MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN UU KIP BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2017 KUESIONER KETERSEDIAAN INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA PETUNJUK UMUM 1.
Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP, oleh karena itu sebelum memberikan jawaban pada setiap pernyataan dalam kuesioner ini, PPID agar terlebih dahulu mempelajari/memahami Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP.
2.
Instrumen Monitoring dan Evaluasi mengenai kelengkapan Ketersediaan Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala terdiri dari 6 butir pernyataan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP).
3.
Kuesioner diisi dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Utama di PPID Badan Publik masingmasing.
4.
Setiap pernyataan harap dijawab secara jujur dan obyektif, karena data yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi ini akan digunakan acuan dalam melakukan perbaikan penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di Badan Publik masing-masing.
KUESIONER KETERSEDIAAN INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA Nomor
:
Nama Badan Publik
:
Tanggal Pengisian
:
Nama PPID Utama
:
Jabatan
:
NO.
INFORMASI
Ada & Lengkap (Nilai: 3)
A
Ringkasan Informasi mengenai Profil Badan Publik
1. Alamat dan kedudukan 2. Visi, Misi, Tugas dan Fungsi 3. Struktur Organisasi dan Gambaran Satuan Kerja masing-masing Badan Publik 4. Riwayat Singkat Pejabat Eselon 5. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
B
Ringkasan Informasi mengenai Kegiatan dan Kinerja Badan Publik
1. Nama Program dan Kegiatan (DIPA/RKA-KL dan Penanggungjawab (Pimpinan Pelaksana Kegiatan) 2. Jadwal dan target capaian kegiatan/program 3. Ringkasan informasi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) atau dokumen anggaran lainnya 4. Informasi Pelayanan Khusus tentang Hak Masyarakat 5. Informasi Penerimaan Pegawai (Pendaftaran dan Hasil Seleksi)
STATUS Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 2)
Tidak Ada (Nilai: 1)
NO.
INFORMASI
Ada & Lengkap (Nilai: 3)
C
Ringkasan Informasi mengenai Laporan Keuangan
1. Rencana dan Realisasi Anggaran 2. Neraca dan/ Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan 3. Daftar Investasi dan Aset
D
Ringkasan Informasi Lain yang 1. Pengadaan Barang dan Jasa Diatur dalam Perundang2. Layanan Pengaduan undangan Masyarakat di dalam dan di luar Website 3. Prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik
E
Ringkasan Informasi mengenai Regulasi
1. Daftar Regulasi Badan Publik yang masih berupa rancangan/draft 2. Daftar Regulasi yang sudah ditetapkan Badan Publik (JDIH Badan Publik)
F
Ringkasan Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
1. Tata Cara Memperoleh Informasi Publik 2. Tata Cara Mengajukan Keberatan 3. Tata cara penyelesaian sengketa informasi 4. Kontak Penanggungjawab
5. Daftar Informasi Publik 6. Mengumumkan standar biaya memperoleh Informasi Publik JUMLAH NILAI TOTAL
STATUS Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 2)
Tidak Ada (Nilai: 1)
KETERSEDIAAN INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN BERKALA PETUNJUK TEKHNIS 1. Semua pernyataan dalam instrumen ini merupakan pernyataan tertutup yang harus dipilih sesuai dengan kenyataan di Badan Publik masing-masing. Berilah tanda (V) pada kolom jawaban yang telah disediakan. 2. Acuan penilaian kelengkapan yang digunakan adalah : Kolom 1 : Informasi disediakan dan lengkap Kolom 2 : Informasi disediakan dan tidak lengkap Kolom 3 : Informasi tidak disediakan 3. Setiap jawaban pada butir pernyataan dalam kuisioner harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan. 4. Bukti yang disertakan dalam kuisioner ini berupa softcopy/hardcopy berbentuk foto atau salinan dokumen yang dilampirkan bersama kuisioner. 5. Sebelum mengisi kuisioner ini, PPID Badan Publik hendaknya mempelajari secara seksama setiap pertanyaan. 6. Pelajari penjelasan setiap pertanyaan yang terdapat berada di bawah Petunjuk Tekhnis di bawah ini. 7. Teliti kembali jawaban atas setiap pertanyaan secara seksama.
PENJELASAN PERNYATAAN A. Informasi Mengenai Profil Badan Publik 1. Berdasarkan Pasal 11 huruf a poin 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah informasi tentang profil badan publik yang sekurang-kurangnya meliputi: a. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, b. ruang lingkup kegiatan, c. maksud dan tujuan, dan d. tugas dan fungsi badan publik beserta kantor unit-unit di bawahnya. 2. Berdasarkan Pasal 11 huruf a poin 2 Peratuan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP) beserta penjelasannya, yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah mengumumkan informasi tentang profil singkat badan publik sekurang-kurangnya meliputi: a. nama, b. nomor telepon dan sarana komunikasi satuan kerja unit kerja dihubungi, c. alamat unit/satuan kerja pejabat, d. latar belakang pendidikan, dan e. penghargaan yang pernah diterima. 3. Berdasarkan Pasal 11 huruf a poin 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), yang
dimaksud dengan pernyataan ini adalah Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada setiap pejabat negara yang berada di Badan Publik tersebut yang diumumkan oleh pejabat Negara tersebut melalui sarana dan prasarana Badan Publik dalam mengumumkan Informasi Publik seperti web dan papan pengumuman.
