Koruptor Ubah Serigala Jadi Kambing Potong

1

Diterbitkan Oleh PT PANDU BERKAT ANUGERAH Pemimpin Umum Sahat M Tambunan
Edisi 176/Tahun Wakil Pemimpin Umum/ Wakil Pemimpin Redaksi As Atmadi SP Pemimpin Redaksi H Abdul Wahab Abdi Redaktur Senior Izhary Agusjaya Moenzier Pemimpin Perusahaan Ansye N Wongkar

X/01 s/d 15 Maret 2011

Menyuarakan Demokrasi Kedaulatan Rakyat

Harga Rp. 3.500,- Luar Daerah + Ongkos Kirim

EDISI 176/TAHUN X/01 S/D 15 MARET 2011 04 Dipo Alam Tak Takut Dewan Pers Ancaman boikot media yang dianggap ‘menyerang’ pemerintah dikeluarkan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, kemarin, Senin 21 Februari 2011. Selain menghentikan iklan dari instansi pemerintah, Dipo juga mengancam pemerintah akan meminta pejabat tidak melayani permintaan wawancara dari media-media tersebut.

Alamat Kantor, Redaksi/TU/ Sirkulasi/Iklan: Gedung PASKAL Jl . Letjend. Suprapto No. 38, Cempaka Putih, Jakarta Pusat Telp/fax: (021) 42883838 Email : [email protected]

06 Suksesnya Penyelenggaraan Sea

10

Games Tanggung Jawab Kita Suksesnya Pelaksanaan Sea Games yang dijadwalkan berlangsung 11 Nopember 2011 di Palembang dan Jakarta nanti bukanlah semata mata menjadi tanggung jawab Pemda Sumsel dan Pemda DKI, melainkan juga menjadi tanggung jawab kita semua. Termasuk DPR RI, khususnya Komisi X.

Era Baru Penerbangan Haji Angkut WNI Bermasalah

12

Diilhami oleh pengalaman dalam pemulangan WNI yang ada di Mesir, maka ke depan kelak untuk memulangkan 9.300 orang yang terdaftar di sekitar Jeddah, Arab Saudi bukan hal yang mustahil dapat memakai penerbangan haji.

Di Era Kepemimpinan H. Pahri Azhari :

Kab. MUBA Berhasil Meningkatkan Pembangunan di Berbagai Bidang

Bupati Muba H. Pahri Azhari telah membuktikan keberhasilannya dalam mengoptimalkan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten yang dipimpinnya.

Novum Antasari Azhar

Koruptor Ubah Serigala Jadi Kambing Potong Prilaku intelijen di berbagai negara, cenderung menampakan keremangan seperti babi ngepet. Sehingga, mudah diurai dan hasilnya gampang dilacak oleh mata telanjang akibat terlalu banyak meninggalkan “jejak fakta” ketimbang nilai asumsi dan interpretasi. Antasari Azhar

Jakarta-MONITOR : Perintah untuk membungkam mantan Ketua KPK Antasari Azhar ada indikatornya yang sangat kuat. Sa-

lahsatunya adalah, upaya Antasari untuk menaikan status dari “penyelidikan kepada penuntutan”soal tindakpidana korupsi dalam pengadaan

perangkat lunak informatika dan teknologi (IT) pada Pemilu 2009, membuat orang-orang yang terlibat mark up bagi penunjang pesta demokrasi

Efektivitas Satgas Mafia Hukum Jakarta-MONITOR : Lembaga adhoc ini seharusnya dilikuidasi saja atau dibubarkan. Mereka semua personil-personil yang ada dikembalikan keposisi semula. Kami melihat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mafia Hukum dengan menggunakan Keppres mencerminkan satu gambaran refresif yang menunjukan orang dalam lingkaran Istana”ujar David Ridwan Berzt, ketua Amipka dikantornya beberapa waktu lalu. Keberadaan Satgas ini hanya menempatkan orang-orang teori, bukan orang lapangan sehingga terkesan hanya stanby. Bahkan satgas sering melakukan tindakan-tindakan diluar job diskription yang telah dijelaskan dalam keppres” ujar David David menambahkan, fungsi satgas belum dapat menyentuh akar persoalan, sebagian yang diketahui hanya sebatas mengunjungi tahanan, narapidana, lembaga pemasyarakatan (LP) untuk diaudit. Hal ini dilakukan agar publik tahu bahwa satgas telah melakukan

David Ridwan Berzt

kegiatan rutin. Kalau Cuma itu yang dilakukan, maka kerja satgas tidak beda jauh dengan hansip, sebab hansip juga mampu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh satgas mafia hukum jika kerjanya hanya kunjungan. Sebab hingga saat ini masih ada sekitar 80 % kasus korupsi yang belum tersentuh dan sisanya 20 % , ini sebagai tolak ukur penggunaan satgas tidak tepat, justru membuat citra Presiden semakin buruk. Ini adalah fakta

KLIK SELEB Syahrini

Siap Duet Lagi Jakarta-MONITOR : Sejak tak lagi menjadi teman duet Anang, Syahrini lebih berkonsentrasi menjadi penyanyi solo. Tetapi, bukan berarti ia menutup


Baca Syahrini Hal 11

hukum sehingga penggunaan satgas hanya membuangbuang anggaran saja. Satgas yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), adalah jejak orde baru sehingga ada kepentingan politik. Kemudian tugas dan kewenangan satgas pun sudah melebihi aparat pengak hukum lainnya seperti Polisi dan Kejaksaan. Kewenangan satgas telah diatur dalam keppres, namun semua yang dilakukan oleh satgas sejatinya dilanggar. Jadi David mendesak Presiden agar Satgas Mafia Hukum itu dibubarkan saja. David justru sangat menyesalkan cara kerja Satgas yang terlalu didramatisir, misalnya ketika satgas melakukan operasi ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan membongkar keberadaan tahanan dan narapidana yang hidupnya di dalam LP menurut satgas telah menyalahi aturan (hidup mewah dengan fasilitas yang memadai), dan menimbulkan kesenjangan sosial bagi penghuni LP. Jika ini yang diungkap,


Baca Efektivitas Hal 11

seperti itu senilai Rp.600 miliar, tidak bisa tidur nyenyak. Peristiwa ini kemudian disambut dengan dipancingnya Antasari menuju Hotel Mahakam hanya untuk menjadi anggota di perkumpulan golf Modernland. ’’Orang selevel Pak Antasari ini tidak perlu repot harus menjumpai langsung sosok si Rani Yuliani, bilamana hanya ingin menjadi anggota perkumpulan golf tersebut. Beliau, cukup serahkan saja fotokopi KTP kepada salahsatu stafnya di KPK untuk didaftarkan. DisInilah sebenarnya ada sisi kejanggalannya,’’ ungkap Jeniver Girsang, salahseorang pengacara Antasari kepada wartawan beberapa waktu lalu di Jakarta.


Baca Koruptor Ubah Hal 11

Kasus Tanah Penggilingan di PN Jaktim Diduga Ada Pembelokan Hukum Jakarta-MONITOR : Sidang yang dilaksanakan beberapa kali terkait kasus tanah yang pernah dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat dan terbukti salah alamat ternyata masih berlanjut, Hotma Sihite SH MH yang mengikuti kasus ini sejak awal mengungkapkan bahwa ada pembelokan hukum dalam kasus ini. Hotma yang ditemui Monitor dikantornya dibilangan Cempaka Putih beberapa waktu lalu, kepada Monitor terkait kasus tersebut, Hotma

menegaskan bahwa banyak kejanggalan yang kami lihat dengan dipaksakannya kasus ini sampai ketingkat pengadilan yang sudah berlangsung sidangnya beberapa kali.. Yang pertama kami lihat adalah kuasa hukum penggugat tidak dapat menghadirkan orang yang merasa memiliki tanah di Kampung Jembatan, kemudian kuasa hukum penggugat dengan lantangnya menunjuk lokasi tanpa melihat bukti yang otentik, artinya kuasa hukum juga tidak mampu membuktikan bahwa tanah yang katanya milik

Tamin sebagai penggugat ternyata salah alamat dan dalam surat gugatan tanah yang


Baca Kasus Tanah Hal 11

Remunerasi di Dirjen Pajak Diskriminatif Jakarta-MONITOR : Walau Menteri Keuangan sudah menetapkan Surat Keputusan tentang Reformasi Birokrasi dijajaran kementerian keuangan dan remunerasi tentang gaji pegawai negeri sipil (PNS) di jajarannya, namun SK itu tidak berlaku terhadap Emma yang bekerja sebagai Perawat yang dipindahkan dari Kementerian Keuangan melalui SK nomor 391/KM.1/UP.11/2007 Pasalnya, sejak diberlakukannya remunerasi dan berdasarkan SK yang

ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Mulia

Nasution, Emma pernah meniknati gajinya selama satu tahun. Hanya setahun menikmati gaji yang ditetapkan melalui SK remunerasi, tiba-tiba gaji tersebut diputus tanpa alasan. Ketika hal ini ditanyakan oleh Emma kepada Biro kepegawaian dan Biro keuangan, kedua pejabat tersebut justru mengatakan bahwa hasil rapat dengan DPR RI, Emma tidak menerima gaji remunerasi karena Emma hanya seorang perawat. Sementara Emma yang datang ke


Baca Remunerasi Hal 11

Catatan dari Tripoli

Sang Kolonelpun Diguncang Tapi Rakyatnya Makmur Sejak Indonesia merdeka, belum pernah aparat Imigrasi menangkapi warga Libya karena overstay atau bekerja tanpa izin. Yang ada, ‘tuduhan semu’ kepada Tripoli soal suplai senjata ke bumi rencong.

Jakarta-MONITOR : Dari lima negara Maghribi seperti Al-Jazair, Maroko, Mauritania, Tunisia dan Libya hanya negara yang tersebut terakhir saja yang rakyatnya sangat makmur, meskipun dunia pada saat ini sangat paham betul, bahwa pemimpinnya kadangkala tidur di tenda-tenda dengan pola pengawalan

pasukan yang semuanya wanita cantik. Kolonel Muammar Qadhafi saat merebut kekuasaan dari tangan Raja Idris bin Mahmoud Al-khudori tahun l969, masih berusia 27 tahun, sebuah usia paling muda di dunia untuk mampu memimpin sebuah negara yang sangat keras.

Negeri ini berpenduduk 11 juta lebih, dimana ada 879 warga Indonesia yang tercatat secara resmi bekerja di pertambangan minyak, konstruksi di berbagai bangunan perumahan dan di hotel, pembangunan jalan layang, cleaning servive dan di pertokoan. ‘’Hanya sekitar 4


Baca Sang Kolonel Hal 11

Azyumardi Azra :

‘’Pemakzulan No ! Kemiskinan Yes !” Gelombang tuntutan perbaikan demokrasi dan ekonomi untuk negara-negara di Afrika, yang berujung pemakzulan pemimpin Tunisia dan Mesir, seolah bisa berhembus ke tanah air. Jakarta-MONITOR : Masih saja ada pengamat Indonesia yang menganggap, bahwa aksi demonstrasi di sejumlah negara Afrika, yang dimulai dari tanduk Afrika Utara, yakni Tunisia lantas turun lagi kebawah di tetangga negara Arab Saudi yakni Mesir kemudian melebar ke negara Teluk Bahrain, Yaman dan naik lagi ke tanduk Afrika Libya, biasnya akan dapat

mengalir deras ke bumi Indonesia. ‘’Itu ilusi bung dan mengada-ada saja. Karena tidak mungkin bisa dilakukan, selama rakyat Indonesia masih mematuhi hukum, termasuk menerima secara pas dan ikhlas proses pemiilihan presiden dan wakilnya yang demokratis. Apalagi ada harapan ke depan untuk menggalakkan perbaikan ekonomi secara damai,’’ tukas Azyumardi Azra. Yang penting katanya sekarang ini adalah, bagaimana secara sistemaitis dan terpola secara tepat mampu mengentaskan soal kemiskinan yang terjadi di manamana tanpa ada retorika yang mulukmuluk tapi harus sampai kepada sasarannya. ‘’Sebab kalau hal ini tidak tertangani secara baik mampu mengundang kerawanan sosial,’’ tegas

mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) di Jakarta, menjawab pertanyaan Monitor Minggu malam yang lalu di Restoran Pulau Dua Senayan usai menghadiri acara peluncuran buku perjalanan hidup mantan Sekjen Kementerian Agama Drs.H.Zarkowi Sujuti. Menurut cendikiawan muslim ini, secara hirarkis maupun secara horizontal para purnawirawan perwira tinggi TNI maupun Polri termasuk mereka yang masih aktif sekalipun, tidak ada niat untuk melakukan hal seperti itu. Maka, tak mungkin ada aksi pemakzulan di wilayah hukum Indonesia. ’’Enggak ada itu pemakzulan serta tidak mungkin terjadi karena kita pernah mengalami sendiri dengan segala dukanya


Baca Pemakzulan Hal 11




BUNG MONUS

Bung, sebenarnya yang efektif untuk memberantas korupsi bagaimana sih...., Wah itu sih gampang, panggil aja Uya Kuya biar semua koruptor ngaku, he...he...he..... jadi kerja polisi dan jaksa berkurang dong Bung ? NItu sudah resiko, kalau tidak bisa mengungkap kasus korupsi, makanya kasih sama Uya Kuya ajalah, he....he....he...

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Bila Anda Menemukan Kasus Korupsi Kirim ke Alamat Kami Jl Rasuna Said Kav C No 1 Jakarta Selatan Telp (021) 52892459 - 52892441 Email : [email protected] Web:www.kpk.go.id

Dapatkan Berita Nusantara Setiap Saat Klik ! Http://www.monitornusantara.wordpress.com/ dan www.intipnews.com

2
Edisi

176/Tahun X/01 s/d 15 Maret 2011

E DITORIAL

Kredibilitas DPR Terbungkus Posisi

Doa Buat Indonesia Penghujung tahun 1973, K.H.Imam Zarkasyi ,salahseorang pendiri di Pondok Pesantren (ponpes) Modern Darussalam di Gontor, Ponorogo, Jawa Timur memanggil pulang ke tanah air sejumlah alumni di Timur Tengah yang sedang menuntut ilmu di kota Madinah dan Makkah. Pak Kiyai dapat laporan, bahwa mereka sering mengkafirkan dan mengklaim sesat kepada orang yang tidak sepaham, berbeda madzhab (aliran), dan yang tidak nau mengikuti jalan pikiran mereka. Sehingga terkesan kuat, mereka sendiri yang paling benar, sementara orang lain dianggap salah dan sesat. Padahal menurut adik kandungnya K.H.Achmad Sahal dan K.H.Zainal Fanani tersebut, vonis kafir ataupun sesat, adalah prerogratif Allah Swt. Sama halnya dengan soal jodoh, kematian, rizki dan hidayah (petunjuk iman) adalah wewenang mutlak sang khaliq, yang tidak dapat diganggu gugat. Manusia, hanya berusaha semaksimal, dan harus mampu mengimplementasikan makna riil amanah dan perintah Tuhan, bukan ikut mengklaim “ada komunitas lain yang tidak seiring dengan memberikan stempel kafir ataupun sesat”. Pemimpin Redaksi koran ini, ketika masih kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 1980 pernah dikirimi sebuah buku soal Ahmadiyah oleh seorang alumni di Gontor, yang saat itu berdomisili di Toulon, Perancis, berhudul “ Ahmadiyyat, The Renaissance of Islam”. Buku bercover biru ompos tersebut, diitulis Muhammad Zafrullah Khan, setebal 360 halaman, dan diterbitkan oleh Tabshir Publication di tahun l978, yang berkantor di sekitar area Masjid Raya London, tepatnya di 16 Gressenhall Road Southfields, London SW 18. Buku ini dicetak oleh Oxford Press, sebuah percetakan elit dan raksasa yang ada di daratan Eropa Barat, dimana pemegang sahamnya itu ada yang beragama Kristen, Yahudi dan Islam. Diuraikan dalam buku ini bahwa, Ahmadiyah didirikan oleh pria Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, pada bulan Maret 1889 di distrik Qadian, India yang menekankan kepada bentuk organisasi dinamis,ia sangat menjunjung tinggi adanya kemuliaan nilai ajaran agama Islam, mereka bergelut di areal bisnis halal, dan aktif mengelola dunia pendidikan, namun mereka tidak berkecimpung di partai politik. Mirza, lahir pada tahun 1835, dan ia wafat 1908. Kita juga pernah dibohongi langsung oleh Perdana Menteri Malaysia, Dr.H.Mahathir Mohamad soal Darul Arqam di tahun 1995. Bahkan, Menag Dr.H.Tarmizi Taher dan sejumlah petinggi di MUI Pusat, nyaris saja terpengaruh oleh ‘propaganda ala’ Mahathir, yang ingin memberangus Darul Arqam, dimana selama ini dia ‘mendukung’ langkah politik Datuk Musa Hitam untuk menjadi orang nomer satu di negeri jiran. Saat itu hanya Ma’ruf Amin dan sejumlah media cetak yang mendukung eksistensi komunitas yang berbaju “kliwir-kliwir”, dimana mereka memiliki bisnis yang menjangkau ritel, restoran, dan peternakan yang menyebut komunitas seperti ini tidak pernah sesat. Contohnya pertemuan di Langkawi seluruh Menteri Agama kawasan ASEAN merupakan ‘jeratan politis ’ Mahathir untuk memberikan minuman manis pada umat Islam di kawasan ini, namun tetap saja isinya beracun termasuk meracuni pola pikir umat Islam di Indonesia yang kontra terhadap Darul Arqam, dimana pengurusnya itu banyak orang pintar, mulai dari ahli atom sampai ekonomi dan ahli perbankan. Maka itulah sebenarnya, kehadiran SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung sangat tidak kuat, karena dia hasil “keputusan politik”. Sedangkan persoalan yang muncul di masyarakat, tidak selalu diselesaikan oleh kendaraan politik, namun melalui jalur hukum. Itu sebabnya, mengapa kita sangat berharap dalam waktu dekat segera disusun RUU soal Aliran Kepercayaan Masyarakat, dimana di dalamnya ikut juga mengatur komunitas yang diduga kuat melanggar hukum, dimana harus diputuskan melalui sidang di pengadilan, sebagai negara yang taat kepada hukum. Ke depan nanti tidak perlu lagi ada bentrokan fisik, ataupun model penyerangan, penganiayaan, atau apa saja bentuknya yang dapat merugikan manusia secara faktual. Sehingga di masyarakat kita ada ketenangan sebagai harapan dan doa semua orang yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negeri yang gemah ripah loh jinawi lan toto ayem tentrem (bangsa yang damai, makmur dan sejahtera di seluruh lapisan)***

PUSAT:

1

Edisi

- 31 Maret 74/Tahun VI/17

KANTOR Lt 4. no Nugraha Gedung Wisma 6 Jakarta Pusat Saleh 412 Jl Raden Telp: 021-31904336 / ALAMAT REDAKSI/TU IKLAN: SIRKULASI/ Permai, 23 Perum Jaka Bekasi Jl Daha No Jaka Sampurna - 88852224 id Telp/Fax: 021 [email protected]. Email : monitor_nusant

2009

si Kedaulatan Rakyat + Ongkos Kirim Luar Daerah Menyuarakan Demokra Harga Rp. 3.500,-


Edisi

Edisi 75/Tahun VI/06 -

75/Tahun VI/06 -

di Buku Sintong

MayPemilu, tiba-tiba meMenjelang Sintong Panjaitan jen (Purn) Tidak urung, bukunya. ini terluncurkan yang selama Para namanya mencuat. pun gerah. simpan kembali jenderal purnawirawan

Masih Kosong 06 Museum Tsunami ini dibangun kenangan Museum korban bencana. Bambang untuk mengenang RI Susilo nya. Presiden pun meresmikantsuYudhono 75 KK korbanbawah Memilukan, hidup di nami, bertahan (musala). kolong meunasah

i Ali Walikota Binja

an 12 Perjuang

HAM Berlanjut ke Polres

ebaruis Bangun Kerajaan Ord at kat Jadi Pejab Seenaknya Diang Sanak Famili

lama. sudah berjalan an han Kota Binjai dan menyiapk r ngan di Pemerinta Menjadi ‘Raja Kocik’ korupsi terbongka hukum. Berbagai penyimpa seperti kebal menyelamatkan dugaan Namun Walikota Walikota, untuk istri menjadi 1,2 T

akan kalah. 2009 Megawati pasangan, Mega, di Pemilu serius mencari kalangan i pertemuan “Jika benar-benar tokoh dari JK, carilah KSAD atau NITOR: Menanggap Kalla (JK), janganlah pernah menjadi sipil yang Jakarta-MO tri dan Jusuf orang militer, yang Soekarnopu p koalisi yang dijanjikan JK,” TNI. Bukan Megawati Hanya Panglima mengangga strategis sepertidapil masyarakat ‘koalisi badut’. bingung 4 PAN, lemah kemampuan lebih dari sedang caleg No itu, tidak dua tokoh yang gan dan tegas Muchtar I. perkemban manuver politik Sumatera Utara i dinamika terjadi di masyarakat. menghadap n, politik yang perubahan Efendi Harahap menegaska Hal 11 itu, dan Mega Muchtar
Baca Menjaring keinginan JKbisa terwujud. Harahap dengan koalisi JK-Muchtar Efendi yang diinginkan mustahil apa dipertahankan koalisi Kalau masih

hall Siapa Robert Mars

Depkum Jaktim

Aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh seorang pejabat Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM pada Devisi Keimigrasian berbuntut panjang.

08 GBS Menjadi PNS Bayar

Jakarta-MONITOR : Abu Hasan SH ketua umum Pacitan Center mendesak agar ketua Mahkamah Agung segera mengusut tuntas Amar Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui website dan beredar hardcopy terkait kasasi termohon/terdakwa tindak pidana khusus-korupsi DR (HC) Sunardi Ayub, SH, yang proses hukumnya berawal dari Pengadilan Negeri Kota Mataram Provinsi Nusa Teng-gara Barat (NTB). Amar Putusan yang kasasinya diterbitkan oleh MA penuh dengan misteri, keresahan dikalangan masyarakat khususnya masyarakat Mataram yang tahu betul dari awal proses hukum yang melibatkan seorang koruptor ini, kami melihat ada indikasi untuk pembelokan hukum yang ujung-ujungnya adalah “SUAP”. “ujar Abu Hasan dikantornya beberapa waktu lalu. Abu sangat menyesalkan putusan yang nomor register perkara, nama tim yudisial, panitera peng-ganti, dan tanggal keputusan yang sama ini dilakukan tidak cermat dan memang ada permainan, itu hanya mereka (pihak MA –red) yang tahu. Namun dengan beredarnya rilis yang satu menyatakan amar keputan MA atas permohonan kasasi perkara korupsi Sunardi itu :Tolak” sedangkan yang satunya lagi “Kabul”, ini sudah jelas

profesionalitas atau memang “SUAP” yang terjadi? Tanya Abu. Ada Kejanggalan. Dua amar keputusan para-doksial inilah yang menjadi pemicu masyarakat tidak percaya lagi dengan aparat penegak hukum. Seharusnya MA sebagai pengambil keputusan akhir dalam ketetapan hukum suatu perkara tidak asal buat keputusan. Masalahnya, bila terjadi seperti ini, terbitnya surat amar putusan yang sangat kontroversial maka kredibilitas MA serta citra MA semakin buruk. Hal ini dapat memicu dan menyulut kemarahan rakyat, MA harus bertanggungjawab dalam hal ini, karena Pacitan Center melihat ada kejanggalan yang nuansanya kental dengan “SUAP”, jadi jangan hanya mengomentari orang tentang suap, sementara kinerja MA sendiri terindikasi juga dengan hal tersebut” tegas Abu Hasan. Kejanggalan yang terlihat jelas dalam amar keputusan kasasi bernomor register 452 K/ PID.SUD/2007 dengan tim yudisial dan panitera, masingmasing: Prof. DR. Kaimuddin Salle, SH MH (Hakim P1), M’ Bahaudin Qaudry, SH (Hakim P2), Iskandar Kamil, SH (Hakim P3) dan Rudi Suparmono, SH, MH (Panitera Pengganti). Menambah potret buram keadilan kita, kemudian mau dibawa kenama negara kita ini,

sementara Presiden SBY sendiri sudah berkali-kali mengatakan, jika saya mau mengutip ucapan Presiden SBY, “ jadikan Panglima sebagai garda terdepan dalam menyelsesaikan berbagai persoalan hukum, tidak perduli siapa saja harus taat akan hukum”. Namun yang terjadi sekarang ini, malah MA yang dituntut sebagai institusi dalam menegakkan keadilan malah membuat putusan yang jelas telah merugikan negara” ungkap Abu Hasan. Setelah amar putusan ini ditunjukan kepada Abu Hasan , dengan tegas Abu mengatakan, “ Kami siap mempertaruhkan Pacitan Center untuk menyikapi kasus ini, dan kami akan melaporkan hal ini langsung ke Bapak Presiden, karena dua surat MA yang berbeda dalam keputusan kasasi ini, diantaranya Surat No. 900/Pan Pidsus/452 K/PID.SUS/2007 dalam salinan keputusan MA bertanggal 28 Juli 2009 yang ditandatangani H. Suhadi, SH, MH selaku Panitera MA menyatakan, putusan MA pada tingkat kasasi perkara korupsi DR (HC) Sunardi Ayub, SH adalah pertanggal “24 Juni 2008”. Ironisnya, surat ini ditembuskan juga kepada Kepala Rumah Tahanan Negara yang mengindikasikan putusan kasasi perkara pidana khusus-korupsi Sunardi Ayub telah berhubungan

Harga Rp. 3.500,Luar Daerah + Ongkos Kirim

Rp 10 Jt

Sebanyak 5 Orang GBS yang di angkat menjadi PNS rangan UY ketika menurut ketedikonfirmasi terkait masalah pungutan setiap ada pengangkatan tersebut, GBS menjadi PNS pasti ada semua urusan bisa imbalannya agar cepat terlaksana.

12 Bersikap Politik Berbasis

Masyarakat Madani

Kepentingan

“Saya bukan tipe pembohong. Saya siap menandatangani kontrak politik. Setengah gaji saya di DPRRI akan saya serahkan untuk kepentingan rakyat memberi suaranya yang sudah untuk saya,” katanya.

Maftuh Pakai DCH Rp 96 M

Sisa Kekejaman Ordebaru di Sumut

? as Tanah Rakyat ReadBerk

Dirampas Oknum TNI Tanah Helvetia Ditawar Developer

Jakarta –MONITOR Tarmizi Taher saat :Menag sebesar itu, dipinjamkan itu sangat 24 kepada paham bahwa pemerintah Direktur perusahaan RI tidakpenyelenggara mungkin membiayai ONH haji yang bersifatoperasional Rp.9,2 miliar. Pada Plus sebesar Apalagi, di APBN, darurat. tahun l999, tercatat musim haji ribuan jamaah tidak haji yang termaktub pemerintah dibawa mereka menyentuhArab itu ke urusan umat dalam Saudi tidak dapat melaksanakanke kembali ibadah haji ke Tanah tanah Suci. Atas membayarair, karena mereka belum dasar inilah, hotel dan maka Menag tiket reguler pulang tidak memiliki H.Tarmizi Taher ke tanah air mendirikan setelah rekening

Dana Cadangan Haji (DCH) dibangun pada l997, dua tahun setelah Dana Abadi Umat (DAU) berdiri September 1995. Dana

