena berbagai sebab, antara lain, rumah tangga atau hubungan orangtua kurang harmonis, ingin tahu, lalu coba-coba, pengaruh lingkungan, dipengaruhi teman-teman, menderita penyakit yang tidak sembuh-sembuh.

13

2. Pencurian. Kasus pencurian menempati urutan kedua dari dibandingkan dengan perkaraperkara lainnya, diwilayah Pengadilan Negeri lainnya dengan perincian sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5.


Jumlah Perkara 22 369 217 194 677 1.479

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian ini umumnya karena faktor ekonomi, karena umumnya pelakunya adalah pengangguran. Para pelaku sulit mendapatkan pekerjaan karena di samping kurang keahlian dan keterampilan, juga karena memang lapangan kerja yang tersedia sangat sempit. Pencurian bisa terjadi pada malam hari dan bisa juga pada malam hari. Pada siang hari biasanya terjadi di permukiman penduduk, di pasar, di tempat parkir, halte bis, perempatan dan di pinggir jalan raya. Dalam melakukan aksinya tidak jarang pelaku menggunakan senjata tajam, senjata api dengan maksud untuk melancarkan aksi pelaku. Pencurian tidak jarang juga dilakukan secara berkelompok. Sedangkan pada malam hari biasanya pelaku memasuki rumah penduduk dengan merusak pintu atau jendela rumah dengan menggunakan alat.

3. Penggelapan Tindak pidana pengelapan menjadi urutan ketiga diantara perkara-perkara yang lain di wilayah Pengadilan Negeri lainya dengan perincian sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5.


Jumlah Perkara 83 65 71 48 57 324

Tindak pidana penggelapan melanggar pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda setinggitingginya sembilan ratus rupiah.

14

Tindak

pidana

ini

dilakukan

umumnya

disamping

karena

adanya

peluang atau kesempatan juga karena faktor ekonomi. Cara melakukan penggelapan adalah menguasai barang orang lain lalu digunakan untuk kepentingan diri sendiri tanpa ijin dari orang yang berhak atas barang itu.

4. Perjudian. Kasus Perjudian menempati urutan keempat diantara perkara-perkara lainya di wilayah Pengadilan Negeri dengan perincian sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5.


Jumlah Perkara 90 23 30 142 95 339

5. Penipuan. Tindak pidana penipuan

menempati urutan kelima diantara perkara-perkara

lainnya di wilayah Pengadilan Negeri dengan perincian sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5.


Jumlah Perkara 28 57 59 43 239

Tindak Pidana penipuan melanggar pasal 378 dan 379 KUHP. Penipuan termasuk perbuatan curang, karena dalam melaksanakan aksinya, ia menggunakan cara-cara seperti pemakaian nama palsu, bujuk rayu, tipu muslihat ataupun menjanjikan sesuatu agar orang lain mau menyerahkan sesuatu barang. Pelaku berpendidikan SLTA ke atas, karena untuk melakukan kejahatan ini memerlukan keterampilan khusus, yaitu mampu merayu atau membujuk orang lain dengan berbagai cara untuk menyerahkan sesatu kepadanya. Sedangkan alasan melakukan penipuan ini adalah umumnya kesulitan ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan tetap.

15

6. Penganiayaan Tindak pidana Penganiayaan menempati urutan keenam diantara perkara-perkara lainnya di wilayah Pengadilan Negeri dengan perincian sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5.



Tindak Pidana Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 (ayat 1-5) KUHP yang berbunyi : “ayat (1) : Penganiayaan di ancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan/denda paling banyakj 3 ratus rupiah.” “ayat (2) : Jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun.” “ayat (3) : Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. “ “ayat (4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan ayat (5) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana ( hal 50 KUHP) “

7. Pemalsuan Surat. Tindak pidana pemalsuan surat menempati urutan ketujuh diantara perkaraperkara lainya di wilayah Pengadilan Negeri dengan perincian sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5.



Tindak pidana pemalsuan ini melanggar pasal 263 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan untuk membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolaholah surat itu surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dpemakaiannya dapat

menimbulkan sesuatu kerugian, maka karena telah salah melakukan

pemalsuan surat dihukum dengan hukuman pebnjara selama-lamanya enam tahun. Alasan melakukan tindak pidana ini umumnya karena alasan ekonomi.

16

8. Penodongan/Pemerasan Kasus Penodongan/Pemerasan menempati urutan kedelapan diantara Perkaraperkara lainya di wilayah Pengadilan Negeri dengan perincian sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5.

Pengadilan

Jumlah Perkara

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Pengadilan Negeri Jakarta Barat Jumlah

30 0 64 0 0 94

9. Perkosaan. Kasus Perkosaan menempati urutan kesembilan diantara Perkara-perkara lainya di wilayah Pengadilan Negeri dengan perincian sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5.

Pengadilan

Jumlah Perkara


13 21 12 16 7 69

Tindak Pidana Perkosaan ini melanggar ketentuan KUHP Bab XIV Tentang Kejahatan Kesusilaan, Pasal 285 – 289 Tindak Pidana ini banyak disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat ( Khusus pendidikan Agama ), Faktor lingkungan ( Keluarga/sekitar rumah ), Media masa ( Surat kabar maupun TV ) yang mempertontonkan Aurat, Maraknya perdagangan VCD porno ( menyajikan hal-hal pornografi.

10. Pembunuhan. Kasus Pembunuhan menempati urutan kesepuluh diantara perkara-perkara lainya di wilayah Pengadilan Negeri dengan perincian sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5.



Tindak pidana ini melanggar ketentuan KUHP Bab XIX Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, Pasal 338 – 340. Tindak Pidana ini banyak disebabkan oleh

17

dendam, minuman keras (mabuk) dan perampokan yang diikuti dengan penghilangan nyawa. Ketidak mampuan mengendalikan emosi serta kesulitan ekonomi yang menhimpit yang kemudian menyebabkan mudahnya orang menjadi emosional juga merupakan penyebeb tindak pidana ini.

B. Bidang Hukum Perdata. 1. Perceraian. Kasus perceraian di DKI Jakarta menduduki urutan pertama di lima pengadilan negeri yang ada di Jakarta, yaitu No. 1. 2. 3. 4. 5.


Jumlah Perkara 39 389 67 83 1047 1.625

Sebenarnya perceraian ini pada prinsipnya Undang-undang Nomor 1 tahun l974 tentang Perkawinan mempersulit perceraian. Tetapi dalam kenyataannya banyak perkawinan yang tidak bisa dipertahankan. Perceraian di Pengadilan Negeri ini umumnya didorong karena perkawinan dilakukan pada usia muda, mendapat kesulitan hidup, pertengkaran dalam rumah tinggal, dan suami kurang bertanggung jawab.

2. Wanprestasi Wanprestasi menempati urutan kedua di lima pengadilan negeri yang ada di Jakarta, yaitu No. 1. 2. 3. 4. 5.



18

Wanprestasi banyak disebabkan karena adanya ingkar janji. Menurut Pasal 1243 KUHPERDATA wanprestasi dapat dibagi dalam tiga jenis wanprestasi: - Tidak melaksanakan Prestasi sama sekali -

Melaksanakan Prestasi sebagian

-

Melaksanakan Prestasi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

3. Hutang Piutang Hutang Piutang di Pengadilan Negeri sewilayah DKI Jakarta menempati urutan ketiga di Pengadilan Negeri yang ada di Jakarta, yaitu : No. 1. 2. 3. 4. 5.



