L A P O R A N
P E N D A H U L U A N
K E U A N G A N
T A H U N
2 0 1 5
1 BAB
PENDAHULUAN
Latar Belakang Maksud dan Tujuan
Dasar Penyusunan
Metode Penyusunan
1.1 LATAR BELAKANG Pemerintah Daerah dihadapkan pada suatu keadaan dimana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada manajemen keuangan yang sehat. Setelah tahun anggaran 2015 berakhir, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah terhitung mulai tahun 2015 harus menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 berbasis akrual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK),
Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pemerintah Kota Madiun terhitung mulai tahun 2015 telah menerapkan basis akuntansi akrual sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dengan menerbitkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Madiun. Dalam rangka penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015, Pemerintah Kota Madiun mendasarkan kepada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan. Pertimbangannya adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak mengatur mengenai penyajian kembali laporan keuangan. Kewajiban PEMERINTAH KOTA MADIUN
I-1
L A P O R A N
K E U A N G A N
T A H U N
2 0 1 5
penyajian kembali laporan keuangan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau International Public Sector Accounting Standars (IPSAS), sehingga menimbulkan penafsiran bahwa penyajian kembali tersebut juga diperlukan dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual sesuai dengan lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penafsiran ini didasarkan pada prinsip diperlukannya perbandingan laporan keuangan tahun berjalan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. Terdapat berbagai tafsir tentang koreksi kesalahan akuntansi akibat belum diterapkannya akuntansi penyusutan aset tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang mengatur SAP berbasis kas menuju akrual untuk periode akuntansi 2005 – 2014. Penyajian kembali laporan keuangan dapat berdampak luas bagi proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yaitu perubahan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD. Apabila dilakukan penyajian kembali laporan keuangan, maka laporan keuangan yang menjadi dasar penetapan peraturan daerah tersebut akan berubah dan memerlukan pengesahan kembali. Selain itu, laporan keuangan pemerintah daerah setiap periode diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila dilakukan penyajian kembali laporan keuangan, maka diperlukan pemeriksaan ulang atas unsur-unsur laporan keuangan yang berubah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 menyatakan bahwa entitas tidak menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2014 berbasis kas menuju akrual menjadi laporan keuangan tahun 2014 berbasis akrual agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan tahun 2015. Perubahan dalam laporan keuangan tahun 2015 terhadap laporan keuangan tahun 2014 bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi pada umumnya, namun lebih mendasar karena merupakan perubahan basis standar akuntansi. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sesuai lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 menyebabkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual sesuai lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tidak berlaku lagi. Dengan demikian, kedua laporan keuangan yaitu PEMERINTAH KOTA MADIUN
I-2
L A P O R A N
K E U A N G A N
T A H U N
2 0 1 5
laporan keuangan tahun 2015 dan laporan keuangan tahun 2014 disajikan sesuai dengan basis standar akuntansinya masing-masing. Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Perubahan yang signifikan atas pos-pos laporan keuangan akibat dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan laporan keuangan.
T U J U A N
Penerimaan Pengeluaran Sumber daya ekonomi
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang
Hutang
Kekayaan bersih
dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan.
Posisi Kas Daerah
Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi pembiayaan, posisi aset, posisi kewajiban, posisi ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan. Selain itu, setiap entitas pelaporan keuangan daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upayaupaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagai para pengguna (stakeholders) dalam menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Maksud dan tujuan dari penyusunan LKPD antara lain: 1.
Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaaan daerah periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah.
2.
Memberikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD. PEMERINTAH KOTA MADIUN
I-3
L A P O R A N
3.
K E U A N G A N
T A H U N
2 0 1 5
Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah tercapai.
4.
Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5.
Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
6.
Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.
DASAR PENYUSUNAN
UU 32 Th 2004
1.2 DASAR PENYUSUNAN 1.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU 34 Th 2004
PP 24 Th 2005
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
PP 58 Th 2005
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Permendagri13 Th2006
Permendagri 64 Th2013
Perda 04 Th 2011
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan diubah terakhir kalinya
Perda
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015;
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan
2.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
7.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang milik PEMERINTAH KOTA MADIUN
I-4
L A P O R A N
K E U A N G A N
T A H U N
2 0 1 5
Daerah; 9.
Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah;
10.
Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Daerah;
11.
Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah;
12.
Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun.
SISTEMATIKA
Ringkasan Pendahuluan
Ekonomi Makro
Ihktisar kinerja keu Kebijakan akuntansi
Pos-Pos LK
☻ Infomasi non keu
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Ringkasan Memberikan informasi mengenai LKPD Tahun 2015 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLk). Bab I Pendahuluan Memberikan informasi mengenai maksud dan tujuan serta landasan hukum penyusunan LKPD Tahun 2015 Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan APBD 2015 Memberikan informasi mengenai ekonomi makro dan kebijakan keuangan APBD Tahun Anggaran 2015. Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja keuangan masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun selama tahun anggaran 2015.
PEMERINTAH KOTA MADIUN
I-5
L A P O R A N
K E U A N G A N
T A H U N
2 0 1 5
Bab IV Kebijakan Akuntansi Memberikan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota dalam menyusun LKPD Tahun 2015. Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Bab VI Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Bab VII Penjelasan Pos-Pos Neraca Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Neraca. Bab VIII Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Operasional (LO). Bab IX Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Arus Kas. Bab X Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
PEMERINTAH KOTA MADIUN
I-6
L A P O R A N
K E U A N G A N
T A H U N
2 0 1 5
Bab XI Informasi Non Keuangan Memberikan informasi non keuangan Pemerintah Kota Madiun yang terjadi selama tahun anggaran 2015 dan kejadian-kejadian lain setelah tanggal neraca.
PEMERINTAH KOTA MADIUN
I-7
