RANCANGAN KUNJUNGAN LAPANGAN KOMISI III DPR-RI KE LEMBAGA PEMASYARAKATAN NUSAKAMBANGAN PROVINSI JAWA TENGAH PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2014-2015
A. LATAR BELAKANG Berbagai kejahatan kini telah menjadi semakin kompleks, terorganisir, dan terstruktur yang berdampak luas dan sistemik sehingga memerlukan penanganan yang tidak biasa. Tipe kejahatan yang terkategori sebagai tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) juga membutuhkan strategi luar biasa dalam menghadapinya. Indonesia telah membentuk dan mengadopsi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan upaya implementasi strategi pemberantasannya terutama terhadap tiga kejahatan utama, yakni Kejahatan Korupsi, Narkotika, dan Terorisme. Tiga tipe kejahatan ini dianggap paling merugikan bangsa dan negara Indonesia baik dari sisi ekonomi, sosial, dan berbagai bidang. Tiga kejahatan ini tidak diragukan lagi adalah kejahatan khusus, terbukti telah menjadi perhatian utama atau prioritas dalam strategi penegakan hukum nasional. Tindak pidana tersebut juga telah diklasifikasikan dalam kategori tindak pidana khusus, misalnya telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundangundangan terkait dan telah secara tegas diklasifikasikan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni tindak pidana korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang, pelanggaran HAM Berat, dan kejahatan terorganisasi lainnya. Penanganan dalam pembinaannya di Kementerian Hukum dan HAM pun, dengan berlakunya PP tersebut, telah dibuat berbeda dalam hal pengetatan terhadap proses pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat. Dalam hal ini ditambahkan syarat-syarat khusus yakni: 1.
Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya. (dilakukan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum). Dalam hal ini berarti pelaku harus mau menjadi Justice Collaborator. 1
2.
Telah membayar lunas denda dan uang pengganti (korupsi)
3.
Telah mengikuti program deradikalisasi. Khusus mengenai tindak pidana atau kejahatan penyalahgunaan narkotika
dan obat-obatan terlarang tak dipungkiri lagi merupakan masalah khusus yang menjadi perhatian bersama. Strategi khusus untuk menangani permasalahan Narkoba dari sisi demand dan supply terus dikembangkan. Salah satu permasalahan yang justru terjadi adalah dominasi angka narapidana atau tahanan Narkotika di berbagai Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia, menyumbang besar permasalahan overkapasitas. Permasalahan lain yang terjadi kemudian, permasalahan ini juga ditengarai menyebabkan fenomena permasalahan baru, yakni peredaran Narkotika di Lapas atau bahkan pengendalian narkoba di luar yang dilakukan dari dalam Lapas. Hal ini semakin mendukung teori crime university in prison yang berpendapat bahwa para Narapida yang ada di dalam penjara tersebut dalam kenyataanya semakin rumit dan modusnya semakin canggih dan tertutup. Hal ini menunjukkan betapa berbahayanya organisasi jaringan kejahatan Narkotika di Indonesia yang semakin tertutup dan kompleks, terorganisir, dan meluas. Pada beberapa waktu lalu misalnya, Pemerintah kemudian menetapkan untuk melakukan eksekusi hukuman mati terhadap ratusan Narapidana yang didominasi oleh tindak pidana Narkotika. Seperti pada peristiwa yang terjadi pada seorang kurir narkoba asal Solo, berhasil ditangkap Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah saat dalam perjalanan menggunakan bus malam di depan SPBU Sukun Jalan Setiabudi, Banyumanik, Semarang yang dilakukan setelah adanya informasi dari intelejen BNN Jakarta
tentang
peredaran
narkoba
yang
dikendalikan
melalui
lapas
Nusakambangan. BNN yang berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa
Tengah,
kemudian
melakukan
penulusuran
di
Lapas
Narkotika
Nusakambangan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan Ponsel Nokia silver dari napi bernama Sartoni dan Ponsel Smartfren dari napi bernama Sutrisno. Disinyalir bahwa sabu yang dibawa adalah kualitas nomor satu dengan harga mencapai Rp 2 juta per gram. Sartoni mendapatkan sabu itu dari berhubungan dengan sindikat Nigeria. Di satu sisi peristiwa tersebut mencerminkan adanya kerja 2