Sebab-sebab terjadinya perkara hutang piutang adalah tidak terjadi pemenuhan perjanjian hutang piutang sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati bersama antara pihak yang berhutang maupun pihak yang berpiutang sebelumnya, sehingga ada salah satu pihak merasa dirugikan.

4. Bantahan. Bantahan menduduki urutan

ke empat di Pengadilan Negeri sewilayah DKI

Jakarta, yaitu : No. 1. 2. 3. 4. 5.



5. Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan melawan Hukum (PMH) menempati urutan kelima di

Pengadilan

Negeri yang ada di Jakarta, yaitu : No. 1. 2. 3. 4. 5.



19

Perbuatan Melawan Hukum ini disebabkan oleh adanya tindakan atau perbuatan yang karena kelalaian ataupun kesengajaannya menyebabkan kerugian pada orang lain Sengketa pertanahan ini umumnya terjadi karena penyerobotan , karena tanah-tanah yang dikuasai oleh warga masyarakat tidak jelas batas-batasnya.

6. Ganti Rugi Ganti rugi menempati urutan keenam di Pengadilan Negeri yang ada di Jakarta, yaitu : No. 1. 2. 3. 4. 5.



Perkara ganti rugi di Pengadilan Negeri sewilayah DKI Jakarta menempati urutan keenam dari perkara perdata yang disidangkan, Perkara ganti rugi ini terjadi disebabkan karena proses pemberian ganti rugi dianggap tidak adil bagi para pihak yang berhak menerimanya.

7. Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia menempati urutan ketujuh di Pengadilan Negeri yang ada di Jakarta, yaitu : No. 1. 2. 3. 4. 5.



8. Harta Perkawinan Harta perkawianan menempati urutan kedelapan di Pengadilan Negeri yang ada di Jakarta, yaitu : No. 1. 2. 3. 4. 5.



20

Perkara harta perkawinan terjadi disebabkan karena di dalam pembagian harta perkawinan setelah terjadinya perceraian dianggap kurang adil bagi para pihak yang bersengketa baik bekas suami maupun bekas istri.

9. Sengketa Tanah. Sengaketa Tanah menempati urutan kesembilan di Pengadilan Negeri yang ada di Jakarta, yaitu : No. 1. 2. 3. 4. 5.



Sebab-sebab terjadinya sengketa tanah banyak disebabkan adanya masyarakat atau individu-individu yang menempati tanah atau lahan yang bukan miliknya. Hal lain yang sering terjadi adalah adanya surat bukti kepemilikan tanah aspal (asli tapi palsu) baik berupa sertifikat tanah atau girik yang dilakukan oleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawab.

10. Warisan. Warisan menempati urutan kesepuluh di Pengadilan Negeri yang ada di Jakarta, yaitu : No. 1. 2. 3. 4. 5.



Sebab-sebab terjadinya perkara warisan ini karena dalam pembagian warisan ada salah satu pihak ahli waris merasa tidak diperlakukan adil di dalam pembagiannya sehingga menuntut apa yang menjadi haknya.

21

C. Bidang Hukum Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta. 1. Tanah. Gugatan perkara tanah yang masuk ke PTUN DKI Jakarta selama tahun 2007 sebanyak 23 kasus yang meliputi kasus pembatalan sertifikat, penolakan penerbitan sertifikat, penolakan perpanjangan sertifikat dan pemblokiran. Pihak yang digugat dalam perkara ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Instansi yang ada di bawahnya. 2. Kepegawaian. Perkara kepegawaian yang masuk dan diperiksa di PTUN DKI Jakarta sebanyak 18 kasus. Masalah yang dipersoalkan adalah pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, mutasi, dll. Instansi yang digugat adalah Departemen, Instansi Pemerintah lainnya, dan BUMN 3. Perizinan. Gugatan perkara perizinan yang masuk dan diperiksa di PTUN DKI Jakarta sebanyak 13 perkara. Gugatan tersebut meliputi masalah Izin Mendirikan Bangunan dan SPB. Instansi yang digugat adalan Dinas P2B, dan instansi lainnya. 4. Lain-lain Gugatan mengenai kasus ini yang masuk dan diperiksa di PTUN DKI Jakarta sebanyak kasus 12 Perkara 5. Perumahan. Gugatan mengenai perumahan yang masuk dan diperiksa di PTUN DKI Jakarta sebanyak

kasus 3 Perkara tersebut meliputi masalah penghunian tanpa hak.

Pejabat yang digugat adalah Kepala Dinas Perumahan Propinsi DKI Jakarta.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) 1. Pertanahan. Gugatan perkara tanah yang masuk ke PT.TUN DKI Jakarta selama tahun 2007 sebanyak 37 kasus yang meliputi kasus pembatalan sertifikat, penolakan penerbitan sertifikat, penolakan perpanjangan sertifikat dan pemblokiran. Pihak yang digugat dalam perkara ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Instansi yang ada di bawahnya. 5. Perumahan. Gugatan mengenai perumahan yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta sebanyak

kasus 3 Perkara tersebut meliputi masalah penghunian tanpa hak.

Pejabat yang digugat adalah Kepala Dinas Perumahan Propinsi DKI Jakarta. 4. Perizinan.

22

Gugatan perkara perizinan yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta sebanyak 9 perkara. Gugatan tersebut meliputi masalah Izin Mendirikan Bangunan dan SPB. Instansi yang digugat adalan Dinas P2B, dan instansi lainnya. 5. Balon Gugatan perkara ini yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta sebanyak 4 perkara. 6. Kepegawaian. Perkara kepegawaian yang masuk dan diperiksa di PT. TUN DKI Jakarta sebanyak 9 kasus. Masalah yang dipersoalkan adalah pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, mutasi, dll. Instansi yang digugat adalah Departemen, Instansi Pemerintah lainnya, dan BUMN. 7. Pajak Gugatan perkara ini yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta sebanyak 1 perkara. 8. Lelang Gugatan perkara ini yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta sebanyak 12 perkara. 9. Pendidikan Gugatan perkara ini yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta sebanyak 1 perkara. 10. IMB Gugatan perkara ini yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta sebanyak 1 perkara. 11. Kewarganegaraan Gugatan perkara ini yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta sebanyak 1 perkara. 12. Lain-lain Gugatan mengenai kasus ini yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta sebanyak kasus 6 Perkara

D. Bidang Hukum Agama. 1. Cerai Gugat. Perkara cerai gugat merupakan kasus yang paling menonjol Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Perkara Gugat Cerai menempati urutan pertama di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, yaitu dengan jumlah sebanyak 1734 perkara. 2. Cerai Talak.

23

Perkara cerai talak yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menempati urutan kedua yaitu sebanyak 852 perkara. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama se-wilayah kerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (termasuk kasus yang berlokasi di luar DKI Jakarta) selama tahun 2007 adalah : -

Moral yaitu krisis akhlak, cemburu, Poligami Tidak sehat.

-

Meninggalkan kewajiban terdiri dari faktor ekonomi ,

faktor tidak ada

tanggung jawab, kawin paksa . -

Penganiayaan.

-

Terus menerus berselisih, yang terdiri dari gangguan pihak ketiga dan tidak ada keharmonisan.