MN-Dok

berakhirnya operasional yang khusus DCH, dengan pokoknya dering telepon, haji tahun l999. modal awal sebesar tidak diambilkan dari pikuknya bunyilangsung ataupun Rp.50 miliar Rp pada tahun l997. an Bahkan, di saat Menag luar kas DAU, dipaberhubung dunia intelijen. dijabat Rugikan Negara Said Agil Al-Munawar an AN dinas intelijen Pada saat Menag langsung dengan kai buat hal-hal meninggalk dan Dirjen dan DPRD DI LINGKUNG M-16 usai Abdul Malik Fadjar dijabat olehHaji dipegang oleh Maka, Read SH,MKn CIA, KGB, Pejabat DKI sangat Taufiq Serikat (AS), 1991, H M Ali Umri, yang bersifat pada tahun uang negeri, apakah sekalipun l999, sempat membesar, DCH bergerak Kamil, wilayah Amerika n’ lama, I, bulan Januari Jim sangat darurat ataupun Mozzart ke atas ITOR: Kerajaan Rp.64,7 miliar meskipun menjadi lagi ke ‘perusahaa Perang Teluk samaran Frank Binjai-MON sulit masuk mengundurkan diri. Sisa kekejaman dari uang dan mendesak dipimpin Soeharto memakai nama ini pula yang
Baca Maftuh Hal 11 korupsi di ordebaru terkait kalau sudah tidak dibunuh oleh ordebaru yang ia garapan rakyat , namun caramasalah tanah KPK khusus dalam , agar kasus Margita. Nama an Nigeria yang di dan Tindakan Masih untung boleh direformasi at berharap yang tak kunjung tuntas.Medan Sumatera Utara (Sumut) yang otoriter operasional haji. dipakai di Paspor karena dikhawatirkke Masyarak DKI diperioritaskan. upah pungut, Juni 2007, terjadi di koleganya, caraordebaruis Rakyat yang sudah an rahasia kokantongi sejak masih saja tanahnya berpuluh Pemprof ihkan dugaan korupsi mengolah Kantor Imigrasi dapat membocork penuh KKN Jika hal ini tidak tindak pidana dikeluarkan members tanahnya dirampastahun, diancam dan surat-surat pintu masuk ita di Pemrov DKI. negara lain. Marshall Read republik ini. tindakan tegas, diperkuat Lagos. oknum menggur dapat menjadi n mendapat Robert TNI serta PTPN yang tersebut segera n kewibawaa Hal bernama tidak bertanggung jawab. klasik seorang yang 1,2 rupsi lainnya istri Read gencar adalah contoh tidak ingin negara Rp akan meruntuhka rakyat harus dikembalikan“Apa yang menjadi hak pernyataan suaminya yang sedang merugikan melibatkan yang Read R: bahwa ‘tilik sandi’ pemerintah kepada pemiliknya,” Juni 2007 tegas Muchtar Robert Marshall Lisna, ke markasnya triliun yang DKI dan Jakarta –MONITO , Efendi Harahap Nigeria sejak kembali lagi menindak koruptor. Sam. H M Ali Umri, Talaud-MONITOR dipicingkan gi Paspor ”Suami saya dari NSEAS. pejabat Pemprov DKI tanpa Tersebutlah menganton Frank Jim Margita. Tiba di mata dikempiskan. di Negeri Paman dia rakat Kabupaten : Masya- yang dilayangkan ia Medan-MONITOR:Hal 11 masih menjabat anggota DPRD ke Instansi tugas pakai nama kosong Siapa Kepulauan terkait tiba di perut Bukan karena daftar kesalahan selama Contoh pahit, tanah SH,MKn, Rober ini berlaku untuk periode g Talaud Provinsi jurnalistiknya (investigasi KPK gi tindakan berarti. seperti Komisi
Bacadi desa Bagan Serdang, namun semataHelvetia Deliserdang. Sulawesi Utara Pepatah Melayu dengan menganton Walikota Binjai re‘tilik sandi’, Faktanya memangsifkan Pantai Labu, orang tasan Korupsi (KPK), Pemberan- porting) di Kepulauan Deliserdang seluas Ketika berlangsun kecewa dengan Lahan yang digarap ap di DKI berkaitan bertugas sebagaidiganggu oleh hirup yang kedua. menginten 1.200 Sumatera Utara, ar, mengungk s tidak rawa yang airnya 106 hektar. Merupakan lahan2000, itu sudah keluar dari HGU PTPN sedang penegak hukum, sikap aparatTinggi Sulawesi Utara Kejaksaan mengungkap berbagai Talaud membongk mata ingin n terkait insentif Pilkada Gubernur bursa. Mensepingang orang II tahun sebab sudahSulawesi dan diserahkan kepada dan Polda korupsi kasus-kasu dalam penyelidika Oleh masyarakat berkali-kali melaporkan dewasa. yang terjadi pada kasus Utara sampai berita yang diduga atas nama Kliwon. dan mengusut Monitor Di atas tanah yang Ali masuk Bagan Serdang tahun berbagai diturunkan 1 calon gubernur, ini 2005 hingga 2008. upah pungut di bawah pipimpinan Basri, tindak kejahatan lkan korupsi (baca dapat nomor Medan, pada baian cenderung berada di kota mengusul kepada Korupsi yang tanda-tanda masih belum ada mengumpu edisi 72-72 Hal 11 depan sudah dijadikan Deliserdang tahun Kabupaten Kepulauan terjadi di Kab Talaud Bupati Nusantara tapi cuma berhasil untuk disikapi.
Baca Jangan kios pedagang, Hingga corot (bontot), masih juga Talaud kiosdi Provinsi Sulawesi Ginting untuk dapat1976, kala itu Tenteng belum direspon. Habel Nusa Wartawan Februari 2009).KKN yang suara nomor Syamsul Arfin. rumah-rumah oleh belakangnya sudah dibangun Utara adalah Bahkan surat tor diusahai rakyati setempat. n Moni- wilayah yang oleh penggarap yang Ternyata Bupati Nusantara dalam saat ini praktik dikalahka t Sumatera cukup menarik untuk menunggu sertifikasi. tinggal respon, melaksanakan . Humas KPK akan dikonsums lalu memerintahkan membendung Johan Budi Padahal masyaraka ungkapnya PU
Baca Korupsi Hal 11 tahu, Ali calon mber air yang lahan tersebut dengan Menurut ini bebahaya,” sumber-subeton keliling. Fauziah Kliwon, dr sumur, Utara (Sumut) paling kaya dan tembpk 78 tahun, pensiunan Bahan di RSU t pemilik Sehingga air Hansip PTPN II, : Limbah masyaraka sebenarnya tidak masuk instalasi merupkan ketua gubernur yang kemudian ruah untuk lagi, mengaku, MONITOR diserahkan kelompok perjuangan tanah telah tersedia tergolong sangat sakit Bireuenmasyarakat. uangnya berlimpah an ke Muntasir Penyerahan waktu lalu kepada (B3) medis garapan menyebutkan B 3 rumah beberapa perjuangannya kepadalimbah belum proses dan Berbahaya Beracun , sejak masyarakat dibuang sembarang kampanye. untuk mendapatkan Surat melalui sebagai mengerikan kekayaan Namun dia Bupatialat Cisarua-MONITOR jika sampai itu, awal cukup sangat asing. yang lahan tahun insenerator panjang. Kala sempat sakit NGO berbahaya 1980,rumah hkan : Kasus rekening Eksesnya Dimulai ketika suatu untuk menunjang produksisatu berlimpah rekening liar di ini. membaca surat sumber penyakit pengelola t dantempat penduduk. hari ia bantuan salah pangan rakyat, din Dilimpa Departemen mencapai liar yang nilainya uang uangnya yang demi mensejahteraka t yang hingga saat kabar. Ada berita masyaraka dapat menjadi hidupalasan pihak tersebut Tenaga Kerja dan itu digunakan oleh n Perumahan Akbar dan Syamsu Menteri bagi masyaraka ratusan miliar itu Pantai Labu. tahu persis nelayan bantuan asalnya. rumah sakit menjadi sorotan kan peralatan Transmigrasi tetap siapa Masri pada Sejulah 100 warga mematikan miliar perbulan.Kolusi Tanjung mengumumkan, pun mengusahai dari mana (Depnakertrans Berkas Romli sakit. instalasi insenerator waktu itu, uang yang parkir disalah satu masih saja oknum pejabat yang tak berbahaya dan tidak memfungsi Dirjen media lokal, sakit sudah apabila rumah yang sudah Mencegah ) terus diikuti pemerintah. sudah adatanah tersebut ada diada di Bank Bank jajaran Depnakertrans. di sekitar rumahdr Fauziah Bireuen, Umri terkesan bisa rumah dengan tanaman yang sama “Padahal masing mantanHukum ditempati karyawan perkembangann padi, palawija, limbah perkebunan a pihaksayur berdomisili berjumlah Rp, Namun Ali RSU belum Pada waktu asi ang saja, ya oleh Monitor sehingga lebih dari Wisnu seharusny NITOR: Jaksa bambu dilaporkan kelapa, standar,mayur, Adaministr Kini Komisi Pemberantasan 126.379.614.3 14,-ditambah dan buah Seperti halnya asing, Nusantara, Bahkan Masri menjelaskan Jakarta-MO sesuai dimohon agar menjadi 15 tahun sudah bisa peduli, tenang-ten baik sesuai Prof Romli meluruskan jambu Supanji JAM Intel Kejagung n, i IPAL yangdengan bahkan Aceh Darusalam Air Limbah (IPAL), mempunya kelak benar-benar m membantu hasil uang yang dengan Umum (AHU) Syamsudin Korupsi akan wawancara dengan ekonomi diolah tidak mengatur segalanya,ya yang se-Nanggroe menganca mulai coba memohon hak milik. “Maka kami Agung Hendarman ita, konon milik Subroto menyebutka melakukan seperti asset yang tidak bergerak i sebuah rumah dapat langsung,rakyat Instalasi Pengolahan , tidak ada melakukan agarnelayan yang Admasasm penghasilannya an medis syahwat kekuasann (Dirjen AHU saat itu menjabat Masri yangpekerja Migas itu masih para penyelidikan kasus rekening Rumah menegaskan dalam PTPN II dan kelompok atas nama karyawan . “KKN Wali- memiliki salah satu standarisas tidak menentu. Kejagung akan mencegah kesehatan n ” jelasnya. Manan Sinaga liar masing-masing Toko (Ruko) sakit ini dikhawatirk masyarakat,” kenang makin menggelora pengecualia Zulkarnaen dampakprosedur Harapan Jenderal (Sekjen) Sekretaris dibutuhkan oleh para sangat di Depnakertrans , dari Kliwon. Persis cara-carasebagai Jammed untuk yang t di sekitarnya, dan kebahagiaan lama rumah dugaan ada di Medan, n berbagai Lingkunganrakyat mengaku, non - aktif), PembinaanMigas Jaksa yang pekerja sebelumnya ternyata tidak Dirjen kota luar biasa. an keluargasakit. Sudah mengusut kasus menimbulka di sekitar saranamasyaraka Mencemari Hubungan Industrial kolusi bagi bertahan lama,sakit tersebut sebagai uang “Bayangin kalau berstatus perkara. Pakanbaru, Balikpapan, Cirebon Sistem Yunus (mantan kasus korupsi. 1 rumah tiba-tiba hidup sudah pensiun, Koramil Lubuk Soeharto menempatksektor,” kata sangat berpotensi oknum tetapi dan Cilacap. korupsi pada Badan Hukum Amran Janah dibakar, menangani memberikan keterangan (PHI) hanya saja Masripesangon, Ketua KPK Antasari kebun Pakam, melaluitidak karyawan berbagai itu, jarak i Seorang petugas AHU), Ali salah kerusakan lingkungan padat anggota TNI dibuang langsung saja diusir dari Azhar di Pegawai dan famili di tidak Cisarua Bogor Administras bahwamenjelaskan Bireuen, marga Simanjuntak Dengan jammed Bahkan rumah dinas, plastik lalu ini limbahtahun dengan umum itu. in Nasution, tinggi m). “Siapapun Masri (Ketua Koperasi mengatakan, KPK Kejagung telepon secara rinci bahwa 1994 dengan selama kesehatan masih tetap hanya dibayar duapuluh Burhanudd juga Anggota DPRK , cara mengambil dalam kantong (Sisminbaku harus siap m dan Yohanes berbagai ke paksa kilimeter di perguruan mengatakan pada akan menetapkan ribu rupiah. Kemudian naik menjadi limbah cair dan keluar. Depkumha (Dirut PT SRD). (merampas) Monitor Nusantara Muntasir Hasan Nasional dimasukkan akhir Mei aberkas tersangka barujumlah seorang dosen Sedangkan yang terlibat berkassakit, menurut katanya. seratus ribu dan tak bisa masuk khusus. dalam kasus tersebut. rumah Bupati Surat Kabar pekerja Migas yang 2006, Woworuntu belum berfungsiny sudah ada di lokasi hanya dua ratus Tenteng tahun segera secarasurat gerah itu,2000 belakang Medan. Ginting.namanya di menjadi tersangka,” sakit ini, mengaku, belum zaman limapuluh ribu rupiah. Alat tersebut akan “Akan menerima Binjai mulai H M kepada ke parit Ordebaru, n Supanji di tidak ditetapkan tersangka ditulis “Ketika itu Sangat Berkas perkaranya pekan lalu pada rumah Bireuen,dialirkan rakyat 1.387.00.33 dengan Masyarakat dan si berada akhir enggan Hendarma tidak limbah manusiawi,” Kejaksaan dan berkutik, n ketika yang Kejagung takuti baru dengan nilai ditakutkatanya. dan medis daridana pesangon an demonstra pengolahan Pemkab diancam mau n hal itu n Depnakertrans,” dilimpahka nantinya tidak cukup sempit tenaga ke menyaksik ditembak tambah bunga Rp. mengataka Menurut pihaknya Kebetulan Kliwon yang sudah kata Antasari 66.479.965.668 dioperasikan perhatian serius dan macammacam,” Agung terus membangu instalasi Fauziah yang adanya alat ungkap sehingga Agung (Kejagung) Pidana tinggal di Azhar, Sabtu 4 April Helvetia IPAL. sejak tahun RSU dr Orde- patut menjadi ketuapadat, n fasilitas IPAL. Ali Umri yang kelompok melantik Jaksa Tindak ,- dan ini sudah n fasilitas (Jambin) harapan dengan cukup 2009. petani Bagan membangu Serdang, 1956, dan pernah Kocik (kecil) sebagai lokasi WALIKOTA Binjai Pengadilan ada yang bisa Basri,59 termasuk kawasan dr Cut inventarisasi pengawas Hal itu menurut menjadi tahun. untuk membangu ‘Kerajaan borok-borok agar segera Muda Pembinaan Muda sakit rentan Ali Umri, tidak itu tidak akan i lahan masuk hanya ahli menempatkan Antasari sekarang PPH. Uang itu sampai Agung tanah PTPN II yang jenis penyakit. RSU dr Fauziah,ditunjuk Korupsi (Tipikor). yang guna menjaga yang belum Muntasir, rumah Tahun 1995 selama mempunya telpon n, berdasarkan macam baru’, Direktur dan Jaksa hingga korupsi oleh Perwira masih ada di Bank menerima sanak sekarang i mengataka berbagai temuan baru dari Dugaan tersebut keluar. “Tidak ada famili menjadi pejabat Sementara BNI ditanamiSkelapa dikonfirmas lahanitu mengalami di penyebaran dugaan korupsinya 46 Cab Guguk tahun 1980, Pengawas Mayor Raja 2001 itu sejumlah barang (Jamwas). Ipal Standar , PA saatsawit tinggal maupun nelpon dalam cair Komisi Pembedan dipasang tahu tanah yang papan terjadi sejak bukti dalam konfirmasiDepnaker. Dan hasil tetapi pakarnya dalam kota Binjai, limbah bertempat instalasi milik Puskopad. dibongkar aliranDarmawati dikeluarkan tekanan apapun Dia juga mengatakan mau perkembangan kasus KPK). Ibu-ibu t beberapa pengolahan warga yang Rakyat gigit jari, hal asmara. Monitor dengan Masri pada penyidikan Dia PTPN II. “Langsung saya terkait pelayanan tetap berusaha ini ada sekitar Tidak sedikit wanita “Termasuk ini fasilitas rekening liardikala namunmaksimal. langsung menerima rantasan Korupsi( melakukan m yang surat untuk dilakukan keras mendapat hingga saat akibat di Depnakertrans. utukkebocoran korupsi bapak masyaraka memperjuangka saluran umum,” Sisminbaku kasus korupsi kembalikerusakan, r dia sekitar RSU karena oleh bujuk rayunya, berhasil terjerat pengawasan pengukuran dapat berfungsi Tidak hanya ratusanitu, uang yang jumlahnya dan kaum tanah milik mereka n kasus dugaan miliar di an melalui perhatian notaris seluruh PTPN 6 Helvetia 800 berkas mendenga itu, KPK juga menemukan dan apabila miliar akan dikembalikan sehingga belum itu bersama dilakukan RSU HalIX waktu itu,” ujarnya. ditangani intel pipa for South Network sebagai limbah pembuang ini harus mendapatkesehatan bermasalah uang Binjai sering sebesar Rp400 Baca IPAL East Asia Studies adanya ke Bendahara yang perharinya
yang telah gu Tanah tersebut segera kerugian negara mirkan dirinya m itu, berkas akan Indonesia ria katanya. Persoalan 200 Menurut Negara sesuai segalanya. Tersebutlah mengatur memprokla yang jumlahnyadengan berisi Basri, pihaknya (NSEAS) Jakarta. Depkumha sangat menggang medis Kejagung dan Pidana korupsi DPRD Tingkat II, diukur oleh DPRD Tingkat I, lalu ber-KKN cukup besar. melayani sekitar segera melaporkan Meg, gadis “Limbah ke perintah menteri BPN dan pihak serius, karena ‘Raja Kocik’, perihal perampasan 17 tahun asal Nias perkara dugaan para n. Setiap annya. diserahkan sehingga rumah sakit. sesuai perkebunan (Sumut) Diharapkan Keuangan”uajrn surat Sumatera sekitar rekomendasi permohona pemerintah menjadi “Siapa dinetralisir, tersebut tokoh melibatkan ke warga Utara dalam orangnya dan berapa korban untuk dilakukan Bupati Deliserdang. ke polisi yang persis ya. n dikenakan Khusus (Pidsus).dioperasikan merembes tidak mudah pejabat tinggi tanah pengusutan. Seterusnya Meg yang bersedia pencabulan Walikota Binjai. permohona Artinya itu jumlahnya, nanti Namun hingga Tingkah lakunya memasukkanzat kimiawi s u s hektar itu potensial tanah dan mantan para telah selesai . . . K a 89,8 mereka akan melapor 00, sehingga apabila alat saja hari senin ditangani Bung dalam air kasus ini dari kolusi antara m perbuatan boss ‘Kerajaanberterus terang dan melaporkan Rp1.350.0 perbulan hak um ke Bupati Deliserdang.S guna usaha (HGU) untuk dikeluarkan kepala biro meresap ke Ordebaru Soeharto, Depkumha isminbak bisa mencegah Diserahkan Pada humas yang tersebut oleh KPK, artinya uang Kocik (kecil) ke polisi. Hal 11 tersangka untuk diserahkan kepada pemasukan yang 2005 bagi Meg, Kliwon karyawan dan mengumumkan,” Desember (P21),” ungkap
Baca Bangun siapa belum dikembalikan. merupakan tahun 2007 penyidik dengan rakyat tuturnya. Lain n. catatan Ray sekitar sebelum lagi Perjuangan dilanjutkan,
masa depannya. tanah seluas 89,8 lokasi. Kemudian Rp 30 terlibat? miliar dan Hendarma Rekening ini berawal yang atau lainnya. Saat itulah Walikotasejarah hancurnya pasar IV sampai hektar tidak seperti membalikkan sebesar Rp5 menjadi Rp9 mahkotanya palling pasar X Desa Manunggal,di dari ada di rekening miliar dana yang Para tersangka Binjai merenggut dibentuknya sebuah ke berharga. Seterusnya itu digunakan juga ketauan setelah 2007 segera diajukan Bentar lagi 7 Mei 2007 Dana Tabungan PensiunYayasanuntuk membangun
Baca Berkas Tanah n itu masing tiga rumah (YDTP),sakit persidanga Hal 11 dan uang

Rp 5 M

Laporan Habel Nusa Korupsi di Kab Kepulauan

MN-Dok

skan Jangan Dipetie

Talaud

MN-Dok

Berfungsi Fauziah Tak IPAL RSU dr

Parit Dibuang ke Limbah B3

bakum Kasus Sismin

Siap Siapa Terlibat,

a Jadi Tersangk

Kasus

Rekening Liar Depnakertra ns KPK Akan Tetap kan Tersangka Baru

Gadis Meg, Korban Asmara Walikot a Binjai

Brebes Cabul dari

ELEB

Amel, Gagal Investor yang
Lihat

Hal 12

SELEB

Dukun Birahi Mengumbar Susuk Emas

tak dan untung dapat ditolak beranak dua itu Malang tak janda bahenol H Mun, sampai dapat diraih, gelora birahi jawab sang terperangkap di mana tanggung hamil. Sampai paranormal?

paranororang pintar, Desa ut dukun, di cukup terkenalTengah. H.MUN disebut-seb apapun istilahnya, Brebes, Jawa mal, atau Losari Kabupatenmasyarakat yang dikotori Kalibuntu ya di kalangan darinya, telah Sehingga Ketenarann kan jasa pengobatan r nafsu birahi.Cabul’. membutuh tindakan mengumba ‘Sang Dukun bernama Ras sendiri oleh mendapat gelar baru ibu malang Kecamatan H Mun pun , adalah seorang RT. 05/02 Korbannya Desa Kalimukti Hal 11 (30), penduduk Dukun Cabul


Baca

MN-Ds

S

menjadi CITA-CITA produksi film Investor sebuah cukup hanya tidak layar lebar, banyak.Tetapi punya uang pengeharus memiliki r sinetahuan elemente managematografi, punya nyali. ment dan -tangJika tanggunggagal gung ya siap di film seperti Amelia & berjudul London Virginia.

Ibu Ras menggendong

hubungan Bayi hasil

Ras dengan

Mau koalisi Mega -Jk
Bung, ya... anternyahanya manuver Ah itukan

S


Baca Gadis

Kampan

Hal 11

pekerja yang terkumpul pada era dari Menakertrans YDTP diberikan 2001- 2004. kepada Ditjen
Jhon PHI hingga sekarang. Menurut

Bangga Berbye: uat Salah

pemberitaan yang politik aja... menyebutkan adanya hubungan Bung...Walikota antara penyanyi spesial Binjai doyan ABG
senior Yuni Shara dengan Biasa biar awet MELANGGAR aturan, muda he..he..he... muda Raffi Ahmad aktor berbuat salah menjadi sepertinya bukan pemandangan Bung, Maftuh kok isapan biasa seperti ini diaminkan kayanya jempol belaka. Tengok berlangsung kampanye saat N KORUPSI kebal hukum ... saja, KOMISI PEMBERANTASA masyarakat setempat,oleh di keduanya berani negeri ini. Hampir Jangan -jangan Kasus Korupsi semua partai dan KPKnya yang dianggap bukan Menemukan mempertonton mandul... Bila Anda pelanggaran. kan ke Alamat Kami dan di semua tempat di tanah “ Hepeng na porlu publik bahwa di Kirimkepada air melakukan kesalahan. (uang antara C No 1 Jakarta Selatan Tidak penting),” ujar Panjaitan.yang Bung masalah mereka memang Kav terkecuali di Medan, Jl Rasuna adaSaidbenih- - 52892441 Sumatera Medan Amburadul...tanah di Kampanye Anak-anak Telp (021) 52892459 benih asmara. Utara (Sumut). Golkar Karena tidak Email : [email protected] Tanya sama BPN Ketua Panwaslu Hal tersebut terekam donk... Web:www.kpk.go.id jelas tindakannya, Kota menjadi saat Medan keduanya bangga berbuat M Aswin, bahkan menghadiri kesalahan. Dukun H Mun menemukan 25 konser ulang Seorang hamba pelanggaran tahun Tuhan pagiselama kampanye yang ke-15 di BallroomGIGI pagi sekali tampak berlangsung. XXI sibuk “Kami telah menurunkan Djakarta Theater, mengoyak dan membersihkan baliho Sarinah, caleg Partai Golkar seleberan caleg partai yang Area dan Medan di Medan
Baca Yuni Sarah Hal ditempelkan malam-malam Maimun, 11 KOMISI PEMBERANTASAN temuan dugaan di haram (terlarang) tembok dan pagar money politic KORUPSI dijadikan ajang partai sebuahkampanye salah satu gereja di Medan gurem. pimpinan caleg dan partai. Partai Brn misalnya, Bila Anda Menemukan Tuntungan. Kasus Korupsi Juga indikasi kampanyeparpol. membagi-bagika Padahal tempat ibadah Namun, Kirim ke Alamat Kami partai terbilangtetap saja masjid dan musala partai di masjid n jilbab berlogo di salah satu institusi dijadikan kampanye dan Jl Rasuna Said Kav C kepada masyarakat.memberi uang No 1 Jakarta Selatan Anehnya hal Telp (021) 52892459 - 52892441
Baca

Yuni Sarah Gaet ABG

Bangga Hal 11

Sebagai pengamat kedai kopi, sebut saja “ Ali. Ali setiap pagi sudah duduk menikmati kopi panasnya dikedai kopi hanya untuk membaca koran pagi. Setelah ada beberapa orang yang duduk sambil menikmati kopi disebelahnya, Ali dengan spontan mengumbar hasil ulasannya setelah membaca koran pagi dengan analisaanalisa sederhana tapi bermakna. Hampir semua kajian yang dibuat tentang situasi politik saat ini selalu saja tepat, bahkan Ali juga memprediksi akan terjadi pergeseran politik yang hebat akibat situasional yang saat ini memburuk, seperti kasus Bank Century, Ahmadiyah, Mafia pajak, dan kasus hukum lainnya. Hal ini bisa diatasi bila pemerintah tegas dalam menentukan sikap, lagi-lagi ini masalah prinsip. Bila pemerintah tidak tegas, maka tidak menutup kemungkinan negeri ini akan menuai protes besar-besaran dari masyarakat yang sudah jenuh dengan janji-janji yang dikumandangkan oleh para elit maupun pemerintah. ***

Ketua MA Harus Usut Tuntas Amar Putusan Kontroversial

KANTOR

Kalah Megawati

pengalaman berorganisasi, sehingga banyak pula statement yang keluar dari mulut sang elit membuat bingung masyarakat. Seharusnya, para elit partai memberikan pendidikan politik lebih dulu sebelum kadernya itu duduk sebagai wakil rakyat. Jika ini masih dilanjutkan, maka gedung wakil rajyat ini akan penuh diisi oleh para seniman atau artis yang hanya mampu tertawa dan menerima gaji tanpa mau peduli dengan situasi. Akhirnya, para seniman atau artis yang saat ini duduk sebagai wakil rakyat akan ikut apa yang dilakukan oleh partai karena tidak memiliki skil berpolitik, artyinya hanya mengangguk apa yang dikatakan oleh ketua fraksi dari partai tersebut. Prinsip sangat dibutuhkan dalam berpolitik, jika seseorang tidak mampu membangun prinsipnya maka yang terjadi adalah seperti para elit politik yang saat ini ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena ikut apa kata ketua fraksi.

Pacitan Center :

Gedung Wisma NugrahaPUSAT: Lt 4. no 412 Jl Raden Saleh 6 Jakarta Pusat Telp: 021-31904336

’ oalisi Badut Menjaring‘K

Umri

dilakukan oleh Presiden beberapa bulan lagi. (ini isu yang berkembang-red). Sejatinya, bila anggota dewan memiliki hati nurani dan bermoral, maka kepentingan rakyat harus didahulukan, bukan kepentingan politik atau golongan. Ini yang kerap membuat masyarakat bingung, dengan dagelan dan argumentasi murahan yang dipertontonkan dilayar kaca serta disaksikan oleh puluhan juta mata rakyat Indonesia kinerja anggota DPR sudah terbungkus dengan jabatan dan bukan lagi terbungkus nurani. Situasi politik dalam negeri saat ini sudah semakin terang terjawab, kepentingan partai lebih dominan dibandingkan kepentingan rakyat. Apapun yang diharapkan dari wakil rakyat tidak akan mampu dijawab. Bangsa ini sudah semakin kotor, mulai dari aparat penegak hukum yang kerap melakukan pembelokan hukum, kemudian para elit politik bukan lagi murni elit, tapi popularitas. Contoh konkritnya, banyak elit politik yang duduk menjadi wakil rakyat justru tidak memiliki

ALAMAT REDAKSI/TU/ SIRKULASI/IKLAN : Jl Daha No 23 Perum Jaka Permai, Jaka Sampurna Bekasi Telp/Fax: 021 - 88852224 Email : monitor_nusantara@y ahoo.co.id

Menyuarakan Demokrasi Kedaulatan Rakyat

Tanah Rakyat

ini bersaya selama yang Ternyata dengan seorang yang hadapan modeling berlatar belakang Khusus saudari mau jadi investor.memahami dan degradasi Amelia kurang mengalami i. cenderung wawasansinematograf

terganjal oleh kepentingan politik. Pembicaraan hangat dibeberapa kedai kopi dalam menanggapi isu politik yang berkembang saat ini, banyak ketimpangan yang terjadi. Misalnya, setelah berhembusnya isu reshufle kabinet, para kader partai yang duduk di Dewan bersikeras menepis usulan hak angket mafia pajak, bahkan ada pula yang sesumbar mengatakan bahwa hak angket yang diusulkan akan mubazir bila dilaksanakan. Namun, menurut pengamat kedai kopi, usulan hak angket pajak itu sudah benar dan perlu dilakukan untuk mengukur kredibilitas pemerintah dalam memberantas mafia pajak. Namun faktanya, para anggota dewan yang memang ukurannya hanya menjilat karena kemampuan berpolitiknya rendah maka, menolak dengan argumentasi macam-macam. Pengamat kedai kopi justru melihat hal ini adalah sebagai bentuk refresif terhadap reshufle yang rencananya akan

20 April 2009

20 April 2009

04 Kasus Pemukulan di Kanwil

Maret 2009 VI/17 - 31 Edisi 74 Tahun

02 Para Jenderal

1

Diterbitkan Oleh PT PANDU BERKAT Pemimpin Umum ANUGERAH Sahat M Tambunan Wakil Pemimpin Umum
Agung Yuwono Pemimpin Redaksi H Abdul Wahab Abdi Wakil Pemimpin Redaksi As Atmadi SP Redaktur Senior Izhary Agusjaya Moenzier Pemimpin Perusahaan Ansye N Wongkar

INILAH potret buram wakil rakyat kita, sejauh masih berpikir posisi atau jabatan, maka imposible rakyat akan sejahtera. Aksi adu argument murahan kerap menjadi tontonan buat rakyat yang semakin “muak” akan tingkah maupun ulah dari wakil rakyat kita saat ini. Berbagai usulan yang berpihak kepada rakyat tetap menjadi dagelan politik sehingga usulan itu patah dan tidak berjalan. Misalnya yang lagi hangat dimasyarakat sekarang ini, “usut tuntas kasus Bank Century dan hak angket mafia pajak yang menjadi pembicaraan aktual disetiap warung kopi. Masalahnya, selalu saja ada ganjalan yang menghambat semua kepentingan rakyat. Seperti hak angket Century yang harus dilakukan voting, kemudian hak angket mafia pajak juga demikian. Sementara untuk melaksanakan rapat paripurna atau rapat apapun itu, yang membiayai jelas uang rakyat, tapi keinginan rakyat melalui wakil rakyat yang serius untuk mengurusi rakyat tetap

dengan rumah tahanan, atau permohonan kasasi berstatus “Tolak”. Namun pada surat MA berikutnya ber-No. 240/PAN/ VII/2010 bertanggal 12 Juli 2010, menjawab surat Badan Kehormatan Rakyat (BKR) ketua MA, menyatakan bahwa putusan MA pada tingkat kasasi Sunardi itu adalah “per tanggal” 9 Juni 2008 dan tanpa tembusan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara. Surat ini ditandatangani pula oleh H. Suhadi, SH, MH, namun kali ini dalam kapasitasnya selaku Plt. Panitera MA. Ini kan aneh, masa MA bisa membuat surat keputusan yang berbeda, artinya hasil dari Amar Putusan ini asal jadi saja tanpa ada pembahasan ataupun sidang, karena setelah surat keputusan diterbitkan, seharusnya sudah final dan tidak ada surat keluar sampai 2 dengan keputusan yang berbeda pula. Kalau kami melihatnya, ini sudah permainan, terlepas permainannya seperti apa, yang tahu itu adalah MA. Disini hanya dibutuhkan kejujuran” ujar Abu Hasan. Misteri rilis website Mahkamah Agung dan dua surat MA itu, ada indikasi bahwa kasus ini dikuasai oleh makelar kasus dan mafia hukum, dugaan inilah membuat Pacitan Center geram atas putusan yang sangat merugikan masyarakat kota Mataram.
EN

Paguyuban Wartawan DPRD DKI Mengadakan Refleksi dan Reposisi di Puncak

Anda Ingin Pasang Iklan/Berlangganan? Hubungi: Oleh Diterbitkan BERKAT ANUGERAH PT PANDU Umum Pemimpin Sahat M Tambunan Umum
Wakil Pemimpin Agung Yuwono Redaksi Pemimpin Abdi H Abdul Wahab Redaksi Wakil Pemimpin SP As Atmadi Senior Redaktur Moenzier Izhary Agusjaya Perusahaan Pemimpin Ansye N Wongkar

Oleh Edward Napitupulu S.Sos

Email : [email protected] Web:www.kpk.go.id

ALAMAT REDAKSI/TU/ SIRKULASI/IKLAN: Jl . Letjend. Suprapto No. 38, Cempaka Putih, Jakarta Pusat Telp/fax: (021) 42883838 Email : [email protected]

Foto bersama, Paguyuban wartawan dan Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) DPRD DKI Jakarta pada acara refleksi akhir tahun di Puncak Jawa Barat

Jakarta-MONITOR : Pers sebagai mitra kerja Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta yang tergabung dalam wadah

Paguyuban Wartawan DPRD mengadakan acara Refleksi akhir tahun dan

Reposisi sekaligus menyambut Tahun Baru 2011 di kawasan Puncak Bogor Jawa Barat, hadir dalam acara tersebut selain seluruh anggota juga sejumlah undangan termasuk Lembaga Swadaya Masyarakan (LSM). Dalam rangka Refleksi Akhir Tahun juga diadakan berbagai acara dan hiburan serta mengadakan gerak jalan santai mengelilingi perkebunan Teh yang merupakan acara yang sangat mempesona, acara semacam ini merupakan acara rutin di setiap tahun yang juga merupakan agenda tetap dan sekaligus mengadakan

evaluasi kinerja baik pengurus maupun anggota paguyuban terkait dalam tugas menjalankan jurnalisnya dapat ditambahkan bahwa pada kesempatan yang sama juga ditetapkan saudara Putra Sikepu SH. Selaku bendahra tunggal menggantikan saudara Nirwan Hanavi sedangakan sekretaris dijabat oleh Edo menggantikan Yanri Untoro, sedangkan ktuanya tetap dijabat oleh Makmur Tobing, perlu diketahui kepengurusan wartawan DPRD DKI tidak mempunyai wakil mengingat paguyuban bukan Organisasi melainkan perkumpulan.
Ishak Ali

3
Edisi

176/Tahun X/01 s/d 15 Maret 2011

Terkait bangunan bermasalah di ibukota

Ultah Gerindra DKI Ke-3 Di Warnai Santunan Anak Yatim – Manula

Gurbernur diminta Panggil Kadis P2B DKI

Jakarta-MONITOR : Ulang tahun Partai Gerindra ketiga yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gerindra DKI Jakarta di lapangan Proklamator baru – baru ini digolong cukup sukses, pasalnya sebanyak 400 anak yatim dan manusia jompo di santuninya dan dibanjiri oleh simpatisan Gerindra se DKI Jakarta, hadir di acara tersebut selain Kader Gerindra Ibu Kota juga hadir unsur DPPserta undangan lainnya seperti ketua FBR dan anggota DPD utusan Prov. DKI Jakarta. Ketua DPD Gerindra DKI H.M Taufik mengatakan kita patut berbangga hati di mana usia yang relative muda bahkan bila di golongkan baru lahir akan tetapi kita sudah mampu mencetak prestasi yang membanggakan yaitu kita dapat menempatkan 6 (enam_ kursi sebagai anggota DPRD DKI, tentu saja ke depan akan lebih kita tingkatkan menjadi lebih banyak lagi. Hal ini tidaklah berlebihan mengingat animo masyarakat pada setiap acara yang digelar Gerindra selalu dipadati. Untuk itu Taufik menyerukan kepada seluruh kader partai agar selalu tanggap atas keluhan warga ibu kota mengingat angka kemiskinan di ibu kota saat ini mencapai 300 ribu orang. Dikesempatan yang berbahagia ini di nyatakan secara resmi bahwa partai Gerindra akan mencalonkan Prabowo sebagai Presiden untuk menggantikan SBY, begitu pun dengan Pilkada DKI Jakarta yang tak lama lagi akan di gelar Gerindra DKI akan mengajukan kader – kader terbaiknya untuk menjadi orang no. satu di Ibu Kota menggantikan Foke kata Taufik. Sejalan dengan hal tersebut di atas khususnya tentang Colon Gubernur DKI mendatang DPD Partai Gerindra saat ini sedang membidik beberapa kadernya untuk di usung ke Pilkada DKI dan kandidat – kandidat tersebut sudah ada di kantongnya. Bak Gayung bersambut ke 6 wilayah Partai Gerindra yang ada di ibu kota secara bersama - sama membentangkan spanduk dukungannya baik kepada Prabowo sebagai Presiden maupun pencalonan Kader Partai untuk menduduki kursi Gubernur Ibu Kota menggantikan Foke yang sebentar lagi akan bergulir, acara yang di gelar di hari minggu tersebut di selingi makan bersama yang juga di selingi hiburan musik dangdut, seperti kita lihat bahwa di awal acara telah di adakan pemotongan tumpeng yang di persiapkan oleh Gerindra se DKI.
IShak Ali

Jakarta-MONITOR : Menjamurnya bangunan bermasalah di ibu kota bukan hanya sekarang, akan tetapi telah berlangsung selama bertahun – tahun. Walau berbagai pihak telah menyoroti tentang keberadaan bangunan yang bermasalah di ibu kota ini termasuk anggota DPRD DKI yang telah turun menurun mempermasalahkan tentang bangunan yang bermasalah, tapi toh bangunan yang menyimpang dari ketentuan yang ada tetap mewabah hingga keseluruh wilayah ibu kota. H.Hidayat anggota komisi D dari fraksi Amanat bangsa yang ditemui Monitor di ruang kerjanya menyatakan pelang-

garan terhadap Perda No 7 Tahun 1991 sepertinya ada konsfirasi antara pemilik bangunan dengan para petugas P2B, baik ditingkat kasi, Sudin, bahkan di tingkat Dinas. Seperti halnya yang terjadi di wilayah Jakarta utara tepatnya di pademangan 1 Gg 26 No 30, gedung berlantai tiga dan Gg 28 No 38 Juga berlantai 3 , serta pademangan 2 Gg 26 No 26 dan No 63 juga dibangun tiga lantai, padahal ijin yang ada untuk rumah tinggal, hal serupa juga terdapat di wilayah Jakarta selatan tepatnya di kecamatan Pasar Minggu tujuh unit bukan rumah tinggal dengan

Jakarta-MONITOR : Seribu lebih para pedagang tradisional Pasar Koja Baru Protes di bukanya dua tempat pembelajaran mewah dan bermodal besar yaitu Koja Trade

pindah wilayah kerja merupakan jalan untuk pembinaan bagi PNS yang bersangkutan kata walikota, selain aparat kecamatan dan kelurahan juga di lantik beberapa kepala kantor di antara kepala kantor pemberdayaan masyarakat dan perempuan, sektor yang menyangkut harkat dan martabat masyarakat paling bawah diminta sungguh – sungguh mengadopsi keluhan masyarakat tingkat kelurahan serta perlu sosialisasi kepada masyarakat apa – apa yang menjadi hak dan tanggung jawab sebagai warga. Sedangkan di sektor perhubungan Sahrul memerintahkan kepada jajarannya agar lebih tanggap tentang kemacetan khususnya kemacetan yang melanda Jakarta Selatan, tentu saja dengan memasang rambu – rambu lalu lintas atau memaksimalkan rambu – rambu yang telah ada dan memeriksa kenderaan umum akan tetapi jangan sampai terganggu pemakai jalan yang lain pesan wali. Sedangkan untuk pejabat di lingkungan keluarga berencana ( KB ) dia mengingatkan yang mana penduduk di negara kita sudah mencapai±235jutajiwadalamKBjangan

tikan mengajak semuanya untuk membiasakan diri bersyukur kepada al halifk atas kurunia yang diberikannya khususnya kepada pejabat – pejabat eselon II / III dan Eselon IV yang di lantik, jabatan itu merupakan amanah dan harus di pertanggung jawabkan baik kepada atasan lebih – lebih nanti di hari akhir dan perlu saya katakan bahwa ada diantara pejabat yang dilantik terdapat beberapa pejabat yang harus di evaluasi karena tidak cukup alias tidak dapat mengemban amanah yang di embankan kepadanya. Rotasi mutasi atau ber-

