KETERBUKAAN (DISCLOSURE) DI PASAR MODAL ZULFI CHAIRI, SH. Fakultas Hukum Bagian Hukum Keperdataan Universitas Sumatera Utara BAB I PENDAHULUAN

KETERBUKAAN (DISCLOSURE) DI PASAR MODAL ZULFI CHAIRI, SH Fakultas Hukum Bagian Hukum Keperdataan Universitas Sumatera Utara

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Permasalahan Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang aktif melaksanakan pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan sudah barang tentu membutuhkan dana yang cukup besar. Melihat potensi perkembangannya, pemerintah Indonesia bertekad akan mengurangi peranan bantuan luar negeri sebagai sumber pewmbiayaan pembangunan. Pasar modal adalah salah satu alternatif atau sarana dalam memobilisasi dana masyarakat serta sekaligus sebagai sarana investasi bagi pemilik modal. Melihat potensi pertumbuhan pasar modal di Indonesia, pemerintah menyadari pentingnya pasar modal terhadap pembangunan negara. Adapun langkah yang diupayakan Pasar Modal dalam pembangunan negara Republik Indonesia ini adalah dengan melakukan penawaran umum ( go publik ). Dan hal lain yang sangat penting adalah telah berlaku efektifnya Undang-Undang Pasar Modal yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1995. Di dalam UU No. 8 Tahun 1995 secara tegas mewajibkan setiap perusahaan yang menawarkan efeknya melalui Pasar Modal, atau disebut emiten, untuk mengungkapkan seluruh informasi mengenai keadaan usahanya termasuk keadaan keuangan, aspek hukum, manajemen dan harta kekayaan perusahaan ( Full Disclosure ) kepada masyarakat. Karena pada prinsipnya membeli suatu barang janganlah seperti membeli kucing dalam karung, tetapi barang yang dibeli haruslah jelas wujudnya. Namun demikian untuk yang namanya tindakan membeli efek maka sektor hukum mensyaratkan untuk keterbukaan ( Disclosure ) lebih dari yang berlaku untuk membeli barang biasa. Cukup banyak pemikiran telah dicurahkan dan cukup banyak aturan main yang telah digulirkan hanya untuk menjamin agar unsur transparansi tersebut benar-benar muncul kepermukaan. Begitu pentingnya eksistensi dan kedudukan unsur keterbukaan ( Disclosure ) dalam Pasar Modal, sehingga kalau belum bisa menjamin unsur keterbukaan ini maka hukum pasar modal tersebut dianggap masih belum apa-apa. Dalam hal inilah diperlukannya Keterbukaan ( Dislosure ) informasi di Pasar Modal, karena informasi itu harus dijamin kebenarannya sehingga masyarakat pemodal dapat memahami keadaan perusahaan sebelum mengambil keputusan untuk membeli atau tidak membeli efek. B. Permasalahan Sebelum penulis mengajukan permasalahan, maka perlu dikemukakan bahwa pengajuan masalah dimaksudkan untuk mengatasi ruang lingkup permasalahan agar tidak terlalu melebar sehingga akan mengaburkan tujuan pembahasan sehingga dapat dikatakan pembahasan dapat menjawab permasalahan tersebut.

©2003 Digitized by USU digital library

1

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Keterbukaan ( Disclosure ) Di Dalam Kegiatan Pasar Modal ? 2. Bagaimana Sanksi Atas Pelanggaran Keterbukaan ( Disclosure ) Terhadap Emiten Di Pasar Modal ? C. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran adalah merupakan rangkaian telaah secara teoritis tentang teori-teori yang melandasi penelitian yang dilakukan sehingga dengan dasar tersebut kerangka pemikiran pada garis besarnya akan menampakkan suatu ruang lingkup pelaksanaan penelitian. Sesuai dengan judul tulisan dan ruang lingkup pembahasannya, yakni aspek hukum tentang keterbukaan ( Disclosure ) di Pasar Modal, maka dapat diberikan kerangka pemikiran sebagai berikut : Menurut Munir Fuady menyebutkan defenisi Pasar Modal ialah : “ Suatu pasar dan dana-dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana-dana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi, sedangkan dana jangka panjang biasanya berbentuk saham “. 1 Dan menurut I Nyoman Tjager menyebutkan : “ Pasar Modal disamping sebagai sumber pembiayaan dunia usaha juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat pemodal, sehingga melalui pasar modal potensi dan kreasi masyarakat dapat dikerahkan dan dikembangkan menjadi suatu kekuatan yang nyata bagi peningkatan kemakmuran rakyat untukmewujudkan masyarakata indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. “ 2 Di dalam pengertian keterbukaan ( Disclosure ), Bacelius Ruru menyebutkan bahwa Keterbukaan ( Disclosure ) adalah : “ Kewajiban perusahaan atau emiten untuk menyampaikan laporan perusahaan baik dalam bentuk laporan keuangan berkala maupun laporan kejadian penting lainnya. Informasi tersebut harus akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan.”3 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam pasal 1 angka 15 disebutkan yang dimaksud dengan Penawaran Umum atau Go Publik adalah kegiatan penawaran efek yang dapat dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Prospektus ialah pernyataan yang dicetak atau informasi yang dipergunakan untuk penawaran efek dengan maksud mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau memperdagangkan efek, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal ( BAPEPAM ) dinyatakan buka prospektus. Sedangkan pengertian prospektus, Padmo Sumasto menyebutkan bahwa “ Prospektus merupakan media pemberitahuan tertulis mengenai emiten dan rencana emisinya yang antara lain memuat informasi mengenai keadaan perusahaan dan prospeknya “. 4

1

Munir Fuady, Pasar Modal Modern ( Tinjauan Hukum ) PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996 Hal 8

2

I Nyoman Tjeger, Pokok-Pokok Materi Undang-Undang Pasar Modal, Universitas Udayana, Bali 1997 Hal 1 3 Bacelius Ruru, Pasar Modal Indonesia, Pasca Deregulasi Paket Desember 1990, Yogyakarta Hal 16 4 Padmo Sumasto, Traning Pasar Modal, Semarang 6 – 7 Maret 1996 Hal 15 ©2003 Digitized by USU digital library

2

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 pasal 1 butir 4menyebutkan bursa efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Yang dimaksud dengan efek ialah surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham dan obligasi. Di dalam keputusan Menteri Keuangan No. 697/KMK.041/1985, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan efek adalah setiap saham, obligasi atau bukti sementara dari surat tersebut, bukti keuntungan dan surat-surat jaminan, opsi atau hak-hak lainnya untuk memesan atau membeli saham, obligasi atau bukti penyertaan dalam modal atau penjamin lainnya. Dengan demikian Pasar Modal merupakan pasar atau usaha perdagangan efek-efek. BAB II PASAR MODAL A. Pengertian Pasar Modal Indonesia Menurut Marzuki Usman Pasar Modal yang dalam istilah asing disebut Capital Market pada hakikatnya adalah : “ Suatu kegiatan yang mempertemukan penjual dan pembeli dana. Dana yang diperjual belikan itu dipergunakan untuk jangka panjang menunjang pengembangan usaha. Tempat penawaran atau penjualan dana ini dilaksanakan dalam satu lembaga resmi yang disebut bursa efek “1 Pasar Modal berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk suatu perusahaan yang merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan. Menurut pasal 1 butir 13 Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 menyebutkan pasar modal ialah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.2 Menurut sejarahnya Pasar Modal pertama kali diperkenalkan di Jakarta pada tahun 1911. kemudian pada tahun 1926 Pasar Modal berkembang di tiga kota yaitu Jakarta, Surabaya dan Semarang. Lalu karenaperang dunia kedua meletus tahun tahun 1942 maka pasar modal terpaksa ditutup. Pada tahun 1951 pasar modal dibuka kembali akan tetapi terpaksa ditutup untuk yang kedua kalinya ketika pembebasan Irian Jaya. Setelah beberapa kali dilakukan upaya melalui pembentukan panitia untuk menghidupkan pasar modal , maka [pada tahun 1977 dengan dibentuknya Badan Pengawas Pasar Modal ( BAPEPAM ) kegiatan pasar modal dimulai kembali. Pada tahun 1977 PT, Semen Cibinong tampil sebagai perusahaan yang pertama sekali mencatat sahamnya di Bursa Efek Jakarta ( BEJ ) yang juga sekaligus menandai dimulanya kegiatan pasar modal di Indonesia. Dan selanjutnya disusul dengan berdirinya Bursa Efek Surabaya ( BES ). B. Kegiatan Dan Kelembagaan Pasar Modal Kegiatan Pasar Modal 1. Pasar Perdana Pasar Perdana adalah pasar dalam masa penawaran efek dan perusahaan penjual efek (emiten) kepada masyarakat untuk pertama kalinya. Dengan demikian berarti kegiatan Pasar Modal yang berkaitan dengan penawaran umum berlangsung di pasar perdana atau pasar primer. 1 2

Marzuki Usman, Traning Pasar Modal, Semarang 6 – 7 Maret 1996 Hal 6 Lihat Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995