keras dari BNN dalam upaya pemberantasan narkotika, namun disisi lain peristiwa tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap para narapidana yang bebas berkeliaran dalam mengendalikan peredaran narkoba di dalam Lapas Nusakambangan. Pemberantasan korupsi, narkoba, dan terorisme harus menjadi agenda utama, yaitu dengan melakukan penindakan atau penghukuman sekaligus pencegahan. Sistem pencegahan yang dibangun oleh berbagai lembaga dan institusi nampaknya perlu direevaluasi dan terus dikembangkan. Oleh sebab itu, prioritas ini dapat dilihat dari berbagai sisi termasuk dari sisi pembinaan dan pengawasan serta investigasi yang dilakukan terhadap Narapidana di LAPAS. Selanjutnya mengenai permasalahan yang terjadi belakangan ini yakni terkait dengan kejahatan terorisme. Adanya fenomena ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) yang diduga telah menyebar ke Indonesia menjadi permasalahan baru bagi bangsa Indonesia. Proses pencegahan, penegakan hukum, dan pembinaan (deradikalisasi) menjadi strategi nasional dalam menghadapi kejahatan terorisme. Dalam hal ini pembinaan khusus perlu dilakukan terhadap narapidana terorisme yang juga dapat membuka jaringan struktural organisasi teroris yang berbahaya. Maka dari itu, pembinaan di LP Nusakambangan perlu mendapat perhatian khusus. Pakar terorisme dari Internasional Crisis Group misalnya mengatakan propaganda ideologi Negara Islam Irak dan Suriah masih berpotensi masuk ke Indonesia melalui narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan.1 Bahkan kemudian Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga telah menyatakan di media bahwa lebih dari separuh narapidana terorisme di LP Nusakambangan telah menjadi pengikut kelompok ekstrimis ISIS (sejumlah 24 orang dari 43 Narpidana Terorisme).2 Diduga dilakukan berbagai cara dari bimbingan sosial moril hingga finansial. 1
Luqman Hakim, “Pakar: Ideologi ISIS Bisa Masuk Melalui Nusakambangan”, Antara News (24
Maret 2015) pada http://www.antaranews.com/berita/487133/pakar-ideologi-isis-bisa-masuk-melaluinusakambangan (diakses pada 25 Maret 2015). 2
Aisha Shadira, “Ikut Ba’asyir, 24 Napi Nusakambangan Gabung ISIS”, Tempo (4 Agustus 2014) pada
http://www.tempo.co/read/news/2014/08/04/078597132/Ikut-Baasyir-24-Napi-NusakambanganGabung-ISIS (Diakses pada 25 Maret 2015). 3
Komisi III DPR RI melakukan tindak lanjut dari permasalahan yang disampaikan
diatas
dengan
mengadakan
investigasi
langsung
ke
Lapas
Nusakambangan guna mendapat hasil pengamatan langsung mengenai pengawasan dan pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana sekaligus strategi pencegahan yang dapat dilakukan baik oleh Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Badan Narkotika Nasional di Jawa Tengah, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menjamin terselenggaranya pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan komitmen bersama dalam pemberantasan Korupsi, Narkotika, dan Terorisme sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan Komisi III DPR RI dalam agenda Rapat Kerja Komisi III DPR RI.
B. TUJUAN KEGIATAN Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dilakukan dengan tujuan untuk mencari informasi, bahan, dan data baik berupa fakta hukum, saran, dan masukan mengenai bagaimana bentuk penanganan, pengawasan dan pembinaan yang maksimal terhadap narapidana, upaya pembinaan terhadap narapidana khususnya terhadap terpidana narkotika, terorisme dan korupsi, dan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, BNPT, beserta BNN di Provinsi Jawa Tengah. Dalam kunjungan ke Lapas Nusakambangan Jawa Tengah diharapkan untuk mendapatkan seluruh data dan informasi mengenai upaya maksimal pengawasan dalam lapas dan penanganannya, pembinaan terhadap narapidana, peredaran dan penyelundupan narkotika di dalam lapas, upaya deradikalisasi, dan langkah-langkah dalam menjadikan Lapas Nusakambangan menjadi Lapas yang semakin baik, sistem dan proses penanganan terhadap pengguna Narkoba, bentuk penanganan, sistem keamanan, fasilitas kesehatan dan sanitasi, dan tinjauan terhadap seluruh sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada; serta kesiapan dalam penanganan pengguna Narkoba yang semakin meningkat dan menjadi orientasi strategi penanganan terhadap pengguna Narkoba.
