Ketetapan Tata Usaha Negara (beschikking) mempunyai banyak pengertian, antara. atas suatu kekuasaan yang istimewa 43

BAB II Pengaturan Mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Medan Serta Peraturan Yang Berkaitan Dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Medan

A. Pengertian Izin Mendirikan Bangunan

Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) adalah merupakan keputusan pemerintah untuk hal yang bersifat konkret dan individual (tidak ditujukan untuk umum) dan sejak dahulu telah dijadikan instrumen yuridis pemerintah yang utama. 42 Ketetapan Tata Usaha Negara (beschikking) mempunyai banyak pengertian, antara lain : 1. Menurut E. Utrecht, beschikking adalah perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan yang berdasarkan atas suatu kekuasaan yang istimewa 43 2. Menurut Prof. Muchsan, keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang diproduksi oleh pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final 44

42

Ridwan HR, Op. Cit, hal. 146 Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Cetakan Kedua, ( Bandung : Alumni, 1978), hal. 46 44 “ Keputusan Tata Usaha Negara “, 20 November 2010, studihukum.blogspot.com/2010/11/keputusan-tata-usaha-negara-1.html, diakses tanggal 12 Juni 2014 43

Universitas Sumatera Utara

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah : “ suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “.

Dari defenisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan tata usaha negara memiliki unsur: 1. Penetapan tertulis 2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 4. Bersifat konkret, individual dan final 5. Menimbulkan akibat hukum 6. Seseorang atau badan hukum perdata

Salah satu bentuk keputusan tata usaha negara dan merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah adalah IMB. Loekman Soetrisno mengemukakan bahwa IMB adalah suatu penegakan disiplin tertib membangun, selain memfungsikan kembali dari segala peraturan yang ada, yang menyangkut IMB juga penerapan


sanksi hukum administratif.45 Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa IMBmerupakan upaya pemerintah dalam mengatur

warga negara dalam hal ini

mengenai IMB yang mengandung sanksi hukum administratif bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Utrecht mengemukakan terdapat beberapa dimensi yang terkandung dalam IMB, antara lain :46 1. IMB merupakan suatu ketetapan 2. IMB diterbitkan oleh instansi yang berwenang 3. IMB harus sesuai dengan tata ruang dan tata kota 4.

IMB harus memperhatikan keselamatan lingkungan

5. Bahan-bahan yang digunakan untuk mendirikan bangunan harus sesuai dengan bahan-bahan yang diperkenankan dalam IMB Kusumatmadja

berpendapat

bahwa

terdapat

berbagai

alasan

mengapaIMBperlu dilakukan oleh pemerintah :47 1. Pengamanan dari berbagai bentuk bahaya yang disebabkan oleh kondisi tanah dan konstruksi bangunan 2. Penataan bangunan agar tercipta kenyamanan iklim lingkungan yang layak huni

45

“ Izin Mendirikan Bangunan “ , www.elib.unikom.ac.id/download.php?id=148944, diakses tanggal 10 Juni 2014 46 Ibid 47 Ibid


3. Pemukiman yang dapat memberikan kesan bersih dan sehat dari berbagai bentuk polusi 4. Menghindari pemukiman yang kumuh yang menjadikan tidak layak huni karena timbul berbagai bentuk bencana seperti banjir, penyakit kejahatan dan lain-lain yang merugikan masyarakat Bangunan yang memiliki IMB memiliki kelebihan dibandingkan dengan bangunan yang tidak memiliki IMB antara lain: 1. Bangunan memiliki nilai jual yang lebih tinggi 2. Jaminan kredit pada Bank 3. Peningkatan status tanah 4. Informasi peruntukan dan rencana jalan Dasar hukum IMB di Indonesia secara umum dan di kota Medan pada khususnya adalah : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional


7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 11. Peraturan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

B. Tujuan dan Manfaat dari Izin Mendirikan Bangunan Pemberian IMB dimaksudkan untuk :48 1. Pembinaan Pembangunan

sebuah

bangunan

memerlukan

pembinaan.