3. Kewarisan Perkara kewarisan yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebanyak 41 perkara. 4. Istitbat Nikah. Istitbat Nikah yang masuk dan diperiksa di pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebanyak 32 perkara. 5. Harta Bersama. Perkara yang menyangkut Harta Bersama yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebanyak 20 perkara. 6. Perwalian. Perkara yang menyangkut perwalian yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebanyak 18 perkara 7.

Wali Adhal. Perkara yang menyangkut Wali Adhal yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebanyak 14 perkara.

8. Izin Poligami. Perkara yang menyangkut Izin Poligami yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebanyak 7 perkara. 9. Penguasaan Anak. Perkara yang menyangkut Pengusaan Anak yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebanyak 5 perkara. 10. Pembatalan Perkawinan. Perkara yang menyangkut Pembatalan Perkawinan yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebanyak 2 perkara.

24

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan. Berdasarkan uraian yang dimuat dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan halhal sebagai berikut :

1. Perkara Pidana yang menonjol di DKI Jakarta berdasarkan urutan (rangking) yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut : a. Narkotika sebanyak 2.353 perkara; b. Pencurian sebanyak 1.545 perkara; c. Pennggelapan sebanyak 354 perkara; d. Perjudian sebanyak 339 perkara e. Penipuan sebanyak 239 perkara; f. Penganiayaan 173 perkara g. Penodongan/pemerasan 94 perkara; h. Pemalsuan 113 perkara; i. Perkosaan 69 perkara j. Pembunuhan 42 perkara; k. Lain-lain 164 perkara.

2. Perkara Perdata yang menonjol di DKI Jakarta berdasarkan urutan (rangking) guagatan yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut : a. Penceraian sebanyak 1.625 perkara b. Wanprestasi sebanyak 259 perkara; c. Hutang sebanyak 75 perkara; d. Bantahan sebanyak 72 perkara e. Perbuatan Melawan Hukum sebanyak 60 perkara; f. Ganti rugi sebanyak 46 perkara; g. Hak Asasi Manusia sebanyak 37 perkara h. Harta Kawin 31 perkara; i.

Sengketa tanah sebanyak 19 perkara;

j.

Waris sebanyak 16 perkara;

25

3. Perkara Hukum Islam yang menonjol di DKI Jakarta berdasarkan urutan (rangking) guagatan yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut : a. Cerai Gugat sebanyak 1734 perkara; b. Cerai Talak sebanyak 852 perkara; c. Kewarisan sebanyak 41perkara d. Istitbat Nikah sebanyak 32 perkara; e. Harta bersama sebanyak 20 perkara; f. Perwalian sebanyak 18 perkara; g. Wali Adhal sebanyak 14 perkara; h. Izin Poligami sebanyak 7 perkara; i. Penguasaan Anak 5 perkara; j. Pembatalan perkawinan 2 perkara;

4.

Perkara Tata Usaha Negara yang menonjol di DKI Jakarta berdasarkan urutan (rangking) gugatan yang masuk dan diperiksa di PTUN DKI Jakarta adalah sebagai berikut : a. Masalah Pertanahan sebanyak 23 perkara; b. Masalah Kepegawaian sebanyak 18 perkara; c. Masalah Perijinan sebanyak 13 perkara d. Masalah Lain-lain sebanyak 12 perkara e. Masalah Perumahan sebanyak 3 perkara; f. Bahwa terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Perkawinan, Undangundang Narkotika, KUHP, KUHAP, Undang-undang Pertanahan, dan lain-lain menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan rendahnya tingkat kesejahteraan (ekonomi) masyarakat.

Perkara Tata Usaha Negara yang menonjol di DKI Jakarta berdasarkan urutan (rangking) gugatan yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta adalah sebagai berikut : a. Pertanahan sebanyak 37 Perkara b. Lelang sebanyak 12 Perkara c. Perijinan sebanyak 9 Perkara d. Kepegawaian sebanyak 9 Perkara e. Balon sebanyak 4 Perkara f. Perumahan sebanyak 3 Perkara g. IMB sebanyak 2 Perkara h. Pajak sebanyak 1 Perkara i. Kewarganegaraan sebanyak 1 Perkara.

26

j. Pendidikan sebanyak 21 Perkara k. Lain-lain sebanyak 6 Perkara.

B. Saran.

1. Bahwa dalam penyusunan Program Penyuluhan Hukum, perlu memperhatikan Peta Permasalahan Hukum yang ada, sehingga penetapan materi hukum yang disampaikan dan metode yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Undang-undang yang diprioritaskan untuk disuluhkan pada tahun mendatang adalah Undang-undang Narkotika, Undang-undang Perkawinan, KUHP/KUHAP, Undang-undang Agraria, dan Undang-undang Hak Asasi Manusia. 2. Bahwa melihat faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang menjurus kepada penambahan Lapangan Kerja bagi masyarakat. 3. Bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di DKI Jakarta, perlu pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ditingkatkan prekuensinya, sehingga materi hukum dapat disebarluaskan kepada masyarakat secara merata.

27

LAPORAN PETA PERMASALAHAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA ( JULI – DESEMBER ) TAHUN ANGGARAN 2007

BIDANG HUKUM KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA 2007

28

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang. Dalam program pembangunan hukum nasional tahun 2004 sampai dengan 2009 telah digariskan bahwa tujuan pembentukan hukum adalah untuk mendukung upayaupaya dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, terutama penyempurnaan terhadap peraturan-perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Sedangkan sasarannya adalah terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan peta permasalahan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Peta permasalahan hukum adalah teknik penyajian untuk menggambarkan suatu data yang menyeluruh dan selengkap mungkin, sehingga menggambarkan struktur permasalahan hukum yang berlaku di DKI Jakarta. Peta ini akan memberikan data yang objektif tentang berbagai masalah hukum yang terjadi. Untuk mengetahui data permasalahan hukum dimaksud perlu dilakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan, sehingga pemecahan dan penanganan masalah-masalah tersebut dapat dilakukan secara bertahap dan terencana. Sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta telah melakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan terhadap permasalahan hukum di DKI Jakarta. Peta permasalahan hukum di DKI Jakarta ini disusun berdasarkan data perkara yang masuk dan diperiksa di 5 (lima) Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tingi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Agama yang ada di DKI Jakarta selama tahun 2007.

B. Maksud dan Tujuan. 1. Mengembangkan kerjasama penyusunan peta permasalahan hukum di tingkat daerah, sehingga dapat mendorong perencanaan hukum pada umumnya secara nasional. 2. Menciptakan kondisi yang kondusif kearah keterpaduan dalam penanganan permasalahan hukum antar instansi pemerintah di pusat dan daerah. 3. Memantapkan posisi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan

29

Hak Asasi Manusia di wilayah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan hukum nasional.

C. Sasaran. 1. Pendataan permasalahan hukum. 2. Mengkoordinasikan instansi pemerintah, khususnya di Pengadilan yang ada di Jakarta dalam pendataan permasalahan hukum melalui Kantor Wilayah dengan instansi pemerintah, 3. Mendayagunakan informasi permasalahan hukum yang tersebar di berbagai Pengadilan di Jakarta 4. Memperoleh gambaran mengenai perkembangan kesadaran hukum masyarakat.