4
Hasil dari Kunjungan Spesifik ini juga mempertegas fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Komisi III DPR RI dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang terutama yang terkait dengan penegakan hukum. Selain itu, hasil ini juga akan digunakan untuk mendapatkan aspirasi dan data-data terkaitnya dalam rangka perbaikan atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
C. WAKTU DAN TEMPAT Waktu
:
Tempat :
26 – 28 Maret 2015 Pulau NUSAKAMBANGAN, CILACAP JAWA TENGAH
D. ANGGARAN Sumber anggaran: disesuaikan dengan DIPA Komisi III DPR RI Tahun 2015
E. PESERTA KUNJUNGAN LAPANGAN Tim Kunjungan Lapangan Komisi III DPR RI No 1.
NAMA DR. Aziz Syamsuddin, SH
No. ANGG.
KETERANGAN
A-248
Ketua Komisi III DPR RI/ F-PG Ketua Tim
2
Desmon Junaidi Mahesa
A-376
Wakil Ketua/F-P Gerindra
3
DR. Benny K. Harman, SH
A-478
Wakil Ketua/F-P Demokrat
4
Masinton Pasaribu, SH
A-146
Anggota Tim/F-PDIP
5
John Kenedy Azis, SH
A-240
Anggota Tim/F-PG
6
Drs. Wenny Warow
A-387
Anggota Tim/F-P Gerindra
7
Didik Mukrianto, SH., MH
A-437
Anggota Tim/F-P Demokrat
8
H. Muslim Ayub, SH., MM
A-458
Anggota Tim/F-PAN
9
H. Yaqut Cholil Qoumas
A-59
Anggota Tim/F-PKB
10
M. Nasir DJamil
A-84
Anggota Tim/F-PKS
8
H. Arsul Sani, SH., M.Si
A-528
Anggota Tim/F-PPP
9
Drg. Hj. Sri Rahayu Ningsih, MM.,
A-22
Anggota Tim/F-P Nasdem 5
MH. 10
DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., M.Hum
A-559
Anggota Tim/F-P Hanura
F. HASIL KUNJUNGAN Pada kesempatan pertama dilakukan kunjungan ke beberapa tempat di Nusakambangan. Diantaranya, Pos Polisi dan lokasi eksekusi bagi terpinana mati. Selanjutnya, pertemuan dengan Kanwil Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kepala BNNP Jawa Tengah dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).
Pemaparan diawali oleh Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah. Dimana disebutkan atau ditegaskan bahwa Nusakambangan adalah kawasan khusus Lembaga Pemasyarakatan. Ada 9 Lapas yang dibangun pada masa penjajahan Belanda yaitu : 1. Permisan dibangun pada tahun 1908 2. Batu dibangun pada tahun 1924 3. Besi dibangun pada tahun 1927 4. Kembang Kuning dibangun pada tahun 1950 5. Nirbaya dibangun pada tahun 1912 6. Karanganyar dibangun pada tahun 1912 7. Karangtengah dibangun pada tahun 1928 8. Gliger dibangun pada tahun 1929 9. Limusbuntu dibangun pada tahun 1935 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PR.07.03 tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 yang menyatakan bahwa 5 lapas dihapus, yaitu Nirbaya, Karanganyar, Karangtengah, Gliger dan Limusbuntu. Lembaga Pemasyarakatan di Nusakambangan merupakan salah satu penyangga bagi lapas-lapas di Indonesia, sebagai tempat pemindahan narapidana baik di Jawa maupun diluar jawa.
6
Terdapat beberapa fasilitas untuk menunjang kegiatan pembinaan narapidana seperti bengkel kerja, masjid, gereja, aula, poliklinik, koperasi, lapangan olah raga dan lain-lain. Bengkel kerja yang ada dijadikan untuk narapidana dalam mengembangkan keterampilan seperti membuat Sablon, membuat meubelair dan menjahit. Narapidana di Nusakambangan kelas berat yaitu yang masa hukumannya ratarata di atas 1 (satu) tahun, narapidana seumur hidup dan hukuman mati, dengan jenis kejahatan : pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, pencurian dengan kekerasan, penyelundupan, narkotika, teroris, subversif, dan lain-lain.