3

Dalam pasar perdana ini, saham (efek) yang ditawarkan kepada calon investor adalah saham yang baru diterbitkan oleh emiten, sehingga harganya sudah pasti dan tidak boleh ditawar-tawar lagi, agar calon investor tidak merasa kecewa atas saham yang telah dibelinya, mereka dapat mempelajari terlebih dahulu berbagai aspek dari perusahaan tersebut seperti keadaan perusahaan yang dilihat dari berbagai aspek antara lain aspek hukum, aspek produksi, pemasaran dan aspek keuangan yang dapat diketahui melalui gambaran yang diberikan dalam prospektus perusahaan tersebut pada saat perusahaan akan melakukan penawaran umum. Selama proses penawaran umum di pasar primer, disinilah para calon investor melakukan pemesanan akan saham (efek) yang ditawarkan oleh emiten kepada penjamin emisi melalui agen penjual. Kemudian penjamin emisi melakukan penjatahan saham yaitu pengalokasian saham pesanan para investor sesuai jumlah saham yang tersedia bersama emiten. 2. Pasar Sekunder Pasar sekunder adalah titik sentral kegiatan pasar modal. Karena pada pasar sekunder terjadi aktivitas perdagangan yang mempertemukan penjual dan pembeli efek. Di pasar sekunder ini penerbit efek disebut investor jual sedangkan pembeli efek disebut pembeli. Pada pasar sekunder bertemu penawaran jual dan permintaan beli saham (efek) yang transaksinya dilakukan melalui sistem otomasi komputer. Jika pada asar primer harga saham yang ditawarkan sudah pasti dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, maka di pasar sekunder ini harga jual dan harga beli saham ditentukan oleh mekanisme pasar. Di pasar sekunder ini pihak yang terlibat di dalamnya hanyalah pihak-pihak yang menerbitkan efek (investor jual) dengan pihak-pihak yang membeli efek (investor beli) yang dalam segala aktivitasnya dilakukan oleh perantaraannya masing-masing yang disebut dengan wakil perantara pedagang efek. Pada umumnya pasar modal dibagi tiga bentuk kegiatan yaitu : 1. Pasar reguler adalah sarana perdagangan efek untuk transaksi yang dilakukan berdasarkan proses tawar-menawar secara kesinambungan untuk efek dalam satuan perdagangan efek 2. Pasar negosiasi adalah sarana perdagangan efek untuk transaksi yang dilakukan berdasarkan tawar-menawar individual antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli. 3. Pasar tunai adalah sarana perdagangan efek untuk transaksi yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban anggota bursa yang gagal dalam penyelesaian transaksi efek, berdasarkan prinsip pembayaran dan penyerahan seketika. Kelembagaan Pasar Modal Tidak ada pasar lain di dunia ini yang begitu banyak macam dan model para pelakunya seperti yang terdapat pada pasar modal. Di dalam pasar modal terdapat lembaga-lembaga yang menjalani kegiatan-kegiatan pasar modal yang antara lain : 1. Emiten Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. 2. Perusahaan publik Perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurangkurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 3. Bapepam


4

Badan Pengawas Pasar Modal yang bertujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodalnya dan masyarakat. 4. Bursa efek Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek, pihakpihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. 5. Lembaga kliring penjaminan Lembaga kliring dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. 6. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian Lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. 7. Reksa dana Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portopolio Efek oleh Manajer Investasi. 8. Perusahaan Efek Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. 9. Wakil Perusahaan Efek Wakil dari pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, atau manajer investasi. 10. Perantara Pedagang Efek Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. 11. Penjamin Emisi Penjamin Emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual 12. Penasehat Investasi Penasehat Investasi adalah pihak yang memberi nasehat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. 13. Manajer Investasi Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portopolio efek untuk para nasabah atau mengelola portopolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 14. Lembaga Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari : - Kustodian Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek dan jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hal-hal lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. - Biro Administrasi Efek Bniro Administrasi Efek adalah pihak berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. - Wakil Amanat


5

Wakil Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. 15. Propesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari : - Akuntan Akuntan berperan dalam mengungkapkan informasi keuangan perusahaan dan memberikan pendapat mengenai kewajaran atas data yang disajikan dalam laporan keuangan. - Konsultan Hukum Konsultan Hukum merupakan ahli dalam bidang hukum yang memberikan dan menanda tangani pendapat hukum mengenai emisi dan atau emiten. Peran konsultan hukum diperlukan dalam setiap emisi efek karena lembaga ini mempunyai fungsi untuk membuktikan pendapat dari segi hukum (legal opinion) mengenai keadaan emiten - Penilai Peranan perusahaan penilai sebagai salah satui profesi penunjang pasar modal cukup menentukan di pasar modal, karena lembaga ini berperan dalam menentukan nilai wajar dari harta milik perusahaan. Nilai ini diperlukan sebagai bahan informasi bagi para investor di dalam mengambil keputusan investasi. - Notaris Notaris berperan dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten dan apabila diinginkan oleh para pihak, Notaris juga berperan dalam pembuatan perjanjian penjaminan emisi efek. Notaris mempunyai peran penting dalam proses pemasaran efek emiten, untuk itu notaris mempunyai tanggung jawab atas semua perjanjian yang dibuat. - Dan profesi lain yang ditetapkan oleh pemerintah.3 C. Pengertian Keterbukaan ( Disclosure ) Dalam Pasar Modal Dalam kegiatan pasar modal adalah kewajiban pihak-pihak dalam suatu penawaran umum untuk memperhatikan dan memenuhi prinsip keterbukaan. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dalam pasal 1 angka 25 disebutkan yang dimaksud dengan keterbukaan ( Disclosure ) adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. Keterbukaan informasi tidak saja diwajibkan pada waktu perusahaan tersebut menawarkan efeknya kepada masyarakat pertama kali, kan tetapi juga selama efek perusahaan tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. MenurutBismar Nasution setidaknya ada tiga tujuan Keterbukaan (Disclosure) dalam Pasar Modal yang antara lain adalah : 4 1. Untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. Dalam hal ini kepercayaan investor sangat relevan ketika munculnya ketidak percayaan publik terhadap pasar modal yang pada gilirannya mengakibatkan pelarian modal (capital flight) secara besar-besaran dan seterusnya dapat mengakibatkan kehancuran pasar modal (bursa saham). 2. Menciptakan mekanisme pasar yan efisien. 3

Munir Fuady, Op.Cit Hal 38 - 39 Bismar Nasuition, Keterbukaan Dalam Pasar Modal, Universitas Indonesia, Program Pasca Sarjana, Jakarta 2001 Hal 9 - 11

4


6

Pasar yang efisien berkaitan dengan sistem keterbukaan (Disclosure) wajib. Sistem keterbukaan (Disclosure) wajib berusaha menyediakan informasi tekhnis bagi anggota saham dan profesional pasar. 3. Memberi perlindungan terhadap investor. Dengan adanya keterbukaan (Disclosure) maka secara tidak langsung akan memberi perlindungan kepada investor yang apabila dalam membuat perjanjian pembelian saham oleh investorkemudianterdapat penipuan dalam bentuk perbuatan yang menyesatkan,misalnya pernyatan (missrepresentation) informasi, maka perlindungan investor tersebut dilihat dari sisiketentuan perjanjian sebagai mana diatur dalam K.U.H. Perdata hanya sebatas pembatalan perjanjian transaksi saham. Banyak orang ketika membahas atas prilaku emitri yang tidak mau menjalankan prinsip-prinsip transparansi di pasar modal, seolah-olah sangat sulit untuk menterjemahkan prilaku tersebut kedalam sebuah penjelasan yang masuk akal dan dapat diterima oleh semua orang, tentang kesalahan apakah yang dilakukan oleh emiten yang tidak transparan. Sebenarnya soal transparansi bukan 100% milik dunia pasar modal, tetapi disetiap aspek dan dimensi kehidupan ini, transparansi adalah bagian yang selalu dituntut untuk dilaksanakan. Tindakan melakukan transparansi direfleksikan dalampemenuhan kewajiban pelaporan laporan keuangan, fakta atau kejadian yang bersifat material atau kewajiban pelaporan lainnya. D. Penentuan Fakta Materil dalam Pasar Modal Para investor khususnya investor propesional dan investor institusional selalu aktif mengumpulkan berbagai informasi dan memanfaatkannya untuk memahami harga-harga saham yang ditawarkan dalam pasar perdana maupun pasar sekunder. Informasi yang dikumpul adalah informasi yang mengandung fakta materil. Menurut pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek kepada bursa efek dan atau keputusan pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Setiap Perusahaan Publik atau Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secet mungkin, paling lambat akhir kerja ke – 2 (kedua) setelah keputusan atau terjadinya suatu peristiwa, informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal Informasi atau Fakta Material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga efek atau keputusan investasi pemodal, antara lain sebagai berikut :5 a. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan. b. Pemecahan saham atau pembagian deviden saham. c. Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya. d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting. e. Produk penemuan baru yang berarti. f. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen. g. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya. h. Pengumuman pembelian atau peman efek yang bersifat utang. 5

Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-86/PM/1996 Tanggal : 24 Januari 1996 Tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik


7

i. Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material. j. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting k. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan. l. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain. m. Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan. n. Penggantian Wali Amanat. o. Perubahan tahun fiskal perusahaan. Perbuatan Yang Menyesatkan Dalam Pasar Modal Pada umumnya pelanggaran prinsip keterbukaan (Disclosure) termasuk juga pernyataan menyesatkansebab adanya missrepresentation atau pernyataan dengan membuat penghilangan (omission) fakta materil, baik dalam dokumen-dokumen penawaran umum maupun dalamperdagangan saham. Pernyataan tersebut menciptakan gambaran yang salah dari kwalitas emiten, manajemen dan potensi ekonomi emiten. Oleh karena itu peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan (Disclosure) membuat larangan atas perbuatan missreprentation dan omission. Peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan (Disclosure) di pasar modal Indonesia telah memuat ketentuan mengenai larangan perbuatan menyesatkan tersebut, baik dalam prospektus maupun media massa yang berhubungan dengan suatu penawaran umum. Disamping itu ketentuan larangan perbuatan menyesatkan telah menetapkan sanksiberupa ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas milyar Rupiah) terhadap pelanggaran atas perbuatan-perbuatan tersebut. Namun, peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan yang memuat ketentuanketentuan larangan perbuatan menyesatkan tersebut sangat sederhana dan kurang memadai untuk mengatur elemen-elemen perbuatan yang menyesatkan. Sebagai contoh, Pasal 78 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menentukan, tidak boleh membuat pernyataan fakta material yang salah atau tidak memuat fakta material yang benar. Larangan yang diatur dalam Pasal 78 ini mirip dengan konsep dalam Rule 10b-5 dan Section 10(b) Securities Exchange Act 1934, yang melarang pernyataan menyesatkan dalam prospektus dengan cara : 1. Menggunakan alat-alat, skema atau fasilitas untuk menipu. 2. Membuat pernyataan yang salah mengenai fakta material atau tidak memasukkan fakta material yang diperlukan dalam pernyataan dan dalam penjelasannya tidak menyesatkan. 3. Terlibat dalam tindakan, praktek atau dalam bidang bisnis yang beroperasi atau akan beroperasi sebagai penipuan atas seseorang dalam perdagangan saham.6 Larangan lainnya juga dapat dilihat dalam pasal 93 Undang-Undang. No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang melarang seseorang yang dengan cara apapun untuk membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan, yang dapat mempengaruhi harga saham di Bursa Efek, yaitu apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan ; 1. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan. 2. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.7 Jika dibuat test perbuatan yang menyesatkan akibat missrepresentation dan omission berdasarkan elemen-elemen yang terdapat dalam ketentuan pidana, 6 7

Ibid Hal 93 Ibid


8

menurut pasal 380 KUHP, yang mengatur “ penyiaran kabar bohong “, maka ketentuan tersebut tidak sesuai dan jugabelum cukup. Oleh karena elemen-elemen ketentuan tindakan kabar bohong dalam KUHP tersebut tidak dapat diterapkan untuk menentukan suatu perbuatan dikatakan sebagai missrepresentation dan omission. Pasal 380 Kuhp menetapkan, pertama, terdakwa hanya dapat dihukum menurut pasal ini, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dianggap sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian, kedua, menaikkan atau menurunkan harga barang-barang dan sebagainya dengan menyiarkan kabar bohong itu hanya dapat dihukum, bahwa penyiaran kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Manipulasi Pasar Investor di pasar Modal mempunyai hak untuk mengetahui bahwa harga yang dibentuk di bursa merupakan harga wajar yang benar yang merupakan hasil proses permintaan dan penawaran yang fair (adil), bukan harga yang terbentuk dari hasil suatu rekayasa. Apabila harga yang terbentuk merupakan manipulasi, maka harga tersebut bukan parameter investasi yang tepat. Pihak yang melakukan manipulasi pasar dapat mengakibatkan banyak investor mengalami kerugian. Jenis-jenis manipulasi diantaranya adalah menciptakan gambaran yang salah mengenai perdagangan saham yang aktif, peningkatan harga saham dalam rangka mendorong terjadinya jual-beli saham pada harga yang terlalu tinggi yang sebenarnya merupakan harga yang bersifat artficial. Ketika saham tersebut sudah terjual dengan harga yang tinggi, maka mereka segera meninggalkan arena sehingga harga menjadi jatuh kembali dan mengakibatkan banyak investor yang mengalami kerugian. RUU Pasar Modalmenggariskan bahwa siap saja yang memberikan gambaran yang salah mengenai transaksi yang terjadi di bursa merupakan tindakan yang melanggar hukum. RUU Pasar Modal mendefenisikan bahwa manipilasi pasar sebagai kejahatan yang dapat dikenakan hukuman berat. Setiap emiten dilarang melakukan tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu atau menyesatkan terhadap harga dan aktifitas perdagangan yang dapat mengakibatkan suatu kondisi ; ☯ meningkatkan harga efek secara artificial yang menjadikan orang lain terpengaruh untuk membeli ☯ menurunkan harga efek secara artificial yang mengakibatkan orang lain agar terpengaruh untuk menjual. ☯ Menampilkan harga efek secara artificial untuk mempengaruhi orang lain agar membeli atau menjual ☯ Melakukan suatu kegiatan yang memberi kesan kondisi efek tertentu tetap aktif diperdagangkan ☯ Melakukan suatu kegiatan atas suatu efek tertentu dengan tujuan window dressing ☯ Melakukan transaksi efek tanpa mengakibatkan perubahan pemilik penerima manfaat.8 Secara bebas pengertian manipulasi adalah kegiatan yang melibatkan serangkaian transaksi sehingga menyebabkan harga efek di bursa naik, tetap atau turun bahkan menimbulkan kesan terciptanya perdagangan yang aktif dan kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek. Jenis - jenis Manipulasi :9 8

lambock V Nahattands, Aspek Penegakan Hukum Dalam Kegiatan Pasar Modal, Makalah Pada Seminar Perlindungan Masyarakat Investor, Jakarta, 14 Juni 1995, Hal 12 ©2003 Digitized by USU digital library

9

a.

Missinformation/false information Penyebarluasan informasi palsu untuk mempengaruhi harga di pasar. Kegiatan ini biasanya dipergunakan untuk mendukung upaya market rigging yang akan diuraikan di bawah ini. b. Market Rigging Serangkaian kegiatan transaksi dengan menggunakan berbagai tekhnik dan alat dengan tujuan untuk manipulasi Misal : a. Wash Trading Transaksi yang dilakukan untuk memberi kesan bahwa ada perdagangan yang aktif untuk efek tertentu. Di sini penjual atau pembeli pertam = penjual atau pembeli terakhir. b. Matching Orders Suatu proses yang memadukan 2 perintah investor yang serupa dan saling melengkapi untuk jumlah dan jenis efek yang sama dan pada saat yang bersamaan. Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan kesan adanya perdagangan aktif (yang sebenarnya semu), dan untuk menaikkan harga. Bedanya dengan Wash Sales : matching orders harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan. c. Pump-Dump Manipulation (pooling) Kegiatan ini dilakukan dengan cara menguasai sejumlah besar efek, kemudian menjualnya pada saat yang tepat berdasarkan harga yang telah diciptakannya karena penguasaan efek tersebut. Cara tambahan yang dipakai bisa dengan wash sales, matching order, menguasai market maker dan bahkan mempengaruhi security analist untuk membuat analisis di media yang dapat mendorong harga efek tersebut untuk naik. Pooling ini dapat juga digunakan untuk menurunkan harga dari suatu efek. Churning Biasanya terjadi dalam discretionary di mana Perantara Pedagang Efek melakukan transaksi secara berlebihan atas biaya nasabah, guna mendapatkan komisi berlipat ganda, tanpa memperhatikan kebutuhan dan tujuan investasi nasabah yang bersangkutan. Missrepresentation Perbuatan ini biasanya ditandai dengan adanya keterangan (baik dalam bentuk pernyataan lisan ataupun dalam dokumen tertulis) yang secara material tidak benar atau menyesatkan. Test terhadap pengenaan tanggung jawab si pelaku dalam hal ini dapat dilakukan antara lain berdasarkan kriteria sebagai berikut : 1. Ia mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa jeterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan ; atau 2. Ia tidak cukup hati-hati dalam menentukan kebenaran material dari keterangan tersebut.10

9

Bacelius Ruru, Perlindungan Investor Dan Permasalahanya,Makalah Pada Seminar Hubungan Antara Pemegang Saham, Direksi Dan Komisaris, Hak Wewenang Dan Tanggung Jawabnya, Jakarta Convention Centre, 14 juni 1995. Hal 7 - 9 10 Soemarso. SR, Drs, Integritas Pasar Modal Dalam Rangka Menciptakan Pasar Modal Yang Efisien, Makalah Pada Seminar Kajian Hukum Bekerja Sama Dengan BAPEPAM, Di Jakarta Convention Centre, 19 Juni 1995 ©2003 Digitized by USU digital library