D. Ruang Lingkup. 1. Permasalahan hukum yang dikumpulkan meliputi : a. Permasalahan hukum yang timbul dan dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. b. Permasalahn hukum di DKI Jakarta

yang dapat didata dan diikuti

perkembangannya melalui koordinasi antar instansi dan masyarakat di daerah. 2. Data permasalahan hukum yang dibuat meliputi : a. Bidang permasalahan hukum, misalnya Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Islam, dll. b. Perincian bidang permasalahan hukum, misalnya : (Pidana):

Pencurian,

Narkoba/Psikotropika,

Penipuan,

Penggelapan,

Pemalsuan, Penganiayaan, Pembunuhan, Perjudian, Kesusilaana, Korupsi, Hak

Asasi

Manusia,

Kelalaian

yang

menyebabkan

mati,

Pemerasan/Pengancaman, Lain-Lain. (Perdata): Perbuatan melawan Hukum, Perceraian, Wanprestasi, Bantahan, Ganti rugi, Hutang piutang, Warisan, Harta perkawinan, Sengketa tanah, dll. (Hukum Islam) : Cerai gugat, Cerai talak, Istibat nikah, Kewarisan, Perwalian, Izin poligami,

Harta bersama , wali adhal, Pembatalan

perkawinan/Bersama. (Tata Usaha Negara) : Pertanahan, Kepegawaian, Paerumahan, Perizinan. c. Lokasi/wilayah terjadinya permasalahan hukum adalah di 5 (lima) wilayah Kotamadya yang ada di Propinsi DKI Jakarta Instansi yang terkait dengan peta permasalahan hukum.

30

E. Sumber data : a. Permasalahan hukum yang diperoleh pada saat pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, dan konsultasi hukum. b. Permasalahan hukum yang diperoleh melalui laporan perkara pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tingi Tata Usaha Negara.

31

BAB II KONDISI GEOGRAFIS DAN POTENSI PEMBANGUNAN DKI JAKARTA

1. Kondisi Geografis Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) merupakan propinsi yang menjadi ibukota negara Republik Indonesia, sekaligus pusat pemerintahan di Indonesia. Selain itu, DKI Jakarta juga merupakan pusat perdagangan, keuangan dan industri. Wilayah DKI Jakarta terletak pada 50 10 „ Lintang Selatan dan 1060 49‟ Bujur Timur dan berbatasan dengan laut Jawa di bagian utara, dengan Kabupaten Bekasi di bagian timur, dengan Kabupaten Bogor di bagian selatan, dan dengan Kabupaten Tangerang di bagian barat. 2

Wilayah DKI Jakarta mencakup areal seluas 660,90 Km dengan tata guna tanah sebagai berikut: areal pemukiman seluas 315 Km

2

atau 47,4%, areal sarana sosial

2

ekonomi dan budaya seluas 101 Km atau 15,2%; areal sarana transportasi seluas 50 Km 2

2

2

atau 7,6%; areal industri seluas 39 Km atau 5,9%; areal pariwisata seluas 4 Km atau 2

2

0,6%; areal hutan seluas 8 Km atau 1,2%; areal ladang seluas 21 Km atau 3,2%; areal sawah seluas 87 Km

2

atau 13,1%; areal rawa, tambak, kolam dan tanaman sayuran

2

seluas 39 Km atau 5,8% dari seluruh luas wilayah. DKI Jakarta terdiri atas wilayah datar dan pulau-pulau yang tergabung dalam kepulauan dalam Kepulauan Seribu. Daerah ini berada pada ketinggian antara 0 hingga 10 meter di atas permukaan laut. Di Jakarta terdapat 13 sungai, baik sungai alam maupun buatan. Iklim di DKI Jakarta termasuk tropis lembab yang dipengaruhi oleh angin muson timur dengan curah hujan cukup tinggi, rata-rata 2.000 milimeter setiap tahun. Suhu udaranya beragam antara 270 Celcius hingga 34,90 Celcius. Wilayah DKI Jakarta termasuk daerah yang rawan banjir. DKI Jakarta mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan propinsi lain, terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana sosial. Sarana transportasi relatif lengkap dibanding wilayah-wilayah lain di Indonesia, sehingga memudahkan untuk melakukan perjalanan ke berbagai negara atau kota-kota lain di Indonesia. Begitu pula dengan sarana komunikasinya, boleh dibilang paling lengkap dibandingkan propinsi lain di Indonesia. Fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, ekonomi, kemasyarakatan, keberadaaan lembaga pemerintah pusat, Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara, termasuk kedutaan besar negara-negara sahabat, dan keberadaan berbagai usaha industri dan jasa

32

mengakibatkan DKI Jakarta menjadi daya tarik bagi warga masyarakat pencari kerja untuk bekerja dan berdomisili di Jakarta. Untuk propinsi DKI Jakarta, otonomi daerah diatur lebih lanjut dalam Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Otonomi daerah di propinsi DKI Jakarta diletakkan pada lingkup propinsi. Karena DKI Jakarta tidak terbagi dalam daerah otonom yang lebih kecil dalam bentuk Kabupaten/kota yang bersifat otonom. Lima wilayah kota dan satu kabupaten yang ada selama ini hanya bersifat administrasi saja, sehingga tidak meimliki DPRD Kabupaten /Kota sebagai salah satu cirri otonom daerah. Apabila DKI Jakarta dibagi ke dalam wilayah Kota/Kabupaten otonom, dikhawatirkan tidak terwujud harmonisasi antar Kabupaten/Kota, karena masing-masing daerah dapat mengeluarkan kebijakan yang berbeda. Akibatnya akan menimbulkan permasalahan yang lebih rumit oleh karena itu, otonomi propinsi DKI Jakarta diletakkan dalam lingkup propinsi. Sebagai konsekwensi bentuk otonomi yang diterapkan di propinsi DKI Jakarta, maka lima wilayah Kota dan satu Kabupaten hanya bersifat administrasi.

Sehingga

dapat

diwujudkan

kesatuan

perencanaan,

pelaksanaan,

pengendaliannya. Pelayanan bagi warga DKI Jakarta dapat dilakukan secara lebih merata, lebih cepat, adil dan optimal. Perangkat propinsi DKI Jakarta terdiri atas sekretariat Propinsi, Dinas Propinsi, Kotamadya dan Kabupaten Administrasi dan Lembaga Teknis. Kedudukan wilayah Kota dan Kabupaten adalah sebagai perangkat daerah. Hal ini lebih mempertegas kedudukan otonomi propinsi DKI Jakarta sebagai otonomi tunggal. Penyelenggaraan pemerintahan bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi tanggung jawab semua komponen pemerintahan dalam bidang eksekutif, legislative maupun yudikatif sebagai suatu sistem

2. Kondisi Demografis Pada tahun 2007 jumlah penduduk DKI Jakarta (tidak termasuk Bogor, Tangerang dan Bekasi ) adalah 7.546.568 juta jiwa yang tersebar di 5 (lima) wilayah Kotamadya, 1 (satu) wilayah kabupaten, 44 (empat puluh empat) kecamatan dan 267 (dua ratus enam puluh tujuh) kelurahan. Jumlah Penduduk Jakarta tercatat Per 2 Agustus 2007 adalah sebagai berikut : 1. Jakarta Pusat 2. Jakarta Utara 3. Jakarta Barat 4. Jakarta Selatan 5. Jakarta Timur 6. Kepualauan Seribu Jumlah