B. Informasi Mengenai Kegiatan dan Kinerja Badan Publik 1. Berdasarkan Pasal 11 huruf b poin 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah Badan Publik terbukti sudah mengumumkan informasi berupa nama program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik melalui situs resmi badan publik atau papan pengumuman. Berdasarkan Pasal 11 huruf b poin 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah Badan Publik terbukti sudah mengumumkan informasi berupa penanggung jawab program, pelaksanan program dan kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi situs resmi badan publik atau papan pengumuman. 2. Berdasarkan Pasal 11 huruf b poin 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah Badan Publik terbukti sudah mengumumkan informasi berupa target dan/atau capaian program dan kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik melalui situs resmi badan publik atau papan pengumuman. Berdasarkan Pasal 11 huruf b poin 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah Badan Publik terbukti sudah mengumumkan informasi berupa jadwal dan pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik melalui situs resmi badan publik atau papan pengumuman. 3. Berdasarkan Pasal 11 huruf b poin 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP) beserta penjelasannya, yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah Badan Publik terbukti sudah mengumumkan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) atau dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll melalui situs resmi badan publik atau papan pengumuman. 4. Berdasarkan Pasal 11 huruf b poin 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP) beserta penjelasannya, yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah Badan Publik terbukti sudah mengumumkan informasi khusus tentang program atau kegiatan badan publik yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat misalnya hak masyarakat atas beras miskin, Bantuan Operasional Sekolah, Asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin, atau dana khusus bagi peternak/petani di suatu daerah melalui situs resmi badan publik atau papan pengumuman.
5. Berdasarkan Pasal 11 huruf b poin 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP) beserta penjelasannya, yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah Badan Publik sudah mengumumkan informasi tentang penerimaan pegawai Badan Publik Negara sekurang-kurangnya meliputi: a. Pengumuman penerimaan pegawai di lingkungan Badan Publik, b. Pengumuman Tata Cara Pendaftaran pegawai di lingkungan Badan Publik, c. Pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan pegawai, d. Daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya, e. Tahapan dan waktu proses rekrutmen pegawai, f. Komponen dan standar nilai kelulusan pegawai, g. Daftar calon pegawai yang telah lulus pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar pegawai yang diterima. Selain informasi di atas, calon pegawai atau pejabat juga dapat mengakses hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi yang diikutinya. Informasi tersebut sudah diumumkan melalui situs resmi badan publik atau papan pengumuman.
C. Informasi Mengenai Laporan Keuangan 1. Berdasarkan Pasal 11 huruf d poin 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), sudah cukup jelas yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah Badan Publik sudah mengumumkan informasi berupa rencana dan laporan realisasi anggaran tahun 2016 melalui situs resmi badan publik atau papan pengumuman. 2. Berdasarkan Pasal 11 huruf d poin 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), sudah cukup jelas yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah Badan Publik sudah mengumumkan informasi neraca anggaran tahun 2015 melalui situs resmi badan publik atau papan pengumuman. Berdasarkan Pasal 11 huruf d poin 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), sudah cukup jelas yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah Badan Publik sudah mengumumkan informasi laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku tahun 2015 melalui situs resmi badan publik atau papan pengumuman. 3. Berdasarkan Pasal 11 huruf d poin 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), sudah cukup jelas yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah Badan Publik sudah mengumumkan informasi daftar aset dan investasi di Badan Publik tahun 2016 melalui situs resmi atau papan pengumuman
D. Informasi Lain yang Diatur dalam Perundang-undangan 1. Berdasarkan Pasal 11 huruf I Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), sudah cukup jelas yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah Badan Publik sudah mengumumkan informasi berupa pengadaan barang dan jasa tahun 2016 melalui situs resmi atau papan pengumuman.
2. Berdasarkan Pasal 11 huruf h Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), sudah cukup jelas yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah Badan Publik terbukti sudah mengumumkan informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pejabat Publik maupun yang mendapat izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan melalui situs resmi atau papan pengumuman. 3. Berdasarkan Pasal 11 huruf j Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), sudah cukup jelas yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah Badan terbukti sudah mengumumkan informasi tentang prosedur peringatan dini terkait bencana yang ada di ruang lingkup kerja badan Publik dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik melalui situs resmi badan publik atau papan pengumuman.
E. Informasi mengenai Regulasi 1. Berdasarkan Pasal 11 huruf f poin 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), sudah cukup jelas yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah Badan Publik terbukti sudah mengumumkan informasi informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat yang dikeluarkan oleh Badan Publik berupa daftar rancangan dan tahap pembentukannya yang sedang dalam proses pembuatan melalui situs resmi badan publik atau papan pengumuman. 2. Berdasarkan Pasal 11 huruf f poin 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), sudah cukup jelas yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah Badan Publik terbukti sudah mengumumkan informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat yang dikeluarkan oleh Badan Publik berupa daftar informasi peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan melalui situs resmi badan publik atau papan pengumuman. F. Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik 1.
(Nomor 1 – Nomor 4) Berdasarkan Pasal 11 huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP) beserta penjelasannya, yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah Badan Publik terbukti sudah mengumumkan informasi tentang tata cara memperoleh informasi publik beserta pengajuan keberatannya. Adapun pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi adalah petugas informasi apabila ada, PPID, Atasan PPID dan Komisi Informasi. Informasi tersebut sudah diumumkan melalui situs resmi Badan Publik atau papan pengumuman.
2.
(Nomor 5) Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), maka yang dimaksud dalam pernyataan adalah PPID Badan Publik terbukti telah menyusun dan menyediakan daftar informasi publik dari seluruh unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah di badan publiknya yang sekurangkurangnya memuat: a. Ringkasan isi informasi
b. c. d. e. f. 3.
Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi Waktu dan tempat pembuatan informasi Bentuk informasi yang tersedia Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
(Nomor 6) Berdasarkan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), maka yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah PPID Badan Publik terbukti telah mengumumkan biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan Informasi Publik sesuai dengan tata cara pengumuman Informasi Publik secara berkala.
