KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
Oleh : Ir. Masyhud, MM Kepala Pusat Humas selaku PPID Utama Jakarta, 27 Juni 2011
1
PERATURAN PERUNDANGAN TTG KIP UU NO 14/2008
PP No 61/2010 TTG PELAKSANAAN UU NO 14/2008 PERATURAN KOMISI INFORMASI NO 1/2010 TTG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK PERMENHUT NO. P.7/MENHUT-II/2011
SK MENHUT NO. SK.50/MENHUT-II/2011
2
UU No.14 /2008
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
Menyediakan info yg akurat & tdk menyesatkan Mengelola info shg mudah diakses Bangun sistem pelayanan mudah, cepat,wajar
BADAN PUBLIK Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif Badan lain yg tupoksinya berkaitan dg penyelenggaraan negara yg sebagian atau seluruh dananya bersumber dr APBN/APBD Organisasi Non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dr APBN/APBD/sumbangan masy dan/atau luar negeri.
3
KOMISI INFORMASI (UU No. 14/2008)
Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya. Terdiri : Komisi Informasi Pusat Komisi Informasi Provinsi Komisi Informasi Kabupaten/Kota (jika diperlukan)
4
POKOK 2 MUATAN PERMENHUT NO. P. 7/MENHUT-II/2011 KATEGORISASI INFORMASI PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI KEWAJIBAN DAN HAK PEMOHON DAN II PENYEDIA INFORMASI
5
(P. 7/MENHUT-II/2011) PENDAHULUAN, AZAS, TUJUAN, PRINSIP
LATAR BELAKNG: SARANA PENGAWASAN MASYARAKAT, UNT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YG BAIK PHL AZAS : INFORMASI TERBUKA & DPT DIAKSES, ATAU INFORMASI YANG DIKECUALIKAN ( KETAT, RAHASIA )) TUJUAN : KOMUNIKASI 2 ARAH PENYEDIA & PEMOHON, SERTA INTEGRASI PPID & PELAYANAN INFO PRINSIP : MUDAH, CEPAT, TEPAT, SEDERHANA & SATU PINTU 6
KATEGORI INFORMASI KEHUTANAN 1. Informasi yg disediakan & diumumkan secara berkala 2. Informasi yg diumumkan secara serta merta 3. Informasi yg tersedia setiap saat 4. Informasi yg dikecualikan
7
1. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi :
a. b. c. d. e. f.
Informasi umum ttg Kemhut Statistik Kehutanan Laporan Keuangan Kemhut yg telah diaudit oleh BPK Laporan BMN yg dikelola oleh Kemhut yg telah diaudit oleh BPK RI Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemhut Rencana Kerja Kemhut 8
2. Informasi yang diumumkan secara serta merta meliputi :
a. Sebaran hotspot (sebaran titik api) di kws hutan. b. Kejadian kebakaran hutan. c. Informasi terkait bencana alam, seperti aktivitas gunung api di kws hutan, banjir, longsor, serta informasi gangguan satwa liar.
9
3. Informasi yang tersedia setiap saat meliputi:
a. b.
c.
d.
Rencana & Kebijakan Kehutanan, a.l; RPJP, RKTN, Renstra & rencana makro bid. Kehutanan. Kws hutan dan konservasi perairan a.l informasi luas & penyebaran, status pengukuhan kws, perubahan peruntukan, perubahan fungsi & pinjam pakai kws hutan. Penutupan hutan, perubahan penutupan hutan, kondisi sosial ekonomi masy sekitar hutan, pemanfaatan dan penggunaan kws hutan. Daftar nama & sebaran IUPHHK-HA / HT / Restorasi Ekosistem (RE), IUPHHBK, HTR, HR, HKm, HD, HTHR, Jatah Penebangan Tahunan & Izin Usaha Wisata Alam. 10
lanjutan e. Penggunaan kws hutan a.l utk pertambangan & pembangunan infrastruktur. f. KPHP, KPHK & KPHL. g. Produksi & peredaran hasil hutan kayu & bukan kayu. h. Tata cara permohonan perijinan usaha bidang kehutanan. i. Kws hutan produksi yg belum dibenahi hak yg dicadangkan utk izin usaha pemanfaatan. j. Data pelepasan kws hutan masing-masing provinsi. k. Gangguan terhadap kawasan hutan. l. Rehabilitasi hutan dan lahan. m.Daerah Aliran Sungai. n. Perbenihan tanaman hutan. o. Rencana dan hasil penelitian. 11
lanjutan p. Kws hutan dgn tujuan khusus (KHDTK).
q. Rencana & hasil pendidikan & latihan. r. Kws konservasi, keanekaragaman hayati, wisata alam dan jasa lingkungan, peredaran dan penangkaran tumbuhan & satwa liar. s. Pengadaan barang dan jasa. t. Produk Hukum bidang kehutanan. u. Kerjasama bidang kehutanan. v. Komitmen internasional. w.Sertifikasi pengelolaan hutan lestari. x. Pengadaan CPNS. 12
4. Informasi yang dikecualikan meliputi : a. b. c. d. e.
Data & informasi yg masih dlm proses pengolahan & penyelesaian. Hasil penelitian yg sedang dlm proses HKI. Surat-surat, memorandum, disposisi dan nota dinas di lingk. Kemhut yg menurut sifatnya harus dirahasiakan. Hasil audit oleh Aparatur Pengawas Internal. Informasi yg menyangkut hak pribadi pegawai Kemhut.