Anda Ingin Pasang Iklan Hubungi: isi


Ed

Maret un VI/17 - 31 Edisi 74/Tah

Menyuarakan Demo

Maret 2009 VI/17 - 31 Edisi 74 Tahun

i Masih Kosong 06 Museum Tsunam

MayPemilu, tiba-tiba meMenjelang Sintong Panjaitan urung, jen (Purn) bukunya. Tidak ini terluncurkan yang selama . Para namanya mencuat simpan kembali wan pun gerah. jenderal purnawira

Tanah 12 Perjuangan

Umri

Pusa Wisma Jakarta 4336 Gedung n Saleh 6 Rade Telp: 021-3190 412 Jl I/TU/ REDAKS : ALAMAT ULASI/IKLAN ai, SIRK Jaka Perm si Perum a Beka No 23 Sampurn 2224 Jaka 021 - 8885 co.id Telp/Fax:santara@yahoo. monitor_nu : l Emai Kirim

jai Ali Walikota Bin

debaruis Bangun Kerajaan Or Jl Daha

9 April 200

Menyuara

krasi Ke

daulatan

Rakyat

kos + Ong Daerah 0,- Luar Rp. 3.50 Harga

an ngk Kepentingat Berbasis naknya ikDia Sanak Famili See

kan Demo

Jadi Pejabat

ikap PolitMadani berjala lama. at sudahboho ng.ak n pkan 12 BersBinjai Kota Masyarakn tipe pem menyia i kontr dan ngan 10 Jt intahan a i buka Pemer ndata ‘Raja Kocik’ di DPR gkar pangan “Say Bayadir Rp hukum. Menjad saya i terbon kesiap mena gajikorups untuk h Berbagai penyim jadi PNS kebal Saya ngah dugaan hkan anSete di ta seperti yang GBS Men politik. saya sera yang suda ,” menyelamatk 08 Waliko Namun at untuk GBS saya ta, rut keteRI akan n raky Oran g menu untu k i5 Waliko inga wil Depkum istri menjad anya asi nyak pent suar 1,2 T mem beri Negara Rp an kata nya. dan DPRD Rugik Pejabat DKI

Kan ukulan di Jaktim Kasus Pem ke Polres

Seba menjadi PNS diko nfirm but, a angkat UY ketik utan tersemenrang anmasalah pungatan GBS agar terkait ada pengangkimbalannya sana. ada terlak setiap pasti cepat jadi PNSurusan bisa a semu

skan Jangan Dipetie

p 96 M kai DCH R a P h u ft a M

04 HAM Berlanjut iri yang m send peja bat

9 April 200 06 - 20 un VI/ 75/Tah

haki seor angen Hukum main oleh Aksi rtem ian ah Depasi Keimigras dilak ukan Wilay Devi Kantor pada dan HAMt panjang. berbuntu

krasi Kedaulatan

Rakyat

Mall (KTM) dan Super Indo yang hanya berjjarak 9 meter dari pasar tradisional pasar koja baru, hal tersebut di sampaikan oleh urusan perdagang pasar koja baru kepada sejumlah

alisi Badut’ Menjaring‘Ko

Kalah Megawati

ti akan kalah. n, 2009 Megawa Mega, di Pemilunar serius mencari pasanga an “Jika benar-be carilah tokoh dari kalangan gapi pertemu R: Menang (JK), KSAD atau janganlah JK, Jusuf Kalla Jakarta-MONITO pernah menjadi sipil yang oputri dan dijanjikan militer, yang Bukan orang Megawati Soekarn ggap koalisi yang Hanya JK,” mengan Panglima TNI. uan strategis seperti badut’. masyarakat dapil dari ‘koalisi bingung lemah kemamp caleg No 4 PAN, itu, tidak lebihdua tokoh yang sedang dan tegas Muchtar I. manuver politikdinamik a perkem bangankat. Sumatera Utara mengha dapi terjadi di masyara skan, politik yang perubahan Harahap menega itu, 11 Hal Efendi g Mega dan Muchtar
Baca Menjarin . keinginan JK n bisa terwujud Harahap dengan koalisi yang diinginka JK-Muchtar Efendi mustahil apa dipertahankan koalisi Kalau masih

all Read ? Siapa Robert Marsh

SH,MKn H M Ali Umri,

n ONITOR: Kerajaa o

luar dinas intelijen DI LINGKUNGANKGB, M-16 CIA, negeri, apakah sekalipun sangat aan’ lama, ataupun Mozzart lagi ke ‘perusah

yang dering telepon, pikuknya bunyilangsung ataupun tidak . berhubungan dunia intelijen langsung dengan meninggalkan Maka, Read usai Serikat (AS), wilayah Amerika Januari 1991, Teluk I, bulan Frank Jim

Perang Binjai-M diri. sulit masuk samaran dipimpin Soehart mengundurkan korupsi di memakai nama ini pula yang ordebaru yang asi, namun carakalau sudah tidak dibunuh oleh agar kasus KPK ia Margita. Nama berharap, Tindakan tirkan Nigeria yang boleh direformyang otoriter dan Masih untung Masyarakat diperioritaskan. i upah pungut, uis karena dikhawa dipakai di Paspor di caraordebar Juni 2007, yang koleganya, corkan rahasia ke saja terjadi Pemprof DKIan dugaan korups pidana kokantongi sejak Haj i penuh KKN masih ini tidak dapat membo Kantor Imigrasi DKI. membersihk di pintu masuk tindak ini. Jika hal Pemro dikeluarkan angvan negara lain. Marshall Read urita di Cad ang un republikmendapat tindakan tegas, at dapat menja Lagos. aan Robert a yang mengg Dan a t diperku segera H) dib 7,1,2 seorang (DC rupsi lainny Hal tersebuRead bernama Rp duaa akan meruntuhkan kewibaw contoh klasik ingin negara a l99 sedang gencar adalah aan istri tidak merugikanpad Dan yang kan pernyat yang h tah suamin ya melibat ITOR: Read ela dan U) pemerin ‘tilik sandi’ ya bahwa r. triliun yang Robert Marshall ke markasn Juni 2007 Lisna, Jakarta –MON kan, un setv DKI at (DA - menindak koruptoH M Ali Umri, tahPempro kembali lagi kepada dipicing Nigeria sejak pejabat tanpa di Um tem Paman Sam. DKI Sep at tongi Paspor Margita. ”Suami saya jamkan haa n Tiba di mata dikempiskan. Tersebutlah Negeri Aba DPRD di menjab mengan dipin Jim anggota ber diri dia ia itu, Frank n, masih per usasebesartiba di perut Dan a berlaku Bukan karena daftar kesalahan selama Hal 11 pakai nama sebesar ktur Melayu ini tindakan berarti. 199 5. KPK ya SH,MKa Binjai untuk periode tongi Dire namun sematasung
Baca Siapa Rober a memang okn ONH Plus im haji Pepatahberkaitan dengan :Menag 24 Faktanyber n i Walikot pok dar Ketika berlangUtara, mengans sebagai ‘tilik sandi’, hirup gat nggara tensifka ITOR a mus ah di DKI gkap ra yang kedua. u oleh bertuga n –MON itu san penyele miliar. Pad ribuan jama membongkar, mengun sedang mengin insentif tidak digangg Gubernur Sumate MenJakarta er saa t ah RI tidak ke mb ilka mata ingin kasus-kasus diaterkait bursa. , dip a-l Pilkada Tah Rp.9,2 penyelidikan , tercatat eka itu erint diduga mengusut r, DAU yang r masuk dalam Ali gubernu Tarm izibahwa pem operasional tahun l999 dibawa merat kembali dan -ha pungut Monito kas upah (baca t. ai t hal nomor 1 calon pulkan paham membiay t dar ura haji yang di tidak dap eka belumkorupsi ara edisi 72-72 sifa t dapat Hal 11 kai buag ber berhasil mengum ),
Baca Jangan mungkin g ber sifa N, tida k Arab Sau karena mer memiliki Nusant i 2009). Hingga yan dar ura t tapi cuma corot (bontot yan APB Arfin. yentuh ke tanah air, l dan tidak suara nomor h airFebruar praktik KKN yang haji , di san gat nde sak dikalah kan Syams ulSumatera ini tah men r hote ng ke tana l oleh KPKonasaat Apa lagi b pemerin melaksanakanmembaya Budi Humas dan me dal am Padahal masyarakat Ali calon dikonsu msi ler pula operasi yang akan termaktuumat dalam ah Suci. Atas tiket reguJohankhirnya a,”ungkapnya. khu sus al haj i. Utara (Sumut) tahu, kaya dan -sumbe r air at ini bebahay urusan haji ke Tan a Men ag setelah bera dr Fauziah paling ion Bahan sumber kat pemilik sumur, ag dijab l999. nya di RSU instalasi : Limbah gubernur yang ah ruah untuk ope ras ibadah inila h, mak dirik an haji tahun di saat Men Dirjen g sangatmasyara mengaku, sebenar - MONIT OR MN-Dok

Berfungsi

inbakum Kasus Sism

sangka t, Siap Jadi Ter Siapa Terliba Nusa

Fauziah Tak IPAL RSU dr Parit Dibuang ke Limbah B3

men dan tergolon telah tersedia Muntasir Bireuen uangnya berlimp dengan (B3) medis Bahkan, unawar fiq Kamil, das ar izi Tah er angan ke a waktu lalu limbah B 3 rumah sakit DCH, 0 miliar Al-M dan Berbahaya Beracun Tau kampanye. dibuang sembar ikan,sejak beberap alat proses Namun dia belum H.Tarm khusus kekaya an Said Agil gang oleh ak ke atas tor sebagai ya jika sampai sar Rp.5 Kala itu, a sangat menger pahkan rekening berlimpah sempatberbaha uk. Eksesny i sumber penyakit insenera salah satu NGO asing. la rumah sakit yang ber ger Haji dipe awal sebe. sudin Dilim pengelo uangnya yang masyarakat dantempat pendud saat ini. g DCH modal l997 ag dijabat oleh kat yangbantuan dapat menjad Hal 11 i dan Syam alasan pihak n. n uan tahun uh Roml n tersebut hingga asalnya. rumah sakit mematikan bagi masyara menjadi sorotan tahu persis Mafts bantuan miliar perbula Kolusi pada a saat Men pada tahu dari mana gsikan peralata Baca i insenerator sudah
Berka Dirjen sakit. n tak berbahaya dan media lokal, Mencegah Pad , tidak memfun ada instalas menjadi Fadjar sakit masing mantanHukum di sekitar rumahdr Fauziah Bireuen yang sama Ali Umri terkesa Malik membesar, uang “Padahal sudah reR: Jaksa saja, bisaberdomisili Pada waktu siNamun pihak rumah limbah RSU Abdul an belum Adaministrasi Prof Romli pat n dari , sehingga tenang-tenangmeluruskan Seperti halnya seharu snya Jakarta-MONITOSupanji Kejagung Wisnu dilapork (investiga peduli, kipu sem standar ud Intel , lam asing, an JAM nya (AHU) mes baik sesuai l999 Umum utkan, an Talamengat ur segalanya, yang se-Nanggroe Aceh Darusahan Air Limbah (IPAL), mempunyai IPAL sesuai miliar menyeb Agung Hendarm Syamsudin jurnalistik g diolah denganmenga ncam Subroto kas us rumah nnya an tidak ada Pengola Rp.64,7 Kepulau Admasasmita, (Dirjen AHU i tugasakan melakuk tidak dapat langsun aga i syahwa n t kekuasa “KKN Wali- memiliki Instalasi menegaskan, dalam isasi sebuah ing) di p berb Kejagung Inst ans lora. satu standar ini dikhawatirkan medis ur keseha tan, agar Manan Sinaga mencegahdi pada tahu aen n- portuntuk n ke pengecualian jelasnya. Zulkarn sakit makin mengge Persis cara-carasebagai salah gun gka dugaan Jammed yan gka isi Pembera i dampakprosed sekitarnya,” lama rumah yangterja non - aktif), n men Jaksa yang mengusut kasus g dila rtiDirjen u, bagi psi udluar biasa. patkan keluargasakit. Sudah nsi menimbulkan berbaga saranamasyarakat di Lingkungan kota Kom Kejaksaa kolusi yan(mantan Sistem Mencemari 2008. ulauan Tala a koru tersebut mengak sekitar o menem ya-Yunus ait sepe K), kasus gakorupsi. Janah berpote di ni kata korupsi pada sakit Pold Soehart Hukum ah (KP lah sangat hidup Amran Mas hing rumah sektor,” 1 menanga i an Ali : , tetapi Kep Badan i dan an terk n Korupsi itu, a ada lingkung tenjarak di berbaga ITOR n ulauAHU), AdministrasiMON alah tanmut) i Pegawa jammed Seorang petugas padat tidak dibakar dibuang upa k ta ini 2005 i Utara s beriDengan dan famili n, salah kerusakan i Utar Kab Kep telepon wesYohane ud- “Siapapu g wes lalu a tasaKoperas Bireuen, limbah (Ketua ait mas (Su arik untu uddin Nasutio an tinggikesehatan umum itu. Kejagun Sula Talaakum). Sula (Sisminb ada di insi dan a sampai mkilimeter Burhan h tetap selama ini siap wesi UtarratTinggi upa ten kantong plastik p men ham Anggota DPRK , ru terk a Utara ra harus masih perguru 11 dalam keluar. gola Kab Utar cuku Hasan ke Depkum cair Prov i SRD). belu ir dan Hal t terlibat eba dosen Sula Nusanta . kan PT ih yang apa Sulantu masuk yang l wes(Dirutmas Muntas ord Monitor seorang kan limbah dimasuk raka tersangk a,” katanya ah ment-surat Nasiona Sumater menurut di psi api.tak bisa Provinsi ada Koru sika p sud ah Woworu wilayahsudah berfungsinya segera khusus. Sedang g sud ejaman Medan rumah sakit, itu, lokasi menjadi k disik n Mon gerah kepada Surat Kabar runk annya
Baca Medan. Talaud man Supanji Alat i-tersebut akan untuan den gan mengaku, belumrumah sakit ini,secara ke parit di belakang g Binjai mulai i dituperkara seb ab aga yat yancam dan sura Berkas Sisa kekrakyat di namanya Hendar ewa H M akhir pekan lalu Masyarakat pada akan dan N yan Kejaksa a-tanda Wartawa Kejagung ,dialirkan kec berb dilimpa itu ketika n hkan enggan ditulis berada di hal um, tas. Rak han limbah k huk demonstrasi g tand a PTP Nusake m melaksan akan nantinya dengan medis yang porkan psi yan Pemkab Bireuen sempit dan a tidak garapa jung tun tahun, dian mengat menyaksikan terus membangun instalasi pengola jadi hak Habel ng) pen ega Agung dioperasikan TNI sert h ali mela ra dala perhatian serius IPAL. Menuruttenagadr Fauziah yang cukup Agung (Kejagu k Jaksa adanya alat ali-k n Koru ) ih juga melanti tak kunya berpulu s oknum a yang meniliknya,” Orde- patut menjadi sehingg a pihakny IPAL. Ali Umri yang Tindak Pidana RSU berkPembin Nus hata gun fasilitas lan anta harapan dengan aan (Jambin (kecil) bisa padat, lokasi mas tor i t yang fasilitas Pengadi keja memban Kocik “Ap cukup ud ada n mpa pem AS. ). Muda Tala ‘Kerajaa membangun kawasa n Cut Muda kan sura tanahn ya dira tindak diAgung borok-borok agar segerarumah sakit rentan sebaga itu tidak akan jawab. kepada masuk Korupsi (Tipikor NSE lahan untuk RSU dr Fauziah, dr Bah penyakit. Jaksa yang guna menjaga di Kab danterja belum Muntasir, baru’, mempunyai ada tanahn tanggung mbalikan ahap dari selama menerima telponkeluar. i macam jenis spon. “Tidak Dugaan korupsi itu Direktur s). dire g yang korupsinya yang ber ran berbaga mengatakan, (Jamwa dike Sementara Har 2001 mi dalam belum maupun nelpon dikonfirmasi tidak 1.200 Ipal Standar kan,tu itu, uandugaan Rp, Komisi Pembe penyeba itu mengala terjadi sejak an harus at tinggal di Efendi ati S PA saat i tekanan apapun a wak Ibu-ibu digarap tahun dibong kar limbah cair Dia juga mengata jum lah yang bertemp rakyat Muchtar penyidikan a aliranDarmaw ri pad bah n Korupsi( KPK). terkait pelayanyang pengolahan an pada beberapa instalas ada sekitar an yang N II k ber ,-di tam Masini akat “Termasuk warga langsung menerim melakukan rantasa ini fasilitas tegas al. Dia hinggaasaat korupsi kebocor di Ban erak bapak masyar dia korupsi ang. Lah HGU PTP a Kliwon. karena Sisminbakum 314 oleh siap saluran umum,” nkerusakan, akibat berg kasus dugaan miliar di berfungsi maksim diadakasus9.6i14. dan kaum sekitar RSU notaris seluruh Deliserd ar dari atas nam kota intel adaberkas nakan ngan melalui mende ngar perhatia nyayang800 .37 a belum dapat dilakukan di da yang tidak ditangan perhari Hal 6 sebesar Rp400 126 Helvetiaitu sudah kelu (Ru ko)sering n dirinya sebagai limbah pembua an ini harus mendapat itu digu pipa sehingg tan yang telah siagyang asset itu, berkas an kepa g berada ikan kiosTok o Binjai Indone pejabat
Baca IPAL RSU h uan gan akan nggu keseha dan erun Depkumham gden Medan,klamirka ber-KKN ria katanya. Persoal orang diserahk inya dijad it, tana korupsi nila melayan i sekitar oknum200ertrans. Kejagun Rum ah ada di mempro ngun sangat mengga medis berisi ntasan an Pidana 0, dan h yang cend sudah nak keerti toh pah tai Labu, Kocik’, lalu h diba perkara dugaan Setiap Cirebon yan g itu masih saja ,‘Raja serius, karenarumah sakit. “Limbah sehingga a. para onan. diserahk kan masingkan an Dep Pemberaaku kan sep ingR: Con ang, Pan kan lahan200atas tana baian depan nya suda liar al . Diharap sir, jajar kpapan dalam pemerintahanny yang melibat miliar permoh (Pidsus) ningpejabat dikenak Di a mas Bali kang yang tingg Komisi an upa mel Khusus Bank onan MONITO an Serd persis tokoh warga sekitartidak mudah dinetrali merembes ke ikan santinggi pad liar reke bela anMer aru, Kini n para permoh a ratu lakunya dioperas an, di satu i ar. asa. anb ning alat rap us Med desa Bag aka s rekeapabila dan kkanzat kimiawi Tingkah juga lah Med selesai capatelahdisa Pakitu .000, isehingg g dew sus agang, : Kas mantan an pengga di 106 hekt menham cap. antara dalam air tanah ir Rp1.350 yan g 6, Soeharto, memasu kolusi n ahCila Bung...Ka m Kor ups ITOR Mas ri Ordeba Depkum 200ru men kios pedumah oleh si. perbula pensiun kosong ang seluas ngang oran di bawah meresap ke daribisa menceg ikan kasu p park ku skan kanyelid tetaungkap tersangkaa akhir Mei rua-MONdi Dep arte (P21),” kan jelapemasu sepi Serdang ara. dan ans , Sisminba tahun, mpok m Baca Bangun Hal 11 ah-r ati ifika rasi pen tah. dengan 2007 Cisa ertr Bah 78 perk men rum belu yang sert Deliserd airnya Bup s pad erin tahun ri
nak dan tatu penyidik liar para di ksebelum siapa man.kan Mas TransmigHendar Dep yang Bagan Ray unggu urut Kliwon, n ketua kelo tkan kepada uti pem gatakan Migas yang an nilai Azharlainnya. miliar
yang rawa gat diRp5elum on mili sebesar nya bers reke ningKerja dan terus diik yarakat mengusul itu Tentengmpat. men yebu Men upka terlibat? tersangka Rp9sari atau KPK men pekerja iAnta ih san g kon Para Bah .33 deng ga Rp. II, mer pan men n lahan Oleh mas n Basri, 1976, kala 2007 menjad g yan keas itu mas pek Tenaga kertrans) oleh Monitor uan erja seb a KPK at sete bun gatakan, barujumlah a 1.387.00 PU PTPN atka gara setelah il diajukan segera Mig juga ketauan hari ia Hansip gan tanah k mendap para angon, Ketu Bogor mentersangka an menerim ngon tambah ini sudah pipimpinaang tahun diusahai rakyerintahkan masing (Depna angannya kan has erjaitu Bentar lagi gan suatu oleh rua at bpk yangpek tuhkan i uang pes perjuan gannya untuulai ketika ta Menteri Deliserduntuk dap on, lalu mem gan tem k Cisa etapkan ebu t. “Ak dana pesa65.668,- dan itu sampai perkemb ra, bah Masri persidan dari ris dibu sebaga Mas ri tida waakan men us ters 79.9 gan uk lagi, perjuanpanjang. Dim r. Ada beri gumumkan, n Nus anta ebut den baru k BNI Ginting Bupati resp . Uang koalisi n ters tidak mas kat. i bah dala m kas tersangka ara den t Sek reta anMigas sari 66.4 asuk PPH ada di Ban has il t kaba men saja Mega -Jk Mau karyawa cukup air Ternyata dung laha ra rinc an wawanc men jaba Pem bina han ya
Bung, term kata Anta masih er. Dan ingga masyara lui baca sura ar Tanjungh ditempati h bisa ) itu ri I) kan seca ditetapk ertrans,” 2009. ya... memben ing. Seh an kepada nak saa t sekarang kat mela unjang mem mahan Akbyang suda tahun suda kami l gan Masya kelil l (Se kjenstria l (PH wamenjelas r Peru rumah men DepnakSabtu 4 Apri t Ant asa ri 46 Cab Dep itor den beton n diserahk da masyara menjadi bah hanya manuve lahn Jen dera an Indu dari 15 milik. “Makaawan Mon untuk hterakan bila Ah itukan g jum likan CITA-CITA rangan Azhar, itu men uru baru darikonfirmasi kemudiayerahan kepa n 1980, seja g yan a apa ebunan lebih jadi hak nama kary Hub ung kan kete produksi film aja... mba uan ng uan m politik sebuah Pen ati awal tahu demi men 100 warg Hal men dike itu, r tem dala dikala perk Investo agar hanya n atas rkan kat,” kena r akan ara ses uai untung tak memberi buk ti Bup gan rakyat, u. Sejulah gan liar tidak cukup dimohon memoho k masyara Surat dan berdasa h bara ng s rekening ratusan miliaara Negditolak teri pan layar lebar, tai Lab ebut den kelapa, i coba kelompo awan k ya mla .Tetapi k dua itu dah dapat h men kasu tida tak kary han mula ters g produksi yan Pan , banyak i, r an seju berana inta Ben k h ur, ol dan Malan s, siun ang i per bahen nela tana r may Ali Umr k punya uang Binjai ar-bena PTPN II ns. Tida adanyakediraih, h pen ah dina hidup iniMun, sampa gan janda perkemb gusahai wija, sayu kelak ben sana kan dapat us H u suda ir dari rum rupiah. ajrnya. birahi TA ki pengenakertra memili yaden atkan Binjai, harus g jawab sang p gelora Kliwon. angin kala yang yang pun men padi, pala ga kas di Dep juga menemug jumlahn angan”u WALIKOmenempter dius n uanng angka sineh ribu hing Keu ya tanggu kota tahu jambu at nelayan saja terper man “Bay pulu h mana bat ara. , artin likan. tana ya ahlielemen itu, KPK negara yan tahuan Nam uni di KPK ribu dan raky yar dua langsung dan bua han . jadi peja me-hal asm rat rmal? hamil. pa Sampa kebun hanya diba jadi seratush ribu rupiah. bambu tu ekonomi menentu iaan rakyat m dala bera ili men dikemba rafi, manag gani olehparano kerugian ar. KORUPSI asil terje fam matog bes a dan senin ditan berh belum miliar dana yang paranorp oknu nyali. PEMBERANTASAN t pakarnya dengan n naik men s limapulu gny ila ita membansilannya tidak kebahag pintar, KOMISI pi an punya tiba cuku pa oran ebu orang hari dan wan dan apab teta nya. di tibadan ratu udia ment Rp 30 dukun, g ters digunak sedikit ng-tan ti saja gatur “Sia n Kasus Korupsi pengha Harapan lama, tinggal itu cukup nya, gah l di Desa udian -sebut gota TNI agai Kem0 hanya dua usiawi,” kata terkena disebut Tidak tanggu as yan ahan ning ya, Kem ya, nan Bila Anda Menemuka Kami H.MUN sudah ah menjadi k rayu g segera mengadis berb lui ang tiga rumJawa Tengah. Jika 200 istilahn Kirim ke Alamat , di reke jumlahn biro hum rnya. atauada tidak bert am, mela 4 dengan tidak man on yang pern uangagal oleh buju ah Brebes, bangun a erayang ten pad mal,dari apapun tlah Mega Utara ya siap Kabupa ternyata Lubuk Pak tahun 199 pas) berkas- itu Sangat etulan Kliw n 1956, dan PTPN II yang Selatan gung akat k mem Losari kep ala umkan,” tutu wal tuuntu bermasala. Tersebu ater Kav C No 1 Jakarta film h erjan masyar diSum Raja Keb 4. on , telah dikotori tahu bera Kalibun Jl Rasuna Said kalanga - 52892441 ai. KoramilSimanjuntak a (meram ing. “Ketikaut200
Jh asa nannya di pek sejak Mayor mengumening ini isasi tana segalanynAmelia seperti Telp (021) 52892459 k.go.id an asal Nias sak it jasa s 2001-atan darinya birahi. Sehingga Ketenar ikota Binj & uah Yay pengob Helvetia as inventar Pengawasyang mau tran marga gambil paksTenteng Gint utik, ditak Rek at Email : informasi@kp nafsu London (YDTP), lan Wal dan melapork er tuhkan 17 tahuulcabu nya seb siunmembu gaw berjud Cabul’. Menaker n mengumbar Web:www.kpk.go.id Perwiratahu tanah saya mendapran Bupati at tidak berkdan macamcara men ng Desembya ul dari an pen an pen juk oleh oleh tindaka at gelar baru ‘Sang Dukun dibe ntuk ungan Pen ump g surat raky bak sendiri korb polisi. bernama Ras erus tera Virginia. Tab penguku ditun tahun 1980,II. “Langsun berkas Ordebaru, mau ditem k petani Bag g terk Dukun H Mun Ditjenpun mendap seorang ibu malang Kecamatan menjadi edia bert k (kecil) ke rah hancurngut Dana asan Ras dengan H Mun g yan kepada cam a kelompo Guguk kan PTPN seja eng zaman pengaw nya. urut nya, adalah (Sumut) yang bers ajaan Koci hasil hubungan n kti RT. 05/02 kat I, dan uan Korban dan dian dong Bayi . Men catatan Binjai mer 2007 ‘Ker lahan Meg diberika Desa Kalimu aliko ta dikeluar k dilakukan tu itu,” ujarDPRD Ting nan takuti ” ungkap ketu Ibu Ras menggen n boss , merupakanh Walikota ya 7 Mei g...W ABG Dukun Cabul Hal 11 YDTP ga sekarang (30), penduduk untu wak tahun. ga sekarang sang t ebu am, Bun uata oleh etia n ri,59 sura mac rusn ya perb k perk doya
Baca t , Bas IX Helv 5 hing sawit dan dipanamun t diukur PHI hing Binjai biar awe bagi Meg Saat itula . Sete Hal 11 PTPN ah tersebu BPN dan pihaserdang. Artinkan SerdangTahun 199 2005 pa annya. ng berharga Gadis gigit jari, Bias a e..he... Tan a dep ami kela ati Deli dikeluar an
Baca kat II, palli k a he..h
Rakyat perjuangkan mas Bup ditan d. Ting mud t untu nya l rahk DPRD rekomendasi potensia tersebumilik Puskopas utuk mem ama Network k dise mahkota si. nya ar itu (HGU) untu itar loka kera eka itu bers Jakarta. kok kaya sesuai papan sek kan 89,8 hekt Maftuh ... an berusaha EAS) usaha milik mer ies raky at rti membalik tanah Bung, tetap guna nya yang
Lihat Hal 12 tanah Stud (NS ra melapork i hukum n dan polis kebal -jangan KPK dari hak kary awa n, tidak sepe kembalith East Asia knya sege ebut ke ya Hal 11 Jangan . kep ada gan dilanjutka for Sou Basri, piha surat ters oleh Tanah . di Seterusn mandul.. Berkas inka n Perjuan Menurutperampasan gusutan. Deliserdang tana h dan
Baca pen ini diam mpa t, . mas alah Bupati perihal sep erti kat sete nggaran Bun g Amburadul... dilakukan por ke ar di donk... pela untuk akan mela a Kliwon Medan sama BPN mas yarap bukan 89,8 hekt g yang mereka rahkan Pad h seluas Manunggal, Tanya dianggag na porlu(uan n. a tana Dise jaita Des lagi pen X Pan Golkar r Lain “He ,” ujar ak pai pasa penting) e Anak-an lu Kot a IV sam pasar Kampany Pan was bah kan g Ket ua Asw in, nggaran anternyataan yan M atur an, . pela Med an kan 25 GG AR men jadi t pemberi utka n angsung PSI berl LAN KORU emu o h ME saa TASAN men kampanye kan balih men yeban spesial t sala bias a si PEMBERAN di an urun Korup selama KOMISI ber bua ang an hubung senior di Med n Kasus pan ye telah men muka t Kami adanya penyanyi Golkar Mai mun , “Kami Mene pem andsun g kam ua partai aktor Partai ke Alama Bila Anda an ic pir sem di tanah antara ra dengan Kirim caleg ber lang Selatan Sha dan Medmoney polit ol. pat ini. Ham k Jakarta Yuni Raffi Ahmadisapan C No 1 41 Are a negeri semua tem lahan. Tida n parp dugaan a Said Kav 59 - 528924 Jl Rasun (021) 528924 muda ya bukan gok saja, .go.id temuansatu pimpina ye partai dan di kukan kesa Sumatera si@kpk Telp informa kampan itus i sepertinbelaka. Ten Email : .go.id salah air mela li di Medan, na tidak indikasi satu inst Web:www.kpk Kare ecua jadi jempol ya berani kepada terk (Sumut). , Juga h men n misalnya di sala nny a, keduan ontonka n. Utara Hal 11 ai Brn ogo antara tind akauat kesalaha pagimempert m. Part jilbab berl Bangga wa di ada benihjela s an g gure bah Baca berb n uan Tuh
partai publik memang i-bagika memberi hal banggarang hambapak sibu k ajang membagmasjid dan Anehnya Seo ali tam merekaasmara. ihkan dijadikanai. kam saat kat. ai di sek arang) members benih tersebut tere gha diri yan g ala part pag i dan part masyara m (terl k dan men GIG I part ai Hal di hara panye caleg jid dan mus ye kepada mengoya n cale g n ya mas kam m-malam kampan XXI ked uan ulan g tahu sele bera an mala ar seb uah Namun, dijadikan room pelk an. kon ser 5 di Ball , Sari nah , saja ditem dan pagTuntung ke-1 tetap ater yang tem bokdi Medan ah terbilang a The 11 h Hal Dja kart gereja l tempat ibad Yuni Sara Padaha
Baca

mut ru di Su Ordeba kejaman Sisa Ke

yat h Rak s Tana m TNI Berka pas Oknu 5M Rp r ope Diram Ditawar Devel lvetia Tanah He

l n Habe Talaud Lapora ulauan ab Kep K i d si p Koru

kertrans Baru r Depna angka kening Lia Kasus Re kan Ters tap kan Te KPK A

SELEB

Amel, Gagal Investor yan g nye: Kampa Salah t a u a Berb Bangg

bes Cabul dari Bre

Dukun Birahi Mengumbar Susuk Emas

MN-Ds

ALAMAT REDAKSI/TU/ SIRKULASI/ IKLAN:

S ELEB Korban Meg, Binjai Gadis Walikota a Asmar

S

BG h Gaet A Yuni Sara

Jl . Letjend. Suprapto No. 38, Cempaka Putih, Jakarta Pusat Telp/fax: (021) 42883838 Email : [email protected]

hanya berperan untuk mencegah lajunya pertambahan penduduk saja, tapi harus mengajak warga untuk berpartisipasimengatasipenambahan penduduk dengan meningkatkan kepesertaanVaseltomimaupunTubek tomidariwargamasyarakat. Diantara pejabat kecamatan dan kelurahan yang di lantik terdapat nama Dra. Sri Redjeki Mochali, MSi asal lurah Tanjung Barat menjadi sekcam Jaga Karsa. Demikian juga dengan Drs. Joko Suryono M.Si Kasubag bidang pemberdayagunaan kelembagaan masyarakat badan pemberdayaan masyarakat perempuan dan KB DKI di lantik menjadi Kepala Kantor Pemberdayagunaan masyarakat dan perempuan kota Jakarta Selatan. Kemudian Ir. Nurhayati Sinaga MT. Seksi angkutan orang luar trayek dishub DKI menjadi Ka Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jaksel. Drs. Ali Usman Ibrahim semula staf kecamatan Setia Budi menjadi kasi kesejahteraan masyarakat kecamatan Setia Budi, Drs. Sofyan M.Si semula kasi kesejahteraan masyarakat kelurahan. Setia Budi menjadi Kasi Bidang yang sama di kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan.
Agus T

wartawan di Jakarta Utara belum lama ini pemerintah membiarkan berdirinya kedua pusat perbelanjaang tersebut maka jelas pemuda membiarkan perdagangan tradisional untuk mati perlahan – lahan dan dapat pastikan para konsumen akan meninggalkan pasar tradisional menuju mal meski harga kebutuhan yang dipasang relative sama. Nolakan beroperasinya pusat perbelanjaan tersebut diatas telah dibuktian dengan mengadakan damai oleh sejumlah pedagang pasar koja baru namun tampak – tampaknya jangankan pemilik pemerintahpun tak bergeming padahal kedua Mall tersebut dapat diduga selain belum memiliki ijin juga salah

peruntukkannya yatu ijin ruko ternyata peruntukkannya lain dan keberadaannya pun menyimpang dari ketentuan yang ada di anatarnya, melanggar Kepres No. 12 tahun 2007 yang mengatur jarak antara pasar tradisional dan mall juga melanggar Perda No. 02 tahun 2002 yang mana menyatakan jarak antara pasar tradisional dengan mall 2,5 km sedangkan khususnya super indo di duga belum punya ijin dari instansi yang terkait urai sumber diatas. Terkait bangunan yang tidak memiliki ijin untuk membangun IMB atau menyalahi peruntukan ini merupakan pelanggaran yang amat serius. Pemerintah Pemprov DKI dalam hal ini P2B harus bekerja

ekstra keras dan jangan pilih bulu mengingat pelanggaran untuk mendirikan bangunan merupakan ancaman yang harus di basmi apalagi saat – saat sekarang sedang berlangsung proses penggodokan Perda tentang tata ruang untuk 2010 – 2030 yang di nilai sangat minim sosialisasinya. Melalui tindakan pasti dari aparat merupakan sebuah sosialisasi yang mahal demikian ungkap Rodio ketua DPP Peta RI salah satu Lembaga swadaya masyarakat Peduli Tanah Air kepada Wartawan di Gedung DPRD DKI belum lama ini, Rodio menambahkan pihaknya akan mengirim tim investigasinya untuk meneliti dugaan tersebut.
IShak Ali