10

Transparansi di Pasar Modal terutama ditujukan kerpada keterbukaan perusahaan yang menawarkan efeknya di pasar modal (emiten). Emiten dituntut untuk mengungkapkan semua informasi yang material mengenai keadaan bisnisnya termasuk keuangan, aspek hukum, manajemen dan harta kekayaannya kepada masyarakat. Informasi yang diberikan ini harus merupakan informasi yang dijamin kebenarannya. Apabila informasi yang material yang seharusnya diketahui investor ternyata tidak diungkapkan seluruhnya atau salah dalam mengungkapkannya sehingga menimbulkan kerugian bagi investor, maka emiten wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita investor. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa terdapat suatu mekanisme transparansi dan adanya jaminan atas kebenaran informasi yang secara implisit terkandung unsur perlindungan bagi investor. BAB III ASPEK HUKUM KETERBUKAAN ( DISCLOSURE ) DI PASAR MODAL A. Keterbukaan ( Disclosure ) Di Dalam Kegiatan Pasar Modal Memang diakui bahwa Disclosure merupakan Terminologi yang teramat sering dikumandangkan dalam dunia hukum pasar modal. Dan hukum pasar modal sendiri seakan belum sah jika belum mengatur tentang Disclosure ini. Karena itu, tidak heran jika peraturan perundang-undangan mengaturnya secara rinci tentang hal yang bersangkutan. Akan tetapi seperti telah pernah disinggung bahwa ada suatu dilema yang inherent dalam hukum pasar modal itu sendiri. Disatu pihak hukum terus mengejar dengan merinci sedetil-detilnya tentang hal-hal apa saja yang mesti di disclose oleh pihak-pihak penyandang kewajiban disclosure. Akan tetapi di lain pihak hukum juga harus memperoleh kepentingan-kepentingan tertentu dari pihak yang diwajibkan membuka informasi tersebut. Kepentingan tersebut seringkali bertentangan dengan kewajiban disclosure, misalnya kepentingan suatu emiten untuk tidak mendisclose tentang informasi tentang informasi yang tergolong rahasia perusahaan. Maka dalam hal ini, sektor hukum harus jeli menimbang-nimbang dan menyelaraskan kepentingan investor dan pasar terhadap suatu disclosure, dengan kepentingan emiten atau pihak-pihak lain pemilik informasi. Keselarasan di antara dua kepentingan yang contradiktif tersebut tercermin dalam prinsip yuridis yang menyatakan bahwa suatu disclosure di pasar modal tidaklah semata-mata “full” tetapi juga mestilah “fair”, seperti yang tersimpul dalam istilah full and fair disclosure. Selain daripada itu, sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu sistem hukum perdata kita, secara hukum dalam jual beli, si penjual diwajibkan untuk menanggung atas seluruh cacat yang tersembunyi dari barang yang dijualnya tersebut. Tetapi kemudian ternyata terhadap jual beli saham di pasar modal, kewajiban menanggung cacat yang tersembunyi saja masih belum cukup, untuk itu berkembanglah suatu teori hukum tentang kewajiban bagi suatu perusahan terbuka, yaitu dkenal dengan kewajiban buka-bukaan yang dalam istilah Inggrisnya disebut dengan full and fair disclosure. Doktrin hukum tentang kewajiban buka-bukaan bagi suatu perusahaan terbuka ini mempunyai karakteristik yuridis sebagai berikut : 1. Prinsip ketinggian derajat akurasi informasi 2. Prinsip ketinggian derajat kelengkapan informasi 3. Prinsip Equilibrium antara efek negatif kepada emiten di satu pihak, dengan di pihak lain efek positif kepada publik jika dibukanya informasi tersebut


11

Disamping itu, beberapa hal yang seringkali dilarang dalam hal keterbukan informasi adalah sebagai berikut : a. Memberikan informasi yang salah sama sekali b. Memberikan informasi yang setengah benar c. Memberikan informasi yang tidak lengkap d. Sama sekali diam terhadap fakta / informasi material. 11 Ke empat model pelanggaran ini di larang karena oleh hukum dianggap data menimbulkan misleading bagi investor dalam memberikan judgementnya untuk membeli atau tidak membeli suatu efek. Alasan utama mengapa suatu disclosure dilakukan adalah agar pihak investor dapat melakukan suatu informed decision untuk membeli atau tidak membeli suatu efek. Karena, suatu informed decision akan merupakan suatu landasan bagi terbentuknya suatu harga pasar yang wajar. Dalam hal ini, suatu harga akan wajar apabila dapat merefleksi intrinsic value dari efek, di mana intrinsic value sangat bergantung pada seberapa efisien tersedianya informasi tentang perusahaan yang bersangkutan. Salah satu teori yang sangat dominan terhadap suatu harga efek yang juga secara gamblang menunjuk bagaimana vitalnya kedudukan suatu informasi tentang suatu perusahaan dalam hal seorang investor membeli suatu efek adalah apa yang dikenal dengan Efdicient Market Hypothesis. Teori ini mengajarkan bahwa suatu pasar akan efisien jika : 1. Pergerakan harga dari suatu efek yang diperdagangkan di pasar mesti merefleksi ketersediaan informasi ; dan 2. Harga bergerak secara simultan dengan suatu informasi yang tidak ” bias ”. Kewajiban Disclosure Emiten Pada Saat Go Publik Pada saat seorang investor membeli saham di pasar modal, dia sudah harus mengetahui dengan pasti segala sesuatu tentang saham yang bersangkutan. Terutama harus diketahuinya tentang segala sesuatu yang penting berkenan dengan perusahaan penerbit saham tersebut, yang disebut juga ” Emiten ” karena dari situlah pihak investor dapat memprediksi apakah saham yang dibelinya itu bermutu atau tidak. Sehingga apakah akan menguntungkan atau tidak jika dibeli. Oleh karenanya, hukum menempatkan kewajiban disclosure ini menjadi kewajiban yuridis bahkan seringkali hal tersebut menjadi salah satu titik fokus utama dari aturan-aturan hukum yang berkenan dengan suatu pasar modal yang baik dan tertib. Keterbukaan Melalui Pembuatan Prospektus Salah satu mekanisme agar keterbukaan informasi terjamin bagi investor atau publik adalah lewat keharusan menyediakan suatu dokumen yang disebut ” Prospektus” bagi suatu perusahaan dalam proses melakukan go publik. Suatu prospektus harus benar-benar berisikan informasi yang penting apa adanya. Banyak tuduhan sekarang bahwa emiten melakukan going publik di pasar modal Indonesia banyak menyediakan prospektus secara tidak layak, yakni hanya untuk : 1. Sekedar memenuhikewajiban yuridisnya yang terbit dari peraturan-peraturan yang ada. Jadi hanya sekedar basa-basi saja. 2. Sekedar menjadi pengangkat image perusahaan (Self Congralatory Prospectus)

11

Munir Fuady, Op,Cit Hal 79


12

3.

Bahkan hanya sekedar iklan belaka bagi suatu perusahaan (emiten) untuk dapat membuat saham-sahamnya menjadi laku di pasar modal, tidak ubahnya seperti fungsi iklan-iklan yang ada di media massa. Peraturan perundang-undangan dan praktek di pasar modal Indonesia memperkenalkan tiga macam prospektus : a. Prospektus biasa b. Prospektus ringkas (wajib dimuat dalam dua surat kabar) c. Prospektus dalam rangka penawaran umum oleh perusahaan menegah atau kecil. Selanjutnya, Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 memberukan rambu-rambu yuridis bagi suatu prospektus, yaitu sebagai berikut : 1. Dilarang memuat hal-hal : a. Keterangan yang tidak tentang fakta material b. Tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material. 2. Memuat semua rincian tentang fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal 3. Fakta dan pertimbangan yang paling penting ditempatkan pada tempat yang paling awal. 4. Ekstra hati-hati dalam penggunaan foto, diagram atau tabel karena sangat potensial untuk terjadinya missleading. 5. Diungkapkan dengan bahasa yang jelas dan komunikatif 6. Diungkapkan fakta material harus ditekankan sesuai bidang usaha atau sektor industrinya. 7. Mestilah terdapat pernyataab bahwa lembaga dan propesi penunjang pasar modal yang disebut dalam prospektus tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah RI dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing. 8. Selanjutnya harusada pula pernyataan bahwa sehubungan dengan penawaran umum, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam prospektus tanpa persetujuan tertulis dari emiten dan penjamin pelaksana emisi. 9. Menurut penjelasan atas pasal 78 ayat (3) dari Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, maka suatu prospektus sekurang-kurangnya memuat : a. Uraian tentang penawaran umum. b. Tujuan dan Penggunaan Dana Penawaran Umum. c. Analisis dan Pembahasan mengenai kegiatan dan keuangan. d. Resiko usaha. e. Data keuangan f. Keterangan dari segi hukum. g. Informasi mengenai pemesanan pembelian efek, dan h. Keterangan tentang Anggaran Dasar. 10. Harus ada “klausula Huruf Besar” (yakni klausula yang dicetak dengan hurup besar) yaitu terhadap hal-hal sebagai berikut : a. BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT DALAM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. b. EMITEN DAN PENJAMIN EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT DALAM PROSPEKTUS INI. c. JIKA DIRENCANAKAN UNTUK MENSTABILISASI HARGA EFEK TERTENTU, MAKA MESTI ADA KLAUSULA HURUF BESAR SEBAGAI BERIKUT :