: 876.421 : 1.182.613 : 1.573.877 : 1.738.320 : 2.155.474 : 19.863 : 7.546.568

33

DKI Jakarta memiliki potensi–potensi yang dapat ditingkatkan untuk menunjang pembangunan daerah. DKI Jakarta memang bukan merupakan daerah pertanian, tetapi berdasarkan data statistik yang ada, daerah ini pada tahun 1998 telah menghasilkan beras sebanyak 23.892 ton dan ketela pohon (ubi kayu) sebanyak 1.014 ton. Jakarta memiliki lahan pertanian (tanaman pangan) seluas 17% dari seluruh wilayah DKI. Luas tanag sawah pada tahun 1998 sekitar 2.502,50 hektar dan luas tanah darat sekitar 8.712,70 hektar. Komoditas ekspor tanaman unggulan yang berasal dari DKI Jakarta adalah bunga anggrek. Komoditas ekspor anggrek yang berasal dari DKI Jakarta mencapai lebih dari 10,4 juta tangkai dari sekitar 3,4 juta pohon. Jenis anggrek yang peringkatmya tertinggi adalah Dendrobium 3,5 juta tangkai, Aranthera 1,2 juta tangkai, Vanda/ Douglas 1,1 juta tangkai, dan anggrek lainnya 1,23 juta tangkai. Ekspor bunga anggrek ini menghasilkan tambahan pendapatan asli daerah hingga ratusan juta rupiah. Hasil pertanian DKI Tahun 1998 adalah sebagai berikut: luas panen padi 3.637 ha dengan hasil 23.892 ton. Hasil tanaman buah-buahan antara lain rambutan 2.261 kwintal, pisang 4.201 kwintal, pepaya 2.310 kwintal, mangga 3.955 kwintal, sawo 1.936 kwintal, belimbing 3.226 kwintal, dan buah lainnya 1.500 kwintal (Sumber Biro Pusat Statistik, 1998). Hasil populasi peternakan utama di DKI Jakarta tahun 1998 adalah kuda 296 ekor, sapi perah 4.293 ekor, kambing 8.394 ekor, ayam buras 127.430 ekor, ayam ras 87.200 ekor. Itik 61.550 ekor. Produksi perikanan tahun 1998 adalah ikan darat 58.671,06 ton dan ikan laut 47.48,63 ton. Pada tahun 1998 hasilnya meningkat menjadi ikan darat 58.671,06 ton dan ikan laut 47.48,63 ton. Nilai ekspor hasil perikanan di DKI tahun 1998 adalah produksi ikan segar US $ 59.965.587,05; produksi beku tiga komoditi US $ 38.137.050.70; produksi ikan kering US $ 3.026.223,96; dan produksi ikan beku US $ 23.161.293. jenis ikan laut yang potensial untuk diekspor ke negara lain adalah bawal, kembung, selar, cumi-cumi, tongkol, tenggiri, kodok, udang, lobster, rajungan, dan sebagainya. Kemajuan industri di DKI yang didukung oleh teknologi tinggi, tersedianya kawasan industri di Jakarta maupun daerah sekitarnya seperti Bogor, Tangerang dan Bekasi, dan tersedianya transportasi darat, laut dan udara merupakan potensi untuk mengembangkan industri yang berorientasi ekspor. Begitu pula jumlah penduduk yang besar, terdidik dan terampil merupakan potensi untuk mendorong tumbuhnya kemajuan ekonomi, baik skala besar, menengah, maupun kecil.

34

BAB III PERMASALAHAN HUKUM

Data yang menjadi bahan penyusunan peta permasalahan hukum tahun anggaran 2007 adalah laporan penyelesaian perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Agama yang ada di DKI Jakarta. Data yang diperoleh diperkuat lagi dengan permasalahan yang diperoleh melalui kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi dan media harian surat kabar. Jenis data permasalahan yang dikumpulkan adalah meliputi data perkara pidana dan perdata (Pengadilan Negeri), data perkara tata usaha negara (PT.TUN), dan data perkara cerai gugat, cerai talak,Istibat nikah, kewarisan, perwalian, izin poligami, Harta bersama, Wali adhal, Pembatalan Perkawinan, Penguasaan anak, dll (Pengadilan Agama). Data ini di petakan ke dalam 5 (lima) wilayah Kotamadya yang ada di DKI Jakarta, sehingga dapat diketahui perkara yang menonjol di setiap wilayah Kotamadaya dan Propinsi DKI Jakarta.

A. Pengadilan Negeri. Perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri adalah perkara Bidang Pidana dan Perdata. Dalam pembuatan peta permasalahan hukum ini diambil 10 jenis perkara yang menonjol, baik perkara pidana maupun perdata, Hukum Islam, Tata Usaha Negara.

3. Perkara Pidana. Beberapa jenis perkara yang menonjol di Pengadilan Negeri yang ada di DKI Jakarta selama enam bulan (Juli - Desember) tahun 2007 adalah sebagai berikut :

a. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.


Jumlah Perkara 210 600 27 81 13 33 5 32 8 12 2 10 14 1.047

35

b. Pengadilan Negeri Jakarta Utara : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.


Jumlah Perkara 274 379 42 65 19 42 5 22 7 1 0 20 21 897

c. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.


Jumlah Perkara 263 415 24 68 16 50 5 8 11 7 6 0 243 1.122

d. Pengadilan Negeri Jakarta Barat : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.


Jumlah Perkara 281 788 60 59 11 20 0 119 11 0 0 0 7 1.366

36

e. Pengadilan Negeri Jakarta Timur : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.


Jumlah Perkara 194 448 20 48 7 22 0 41 12 1 0 13 88 894

4. Perkara Perdata. Beberapa jenis perkara yang menonjol di Pengadilan Negeri yang ada di DKI Jakarta selama enam bulan (Juli - Desember) tahun 2007 adalah sebagai berikut :

a. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


Jumlah Perkara 25 34 35 35 0 0 3 2 2 14 150

b. Pengadilan Negeri Jakarta Utara : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


Jumlah Perkara 13 304 0 0 0 14 1 6 0 323 661

37

c. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


Jumlah Perkara 0 47 0 0 0 4 5 0 0 1294 1.350

d. Pengadilan Negeri Jakarta Barat : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


Jumlah Perkara 47 880 193 53 14 10 1 170 1.368

f. Pengadilan Negeri Jakarta Timur : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


Jumlah Perkara 55 82 30 0 0 1 0 2 0 9 179

38

B. Pengadilan Tinggi Agama. Perkara yang diperiksa di Pengadilan Tinggi Agama adalah perkara yang berkaitan dengan Hukum Agama Islam. Dalam pembuatan peta permasalahan hukum ini diambil sepuluh perkara yang menonjol selama enam bulan (Juli - Desember) tahun 2007 adalah sebagai berikut, yaitu : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jenis Perkara Cerai Gugat Cerai Talak Istibat Nikah Kewarisan Perwalian Izin Poligami Harta Bersama Wali Adhal Pembatalan Perkawinan Penguasaan Anak Jumlah

Jumlah Perkara 1217 665 34 32 10 6 5 3 3 4 1.979

C. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta. - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) : No. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Jenis Perkara Pertan ahan Perumahan Perijinan Kepegawaaian Pajak Kewarganegaraan Piutang Akta Tender Pilkada Kades Anti Damping Yayasan Tambang Perdagangan Lain-lain Jumlah

Jumlah Perkara 55 1 38 16 0 1 9 1 7 1 2 1 1 3 1 2 139

- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) : No. 1. 2. 3. 4. 5.