IMB

dimaksudkan agar lembaga yang berwenang dapat membina orang atau badan yang bermaksud membangun dengan benar dan menghasilkan bangunan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

48

Teguh Sutanto, Panduan Praktis Mengurus Sertifikat Tanah dan Perizinannya, (Jakarta : Buku Pintar, 2014), hal. 78-79


2. Pengaturan Bangunan-bangunan perlu diatur. Pengaturan bertujuan agar menghasilkan sesuatu yang tertatur. Pembangunan perlu memperhatikan peraturanperaturan yang berlaku. Jarak dari jalan ke bangunan, luas ruang terbuka, dan lain-lain perlu diatur. Tanpa pengaturan, bangunan-bangunan akan semakin semerawut dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku. 3. Pengendalian Pembangunan Perlu dikendalikan. Tanpa pengendalian, bangunan bisa muncul dimana-mana seperti jamur, tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Lahan yang dimaksudkan menjadi taman bisa saja diubah menjadi rumah, jika tanpa pengendalian. Selain itu, laju pembangunan perlu diperhatikan. Pembangunan yang begitu pesat juga bisa membawa dampak buruk bagi lingkungan. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung terdapat beberapa pasal

yang

mendudukkan IMB sebagai sarana pengendalian yaitu dalam pasal 6, 7, 35, 39, 40 dan 41, yang dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung berkewajiban memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini bermanfaat untuk upaya penegakan prosedur perizinan dalam mendirikan bangunan untuk menjamin bangunan tersebut telah sesuai dengan peruntukan ruang dan kegiatan yang direncanakan.


Tujuan pemberian IMB adalah untuk : 1. Melindungi kepentingan umum IMB bertujuan melindungi kepentingan umum. Kegiatan pembangunan yang bisa merusak lingkungan bisa saja ditolak. Terjaganya lingkungan juga merupakan kepentingan umum. Sebuah bangunan tidak bisa dibangun di atas lahan hijau dan tidak boleh sebuah bangunan dibangun di pinggir sungai. Semua ini terjadi karena pembangunan yang dimaksudkan bertentangan dengan kepentingan umum masyarakat. 2. Memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jadi, segala

bentuk

pembangunan

yang

sudah

mendapat

IMB

juga

menyumbang pendapatan daerah. Semakin besar pembangunan, berarti daerah itu juga akan mendapatkan pemasukan. Selain itu IMB ditujukan untuk menjaga ketertiban, keselarasan, kenyamanan dan keamanan dari bangunan itu sendiri

terhadap

penghuninya maupun lingkungan di sekitarnya. Di dalam buku Adrian Sutedi yang berjudul Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa fungsi dan tujuan dari IMB yaitu: 1. Fungsi IMBdapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :49

49

Adrian Sutedi, Op. Cit hal. 194-195


a. Segi Teknis Perkotaan Pemberian IMB sangat penting artinya bagi pemerintah daerah guna mengatur, menetapkan dan merencanakan pembangunan perumahan di wilayahnya sesuai dengan potensial dan prioritas kota yang dituangkan dalam Master Plan kota. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pola pembangunan kota yang terencana dan terkontrol, pelaksanaan pelaksanaan di atas wilayah suatu kota diwajibkan memiliki IMB dan penggunaannya sesuai dengan yang disetujui Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota. Dengan adanya pengaturan pembangunan perumahan melalui izin ini, pemerintah daerah dapat merencanakan pelaksanaan pembangunan berbagai sarana serta unsur kota dengan berbagai instansi yang berkepentingan. Hal ini menjadi sangat penting artinya agar wajah perkotaan dapat ditata dengan rapi serta menjamin keterpaduan pelaksanaan pekerjaan pembangunan perkotaan b. Segi Kepastian Hukum IMB penting artinya sebagai pengawasan dan pengendalian bagi pemerintah dalam hal pembangunan perumahan. Mendirikan bangunan dapat dijadikan titik tolak dalam pengaturan perumahan selanjutnya. Bagi masyarakat pentingnya IMB ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak bangunan yang dilakukan, sehingga tidak ada gangguan atau halhal yang merugikan pihak lain dan akan memungkinkan untuk mendapatkan keamanan dan ketenteraman dalam pelaksanaan usaha atau pekerjaan. Selain itu IMB bagi pemiliknya dapat berfungsi sebagai berikut :


1) Bukti milik bangunan yang sah 2) Kekuatan hukum terhadap tuntutan ganti rugi dalam hal berikut : a) Terjadinya hak milik untuk keperluan pembangunan yang bersifat untuk kepentingan umum b) Bentuk-bentuk kerugian yang diderita pemilik bangunan lainnya yang berasal dari kebijaksanaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah c) Segi pendapatan daerah, dalam hal inimelalui IMB dapat dipungut retribusi. Retribusi ini ditetapkan berdasarkan presentase dari taksiran biaya bangunan yang dibedakan menurut fungsi bangunan tersebut. Retribusi ini dibebankan kepada setiap orang atau badan hukum yang namanya tertera dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) 2. Tujuan IMB, yaitu :50 Dalam hal IMB, tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan baik kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat yang ditujukan atas kepentingan hak atas tanah. Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin, yaitu : a) Keinginan mengarahkan/mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu b) Mencegah bahaya lingkungan 50

