KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR SEBAGAI PENDUKUNG PENINGKATAN PEREKONOMIAN SUATU WILAYAH Disampaikan Oleh: Ir. Iman Soedradjat, MPM
Disampaikan Pada Acara: “Focus Group Discussion Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)” Lombok, 26 November 2013
OUTLINE A. PENDAHULUAN Landasan Hukum Penetapan KAPET Sebagai KSN Cakupan Wilayah KAPET Integrasi KAPET dengan MP3EI B. KONDISI INFRATSRUKTUR DI INDONESIA Kondisi Infrastruktur Indonesia di Level Internasional Pola Penyebaran Infrastruktur di Indonesia C. KONSEPSI PENATAAN RUANG KSN KAPET D. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KAPET
A.1
LANDASAN HUKUM PENETAPAN KAPET SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG Pasal 1 point (28): Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Pasal 14 ayat (3) huruf a dan Pasal 21 ayat (1): rencana tata ruang kawasan strategis nasional merupakan rencana rinci untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang diatur dengan peraturan presiden. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (Pasal 77 dan Lampiran X) KAPET merupakan KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dengan kriteria: a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional; c. memiliki potensi ekspor; d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional; g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; dan/atau h. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal (KTI vs KBI)
A.2
CAKUPAN WILAYAH KAPET
BAD Manado-Bitung Khatulistiwa
Sasamba
Biak
Palapas
DAS Kakab
Seram
Parepare
Batulicin
Bima
Bank Sejahtera
Mbay
KAPET
PP 26/2008 tentang RTRWN (dalam Lampiran X) telah menetapkan 13 (tiga belas) KAPET, sedangkan cakupan wilayah masing-masing KAPET tersebut ditetapkan dalam Keppres. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KAPET Banda Aceh Darussalam KAPET Khatulisiwa KAPET DAS Kahayan, Kapuas, dan Barito KAPET Samarinda, Sanga-sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Sasamba) KAPET Batulicin KAPET Bima KAPET Mbay
8. 9. 10. 11.
KAPET Manado-Bitung KAPET Parepare KAPET Batui diubah menjadi KAPET Palapas KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari diubah menjadi KAPET Bank Sejahtera 12. KAPET Seram 13. KAPET Biak
SEBARAN 13 KAWASAN EKONOMI TERPADU (KAPET) KAPET 1. BAD (BANDAR ACEH DARUSSALAM) 2. KHATULISTIWA 3. SASAMBA (SAMARINDA, SANGASANGA, MUARA JAWA, DAN BALIKPAPAN) 4. BATULICIN 5. DAS KAKAB (DAERAH ALIRAN SUNGAI KAHAYAN, KAPUAS, DAN BARITO) 6. MANADO-BITUNG 7. PALAPAS 8. PARE-PARE
9. BANK SEJAHTERA 10. BIMA 11. MBAY 12. SERAM 13. BIAK