Jenis Perkara Pertan ahan Kepegawaian Perijinan Perumahan Lain-lain Jumlah


39

BAB IV ANALISIS

Berdasarkan data yang diuraikan dalam Bab sebelumnya, akan diklasifikasikan jenis permasalahan hukum yang terjadi di lima wilayah Kotamadya yang ada di DKI Jakarta. Kemudian diuraikan peraturan yang dilanggar dan latar belakang sampai terjadi pelanggaran. Artinya sedapat mungkin akan diuraikan factor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum. Dengan mengetahui peta permasalahan dan latar belakangnya peraturan dilanggara diharapkan akan menjadi informasi dalam penyusunan program penyuluhan hukum di DKI Jakarta. Sehingga pelaksanaan penyuluhan hukum dapat mengenai sasaran yang diharapkan.

A. Bidang Hukum Pidana. 1. Narkotika/Psikotropika Perkara narkotika menempati urutan pertama dibandingkan dengan perkaraperkara lainnya dengan perincian sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5.


Jumlah Perkara 600 379 415 448 788 2.630

Apabila digunakan secara benar Narkotika sangat besar manfaatnya bagi kesehatan dan ilmu pengetahuan. Tetapi kalau disalahgunakan atau salah menggunakan akan menimbulkan bencana dan kesengsaraan. Penyalahgunaan artinya menggunakan narkotika bukan untuk tujuan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelaku tindak pidana narkotika terdiri dari pengedar, pembawa, penjual, pemakai, dan lain-lain. Pemakai narkotika jumlahnya semakin meningkat setiap tahun dan umumnya dari kalangan remaja. Pelaku tindak pidana

narkotika, khususnya

pengedar, melakukan kegiatannya karena terdorong oleh faktor ekonomi, mereka ingin mendapatkan uang, tanpa memeras keringat. Bisnis narkotika ini menjanjikan keuntungan yang besar, karena para pecandu akan berusaha membelinya sekalipun harganya mahal. Bagi para pemakai, mereka menyalahgunakan narkotika karena berbagai sebab, antara lain, rumah tangga atau hubungan orangtua kurang harmonis, ingin tahu,

40

lalu coba-coba, pengaruh lingkungan, dipengaruhi teman-teman, menderita penyakit yang tidak sembuh-sembuh. 2. Pencurian. Kasus pencurian menempati urutan kedua dari dibandingkan dengan perkaraperkara lainnya, diwilayah Pengadilan Negeri lainnya dengan perincian sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5.


Jumlah Perkara 210 274 263 194 281 1.222

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian ini umumnya karena faktor ekonomi, karena umumnya pelakunya adalah pengangguran. Para pelaku sulit mendapatkan pekerjaan karena di samping kurang keahlian dan keterampilan, juga karena memang lapangan kerja yang tersedia sangat sempit. Pencurian bisa terjadi pada malam hari dan bisa juga pada malam hari. Pada siang hari biasanya terjadi di permukiman penduduk, di pasar, di tempat parkir, halte bis, perempatan dan di pinggir jalan raya. Dalam melakukan aksinya tidak jarang pelaku menggunakan senjata tajam, senjata api dengan maksud untuk melancarkan aksi pelaku. Pencurian tidak jarang juga dilakukan secara berkelompok. Sedangkan pada malam hari biasanya pelaku memasuki rumah penduduk dengan merusak pintu atau jendela rumah dengan menggunakan alat.

3. Penggelapan Tindak pidana pengelapan menjadi urutan ketiga diantara perkara-perkara yang lain di wilayah Pengadilan Negeri lainya dengan perincian sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5.


Jumlah Perkara 81 65 71 48 57 326

Tindak pidana penggelapan melanggar pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan, dihukum

41

dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda setinggitingginya sembilan ratus rupiah. Tindak

pidana

ini

dilakukan

umumnya

disamping

karena

adanya

peluang atau kesempatan juga karena faktor ekonomi. Cara melakukan penggelapan adalah menguasai barang orang lain lalu digunakan untuk kepentingan diri sendiri tanpa ijin dari orang yang berhak atas barang itu.

4. Perjudian. Kasus Perjudian menempati urutan keempat diantara perkara-perkara lainya di wilayah Pengadilan Negeri dengan perincian sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5.



222

5. Penipuan. Tindak pidana penipuan

menempati urutan kelima diantara perkara-perkara

lainnya di wilayah Pengadilan Negeri dengan perincian sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5.



173

Tindak Pidana penipuan melanggar pasal 378 dan 379 KUHP. Penipuan termasuk perbuatan curang, karena dalam melaksanakan aksinya, ia menggunakan cara-cara seperti pemakaian nama palsu, bujuk rayu, tipu muslihat ataupun menjanjikan sesuatu agar orang lain mau menyerahkan sesuatu barang. Pelaku berpendidikan SLTA ke atas, karena untuk melakukan kejahatan ini memerlukan keterampilan khusus, yaitu mampu merayu atau membujuk orang lain dengan berbagai cara untuk menyerahkan sesatu kepadanya. Sedangkan alasan melakukan penipuan ini adalah umumnya kesulitan ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan tetap.

42

6. Penganiayaan,Penidongan,Pemerasan. Tindak pidana Penganiayaan menempati urutan keenam diantara perkara-perkara lainnya di wilayah Pengadilan Negeri dengan perincian sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5.



167

Tindak Pidana Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 (ayat 1-5) KUHP yang berbunyi : “ayat (1) : Penganiayaan di ancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan/denda paling banyakj 3 ratus rupiah.” “ayat (2) : Jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun.” “ayat (3) : Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. “ “ayat (4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan ayat (5) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana ( hal 50 KUHP) “

7. Pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan surat menempati urutan ketujuh diantara perkaraperkara lainya di wilayah Pengadilan Negeri dengan perincian sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5.



66

Tindak pidana pemalsuan ini melanggar pasal 263 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan untuk membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolaholah surat itu surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dpemakaiannya dapat

menimbulkan sesuatu kerugian, maka karena telah salah melakukan

pemalsuan surat dihukum dengan hukuman pebnjara selama-lamanya enam tahun. Alasan melakukan tindak pidana ini umumnya karena alasan ekonomi.

43

8 Perkosaan. Kasus Perkosaan menempati urutan kedelapan diantara Perkara-perkara lainya di wilayah Pengadilan Negeri dengan perincian sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5.

Pengadilan

Jumlah Perkara


8 7 11 12 11

49

Tindak Pidana Perkosaan ini melanggar ketentuan KUHP Bab XIV Tentang Kejahatan Kesusilaan, Pasal 285 – 289 Tindak Pidana ini banyak disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat ( Khusus pendidikan Agama ), Faktor lingkungan ( Keluarga/sekitar rumah ), Media masa ( Surat kabar maupun TV ) yang mempertontonkan Aurat, Maraknya perdagangan VCD porno ( menyajikan hal-hal pornografi.

9. Korupsi Kasus Korupsi menempati urutan kesembilan diantara Perkara-perkara lainya di wilayah Pengadilan Negeri dengan perincian sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5.

Pengadilan

Jumlah Perkara


12 1 7 1 0 21

10. Pembunuhan. Kasus Pembunuhan menempati urutan kesepuluh diantara perkara-perkara lainya di wilayah Pengadilan Negeri dengan perincian sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5.