13

Dalam rangka mempertahankan harga pasar yang sama, baik jenis maupun kelasnya dengan yang ditawarkan pada penawaran umum ini, penjamin emisi dapat melakukan stabilisasi harga pada tingkat harga yang lebih tinggi dari yang mungkin terjadi di bursa efek sekiranya tidak dilakukan stabilisasi harga. Jika penjamin emisi melakukan stabilisasi harga maupun penawaran umum dapat dihentikan sewaktuwaktu. Pada kenyataannya, isi dari suatu prospektus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 1. Informasi banyak bersifat kualitatif umumnya informasi yang disajikan memang banyak yang bersifat kualitatif, yang diduga banyak berpengaruh terhadap jalannya suatu perusahaan. 2. Taksiran-taksiran Kalaupun ada informasi yang kuantitatif, umumnya dibuat atas dasar taksiran-taksiran atau dengan menggunakan metode-metode penilaian. 3. Belum siap pakai Banyak informasi dalam prospektus yang beluam siap pakai, sehingga agar dapat dipakai untuk pengambilankeputusan perlu interpretasi dan analisis lebih lanjut. 4. Rentang waktu Karena ada rentang waktu antara waktu pembuatan prospektus dengan waktu prospektus dibaca oleh publik, maka belum tentu informasi masih akurat, terutama informasi yang berkenaan dengan keadaan ekonomi secara makro. 5. Resiko-resiko Banyak resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi oleh suatu perusahaan yang mesti pula diperhatikan dan resiko seperti disebut di dalam suatu prospektus, seperti resiko terhadap bisnis, resiko ;ingkungan, resiko terhadap industri atau resiko mengenai tidak likwidnya saham. Kedudukan Yuridis Dari Prospektus Dalam ilmu hukum pasar modal, sering dipersoalkan tentan kedudukan hukum dari suatu prospektus. Jika misalnya sebagai akibat adanya prospektus yang tidak benar, seorang terpancing untuk membeli suatu efek, dan karenanya ia menderita kerugian. Maka secara hukum pihak investor tersebut secara hukum dapat menggugat ganti kerugian, siap yang mesti digugat, dan apa yang menjadi landasan yuridis dari gugatan tersebut. Di Indonesia, pernah ada gugatan dari seorang investor karena dianggap prospektus telah tidak benar dalam menyajikan informasi. Antara lain terjadi sekitar tahun 1991. yaitu gugatan oleh investor yang membeli saham suatu bank, yang prospektusnya dianggap tidak benar oleh penggugat, karena tidak dilaporkan dalam prospektus tersebut terutama adanya kerugian yang cukup besar akibat kalah dalam permainan valas oleh seorang direkturnya saat itu. Yang digugat saat itu adalah pihak bank tersebut selaku emiten sebagai tergugat ke satu sedangkan sebagai tergugat kedua adalah pihak underwritenya. Hanya yang disayangkan akhirnya tidak jelas dan tidak terdengar kabar berita tentang kelanjutan dari kasus tersebut. Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dengan tegas memberlakukan prinsip bahwa prospektus adalah merupakan suatu dokumen. Konsekwensinya, apabila ada seseorang yang menawarkan atau menjual suatu efek dengan menggunakan prospektus yang memuat informasi yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui hal yang bersangkutan, maka dia wajib bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut.


14

Untuk dapat membebankan tanggung jawab yuridis secara perdata kepada pihak penyedia prospektus yang tidak benar tersebut, hukum mensyaratkan bahwa sewaktu membeli efek, pihak pembeli efek yang bersangkutan tidak mengetahui ketidak benaran isi prospektus tersebut. Jika dia telah mengetahui ketidak benaran tersebut tetapi masih mau membeli efek, tentunya ia tidak dapat meminta ganti kerugian. Sebab ini berarti pembeli tersebut sewaktu membeli efek telah melakukan Risk Assumption, yaitu siap untuk ambil resiko. Jadi merupakan a part of the game baginya. Lihat pasal 81 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Siapakah yang mesti bertanggung jawab secara yuridis jika ada pihak-pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari adanya prospektus yang menyesatkan itu ? Dalam hal ini dijawab oleh pasal 81 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1995, di mana yang mesti bertanggung jawab adalah setiap pihak yang menawarkan atau menjual efek dengan mempergunakan prospektus yang menyesatkan tersebut. Tentunya pihak yang “menawarkan” atau “menjual” tersebut banyak, yakni dapat terdiri dari : 1. Emiten 2. Underwriter 3. Pialang 4. Bahkan investor yang ingin menjual kembali efek yang telah dibelinya itu. Menurut pasal 81 ayat (1) tersebut, ke semua mereka harus bertanggung jawab secara hukum. Selanjutnya, jika mencari siapa yang mesti bertanggung jawab terhadap pernyataan pendaftaran yang tidak benar (yang di dalamnya juga ada prospektus), maka pasal 80. UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal tersebut menetapkan bahwa mereka yang mesti bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersamasama adalah : a. Setiap pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran b. Direktur dan komisaris emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif c. Penjamin pelaksana emisi efek d. Profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikanpendapat atau keterangan dan aas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran. Sehingga kemudian muncul pula teori yang menyatakan bahwa sebaiknya pembuata suatu prospektus itu ditujukan kepada orang-orang profesional atau para ahli, mengingat orang kebanyakan (the man in the street) tidak akan pernah mau membaca prospektus. Sebenarnya, selain dari informasi tentang emiten yang terdapat dalam prospektus, masih banyak informasi lain diluar prospektus tetapi juga tersedia bagi publik. Seorang investor yang ingin membeli saham, atau siap saj yang berminat dengan informasi tertentu dapt memperolehnya dari pihak otoritas tertentu, seperti di BAPEPAM misalnya, sungguhpun informasi tersebut tidak termasuk dalam dokumen yang namanya prospektus tersebut, jadi sebenarnya prospektus tersebut hanya sebahagian saja dari informasi yang diperuntukan untuk publik. Disclosure Via Legal Audit Dan Legal Opinion Legal Audit (pemeriksaan hukum) dan legal opinion (pendapat hukum) merupakan dokumen-dokumen yang wajib dibuat oleh seorang konsultan hukum ketika suatu perusahaan melakukan penawaran umum dalam proses go publik. Sungguhpun begitu ada juga legal audit dan legal opinion yang dibuat untuk kepentingan lain selain untuk going publik. Misalnya legal audit yang dibuat untuk kepentingan merger dan akuisisi. Sebagaimana diketahui bahwa ketika akan dilakukan go publik, bahwa disamping keharusan membuat legal opinion, harus juga membuat legal audit. Legal


15

opinion dimasukkan dalam prospektus, sementara legal audit tidak dimuat dalam prospektus tetapi tersedia juga sebagai publik information. Beberapa prinsip yang seharusnya diikuti dalam hal seorang konsultan hukum membuat legal audit adalah sebagai berikut : 1. Tujuan dibuatnya legal audit adalah untuk memenuhi prinsip disclosure di pasar modal. Karena itu, laporan legal audit harus tersedia bagi publik information. 2. Legal audit dipakai oleh seorang konsultan hukum sebagai landasan untuk membuat suatu dokumen lain yang disebut legal opinion. 3. Dalam membuat legal audit, seorang konsultan hukum harus mengobservasikan hal-hal yang bersifat material dari emiten. 4. Dalam membuat suatu legal audit, konsultan hukum harus menggunakan pendekatan sebagai berikut : a. Pemeriksaan fisik b. Pemeriksaan dokumen c. Pemeriksaan berdasarkan informasi Apabila pemeriksaan dilakukan berdasarkan dokumen, maka konsultan hukum harus menganalisis keabsahan dokumen yang bersangkutan. Sedangkan jika pemeriksaan dilakukan berdasarkan informasi, informasi tersebut haruslah diteliti kebenarannya. Tentang apa yang harus diperiksa dan dilaporkan oleh seseorang konsultan hukum dalam legal auditnya untuk suatu perusahaan yang melakukan going publik. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal telah mengeluarkan standarnya secara ringkas, yaitu sebagai berikut : 1. Anggaran Dasar Emiten berikut perubahannya. Dalam hal ini, yang minimal harus diperiksa dan dilaporkan adalah sebagai berikut : # Pengesahan akta pendiriasn dan persetujuan atas perubahan-perubahannya # Pengumuman dalam berita negara/tambahan berita negara a. terhadap akta pendirian b. Terhadap seluruh perubahan anggaran dasar 2. Permodalan dan Saham a. Besarnya Modal pasar, modal ditempatkan dan modal setorpada saat terakhir sebelum emisi dan perubahannya dalam rangka emisi. b. Jenis – jenis saham yang dikeluarkan emiten c. Buku daftar saham d. Susunan pemelikan saham e. Bukti tentang penyetoran modal f. Pengendalian terhadap emiten. 3. Direksi dan Dewan Komisaris a. Keabsahan direksi dan dewan komisarisyang sedang menjabat b. Status kewarganegaraan c. Ketersangkutannya dalam perkara perdata, pidana, perburuhan, arbitrase atau lainnya. 4. Izin dan Persetujuan a. Kelengkapan izin dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan b. NPWP dan Nomor Pengusaha Kena Pajak (PKP) Izin-izin lain seperti ; izin usaha, izin undang-undang gangguan, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin penggunaan bangunan, izin untuk pabrik, analisis mengenai dampak lingkungan, izin pengolahan limbah, pendaftaran tentang produk, tanda daftar perusahaan dalam rangka wajib daftar perusahaan.