CAKUPAN WILAYAH (i) Kota Banda Aceh; (ii) Kab. Aceh Besar; dan (iii) Kab. Pidie (i) Kab. Sanggau; (ii) Kab. Sekadau; (iii) Kab. Sambas; (iv) Kab. Bengkayang; (v) Kota Singkawang; (vi) sebagian Kab. Landak ; (vii) sebagian Kab. Sintang; dan (viii) sebagian Kabupaten Kapuas Hulu (i) Kota Samarinda; (ii) Kota Balikpapan; dan (iii) Sebagian Kab. Kutai Kartanegara (i) Kab. Kotabaru; dan (ii) Kab. Tanah Bumbu (i) Kota Palangkaraya; (ii) Kab. Barito Selatan; (iii) Kab. Kapuas; dan (iv) Kab. Pulang Pisau (i) Kota Manado; (ii) Kota Bitung; (iii) Kota Tomohon; (iv) Kab. Minahasa Utara; dan (v) Kab. Minahasa (i) Kota Palu; (ii) Kabupaten Donggala; (iii) Kab. Parigi Moutong; dan (iv) Kab. Sigi (i) Kota Parepare; (ii) Kab. Barru; (iii) Kab. Pinrang; (iv) Kab. Sidenreng Rappang; dan (v) Kab. Enrekang (i) Kota Kendari; (ii) Kab. Kolaka; dan (iii) Kab. Konawe (i) Kota Bima; (ii) Kab. Bima; dan (iii) Kab. Dompu (i) Kab. Ngada; dan (ii) Kab. Nagekeo (i) Kab. Seram Bagian Barat; (ii) Kab. Seram Bagian Timur; dan (iii) sebagian Kab. Maluku Tengah (i) Kab. Biak Numfor; (ii) Kab. Supiori; (iii) Kab. Yapen; (iv) Kab. Waropen; dan (v) Kab. nabire
A.3
INTEGRASI KAPET DENGAN MP3EI
Hampir seluruh KAPET berada di 6 koridor ekonomi Indonesia dalam MP3EI (Perpres 32/2011) Momentum yang harus dimanfaatkan agar pengembangan ke-13 KAPET bersinergi dengan kebijakan MP3EI: Sinergisitas dengan MP3EI terkait kebutuhan ruang untuk rencana sentra produksi, sentra kegiatan industri, dan sentra distribusi yang didukung oleh infrastruktur kawasan. Konsep RTR KAPET diarahkan untuk mendorong (sub) sektor unggulan masing-masing koridor MP3EI. BAD Manado-Bitung
Khatulistiwa
Sasamba Palapas
DAS Kakab
Biak Seram
Batulicin
Parepare
KAPET
Bima
Mbay
Bank Sejahtera
KAITAN KAPET DAN MP3EI KAPET BAD Khatulistiwa DAS Kakab Batulicin Sasamba Bima Mbay ManadoBitung Parepare Palapas Bank Sejahtera Seram Biak
KOMODITAS UNGGULAN KAPET Kelapa sawit dan Perkayuan
KORIDOR MP3EI KORIDOR EKONOMI SUMATERA
KEGIATAN EKONOMI UTAMA MP3EI Kelapa sawit, Karet, Batu Bara, Perkapalan, Besi Baja Kelapa Sawit, Minyak dan Gas, Batubara, Besi Baja, Bauksit, Perkayuan
Padi, Jagung, Kelapa sawit, dan Karet Padi, Karet, Sapi, Ikan, dan Rotan Kelapa sawit dan Perkayuan Kelapa sawit dan Perkayuan Sapi, Jagung, dan Rumput laut Sapi potong Pariwisata (bahari, ekowisata, MICE), Kelapa, Ikan pelagis, dan Rumput laut Padi, Kopi, Kakao, Udang, dan Sapi Kakao dan Rumput laut Kakao, dan Padi sawah
KORIDOR EKONOMI KALIMANTAN
KORIDOR EKONOMI SULAWESI
Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu), Kakao, Perikanan, Nikel, Minyak dan Gas
Perikanan tangkap, Kelapa dalam, dan Cengkeh Jeruk manis, Rumput laut, Udang, Teripang dan Pariwisata
KORIDOR EKONOMI PAPUA-KEP. MALUKU
Pertanian Pangan – MIFEE, Tembaga, Nikel, Minyak dan Gas Bumi, Perikanan, Peternakan
KORIDOR EKONOMI Pariwisata, Perikanan, Peternakan BALI-NUSA TENGGARA
A.4
ARAHAN RPJMN 2010-2014 DALAM PENGEMBANGAN KAPET
Mewujudkan KAPET sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak laju pertumbuhan ekonomi di daerah yang kesenjangannya masih tinggi
MELALUI PENINGKATAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR Mengembangkan kawasan strategis nasional sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya saing ekonomi nasional (jangka menengah) dan internasional (jangka panjang) Sumber : Bappenas, 2010