44

Tindak pidana ini melanggar ketentuan KUHP Bab XIX Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, Pasal 338 – 340. Tindak Pidana ini banyak disebabkan oleh dendam, minuman keras (mabuk) dan perampokan yang diikuti dengan penghilangan nyawa. Ketidak mampuan mengendalikan emosi serta kesulitan ekonomi yang menhimpit yang kemudian menyebabkan mudahnya orang menjadi emosional juga merupakan penyebeb tindak pidana ini.

B. Bidang Hukum Perdata. 1. Perceraian. Kasus perceraian di DKI Jakarta menduduki urutan pertama di lima pengadilan negeri yang ada di Jakarta, yaitu No. 1. 2. 3. 4. 5.



1.347

Sebenarnya perceraian ini pada prinsipnya Undang-undang Nomor 1 tahun l974 tentang Perkawinan mempersulit perceraian. Tetapi dalam kenyataannya banyak perkawinan yang tidak bisa dipertahankan. Perceraian di Pengadilan Negeri ini umumnya didorong karena perkawinan dilakukan pada usia muda, mendapat kesulitan hidup, pertengkaran dalam rumah tinggal, dan suami kurang bertanggung jawab.

2. Wanprestasi Wanprestasi menempati urutan kedua di lima pengadilan negeri yang ada di Jakarta, yaitu No. 1. 2. 3. 4. 5.



258

45

Wanprestasi banyak disebabkan karena adanya ingkar janji. Menurut Pasal 1243 KUHPERDATA wanprestasi dapat dibagi dalam tiga jenis wanprestasi: - Tidak melaksanakan Prestasi sama sekali -

Melaksanakan Prestasi sebagian

-

Melaksanakan Prestasi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

3. Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan melawan Hukum (PMH) menempati urutan ketiga di

Pengadilan

Negeri yang ada di Jakarta, yaitu : No. 1. 2. 3. 4. 5.



140

Perbuatan Melawan Hukum ini disebabkan oleh adanya tindakan atau perbuatan yang karena kelalaian ataupun kesengajaannya menyebabkan kerugian pada orang lain Sengketa pertanahan ini umumnya terjadi karena penyerobotan , karena tanah-tanah yang dikuasai oleh warga masyarakat tidak jelas batas-batasnya.

4. Bantahan. Bantahan menduduki urutan

ke empat di Pengadilan Negeri sewilayah DKI

Jakarta, yaitu : No. 1. 2. 3. 4. 5.



60

5. Hutang Piutang Hutang Piutang di Pengadilan Negeri sewilayah DKI Jakarta menempati urutan ketiga di Pengadilan Negeri yang ada di Jakarta, yaitu : No. 1. 2. 3. 4. 5.



33

46

Sebab-sebab terjadinya perkara hutang piutang adalah tidak terjadi pemenuhan perjanjian hutang piutang sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati bersama antara pihak yang berhutang maupun pihak yang berpiutang sebelumnya, sehingga ada salah satu pihak merasa dirugikan.

6. Warisan. Warisan menempati urutan keenam di Pengadilan Negeri yang ada di Jakarta, yaitu : No. 1. 2. 3. 4. 5.



Sebab-sebab terjadinya perkara warisan ini karena dalam pembagian warisan ada salah satu pihak ahli waris merasa tidak diperlakukan adil di dalam pembagiannya sehingga menuntut apa yang menjadi haknya.

7. Harta Perkawinan Harta perkawianan menempati urutan ketujuh di Pengadilan Negeri yang ada di Jakarta, yaitu : No. 1. 2. 3. 4. 5.



Perkara harta perkawinan terjadi disebabkan karena di dalam pembagian harta perkawinan setelah terjadinya perceraian dianggap kurang adil bagi para pihak yang bersengketa baik bekas suami maupun bekas istri.

47

8. Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia menempati urutan kedelapan di Pengadilan Negeri yang ada di Jakarta, yaitu : No. 1. 2. 3. 4. 5.



9. Ganti Rugi Ganti rugi menempati urutan kesembilan di Pengadilan Negeri yang ada di Jakarta, yaitu : No. 1. 2. 3. 4. 5.



Perkara ganti rugi di Pengadilan Negeri sewilayah DKI Jakarta menempati urutan keenam dari perkara perdata yang disidangkan, Perkara ganti rugi ini terjadi disebabkan karena proses pemberian ganti rugi dianggap tidak adil bagi para pihak yang berhak menerimanya.

10. Lain-lain Lain-lain / Sengaketa Tanah menempati urutan kesepuluh di Pengadilan Negeri yang ada di Jakarta, yaitu : No. 1. 2. 3. 4. 5.


Jumlah Perkara 14 323 1294 9 170 1.810

48

C. Bidang Hukum Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta. 1. Tanah. Gugatan perkara tanah yang masuk ke PTUN DKI Jakarta selama tahun 2007 sebanyak 25 kasus yang meliputi kasus pembatalan sertifikat, penolakan penerbitan sertifikat, penolakan perpanjangan sertifikat dan pemblokiran. Pihak yang digugat dalam perkara ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Instansi yang ada di bawahnya. 2. Kepegawaian. Perkara kepegawaian yang masuk dan diperiksa di PTUN DKI Jakarta sebanyak 18 kasus. Masalah yang dipersoalkan adalah pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, mutasi, dll. Instansi yang digugat adalah Departemen, Instansi Pemerintah lainnya, dan BUMN 3. Perizinan. Gugatan perkara perizinan yang masuk dan diperiksa di PTUN DKI Jakarta sebanyak 17 perkara. Gugatan tersebut meliputi masalah Izin Mendirikan Bangunan dan SPB. Instansi yang digugat adalan Dinas P2B, dan instansi lainnya. 4. Lain-lain Gugatan mengenai kasus ini yang masuk dan diperiksa di PTUN DKI Jakarta sebanyak kasus 27 Perkara 5. Perumahan. Gugatan mengenai perumahan yang masuk dan diperiksa di PTUN DKI Jakarta sebanyak kasus 15 Perkara tersebut meliputi masalah penghunian tanpa hak. Pejabat yang digugat adalah Kepala Dinas Perumahan Propinsi DKI Jakarta.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) 1. Pertanahan. Gugatan perkara tanah yang masuk ke PT.TUN DKI Jakarta selama tahun 2007 sebanyak 55 kasus yang meliputi kasus pembatalan sertifikat, penolakan penerbitan sertifikat, penolakan perpanjangan sertifikat dan pemblokiran. Pihak yang digugat dalam perkara ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Instansi yang ada di bawahnya. 2. Perumahan. Gugatan mengenai perumahan yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta sebanyak 1 kasus

Perkara tersebut meliputi masalah penghunian tanpa hak.

Pejabat yang digugat adalah Kepala Dinas Perumahan Propinsi DKI Jakarta.