DATA NARAPIDANA LAPAS NUSAKAMBANGAN (Pebruari 2015) NO
LAPAS
KAPASITAS NAPI TERORIS
1
LP KELAS I BATU
500
293
2
LP KELAS IIA BESI
215
3
LP KELAS IIA KEMBANG KUNING
NARK PIDANA SEUMR OBA
MATI
HIDUP
21
50
22
61
175
5
106
1
1
275
164
13
61
7
7
4
LP KELAS IIA NARKOTIKA
245
272
-
126
-
-
5
LP KELAS IIA PERMISAN
221
154
12
62
3
6
6
LP KELAS IIA PASIRPUTIH
336
293
43
163
20
20
7
LP KELAS IIA TERBUKA
25
13
-
-
-
-
JUMLAH
1817
1364 94
568
53
95
DATA PETUGAS PEMASYARAKATAN DAN JUMLAH NARAPIDANA (Peb 2015)
7
JUMLAH NO
PEGAWAI
LAPAS L
P
PETUGAS TOTAL PENGAMAN NAPI AN
1
LP KELAS I BATU
89
4
93
44
293
2
LP KELAS IIA BESI
48
3
51
25
175
3
LP KELAS IIA KEMBANG KUNING
60
1
61
35
164
4
LP KELAS IIA NARKOTIKA
45
3
48
21
272
5
LP KELAS IIA PERMISAN
69
2
71
40
154
6
LP KELAS IIA PASIRPUTIH
90
1
91
59
293
7
LP KELAS IIA TERBUKA
28
2
30
9
13
429
16
445
233
1364
JUMLAH
POTENSI KAWASAN NUSAKAMBANGAN 1. Batu Kapur 2. Flora a) Hutan belukar terdiri tumbuhan heterogen yang termasuk jenis langka b) Hutan mangrove yang terluas di pulau Jawa c) Berbagai jenis tanaman Anggrek. 3. Fauna Macan Tutul (Panthera pardus), Macan Kumbang (Panthera pardus), Lutung (Prebystis cristatus), Babi Hutan (Sua sp), Kera (Macaca spp), Kalong (Pycnonotus spp), ular, burung sesap madu, prenjak (Prinia moruata), kutilang (Pycnonotus spp), trocokan (Pycnonotus spp), sikatan (Rhipidhura spp), ayam hutan (Gallus sp) 8
4. Tanaman Rotan
UPAYA MENINGKATKAN SISTEM PENGAMANAN DI NUSAKAMBANGAN a)PENGAMANAN DI DALAM LAPAS 1.
Menempatkan Petugas Pengamanan sesuai dengan Standart Pengamanan, yaitu : Petugas P2U,Komandan Jaga, Staf KPLP, Perwira Piket, dan Anggota Jaga.
2.
Memperlengkapi Petugas Pengamanan dengan alat pendukung pengamanan, yaitu : alat detektor, Tongkat , Borgol, Senjata Api, HT, Alat Kontrol keliling, Alat Detektor
3.
Meningkatkan kemampuan menembak dan bongkar senjata dengan bekerja sama dengan Kopasus
4.
Mengusulkan
penambahan
formasi
pegawai
khususnya
petugas
pengamanan di Lapas.
b)PENGAMANAN DI LUAR LAPAS Pembentukan Satgas Kamtib Nusakambangan dengan tugas : a. Melaksanakan Fungsi Pengamanan Khusus berupa pengawasan dan pemantauan lalu lintas orang dan barang masuk dan keluar Nusakambangan. b. Melaksanakan pemeriksaan fisik terhadap orang , identitas dan keabsaahan surat izin masuk. c. Melaksanakan pemeriksaan fisik barang yang dibawa masuk dan keluar Nusakambangan, jenis, jumlah dan kelengkapan dokumennya d. Secara
khusus
memantau
dan
mengawasi
keluar
masuknya
orang/pengunjung/tamu yang berkaitan dengan WBP yang masih menjalani pidana. e. Membuat laporan tertulis untuk tertib administrasi keamanan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas satgas.
PERMASALAHAN UMUM YANG DIHADAPI SAAT INI 1. Keberadaan warga binaan pemasyarakatan terorisme, 9
2. Persiapan pelaksanaan eksekusi terpidana mati 3. Keberadaan masyarakat sekitar di pulau nusakambangan, 4. Keberadaan buruh tani dan perkebunan, 5. Kurangnya sarana dan prasarana untuk patroli darat dan laut. 6. Kurangnya jumlah petugas pemasyarakatan 7. Keterbatasan anggaran pengobatan bagi warga binaan pemasyarakatan senusakambangan
MASALAH LINGKUNGAN DI NUSAKAMBANGAN 1. Kerusakan lingkungan dan ekosistem di Pulau Nusakambangan sudah cukup memprihatinkan (Monev Kanwil Kemenkumham Jateng 29-31 Mar. 2010)yang disebabkan oleh :
Pembalakan liar hutan lindung oleh penduduk disekitar pulau NK berada di 5 titik/lokasi disepanjang segara anakan
Pengrusakan dan penebangan hutan mangrove sepanjang 30 km di sisi Segara Anakan
2. Semakin banyak para nelayan beralih mata pencaharian menjadi petani dengan membuka lahan pertanian dan perkebunan di NK dan perambahan hutan payau. 3. Belum Optimalnya petugas keamanan yang bertugas mengawasi keberadaan hutan lindung dan mangrove dari para pencuri karena kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki. 4. Belum adanya pengelolaan Pulau Nusakambangan yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan Pulau Nusakambangan Sebagai Pulau Penjara/Pemasyarakatan yang ramah lingkungan dengan melaksanakan konservasi lingkungan hidup 5. Pembangunan & Pengembangan Serta Aktivitas Lain Yang Sporadis Tidak Terarah Terkontrol
10
UPAYA PENYELESAIAN MASALAH YANG SUDAH DILAKUKAN 1.