9
B.1 Peringkat Daya Saing Infrastruktur Indonesia Tahun 2012 Global Competitiveness Report, 2012 – 2013
(144 negara)
Argentina
Indonesia
Philippines
Sri Lanka
Korea
China
Vietnam
Thailand
Malaysia
Infrastructure
86
78
98
62
9
48
95
46
32
Roads
106
90
87
48
17
54
120
39
27
Railroad
103
51
94
37
10
22
68
65
17
Port
101
104
120
45
20
59
113
56
21
Air Transport
115
89
112
57
26
70
94
33
24
Electricity
108
93
98
54
32
59
113
44
35
Telephone
50
78
104
74
4
58
86
95
85
Pada tahun 1996, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia berada diatas negara China, Thailand, Taiwan, dan Srilanka. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini mengalami kemunduran Sumber: The Global Competitiveness Report, 2012-2013
B.2 Pola sebaran infrastruktur di Indonesia saat ini pada dasarnya mengikuti pola sebaran penduduk Tantangan pembangunan infrastruktur timpangnya sebaran penduduk, perbedaan luas wilayah dan keberagaman kondisi topografi
Proporsi Wilayah, %
70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Sumat era
Jawa
B ali & NT
Kalimant an
Sulawesi
M aluku & Papua
%Luas
20.6%
7.2%
4.1%
32.3%
10.8%
25.0%
%Pddk
21.2%
58.6%
5.3%
5.6%
7.3%
2.0%
%rigasi
19.6%
65.1%
6.2%
4.4%
4.5%
0.2%
%Jalan
28.4%
27.3%
13.7%
14.9%
11.2%
4.5%
%A ir minum
24.6%
58.4%
3.3%
5.8%
6.4%
1.5%
Wilayah
Pulau Jawa-Bali dengan luas wilayah 7,5% dari luas wilayah Indonesia dihuni oleh 61% penduduk dari total penduduk Indonesia. Sekitar 70-90 % infrastruktur berada di Pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Sisanya sekitar 10-30 % infrastruktur tersebar di pulau lainnya yang luasnya 70 persen dari keseluruhan wilayah Indonesia.
Kawasan Barat Indonesia (Pulau Jawa dan Sumatera) merupakan pusat kegiatan ekonomi di Indonesia (Produksi permintaan perjalanan barang di KBI sekitar 94% dari total Indonesia, dimana P. Jawa 81% dan P. Sumatera 13%). 12
C.
KONSEPSI PENATAAN RUANG KSN KAPET PERUBAHAN PARADIGMA PENGEMBANGAN KAPET
Pengembangan KAPET selama ini berdasar pada Prinsip Growth Pole Theory (teori kutub pertumbuhan)
KONSEP new KAPET SEBAGAI KLASTER EKONOMI/INDUSTRI Berbasis pengembangan ekonomi lokal (local economic development), dengan bertumpu pada komoditas unggulan lokal secara selektif. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah, pemerintah daerah dan dunia usaha. Interkonektivitas dan sinergi kegiatan ekonomi hulu-hilir berkelanjutan berbasis masyarakat. Pengembangan nilai tambah produk unggulan lokal (inovasi). Pengembangan sumber daya manusia/ketenagakerjaan (pendidikan & pelatihan). Pengembangan sistem pembiayaan/permodalan, lembaga-lembaga pendukung dan jaringan antarpelaku lokal/nasional/internasional. Membentuk keterkaitan (linkage) antara komoditas unggulan mulai dari tahapan awal berupa usaha-usaha/kegiatan-kegiatan inti yang independent menuju tahapan akhir rencana berupa sinergitas usaha-usaha/kegiatan-kegiatan inti yang membentuk ekonomi wilayah yang kuat dan produktif.