16

5. Asset Seperti : Tanah, bangunan-bangunan, kepemilikan saham di perusahaan lain, hak milik intelektual, mesin-mesin dan peralatan serta kenderaan. 6. Asuransi Seperti : Jenis asuransi, pihak tertanggung, objek yang diasuransikan, jumlah pertanggungan, jangka waktu asuransi dan tanggal berlakunya 7. Tenaga kerja Seperti : Bukti pendaftaran tenaga kerja perusahaan, kesepakatan kerja bersama atau peraturan perusahan, penggunaan tenaga kerja asing, jaminan sosial karyawan dan keikut sertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek), unit serikat pekerja seluruh indonesia di emiten, koperasi karyawan, program dana pensiun untuk karyawan, upah minimum regional, dan izin-izin khusus di bidang ketagakerjaan (misalnya jika karyawan bekerja malam hari) 8. Penyertaan Pada Perusahaan Lain a. Jika penyertaan 50% atau lebih, maka perlu dilakukan full audit, b. Jika kurang dari 50% tetapi merupakan pengendali, perlu diselidiki keabsahan penyertaan tersebut (dengan meneliti permodalan, dan sebagainya) 9. Perjanjian-perjanjian Seperti : Perjanjian kerja sama, perjanjian pinjam uang, perjanjian usaha patungan, perjanjian penggunaan merek, perjanjian lisensi, perjanjian distribusi atau keagenan, perjanjian bantuan teknik, perjanjian pemasokan bahan baku, 10. Persetujuan Dalam Rangka Emisi Efek Seperti : Perjanjian penjaminan emisi, perjanjian dengan agen penjualan, perjanjian dengan biro administrasi efek, perjanjian pendahuluan pencatatan efek, perjanjian pembelian sisa efek, perjanjian perwali amanatan (untuk obligasi), perjanjian agen pembayaran (untuk obligasi), dan perjanjian agunan atau penaggungan (untuk obligasi) 11. Perkara-perkara a. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri atau badan-badan lain tentang keterlibatan dalam perkara dari pihak emiten, anggota direksi dan anggota komisaris. b. Surat pernyataan dari masing-masing anggota direksi dan anggota komisaris tentang ketidak terlibatan emiten dalam perkara. Disamping keterbukan informasi, khususnya informasi hukum yang dipaparkan lewat legal audit, diwajibkan juga pemaparan informasi huku lewat dokumen yang disebut legal opinion (pendapat hukum). Dokumen ini berisikan penilaian/pendapat mengenai hal-hal yang secara hukum dianggap penting dan material mengenai aspek-aspek yuridis dari suatu perusahaan. Jadi dibandinmgkan dengan legal audit, dokumen legal opinio ini lebih ringkas tanpa memaparkan fakta atau data tetapi lebih menitik beratkan kepada pendapat terhadap fakta atau data tersebut. Dokumen yang disebut pendapat hukum ini mesti dimuat dalam prospektus tetapi juga tersedia untuk public information. Kewajiban Disclosure Emiten Setelah Go Publik Di samping kewajiban disclosure emiten sebelum go publik (dalam proses go publik), maka terdapat juga kewajiban disclosure dari pihak emiten yang wajib dilakukannya setelah go publik. Dan kewajiban ini berlangsung terus selama perusahaan yang bersangkutan masih merupakan perseroan terbuka.


17

Kewajiban disclosure setelah proses going publik dapat terjadi lewat instrumen disclosure sebagai berikut : 1. Laporan berkala dari emiten, khususnya bidang keuangan 2. Laporan insidentil bersifat umum 3. Laporan insidentil bersifat khusus, termasuk di dalamnya adalah hal-hal sebagai berikut: a. Benturan kepentingan b. Realisasi penggunaan dana c. Jika terjadi tender offer 4. Lapaoran insidentil atas permintan, yaitu atas permintaan pihak-pihak sebagai berikut : a. Bapepam b. Pejabat lainnya, seperti Bank Indonesia c. Pemegang saham 5. Laporan pihak tertentu, yaitu pihak – pihak sebagai berikut : a. Akuntan publik b. Pemegang saham tertentu c. Manajer investasi d. Dan pihak-pihak lainnya yang dimaksudkan dalam pasal 85 UndangUndang No. 8 Tahun 1995. 1. Laporan Keuangan Berkala Oleh Emiten Salah satu bentuk disclosure setelah proses go publik adalah laporan berkala yang rutin harus dilakukan oleh emiten. Pasal 86 huruf (a) membebankan kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala tersebut kepad emiten , laporan mana disampaikan kepada Bapepam dan diumumkan kepada masyarakat. Laporan keuangan berkala oleh emiten tersebut terdiri dari : 1. Laporan Tahunan 2. Laporan Semesteran Prinsip – prinsip dari laporankeuangan berkala adalah sebagai berikut: 1. Harus disajikan dalam bahasa indonesia 2. Disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama denga tahun sebelumnya jika ada 3. Berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yakni standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yang ditetapkan oleh Bapepam. 4. Laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam. 5. Laporan tahunan wajib diumumkan kepada publk, yakni yang merupakan neraca, laporan rugi laba, laporan komitmen dan kontinjensi (khusus perbankan) wajib diumumkan dalam dua surat kabar, salah satu diantaranya beperedaran nasional,sementara bagi perusahaan menengah dan kecil cukup dalam satu surat kabar berperedaran nasional. Sementara itu, untuk laporan keuangan tengah tahunan, cukup diumumkan dalam salah satu surat kabar berperedaran nasional. Laporan Keuangan Berkala yang harus disampaikan kepada Bapepam terdiri dari :12 a. Neraca b. Laporan laba rugi c. Laporan saldo laba 12

Lihat Keputusan Ketua BApepam No. Kep-97/PM/1996 Tentang Pedoman Penyajian Laporan keuangan.


18

d. Laporan arus kas e. Catatan atas laporan keuangan f. Laporan lain-lain 2. Laporan Insidentil Kejadian Material Oleh Emiten Kepada emiten juga dibebankan suatu keharusan melakukan laporan insidentil perbuatan material. Maksudnya, perundang-undangan di bidang pasar modal membebankan kewajiban kepada emiten untuk melaporkan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat seepat mungkin (paling lambat di hari kedua) setelah terjadinya kejadian material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga efek. Menurut pasal 1 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,yang dimaksud dengan informasi atau kejadian/fakta material adalah segala informasi atau fakta penting dan relevan tentang peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek I Bursa Efek dan atau keputusan pemodal. Calon pemodal,atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa material yang mesti dilaporkan kepada BApepam dan diumumkan kepada masyarakat adalah sebagai berikut : 1. Kejadian tersebut terjadi pada emiten 2. Kejadian tersebut dapat mempengaruhi harga efek di Bursa Efek 3. Dan atau kejadian yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi tersebut 4. Tidak dikecualikan berdasarkan ketentuan yagditetapkan oleh Bapepam Penjelasan atas pasal 1 angka 8 dari Undang-Undang No. 8 Tahun Tahun 1995 tentang Psar Modal memberikan beberapa contoh kejadian atau informasi material, yaitu sebagai berikut : a. Merger, konsolidasi, akuisisi atau pembentukan usaha baru b. Pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya c. Pemecahan saham atau pembagian dividen d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting e. Produk atau penemuan baru yang berarti f. Perubahan tahun buku perusahaan g. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen Kemudian ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1995 tersebut djabarkan lebih lanjut dalam salahsatu peraturan pelaksanaannya, yaitu lewat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Masyarakat (Publik). Antara lain ditentukan bahwa apabila terjadi kejaidan atau fakta material, maka haruslah melaporkan kepada BApepam, dan mengumumkannya kepad masyarakat selambat-lambatnya pada hari kerja ke dua setelah kejadian tersebut. Dalam keputusan ketua Bapepam tersebut (No. 86/Pm/1996) kembali diberikan contoh (yang lebih terperinci) tentang informasi atau kejadian material yang diperkirakan dapat mempengaruhi nilai efek dari perusahaan tersebut atau keputusan investasi modal. Contoh-contoh informasi atau fakta material tersebut adalah sebagai berikut : 1. Merger, konsolidasi, pembeli saham atau pembentukan usaha patungan. 2. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham 3. Pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya 4. Perolehan atau kehilangan kontrak penting 5. Produk atau penemuan baru yang berarti 6. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen 7. Pengumuman pembeli kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang


19

8.

Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya 9. Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material 10. Perselisihan tenaga kerja yang relatifpenting 11. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan 12. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain 13. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan 14. Penggantian wali amanat 15. Perubahan tahun fiskal perusahaan 3. Laporan Insidentil Khusus Disamping untuk hal-hal seperti telah disebutkan di atas, maka menurut UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal serta berbagai perundang-undangan lainnya, masih banyak kejadian atau hal lain yang mesti dilaporkan atau bahkan diumumkan kepada masyarakat. Beberapa di antara kewajiban menyampaikan laporan insidentil khusus adalah sebagai berikut : a. Laporan Karena Bentiran Kepentingan Yang dimaksud dengan benturan kepentingan di sini adalah adanya kepentingan ekonomis yang berbeda antara perusahaan dengan pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan. perundang-undangan mensyaratkan agar umumnya transaksi yang mempunyai benturan kepentingan tersebut harus disampaikan kepada Bapepam sebagai informasi kepada masyarakat. Lihat Keputusan KEtua Bapepam No. Kep-84/PM/1996. Bahkan dalam hal terjadinya benturan kepentingan dalam bentuk yang secara populer dikenal dengan istilah “akuisisi internal” maka di samping harus memenuhi berbagai persyaratan lainnya, dipersyaratkan pula agar pengumuman akan diselenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS) mesti dilakukan lewat dua surat kabar yang beredar secara nasional b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Karena dana hasil dari listingnya emiten diperoleh dari masyarakat (investor publik) maka masyarakat tetap berkepentingan agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan yang semula dijanjikan oleh emiten. Untuk itu sebagai pengawasannya, maka emiten wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut kepada Bapepam selama sisa dana tersebut dilakukan secara bertahap setiap tiga bulan sekali, yaitu bulan Maret, Juni, September dan Desember yang dalam hal ini disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya. c. Keterbukaan Informasi Dalam Hal Terjadinya Tender Offer Menurut pasal 83 UU. No. 8 Tahun 1995, maka pihak yang melakukan penawaran tender untuk membeli efek pada perusahaan terbuka wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan kewajaran, dan pelaporan sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan. Keterbukaan informasi dalam hal dilakukannya tender ini dilakukan dengan (1) kewajiban melakukan tender offer itu sendiri (2) kewajiban mengumumkannya dalam surat kabar, (3) pemberitahuan kepada Bapepam. d. Keterbukaan Informasi dalam Hal Terjadinya Merger, Akuisisi dan Konsolidasi. Merger (penggabungan), akuisisi (pengambil alihan), dan konsolidasi (peleburan) merupakan suatu topik bergengsi sekaligus krusial dalam hukum perseroan. Karena itu UU No. 8 Tahun 1995 tentang Psar Modal vide Pasal 84 menghendaki agar setiap merger, akuisisi, dan konsolidasi wajib mengikutiketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan. Disamping itu ketentuan


20

keterbukaan untuk hal tersebut seperti yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas juga dianggap berlaku, antara lain menyangkut dengan kewajiban mengumumkan dalam surat kabar. e. Laporan Oleh Pemegang Saham Tertentu Setidak-tidaknya ada dua kelompok pemegang saham yang oleh perundangundangan diharuskan untuk menyampaikan laporannya kepada Bapepam, yang salinan dan laporan tersebut harus tersedia untuk dilihat oleh publik.13 Laporan itu sendiri harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi. Laporan tersebut dibebankan kepada : a. Jika direktur atau komisaris memegang saham dari perusahaan terbuka tersebut Dalam hal ini yang perlu dilaporkan adalah kepemilikannya dan setiap perubahan kepemilikannya. b. Para pemegang saham yang memiliki 5% saham atau lebih dari saham setor f. Laporan Oleh Pihak-Pihak Lainnya Disamping pihak-pihak seperti telah disebutkan di atas, maka masih banyak pihak-pihak lain yang oleh perundang-undangan diharuskan melakukan disclosure, antara lain lewat kewajiban melakukan pelaporannya kepada Bapepam. Pasal 85 UU No. 8 Tahun 1995 dengan tegas membebankan kewajiban menyampaikan laporan berkala dan insidentil) kepada Bapepam Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan pihak-pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam. B.

Sanksi Atas Pelanggaran KEterbukaan (Disclosure) Terhadap Emiten Di Pasar Modal Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menetapkan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan, berupa sanksi administratif, pidana dan perdata. Pasal 102 menentukan kewenangan Bapepam untuk memberikan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-Undang Psar Modal tersebut. Sedangkan pasal 104 dan pasal 107 Undang-Undang Psar Modal itu menentukan pemberian sanksi pidana bagi pihak yang melakukan perbuatan yang menyesatkan dalam bentuk misrepresentation dan omission, sertainsider trading pasal 111 Undang-undang Pasar Modal tersebut menentukan pula sanksi perdata berupa pertanggung jawaban ganti kerugian. Masalah pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam mekanisme pasar modal Indonesia perlu diatasi, oleh karena masalah tersebut menjadi penghambat pelaksanaan prinsip keterbukaan, yang pada gilirannya membuat pelaku pasar modal sulit memperoleh informasi yang mengandung nilai akurat. Masalah pelaksanaan prinsip keterbukaan berpusat pada konsep fakta material yang masih membutuhkan pengembangan. Alasan pengembangan konsep fakta material itu didasarkan pada ukuran fakta material yang selama ini diterapkan kurang dapat memberikan penafsiran yang luasmengenai fakta material. Penyampaian Informasi Yang Tidak Benar Dan Perbuatan Manipulasi. Pasal 78 (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Menyebutkan : Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang Fakta Material ang diperlukan agar prospektus tidak membeikan gambaran yang menyesatkan. 13

Lihat Pasal 87 Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep82/PM/1996


21

Pasal 79 (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Menyebutkan : Setiap pengumuman dalam media massa yang berhubungan dengan suatu penaaran umum dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material dan atau tidak memuat pernytaan tentang fakta material yang diperlukan agar keterangan yang dimuat di dalam pengumuman tersebut tdak memberikan gambaran yang menyesatkan. Pasal 80 (1) menyebutkan : Jika pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka setiap pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran direktur dan komisaris emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif penjamin pelaksana emisi efek; dan profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dimaksud. Namun dalam hal ini Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tidak menyebutkan ancaman hukuman yang spesifik atas pelanggaran pasal 78 (1), pasal 79 (1) dan pasal 80 (1) tersebut, mungkin pasal 10714 dapat diterapkan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal 78 (1), PASAL 79 (1) Dan Pasal 80 (1) UU No. 8 Tahun 1995. Pasal 90 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 menyebutkan : Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung : a. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun. b. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain ; dan c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual Efek. Pasal 91 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 menyebutkan : Setiap pihak dilarang melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek. Pasal 92 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 menyebutkan : Setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di Bursa Efek tetap, naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek. 14

Pasal 107 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Menyebutkan Setiap Pihak Yang Dengan Sengaja Bertujuan Menipu atau Merugikan Pihak Lain atau Menyesatkan Bapepam, Menghilangkan, Memusnahkan, Menghapuskan, Mengubah, Mengaburkan, Menyembunyikan, atau Memalsukan Catatan Dari Pihak Yang Memperoleh Izin, Persetujuan, Atau Pendaftaran Termasuk Emiten dan Perusahaan Publik Diancam dengan Pidana Penjara Paling Lama 3 (tiga) Tahun dan Denda Paling Banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lLima Milyar Rupiah). ©2003 Digitized by USU digital library

22

Pasal 93 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 menyebutkan : Setiap pihak dilarang dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehinga mempengaruhi harga efek di Bura Efek apabila pada saat pernyatan dibuat atau keterangan diberikan : a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan. b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut. Penipuan efek yang paling umum adalah menggunakan pernyataan yang salah atau menyesatkan yang mengakibatkan suatu kerugian pihak yang membeli atau menjual efek. Mengingat efek merupakan intangible legal rights (hak-hak yang secara hukum abstrak), maka investor harus mengandalkan statement (pernyataan) yang dibuat oleh perusahaan efek menyangkut sifat hak (right) tersebut.15 Dengan demikian dalam rangka menjalankan fungsinya untuk melindungi investor, BAPEPAM perlu diberi wewenang untuk melakukan investigasi judicial. Alasan kewenangan judicial tersebut adalah karena penipuan efek menyangkut tehnik yang canggih dan memerlukan keahlian khusus untuk dapat menyeret pelakunya ke pengadilan. Dalam rangka meminimalisasikan kemungkinan penipuan efek, RUU Pasar Modal menetapkan sanksi yang ketat bagi siapa saja yang bertindak sebagai finansial perantara perdagangan efek di pasar modal tanpa izin dan bahkan dapat dikenakan penalty (hukuman) yang lebih berat bagi siapa saja yang terlibat dalam aktifitas penipuan. Penerapan Sanksi Pidana Di Pasar Modal Salah satu kelebihan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dibandingkan dengan Undang-Undang Pasar Modal sebelumnya, yaitu UndangUndang No. 15 Tahun 1952 adalah pengenaan sanksi yang lebih beragam dengan ancaman hukuman yang lebih berat. Langkahyang diambil oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 ini sangat penting artinya dalam hal dapat lebih menegakkan hokum di pasar modal ini. Yakni agar para pelaku pidana dapat lebih jera. Walaupun faktor hukuman ini bukanlah jaminan satu-satunya agar hokum di pasar modal dapat tegak. Masih banyak faktor lain, seperti aplikasinya ke dalam praktek hokum, faktor penegak hokum dan lain-lain sebagainya. Seperti juga tindak pidana secara umum yang berdasarkan kepada KUH Pidana, maka Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, vide Pasal 103 sampai dengan pasal 110, juga mengkategorikan tindak pidana ke dalam dua bagian, yaitu (1) tindak pidana kejahatan, dan (2) tindak pidana pelanggaran. Adapun kejahatan dengan ancaman hukuman maksimum 10 tahun penjara dan denda maksimum 15 miliar rupiah. a. Barang siap yang secara langsung atau tidak langsung : - menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana atau cara apapun - turut serta menipu atau mengelabui pihak lain, dan - membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau

15

Erman Rajagukguk, Kemungkinan-Kemungkinan Tindak Pidana Dalam Kgiatan Pasar Modal, Seminar Hukum fakultas Hukum UGM 28 September 1996, Yogyakarta.