49

3. Perizinan. Gugatan perkara perizinan yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta sebanyak 38

perkara. Gugatan tersebut meliputi masalah Izin Mendirikan

Bangunan dan SPB. Instansi yang digugat adalan Dinas P2B, dan instansi lainnya. 4. Kepegawaian. Perkara kepegawaian yang masuk dan diperiksa di PT. TUN DKI Jakarta sebanyak 1 kasus. Masalah yang dipersoalkan adalah pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, mutasi, dll. Instansi yang digugat adalah Departemen, Instansi Pemerintah lainnya, dan BUMN. 5. Pajak Gugatan perkara ini yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta sebanyak 0 perkara. 6. Lelang/Tender Gugatan perkara ini yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta sebanyak 7 perkara. 7. Kewarganegaraan Gugatan perkara ini yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta sebanyak 1 perkara. 8. Piutang Gugatan perkara ini yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta sebanyak 9 perkara. 9. Akta Gugatan perkara ini yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta sebanyak 1perkara. 10. Pendidikan Gugatan perkara ini yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta sebanyak 0 perkara. 11. Pilkada Gugatan perkara ini yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta sebanyak 1 perkara. 12. Kades Gugatan mengenai kasus ini yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta sebanyak kasus 2 Perkara 13. Anti Damping Gugatan mengenai kasus ini yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta sebanyak kasus 1 Perkara

50

14. Yayasan Gugatan mengenai kasus ini yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta sebanyak kasus 1 Perkara 15. Tambang Gugatan mengenai kasus ini yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta sebanyak kasus 3 Perkara 16. Perdagangan Gugatan mengenai kasus ini yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta sebanyak kasus 1 Perkara 17. Lain-lain Gugatan mengenai kasus ini yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta sebanyak kasus 2 Perkara

D. Bidang Hukum Agama. 1. Cerai Gugat. Perkara cerai gugat merupakan kasus yang paling menonjol Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Perkara Gugat Cerai menempati urutan pertama di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, yaitu dengan jumlah sebanyak

1217

perkara.

2. Cerai Talak. Perkara cerai talak yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menempati urutan kedua yaitu sebanyak 665 perkara. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama se-wilayah kerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (termasuk kasus yang berlokasi di luar DKI Jakarta) selama tahun 2007 adalah : -

Moral yaitu krisis akhlak, cemburu, Poligami Tidak sehat.

-

Meninggalkan kewajiban terdiri dari faktor ekonomi ,

faktor tidak ada

tanggung jawab, kawin paksa . -

Penganiayaan.

-

Terus menerus berselisih, yang terdiri dari gangguan pihak ketiga dan tidak ada keharmonisan.

3. Istitbat Nikah. Perkara Istibat Nikah yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebanyak 34 perkara. 4. Kewarisan Istitbat Nikah yang masuk dan diperiksa di pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebanyak 32 perkara.

51

5. Perwalian. Perkara yang menyangkut Perwalian yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebanyak 10 perkara. 6. Izin Poligami. Perkara yang menyangkut Izin Poligami. yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebanyak 6 perkara. 7. Harta Bersama. Perkara yang menyangkut Harta Bersama yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebanyak 5 perkara. 8. Penguasaan Anak. Perkara yang menyangkut Pengusaan Anak yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebanyak 4 perkara. 9.

Wali Adhal. Perkara yang menyangkut Wali Adhal yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebanyak 3 perkara.

10. Pembatalan Perkawinan. Perkara yang menyangkut Pembatalan Perkawinan yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebanyak 3 perkara.

52

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan. Berdasarkan uraian yang dimuat dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan halhal sebagai berikut :

1. Perkara Pidana yang menonjol di DKI Jakarta berdasarkan urutan (rangking) yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut : a. Narkotika sebanyak 2.630 perkara; b. Pencurian sebanyak 1.222 perkara; c. Pennggelapan sebanyak 326 d. Perjudian sebanyak 222

perkara;

perkara

e. Penipuan sebanyak 173 perkara; f. Penodongan/pemerasan/Penganiayaan 167 perkara; g. Pemalsuan 66 perkara; h. Perkosaan 49 perkara i. Pembunuhan 15 perkara; j. Lain-lain 165 perkara.

2. Perkara Perdata yang menonjol di DKI Jakarta berdasarkan urutan (rangking) guagatan yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut : a. Penceraian sebanyak 1.347 perkara b. Wanprestasi sebanyak 258 perkara; c. Hutang sebanyak 33 perkara; d. Bantahan sebanyak 60 perkara f. Perbuatan Melawan Hukum sebanyak 140 perkara; f. Ganti rugi sebanyak 0 perkara; g. Hak Asasi Manusia sebanyak 2 perkara i. Harta Kawin sebanayak 11 perkara; i.

Waris sebanyak 19 perkara;

j.

Lain-lain sebanyak 1.640 perkara;

53

3. Perkara Hukum Islam yang menonjol di DKI Jakarta berdasarkan urutan (rangking) guagatan yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut : a. Cerai Gugat sebanyak 1217 perkara; b. Cerai Talak sebanyak 665 perkara; c. Istitbat Nikah sebanyak 34 perkara; d. Kewarisan sebanyak 32 perkara e. Perwalian sebanyak 10 perkara; f. Izin Poligami sebanyak 6 perkara; g. Harta bersama sebanyak 5 perkara; h. Penguasaan Anak 4 perkara; i. Wali Adhal sebanyak 3 perkara; j. Pembatalan perkawinan 3 perkara;

4.

Perkara Tata Usaha Negara yang menonjol di DKI Jakarta berdasarkan urutan (rangking) gugatan yang masuk dan diperiksa di PTUN DKI Jakarta adalah sebagai berikut : a. Masalah Pertanahan sebanyak 25 perkara; b. Masalah Kepegawaian sebanyak 18 perkara; c. Masalah Perijinan sebanyak 12 perkara d. Masalah Lain-lain sebanyak 15 perkara e. Masalah Perumahan sebanyak 4 perkara; Bahwa terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Perkawinan, Undangundang Narkotika, KUHP, KUHAP, Undang-undang Pertanahan, dan lain-lain menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan rendahnya tingkat kesejahteraan (ekonomi) masyarakat.

5. Perkara Tata Usaha Negara yang menonjol di DKI Jakarta berdasarkan urutan (rangking) gugatan yang masuk dan diperiksa di PT.TUN DKI Jakarta adalah sebagai berikut : a. Pertanahan sebanyak 55 Perkara b. Perumahan sebanyak 1 Perkara c. Perijinan sebanyak 18 Perkara d. Kepaegawaian sebanyak 16 Perkara e. Pajak sebanyak 0 Perkara f. Lelang/Tender sebanyak 7 Perkara g. Kewarganegaraan sebanyak 1 Perkara h. Piutang sebanyak 9 Perkara i. Akta sebanyak 1 Perkara

54

k. Pilkada sebanyak 1 Perkara l. Kades sebanyak 2 Perkara m. Anti Damping sebanayak 1 Perkara n. Yayasan sebanyak 1 Perkara o. Tambang sebanyak 3 Perkara p. Perdagangan sebanyak 1 Perakara q. Lain-lain sebanyak 2 Perkara

D. Saran.

1. Bahwa dalam penyusunan Program Penyuluhan Hukum, perlu memperhatikan Peta Permasalahan Hukum yang ada, sehingga penetapan materi hukum yang disampaikan dan metode yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Undang-undang yang diprioritaskan untuk disuluhkan pada tahun mendatang adalah Undang-undang Narkotika, Undang-undang Perkawinan, KUHP/KUHAP, Undang-undang Agraria, dan Undang-undang Hak Asasi Manusia. 2. Bahwa melihat faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang menjurus kepada penambahan Lapangan Kerja bagi masyarakat. 3. Bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di DKI Jakarta, perlu pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ditingkatkan prekuensinya, sehingga materi hukum dapat disebarluaskan kepada masyarakat secara merata.

55

L A P O R A N PETA PERMASALAHAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA

Recommend Documents