Ibid. hal. 201


c) Melindungi objek-objek tertentu d) Membagi benda-benda, lahan atau wilayah yang terbatas

C. Pengaturan mengenai Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan

Dalam negara hukum modern tugas dan wewenang pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (bestuurszorg). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas klasik yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang berfungsi memunculkan beberapa instumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan merupakan awal mula dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.51 Pengaturan mengenai IMB diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung diatur tentang asas, tujuan dan lingkup dari bangunan gedung, fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung yaitu syarat 51

Ibid, hal. 179-180


administratif dan syarat teknis, peranan masyarakat, pembinaan terhadap bangunan gedung dan sanksi yang terdiri atas sanksi administratif dan sanksi denda. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung mengatur secara lebih rinci mengenai bangunan gedung. Diantaranya persyaratan administratif bangunan gedung yang meliputi : 1. Status hak atas tanah yaitu setiap bangunan gedung harus didirikan pada status tanah yang memiliki kepemilikan jelas, baik milik sendiri maupun pihak lain. Dalam hal tanah milik pihak lain, bangunan gedung hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung. Perjanjian tertulis tersebut harus memuat hak dan kewajiban para pihak, luas, letak dan batas-batas tanah serta fungsi bangunan gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah 2. Status kepemilikan gedung yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah berdasarkan hasil kegiatan pendataan bangunan gedung. Kepemilikan gedung ini dapat dialihkan kepada pihak lain, namun apabila pemilik bangunan gedung bukan merupakan pemilik tanah, pengalihan hak harus mendapat persetujuan dari pemilik tanah.


3. Izin Mendirikan Bangunan harus diberikan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah, melalui proses pemohonan izin mendirikan bangunan. Pemerintah daerah wajib memberikan surat keterangan rencana kabupaten/kota untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung. Dalam mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung harus dilengkapi dengan : a. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah b. Data pemilik bangunan gedung c. Rencana teknis bangunan gedung d. Hasil analisis dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting bagi lingkungan. Hal ini harus mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan gedung dan dengan mempertimbangkan pendapat publik Dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, diatur mengenai prinsip penerbitan IMB gedung , yaitu pelayanan prima. Pelayanan prima yaitu proses

pemeriksaan

(pencatatan

dan

penelitian)

termasuk

pengkajian,

penilaian/evaluasi, persetujuan dan pengesahan dokumen rencana teknis berupa penerbitan IMB dilakukan dengan :


1. Prosedur yang jelas sesuai dengan proses dan kelengkapan yang diperlukan berdasarkan tingkat kompleksitas pelayanan teknis 2. Waktu proses yang singkat berdasarkan penggolongan sesuai dengan kompleksitas prosedur penerbitan IMB 3. Transparansi

dalam

pelayanan

dan

informasi

termasuk

penghitungan/penetapan besarnya retribusi IMB yang dilakukan secara objektif, proporsional dan terbuka 4. Keterjangkauan yaitu besarnya retribusi IMB sesuai dengan lingkup dan jenis bangunan gedung serta tingkat kemampuan ekonomi masyarakat

Selain itu dalam peraturan ini juga diatur mengenai tata cara pengesahan dokumen rencana teknis, pemeriksaan permohonan IMB, Kelengkapan dokumen IMB, jangka waktu proses penerbitan IMB, pembekuan dan pencabutan IMB, syarat permohonan IMB, retribusi IMB dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa IMB harus berdasarkan prinsip : 1. Prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif 2. Pelayanan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu 3. Keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha


4. Aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan serta kenyamanan Dan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa : a. Bupati/walikota memanfaatkan Izin Medirikan Bangunan (IMB) untuk: 1) Pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan 2) Mewujudkan tertib peneyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan

bangunan

dari

segi

keselamatan,

kesehatan,

kenyamanan dan kemudahan 3) Mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungannya 4) Syarat penerbitan laik fungsi bangunan b. Pemilik Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mendapat manfaat untuk : 1) Mengajukan sertifikat laik jaminan fungsi bangunan 2) Memperoleh pelayanan utilitas umum seperti pemasangan jaringan listrik, air minum, hydrant, telepon dan gas Dalam Pasal 4 peraturan ini mengenai pemberian Izin Medirikan Bangunan (IMB), bupati/walikota dalam memberikan Izin Medirikan Bangunan (IMB) harus berdasarkan peraturan daerah dan harus sesuai dengan RDTRK, RTBL dan RTRK. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

yang

membidangi

perizinan.