C.1
TUJUAN PENATAAN RUANG KAPET
TUJUAN PENATAAN RUANG KAPET
Perumusan tujuan penataan ruang KAPET difokuskan pada upaya pemerintah dalam mewujudkan pengembangan klaster ekonomi kawasan melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis sektor unggulan selektif (memiliki kekuatan pasar baik lokal, nasional, dan/atau internasional) sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah dengan membuka kesempatan pengembangan investasi. KAPET BAD Khatulistiwa
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL BERBASIS SEKTOR UNGGULAN SELEKTIF
DAS Kakab Batulicin Sasamba Bima Mbay Manado-Bitung Parepare Palapas Bank Sejahtera Seram Biak
(SUB) SEKTOR UNGGULAN SELEKTIF perikanan, perkebunan, peternakan, industri, pariwisata pertanian tanaman pangan, perkebunan, agroindustri, kehutanan, dan pariwisata perkebunan, kehutanan, pertanian tanaman pangan, dan perikanan perkebunan, kehutanan, industri pengolahan, perikanan, dan pariwisata perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan, industri kerajinan, dan pariwisata peternakan, perkebunan, pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, perikanan, industri kerajinan, dan pariwisata peternakan, perkebunan, pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, perikanan, dan pariwisata pariwisata, perkebunan, perikanan tangkap, pertanian tanaman pangan, dan pertanian hortikultura pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan tangkap dan budidaya perkebunan, pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, perikanan, dan industri pengolahan perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap perikanan tangkap, perkebunan, pariwisata pertanian hortikultura, perkebunan, perikanan, dan pariwisata
C.2
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAPET KEBIJAKAN
STRATEGI
1 Pengembangan sektor unggulan
a. mengembangkan komoditas unggulan selektif beserta produk-produk turunannya; b. mengembangkan komoditas pendukung, beserta produk-produk turunannya; c. mengendalikan alih fungsi lahan-lahan komoditas unggulan dan komoditas pendukung untuk kegiatan lain; dan d. melakukan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
2 Penguatan sistem pusat pelayanan
a. mengembangkan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi yang dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan sentra produksi bahan baku, kegiatan sentra industri pengolahan, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan jasa, dan kegiatan distribusi; b. mengembangkan keterpaduan sistem jaringan prasarana transportasi untuk meningkatkan konektivitas antara pusat pelayanan kegiatan ekonomi, sentra produksi bahan baku, sentra industri pengolahan, dan pusat distribusi pemasaran; dan c. mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya berupa sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan pengelolaan limbah yang mendukung pengembangan komoditas unggulan dan komoditas pendukung.
selektif yang berkelanjutan dan berbasis kemampuan daya dukung lingkungan setempat;
kegiatan ekonomi dan sistem jaringan prasarana pendukung KAPET; dan
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAPET KEBIJAKAN 3 Pengembangan pengelolaan
ekonomi kawasan yang terpadu untuk menciptakan daya saing produk unggulan wilayah.
STRATEGI a. menetapkan kegiatan ekonomi kawasan yang terpadu melalui pengembangan keterkaitan ke depan dan ke belakang komoditas unggulan dan komoditas pendukung; b. menetapkan target pasar secara bertahap dari lingkup lokal, nasional, regional dan global sesuai tahapan pengembangan KAPET; c. mengembangkan kualitas sumber daya manusia dengan mempertimbangkan situasi sosial dan budaya setempat terkait pengembangan komoditas unggulan dan komoditas pendukung; d. mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan terkait komoditas unggulan dan komoditas pendukung; e. mengembangkan koperasi, usaha mikro kecil menengah, kerjasama pemerintah-swasta-masyarakat, pelayanan permodalan dan sistem pembiayaan; dan f. meningkatkan keterpaduan pengelolaan KAPET.
“Infrastruktur sebagai kunci bagi perkembangan ekonomi dan peningkatan daya saing di dunia internasional, pembentuk struktur wilayah, membuka keterisolasian daerah, serta mengikat wilayah dalam kesatuan NKRI yang berdaulat.”
17
D.1
KONSEP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KAPET
Infrastruktur KAPET dikembangkan dalam upaya meningkatkan konektivitas antara pusat-pusat kegiatan ekonomi, klaster industri, outlet (pelabuhan, bandara), dan mendorong perkembangannya dengan didukung oleh infrastruktur listrik, telekomunikasi, sumber daya air, serta jaringan prasarana lainnya. Infrastruktur KAPET direncanakan dan diprogramkan implementasinya dalam Rencana Tata Ruang KAPET.