Karena Meleceh - lecehkan Simbul Negara Goib Mengutuk Penggalangan Koin Jakarta-MONITOR : Gerakan Orang Indonesia Bersatu ( GOIB ) mengutuk keras aksi lempar koin Rp. 100 untuk presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang di lakukan oleh Aliansi Koin untuk Pembohong ( AKUP ) ke Istana Merdeka pada tanggal 07 Februari 2011 yang lalu, hal tersebut dilakukan sehubungan dengan relefansi tentang gaji presiden RI beberapa waktu lalu, aksi lempar koin tersebut telah di siar luas ke seluruh republik ini melalui media baik cetak maupun elektronik. Meski koin yang di lemparkan tidak mencapai sasaran yaitu hanya sekitar medan merdeka utara

yang mana koin tersebut berceceran di jalanan. Kami dari gerakan Orang Indonesia bersatu atau di singkat (GOIB ) yang juga bagian dari warga Indonesia yang terdiri dari CKS Panen remaja di Ibu Kota, kami tidak mempersoalkan alasan pengunjuk rasa lempar koin tersebut, tapi yang kami kurang sependapat dalam melakukan aksi lempar koin, yang kami sesali adalah cara pengunjuk rasa dalam melakukan aksinya dengan melempar koin yang mana koin itu adalah mata uang RI di mana di logam recehan Rp. 100 itu terdapat gambar burung garuda yang merupakan salah

satu lambang Negara kita RI. Menurut GOIB ini adalah suatu tindakan perlakuan pelecehan terhadap lambang Negara republik Indonesia, perbuatan yang mubazir ini sangat tidak relevan, kami melihat ini ada pesanan yang dilakukan oleh segelintir orang untuk memprovokasi. Kenapa tidak disumbangkan saja uang itu kepada fakir miskin?, sebab jumlah uang yang dilempar atau dihamburkan itu cukup besar jumlahnya, sementara uang itukan masih berlaku. Jadi kami mengutuk keras prilaku ini” kata H. Andy M. Soleh Ketua Presikium Gerakan Orang Indonesia Bersatu (GOIB).
IShak Ali

Tablig Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW di Perum Vila Permata Meriah

+ Ongkos Kirim Luar Daerah Harga Rp. 3.500,-

Rakyat

ini bersaya selama yang Ternyata dengan seorang yang hadapan modeling n ini dibangun berlatar belakang Khusus saudari bencana. Museum kenanga ng korban mau jadi investor.memaha mi dan untuk mengena Susilo Bambang RI Amelia kurang kannya. degradas i mi Presiden g mengala pun meresmi tsuYudhono grafi. AT:cenderun 75 KK korbanbawah wawasansinemato Memiluka n, hidup di TOR PUS Lt 4. no nami, bertahan h (musala). KAN t Nugraha kolong meunasa

al di Buku Sintong

02 Para Jender

no Nugraha Lt 4. Gedung Wisma 6 Jakarta Pusat Saleh 412 Jl Raden Telp: 021-31904336 I/TU/ ALAMAT REDAKS : SIRKULASI/IKLAN Permai, 23 Perum Jakaa Bekasi Jaka Sampurn88852224 Telp/Fax: 021 ahoo.co.id santara@y Email : monitor_nu

Jl Daha No

2009

MN-Dok

06 - 20 un VI/ 75/Tah Edisi

Oleh AH Diterbitkan BERKAT ANUGER PT PANDU Umum Pemimp in Sahat M Tambunan
in Umum Wakil Pemimp Agung Yuwono Redaksi Pemimp in Abdi H Abdul Wahab n Redaksi Wakil Pemimpi As Atmadi SP Senior Redaktu r Moenzier Izhary Agusjaya aan Perusah Pemimp in Ansye N Wongkar

MN-Dok

1

AH n Oleh ANUGER DiterbitkaU BERKAT PT PAND n Umu m Pem impiTambunan m M Umu
Sahat Pem impin Wak il Yuwono g ksi Agun Reda b Abdi Pem impin ksi l Waha Reda H AbduPemimpin il Wak di SP As Atma Seni or zier ktur Reda Agusjaya Moenan Izhary Peru saha gkar Pem impin N Won Ansye

KANTOR PUSAT:

1

aparat P2B dengan pemilik bangunan dan lemahnya pengawasan di setiap Line, hal ini tak bisa di Tolerir dan harus diberantas, dan harus diingat membuat perda dengan susah payah dan makan waktu serta biaya yang besar bukan untuk dilanggar akan tetapi untuk ketertiban umum karena itu siapapun yang melanggar Perda khususnya Perda No 7 Tahun 1991 harus di tindak tegas mengingat perda ini sangat terkait erat dengan tataruang ibu kota dalam hal ini gurbernur harus bertanggung jawab ucap H. Hidayat Ar M. Yasin Anggota komisi D DPRD DKI Jakarta.
Ishak Ali

Pedagang Pasar Koja baru Protes Keberadan Koja Trade Mall Super Indo

Walikota Jakarta Selatan Lantik Pejabat Eselon III dan IV “Saudara melayani Bukan minta dilayani”

Jakarta-MONITOR : Hampir dua ratus pejabat eselon III dan IV di lingkungan pemkot Jakarta Selatan diambil sumpah dan dilantik oleh walikota Sahrul Effendi pada hari Kamis 10 Februari 2011 di Ruang Pola Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan tepatnya Jam 10.00 WIB. Hadir pada acara pelantikan tersebut selain undangan dan para muspiko pejabat lainnya termasuk yang di lantik dan tentunya segenap insane pers serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Walikota pada saat pelan-

H.Hidayat

menggunakan I (SATU) IMB 2 lapis IMB ber Nomor 2329/ TIMB/2010 Tertanggal 19 – 10 – 2010 yang terletak di jalan benda Rt. 005 / Rw 04 No 1 Kelurahan Cilandak, hal serupa juga terjadi di kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Cilandak tepatnya

di jalan lebak bulus 3 Rt.008/ Rw 04 No. 23 kelurahan Cilandak Barat. Disinggung tentang pembongkaran yang dikatagorikan ecek – ecek atau hanya melubangi bagian dari bangunan yang bermasalah Kader PAN dari Jakarta Barat ini mengatakan semua bangunan yang melanggar Perda No. 7 tahun 1991 harus dibongkar yaitu sesuai dengan pasal 14 dalam perda tersebut tak terkecuali dengan bangunan yang terdapat di jalan Tomang Pinggir Raya No. 2 kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan. Mewabahnya bangunan bermasalah di ibu Kota selain terjadinya main mata antara

Bekasi-MONITOR: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw Tahun 1432 H yang diselenggarakan oleh Tokoh masyarakat perum Vila Permata kecamatan Tambun Selatan Bekasi bertempat di Halaman Masjid Darussalam Minggu(20/2)lalu berlangsung dengan meriah. Acara tersebut juga di hadiri oleh Intansi Pemerintah dari Kecamatan, aparat desa dan kepolisian. Dengan menghadirkan Penceramah dari Jakarta Habib Salim Bin Umar Al Attos (Habib Selon) Ketua FPI DKI dan Ustad Drs. Oong Ikromuddin. Acara itu juga diramaikan penampilan dari berbagai santri TPA dan Hadroh dari halim jakarta,dalam sambutannya ketua panitia, Ustad Haris Bahruddin mengucapkan trimakasih kepada semua pihak atas terselenggaranya acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad tersebut. Habib Selon Mengawali penceramah mengungkapkan,”Peringatan

lahirnya Nabi Besar Muhammad Saw ini hendaknya tidak hanya sebatas rutinitas semata tapi hendaknya menjadi semangat bagi kita dan juga sebagai momentum untuk mengintrospeksi diri kita seberapa jauh kita telah meneladani sifat-sifat serta ahlak kerasulan Rasulullah Muhammad Saw. Nabi Muhammad hendaknya kita jadikan sebagai Tokoh teladan yang paling utama bagi kita Umat Islam.”Ujarnya Lebih Jauh, Habib Selon juga menjelaskan umat Islam jangan mau diadu domba, umat islam harus bersatu sesuai tema pada peringatan ini dengan memperingati Maulid nabi Muhammad SAW kita jalin Ukuwah dan Nabi Muhammad SAW jadi Idola kita. Nabi Muhammad Saw merupakan Tokoh yang di akui ketokohannya bukan hanya oleh umat Islam tetapi juga oleh seluruh Dunia dan beliau di letakkan pada urutan pertama

Habib Salim Bin Umar Al Attos (Habib Selon) saat memberikan ceramah

dalam seratus tokoh Dunia. Dalam memperjuangkan Ajaran Islam Rasul penuh dengan pengorbanan ini menjadi inspirasi dan sumber ilham bagi kita bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang Rendah hati,ini perlu kita resapi bersama agar dapat kita tiru dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Sementara itu Habib mohon pamit karena acaranya yang

begitu padat beliau juga mengisi acara di daerah lain, kemudian di penceramah kedua Ustad Drs. Muhammad Oong Ikromuddin dalam sambutannya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk meneladani kerasulan Muhammad SAW dalam membangun negeri ini ke depan dan menjadikan peringatan mauled ini sebagai ajang silaturrahim selalu rindu akan nabi.
Ali

4
Edisi

176/Tahun X/01 s/d 15 Maret 2011

A neh Tapi Nyata

Dipo Alam Tak Takut Dewan Pers

Jakarta-MONITOR : Ancaman boikot media yang dianggap ‘menyerang’ pemerintah dikeluarkan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, kemarin, Senin 21 Februari 2011. Selain menghentikan iklan dari instansi pemerintah, Dipo Dipo Alam juga mengancam pemerintah akan meminta pejabat tidak melayani permintaan wawancara dari media-media tersebut. Ini adalah cara orde baru untuk menghentikan pers, sehingga beberapa media akan melawan pernyataan sekretaris Kabinet yang juga mantan aktifis itu. Dipo mengingatkan peran media dan pers sebagai pilar keempat demokrasi, sekaligus salah satu elemen pemangku kekuasaan. Karena itu Dipo menginstruksikan aksi boikot terhadap media yang terus mendiskreditkan pemerintah sebagai kritik terhadap peran media, yang juga harus bertanggung jawab terhadap rakyat. “Kan hak saya sebagai rakyat, jangan media menjadi institusi can do no wrong,” ucap bekas aktivis ini. “Kalau saya kritik media yang punya kekuasaan, kenapa tidak,” lanjutnya. Dipo lalu menjelaskan, dampak dari pencitraan negatif tentang Indonesia dari tayangan media itu berdampak pula ke investasi dan citra Indonesia di luar negeri. “Seorang duta besar datang ke saya menanyakan soal ini, apa Indonesia kacau, apa akan ada impeachment. Investor kami juga bertanya itu. Ini kan satu imej yang dibuat,” jelasnya. Dipo mengaku tidak takut dibawa ke Dewan Pers atas instruksinya memboikot media yang mendiskreditkan pemerintah. Ia juga akan menyampaikan agar media melakukan kritik secara terukur. “Kenapa saya harus takut, dibawa ke Dewan Pers juga saya siap. Tapi juga terukurlah. Mereka bilang supaya saya terukur ngomong, saya juga minta media terukur ngomong,” ujarnya. Seskab Arogan Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyesalkan adanya media massa yang terus menerus mendiskreditkan pemerintah. Menurutnya, media tertentu tersebut berperan membuat kesan Indonesia sebagai negara tidak aman. Kondisi itu dikhawatirkan berdampak larinya investor. “Coba kita lihat, ada media TV, media koran yang tidak ada habisnya menjelekkan pemerintah,” kata Dipo, di Istana Bogor, 21 Februari 2011. Dipo kemudian mencontohkan ada media yang terus memutar gambar kejadian negatif yang terjadi, secara terus menerus. “Gambarnya diulang-ulang. Untuk memojokkan Pemerintah. Putar gambar berulang-ulang buat apa? Itu malah membuat investor lari,” ujarnya. Dipo mengatakan, pemerintah tidak alergi terhadap kritik. Namun, pemerintah mengancam akan memboikot media yang terus mendiskreditkan pemerintah. “Saya bukan alergi kritik. Boleh dikritik, tapi kalau isinya akumulasi that is wrong (kesalahan),” kata bekas aktivis ini. “Kalau mereka sekarang tiap menit menjelekkan terus, (instansi pemerintah) tidak usah pasang iklan di situ.” Tidak hanya mengancam boikot iklan, Dipo juga mengancam pemerintah akan meminta pejabat tidak memasang orang untuk wawancara. “Orang yang diinterview saat prime time (waktu tayang utama) tidak usah datang yang dari pemerintah. Karena kita ngomong apapun salah, dijelaskan pun salah,” ujarnya. Herli Motto ketua umum Komite Nasonal Bela Negara saat dimintai komentarnya terkait statemant Dipo Alam yang akan memboikot Media, Herli kurang sependapat dengan pernyataan Dipo tersebut. Herli justru mengecam pernyataan Dipo sebagai bentuk perlawanan terhadap media, sebab negara kita adalah negara Demokrasi, jadi kalau mau menegur media silahkan saja, tapi tidak dengan arogan. kalau ini dilanjutkan, maka pemerintahan SBY Budiono akan terganggu dan kemungkinan akan tumbang” tegas Herli.
Rudi

TARIF IKLAN & PROMOSI Surat Kabar Nasional MenyuarakanDemokrasiKedaulatanRakyat 1 . Iklan Full Colour Satu Halaman (Belakang) 2. Iklan Umum/Display B/W Satu Halaman (Belakang) 3. Iklan Umum/Display B/W Satu Halaman (Dalam) 4. Iklan Sport Colour (Dalam)

Rp. 19.000.000,Rp. 15.000.000,Rp. 11.000.000,Rp. 8.000.000,-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rp. 16.000.000,Rp. 9.000.000,Rp. 8.000.000,Rp. 6.000.000,Rp. 5.000.000,Rp. 6.000.000,Rp. 4.000.000,Rp. 1.500.000,-

Satu Halaman Full Colour (Dalam) Setengah Halaman Full Colour (Belakang) Setengah Halaman Full Colour (Dalam) Setengah Halaman B/W (Dalam) ¼ Halaman Full Colour (Dalam) ¼ Halaman Full Colour (Belakang) ¼ Halaman B/W (Dalam) Kuping Depan/Belakang Full Colour

1. Hal. Belakang Full Colour/Cm2 (Minimal 25 Cm2/Kolom) Rp. 2. Hal. Belakang B/W/Cm2 (Minimal 25 Cm2/Kolam) Rp. 3. Iklan Baris Mini, per Baris (Min, 3 Baris, Max. 10 Baris) Rp.

9.000,7.000,9.000,-

*Tarif belum termasuk PPN 10% dan di luar biaya pembuatan materi(Film sparasi, pariwara/advetorial). *Materi Film sparasi dan materi pariwara/advetorial adalah tanggung jawab pemesan. *Setiap pemasangan iklan dikenakan uang muka 40% dari nilai kontrak/pembuatan. *Iklan kontrak tidak dapat dibatalkan. *Penerbit berhak merubah naskah pariwara/advetorial yang dipandang tidak sesuai dengan misi penerbitan. *Pembayaran dengan Cheque, giro dan sebagainya dianggap lunas apabila telah diuangkan. *Pembayaran dapat dilakukan via transfer Rekening Bank Mandiri Cab Grand Mal Bekasi, No.125.00.0553995-2. *Bukti transfer segera dikirim Via Fax : (021) 42883838 atau e-mail : [email protected].

Oknum Aparat Humas Kantor Walikota Jakarta Selatan Arogan Jakarta-MONITOR : “Untung saya terima disini” itulah sebuah kalimat yang keluar dari bibir seorang humas ketika salah seorang wartawan akan menyerahkan surat tugas peliputan dijajaran kantor Walikota jakarta Selatan. Salah seorang oknum Ka. Subag Kominfo pada kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan sebut saja namanya

Ibu An bukan nama asli perkataan di lontarkan 17 Februari 2011 saat wartawan Monitor Nusantara menyerahkan surat tugas untuk meliput di wilayah Jakarta Selatan khususnya di kantor Walikota Jakarta Selatan, Ibu An dengan arogannya mengatakan, “Untung saya terima disini di tempat lain belum tentu di terima”

Yang menjadi pertanyaan, apa motivasinya. Bukankah seorang PNS tugasnya melayani masyarakat termasuk wartawan sesuai dengan amanat walikota Jakarta Selatan Sahrul Effendi saat melantik Pejabat Eselon III dan IV baru – baru ini?. Walikota dengan tegas mengatakan, “Aparat PNS tugasnya melayani bukan minta di layani”

Sejatinya, humas adalah mitra kerja media, jadi kalau Ibu An berlaku arogan terhadap wartawan yang akan meliput dikantor Walikota jakarta Sealatanm, maka kami curiga ada apa sebenarnya yang terjadi dijajaran itu. Kalaupun tidak ada masalah, lalu kenapa menerima seorang wartawan dengan muka dan wajah yang

sangar?. Sebaiknya Walikota menegur aparatnya yang bekerja tidak sesuai dengan apa yang telah diucapkan ketika pelantikan para pejabat dijajarannya itu. Kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki akibat banyaknya laporan dari masyarakat karena ulah atau tingkahnya yang arogan, sebaiknya diganti saja.Agus Tanjung

Dua Proyek di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Diduga Dimanipulasi Jakarta-MONITOR : Dugaan manipulasi serta pemalsuan pengumuman Pelelangan Proyek diberbagai instansi pemerintah sangat sering terjadi, baik itu skala kecil maupun skala besar. Di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI khususnya pada Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian telah terjadi manipulasi dan pemalsuan pengumuman pelelangan proyek Renovasi Kantor Biro Perlengkapan senilai Rp. 720 juta dan proyek Water Proofing dengan anggaran sebesar Rp. 600 Juta yang mana kasus ini telah di muat di harian warta kota edisi senin 06 oktober tahun 2008. Untuk meluruskan kedua kasus proyek yang di duga di manipulasi tersebut , proyek renovasi kantor Biro

Perlengkapan dan proyek water proofing dengan pagu anggaran masing – masing Rp. 720 juta dan Rp. 600 juta, lembaga swadaya masyarakat Tjahaya Nurani Bangsa telah melayangkan surat untuk konfirmasi pada tanggal 18 Januari 2011yang mana surat tersebut ditunjukan kepada yang terhormat kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian Republik Indonesia ungkap koordinator LSM. Namun bila permintaan konfirmasi kedua kasus yang kami maksud di atas masih belum juga ditanggapi, maka kami akan lakukan demo besarbesaran agar semua pihak tahu bahwa telah terjadi “korupsi” dijajaran kementerian yang mengurusi tenaga kerja ini. Bahkan kami melihat banyak kejanggalan yang terjadi pada

renovasi ruangan, misalnya ruangan yang ada dilantai 2 gedung M yang belum lama direnovasi tapi belum digunakan, ternyata telah direnovasi ulang. Namun ironisnya, hasil renovasi yang dilakukan oleh jajaran ini masih juga belum digunakan. Artinya semua yang dilakukan itu ‘mubazir’, jadi kami akan menunjukkan sikap bahwa di jajaran ini banyak kejanggalan yang terkait dengan proyek. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera menyikapi beberapa kasus korupsi yang terjadi di jajaran ini, kami juga akan mendorong semua aparat penegak hukum untuk memeriksa berbagai kejanaggalan tersebut. Kata Gugus Elmo Ra’is Koordinator Tjahaya Nurani Bangsa Mampang Jakarta Selatan : 081311012319.
IShak Ali

Ary Muladi Terancam Penjara Seumur Hidup Jakarta-MONITOR : Ary Muladi, tersangka kasus dugaan pemufakatan jahat berupaya menyuap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama terpidana Anggodo Widjojo, terancam hukuman kurungan seumur hidup. Tim jaksa penuntut umum (JPU) KPK dalam dakwaan yang dibacakan Suwardji di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta Selasa menyebutkan, Ary Muladi didakwa dengan Pasal 15 jo Pasal 5 ayat 1, Pasal 21 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tipikor dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup. Terdakwa dinilai bersalah telah bermufakat jahat berupaya menghalangi penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di

Departemen Kehutanan oleh PT Masaro Radiocom, dan mencoba menyuap pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah sebesar Rp5 miliar. Ary Muladi diduga telah membuatkan sebuah kronologi pemerasan oleh pimpinan KPK dalam pengembangan kasus SKRT oleh KPK untuk dijadikan keterangan dalam Berita Acara Pidana (BAP) di Bareskrim Mabes Polri. Sehingga tersangka lain seperti Anggoro Widjojo, Putranefo Alexander Prayugo, dan Joni Aliando tidak ditindaklanjuti kasusnya oleh KPK. Anggodo Widjojo, adik dari buron Anggoro Widjojo yang diduga menyuap pejabat Departemen Kehutanan terkait kasus pengadaan SKRT terlah divonis bersalah atas kasus yang sama dengan Ary Muladi, yakni upaya penyuapan dan menghalangi penyelidikan KPK.

Majelis hakim Pengadilan Khusus Tipikor telah memvonis Anggodo yang menjadi rekan Ary Muladi melakukan upaya jahat terhadap pimpinan KPK 4,5 tahun penjara. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menolak banding yang diajukan adik buron Anggoro Widjojo tersebut bahkan memperberat hukuman menjadi lima tahun disertai denda Rp250 juta subsider lima bulan kurungan. Putusan Majelis Hakim pimpinan Jurnalis Amrad pada 10 November 2010 telah menguatkan putusan pengadilan Tipikor pada 31 Agustus 2010. Dalam sidang lanjutan Senin (28/2), terdakwa upaya penyuapan dan menghalangi penyelidikan kasus korupsi ini direncanakan membacakan eksepsi atau keberatan atas dakwaan JPU. Ant

Bachtiar Chamsyah Dituntut Tiga Tahun Jakarta-MONITOR : Mantan Menteri Sosial era Presiden Megawati Soekarno Putri, Bachtiar Chamsyah, dituntut tiga tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sarung, sapi, dan mesin jahit. Tim jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa, menyebutkan bahwa mantan menteri sosial ini bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau Pasal 2 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo 65 UU Tipikor, dan Pasal 2 ayat 1 Jo 18 pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo 65 UU Tipikor. Jaksa yang juga menganggap Bachtiar telah menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan penunjukan langsung dalam proyek pengadaan sarung, sapi, dan mesin jahit periode 2004-2008 juga menuntut denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan. Meski telah berjasa dalam pembangunan bangsa, tetapi jaksa menganggap perbuatan mantan menteri sosial ini yang memperkaya orang lain dengan anggaran milik negara tidak mendukung program pemberantasan korupsi yang sedang dilaksanakan pemerintah. Sebelumnya dalam dakwaan tim JPU menyebutkan bahwa atas tindakan mantan menteri sosial ini diperkirakan negara dirugikan hingga Rp36,6 miliar. Terdakwa diduga telah melakukan penunjukan langsung PT Lasindo milik Musfar Aziz untuk pengadaan mesin jahit dengan menggunakan dana APBN 2004. Sedangkan untuk pengadaan sapi tahun 2004 dan sarung pada tahun 2006-2008 diduga menggunakan dana unit kesejahteraan sosial. Tim JPU yang terdiri dari Zet Todung Allo, Supardi, dan Elly Kusuma Astuti menyebutkan bahwa Musfar Azis diduga mendapat Rp19,84 miliar dari pengadaan mesin jahit, sedangkan Alm Iken Nasution diduga mendapat Rp324,5 juta dari pengadaan sapi impor. Majelis Hakim Tipikor memutuskan melanjutkan sidang mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dengan agenda pembelaan terdakwa dan penasehat hukum pada hari Senin (7/3).
Ant

Belum Ada Cara Hentikan Laju Korupsi Jakarta-MONITOR : Berbagai cara telah dilakukan untuk meminimalisir berbagai tindakan korupsi yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun, yang sial tentu masuk penjara dan beruntung pasti menikmati hasil korupsinya itu sampai akhir hayatnya bersama dengan keluarganya. Masyarakat justru mendesak aparat penegak hukum agar pelaku kejahatan korupsi haruslah dihukum ‘mati’. Namun desakan ini sampai sekarang belum juga terwujud. Bahkan beberapa pengamat mengatakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tidak menuai kesuksesan? Hal itu akibat tidak ada program anti-korupsi yang menyeluruh. “Selain itu, tidak ada komitmen serius beberapa lembaga pemerintah dan penegak hukum untuk

memberantas korupsi,” kata Laode M. Syarif, chief of cluster for security and justice LSM Kemitraan ketika menjadi pembicara dalam seminar “Korupsi Yang Memiskinkan” di Jakarta, Senin. “Saat ini pemerintah hanya menindak koruptor tetapi tidak ada sistem atau cara menghentikan laju korupsi di lembaga-lembaga bersangkutan,” ujarnya. Dia menilai, kelambanan dalam memberantas korupsi mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut data Kemitraan, sebanyak 78% dari 2300 responden tidak percaya terhadap lembaga legislatif pusat (DPR) dan 44% terhadap legislatif daerah (DPRD) sedangkan 44% masyarakat tidak percaya kepada lembaga eksekutif.

“Masyarakat lebih percaya ke pemerintah ketimbang DPR,” ujarnya. Ironisnya, sekitar 70% masyarakat tidak percaya terhadap kinerja lembaga yudikatif yang notabene adalah penegak hukum. Laode juga menekankan harus ada target nyata dan terukur dalam memberantas korupsi di Indonesia. Road Map diperlukan agar pembagian kerja KPK, Jaksa dan Polisi tidak berbenturan. Menurut data Kemitraan, dari Januari hingga Juni 2010, terjadi 176 kasus korupsi di daerah dan pusat, 411 orang ditetapkan tersangka dan kerugian negara akibat korupsi sebesar Rp. 2,102 Triliun. Hal inilah yang membuat masayarakat semakin geram terhadap para penegak hukum, karena hukuman yang diberikan kepada para

pengemplang uang rakyat itu tidak setimpal dengan hasil korupsi yang dilakukan dan

berdampak kepada kemiskinan rakyat” ujarnya.
BRT


KONSULTAN: Jonensen Silalahi, Djenal Achmad.SH, Drs.Ramses David Simanjuntak M.Si, Drs Fajar Soekarnoputra, Edwin G Hutapea SH,MH
BIRO HUKUM: Abu Hasan SH, Herman Doloksaribu SH, Letnan Girsang SH, Habel Nusa SH, Poltak Aritonang SH, Hotma Sihite SH,
DEWAN REDAKSI: Sahat M Tambunan, H Abdul Wahab, Rocky Laloan SE MM, As Atmadi SP
REDAKTUR PELAKSANA: Ronjas Panjaitan :
LITBANG: Binsar L Toruan,
MANAGER SIRKULASI: Subandi,
MANAGER IKLAN: Hetty T, Abi
STAF REDAKSI: Andreas A Wongkar, Andreas Tambunan, Roland Sil, Jack Hutabarat, Dodit Winarko, Agus Saenudin, Guntur Tahir, Untung P Siahaan, Ismar Zulkifli, Jhon Sae, Dekrisson Yacob Nusa, Stevy, Mantje S Supit,Martono, Sugeng, Chandra Maruhawa, Forges Simanjuntak, H. Makmur, Teddy Lontaan, Jajuli S.sos, Sudirman, M Antonius T, Yoseph Tambunan, Paulus Yoga Ssos, Edward Napitupulu S.sos, Vera Mumu, Sri Aryo Bimo, M.Yusuf, Mutiha Sibarani, M.Harun, Reiggy. W, Albert Gultom, Sonya, Mian Safrida, Sunggu D, Fachrizal, Mulyadi, Dimas, Ibnu Rahadi, Ishak Ali, Muller D, Asnult Nst, Olly Inkiriwang, Nugraha Fitriansyah
DESAIN GRAFIS: Aal FC,
FOTOGRAFER: Ali Mutaqin,
DEPOK : Agus Tanjung,
Bandung :Efendi TB, H.Darwis Raja Intan,
Biro Cirebon : MP Doloksaribu SH, Patar Sitepu SH,
Bogor : Joner Tambunan,
Biro Siantar Simalungun : Pantun Aruan,
Biro Taput : Rudianto H
BIRO PERIANGAN TIMUR: Iwan Subhan (Ka Biro), Ira Alamsari, H Deden, Diki Muharam Barkah, Saefudin Zuhri,
Perwakilan JAMBI : Abdul Azis,
Perwakilan BENGKULU: Djaenal
Perwakilan Sumatera Selatan : Helmy Marsindang,
Biro Oku Selatan : M Israhadi,
Biro Maluku : Martin
Biro Pacitan : Cahyo Suprayogi,
SULUT: Audy Maramis (Ka-Perwakilan), Sefry S Wongkar, Vanda A Pinontoan,
Perwakilan NTB : Tatang Fatwa Ssos,
BIRO Bima : Ivan Hidayat,
BIRO MANADO: Yuriko P, Francy Lintong,
Biro Pandeglang : H. Achmad Darodji (Ka-Biro), TB Hasan Basri, Budiana
Tangerang: Asep Sutisna,
KARAWANG: Hendra Wijaya (Ka Biro), Yosep Jaya Hartandi,
Biro Belitung Timur: Asep Setiawan,
Gedung PASKAL Jl . Letjend. Suprapto No. 38, Cempaka Putih, Jakarta Pusat Telp/fax: (021) 42883838
e-mail : [email protected],
REKENING BANK: MANDIRI CAB GRAND MAL BEKASI, No 125.00.0553995-2
PERCETAKAN: PT Wahana Semesta Intermedia (Isi di luar tanggungjawab percetakan). Selain nama-nama yang tercantum dalam kolom redaksi/daerah, bukan wartawan SK Monitor Nusantara. Wartawan SK Monitor Nusantara dibekali surat tugas dan kartu pers.