13
PELAYANAN INFORMASI
- Informasi yg disediakan/ diumumkan berkala - Informasi yg diumumkan serta merta
Informasi yg disediakan setiap saat
- Diberikan tanpa melalui permohonan - Disediakan di web
Disediakan tanpa/atau melalui permhonan
14
INSTANSI PEMERINTAH, AK ADEMISI, SWAST A, ORMAS INDIVIDU
PEMOHON
PELAYANANAN INFORMASI
KAPUS HUMAS (di Kemenhut PPID UTAMA)
Ka. UPT (di UPT PPID UPT
Sumber data/info
• • • • • •
Ditjen/Badan Dishut UPT PT Swasta Masyarakat
• Max. 10 hari • Pemenuhan info • Penjelasan, masih dlm proses • Penolakan
15
KEWAJIBAN PEMOHON INFORMASI a. b.
c.
d.
e.
Mengisi formulir permohonan informasi Memberikan penjelasan ttg identitas pemohon, informasi yg dimohon dan tujuan penggunaannya. Menggunakan Informasi yg dimohon sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan. Mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh data & informasi. Menanda tangani surat pernyataan.
PENYEDIA INFORMASI a.
b.
c. d.
e.
Mencatat setiap permohonan & membuat rekapitulasinya secara berkala. Membangun & mengembangkan sistem pengelolaan informasi & dokumentasi. Memberikan jawaban atas permohonan informasi. Memberikan klarifikasi kpd pemohon jika terjadi perbedaan informasi yg diberikan. Meningkatkan kualitas pelayanan. 16
HAK PEMOHON INFORMASI a. b.
c.
Memperoleh informasi sesuai dgn ketentuan yg berlaku. Memperoleh klarifikasi apabila terjadi perbedaan data & informasi yg diberikan oleh penyedia data & informasi. Menerima penjelasan jika permohonan ditolak.
PENYEDIA INFORMASI a.
b.
c.
d.
Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan. Menolak permohonan informasi yg termasuk dikecualikan. Meminta penjelasan kpd pemohon informasi mengenai tujuan penggunaan informasi yg diminta oleh pemohon. Melakukan tuntutan secara hukum apabila pemohon menyalahgunakan informasi yg diberikan. 17
PPID Utk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana, setiap BADAN PUBLIK menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokuemntasi (PPID) (Ps. 13, UU No.14/2008) Tugas PPID : Bertanggung jawab atas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau Pelayanan Informasi di BADAN PUBLIK
18
PPID DI KEMENTERIAN KEHUTANAN PEMBINA PPID
PPID UTAMA
SEKJEN/ ITJEN/ DIRJEN/KABADAN
KAPUS HUMAS
PPID PELAKSANA
SEK ITJEN/ DITJEN/BADAN
PPID UPT
KEPALA UPT
19
TUGAS PPID PPID Utama : • Mengkoordinasikan PPID Pelaksana dan PPID UPT dlm memberikan pelayanan info kpd publik; • Memberikan pelayanan dan/atau tanggapan tertulis atas permohonan info yg diajukan oleh publik; • Menyiapkan buku register pelayanan informasi kpd publik dan buku register keberatan; • Menyusun petunjuk teknis prosedur pelayanan info publik; • Mengelola, memelihara dan pemutakhiran data dan informasi untuk bahan pelayanan informasi publik; • Membuat laporan tahunan kepada Pembina PPID ttg pelaksanaan pelayanan informasi publik; • Dalam melaksanakan tugasnya PPID Utama dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi.
TUGAS PPID PPID Pelaksana : • Menyiapkan data dan informasi terkini di lingkungan unit kerja Eselon I masing-masing; • Menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) secara berkala kepada PPID Utama.
TUGAS PPID PPID UPT : • Menyiapkan data dan informasi terkini terkait bidang tugasnya masing-masing; • Memberikan pelayanan dan/atau tanggapan tertulis atas pemohon informasi yang diajukan oleh publik; • Menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik dan buku register keberatan; • Membuat laporan tahunan kepada atasan langsungnya dan kepada PPID Utama tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik; • Dalam melaksanakan tugasnya PPID UPT Kemenhut dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi.
PENGEMBANGAN JARINGAN PELAYANAN INFO PUBLIK BID. KEHUTANAN
PUSAT HUMAS MERENCANAKAN MEMBANGUN JARINGAN KERJASAMA INFORMASI DENGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI
23
Terima kasih
Kementerian Kehutanan : www.dephut.go.id 24