RENCANA STRUKTUR RUANG KAPET
a.
b.
c. d. e. f.
sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan sentra produksi bahan baku, kegiatan sentra industri pengolahan, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan jasa, dan kegiatan distribusi. sistem jaringan transportasi meliputi jaringan transportasi darat (jalan, lalu lintas dan angkutan jalan, penyeberangan, dan perkeretaapian); jaringan transportasi laut (tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran); serta jaringan transportasi udara (tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan). sistem jaringan energi meliputi pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik (SUTT, GI, dll). sistem jaringan telekomunikasi jaringan terestrial dan jaringan satelit (stasiun bumi, STO, dll) sistem jaringan sumber daya air sumber air (WS, CAT); dan prasarana SDA (irigasi, pengendali banjir, dll) sistem jaringan pengolahan limbah sistem pengelolaan air limbah setempat dan terpusat/IPAL.
D2.
CONTOH DUKUNGAN INFRASTRUKTUR UTAMA SEBAGAI PENDUKUNG PEREKONOMIAN KAPET MANADO-BITUNG
1. Dukungan Pembangunan Jalur Lintas Pulau Sulawesi: Mendukung Distribusi Barang dan Jasa dari Pusat Pelayanan Kegiatan Ekonomi, Sentra Produksi, dan Kawasan Industri Menuju IHP Bitung (Outlet)
Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi RENCANA IHP BITUNG RENCANA KEK TANJUNG MERAH BITUNG
Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi
Jalan Pengumpan Pulau Sulawesi
Provinsi Sulawesi Utara dilalui oleh 2 (dua) jalur lintas Pulau Sulawesi, yaitu : 1. Lintas Barat (Aertembaga – Kauditan – Manado – Tumpaan – Worotican – Poigar – Kaiya – Maelang – Biontong – Atinggola) sepanjang 332,38 km 2. Lintas Timur (Girian – Kema – Rumbia – Buyat – Molobog – Onggune – Pinolosian – Molibagu – Mamalia – Taludaa) dengan panjang 386,49 km.
D2.
CONTOH DUKUNGAN INFRASTRUKTUR UTAMA SEBAGAI PENDUKUNG PEREKONOMIAN KAPET MANADO-BITUNG
2. Rencana Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado-Bitung: Mendorong Percepatan Pergerakan Barang/Jasa Menuju KEK Tanjung Merah dan IHP Bitung
RENCANA JALAN BEBAS HAMBATAN AMANDO-BITUNG
RENCANA IHP BITUNG
RENCANA KEK TANJUNG MERAH BITUNG Manado Suwaan Girian Airmadidi Kauditan
D2.
CONTOH DUKUNGAN INFRASTRUKTUR UTAMA SEBAGAI PENDUKUNG PEREKONOMIAN KAPET MANADO-BITUNG
3. Pembangunan Bendungan Sawangan dan Kuwil Penyediaan air baku untuk kebutuhan domestik, kawasan industri (KEK Tanjung Merah Bitung), kawasan sentra produksi (irigasi pertanian, perikanan, perkebunan, dan pariwisata), dan kawasan IHP Bitung. Peningkatan pasokan energi listrik
4. Pengembangan Kawasan Industri Tanjung Merah Bitung: Optimalisasi IHP Bitung Sebagai Pusat Distribusi yang Berorientasi Ekspor
II
I I : LOKASI KEK TANJUNG MERAH-BITUNG II : LOKASI IHP BITUNG
Luas lahan Kawasan Tanjung Merah Bitung yang akan ditetapkan sebagai KEK seluruhnya adalah 534 Ha, dimana 22 Ha masih dalam proses penyelesaian AMDAL
D2.
CONTOH DUKUNGAN INFRASTRUKTUR UTAMA SEBAGAI PENDUKUNG PEREKONOMIAN KAPET MANADO-BITUNG
5. Rencana Jaringan Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi dan Rencana Jaringan Kereta Api Perkotaan Manado-Bitung RPJP Perhubungan 2005-2025
Jaringan Kereta Api Perkotaan Manado-Bitung Jaringan Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi
Pengembangan Jaringan Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi dengan PRIORITAS TINGGI, dalam upaya percepatan pergerakan barang/jasa menuju KEK Tanjung Merah dan IHP Bitung
6. Pemantapan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer Sam Ratulangi Bandar Udara Sam Ratulangi
IHP Bitung