5
Edisi

P

176/Tahun X/01 s/d 15 Maret 2011

OTRET BURAM

Foke: Tak Ada Jurus Baru Atasi Macet Jakarta Jakarta-MONITOR : Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menyatakan tidak akan menggunakan cara baru maupun pemikiran baru untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Meski dia sadar bahwa kondisi lalu lintas Jakarta makin mengkhawatirkan, Pemerintah DKI akan tetap mengatasi kondisi tersebut dengan rencana yang selama ini sudah ada, atau sesuai dengan pola transportasi makro. “Tidak ada rencana baru lagi, kami kerjakan sesuai rencana yang ada. Kalau harus cari solusi lain tidak mungkin,” ujar Foke, panggilan akrab Fauzi, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis 24 Februari 2011. Pola Transportasi Makro yang akan dikembangkan DKI berbasis angkutan massal berbasis rel, seperti mass rapid transit (MRT) dan revitalisasi kereta api. Guna menangani kemacetan itu, koordinasi dengan pihak kepolisian khususnya Polda Metro Jaya terus dilakukan. Sejumlah kebijakan dari pemerintah pusat yang masih tertahan dianggap sebagai salah satu penyebab yang menghambat penuntasan kemacetan. “Membatasi orang membeli mobil tidak mungkin, kalau membatasi orang tidak menggunakan mobil itu mungkin. Untuk itu kita masih menunggu peraturan ERP, baru dijalankan,” jelasnya. Masyarakat Jakarta terus mengkritik kinerja Pemerintah DKI Jakarta dalam hal pengentasan kemacetan. Belakangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga ikut menyoroti persoalan ini. Dalam rapat kerja di Istana Bogor, Presiden SBY meminta peningkatan manajemen lalu lintas oleh semua pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kepolisian, dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Kementerian Perhubungan. Presiden SBY meminta DKI untuk mengatasi permasalahan transportasi Jakarta secara khusus dan dijadikan sebagai program prioritas. Masalah ini harus sudah teratasi sebelum 2020, agar masyarakat bisa merasakan pelayanan transportasi yang lebih manusiawi. Fauzi Bowo beranggapan kalau persolan pembangunan infrastruktur DKI terkendala karena komitmen investasi proyek yang tidak berjalan. Persoalan itu antara lain pada program jalan tol Becakayu (Bekasi Cawang - Kampung Melayu) dan proyek monorel yang kini mangkrak.
Red

Tokoh-Tokoh Pers Kecam Pernyataan Dipo Jakarta-MONITOR : Masih saja ada pejabat negara yang ingin membredel kebebasan Pers, cara seperti ini kerap digunakan oleh rezim Orde Baru untuk membungkam pers. Para tokoh pers nasional mengecam pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang sangat berlebihan ingin memboikot pers. “Saya sayangkan. Dia boleh saja bicara tidak suka dengan ini, tetapi tidak memberi vonis. Boikot itu telah memberi vonis dan itu mengganggu kebebasan pers,” kata wartawan senior Fikri Jufri di Gedung Pengurus Pusat PWI di Jakarta, Kamis. Ia berharap pernyataan Dipo Alam itu hanya salah lidah. “Semoga itu hanya slip of the tongue, karena saya kenal Dipo Alam itu aktivis Dewan Mahasiswa UI dulu,” katanya. Ia mengaku mengenal Dipo Alam sejak Ali Sadikin menjadi Gubernur Jakarta ketika saat itu Dipo adalah salah satu aktivis yang memprotes kebijakan pemerintah dan mendukung Ali Sadikin. Sedangkan wartawan senior Rosihan Anwar mengkritik pernyataan Dipo Alam bahwa pers adalah pemangku kekuasaan. Menurut Rosihan, orientasi pers bukanlah kekuasaan. “Pers itu bukan kekuasaan, karena kekuasaan itu identik dengan politik, politik dalam kekuasaan itu kemampuan untuk menguasai pemerintah, bisa memaksakan kehendak, bisa mengerahkan polisi, pers tidak begitu,” katanya dalam diskusi liputan konflik dan traumatik di Jakarta. Rosihan memaparkan, pers tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendak karena pers hanya mencari informasi dan akses untuk menyiarkannya kepada masyarakat. Pers tidak berwenang memaksakan kehendak kepada

masyarakat. Pendapat Rosihan diamini budayawan Arswendo Atmowiloto. “Pers seringkali disebut lebah tanpa sengat,” katanya. Dipo Minta Maaf “`Jali-jali sampai di sini`, buat apa saya perpanjang. Saya juga siap untuk dimediasi oleh Dewan Pers,” katanya di Gedung Pers, Kamis. Menurut dia, pihaknya sampai saat ini juga belum melakukan pemboikotan tersebut dan ia menilai pernyataannya tersebut untuk mengkritik media agar tidak menjadi tiran. “Belum ada media yang diboikot iklan, kenapa saya harus minta maaf. saya hanya mengkritik agar media tidak tiran,” katanya. Dipo Alam sebelumnya menyebutkan tiga media Metro TV, TV One dan Media Indonesia sebagai media yang menjelek-jelekkan Pemerintah secara terus-menerus. Ia menambahkan, pemberitaan yang berlebihan seringkali justru membuat citra Indonesia di mata asing memburuk dan dampaknya merugikan bangsa dan negara. Dipo menceritakan, dua duta besar negara sahabat yang warga negaranya memiliki investasi besar di Indonesia menanyakan apakah Indonesia terjadi kekacauan dan Presiden akan dimakzulkan. Begitu pula dengan asosiasi-asosiasi luar negeri menanyakan hal yang sama. “Ini membuat kita sebagai bangsa dan negara dirugikan, seolah-olah Indonesia kacau. Mereka takut, padahal kita butuh investasi untuk pembangunan, untuk menyediakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya. Ia menilai kondisi tersebut, perlu juga kritik kepada media dan juga kritik kepada para humas pemerintah yang lemah dalam memberikan informasi

kemajuan yang diraih pemerintah. Ia bercerita, masalah ini berawal dari pertemuan internal antara Seskab dengan Dirjen dan Humas pemerintah agar dananya jangan hanya digunakan untuk membuat iklan besar, baliho apalagi hanya diberikan untuk media yang menjelekjelekkan Pemerintah. Lebih baik, katanya, dana itu diintensifkan untuk memperbaiki komunikasi dalam menginformasikan hasil-hasil yang telah dicapai atau yang sedang dijalankan. “Jangan hanya foto menteri besar-besar di baliho,” katanya. Namun pertemuan tersebut dibocorkan, dan kemudian ditanyakan seorang wartawan yang akhirnya ia jawab dengan jujur. “Jadi intinya sebenarnya kita ingin agar dana-dana tersebut dipakai lebih efektif untuk menginformasikan pembangunan daripada dananya untuk media-media yang menjelek-jelekkan pemerintah,” katanya. Ia menambahkan, dirinya siap untuk bertemu dengan media Metro TV, TV One dan Media Indonesia untuk melakukan mediasi. “Prinsipnya `jali-jali, sudah sampai di sini`. Tapi kalau diteruskan ya itu hak mereka,” katanya. Kebebasan Pers Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) sangat menyesalkan sikap Dipo Alam, jangan setelah menjadi orang pemerintah kemudian pers akan diboikot. Padahal dulu Dipo adalah aktivis dan sering juga mengkritik pemerintah. “ujar Sahat M Tambunan dikantornya kemarin. Sebenarnya Dipo Alam sudah memahami kebebasan pers di Indonesia yang telah diraih setelah tumbangnya rezim Orde Baru,sebab dia kan mantan aktivis dari UI. Jadi

kalau sikapnya berubah itu biasa karena sekarang inikan jabatannya cukup strategis”ujar Sahat. Pemerintah harus melihat perjuangan pers yang selama ini bersikap independen dan tidak memihak, dan pekerja pers bekerja sesuai dengan perintah UU Pers Nomor 40 tahun 1999 “katanya. Pemerintah seharusnya menggunakan hak jawab dan mekanisme lain sesuai UU Pers jika merasa dirugikan oleh pemberitaan media atau melapor ke Komisi Penyiaran Indonesia jika bermasalah dengan media penyiaran atau ke Dewan Pers. Tidak dengan mengancam, karena media-media di Indonesia senantiasa menjunjung tinggi kepentingan publik dalam pemberitaan sesuai dengan semangat Kode Etika Jurnalistik yang mengutamakan independensi, akurasi, keberimbangan, dan itikad baik. KPI Siap Mediasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) siap memediasi polemik antara Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan kalangan media massa, termasuk di dalamnya dua stasiun televisi. “KPI siap memfasilitasi bila kedua pihak, pemerintah dan media, mau bertemu dan bermusyawarah,” kata Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan Idy Muzayyad di Jakarta, Rabu. Dikatakannya, polemik tersebut sebaiknya tidak terus dikembangkan, apalagi pihak media sudah menyampaikan somasi kepada Dipo Alam. Menurut Idy, bila polemik itu terus dikembangkan dan sampai berujung pada perseteruan, maka akan kontraproduktif bahkan menjadi catatan kurang baik dalam perjalanan demokrasi di era reformasi. Idy mengkhawatirkan polemik itu juga akan mengganggu kinerja kedua

pihak, misalnya pemerintah jadi bersikap kikuk dengan harus pilih-pilih dalam melayani media, sementara media merasa tersandera atau bahkan terancam pada saat mencari dan menyiarkan berita yang menyangkut pemerintah. Idy menyarankan bila ada pihak yang keberatan dan merasa dirugikan dengan tayangan dan isi media tertentu, maka sebaiknya menempuh jalur yang proporsional. “Pengaduan melalui KPI bisa ditempuh, agar nanti bisa diambil langkah-langkah yang proporsional,” katanya. Dikatakan Idy, pernyataan Dipo Alam mendapatkan resistensi dari kalangan media dan publik karena ada rasa traumatik yang mendalam tentang pengalaman masa lalu, yakni perilaku pemerintah Orde Baru yang membungkam kebebasan pers. Namun di sisi lain, Idy juga mengingatkan bahwa kebebasan pers memang harus dibarengi dengan tanggung jawab yang tinggi, terutama dalam kerangka memperjuangkan kepentingan publik. “Jadi, kalau pernyataan itu muncul pada saat ini, itu seolah membuka luka lama hegemoni terhadap pers yang terjadi di masa lalu,” katanya. Pada masa reformasi, katanya, regulasi terhadap media tidak bisa lagi sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah, tetapi oleh lembaga yang merepresentasikan publik. “Di sinilah KPI dan juga Dewan Pers dapat mengambil peran,” katanya. Sebelumnya, Dipo Alam meminta seluruh sekjen kementerian agar memboikot pemasangan iklan di tiga media massa, yang dinilainya sering “menyerang” pemerintah. Bahkan, staf kepresidenan pun dimintanya untuk tidak melayani undangan dari ketiga media dimaksud untuk menjadi narasumber. Red

Jalan Sidikalang Menuju Parongil Rusak Berat, Pemerintah Setempat Berpangku Tangan ? Parongil-MONITOR: Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi yang Pusat Pemerintahannya di Kota Parongil, pernah mengalami masa jaya, ketika sekitar tahuan tujuh puluhan, masih memproduksi minyak nilam dan kopi. Namun kedua jenis quota Ekspor ini tinggal

kenangan masa lalu. Minyak Nilam telah hilang tidak berbekas, sedangkan kopi saat ini masih ada, meskipun lebih banyak kopi yang disebut Kopi Bayar Utang, namun tampaknya kurang terarah pengelolaannya dan Instansi terkait yang membidangi hal ini

membisu seibu bahasa. Kono, sekitar tahun 2005 s/d 2008, beroperasilah di Kota Parongil PT. Dairi Prima Mineral, bergerak di bidang Mineral. Saat itu alat-alat Besar/Berat ada, dan pemadatan jalan antara Kota Sidikalang menuju Parongil mulai ditangani untuk di

perlebar dan diperbaiki. Namun sejak akhir tahun 2008, perusahaan ini berhenti dengan tidak jelas penyebabnya dan semua alat-alat berat tidak ada lagi. Akhirnya jalan pun terkatungkatung. Informasi yang diperoleh Monitor Nusantara (M.P. Doloksaribu SH),

JK: Ide Awal Angket Pajak dari Demokrat Jakarta-MONITOR : Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menilai bahwa pengusul utama Angket Mafia Pajak pada awalnya bukanlah Partai Golkar. Usul itu semula digulirkan justru oleh Partai Demokrat. “Saya kira perlu diluruskan itu. Yang mengusulkan itu awalnya Demokrat,” kata Jusuf Kalla di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2011. Menurut JK kondisi politik pasca pemungutan suara penentuan Angket Mafia Pajak di DPR tidaklah memanas. Bagi JK, suhu politik saat ini masih biasabiasa saja. Semalam, Angket Mafia Pajak gagal digulirkan di Senayan. Dari 530 anggota DPR yang hadir, sebanyak 264 menerima usulan angket itu, dan 266 lainnya menolak. Sikap Fraksi Partai Golkar berseberangan dengan Partai Demokrat. Golkar bulat mendukung angket, Demokrat penuh

penyebabnya adalah karena tidak adanya Izin Pemakaian Hutan. Saat ini disebalah kiri jalan dari Sidikalang menuju Kota Parongil masih ada Kantor dan Papan Perusahaan ini, akan tetapi kondisi sepi dan jalan menuju Proyek tempat perusahaan ini bergerak, kelihatan tidak terurus. Akibat berhentinya kegiatan Perusahaan ini, maka jalan dari Kota Sidikalang menuju Parongil saat ini

rusak berat dan sama sekali tampaknya tidak ada upaya Pemerintah setempat untuk turun tangan. Beberapa nara sumber berkomentar, sangat diharapkan keberadaan PT. Dairi Prima Mineral ini, sebab selain sumber kekayaan alam yang ada disana akan dimanfaatkan, pembangunan jalan akan terlaksana, disamping tertentu akan memanfaatkan Tenaga Kerja Lokal. Berkaitan dengan

itu masyarakat Parongil mengharapkan agar Pemerintah Setempat dan Instansi Terkait baik Pusat maupun Daerah segera turun tangan guna menyelesaikan dan mengatasi masalah ini agar Kecamatan Silima Punggu-Punggu Kabupaten Dairi tidak menjadi daerah terisolir, sehingga baik kekayaan alam maupun kondisi ekonomi masyarakat demikian pendidikan dapat ditingkatkan. Dolok/Patar Sitepu

Polisi Bekuk Napi Pemilik Pabrik Narkoba

Jusuf Kalla

menolak. Ditanya soal kelanjutan posisi Golkar di koalisi, JK menjawab, “Saya tidak tahu. Kalau Golkar, tanya Ical (Aburizal Bakrie).” JK juga menyatakan

tidak sepakat dengan anggapan bahwa Golkar berupaya keras menggulirkan Angket Mafia Pajak untuk membersihkan nama Aburizal Bakrie. “Saya kira

dulu pandangannya malah terbaik, bukan begitu. Dulu itu kalau dibongkar pajak, yang kena Ical. Awalnya begitu, tapi sekarang malah terbalik,” kata JK.
Red

Jakarta-MONITOR : Pemilik produsen narkoba yang telah dijatuhi hukuman sehingga menjadi Narapidana ini masih menyisakan usaha ilegalnya walau dirinya menjadi penghuni Lembaga Pemayarakatan (LP) Tanjung Gusta. Dari hasil pengembangan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yang menangkap seorang narapidana dari Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara, yang diduga sebagai pemilik pabrik narkoba di Ruko Perumahan Duta Square, Jelambar, Jakarta Barat. Pelaku berinisial TH alias AW dianggap sebagai pemilik tempat produksi narkoba jenis shabu yang beromset lebih dari Rp37,5 miliar per tahun. Demikian dikatakan Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Anjan Pramuka Putra, di Mapolda Metro Jaya, Jalan Gatot

Subroto, Jakarta, Selasa 22 Februari 2011. Diungkapnya pabrik shabu ini berawal saat polisi menangkap tiga tersangka pembuat narkoba berinisial AS alias OP, SY alias BB dan FN. Mereka ditangkap polisi di Jalan Pangeran Tubagus Angke Nomor 8 Kelurahan Wijayakusuma, Jelambar, Jakarta Barat, 20 Januari 2011 lalu. Dari hasil penyidikan dan pengembangan, diperoleh informasi adanya praktik pembuatan shabu yang dilakukan ketiga tersangka. “Tersebutlah nama salah seorang penghuni rutan,” ujar Anjan. Polda Metro Jaya kemudian berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan dan Lapas Tanjung Gusta Medan untuk menangkap TH, pada Minggu 6 Februari 2011.

Perwira menengah kepolisian itu, menuturkan tersangka TH berperan sebagai pemodal, penyedian bahan baku dan pengendali. Dari pengakuan tersangka, pabrik ini sudah beroperasi sekitar 1,5 tahun. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita bahan baku berupa cairan Iodyne seberat 40 kilogram, 10 kilogram Fospor Merah, empat unit kompor listrik, empat unit gelas ukur, empat botol kaca, empat buah corong, dua unit timbangan, satu unit mesin pendingin. Kini, keempat tersangka dijerat Pasal 113 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) subsider Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) lebih subsider Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal mati dan denda paling tinggi Rp10 miliar.
Adi

6
Edisi

176/Tahun X/01 s/d 15 Maret 2011

Pahri Azhari :

Pejabat Memegang Amanah dengan Sebaik baiknya

Pahri Azhari

Sekayu-MONITOR : Kepada segenap pejabat mulai Kades, kepala desa sampai pejabat tingkat lebih tinggi lainnya yang berada dilingkungan Pemda Kabupaten MUBA, Musi Banyuasin, Bupati MUBA Pahri Azhari mengingatkan terus dan tetap memegang amanah yang diberikan dengan sebaik baiknya. Para pejabat harus merasa bersyukur dan tidak mencle mencle. Karena jabatan

adalah amanah, jadi jalankan dan pelihara jabatan yang diamanahkan itu dengan sebaik baiknya. Karena dengan adanya amanah tersebut, harus bersyukur, berarti masih diberi kesempatan untuk mengabdi pada masyarakat. Terpilihnya kita memegang suatu jabatan, merupakan petanda bahwa kita dianggap mampu mengemban amanah tersebut.

Pesan Bupati Musi Banyuasin, Pahri Azhari itu disampaikannya usai melantik 14 orang pejabat sementara kepala desa yang berlangsung di pendopoan bupati di Sekayu Selasa lalu. Dalam sambutannya pada pelantikan tersebut, Bupati Musi Banyuasin itu menyatakan keyakinannya, bahwa pada para pejabat yang dilantiknya itu merupakan yang terbaik diantara yang baik. Jadi

jangan disia siakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat tersebut. Lebih lanjut dikatakannya, bahwa pemerintah sendiri juga memberikan perhatian lebih kepada perangkat desa seperti Kades. Buktinya ditahun 2011 ini pemda kabupaten Musi Banyuasin menaikkan insentif Kepala Desa dari Rp 650.000 menjadi Rp. 1.000.000 Bukan Cuma Kades, tapi perangkat lain juga

mengalami hal yang sama walaupun jumlahnya tidak sama. ‘Sebagai ujung tombak pemerintahan desa, Kepala desa tentu memiliki peran sangat penting. Karenanya tahun 2011 ini terus mendapatkan perhatian. Bahkan pada tahun ini seluruh Kades diberikan bantuan sepeda motor, ujar Bupati Musi Banyuasin, H.Pahri Azhari. HLM

Palembang-MONITOR : Suksesnya Pelaksanaan Sea Games yang dijadwalkan berlangsung 11 Nopember 2011 di Palembang dan Jakarta nanti bukanlah semata mata menjadi tanggung jawab Pemda Sumsel dan Pemda DKI, melainkan juga menjadi tanggung jawab kita semua. Termasuk DPR RI, khususnya Komisi X. Karena itu Komisi X DPR RI terus mendorong percepatan Pembangunan Venue Sea Games di Sumatera Selatan. Apalagi Pelaksanaan Sea Games bukan hanya akan mengejar target Sukses prestasi namun yang lebih penting lagi adalah sukses penyelenggaraan karena ini menyangkut nama baik bangsa di dunia Internasional. Hal ini dikemukakan sejumlah Anggota Komisi X DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dan Wagub DKI Jakarta Priyanto tentang Pelaksanaan Sea Games 2011 yang akan datang. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Mahyuddin NS itu berlangsung di Jakarta Rabu

pekan lalu. Anggota DPR RI Komisi X yang memberikan dukungan dan dorongan itu diantaranya Dedi Gumelar (Miing), Eko, Utut Hadiyanto, Jeferson, Akbar Zulfakar dan Vina Melinda serta Jamal Reihan. Menurut mereka Pemda Prov Sumatera Selatan perlu terus diberi dukungan dan dorongan karena Suksesnya Pelaksanaan Sea Games bukan hanya tanggung Jawab Pemrpov Sumsel semata melainkan juga tanggung jawab kita semua baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun DPR RI khususnya Komisi X yang membidangi hal itu. Jika ada beberapa kritik yang disampaikan, maka itu sematamata merupakan bentuk tanggung jawab dan dukungan sebagai pemangku kepentingan. Selain menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR dalam fungsi pengawasan.”Percayalah Pak Gubernur kita akan terus mendukung dan mendorong percepatan Pembangunan Venue ini, sedangkan kalau ada sedikit kritik dari kami itu semata-mata bentuk tanggung jawab dan

Ishak Mekki Perintahkan Petak Los Kramik Dibongkar Kayuagung-MONITOR : Sejak diselesaikan pembangunannya tiga tahun lalu, petak los kramik yang ada di pasar kota Kayuagung yang diperuntukkan bagi pedagang ikan, ternyata tidak pernah difungsikan oleh pemiliknya. Karena itu Bupati Kabupaten OKI Ir. H Ishak Mekki memerintahkan untuk segera menyita petak los kramik tersebut dan kemudian membongkarnya sampai rata dengan tanah. Bupati Ishak Mekki yang melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) ke Pasar, seusai Sholat Jumat di masjid Baiturahman, kelurahan Cintaraya, Kayuagung beserta rombongan itu menemukan sebanyak 104 petak los kramik dalam keadaan terbengkalai tidak berfungsi seperti seharusnya. Menemukan ketidak berfungsinya petak los tersebut, membuat Bupati jadi kesal, apalagi dilihatnya pedagang ikan yang seharusnya memfungsikan petak los tersebut ternyata menggelar ikan dagangannya tidak di tempat yang semestinya, seperti di gang gang pasar. Kepada Kepala BPPK ( Badan Pengelola Pasar dan Kebersihan) agar segera mencarikan solusi agar para pedagang bisa berjualan ditempat tempat yang tidak mengganggu lalu lintas pasar. Karena selama ini para pedagang di pasar itu dengan seenaknya saja menggelar dagangannya di gang atau lorong yang sebenarnya adalah sarana jalan bagi para pengunjung pasar yang akan hilir mudik. Ishak Mekki minta Kepala BPPK harus secepatnya menertibkan para pedagang, khususnya pedagang ikan yang tiap hari menggunakan gang atau lorong lorong pasar sebagai tempat menggelar dagangannya. Apalagi sekarang ini menjelang pemantauan Adipura dimana pasar merupakan salah satu titik pemantauan tim. Bupati minta agar los keramik baik yang ada dibagian luar maupun dalam los pasar segera difungsikan jika perlu merubah bentuk los disesuaikan dengan keinginan pedagang maupun pengunjung pasar. Sehingga benar benar dapat terlihat dan dirasakan nyaman. Disita Sementara itu Kepala BPPK Kayuagung Mahmud Iswan yang dimintai tanggapan atas perintah Bupati OKI mengenai petak los kramik mengatakan, pihaknya akan menyita los keramik yang ada di pasar Kayuagung sebanyak 104 petak itu untuk seterusnya dibongkar. Pasalnya pihak BPPK sudah bosan dalam permasalahan seperti ini. Pihak pemilik petak kramik itu bukan sekali dua sudah diberikan peringatan dan teguran agar petak los milik mereka segera difungsikan. Namun peringatan dan teguran yang telah berkali kali diberikan itu tidak mendapat perhatian, sampai akhirnya dalam Sidaknya Bupati sendiri memberikan teguran keras.
HLM

dukungan untuk memacu serta tugas kami dalam fungsi Pengawasan” ujar Jeferson dari Fraksi Partai Demokrat. Dalam rapat tersebut Komisi X juga menyampaikan keyakinan kepada Pemerintah Sumatera Selatan akan dapat melaksanakan Pesta Olah Raga Negara-negara Asean ini dengan baik, untuk itu Komisi X akan melakukan tinjauan secara berkala ke Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta dan Jawa Tengah yang akan menyelenggarakan Para Sea Games agar beban ini tidak hanya dipikul oleh tiga Pemerintah Provinsi saja. Tetapi juga oleh seluruh Elemen termasuk DPR, sehingga apabila terdapat kendala maupun kekurangan bisa secara cepat mengambil tindakan. Dijelaskan pula mengapa Komisi X mendukung salah satu Penyelenggara Sea Games itu Provinsi Sumatera Selatan karena selama ini penyelenggaraan Pesta Olah Raga selalu dipusatkan disatu tempat padahal potensi yang ada di daerah tidak kalah dengan di Pusat oleh karenanya pelaksanaan Sea Games kali ini juga

harus diselenggarakan diluar jawa dan Sumsel merupakan Provinsi pertama diluar Jawa yang akan melaksanakannya. “karena Indonesia ini bukan hanya Jakarta” tegas Dedi Gumelar. Sedangkan Vina Melinda menyoroti pelaksanaan Publikasi yang menurutnya harus terus dilakukan agar gaungnya betul-betul terasa hingga ke Pelosok daerah. Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin yang didampingi Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo dan beberapa Pejabat lainya menjelaskan hingga saat ini secara teknis Pembangunan beberapa Venue Sea Games di Jakabaring Palembang mencapai 20 persen dan untuk membuktikannya Gubernur mempersilakan anggota Komisi X untuk meninjau secara langsung ke Lapangan. Diperkirakan Lapangan Tenis merupakan salah satu Venue yang akan lebih dahulu selesai yaitu pada bulan Mei. Dari 22 Cabang Olahraga yang akan dipertandingkan di Sumsel 18 diantaranya dipusatkan di Jakabaring Sport City

Foto : Untung Sarwono/Humas Pemeprov Sumsel

Suksesnya Penyelenggaraan Sea Games Tanggung Jawab Kita Semua

Gubernur Sumsel Terima Hasil Kinerja Lakip

dengan jarak tempuh sangat dekat dari Wisma Atlet sehingga cukup dijangkau dengan berjalan kaki, Namun demikian kita tetap menyediakan sarana transportasi atlet berupa sepeda, becak dan Golf Car. Sementara itu dijelaskan bahwa demam Sea Games saat ini sudah mulai dirasakan oleh Masyarakat Sumsel. Bahkan

hampir setiap perkantoran di kota Palembang sudah disemarakkan oleh pengibaran bendera Negara peserta Sea Games. Pada akhir Rapat Dengar Pendapat Ketua Komisi X DPR RI Mahyuddin NS yang didampingi Wakil Ketua Heri Ahmadi dan Ruly Chairul Azwar menyampaikan beberapa

Rekomendasi dianataranya Komisi X akan melakukan kunjungan secara spesifik ke Provinsi Sumsel, DKI Jakarta dan Jawa Tangah sebagai bentuk dukungan dan dorongan agar tidak terjadi kendala di lapangan serta mengoptimalkan waktu dan Sumber Daya yang ada untuk Pelaksanaan Sea Games.
HLM

Di Kota Palembang :

Tiap Kelurahan Akan Ada 2 Unit Perpustakaan Masjid Palembang-MONITOR : Kota Palembang yang merupakan kota religius mentargetkan memiliki 1001 buah rumah ibadah berupa masjid sampai sekarang baru memiliki 780 buah masjid. Dalam upayanya untuk memakmurkan rumah rumah ibadah ummat Islam itu, Pemda Kodya Palembang telah memprogramkan pembuatan 70 unit perpustakaan masjid lagi guna menambah 70 unit perpustakaan masjid yang telah ada. Ditahun 2011 ini. Walikota Palembang Ir. H. Eddy Santana Putra MT menyatakan hal

itu saat meresmikan pembukaan Mustawarah Daerah Kedua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Palembang yang berlangsung di Masjid Nurul Ikhwan, kompleks perkantoran PLN Palembang, Sabtu lalu. Dengan adanya penambahan pembuatan perpustakaan masjid tersebut menurut Walikota Palembang diharapkan disatu kelurahan terdapat dua perpustakaan masjid. Sementara untuk persediaan buku bukunya, akan dibantu dari Pemda Kotam sehingga benar benar dapat menambah

fungsi masjid. Walikota Palembang Ir. H. Eddy Santana Putra MT yang memimpin pemerintahan kota Palembang sejak tahun 2004 dan terpilih kembali pada pemilukada 2009 lalu benarbenar bertekad merealisasikan misi dan visinya menjadi kota Palembang sebagai kota internasional, sejahtera dan berbudaya serta kota religius ditahun 2013. Dijelaskan, dari sekian banyak masjid yang ada dan berdiri di kota Palembang umumnya dibangun dengan

dana swadaya masyarakat, dimana saat ini disetiap lingkungan berdiri rumah ibadah berupa masjid. Ir. H. Eddy Santana mengaku sudah mengunjungi tidak kurang dari 390 mesjid yang ada di kota Palembang berjanji akan terus melakukan kunjungan tersebut hingga akhir masa jabatannya. Karena baginya, masjid merupakan tempat sakral yang bisa mencerdaskan bangsa dan lingkungannya. Sehubungan dengan adanya tingkatan status masjid, Pemda Kota Palembang saat ini

tengah mengupayakan Masjid Al-fathul Akbar yang terletak di Simpang Jakabaring dijadikan Masjid Raya kota Palembang mendampingi Masjid Agung SMB (Sultan Mahmud Badaruddin) II yang berstatus sebagai Masjid Nasional dan Masjid Raya Taqwa di Talang Semut sebagai masjid provinsi, maka saat ini sedang pelimpahan pengurus untuk melaksanakan pembangunannya sehingga menjadi lebih indah. Demikian dikatakan Walikota Palembang Ir. H. Eddy Santana Putra.
HLM

Jalan Tembus Muaradua Kisam-Kisam Tinggi Diresmikan Pembangunannya Muaradua-MONITOR : Komitmen Pemda Kabupaten OKU (Ogan Komring Ulu) Selatan untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetap diwujudkan. Hal ini terbukti dengan diresmikannya dimulai pembangunan jalan sepanjang 12 Km yang merupakan jalan tembus Simpang Jaya ke Padang Bindu oleh Wakil Bupati OKU Selatan Dr. Hj. Herawati Gatot SpM pekan lalu. Jalan tembus Simpang Jaya tersebut menghubungkan dua Kecamatan, masing masing Kecamatan Muaradua Kisam dengan Kecamatan Kisam Tinggi mempunyai arti penting sebagai urat nadi bagi kegiatan ekonomi masyarakat di kedua

kecamatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Wakil Bupati OKU Selatan, pembangunan jalan itu sudah sejak lama diharapkan oleh masyarakat, namun baru pada tahun 2011sekarang dapat diwujudkan yang pendanaannya menggunakan anggaran tahun jamak sampai tahun 2014 yang besarnya Rp. 202 miliar. Peresmian dimulai pembangunan jalan tembus itu merupakan wujud nyata dari komitmen Pemda OKU Selatan untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan peresmian pembangunan jalan tembus itu, Anggota DPRD OKUS, Drs.

Hj. Herawati

Kismis Yuliansyah mengatakan pembangunan jalan tersebut sangat menguntungkan. Karena wilayah Kecamatan

yang berada dikawasan tersebut akan berangsur maju karena memang merupakan tumpuan masyarakat, dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat potensi pertumbuhan ekonmi akan sanggat besar. Karena petani di daerah ini akan memiliki akses yang luas ke pusat pemasaran hasil mereka. Selain akan menggerakkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan, adanya jalan tembus sekaligus membuka pemutus rantai isolasi beberapa daerah yang selama ini belum bisa diakses. Bangun dua jembatan baru. Sementara itu Kepala Dinas PU OKU Selatan Ir. Sudirman MM menambahkan, selain

membangun akses jalan untuk kedua kecamatan meliputi jalan tembus, juga direncanakan membangun dua buah jembatan rangka baja dan satu jembatan beton. Jembatan rangka baja yang akan dibangun ini satu terletak di Air Saka dan satunya lagi di Air Kisam. Sementara satu jembatan beton akan dibangun di Air Cemadang. Tidak itu saja, ujar Sudirman, untuk memperlancar perekonomian masyarakat Pemda juga akan meningkatkan jalan dari simpang Lubuk Serai sampai ke desa Muara Paying sepanjang 8 kilometer. Untuk sementara ini khusus jalan dari Simpang Jaya baru akan dibangun sampai pengerasan, kata Sudirman.
HLM

7
Edisi

176/Tahun X/01 s/d 15 Maret 2011

Terkait Wartawan Saling Lapor, Pers Diminta Obyektif Cirebon-MONITOR : Terkait adanya laporan Polisi No.Pol. : LP/2018/B/XII/2010/JBR/ RES CRB,tanggal 18 Desember 2010, dengan surat panggilan No.Pol. : S.Pgl/06/I/2011/Reskrim atas nama Subagyo – tersangka – yang dituding melakukan tindak pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan – Pasal 335 KUHP – para Wartawan yang tergabung didalam POKJA Kontrol Sosial – PKS - Kota/Kab. Cirebon prihatin dan kecewa berat. Bagaimana tidak, kasus tersebut justru masuk pemberitaan dimedia Pelapor – Tabloid Sensor – dengan judul, Hotel Pordeo Tunggu Tersangka Subagyo, yang disayangkan tanpa adanya konfirmasi dari pihak terkait yang menjadi obyek pemberitaan. “ Terus terang kami mempertanyakan kredibilitas Tabloid Sensor. Dan tidak menutup kemungkinan, dugaan adanya muatanmuatan tertentu dalam pem-

beritaan tersebut. Jangan-jangan Tabloid Sensor memang sengaja memprovokatori kasus tersebut agar Cirebon menjadi tidak kondusiv. Masa jeruk makan jeruk?”, ujar Tardi, Walim, dan Bambang, kepada Monitor Nusantara – MN - belum lama ini di Cirebon. Seperti diketahui,kedatangan Walim kepada pihak pelapor – TR – adalah tugas dari POKJA Kontrol Sosial – Wartawan – Cirebon guna mempertanyakan permasalahan yang timbul. Dan jika memang Subagyo yang notabene wartawan Journal Pagi ada kesalahan, diminta untuk meminta maaf. Dalam pertemuan tersebut, TR – Wartawan Tabloid Sensor – mengaku telah divisum karena “sakit” yang dideritanya akibat ulah Subagyo. Merasa sesama wartawan, Subagyo pun berniat membantu biaya pengobatan sebesar Rp. 1jt. Demikian halnya dengan Tardi – ketua AWI -, yang bersangkutan hanya mencoba mendamaikan antara TR dengan Subagyo karena berangkat dari sesama wartawan. Berkaitan dengan Bambang yang