Dibentuknya Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban Pulau Nusakambangan yang memiliki tugas pokok untuk melakukan pengendalikan, pengkoordinasikan, dan pengawasan berkaitan dengan upaya ketertiban dan keamanan Pulau Nusakambangan.
2.
Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan instansi terkait seperti Kementerian kehutanan , Pihak Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Dan Yayasan Bina Sejahtera Cilacap Untuk Melaksanakan Konservasi Alam Nusakambangan
3.
Kerja sama dengan pihak Holcim dengan mengadakan Workshop dalam rangka penyusunan Road Map Pulau Nusakambangan
UPAYA
JANGKA PANJANG MENGATASI PERMASALAHAN KAWASAN PULAU
NUSAKAMBANGAN 1.
Kerja sama dengan Markas Besar TNI untuk membangun pos TNI di Nusakambangan
2.
Mengusulkan melalui RKAKL masing-masing satker untuk melengkapi sarana IT dalam rangka deteksi dini terhadap sinyal HP
3.
Mengusulkan melalui RKAKL masing-masing satker untuk pemasangan Jammer (pengacak sinyal) ke seluruh Lembaga Pemasyarakatan
4.
Mengusulkan melalui RKAKL masing-masing satker untuk mengadakan alat patroli air (kapal) dan patroli darat (motor traill)
5.
Mengusulkan penambahan petugas pemasyarakatan
SARAN TERHADAP KONDISI PULAU NUSAKAMBANGAN DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 1.
Penambahan sumber daya manusia bagi petugas pemasyarakatan baik dari sudut kwalitas dan kwantitas,
2.
Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana lainnya yang menunjang program kerja UPT Pemasyarakatan Se-Nusakambangan,
11
3.
Dibuat regulasi khusus tentang pola pembinaan Narapidana Teroris serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dan pembangunan LAPAS Khusus Teroris, dan
4.
Tunjangan Khusus Bagi Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di UPT Pemasyarakatan Se-Nusakambangan
TAMBAHAN PENJELASAN Selanjutnya, dalam
kunjungan
lapangan
dan
pertemuan
di Lapas
Nusakambangan tersebut, ada beberapa tambahan penjelasan dari Kapolda Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) adalah sebagai berikut: - Pada prinsipnya, Polda Jawa Tengah mendukung dan siap membantu keamanan Nusakambangan, termasuk dalam hal “maximum security” bagi lapas. Terkait hal perizinan senjata bagi petugas lapas tidak ada masalah, dengan catatan mengikuti tahapan test psikologi terlebih dahulu - Koordinasi dengan institusi terkait selama ini berjalan dengan baik, termasuk operasi yang dilaksanakan Polda Jawa Tengah selalu berkoordinasi dengan Kanwil Hukum dan HAM, dan lebih khusus lagi koordinasi dengan Kalapas yang ada di Nusakambangan - Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, menggaris bawahi masalah remisi dan eksekusi mati. - Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), mempertegas mengenai status kawasan Nusakambangan yang harus disterilisasi guna mengantisipasi bahaya terorisme yang semakin mengancam. Mengingat titik rawan yang ada saat ini saja, setidaknya ada 24 titik yang harus mendapatkan perhatian khusus. Hal-hal lain adalah masalah kewenangan BNPT yang masih terbatas - BNNP Jawa Tengah, secara umum memaparkan masalah penanganan narkoba. Dan rencana BNNP untuk pencanangan gerakan pemberantasan narkoba, yakni Pencanangan Program Rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba.
12
G. PENUTUP Demikian laporan hasil kunjungan Tim Komisi III DPR RI ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan agar dapat menjadi bahan bagi Pimpinan dalam mengambil keputusan.
Jakarta, Maret 2015
Komisi III DPR RI
13