Namun

bupati/walikota

juga

dapat

melimpahkan sebagian penerbitan Izin Medirikan Bangunan (IMB) kepada camat.


Pelimpahan sebagian kewenangan ini dimaksudkan untuk efesiensi, mendekatkan pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada masyarakat dan juga mempertimbangkan fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, batas luas tanah dan/atau bangunan yang mampu dilaksanakan oleh kecamatan. Dalam peraturan ini tata cara permohonan IMB yaitu pemohon dapat mengajukan kepada bupati/walikota yang meliputi bangunan gedung dan bangunan bukan gedung dengan melengkapi syarat administratif dan syarat teknis. Bangunan gedung yang dimaksud adalah antara lain berfungsi sebagai : 1. Hunian yaitu terdiri atas bangunan rumah tinggal sederhana dan, rumah tinggal tidak sederhana 2. Keagamaan yaitu terdiri atas mesjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura dan bangunan pelengkap keagamaan 3. Usaha yaitu terdiri atas perkantoran komersial, pasar modern, ruko, rukan, mall/supermarket, hotel, restoran dan sebagainya 4. Sosial dan budaya terdiri atas bangunan olah raga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintah, bangunan panti asuhan, panti jompo dan sebagainya 5. Ganda/campuran terdiri atas hotel, apartemen, mal/shopping center, sport hall, dan/atau hiburan Adapun bangunan bukan gedung antara lain :


1. Pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf dan lain sejenisnya 2. Pondasi, pondasi tangki dan lain sejenisnya 3. Pagar tembok/besi dan tanggul/turap dan lain sejenisnya 4. Septic tank/ bak penampungan bekas air kotor dan lain sejenisnya 5. Sumur resapan dan lain sejenisnya 6. Teras tidak beratap atau tempat pencucian dan lain sebagainya 7. Dinding penahan tanah dan lain sebagainya 8. Jembatan penyebrangan orang, jembatan jalan perumahan dan lain sejenisnya 9. Penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara tiang listrik/telepon dan lain sejenisnya 10. Kolam renang, kolam ikan air deras dan lain sejenisnya 11. Gapura, patung, bangunan reklame, monumen dan lain sejenisnya Di samping ketentuan-ketentuan tersebut diatur juga dalam peraturan ini lebih rinci

mengenai

pembangunan,

dokumen penerbitan

administrasi IMB,

dan

dokumen

pembongkaran,

teknis,

retribusi,

pelaksanaan

pengawasan

dan

pengendalian, sosialisasi dan pelaporan.Selanjutnya, IMB juga diatur melalui peraturan daerah, yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Medirikan Bangunan, yang bertujuan untuk


mengatur, menata, mengendalikan dan mengawasi kegiatan mendirikan bangunan dalam daerah yang disertai dengan pemungutan retribusi daerah atas pelayanan IMB. IMB juga diberikan dengan tujuan penataan bangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota serta untuk menjaga keandalan bangunan yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis dari fungsi bangunan. Apabila pemohon izin telah memenuhi syarat tersebut, pejabat pemberi izin wajib menetapkan keputusan IMB.IMB tersebut wajib diterbitkan paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja terhitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar. Dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 ini juga dikemukakan bahwa permohonan IMB dapat ditolak apabila : 1. Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan walikota 2. Bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Kota 3. Berentangan dengan kelestarian, keserasian dan keseimbangan lingkungan 4. Bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketertiban umum 5. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 6. Telah dibangun dan memiliki IMB tetapi menyimpang dari IMB yang telah diterbitkan Dalam peraturan daerah ini juga diatur mengenai kewajiban dan larangan bagi pemegang IMB, dan juga mengenai retribusiIMB. Selain itu dalam Pasal 13 disebutkan bahwa permohonan IMB juga dapat ditolak apabila :


1. Pemerintah daerah masih memerlukan waktu tambahan untuk menilai khususnya persyaratan permohonan serta pertimbangan lingkungan yang direncanakan 2. Adanya keberatan masyarakat dan/atau sengketa tanah maupun adanya proses hukum yang sedang berlangsung pada bangunan maupun tanah yang dimohonkan serta telah disampaikan secara tertulis maupun lisan 3. Sedang dilakukannya perubahan rencana tata ruang kota yang sedang dilakukan pada lokasi yang dimohonkan. Penundaan ini hanya dapat dilakukan satu kali untuk jangka waktu tidak lebih dari 6 bulan yang disampaikan kepada pemohon secara tertulis dan dengan alasan yang jelas.