RS Waled Menjadi RS Rujukan Jabar – Jateng Cirebon-MONITOR : Rumah Sakit – RS – Umum Waled yang berlokasi di Cileduk Kab. Cirebon dalam tahun anggaran 2011-2012 mendapatkan bantuan pembangunan sarana/prasarana sebesar Rp 130 miliar - dari alokasi anggaran APBN 70%, APBD 1, 20%, dan APBD II, 10% -. Sebelumnya Pemerintah hanya menganggarkan dana sebesar Rp. 100 miliar. RS Waled yang saat ini dipimpin Dr Suwanta tersebut, rencana kedepan akan dijadikan RS Rujukan –perbatasan- Jawa Barat – Jawa Tengah yang tentunya kualitas pelayanannya – sarana/prasarana -akan ditingkatkan minimal seperti RS Gunungjati Kota Cirebon. Tidak tanggung-tanggung, RS Waled akan ditingkatkan menjadi 4 lantai. “Sudah tidak ada masalah maupun kendala, dan dalam tahun 2011 ini pembangunan akan segera dimulai. Namun kami masih menunggu Perdanya diterbitkan terlebih dahulu agar legalitas hukumnya jelas”, ujar Suwanta kepada MK barubaru ini dikantornya. Thoif SPd, anggota DPRD Kab. Cirebon dari fraksi PKS, dan Raden Bana SMHk dari fraksi PDIP mengatakan, pihaknya sangat mendukung atas dijadikannya RS Waled menjadi RS Rujukan Jabar-Jateng, serta adanya pembangunan 4 lantai guna menunjang pelayanan prima bagi masyarakat di 2 provinsi tersebut. Menurutnya, dana pembangunan akan dikucurkan dalam dua tahap yaitu, 50% pertama pada tahun 2011, dan berikutnya pada tahun 2012. Dan 70% diantaranya dialokasikan dari APBN, serta 20%-10% dari APBD I/APBD II. “Jika memang pembangunan RS Waled harus dipercepat, RS Waled diperkenankan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga guna mendapat dana talangan terlebih dahulu”, ungkap Thoif dan Raden Bana, saat ditemui MK diruang kerjanya belum lama ini. Jamkesda Bermasalah? Menyoal belum maksimalnya pelayanan RS Waled kepada masyarakat,khususnya terhadap warga kurang mampu alias miskin, kedua anggota DPRD tersebut tidak membantahnya, dan oleh karena itu, pembangunan harus segera dilaksanakan, maka pelayananpun akan mengikuti sejalan dengan adanya pembangunan RS Waled tersebut. Senada dengan Dr Suwanta, Thoif juga mengatakan, terkait pelayanan Jamkesmas hingga saat ini tidak ada masalah. Namun permasalahan justru ada di pelayanan Jamkesda – Jaminan Kesehatan Daerah -, dan hal itu terjadi dikarenakan keterbatasan anggaran daerah, serta belum terciptanya manajemen yang baik, tutur Raden Bana. Menurut kedua politisi itu, masyarakat yang berhak menerima pelayanan baik itu Jamkesmas, maupun Jamkesda, harus ada rekomendasi – data valid – dari pihak desa setempat. Karena jika mengacu kepada data dari BPS ternyata jumlah warga miskin sangat banyak. Sementara Dr Suwanta justru menyesalkan ketidaktahuan masyarakat terkait pelayanan baik itu Jamkesmas ataupun Jamkesda. Menurutnya, data dari desa setempat bukan berarti otomatis dapat diterima berobat dengan pasilitas Jamkesmas/ Jamkesda. Namun data yang ada harus disesuaikan dengan data dari Pemerintah/BPS. “Karena belum tentu data dari desa yang ditunjukan warga ada di file – data - BPS yang masuk sebagai kategori warga miskin. Oleh karenanya, masyarakat seyogianya mengerti, karena ini menyangkut aturan yang ada”, jelas Suwanta. Art/Omi

didalam berita Tabloid Sensor dituding kasak-kusuk di Kejaksaan Negeri – Kejari – Sumber, sama sekali tidak benar. Karena Bambang selama ini memang diketahui sebagai wartawan Sinar Pagi yang meliput berita di Kejari serta Pengadilan Negeri Sumber. “ Jadi seluruh pemberitaan di Tabloid Sensor sama sekali tidak mendasar, apalagi tanpa adanya konfirmasi – hak jawab – dari para pihak terkait”, tegas ketua PKS Cirebon, Arthur Simamora. Menurut Arthur yang juga ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia – KWRI – Kota/Kab, Cirebon, pihaknya tidak pernah dan tak akan pernah mau intervensi yang berkaitan dengan hukum – laporan . Hanya saja kedewasaan baik itu didalam berpikir maupun bertindak harus diutamakan. Artinya, seyogianya sebelum melapor kepihak Kepolisian, ya mbok minta pendapat terlebih dahulu dari organisasi kewartawanan yang ada, atau bahkan Dewan Pers. “ Dan menurut

saya, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan secara internal – Musyawarah/Mufakat – selama kita mau duduk bersama “, ujarnya. Hasil pengamatan PKS, diduga sebenarnya kasus ini berangkat dari sakit hati pihak TR serta suaminya yang belakangan diketahui pernah bergabung – bekerja – dengan Subagyo di koran Sinar Pagi. Informasi yang didapat, TR/ Suami pernah diusir Subagyo karena terlalu lama menumpang tempat tinggal dikantor Subagyo. Nah berangkat dari akumulasi – penumpukan, red - permasalah yang ada, kasus terakhir dijadikan dasar laporan TR ke pihak Kepolisian setempat demi untuk mempermalukan Subagyo. “ Terus terang, sebagai ketua PKS dan sesama wartawan, saya sangat prihatin dengan kondisi yang ada. Ini merupakan preseden yang buruk, karena kita sudah tidak lagi mengindahkan baik itu UU Pers maupun Etika Profesi itu sendiri, yang ujung-ujung nya, “pihak ke 3” lah

yang diuntungkan dalam permasalahan ini. Oleh karena itu, didalam pemberitaan yang ada hendaknya Pers ataupun Media obyektif melaksanakan amanat UU No 40/1998 Tentang Pers dengan melakukan cek and ricek – konfirmasi – kepada seluruh pihak terkait yang menjadi obyek berita, ungkap Arthur bernada prihatin. Sekedar diketahui, permasalah atau kasus yang ada berawal dari adanya pelantikan Setda Kab. Cirebon di Sumber pada 17 Desember 2010 lalu. Saat berlangsungnya acara menyalami Setda yang baru tersebut, seluruh wartawan mengantri menunggu giliran guna mengucapkan selamat. Disaat tiba giliran Subagyo untuk menyalam, entah dari dunia mana datangnya, tiba-tiba TR menyerobot kebarisan terdepan serta langsung berada dihadapan Subagyo. Merasa tidak dihargai mantan anak buahnya tersebut, secara spontanitas Subagyo pun mendorong TR keluar dari barisan terdepan tersebut –

Kapolda Jabar Harus Usut Tuntas Polsek Kapetakan Polres Cirebon Cirebon-MONITOR : Saat ini Lembaga Kepolisian Republik Indonesia kerap menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat, khususnya dalam melaksanakan tugas, Polisi harus harus benar-benar Profesional dan berdasar hukum. Karena profesionalitas yang dibangun oleh jajaran kepolisian tidak seimbang dengan jumlah personil yang ada dilapangan, maka terjadilah pembelokan hukum karena memang tingkat pemahaman terhadap hukum belum semuanya teruji. Seperti yang terjadi di Polsek Kapetakan Polres Cirebon, meskipun beberapa kali Surat Panggilan ditujukan kepada seseorang namun surat itu tetap cacad hukum dan indikasi asal jadi. Kronologisnya, Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon

memanggil seseorang bernama AMAN BIN RASMO, pekerjaan Swasta, alamat Desa Bungko Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, sesuai Surat Panggilan No.S.Pgl/10/I/ 2011/Reskrim, tanggal 25 Januari 2011, namun dalam Surat Panggilan itu terdapat kesalahan-kesalahan, yaitu dasar panggilan itu adalah adanya Laporan Polisi No.Pol. LP/52/B/VIII/2011/Sek.Kptkn, tanggal 06 Agustus 2010, akan tetapi nomor Laporan Polisi itu adalah tahun 2011, tapi surat itu dikeluarkan tahun 2010. Selain itu dalam surat panggilan tercantum tindak pidana yang diduga terjadi adalah perbuatan tidak menyenangkan dan atau penganiayaan, tapi khusus tindak pidana Penganiayaan, dituliskan pasalnya adalah 363

KUHP (seharusnya 351 KUH.Pidana). Berikut tertulis, penyerahan surat panggilan itu adalah Oktober 2010, namun surat itu dikeluarkan 25 Januari 2011, tahunnya sudah berbeda antara pengeluaran surat dan penyerahan surat. Selain itu dibawah Surat Panggilan tersebut tertulis “Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil, menurut Undang-Undang dapat dihukum berdasarkan Pasal 216 KUHP”, sehingga terdapat ketidakjelasan, karena Pasal 216 KUHP, berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau tuntutan yang dilakukan menurut peraturan ……… dst”. Dengan adanya kesalahan diatas, kemudian Kapolsek

Program Kerja TP PKK Sumsel Bersinergi dengan Pemerintah Palembang-MONITOR : Selama dua hari Senin dan Selasa pekan lalu Tim Penggerak PKK daerah Sumatra Selatan mengadakan musyawarah kerja daerah VII sekaligus mengadakan rapat konsultasi. Selain bertujuan untuk mensosialisasikan hasil Rakernas VII Tim penggerak PKK yang lalu, kemudian menindak lanjuti dan menyempurnakan kebijakan gerakan PKK dimasa mendatang seperti yang jadi keputusan Rakernas lalu, musyawarah kerja TP PKK Sumsel itu juga untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan dan keterampilan kader kader PKK, khususnya mengenai pengelolaan gerakan PKK melalui 10 program pokoknya termasuk mensosialisasikan program

strategis PKK. Demikian dijelaskan oleh Ketua Tim Penggerakan PKK Sumsel Hj. Sri Eliza Alex Noerdin. Ketua TP PKK Sumsel yang juga isteri dari Alex Noerdin yang Gubernur Sumsel itu lebih lanjut mengatakan bahwa banyak hal yang dibahas dalam Musyawarah Kerja yang telah dibuka oleh Gubernur Sumsel itu seperti program pokok PKK termasuk mensosialisasikan program strategis yang meliputi desa model, taman toga, penuntasan penderita TB Paru, termasuk juga menyepakati program lima tahun dalam rencana strategis PKK tahun 2011-2015 Dalam musyawarah kerja ini menurut Hj. Sri Eliza Alex Noerdin juga didiskusikan bagaimana PKK dapat berperan aktif membantu pemerintah dengan mensinergikan setiap

program, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan rakyat yang selama ini kita dambakan. Pada Musyawarah Kerja TP PKK Sumsel VIII itu oleh Ketua TP PKK Sumsel disampaikan pemaparan materi Program Unggulan, sementara program Renstra TP PKK pemaparannya disampaikan oleh Wakil Ketua TP PKK Sumsel. Selain mendengarkan pemaparan baik yang disampaikan oleh pimpinan TP PKK sendiri maupun oleh beberapa nara sumber lainnya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BKKBN juga diisi dengan diskusi kelompok. Musyawarah kerja yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumsel ini diikuti tidak kurang dari 335 pengurus dan anggota tingkat kecamatan dan kabupaten se Sumsel. HLM

Keberpihakan Terhadap Masyarakat Miskin Menjadi Komitmen Pemda Kab. Tasikmalaya Tasikmalaya-MONITOR: Sampai sejauh ini “kemiskinan” bukan istilah baru dalam kamus pembangunan ekonomi kita. Seluruh lapisan masyarakat mulai, mengakui kenyataan kemiskinan di negara kita. Kemiskinan merupakan persoalan yang mengandung banyak dimensi dan menuntut pemecahan dengan ragam pendekatan. Tetapi kemiskinan itu mestinya diartikan dan diurai lagi secara rinci. Hal ini diperlukan supaya penanganan kemiskinan tepat sasaran dan hasilnya dapat diukur. Kemiskinan merupakan

kosa kata abadi sepanjang sejarah manusia. Oleh sebab itu, menghapuskan kemiskinan seolah-olah menjadi utopia bahkan bisa dianggap menghapuskan sejarah manusia itu sendiri. Logika tersebut semestinya tidak membuat orang khawatir dan lantas apatis terhadap janji-janji dan program-program pengentasan kemiskinan yang ditawarkan oleh siapa saja. Dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan, diperlukan program-program kreatif untuk penanggulangannya. Pemerintah bertugas memberikan perlindungan lahir batin

disaksikan banyak saksi, red -. Merasa diperlakukan demikian serta penumpukan rasa sakit hati yang ada selama ini, selang beberapa hari kemudian TR pun melapor ke pihak Mapolres Cirebon. Dan tanpa tedeng aling-aling – sebelum adanya bukti permulaan/pemeriksaan -, Subagyo 05 Januari 2011 menerima surat panggilan dari Mapolres Sumber dengan predikat tersangka dengan dalih melanggar pasal 355 KUHP. “ Ya itulah kondisi yang ada. Sepertinya pihak Polres Cirebon serius atau getol sekali menyikapi laporan adanya permasalahan di sesama Wartawan. Walaupun harus diakui, merupakan tugas Polisi untuk menerima laporan dari siapa saja. Padahal selama ini pihak Kepolisian selalu berkoar jika kita – Wartawan/ Polisi – merupakan mitra kerja. Jadi sepertinya, kemitraan yang ada perlu untuk dipertanyakan kembali, khususnya didalam inplementasinya” tegas Arthur.
Red

terhadap warganya. Program tersebut harus bergerak di atas semangat perlindungan dan kasih sayang. Rapat kerja yang dilaksanakan di Kantor Bapeda Kabupaten Tasikmalaya, rabu (02/02) yang di hadiri masingmasing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah disepakati slogan yang berbunyi, “Saatnya Kita Berpihak Kepada Masyarakat Miskin”. Berkaitan dengan hal tersebut diatas pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya pengentasan kemiskinan menjadi prioritas. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bapeda Kabupaten

Tasikmalaya, H Iwan Saputra SE, M.Si ditemui di ruang kerjanya mengungkapkan,” Keberpihakan terhadap masyrakat miskin merupakan komitmen serta telah dicanangkan melalui program di masingmasing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)”. Lebih jauh beliau mengungkapkan,”Diharapkan programprogram tersebut lebih menyentuh lapisan dimana masyarakat miskin perlu ditangani dengan segera !” Hal senada diungkapkan oleh Ketua LSM Paguyuban Suku Sunda (Pasusun), Erlan Jr saat ditemui di sekretariatnya

mengungkapkan,”Sangat setuju dengan apa yang telah di canangkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten Tasikmalaya. Pihaknya juga akan melakukan suatu kegiatan dimana masyarakat miskin dapat terpenuhi kebutuhan dasar mereka, harapnya !”. Hal ini perlu melakukan sharing terlebih dahulu dengan berbagai pihak. Mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan, Ketua LSM Pasusun hanya menjawab, tunggu tanggal mainnya !!!Saefudin Zuhri

Kapetakan Polres Cirebon mengirim surat No. Pol.LP.B/25/ I/2011/Sektor, tanggal 27 Januari 2011, perihal Kekeliruan Penjelasan Pasal, dan dasar surat itu adalah Laporan Polisi No.Pol.LP./1308/B/VIII/2010/ Sek.Kapetakan, tanggal 06 Agustus 2010”, namun setelah diteliti ternyata Laporan Polisi No.Pol.LP/1308/B/VIII/2010/ Sek.Kapetakan, tanggal 06 Agustus 2010, tidak jelas asalusulnya sebab Laporan Polisi No.Pol.LP/1308/B/VII/2010/ JBR/RES.CRB, tanggal 30 Juli 2010 adalah Laporan Polisi yang dikeluarkan Polres Cirebon, atas nama Pelapor SANAWI. Kemudian Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon mengganti Surat Panggilan No.S.Pgl/10/I/ 2011/ Reskrim, tanggal 25 Januari 2011, dengan Surat Panggilan No.S.Pgl/10/I/2011/ Reskrim, tanggal 25 Januari 2011 dan Surat Panggilan itu adalah berdasarkan Laporan Polisi No.Pol.LP/1308/B/VIII/ 2010/ Sek.Kptkn, tanggal 06 Agustus 2010. Namun semakin tidak jelas nomor Laporan Polisi itu, tertulis tahun 2011, tapi surat itu dikeluarkan tahun 2010. Disamping itu Laporan Polisi No.Pol.LP/1308/B/VIII/2010/ Sek.Kptkn, tanggal 06 Agustus 2010, tidak jelas asal-usulnya. Kemudian masih tertulis dibawah surat Panggilan tersebut “Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil, menurut Undang-Undang dapat dihukum berdasarkan Pasal 216 KUHP, sedangkan Pasal 216 bukan demikian isi/ bunyinya. Dengan adanya kejanggalan-kejanggalan diatas, akhirnnya Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon, mengganti Surat Panggilan No.S.Pgl/10/I/ 2011/Reskrim, tanggal 25 Januari 2011 dengan Surat Panggilan No.S.Pgl/10/I/2011/ Reskrim, tanggal 29 Januari 2011. Surat Panggilan ini adalah berdasarkan Laporan Polisi No.Pol.LP/53/B/VIII/2011/ Sek.Kptkn, tanggal 06 Agustus 2010. Semakin tidakjelas karena semula Surat panggilan itu adalah berdasarkan Laporan Polisi No.Pol. LP/52/B/VIII/ 2011/Sek.Kptkn tanggal 06 Agustus 2010, berobah menjadi Laporan Polisi No.Pol.LP/1308/ B/VIII/2011/Sek.Kptkn tanggal 06 Asgustus 2010, kemudian berobah lagi menjadi Laporan Polisi No.Pol.LP/53/B/VIII/ 2011/Sek.Kptkn tanggal 06 Agustus 2010, sehingga sangat membingungkan. Disamping itu dibawah Surat Panggilan tersebut masih tertulis “Barangsiapa yang dsengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil,

menurut undang-undang dapat dihukum berdasarkan pasal 216 KUHP”. Sebenarnya dasar Laporan Polisi No.Pol.LP/1308/B/VII/ 2010/JBR/RES.CRB tanggal 30 Juli 2010, atas nama Pelapor SANAWI, adalah karena pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2010, diduga telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, dan Para Terlapornya adalah Dasmuka, Agus dan Mamat, kemudian ikan dan jaring yang dipakai untuk mencuri ikan itu diambil Pelapor dan diserahkan ke Polres Cirebon sebagai Barang Bukti, terbitlah Laporan Polisi No.Pol.LP/1308/B/ VII/2010/JBR/RES.CRB tanggal 30 Juli 2010. Kemudian Laporan Polisi No.LP/1308/B/VII/2010/JBR/ RES.,CRB tanggal 30 Juli 2010, oleh Polres Cirebon dilimpahkan Penyidikannya ke Polsek Kapetakan pada tanggal 03 Agustus 2010, sesuai surat Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon No.Lap.B/30/VIII/2010/ Reskrim tanggal 09 Agustus 2010, perihal Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan Perkara. Tapi atas kejadian dalam Laporan Polisi No.LP/1308/B/ VII/JBR/RES.CRB tanggal 30 Juli 2010, Para Terlapor membuat lagi Laporan Polisi ke Polsek Kapetakan Polres Cirebon No.Pol.LP/52/B/VIII/2010/ Sek.Kptkn tanggal 06 Agustus 2010, dasar dan alasan hukumnya diduga terjadi Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan dan atau Pencurian (Pasal 335 jo 363 KUH. Pidana), karena ikan dan Jaring Barang Bukti dalam Laporan Polisi No.Pol.LP/1308/ B/VII/2010/JBR/RES.CRB tanggal 30 Juli 2010 diatas, yang sudah diserahkan sebagai barang bukti, diputarbalikkan seakan-akan dicuri oleh Pelapor bernama SANAWI, artinya dalam satu peristiwa itu, seakan-akan terjadi dua tindak pidana pencurian. Atas adanya fakta-fakta tersebut diatas, jelaslah Polsek Kapetakan Polres Cirebon, dalam penanganan perkara tersebut, tidak Profesional dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu sangat diharapkan Kapolda Jawa Barat segera turun tangan membenahi dan mengambil tindakan yang perlu, guna menjaga Citra kepolisian kedepan. Mungkinkah Hukum dan Keadilan dapat ditegakkan jika kinerja Kepolisian Polsek Kapetakan Polres Cirebon amburadul dan tidak Profesional atau tidak berdasar hukum ?, justru masyarakat Kepetakan berharap ada pembenahan ditubuh Lembaga Kepolisian.
Dolok S/Patar Sitepu

8
Edisi

176/Tahun X/01 s/d 15 Maret 2011

Pemakai Visa Kunjungan Bisnis Mengajar di 8 SMPN Jakarta-MONITOR : Meski surat Informasi tentang Guru Asing yang mengajar dibeberapa sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang disponsori oleh yayasan Lolita and Lita Anugerah sudah dinyatakan tidak terdaftar sesuai dengan surat nomor 23210/F1/LN/2010, namun pihak Direktorat Jenderal Imigrasi , Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Dir-Wasdakim) masih tetap meminta surat dari Kementerian Pendidikan nasional agar kembali membuat surat bahwa benar pemegang visa kunjungan bisnis ini tidak terdaftar namanya sebagai tenaga pengajar pada sekolah.

Abu Hasan SH, ketua umum Pacitan Center saat dimintai komentarnya terkait tenaga pengajar asing yang mengajar dengan menggunakan Visa kunjungan dikantornya beberapa waktu lalu, Abu dengan tegas mengatakan, “ Pihak Imigrasi harus belajar lagi tentang UU Keimigrasian, sudah jelas dan fakta bahwa guru yang mengajar itu menggunakan visa kunjungan, seharusnya diambil tindakan dong, tidak perlu lagi surat dari Kementerian Pendidikan Nasional, karena visanya sudah jelas diperpanjang di kantor Imigrasi Jakarta Utara. Ini adalah pelecehan terhadap guru kita, kita juga memiliki tenaga pengajar yang profesional, kalau

pihak sekolah seperti SMPN saja sudah menggunakan guru asing yang mengajar dengan menggunakan visa kunjungan, pihak Imigrasi sudah bisa bertindak tegas dengan memulangkan orang asing tersebut dan yayasan yang mensponsori harus bertanggungjawab untuk mengurus ijin masuknya dan ijin kerjanya secara benar. Lalu tambahnya, “ Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi yang baru dan Menteri Hukum dan Ham Patrialis Akbar harus menindak semua aparatnya yang bermain “kotor” hanya untuk mencari keuntungan, kalau mau cari untung jangan jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebaiknya bisnis atau jadi pengusaha.

Sudah jelas-jelas kok guru asing yang mengajar itu tidak memiliki ijin kerja dan ijin tinggal yang sesuai dengan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Rekomendasi dari Diknas, kok malah dibiarkan berlangsung prosesnya sampai berbulan-bulan. Kalau begini cara Imigrasi memeriksa semua laporan masyarakat, sampai kapan Imigrasi bisa bekerja secara profesional ?, dan kami akan melakukan investigasi kesemua sekolah yang menggunakan guru asing ilegal, kemudian kami langsung melaporkannya ke Menteri , tidak perlu lagi ke Direktur Wasdakim. Kalau juga tidak direspon, kami juga bisa langsung melporkan

hal ini langsung ke Presiden” tegasnya. Berawal dari temuan Monitor dibeberapa SMPN khususnya di Jakarta, ada seorang guru asing WN Filipina bernama Leonard Jr Ganbe Tibayan alias Sony Tibayan. Pria paruh baya ini terbukti tidak memiliki ijin kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta tidak memiliki Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) yang seharusnya dimiliki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh sponsor untuk mendapatkan hal itu. Setelah dilakukan

investigasi, ternyata WN Filipina ini menggunakan Visa bisnis yang diperpanjang di Kantor Imigrasi Jakarta Utara untuk mengajar di beberapa SMPN. Kemudian atas temuan ini Monitor melaporkannya secara resmi ke Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kasi Wasdakim Elyias. Menaggapi laporan ini Elyias turun kelapangan dan menemukan guru tersebut sedang mengajar, namun ada salah seorang Ibu yang ternayat adalah pihak sponsor justru memaki dan membentak petugas Imigrasi ini dan mengatakan bahwa petugas imigrasi yang berpakian lengkap ini adalah imigrasi palsu. Lalu petugas menyarankan agar Ibu ini datang kekantor Imigrasi untuk

menghadap ke Direktur Wasdakim Husein Alaydrus. Namun sampai berita ini ditrurunkan 2 kali, pihak Imigrasi justru tidak melakukan tindakan yang tepat dalam menangani kasus ini. Walau pihak sekolah sudah di periksa, namun guru ilegal ini masih tetap mengajar sampai sekarang, bahkan informasi yang diterima Monitor, sudah 4 tahun guru ini mengajar dengan menggunakan visa kunjungan bisnis. Untuk itu Abu Hasan mendesak Imigrasi agar menuntaskan kasus ini, bila memang ada yang membekingi guru ilegal ini kami siap membantu Imigrasi untuk mengungkap tuntas kasus ini.
Pol/Martono

Sekda NTB Membuka Secara Resmi Rakerda GTT dan GTY di Mataram Mataram-MONITOR : Bertempat di aula Wijayakusuma Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Mataram 12 pebruari 2011 Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Nur. SH, M.Hum membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah dan seminar pendidikan. Agenda ini digagas oleh organisasi baru yang merupakan Persatuan dari Guru Tidak Tetap (GTT) dan Guru Tetap Yayasan Wilayah NTB. Selain dari seluruh pengurus PGTT dan GTY NTB, DPD II GTT dan GTY Kabupaten dan Kota se NTB pembukaan tersebut juga dihadiri oleh unsur Muspida, Tokoh Masyrakat, tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Pimpinan Partai Politik se NTB. Dalam Keynot Speak Gubernur NTB yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat Muhammad Nur, SH. M.Hum dinyatakan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk tingginya tingkat

partsipsi elemen masyarakat dalam upaya meningkatkan pendidikan yang lebih berkualitas di Daerah ini. Disamping itu diharapkan apresiasi dan kesadran masyrakat terhadap strategisnya pembangunan Bidang Pendidikan hendaknya dapat diteruskan. Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan, khususnya pembengunan SDM suatu Bangsa. Untuk itu saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi pada Persatuan Guru Tidak Tetap dan Guru Tetap Yayasan NTB atas dilaksnakan Rakerda dan seminar pendidikan “ Meningkatkan Profesionalisme Guru Menuju NTB Bersaing”. Berbicara maslah pendidikan ada 3 (tiga) komponren utama yang saling terkait yaitu Tenaga Pendidik (guru), Peserta didik serta sarana dan prasarana pendidikan. Dari ketiga unsur tersebut guru menduduki unsur yang paling dominan dalam menentukam kualitas

pendidikan. Hal ini mengingat guru adalah ujung tombak yang sangat menentukan dalam proses belajar mengajar baik di sekolah maupun pernnya dalam menanamkan nilai nilai moral kapada peserta didik. Salah satu upaya pemerintah untuk mendoromg peningkatan mutu profesionalisme guru adalah melalui proram sertifikasi guru. Hal ini didasarkan pada kenyataan sebagian besar dari guru guru yang ada memiliki latar belakang pendidikan formal dibawah standar yang dipersyaratkan. Ini akan berdampak pada kurangnya kompetensi guru dalam mengajar hingga bermuara pada rendahnya mutu dan daya saing pendidikan itu sendiri. Dalam konteks tersebut program sertifikasi guru dimaksudkan untuk meningkatka kompetensi dan profesionalisme guru secara mendasar yaitu bagaimana dengan program tersebut dapat lebih mendongkrak kwalitas guru,

terutama Guru Tidak Tetap dan Guru Tetap Yayasan yang jumlanya mencapai sekitar 42.000 orang dari total 60.000 guru. Melihat jumlah dan potensi GTT dan GTY yang sangat besar maka keberhasilan pembangunan pendidkan di NTB sesungguhnya lebih besar ditangan guru PTT dan GTY. Karena itu perhatian kepada guru PTT dan GTY harus ditingkatkan. Harapan saya semoga dengan kegiatan ini nantinya dapat menjadi berbagai pemikiran yang konstruktif dan inovatif dari seluruh elemen masyrakat sehingga nanti dapat dijadikan bahan masukan yang berharga dalam upaya mendorong peningkatan mutu pendidikan di Daerah ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Rakerda dan Seminar Persatuan GTT dan GTY Prop.NTB saya nyatakan dimulai dan semoga Allah Swt meridhoi segala ikhtiar yang kita lakukan.
Ttg.

Wujudkan Langit Biru dengan Bersepeda Jakarta-MONITOR : Banyak jalan untuk menciptakan langit biru seperti pengendalian asap rokok, memeriksakan asap kenalpot mobil atau motor ( dengan kata lain uji emisi ) serta penanaman sejuta pohon. Kesemua ini telah di programkan namun pelaksanaan nya tidak tercapai, meski ongkos yang dikeluarkan untuk program ini terhitung mahal namun semua ini haruslah dilakukan dengan penuh kesadaran. Sesuai dengan program tersebut, banyak pula komunitas yang perduli dengan lingkungan. Seperti Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 08 Jakarta Selatan beberapa waktu lalu menyelenggarakan kegiatan Blue Sky Fun Bike To Uring 2011 tepatnya pada sabtu tanggal 05 Februari 2011 yang dimulai star dari SMA negeri 87 dan finis di SMA Kartika Jakarta dengan tema bersepeda sehat bersama komunitas Goes To Schoel 08 Jakarta.

Foto bersama, Walikota Jakarta Selatan dengan para peserta sepeda santai

Dukungan dan motivasi dari berbagai lapisan masyarakat sangat di harapkan untuk tercapainya bersepeda ke sekolah, kurang lebih tujuannya adalah untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara. Acara ini digelar oleh sanggar yang diketahui oleh Drs. Yulistian Koto serta Ketua sanggar Drs. H. Asyikim. Acara sepeda santai ini di lepas oleh Sahrul Effendi sang Walikota

Jakareta Selatan. Sahrul dalam kata sambutannya mengatakan, acara ini dilaksanakan, selain menciptakan langit biru karena bersepeda tidak menggunakan bahan bakar juga merupakan olahraga ringan dengan biaya yang ringan pula. Disamping itu, banyak mafaatnya, jantung kita menjadi sehat dan kita pun ikut memberikan kontribusi terhadap polusi

udara yang tercemar akibat padatnya lalulintas dari berbagai jenis kenderaan. Mari kita galakan bersepeda kata pak Wali sebelum melepas sepeda santai ini, wali kota ber fose bersama. Diantaranya Kepsek. SMA N 87 beserta pengajar lainnya di Jl. Mawar No. 11 Pesanggrahan tentu saja tidak ketinggalan para peserta sepeda santai.
Agus T

Sepuluh Tahun SMP Karya Ikhlas Berpindah-pindah Bima-MONITOR : Sekolah SMP Karya Iklas yang berada di Desa Ncera kecamatan Belo Kabupaten Bima sudah sepuluh tahun melakukan operasional secara berpindah-pindah meminjam gedung sekolah yang ada di Desa Ncera tersebut. Berdirinya Sekolah SMP Karya Iklas sejak tanggal 22 maret tahun 2002 yang dibawah pimpinan Drs. Ismail Kalis sampai tahun 2004,demikian juga dikepalai oleh Farid, S.Ag. dari tahun 2008 - 2010 belum ada perubahan. dan masuk/ diganti dengan kepala sekolah atas nama M. Salahudin, SE. dari tahun 2010 sampai sekarang baru ada perubahan atau peningkatan yaitu bisa membeli lahan

untuk tempat pembangunan gedung dan deipondasi gedung baru dengan melalui swadaya masyarakat (murni). untuk itu kepala sekolah atas nama M. Salahudin, SE. dan beserta elemen masyarakat mengharapkan kepada pemerintah terkait mulai dari MENDIKNAS dan sampai Dinas Dikpora kabupaten Bima untuk bisa menoleh dan membantu dengan keberadaan dan keadaan SMP Karya Iklas sekarang ini, bahkan seorang anak yang tidak ada orang tuanya harus berpindahpindah untuk bisa mendapatkan KBM (kegiatan belajar mengajar) seperti sekolah-sekolah yang lain yang ada di Kabupaten Bima. Sungguh sanggat memprihatinkan keadaan dan kondisi kegiatan KBM di SMP Karya IKlas tersebut karena sarana dan

prasarana yang bisa dikatakan tidak ada sama sekali sedangkan kualitas siswa yang ada di SMP tersebut sanggat bagus dalam prestasinya. siswa-siswa yang ada di SMP tersebut pernah meraih juara 3 lomba cerdas cermat tingkat kabupaten, harapan 1 lomba MIPA, juara 2 lomba pidato bahasa inggris tingkat kabupaten dan pernah ikut JAMBORE NASIONAL di JEMBER, dan masih banyak prestasi-prestasi lain yang pernah diraih oleh murid SMP tersebut sehingga sanggat diperlukan dan patut untuk diperhatikan dan didanai serta dilengkapi sarana dan prasarana yang bisa membantu dan menunjang mereka dalam meningkatkan prestasinya.
EH

Gaji Guru Tidak Tetap di Mataram Rp250.000/bulan Mataram-MONITOR : Guru tidak tetap di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengeluhkan gajinya yang relatif rendah yakni sebesar Rp250 ribu per bulan, tidak sebanding dengan biaya hidup yang semakin tinggi. “Dulu tunjangan yang saya terima sebesar Rp480 ribu per bulan, tetapi sekarang turun menjadi Rp250 ribu per bulan. Tunjangan semakin sedikit, sementara harga kebutuhan pokok semakin tinggi,” kata Lidya, guru tidak tetap (GTT) di salah satu sekolah negeri di Kota Mataram, Jumat. Menurut dia, gaji yang diterima setiap bulan tersebut tentu sangat tidak layak. Di satu sisi, pemerintah meminta para guru tetap profesional dalam memberikan pendidikan kepada para peserta didik. “Bagaimana guru honor bisa menyikapi keinginan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, sementara kami harus berpikir keras bagaimana memikirkan

agar asap dapur tetap mengepul,” ujarnya. Keluhan GTT tersebut, diakui Sekretaris Umum Persatuan Guru Indonesia (PGRI) NTB, Drs. Saptadi Akbar. Menurut dia, pengurangan gaji guru honor tidak lepas dari pengurangan jatah belanja pegawai yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Belanja pegawai dari BOS yang sebelumnya dialokasikan 40 persen, menyusut menjadi 20 persen. “Besaran honor guru GTT ini tergantung masing-masing sekolah. Setiap sekolah berbeda-beda jumlah alokasi anggaran yang diberikan kepada guru,” ujarnya. Saptadi yang juga Kepala Sekolah SMPN 18 Mataram, mengaku memberikan gaji sebesar Rp100 ribu per bulan kepada GTT yang mengajar di sekolahnya dan diberikan setiap tiga bulan sekali, setelah anggaran BOS cair. Bahkan, lanjut dia, untuk memberikan honor kepada guru, sekolah terkadang harus berhutang. “Anggaran dari pemerintah tidak bisa turun dalam waktu cepat. Agar guru bisa

segera mendapatkan gaji, diakali dulu dengan meminjam,” ujarnya. Menanggapi keluhan GTT di Kota Matara, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, H. Zainal Arifin, mengatakan menyusutnya tunjangan bagi GTT sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) BOS Nomor 37 tahun 2010. Dalam Juknis tersebut tertuang jumlah pengurangan tunjangan bagi guru honor dari 40 persen menjadi 20 persen. Meskipun demikian, kata dia, bukan berarti sekolah juga bisa memberlakukan pungutan di sekolah, untuk menambah tunjangan guru karena itu melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pendidikan. “Mau bagaimana lagi, dalam aturan gaji GTT sebesar itu. Sementara BOS tidak semata-mata hanya untuk gaji guru honor, tapi juga diperuntukkan untuk operasional sekolah,” ujarnya.
WLD

Kadis Dikpora NTB Bersama PGTT dan GTY Akan Menghadap Presiden Mataram-MONITOR : Sekelumit permasalahan terkait dengan eksistensi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Guru Tetap Yayasan (GTY) yang menyangkut dengan kesejahteraan maupun nasib guru merupakan tugas dan tanggung jawab steakholder dunia pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa. Mengingat berbagai problem yang menyangkut dengan nasib dan kesejahtraan para GTT dan GTY maka Kadispora Provinsi NTB Drs. L Safii, MM. disela acara Rakerda dan

seminar yang diadakan oleh pengurus wilayah PGTT dan GTY Nusa Tenggara Barat di LPMP menyatakan sikapnya siap bersama mendampingi pengurus GTT dan GTY guna menghadap Presiden Republik Indonesia. Ketika ditemui oleh Monitor seusai pemaparan makalah seminar Drs. Lalu Safii, MM menyatakan apabila ada undangan yang menyangkut dengan permasalahan kependidikan dan permasalahan guru saya harus utamakan undangan

tersebut ketimbang yang lain. Lebih lanjut ia mengatakan, saya bersedia bersama pengurus PGTT dan GTY dalam agenda pertemuan dengan Presiden di Jakarta yang pada tanggal 23 pebruari 2011. kehadiran saya dalam hal ini adalah salah satu bentuk kepedulian saya untuk terus serta memahami, menyelesaikan permasalahan guru dan dunia pendidikan. Pada kesempatan yang sama ketua Dewan Pimpinan Wilayah P G TT dan GTY ,NTB Bion Hidayat menyam-

paikan apresiasi kepada Kadis Dikpora yang berkenaan pada agenda pertemuan dengan Presiden. Dengan demikian kemitraan PGTT dan GTY sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan dan mensukseskan dunia pendidikan di NTB harus diakui dan di terima sejajar dan sama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia. Bion mengharapkan kepada Bupati dan Walikota se-NTB kiranya dapat menerima dan membantu kehadiran lembaga ini karena lembaga ini adalah mitra pemerintah daerah untuk ikut

serta memajukan Dunia pendidikan serta mencerdaskan kehidupan anak bangsa seperti keberadaan dan kemitraan pada tingkat provinsi. Terkait dengan keberadaan kepengurusan, ia menambahkan bahwa anggota PGTT dan GTY harus melepaskan baju partai, yang terpenting 30 % non guru dan 70 % keterwakilan guru. Selain itu salah satu tokoh masyarakat NTB yang kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) asal NTB Prof. Dr. farouk

Muhammad tidak tinggal diam memberikan komentar ia menyatakan rasa kagum kepada organisasi PGTT dan GTY yang baru di deklarasi (dibentuk) pada tanggal 23 November 2010 sudah menunjukkan kemampuan dengan melaksanakan rapat kerja daerah (rakerda). Apapun hasil dari kegiatan rakerda dan seminar terkait permasalahan GTT dan GTY di NTB hendaknya dapat direkomendasikan untuk disampaikan kepada pemerintah Daerah maupun pemerintah pusat. Ttg

9
Edisi

176/Tahun X/01 s/d 15 Maret 2011

Mini Market yang Beroperasi di Palembang Banyak Tak Punya Izin Palembang-MONITOR : Dari sekian banyak Toko Modern atau yang disebut Mini Market yang bertebaran di kota Palembang masih banyak yang belum mengantongi izin. Paling dari sekitar 150 buah toko modern yang ada itu, sekitar separuhnya belum atau tidak memiliki izin. Operasi. Umumnya kebanyakan dari Mini Market tersebut Cuma memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan SITU (Surat Izin Tempat Usaha) Sementara surat izin operasional sebagai Toko Modern lokal belum banyak yang memiliki. Direktur Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya, Syaifudin Azhar mengatakan, mayoritas toko modern lokal di Palembang itu masih banyak yang belum

memiliki surat untuk izin operasional. Mereka baru mengantongi SIUP atau SITU saja. Dari sekitar 75 mini market tersebut sebanyak 35 buah antaranya berada dibawah Indomaret dan sudah mempunyai izin operasional. Yang memiliki izin tersebut umumnya mini market lokal, ujar Syaifudin. Dikatakan oleh Direktur Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya itu, bahwa sejak akhir tahun lalu Walikota Palembang sudah mengeluarkan instruksi kepada Perusahaan Daerah Pasar untuk tidak lagi mengeluarkan izin operasional mini market di kota Palembang ini. Pasalnya mini market yang sudah ada sudah cukup banyak. Sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi pendapatan dari usaha

warung dan toko manisan yang umumnya membka usaha di daerah pemukiman. ‘Pak Walikota sudah menyetop untuk mengeluarkan izin pengoperasian mini market baru. Apalagi sekarang sudah ada peraturan dari pemerintah pusat tentang aturan pendirian mini market itu, ujar Syaifudin Azhar. Di kalangan Pemerintahan Kota Palembang sekarang ini sedang dibahas mengenai peraturan Walikota dalam menindak lanjuti tentang peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perindusterian dan Perdagangan RI yang berisi aturan mengenai pembatasan pendirian toko modern alias mini market termasuk juga mengenai jaraknya. Selain itu menurut

Direktur Perusahan Daerah Pasar Palembang Jaya itu, pihaknya tidak lagi mengurusi izin operasional toko modern alias mini market, yang dimana nantinya bakal diserahkan ke KPPT. Sementara menurut pihak Dinas Perindusterian dan Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) kota Palembang, mereka hanya melakukan pembinaan terhadap toko modern agar pendirian bangunannya itu tidak berdekatan dengan pasar pasar tradisional. Sehingga tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Bahkan dalam peraturan Walikota nanti juga akan diatur mengenai jarak satu mini market dengan mini market lainnya. Di Jakarta konon kabarnya jarak antara mini market yang satu dengan yang lainnya minimal dua kilometer. HLM

Ilustrasi Mini market lokal

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api Tertunda Lagi Kementerian Kehutanan Belum Keluarkan Izin Palembang-MONITOR : Pembangunan kawasan Tanjung Api-Api yang masuk dalam wilayah Kabupaten Banyuasin/Palembang nampaknya harus tertunda lagi, karena pihak Kementerian Kehutanan RI

Panen jagung

PANEN JAGUNG KAB. DOMPU BERADA DIAMBANG PINTU Dompu-MONITOR : Salah satu komponen dari program Pijar sekarang lagi intens di Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah program penanaman jagung hibrida. Sapi, Jagung dan Rumput Laut (Pijar) merupakan 3 (tiga) komponen utama program Pemerintah Nusa Tenggara Barat dengan tujuan adalah meningkatkan derajat ekonomi masyarakat sehingga pada gilirannya keberdayaan dan kemandirian menuju masyarakat yang sejahterah segera dapat diwujudkan. Jagungnisasi yang berada di Kabupaten Dompu dengan luas areal lebih kurang 13.000 hektar insya allah penen perdana berada diambang pintu. Dari total luas areal jagung tersebut diperkirakan/ditargetkan produksi jagung hibrida Kabupaten Dompu sebesar 89.000 ton. Satuan Pelaksana Kegiatan Komoditas unggulan Kabupaten Dompu khusus masalah jagung, Drs.H.Asikin Ahmad fia hand phone kepada monitor menyatakan Dompu pada minggu ke III dan IV akan melakukan panen perdana jagung seluas 1500 hektar dan insya alllah mentri Pertnanian Republik Indonesia pun akan hadir. Lokasi sasaran untuk panen perdana jagung terdiri dari Desa Taropo Kec.Kilo, Desa Suka Damai Kec.Manggelewa dan Desa So Nggajah Kec.Kempo. Pada pertengahan maret 2011 sekitar 6500 hektar akan dilakukakn panen raya yang meliputi Kecmatan Kilo, Manggelewa, Kempo, Woja dan Kec.Dompu. Pada bulan aparil 2011 akan diteruskan panen raya dengan luas lahan sebesar 5500 hektar.diwilayah Kecamatan Hu,u, Pajo, Pekat dan Dompu. Seusai dilaksanakan panen jagung pada musim tanam musim hujan april mendatang Pemeriunta Daerah Dompu akan melakukan secara intens tanam jagung pada musim MK I dan MK II. Lahan yang dijadikan sasaran pada musim ini adalah lahan datar yang sekiranya terjadi kesulitan air dengan menggunakan system sumur bor. Dengan demikian di tahun 2011 seluas 35.000 hektar akan dikembangkan untuk penanaman jagung Terkait dengan keberadaan kelompok H. Asikin Ahmad menambahkan sekarang ada 680 kelompok petani jagung. Kelompok tersebut tidak sama dan tidak semua mendaptkan pelayanan bantuan dari pemerintah. Beberapa kelompok dengan jumlah luas areal 2500 hektar mendapat pinjaman kredit usaha, ada beberapa kelompok dengan luas lahan sebesar 6500 mendapat bantuan bibit gratis dan ada beberapa kelompok mandiri/swadaya dengan luas areal 3800 hektar. Sedangkan menyangkut dengan harga jagung H. Asikin Ahmad menambhkan untuk sekarang kita mengkuti harga pasar. Harga pasar sekarang berlaku Rp.2000/kg untuk kering panen. Adapun terkait dengan Nota Kesepahaman (MoU) harga jagung dengan PT. IPASAR yang sering menjadi buah bibir petani sebesar Rp.2.700/kg, itu adalah harga yang berlaku di Surabaya sesuai dengan stndar kekeringan jagung, katanya.
Ttg.

belum mengeluarkan penggunaan kawasan hutan lindung di daerah itu. Dari luas areal hutan yang diusulkan untuk pembangunan kawasan pelabuhan Samudra Tanjung Api-Api, ternyata baru mendapat persetujuan hanya 34

hektar. Sekitar 20 hektar untuk kawasan umum dan 14 hektar untuk kawasan industri. Apa penyebab pihak Kementerian belum mau mengeluarkan izin penggunaan kawasan hutan lindung di

Bupati 2 Kali Sidak Proyek Pasar Inpres yang Belum Selesai Muaraenim-MONITOR : Wajar saja kalau sampai Bupati Muaraenim Ir. Muzakir Sai Sohar berang atas terlambatnya penyelesaian proyek pembangunan Pasar Inpres di kota Muaraenim itu. Proyek yang dibiayai APBD 2008 senilai Rp 7,5 miliar itu walaupun sampai dua kali di Inspeksi secara mendadak oleh Bupati Muaraenim itu 9/2 lalu masih juga belum selesai. Padahal pada anggaran 2010 dana APBD untuk penyelesaian proyek pasar Inpres itu sudah ditetapkan yang besarnya Rp 2,4 miliar lebih. Kepada pihak pelaksana pembangunan proyek pasar ini Bupati menegaskan kembali agar pembangunannya segera diselesaikan. ‘Saya minta akhir bulan Pebruari ini secara bertahap

pedagang di pinggir jalan dan pedagang lama segera dipindahkan ke dalam Pasar Inpres yang baru ini’, kata Bupati. Pokoknya orang nomor satu di Kab. Muaraenim itu minta pembangunan pasar itu segera diselesaikan dan yang belum sempurna segera disempurnakan karena segera akan di tempati oleh para pedagang. Sehingga tidak akan terjadi lagi kemacetan dan kesemerawutan di lokasi pasar itu. Menurut Bupati sangat tidak enak dipandang kalau pasar dipusat kota bisa terjadi kesemerawutan dan kemacetan. Karena itu keberadaan pedagang dipinggir jalan harus dipindahkan ke dalam pasar. Selain itu kepada petugas Pasar Bupati Muzakir minta agar saat pengundian petak pasar

haruslah dilakukan secara transparan, guna menghindari kekisruhan ketika pedagang menempati petaknya nanti. Sementara bagi pedagang yang mengikuti undian juga haruslah benar benar pedagang yang terdaftar dalam surat Keputusan Bupati Muaraenim. Bupati menegaskan kembali segala permasalahan di pasar seluruhnya beres. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindusterian Muaraenim, Amrullah menjelaskan, pengundian petak akan dilakukan secara bertahap. Dari 321 petak yang ada, masing masing dilantai l sebanyak 185 petak dan di lantai II 136 petak. Penempatan pedagang ditata sedemikian rupa sehingga akan terlihat lebih rapih dan bersih. HLM

Banyuasin Berpotensi Tingkatkan Produksi Beras Banyuasin-MONITOR : Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang menjadi lumbung beras Provinsi Sumatra Selatan diharapkan masih mampu meningkatkan hasilnya. Dari 600.000 ton beras yang dihasilkan daerah ini sekitar surplusnya 350.000 yang disumbangkan bagi Prov. Sumsel. Selain Banyuasin, pemenuhan kebutuhan beras untuk Sumsel juga disumbangkan dari Kabupaten OKU (Ogan Komring Ulu) Timur, disamping hasil persawahan dari Kabupaten lainnya, seperti OKI, Musi Rawas, Semendo di Kab. Muaraenim maupun Musi Banyuasin. Sebenarnya produksi beras dari Kab. Banyuasin ini berpotensi untuk lebih ditingkatkan lagi dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian yang tentunya pula dibarengi dengan tersedianya sarana dan prasarana pertanian yang memadai. Misalnya ada saluran pengairan yang baik, tata air yang maksimal termasuk ketersedian pupuk dan bibit yang baik. Dalam rangka upaya mening-

katkan produksi beras tersebut, Pemerintah Daerah Kab. Banyuasin melakukan kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya. Dengan pengembangan jaringan pengairan ini sekaligus juga sebagai upaya kelancaran mengembangkan transportasi air yang bertujuan menghidupkan perekonomian masyarakat. Dalam rangka usaha memperbaiki saluran primer, sekunder dan tersier khususnya yang berpotensi meningkatkan produksi pertanian dan sarana angkutan air, Pemda Banyuasin sampai tahun 2010 banyak pembangunan yang dilakukan seperti normalisasi saluran, membuat tanggul penahan banjir, membuat pintu air. Menurut KA. Dpu Kab. Banyuasin pada tahun 2011 ini kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa yang dibiayai APBD Banyuasin mencapai Rp 16 miliar untuk membiayai 18 paket yang terdapat di 14 Kecamatan, tidak termasuk Tungkal ilir. Dengan pengembangan sys-

tem jaringan ini peningkatan produksi bisa lebih mudah karena areal persawahan yang hanya bisa ditanam sekali setahun bisa dijadikan dua kali setahun. Pengembangan jaringan rawa ini selain dibiayai dari APBD juga dibiayai dari APBN yang ada di Balai Besar Wilayah Sungai Sumatra VIII Dirat Jen Sumberdaya Air Kementerian PU. Antaranya rehab dan peningkatan jaringan rawa pasang surut Karangagung Ilir seluas 3.456 hektar, jaringan rawa Karangagung Tengah l.344 hektar, jaringan rawa pasang surut delta Delta Saleh seluas 2.272 hektar, peningkatan jaringan rawa pasang surut Telang seluas 2.592 hektar, peningkatan jaringan rawa parit 17 Telang II seluas 1.490 hektar. Sehubungan dengan adanya upaya dari Pemda untuk meningkatkan produksi beras, maka Bupati Banyuasin Ir. H. Amiruddin Inoed mengharapkan perhatian dari pemerintah pusat terutama bagi daerah penghasil beras, seperti Banyuasin, OKU Timur, OKI, Muba, Muaraenim dllnya. HLM

kawasan Tanjung Api Api itu, pihak Dinas Kehutanan Sumsel tidak mengetahui secara pasti. ‘Kami tidak tahu apa penyebabnya, seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk melengkapi administrasi sudah semuanya dipenuhi, tapi sampai sekarang belum juga turun’, kata Kepala Dinas Kehutanan Sumsel Sigit Wibowo. Karena belum turunnya izin penggunaan kawasan lindung dari Kementerian Kehutanan RI membuat rencana Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan untuk memulai pembangunan Pelabuhan Samudra Tanjung Api Api jadi tertunda. Padahal menurut pihak Dinas Kehutanan Sumsel, Pemda Sumsel sudah mengajukan permohonan izin penggunaan lahan kawasan hutan lindung di lokasi Tanjung Api Api sejak tahun 2008 lalu. Namun sampai sekarang izin yang ditunggu tunggu tak kunjung turun. Prihal belum turunnya izin dari Kementerian Kehutanan RI terhadap penggunaan kawasan hutan Lindung Tanjung Api Api

itu disampaikan Ka. Kehutanan Prov. Sumsel Sigit Widodo, saat rapat koordinasi pembangunan kawasan Tanjung Api Api di ruang rapat Bina Praja Pemda Prov Sumsel Selasa lalu. Dikatakan, pihaknya mengajukan usul penggunaan lahan seluas 600 hektar. Namun yang baru mendapat izin hanya 34 hektar, yaitu 20 hektar untuk kawasan umum dan 14 hektar untuk kawasan industri. Padahal seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk melengkapi administrasi sudah semuanya dipenuhi, ujar Sigit Widodo. Sehubungan dengan masalah izin dari Kementerian Kehutanan itu, Asisten II Pemda Prov. Sumsel Eddy Hermanto memerintahkan Ka. Dinas Kehutanan Sumsel untuk terus mengurus perizinan penggunaan kawasan hutan itu. Bahkan dia minta Kadishut untuk lebih serius lagi, sehingga jangan sampai semua menjadi korban. Bahkan kalau bisa lainnya itu satu saja, jangan dipecah pecah. Sehingga kalau keluar izinnya bersamaan. HLM

Polda Metro Minta Stop Pembangunan Mal Jakarta-MONITOR : Jakarta dikenal sebagai kota dengan jumlah pusat belanja atau mal terbanyak di dunia. Inilah biang pemicu macet Jakarta. Polda Metro Jaya meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi mengizinkan pembangunan mal. “Harusnya pembangunan mal di Jakarta ada jeda dulu. Karena sudah terlalu banyak sehingga menjadi simpul kemacetan,” ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Royke Lumowa, di Polda Metro Jaya, Kamis 24 Februari 2011. Menurutnya, tidak ada mal yang tidak mengakibatkan kemacetan. Sebab setiap mal selalu menjadi lokasi konsentrasi massa yang berdampak kepada kemacetan lalu lintas. Dia juga meminta, Pemprov DKI Jakarta menegakkan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) tentang lalu lintas bagi pembangunan mal. “Semua mal jadi biang macet karena lokasinya dekat jalan utama. Apalagi jika di persimpangan jalan,” katanya. Sebelumnya, Planolog Uni-

versitas Trisakti, Yayat Supriatna menyatakan, mal yang ada di Jakarta sudah melebihi batas ideal. Hal ini membuat Jakarta menjadi kota dengan mal terbanyak di dunia. Jumlahnya mencapai 170 lebih. Ini telah melebihi batas ideal dari jumlah penduduknya. “Harusnya ada skala untuk mengatur agar jumlah mal tidak tumbuh dengan sangat pesat. Meski atas nama globalisasi dan perdagangan internasional,” ujar Yayat kepada VIVAnews.com. Data Polda Metro Jaya, tercatat sejumlah mal yang mengakibatkan kemacetan paling parah antara lain Plaza Semanggi, Cibubur Junction, Cilandak Town Square (Citos), Mal Taman Anggrek, Tamini Square, Mal Ciputra, Atrium Plaza, ITC Mangga Dua, Blok M Plaza, Pasaraya Manggarai, Ramayana Kramatjati, Grand Indonesia, Plaza Indonesia dan Mal Ambasador. Polisi telah meminta agar pintu masuk di mal itu ditutup untuk mereduksi kemacetan. Namun, baru Plaza Semanggi yang pintu masuknya ditutup.
Red

10
Edisi

NASIONAL

176/Tahun X/01 s/d 15 Maret 2011

Era Baru Penerbangan Haji Dapat Angkut WNI Bermasalah Diilhami oleh pengalaman dalam pemulangan WNI yang ada di Mesir, maka ke depan kelak untuk memulangkan 9.300 orang yang terdaftar di sekitar Jeddah, Arab Saudi bukan hal yang mustahil dapat memakai penerbangan haji. Jakarta -MONITOR : Disini hanya membutuhkan usaha perbaikan isi perjanjiannya saja secara resmi, antara pihak Menteri Agama dengan Dirut Garuda soal pesawat carteran haji yang diubah agar mempunyai kekuatan hukum. ’’Kita juga tidak ingin seluruh WNI yang bermasalah di Saudi Arabia masih ada disana. Sebaiknya, cepat saja ditarik ke Indonesia semuanya memakai pesawat carteran haji yang kosong di Jeddah menuju Jakarta,’’ pinta mantan Menlu Nur Hassan Wirajudha. Nur Hassan, sebagai orang yang dipercaya Presiden SBY ketika ia memimpin satuan tugas untuk proses pemulangan WNI d Mesir, masih melihat ‘ada

peluang’ sangat lebar ke itu. ’’ Tapi harus dibedakan, antara di Mesir dan Saudi. Di Mesir itu post major (kejadian yang luar biasa). Tetapi di Sudi bukan post major, tapi korban dari potret pengelolaan TKI yang berangkat secara serampangan dan sebagian lagi ada jamaah haji sandal jepit, yakni berangkat Umrah tapi kemudian bekerja tanpa izin dan tidak bisa pulang ke tanah air karena tidak punya ongkos,’’tutur mantan Menlu ini. Dari aspek komersial, sebenarnya PT.Garuda Indonesia dan Kemenag dapat mengantongi keuntungan material meskipun kecil jumlahnya. ’’Kan tidak mungkin sama ongkosnya dengan pesawat

Awas Penipuan Umrah Murah Belakangan muncul aksi tipu menipu dengan cara mengelabui calonnya ikut di dalam kelompok Umrah murah, yakni hanya Rp.4,7 juta, selama seminggu. Sungguh hal seperti ini tidak masuk akal.

komersial di dalam kondisi normal. Yach.. paling tidak separuhnya saja jelas sudah lumayan. Kan yang penting, tidak kosong. Sekali lagi inti persoalannya itu ada di Kemenag dan Garuda. Pihak Kemenlu dan Imigrasi sangat mendukung langkah ini, agar warga kita tidak keleleran di bawah jembatan dan di depan

toko serta di masjid yang bisa merusak citra bangsa Indonesia di luar negeri, ’’ katanya. Ditambahkan, semasih ada upaya maksimal di dalam memulangkan mereka itu memakai moda udara angkutan haji carteran, maka masih ada peluang sangat lebar untuk bisa segera memulangkan mereka yang memang bermasalah ke

tanah air, tanpa harus membebani keuangan negara. ’’Pihak-pihak yang terkait juga harus bertanggungjawab termasuk pengelola haji sandal jepit dan PJTKI nakal. Jangan ada lagi yang cucitangan dalam persoalan seperti ini, karena sudah menyangkut martabat Merah Putih di luar negeri,’’ pinta Nur Hassan sangat bersemangat.Awa

Pasangan HUDA Pemenang Pemilukada Kab. Tasikmalaya Periode 2011 - 2016 Tasikmalaya-MONITOR: Hasil pemilukada yang berlangsung beberapa waktu lalu menjadi terang setelah pasangan H.U Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto dinyatakan sebagai pemenang. Meski keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan dari pasangan lain, namun masyarakat khususnya pendukung pasangan Huda sudah yakin bahwa pasangan ini akan tampil sebagai pemenang. Pesta rakyat yang berlangsung pada Minggu

(9/1) memang berjalan lancar dan hidmat, pemilihan Kepala Daerah calon Bupati dan calon wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 2011-2016 dari 8 pasangan/kandidat HUDA yang menamakan pasangannya, yaitu H. U Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto dinyatakan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam penghitungan suara, mencapai 32, 42 % sedangkan nomor urut ke 2 diraih pasangan HAJI

yaitu H. E Hidayat dan H. A Djaelani meraih suara 27, 22 % dan nomor urut ke 3 SAHADAT yaitu pasangannya H Subarna

dan Hj Dede T. Widarsih dengan total perolehan suara sebanyak 21,17 %. Hasil rapat PLENO yang diselenggarakan pada Sabtu (16/1) di gedung Da’wah Singaparna, yang dihadiri Bupati Tasikmalaya, H T Farhanul Hakim, Ketua DPRD H Ruhimat, dan dari 8 Kandidat yang hasilnya dari rapat Pleno tersebut selanjutnya dibawa ke MK untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses di MK, dinyatakan bahwa gugatan dari beberapa

pasangan calon Bupati di tolak. Hal ini berarti pasangan HUDA menjadi pemenang dalam Pemilukada di kabupaten Tasikmalaya untuk periode 2011 – 2016. Informasi yang diterima Monitor Nusantara untuk pelantikan pemenang Pemilukada akan dilaksanakan selasa (08/ 03) yang bertempat di Pendopo kabupaten Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan.NAWI

18 Partai Minta MK Cabut UU Partai Politik Jakarta-MONITOR : Mahkamah Konstitusi diminta mencabut UndangUndang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Permintaan pencabutan UU Nomor 2 tahun 2011 diajukan oleh 18 partai politik. “Memohon kepada majelis untuk menyatakan UU 2/2011 bertentangan dengan pasal 22A UUD 1945. UU dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum tidak mengikat,” kata salah satu kuasa hukum pemohon Suhardi Somomoeljono dalam persidangan uji materiil di gedung MK, Jakarta, Kamis 24 Februari 2011. Ada beberapa alasan kenapa pemohon menggugat UU ini ke MK. Salah satu alasan perlu dilakukan uji formil adalah karena dalam proses pembuatan UU itu, tidak dilakukan sosialisasi yang melibatkan pihak-pihak terkait. “Sosialisasinya tidak melibatkan pihakpihak yang berkepentingan,” tegas dia. Selain masalah sosialisasi, pemohon juga menyampaikan alasan-alasan lainnya perlu dicabutnya UU ini. Antara lain, telah terjadi pelanggaran hak konstitusi terhadap partai peserta pemilu 2009. Karena para peserta pemilu 2009 yang tak lolos parliamentary treshold ini, harus kembali melakukan verifikasi untuk mengikuti pemilu 2014 mendatang. “Parpol ini juga sudah sah berdasarkan UU 10/2008. Akan tetapi di dalam UU 2/2011, ada frasa kewajiban melakukan penyesuain UU, untuk mengikuti verifikasi. Padahal pemohon sudah sah berbadan hukum dan sudah mengikuti pemilu sebelumnya,” jelasnya. Terutama dalam pasal 51 ayat 1 yang mengatur perihal verifikasi. Tentu ini, kata Suhardi, menyebabkan pemohon terampas hak demokrasinya. “Artinya besar kemungkinan parpol non parlement ini tidak bisa ikut,

karena syaratnya sangat memberatkan,” imbuh pengacara yang pernah mendampingi pilot Garuda yang tersandung kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, Pollycarpus, ini. Dia menuturkan, salah satu proses verifikasi yang dianggap berat pemohon adalah perihal perlunya dibuka kantor perwakilan parpol di 50 persen kecamatan di seluruh Indonesia. Proses ini dianggap terlalu berat, karena akan menghabiskan biaya yang sangat mahal dan membebankan parpol. “Harus dibentuk pengurusan sebanyak 50 persen di wilayah kecamatan. Sementara kecamatan kita ada 6.000. Kalau 50 persen, berarti

3.000 kecamatan harus ada pengurus partai. Itu berapa miliar uang yang harus dikeluarkan. Ini tidak ada penjelasan,” paparnya. Dia juga mempertanyakan ketentuan verifikasi 2,5 tahun sebelum pemilu bagi partai calon peserta pemilu 2014 dan mempertanyakan alasan perlu dilakukannya verifikasi dalam kurun waktu tersebut. Karena menurutnya, secara yuridis, parpol peserta pemilu 2009 tidak perlu lagi diverifikasi, termasuk juga yang tidak lolos PT. “Karena UU parpol 10/2008 masih berlaku,” tegasnya. Sementara, hakim konstitusi Muhammad Alim yang memimpin sidang pleno,

meminta pemohon untuk memperbaiki berkas-berkas yang diajukan. Sedangkan hakim konstitusi lainnya, Maria Farida Indrati dan Harjono menegaskan, uji formil bisa dilakukan setelah 30 hari UU diundangkan. Akan tetapi, setelah itu tidak bisa dilakukan uji formil. Usai sidang, salah satu kuasa hukum pemohon, Didi Supriyanto menyatakan, pihaknya sudah meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk menunda pelaksanaan verifikasi parpol sebelum ada putusan dari MK. Selain parpol non parlemen, parpol yang berada di parlemen pun kata Didi, sudah mengajukan hal

yang sama. “Sampai sekarang, mereka (parpol parlemen) semuanya menunggu keputusan MK. Karena mereka juga masih menunggu. Jangankan parpol kecil, parpol besar pun yang ada di DPR, belum tentu bisa memenuhi persyaratan ketentuan yang ada di UU,” ucapnya. Uji materi UU 2/2011 ini diajukan 18 parpol peserta pemilu 2009 lalu. Parpol tersebut yakni, Partai Persatuan Daerah (PPD), PBB, PDS, PKPI, PDP, PPPI, Patriot, PNBKI, PPI, PMB, Pelopor, PKDI, PIB, PPDI, PKPB, PDK, Merdeka, dan PSI.
Red

Komisi III Pertanyakan Rekening Gendut Polri Jakarta-MONITOR : Anggota Komisi III DPR RI mempertanyakan tindak lanjut penanganan laporan Pusat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait rekening gendut sejumlah perwira tinggi Polri. Saat rapat kerja Komisi III dengan PPATK di gedung DPR Jakarta, Rabu, anggota Komisi III Edi Ramli Sitanggang menyatakan bahwa dulu PPATK telah memberi laporan terbuka mengenai adanya 17 rekening gendut mencurigakan milik para perwira tinggi Polri dan karenanya menjadi pertanyaan bagaimana penanganan selanjutnya. “Bagaimana resikonya kalau hasil laporan itu tidak ditindaklanjuti. Ini tidak bisa kita biarkan, karena ini menyangkut kredibilitas PPATK,” ujarnya. Hal senada juga dipertanyakan anggota Komisi III dari FPDIP Eva Kusuma Sundari. Menurut dia, untuk menguak kasus rekening gendut mencurigakan itu tidak mungkin pihak Polri yang memintanya sendiri. Menurut Eva, karena tidak

ada yang meminta untuk membuka aliran dana di rekening-rekening gendut itu, maka sudah sewajarnya apabila PPATK yang berinisiatif melakukannya tanpa perlu diminta siapapun. “Kalau untuk masalah perpajakan dan bea cukai tentu sudah banyak yang meminta. Belum lama ini sejumlah bupati di Komisi III mengeluhkan bahwa mereka menjadi ATM Kejaksaan, dan belum lama ini ada jaksa yang ditangkap KPK. Dalam hal-hal ini, PPATK harusnya inisiatiflah. Tidak perlu diminta,” ujarnya. Harus Ditindak Sementara anggota lainnya, Bambang Soesatyo (FPG) menegaskan bahwa pada satu sisi, PPATK bisa menjadi “malaikat” dan pada sisi lain dengan kewenangannya pula bisa menakut-nakuti pihak lain guna meredam kasus mereka. “Tren korupsi, kata KPK, menurun. Tapi PPATK mengatakan trend ini justru meningkat,” ujarnya. Dikemukakannya bahwa banyak kasus yang sebenarnya bisa dibuka melalui pintu

PPATK ini, tetapi pada kenyataannya sedikit sekali kemajuan penanganan kasus yang disampaikan ke masyarakat. Sedangkan Abu Bakar AlHabsy (F-PKS) mengatakan bahwa PPATK telah menyatakan ada 64 ribu laporan transaksi keuangan mencurigakan yang masuk. “Jelaskan bagaimana dinyatakan transaksi itu dinyatakan janggal? 1320 (transaksi) ke Polri dan 105 ke Kejaksaan. Namun hanya 47 laporan yang ditindaklanjuti,” katanya.

Selain itu, ia menambahkan, PPATK sudah dua kali memberikan data kepada Timwas Century DPR, tapi semua data itu ternyata juga tidak dapat digunakan. Karenanya ia meminta PPATK memberi data yang valid dan bisa digunakan DPR untuk mengusut kasus korupsi itu. “Atau apa ada yang menghambat supaya data transaksi keuangan mencurigakan itu tidak diberikan. Kalau bapak (Yunus Husein, Kepala PPATK) tertekan katakan pak. Kami bantu bersama-sama,” ujarnya.
Tan

Jakartra-MONITOR : Banyak peluang para pecundang untuk menipu umat Islam di Indonesia, di antara lain melalui jalur Umrah yang murah meriah. Bayangkan saja, hanya Rp.4,7 juta perorang dengan fasilitas hotel melati, kendaraan ber Ac selama di Saudi Arabia dan tiket pesawat terbang pulang pergi. Sementara, untuk urusan perut, menjadi tanggungjawab peserta Umrah itu sendiri. Monitor, sepekan terakhir ini, telah memantau gerak-gerik aksi penipuan di bidang ibadah, yang diduga dilakukan sejumlah penyelenggara Umrah yang belum memiliki izin resmi dari Kementerian Agama. Setiap calon itu, harus mencari calon peserta Umrah minimal dua orang, baru ia bisa berangkat dengan ongkos sebesar itu. Biasanya mereka beroperasi di Majelis Taklim, pengajian akbar, pelayanaan kesegaran masyarakat, dan penyuluhan hukum, serta arisan besar, ungkap Deden Suhandana di Proyek Senen, Jakarta Pusat, Rabu lalu yang mengakui dirinya sudah mendatangi alamat kantor tersebut, sebagai penyelenggara umrah murah, tetapi ia sendiri belum mendaftar karena ia belum mempunyai uang sebanyak itu. Lain penuturan Suhandana lain pula pendapat Hj. Suratmini yang mengakui pernah menunaikan ibadah haji tahun 2000. Dia ingin berangkat Umrah tahun ini mengikuti paket murah. ’’Saya belum mendaftarkandiri, dan belum membayar sepeserpun tapi saya sudah mendatangi kantornya, di sekitar Proyek Senen, Jakarta Pusat. Tampaknya belum ada kecuirigaan bahwa disini ada unsur penipuan. Tetapi melihat harganya yang dibawah angka Rp. 5 juta seperti itu, jelas tidak realisitis dan itu tidak masuk akal. Ongkos pesawat terbang paling murah saja ke Jeddah, pulang pergi itu US $ 800 (sekitar Rp.7,2 juta) ini belum lagi losmen selama lima hari, nampaknya tidak masuk di akal sehat,’’ujarnya lirih. Kementerian Agama sekarang, sudah ada pejabat khusus setingkat Kasubdit yang khusus menangani urusan Umrah, dimana nanti dapat ditingkatkan menjadi Direktur yang menangani soal ini. Apalagi, jamaah golongan seperti ini jumlahnya limakali lipat jamaah haji setiap tahunnya. ‘’Kalau jumlah jamaah kita setiap tahun dibatasi kuota hanya 220 ribu, maka jumlah jamaah umrah yang tidak mengalami musim selain di musim haji bisa mencapai angka 1 juta orang lebih,’’ ungkap Fuad Hassan Masyhur dari Maktour.  Awa

Prabowo Subianto berjabat tangan dengan SBY beberapa waktu lalu

Istana Bantah Ada Kursi Menteri untuk Prabowo Jakarta-MONITOR : Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan hingga saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum membicarakan secara khusus tentang perombakan kabinet atau reshuffle. Apalagi, upaya itu terkait kabar masuknya Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto ke dalam kabinet. “Tidak (ada pembicaraan soal Prabowo). Yang saya ketahui belum ada pembicaraan reshuffle sampai saat ini,” kata Julian di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sebelum rombongan Presiden SBY bertolak ke Brunei Darussalam, Kamis 24 Februari 2011. Julian menjelaskan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden, dan akan dilakukan bukan karena alasan politik. “Ada atau tidak (reshuffle), kembali kepada bagaimana Presiden melihat urgensi hal tersebut. Kalau pun ada, itu berdasarkan rasional atau alasanalasan,” ujarnya. Terkait isu pergantian menteri dari partai yang mendukung pelaksanaan Hak Angket Mafia Pajak, Julian tampak enggan menjelaskan. Julian hanya menjawab telah mendengar kabar tersebut. “Tapi itu bukan dari internal pemerintah,” ucapnya. Selasa lalu, usul Hak Angket Perpajakan kandas. Faktor penentunya adalah Fraksi Gerindra yang turut menolak bersama Partai Demokrat. Para petinggi Partai Demokrat menegaskan bahwa atas dukungan itu, Partai Gerindra yang didirikan oleh Prabowo Subianto itu, pantas mendapat imbalan. Prabowo Subianto, kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, patut diberi kursi dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. “Reward-nya bisa saja Prabowo dikasih menteri,” kata Mubarok, Rabu.
Art

11
Edisi

176/Tahun X/01 s/d 15 Maret 2011

Sekilas Berita Dari Kabupaten Dairi Sidikalang-MONITOR: Suatu tradisi yang sudah melekat bagi masyarakat Kabupaten Dairi adalah duduk santai di Warung (Lapo) kopi baik pagi maupun sore harinya sambil menikmati minuman kopi dan menghisap rokok, anggota masyarakat yang umumnya laki-laki, dari yang muda sampai kakekkakek mulai cerita tentang masalah yang sedang berkembang. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Wartawan Monitor

Nusantara (M.P.Doloksaribu SH) mencari Informasi, apa gerangan topic actual diwilayah itu. Dari tempat nongkrong mulai tanggal 23 s/d 27 Desember 2010, di Kecamatan Laeparira, Parongil dan Sumbari, Monitor memperoleh dari beberapa sumber yang tidak disebut identitasnya, terungkaplah masalah yang perlu dipelajari dan menghangat.