D. Peraturan yang Berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunandi Kota Medan

Pengaturan yang berkaitan dengan IMB diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pembangunan yang dilakukan dalam suatu negara harus terarah, agar terjadi keseimbangan, keserasian, keselarasan, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu disusun suatu rencana tata ruang.


Rencana tata ruang ada yang bersifat nasional, wilayah tertentu dan regional tertentu.52 Pengendalian pemanfaatan lahan yang distrategikan sering sekali mengalami benturan dan atau penyimpangan dengan berbagai bidang lainnya. Undang-Undang Penataan Ruang menetapkan hirarki Rencana Tata Ruang guna menjamin keterpaduan, sehingga Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten/kota tidak boleh saling bertentangan dengan Rencana Tata Ruang wilayah provinsi dan nasional. Karena seperti diketahui sebelumnya tujuannya adalah untuk menciptakan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, sanksi pidana yang diatur ditujukan kepada perilaku yang melanggar kewajiban yang diatur dalam Pasal 61 yaitu: 1. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan 2. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang 3. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang 4. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan milik umum Namun Pasal 62 dan 63 juga memberikan sanksi administratif berdasarkan pelanggaran peraturan yang sama. Selain itu, pelanggaran pidana dirasa juga kurang begitu efektif. Hal ini dikarenakan sanksi pidana tidak akan mengubah banyak mengenai penataan ruang sebelumnya.

52

Ibid, hal. 205


Dari segi kepentingan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 secara khusus dikatakan bahwa tujuan dari penataan ruang adalah : 1. Mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik bagi investasi 2. Memanfaatkan ruang daratan, laut dan udara untuk aktifitas pembangunan kota yang berbasis ekonomi di sektor perdagangan dan jasa, pariwisata dan industri yang berwawasan luas Pada bagian lain juga disebutkan penjabaran kebijakan dan strategi penataan ruang dan juga mengenai rencana struktur ruang wilayah kota Medan seperti : rencana sistem pusat pelayanan kota, rencana sistem jaringan transportasi, rencana jaringan energi, rencana jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumber daya air dan sistem infrastruktur perkotaan. Selain itu juga disebutkan penjabaran mengenai pola ruang wilayah kota Medan yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budibudaya, serta terdapat penjabaran mengenai ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan deinsentif, dan ketentuan arahan sanksi. Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan struktur dan pola ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan ini. Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk:53

53

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011


1. Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standard dan kualitas minimum yang ditetapkan 2. Menghindari eksternalitas negatif 3. Melindungi kepentingan umum Pengenaan sanksi dalam peraturan daerah ini terdiri atas sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif terdiri atas :54 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Peringatan tertulis Penghentian sementara kegiatan Penghentian sementara pelayanan umum Penutupan lokasi Pencabutan izin Penolakan izin Pembatalan izin Pemulihan fungsi ruang Denda administratif

Selain peraturan tersebut, kaitan antara Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dengan pemberian IMB di kota Medan adalah bahwa dokumen AMDAL merupakan salah satu dokumen kelengkapan persyaratan untuk memperoleh IMB. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Pasal 15 yang mewajibkan bagi pemohon IMB harus mengajukan hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi gedung yang menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang dibuat pada tahap perencanaan dan digunakan untuk 54

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 69


pengambilan keputusan. Hal-hal yang dikaji adalah aspek fisik kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan mencapai sasaran yang diharapkan pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perizinan. Dalam peraturan ini secara jelas ditegaskan bahwa dimana para pengambil keputusan diwajibkan untuk mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum mengeluarkan izin usaha dan/atau kegiatan.55

Selain Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) lingkungan hidup, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) lalu lintas juga berkaitan dangan IMB. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) lalu lintas dipersyaratkan dalam pendirian suatu bangunan. Dimana dalam Pasal 99 ayat 1 disebutkan bahwa, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastuktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) lalu lintas, pada Pasal 49 disebutkan bahwa hasil analisa dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau

55

“ AMDAL”, www.menlh.go.id/amdal/, diakses tanggal 20 Juni 2014


pembangun untuk memperoleh izin lokasi dan IMB. Namun sampai dengan saat ini belum ada peraturan daerah mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) lalu lintas, sehingga dalam setiap pendirian bangunan mempunyai hasil analisa dampak lalu lintas. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) lalu lintas diharapkan dapat menjadi acuan penataan bangunan di Kota Medan, agar memberi kenyamanan bagi warga masyarakat.


Ketetapan Tata Usaha Negara (beschikking) mempunyai banyak pengertian, antara. atas suatu kekuasaan yang istimewa 43

Recommend Documents