Menurut berita, baru saja dilaksanakan Test Calon Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Kabupaten Dairi, namun dalam pelaksanaannya ternyata banyak sekali penyimpangan berupa Pungutan Liar atau Sogok Menyogok. Dari setiap peserta Test yang ingin diluluskan harus menyerahkan uang berkisar antara 100 juta rupiah hingga 150 juta rupiah. Hal lain yang

cukup memprihatinkan, ketika Monitor Nusantara ikut duduk bersantai, melihat langsung ternyata didaerah ini sangat marak sekali Judi Toto Gelap. Selainnya, sesuai fakta dilapangan, sejak dari Kota Sidikalang menuju Parongil dan Desa Sumbari, sekalipun melewati beberapa Kecamatan, ternyata Monitor belum pernah melihat adanya Kantor Pemerintahan Desa secara tersendiri, malainkan semua Kantor

Pemeritahan Desa berada di rumah Kepala Desa Terpilih. Dari beberapa masalah tersebut diatas, baik hal Sogok Menyogok ketika Test Calon Pegawai Negeri Sipil, adanya Judi Toto Gelap dan Perkantoran Pemerintahan Desa yang sama sekali tidak ada, tentu diharapkan agar Pemerintah baik Pusat dan Daerah maupun Instansi terkait lainnya segera turun tangan, sebab mau dikemanakan

masa depan Pemerintahan Kabupaten

Koruptor Ubah... Penuturan seorang intelijen, yang selama ini bertugas memantau gerak-gerik jalur bisnis narkotika dan senjata laras pendek di sekitar Blok M dan Melawai, menuturkan kepada Monitor bahwa dirinya pernah pula melihat Nasrudin Zulkarnaen bersantai di Starbucks Coffee di Blok M Plaza sendirian . ’’Saya tidak tahu pasti apakah Pak Nasrudin itu naik taksi ataukah mobil pribadi pada saat kehadiran istrinya yang ketiga, Rani Yuliani bertemu Pak Antasari di kamar 808, Hotel Mahakam,’’ katanya meyakinkan. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan seorang mantan agen Rusia KGB, Dimitri Ustinov yang pernah menjadi

Sambungan dari hal 1 instruktur intelijen di Suriah Mukhabarat, bahwa seks dan uang seringkali dijadikan umpan paling strategis untuk menghancurkan target. ’’Uang dan seks adalah sekeping mata uang yang tidak dapat dipisahkan oleh prilaku intelijen untuk menghancurkan para target, termasuk mempermalukannya di depan publik,’’ ungkap Ustinov, yang sekarang dia kembali ke tempat kelahirannya di kota Vladivostok, karena usianya sudah senja. Dengan demikian ungkap Mohammad Assegaf, yang juga pengacaranya Antasari, dapat disimpulkan dalam novum (bukti baru) yang kelak dapat membuat kliennya bebas dari

seluruh jeratan hukum. Pertama, kehadiran Antasari ke Hotel Mahakam bertemu Rani Yuliani bukanlah atas kehendak Antasari sendiri tetapi ada yang sengaja memancingnya untuk mempermalukan kliennya di hadapan publik. Kedua, bukti selongsong peluru yang ditembakan kepada Nasrudin Zulkarnaen tidak pernah cocok dalam BAP yang disebutkan dibeli di area Mako Brimob Kelapa Dua Depok, sehingga dalam hal ini cacat bukti. Ketiga katanya, seharusnya sebagai teman dekat, Sigit tidak perlu merekam semua hasil pembicaraannya dengan kliennya sehingga disinilah

terkesan sangat kuat sengaja dipersiapkan. Keempat, tidak ada bukti konkrit adanya permusuhan antara Antasari dengan Nasrudin. Justru, yang ada saling tukar informasi soal adanya tindakpidana korupsi yang dilakukan oleh petinggi Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), sebagai induk perusahaan PT.Banjaran, tempat almarhum bekerja. Buktinya sejumlah petinggi RNI digelandang ke penjara oleh vonis hakim di Pengadilan Tipikor atas laporan dari almarhum Nasrudin Zulkarnaen kepada KPK. Kelima, adanya status kenaikan perkara korupsi pengadaan IT di Hotel Borobudur senilai Rp.600 miliar dari

Sambungan dari hal 1

Syahrini ... kesempatan untuk kembali tampil berduet dengan penyanyi lainnya. “Siapapun penyanyinya di atas panggung, kita harus profesional. Kita lihat nanti bagaimana,” kata Syahrini saat ditemui di Senayan City, Jakarta Pusat. Tetapi, memang untuk

saat ini, penyanyi kelahiran 1 Agustus 1982 ini sedang fokus untuk bersolo karir. Ia sedang menikmati hal tersebut. Bahkan, ia memiliki impian untuk memiliki album yang dapat melegenda sepanjang masa. “Bukan hanya dikenal

sekarang tapi juga selamanya, kalau perlu lagu-laguku everlasting semua,” ungkapnya antusias. Sebelum berduet dengan Anang, Syahrini sudah dikenal sebagai penyanyi solo. Tetapi, namanya semakin populer sejak ia tampil

berduet dengan Anang lewat lagu ‘Jangan Memilih Aku’. Lagu duet mereka diterima dengan baik oleh para pecinta musik di Tanah Air. Sayangnya, duet itu tak berumur panjang. Ia pun memilih untuk fokus dengan bersolo karir. ***

Sambungan dari hal 1

Kasus Tanah ... dinyatakan milik Tamin itu ada di Kampung Pisangan dan bukan dikampung Jembatan sesuai dengan surat gugatan. Ini saja hakim seharusnya menghentikan kasus ini karena bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat tidak valid. Ini kasus yang sangat janggal menurut kami, kalau memang Tamin pernah memiliki tanah dikampung Pisangan, mengapa kuasa hukum melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tidak menghadirkan Tamin, jangan-jangan ada

rekayasa hukum dalam kasus ini. Karena bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat sangat minim dan tidak berpotensi untuk diangkat kepersidangan. Abu Hasan SH, Ketua Umum Pacitan Center ketika dimintai tanggapannya dikantornya beberapa waktu lalu terkait kasus tanah sengketa yang sudah beberapa kali sidang ini, Abu Hasan dengan tegas mengatakan, bahwa kasus seperti ini banyak terjadi di Ibukota negeri ini. Kami yakin

ada orang yang punya kepentingan dalam kasus ini. Misalnya para mafia tanah sudah pasti ikut berperan. Apalagi tanahnya terletak diwilayah Penggilingan Jakarta Timur ini yang dikenal sebagai gudangnya mafia tanah. Kami juga pernah menemukan kasus serupa, setelah kami investigasi sampai dalam, ternyata ada sindikat atau mafia tanah yang bermain. Seharusnya pihak pengadilan tidak terpengaruh dengan para mafia itu, hakim juga harus

punya nurani untuk melihat kasus yang banyak terjadi karena kuatnya peranan mafia tanah dalam setiap kasus tanah yang dibawa kepersidangan. Abu Hasan juga mendesak aparat penegak hukum untuk memerangi para mafia tanah yang banyak merugikan masyarakat. Jika para mafia tanah ini dibasmi sampai tuntas, maka kami yakin kasus seperti ini tidak akan terulang lagi. Yang paling penting adalah pengadilan harus memihak pada kebenaran. Dimas

Sambungan dari hal 1

Sang Kolonel ...

Qadhafi

persen yang menjadi pembatu rumah tannga dan sopir perumahan di Libya,’’ ujar Ahmad Somad, staf KBRI di Tripoli yang dihubungi melalui telepon Senin malam. Duta Besar RI untuk Libya, Drs. Ahmad Sanusi menambahkan, bahwa hingga sekarang ini belum ada upaya konkrit untuk melakukan evakuasi, karena masih dianggap aman.’’Kita tunggu perkembangan yang ada. Kita juga berdoa, agar

masalah seperti ini cepat reda, sehingga warga kita di Libya bisa bekerja dengan tenang,’’ ujarnya bersemangat. Laporan lain yang diterima Monitor menyebutkan. ada sekitar 200 WNI yang masuk dari arah Tunisia ingin bekerja di Libya, karena gajinya dianggap lebih besar, dan rakyatnya makmur. ‘’Bekerja di Libya harus jelas, apa keahliannya dan bidang yang dikuasai. Kalau memang pandai membawa mobil proyek, atau mobil pribadi, dan tidak ada keahlian lain pasti jadi sopir. Apalagi, untuk mendapatkan sebuah visa ke negeri yang satu ini juga sangat sulit sebab semuanya harus jelas dan terinci,’’ ungkap Mursanuddin Ismail, seorang sopir angkutan konstruksi untuk urusan pembangunan rumah susun di pinggiran kota Tripoli. Dari aspek ekonomis sangat jelas, seluruh rakyat di Libya telah ‘dimanja’ oleh Muammar

Qadhafi selama 42 tahun berkuasa. Ada ribuan mahasiswa potensial, yang dikirim langsung oleh pemerintah setempat ke berbagai negeri modern yang ada di daratan Eropa Barat, untuk kuliah aneka disiplin ilmu. Mereka juga diberikan kredit pinjaman usaha tanpa bunga, diberikan rumah susun gratis dan gaji bulanan untuk seluruh pegawai di pemerintahan yang sangat tinggi apabila diukur dari kacamata keempat negara Maghribi yang lain, termasuk gaji buat polisi dan tentara. Namun dari aspek demokrasi jelas kondisi riil seperti ini tidak sehat. Karena kesempatan bagi warga yang lainnya untuk bisa tampil menjadi pemimpin di negeri yang pernah melahirkan tokoh pejuang kemerdekaan Libya dari cengkraman penjajahan Italia, yakni Omar Mokhtar, bisa saja tersendat dan mereka kandas di tengah jalan.

Rekor dalam memimpin sebuah negara berkembang telah ‘dikantongi’ secara resmi oleh Muammar Qadhafi dan Fidel Castro dari Kuba. Karena ada faktor usianya yang sudah lanjut, dan sering sakit-sakitan, maka pemimpin negeri penghasil cerutu terkenal di dunia ini, menyerahkan tongkat estafet kekuasaannya kepada adik sepupunya. Pertanyaannya sekarang ini adalah akankah nasib Muammar Qadhafi sama seperti nasib Presiden Tunisia ZineAbidine benAli (Monitor, Edisi 174) dan yang terakhir juga telah menimpa Presiden Mesir Husni Mubarok (Monitor, Edisi 175) ?, ataukah ‘ikhlas’ menyerahkannya kepada seorang keponakan atau kepada salahsatu keluarga dekat sang kolonel, yang saat ini memimpin satuan pasukan elit di negara yang sebagian wilayahnya memiliki Gurun Sahara dimana Qadhafi juga pernah memimpin pasukan elit itu ketika ia menggulingkan Raja Idris di Istana Negara pada tahun l969.
Awa

Sambungan dari hal 1

Pemakzulan ... pada tahun 1998 yang menelan banyak korban baik itu harta maupun jiwa. Bahkan untuk menata kembali dibutuhkan sisi waktu yang panjang dan biaya yang sangat besar. Saya yakin saat ini juga mustahil dengan rencana adanya pemakzulan disini,’’ tegas Azyumardi. Langkah Konkriit Yang terpenting sekarang adalah, menampilkan langkah keterbukaan untuk pemimpin di

Dairi. Doloksaribu/ Patar Sitepu

tingkat nasional, dan keterlibatan semua pihak untuk ikut serta aktif memajukan ekonomii mikro bangsa Indonesia secara merata. Tujuannya, agar sisi kemiskinan tidak terjadi dimanamana. ‘’Perbanyak pola industri laut dan peluang lapangan kerja di darat dengan membangun industri padatkarya dan memberikan peluang seluasnya modal usaha kepada orang-orang yang mempunyai nalar

bisnis tetapi mereka ini tidak memiliki modal besar, dengan mengucurkan kredit tanpa bunga,’’ pinta tokoh masyarakat yang satu ini. Bang Edi, demikian panggilan akrabnya lelaki asal Sumatera Barat tersebut, menambahkan, bahwa bangsa Indonesia secara menyeluruh jangan lagi ada yang berpikir untuk melakukan apa yang pernah dilakukan pada tahun

1998. ‘’Mari kita rame-rame perbaiki ekonomi rakyat di berbagai sektor. Sehingga nantinya tak ada lagi di Jakarta dan kota besar lain warung yang ditutup karena bangkrut, tidak ada lagi penjual gorengan yang gulung tikar serta tidak ada lagi pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi anak-anak muda potensial di negeri tercinta ini,’’ harap Bang Edi bersemangat.  Awa

penyelidikan ke penuntutan adalah cikal bakal ketakutan mereka yang diduga kuat terlibat. Sehingga kliennya direkayasa dengan memakai metode macheaveli (menghalalkan segala cara- red). Keenam, pengakuan mantan Kabareskrim di Mabes Polri, Susno Duadji soal isi perintah atasan untuk menghancurkan pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra Martha Chamzah dengan cara mengkriminalkan mereka kini semakin jelas. Bahwa, ada target lain yang dihancurkan yakni ‘sang serigala’ memakai tangan orang lain lagi dengan cara keroyokan, jelas skenario yang mudah dibaca. Monitor mendapatkan informasi, bahwa seorang teman di PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) menyebutkan, ada uang yang ditransfer dalam jumlah besar, dari seseorang di Singapura ke Jakarta memakai rekening baru. Bahkan, seminggu sebelum

Antasari dijebak ke hotel Mahakam, ada kelompok khusus ‘menghabisi’ Antasari datang ke distrik Tanah Merah, Singapura bertemu langsung Samsul Nur Salim, untuk melancarkan missi penghancuran target menjatuhkan Antasari dengan imbalan khusus. Sedangkan buat “Paket 2” Bibit-Chandra ada kelompok lain yang bekerja untuk itu. Selain itu sosok Cyrus Sinaga sebagai pemegang kunci sepakterjang mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji, termasuk peranannya untuk menjadi ‘penghubung’untuk jaksa yang ingin menjadi Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri ), harus ‘menghubungi’ Cyrus, kemudian dia dibawa ke Ibu Hendarman untuk ‘transaksi’ antara Rp.300 hingga Rp.400 juta. Maka itu, koran ini setahun yang lalu pernah memuat berita berjudul : “Rumah-Rumah Cilik sang Jaksa Agung” memperkuat

Remunerasi ... redaksi Koran ini beberapa waktu lalu, sangat berharap gaji yang pernah diterimanya selama satu tahun itu jika dihentikan harus pula dengan SK, artinya tidak sepihak, sebab Ditjen pajak itukan juga dibawah Kementerian Keuangan yang mengeluarkan SK yang memutasikan dirinya. Emma kepada Koran ini mengatakan “ kalau memang gaji yang saya terima selama satu tahun itu bermasalah, kenapa tidak diminta kembali?, karena kami perawat disini yang mengurusi para staf maupun pejabat dijajaran Direktorat Jenderal Pajak yang sakit bahkan juga keluarga para karyawan. Diskriminatif Kemudian tambahnya, “ Sayakan pegawai negeri sipil (PNS), sama dengan sopir atau office boy yang bekerja di Ditjen Pajak, bahkan kepindahan saya ke Ditjen Pajak bukan kemauan saya, tapi berdasarkan SK yang ditandatangani oleh Sekjen, dan untuk menerima gajipun saya berdasarkan SK, kalau memang hak saya harus di “SUNAT” terbitkan juga SK biar saya tahu bahwa hak saya memang tidak

Sambungan dari hal 1 ada, tapi lucunya, saya sempat menerima gaji itu selama 1 tahun. Kami disini ada 4 perawat. Semuanya diberlakukan demikian. Artinya ada diskriminatif terhadap kami. Emma juga sangat menyayangkan pemutusan sepihak yang dilakukan oleh para petinggi di Ditjen Pajak itu, Emma juga menuturkan, bahwa kebobrokan managemen di Ditjen Pajak sudah berlangsung lama, bukan hanya Gayus saja yang memiliki uang sebanyak yang ditayangkan di media, tapi tukang sapu juga punya uang miliaran rupiah. Jadi jangan heran, pada umumnya semua pegawai pajak rata-rata kaya dan berlebihan”. Kami juga akan menanyakan langsung ke DPR bahwa gaji kami kata salah seorang petinggi pajak ketika kami tanya tidak disetujui oleh DPR, sesuai dengan hasil rapat menteri keuangan ketika masih dijabat oleh Sri Mulayani. Kami melihat banyak sekali kejanggalan yang kami terima ketika kami menuntut hak kami, katanya hasil rapat Menteri keuangan dengan DPR hanya untuk membahas remunerasi apa itu benar atau hanya akal-

akalan saja?. Tanyanya. Kalau memang hasil rapat antara Menteri keuangan dengan DPR seperti yang diungkapkan oleh orang Ditjen Pajak, DPR yang mana?, biar kami juga mau tanyakan. Tapi tidak pernah dibertahu nama anggota dewan itu. Kami bekerja di Ditjen pajak ada 4 orang, dan kami berempat merasakan ada diskriminatif atas kejadian ini. Sebab tukang sapu sampai tukang antar surat tidak terkena dampaknya atas pemotongan hak seperti remunerasi, justru kami yang mengurusi orang sakit sampai dengan keluarga karyawan Ditjen Pajak yang sakit inilah terkena dampak yang katanya tidak diterima oleh anggota DPR RI. Kalau memang hal ini tidak ditanggapi, maka kami juga akan datangi DPR RI untuk membuktikan apakah benar anggota dewan itu yang menghambat hak kami, kalau memang benar anggota dewan itu yang bicara maka kami akan buat surat sampai ke Presiden, sebab SK yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan itu adalah hasil rapat semua petinggi yang ada dijajaran Kementerian Keuangan” ungkapnya geram.
Rocky/Agus

Sambungan dari hal 1

Efektivitas ... menurut David, semua orang juga mampu, karena bukan rahasia umum lagi kalau kehidupan para narapidana yang punya uang itu lebih dari seorang raja kalau berada di LP. Tidak heranlah, kenapa satgas tidak melakukan sidak ke LP korupsi?. Kalau melihat kehidupan di LP khususnya kamar narapidana kasus korupsi, kondisi kamarnya juga tidak sama dengan kamar pencuri ayam atau pencopet. Ini jelas sangat berbeda. Amipka mendesak Satgas mafia hukum untuk mengungkap kasus besar, seperti kasus korupsi yang uangnya dibawa atau disimpan diluar negeri, kemudian kasus ilegal loging di Papua, membongkar rekening gemuk kepolisian dan kasuskasus korupsi di instansi pemerintah. Mana, sampai sekarang tidak tersentuh. Jadi sudah apa yang dikerjakan oleh Satgas mafia hukum? Tanya David. Sebaiknya satgas itu dibubarkan saja, anggarannya diberikan ke

alasan bahwa uang setoran menjadi Kajari, jelas tidak dimasukan dalam rekening, tapi dibelikan rumah kecil di sejumlah kota di tanah jawa. Ini pula alasan mengapa Antasari dituntut hukuman mati oleh Cyrus setelah salahsatu ‘kakitangan’ Hendarman yang ditangkap oleh KPK, yakni Urip Tri Gunawan dipenjarakan, Apalagi Antasari mendapatkan laporan dari puluhan jaksa muda soal prilaku Hendarman di dalam rekrutmen untuk menjadi Kajari. ‘’Hal ini sebenarnya yang akan dilaporkan Ketua KPK kepada Mabes Polri langsung ke Kapolri Bambang Hendarso Danuri sebagai tindakan pemerasan. Tetapi sayangnya, sebelum Pak Antasari melaporkan hal ini, bahkan saat ia meminta perlindungan ada ancaman baginya kepada Kapolri BHD, ia keburu dijebloskan ke rutan Polda Metro Jaya,’’tutur Arie Jusuf Amir, pengacara Antasari yang lain.
Awa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan itu lebih efektif. Diera demokrasisaat ini harus dimulai seimbang. Kalau kita berbicara masalah negara, satgas itu sudah tidak dibutuhkan lagi. kalaupun harus, diberikan time limit. Saat ini mari kita berharap pada kepemimpinan kapolri yang baru Timur Pradopo, Amipka berharap agar kapolri mampu mengungkap mafia hukum di internalnya lebih dulu, karena mafia hukum juga sudah lama melekat dijajaran Polri. Juga Kejagung yang baru Basry Arief harus berani mengungkap mafia hukum yang kerap bermain disekitar jajarannya. Mereka ini harus berani, karena ada permainan lain dibalik mafia hukum. Seolah-olah ada kesengajaan diciptakan, selain harus tercipta dengan sendirinya. Mengingat tangan-tangan pejabat sangat terbatas untuk menyentuh kemasyarakat jadi memerlukan jembatan Satgas untuk memberikan informasi seputar kasus-kasus yang mereka

bantu. Apakah itu pejabat eksekutif, BUMN, atau pejabat daerah, pengusaha. Gerakan mafia hukum sangat profesional, rata-rata mereka beraktifitas under cover sehingga sulit untuk dideteksi oleh siapapun, bahkan oleh aparat. Terbukanya kasus mafia pajak yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak Gayus Tambunan, itu bukan murni hasil kerja satgas. Tapi itu adalah ocehan dari salah satu petinggi polri yang tidak kebagian. Seandainya pejabat tersebut kebagian, ini tidak akan terbongkar walau pelakunya ada didalam tanah. Jadi pesan Amipka, jangan sampai terjebak, bila perlu pembubaran Satgas Mafia Hukum dilakukan berbarengan rhesufle kabinet. Amipka juga mengungkapkan kalau Satgas itu adalah kalimat otoriter pada masa orde baru yang masih digunakan oleh SBY – Budiono, jangan sampai ada asumsi dari masyarakat bahwa cara-cara SBY sama dengan Soeharto.
Sah/Rudi

12

Diterbitkan Oleh PT PANDU BERKAT ANUGERAH Pemimpin Umum
Edisi 176/Tahun Sahat M Tambunan Wakil Pemimpin Umum/ Wakil Pemimpin Redaksi As Atmadi SP Pemimpin Redaksi H Abdul Wahab Abdi Redaktur Senior Izhary Agusjaya Moenzier Pemimpin Perusahaan Ansye N Wongkar

X/01 s/d 15 Maret 2011

Menyuarakan Demokrasi Kedaulatan Rakyat

EDISI 176/TAHUN X/01 S/D 15 MARET 2011

Alamat Kantor, Redaksi/TU/ Sirkulasi/Iklan: Gedung PASKAL Jl . Letjend. Suprapto No. 38, Cempaka Putih, Jakarta Pusat Telp/fax: (021) 42883838 Email : [email protected]

Harga Rp. 3.500,- Luar Daerah + Ongkos Kirim

Di Era Kepemimpinan H. Pahri Azhari :

Kab. MUBA Berhasil Meningkatkan Pembangunan di Berbagai Bidang

Bupati Musi Banyuasin H. Pahri Azhari

Muba-MONITOR : Kabupaten Muba (Musi Banyuasin) merupakan satu satunya Kabupaten di wilayah Provinsi Sumsel yang menerima penghargaan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa penghargaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan kabupaten se Indonesia tahun 2010. Kab. Muba berada di peringkat ke 4 dari 497 kabupaten/kota se Indonesia dalam kategori Kinerja Aparatur Pemerintahan. Penyerahan penghargaan berlangsung di ruang serba guna Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, hari Senin 7/2 lalu. Diserahkannya penghargaan tersebut merupakan satu bukti nyata atas keberhasilan Pemda Kab. MUBA yang dibawah kepemimpinan Bupatinya H. Pahri Azhari dalam meningkatkan pembangunan di berbagai bidang, serta pelayanan kepada masyarakat daerah itu. Tentu saja prestasi ini suatu hal yang membanggakan masyarakat warga daerah Muba

Peresmian desa oleh bupati Muba H. Pahri Azhari di dampingi ketua DPRD

khususnya Provinsi Sumsel umumnya. Lebih lebih lagi Muba merupakan satu satunya Kab. di Sumsel yang termasuk dalam lima Kabupaten/Kota di Indonesia yang menerima penghargaan tersebut. Berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota 2010, Kab. Muba memperoleh nilai 54,01 atau dengan predikat CC (Cukup Baik/Memadai) sebagai hasil penilaian dari berbagai komponen meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Bupati Muba H. Pahri Azhari telah membuktikan keberhasilannya dalam mengoptimalkan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten yang dipimpinnya. Seperti keberhasilannya memekarkan tiga kecamatan di Kabupaten Muba Desember 2010 lalu, juga meresmikan l5 desa pemekaran sekaligus melantik 14 pejabat sementara kepala desa pemekaran beberapa hari lalu. Adapun ke 14 Kades masing masing Kadirun, Pjs. Kades Sumber Rezeki, Kecamatan Plakat Tinggi, Mustop, Pjs Kades Wonorejo, Kecamatan Bayung Lincir, Romli, Pjs Kades Lubu Harjo, Keam. Bayung Lincir, Jon Kenedy, Pjs Kades Sinar Tungkal, dan Solig, Pjs Kades Sido Mulyo, di Kecamatan Tungkla Jaya, Zulkarnain, Pjs Kades Sinar Jaya, Sukarto Pjs. Kades Talang Simpag, Sidik Pjs Kades Bangkit Jaya, di Kecamatan Sungai Kerus, A. Rifai Yasak, Pjs Kades Macang Sakti, Kecamatan Babat Supat, Muhammad Pjs. Kades Seratus Lapan, Sasmun Pjs. Kades Babat Ramba Jaya, Sudirman SH Pjs. Kades Supat Timur Candera Pjs. Kades Supat Barat, Kecamatan Sanga Desa, Darlin Basri, Pjs Kades Sri Damai, Kecamatan Keluang. Pemekaran daerah tersebut dilakukan berdasarkan Perda Kab. Musi Banyuasin No.l3 tahun 2010 tentang pembentukan 15 desa dan tiga kelurahan serta perubahan status satu desa menjadi kelurahan dalam Kabupaten Musi Banyuasin . Dengan demikian Kabupaten Musi Banyuasin saat terdiri dari atas 14 kecamatan 233 desa/kelurahan. Semua itu, menurut Bupati Musi

Kantor Pemkab Muba

Pelantikan Kades oleh Bupati Muba

Pemasangan Tanda Pangkat Kades oleh Bupati Muba H. Pahri

Banyuasin H. Pahri dilakukan demi optimalisasi percepatan pembangunan serta percepatan bergulirnya roda pemerintahan dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah ini.

Mengingat kondisi dan situasi masyarakat sendiri yang dewasa ini sangat dinamis dalam menuntut pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan yang jauh lebih baik. AV/HLM

Menilik Kinerja Rudenim Kalideres Jakarta Jakarta-MONITOR : Rumah Detensi Imigrasi yang letaknya diwilayah kalideres jakarta terlihat bukan seperti rumah tempat penitipan sementara orang-orang asing yang bermasalah. Lingkungan yang tertata rapi bak bukan tempat orang asing yang bermasalah, layaknya seperti kantor atau rumah produksi yang hening dan tampak tidak ada kegiatan bila terlihat dari luar. Didepan pintu gerbang yang ada hanya petugas jaga dan beberapa kenderaan yang diparkir dihalaman Rudenim. Tidak terlihat orang lalu lalang, namun didalam lingkungan Rudenim tampak ada kesibukan dari beberapa petugas. Kedatangan Monitor ke Rudenim tepat pada hari Jum’at siang, sehingga petugas dan para tahanan sedang melakukan ibadah shalat Jum’at. Monitor hanya ingin membuktikan apakah tempat ini bagaikan penjara seperti yang dibayangkan oleh warga sekitar karena beberapa waktu lalu telah terjadi peristiwa larinya beberapa orang Warga Negara Asing (WNA) dari tempat ini. Usai shalat, Monitor diterima oleh Kepala Rudenim Godam SH diruang kerjanya. Monitor melihat ada beberapa Warga Negara Asing (WNA) yang sedang santai duduk bersama dengan rekan-rekannya diluar sel dalam lingkaran yang tertutup rapi dan dijaga oleh 2 orang petugas pemegang kunci. Godam. SH yang berpenampilan

sederhana dan murah senyum ini nampak santai menjawab semua pertanyaan yang dilontakan Monitor. Saat ditanya sudah berapa lama menjabat sebagai Kepala Rudenim, Godam mengatakan, “ Saya baru beberapa bulan disini, dan saya bersama teman-teman yang bertugas disini berupaya untuk bekerja secara profesional. Dan kita sudah membangun CCTV yang selama ini tidak ada, kemudian saya sendiri tidur dikantor untuk bisa melihat langsung perkembangan para tahanan yang memang semuanya WNA. Berapa jumlah tahanan yang ada disini ?. “Awal saya masuk jumlahnya hampir 100 orang dan baru beberapa minggu lalu telah dipulangkan sebanyak 20 orang, namun masih banyak kendala yang kami hadapi, bila kami bertindak kasar, maka kami kerap mendapat teguran langsung dari kedutaan negara dimana WNA itu berasal. Misalnya, beberapa waktu lalu saya menampar seorang WNA yang memang tingkahnya sudah kelewatan, bahkan kita sebagai petugas sering dianggap remeh dan juga memaki dengan bahasa yang tidak pantas dilontarkan kepada kita. Tapi selang beberapa hari, ada orang kedutaan yang menanyakan kepada kami kenapa WN nya dipukul, kami jelaskan bahwa kami tidak memukul, tapi menampar akibat prilaku dan bahasa yang keluar dari mulut orang tersebut sangat tidak pantas kita dengar. Baru utusan dari kedutaan itu mengerti.

Barang bukti ganja yang tersimpan dalam bungkus nasi saat seorang wanita membesuk warga negara Nigeria

Kemudian berapa jumlah WNA yang tinggal paling lama disini ?. “ Ada 7 orang yang sudah tinggal lebih dari 10 tahun. Misalnya, Safik Ahmad WN Myanmar masuk tanggal 25 Juni 1987, tinggal disini sudah 23 tahun, Eddy Santoso WN RRC masuk 28 Agustus 1988, tinggal disini sudah 22 tahun, Ngu Yen Kuan Tien WN Vietnam masuk 27 Nopember 1996, 14 tahun, Oemar Sharif WN Bangladesh masuk 24 Nopember 1999, 11 tahun, Karamat Ali WN Pakistan

masuk 20 Desember 1999, 11 tahun, Elcai bin Wancai WN Myanmar masuk 19 April 2000, 10 tahun dan Muhamad Hasan Imam WN Bangladesh masuk 13 September 2000, 10 tahun. Ini yang masuk kategori 10 besar. Dan masih ada lagi yang tinggal dibawah 10 tahun. Lalu kenapa tidak dikembalikan saja ke negaranya ?. “Yang jadi masalah, mereka ini tidak memiliki paspor ketika ditangkap pihak Imigrasi, dan pihak kedutaan mereka juga tidak mau bertanggung jawab, jadi mereka ini juga sudah tidak mau pulang kenegara mereka. Bahkan Rudenim ini sudah mereka anggap sebagai rumah mereka, jika mereka (khususnya yang sudah tinggal selama 10 tahun lebih –red) ingin keluar jalan-jalan, kita biarkan saja. Tapi kalau sudah waktunya masuk kembali kesel, mereka pulang. Apakah mereka tidak melarikan diri ?. “ Dari informasi yang saya terima, mereka ini sudah menyatu dengan Rudenim Kalideres ini. Karena mereka juga tidak punya kerabat atau keluarga di Indonesia, pulang kenegaranya tidak mungkin, karena pihak kedutaan sudah menolak mereka. Namun bagi tahanan yang baru beberapa hari atau bulan disini, mereka itu yang perlu kita awasi secara ketat. Seperti yang terjadi beberapa bulan lalu, kebetulan saya baru 2 bulan disini, ada seorang wanita membesuk salah seorang tahanan dengan membawa nasi bungkus, kecurigaan kami, kenapa wanita itu setelah memberikan nasi

kepada tahanan yang dibesuknya langsung pulang dengan tergesa-gesa, kemudian saya memerintahkan petugas untuk memeriksa nasi yang dibawa oleh wanita itu, petugas hanya memeriksa bungkusan nasi kemudian menutup kembali, lalu saya perintahkan lagi untuk membongkar nasi itu, ternyata ada bungkusan pelastik yang berisi ganja. Barang bukti itu kami sita dan kami lakukan teguran kepada tahanan ini dengan membuat surat pernyataan agar tindakan itu tidak terulang lagi. Barang bukti itu masih kami simpan dan kami masih mengembangkan siapa wanita yang datang membesuk ini karena semua perilaku orang yang datang maupun masuk kewilayah Rudenim ini terekam oleh CCTV”. Bagaimana anda melihat dan melakukan pendekatan kepada para tahanan yang semuanya adalah WNA dan berbeda karakter ini ?. “ saya bekerja untuk negara, dan saya akan profesional dalam menjalankan tugas. Saya sudah katakan, saya tidur disini, diruangan ini (sambil menunjuk kursi sofa untuk tempat tidur sang kepala kantor-red) sebagai tanggungjawab dan pengabdian saya kepada negara sekaligus bisa merubah paradigma masyarakat bahwa Rumah Tedensi Imigrasi adalah bukan penjara tapi rumah tempat penitipan WNA yang melanggar ijin ke Imigrasian” katanya mengakhiri.
Rahadi/Rudi