23

menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain. b. Barang siapa yang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. c. Barang siapa dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan : - dia mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan, atau - pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut Sanksi Administrasi Di Pasar Modal Selain dari sanksi pidana dan perdata sebagaimana baru saja dijelaskan di atas, hokum pasar modal juga mengintrodusir juga sanksi-sanksi lain, yakni dalam kelompok yang disebut dengan sanlsi administratif Pihak yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran hokum di bidang pasar modal adalah Bapepam, karena oleh Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 pasal 102 16 , telah diberikan kewenangan tersebut dan tata cara penagihan sanksi administrative berupa denda telah diatur dalam keputusan ketua Bapepam nomor : Kep-21/Pm/1999 Tanggal 5 Agustus 1999 .17 16

Pasal 102 Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 menyebutkan : (1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan , atau pendaftaran dari Bapepam (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa : a. Peringatan tertulis. b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu c. Pembatasan kegiatan usaha d. Pencabutan izin usaha e. Pembatalan persetujuan f. Pembekuan kegiatan usaha g. Pembatalan pendaftaran (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

17

Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-21/PM/1999 tanggal 5 Agustus 1999. 1. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan : a. Pihak adalah orang perseorangan perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok terorganisasi. b. Denda adalah kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada negara karena pelanggaran terhadap Undang_undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya. c. Bunga adalah sejumlah uang yang timbul sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran denda dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. d. Piutang negara adalah sejumlah uang yang wajib dibayar pada negara atau badan-badan baik secara langsung maupun tidak


24

Sementara itu, pihak yang dapat dijatuhkan sanksi administrative tersebut adalah : 1. Pihak yang memperoleh izin dari Bapepam 2. Pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam 3. Pihak yang melakukan pendaftaran kepada Bapepam Selanjutnya ketiga pihak tersebut dapat diperinci secara lebih konkret menjadi 25 golongan sebagai berikut : 1. Emiten 2. Perusahaan Publik 3. Bursa Efek 4. Lembaga kliring dan penjaminan 5. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 6. Reksa Dana 7. Perusahaan Efek 8. Penasehat Investasi 9. Wakil Penjamin Emisi Efek 10 Wakil Perantara Pedagang Efek 11. Wakil Manajer Investasi 12. Biro Administrasi Efek 13. Kustodian 14. Wali Amanat 15. Notaris 16. Konsultan hukum langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu perjanjian, peraturan atau sebab apapun. 2. Kepala Biro Perundang-undangan dan bantuan Hukum Bapepam atas nama ketua Bapepam mengeluarkan surat pengenaan dan penagihan sanksi administratif berupa denda serta melimpahkan piutang macet. 3. Setiap yang telah dikenakan sanksi denda wajib segera melunasi dan menyampaikan bukti pembayaran kepada Bapepam dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat sanksi administrtif berupa denda ditetapkan 4. Pembayaran sanksi administratif berupa denda ditujukan kepada kantor kas negara dengan menggunakan formulir surat setoran penerimaan negara bukan pajak (SSBP) dengan kode Map. 0892. 5. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 3 denda tidak dilunasi, Bapepam akan memberikan surat tegoran pertama untuk segera melunasi denda beserta bunga atas denda selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya surat tegoran pertama. 6. Besarnya bunga sebagaimana dimaksud dalam angka 5 ditetapkan sebesar 2 % perbulannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak. 7. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada surat tegoran pertama, sanksi administratif berupa denda beserta bunga tidak dilunasi, maka Bapepam akan memberikan surat tegoran kedua dengan jangka waktu pelunasan selambat-lambatnya 14 hari sejak ditetapkannya surat tegoran tersebut. 8. Apabila jangka waktu yang diberikan dalam surat tegoran kedua untuk melunasi piutang telah lewat, maka piutang dikategorikan sebagai piutang macet yang pengurusannya dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/ Badan Urusan Piutang Dan Lelang NEGARA (BUPLN)


25

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Akuntan Publik Penilai Pihak lain yang memperoleh izin/persetujuan pendaftaran dari Bapepam Direktur dari Perusahaan Publik Komisaris Perusahaan Publik Pemegang minimal 5 % Saham Perusahaan Publik Direktur dari Emiten Komisaris dari Emiten Pemegang Minimal 5% Saham dari Emiten Selanjutnya Pp No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal Bab XII tentang sanksi administrative pasal 61 yang menyebutkan ; Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan efek, Penasihat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, Profesi Penunjang Pasar Modal, dan pihak lain yang telah memperoleh izin, pesetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam, serta direktur, komisaris, dan setiap pihak yang memilikisekurang-kurangnya 5 % saham Emiten atau Perusahaan Publik, yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dikenakan sanksi administrative berupa : a. Peringatan tertulis b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu c. Pembatasan kegiatan usaha d. Pembekuan kegiatan usaha e. Pencabutan izin usaha f. Pembatalan persetujuan, dan g. Pembatalan pendaftaran18 Pasal 63 juncto pasal 64 memperinci tentang hukuman denda administrasi, yaitu terdiri dari empat kategori sebagai berikut : 1. Denda rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari dengan maksimum Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 2. Denda Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dengan maksimum Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 3. Denda maksimum Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 4. Denda maksimum Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tentang masing-masing sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif tentunya berlaku prinsip hokum yang umum dipraktekkan yakni ke tiga jenis sanksi tersebut dapat (tetapi bukan harus) berlaku secara kumulatif sekaligus 19 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Oari uraian yang telah dikemukakan di atQs, kita dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Suatu keputusan investasi akan menyangkut suatu resiko. Untuk itu investor di Pasar Modal perlu melakukan suatu analisis yang mendalam 18

Lihat PP No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal 19 Ibid ©2003 Digitized by USU digital library

26

atQs semua informasi yang disajikan oleh emiten. OJ lain pihak emiten dituntut untuk lebih transparan dalam menyajikan informasi penling yang seharusnya diketahui oleh investor. Emiten harus bertanggung jawab penuh 1er~'adap akurasi dan kelengkapan informasi yang disajikan. Oemikian pula halnya dengan lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta pihak-pihak terkait dalam suatu pernyataan pendaftaran harus. bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh investor sebagai akibat informasi yang disajikan tidak benar dan menyesatkan. 2. Penerapan sanksi semestinya tidak semata-mata dimQksudkan untuk menghukum pelau pelanggaran, tetapi juga dapat menyediakan berbagai alternatif penyelesaian bagi masyarakat pemodal yang dirugikan akibat pelanggaran yang terjadi, termasuk mengenai masalah memadai atau tidaknya penyelesaian yang tersedia. Oalam halhal tertentu, mungkin saja penyelesaian dalam bentuk dan dengan cara lain akan lebih efektif daripada sekedar sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran. Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam rangka kegiatan penawaran dan perdagangan efek, penyelesaian perdata dan administratif seyogyanya ditempuh lebih dahulu secara tuntas sebelum dilakukan penyelesaian secara perdana. Misalnya, apabila kerugian yang timbul akibat suatu pelanggaran dapat diselesaiakn secara administratif atau perdata, maka tergantung pada besar kecilnya unsur pasar secara terbuka/keseluruhan, dapat saja diputuskan bahwa pelanggaran yang terjadi tidak perlu diteruskan ketingkat penuntutan. Jadi, sanksi atas pelanggaran keterbukaan (disclosure) ditentukan oleh Bapepam. Saran Adapun saran yang dapat penulis kemukakan adalah : 1. Melalui sistem disclosure, diharapkan tindakan-tindakan yang .merupakan distorsi dalam kegiatan penawaran den perdagangan Iefek dapat dicegah atau dideteksi sedini mungkin. Setidaknya masyarakat pemodal yang berkepentingan mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan investasi berdasarkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga dapat berlangsung mekanisme pasar merupakan hasil proses alokasi sumber daya secara efisien. Disisi lain, penetapan aturan main dengan standar minimal tertentu dalam kegiatan penawaran dan perdagangan efek akan mendorong setiap pihak yang berkepentingan untuk lebih hati-hati sehingga tidak hanya dapat menghindarkan diri dari kerugian, tetapi juga tidak merugikan pihak lain. Kedua aspek ini perlu diawasi pelaksanaannya dan sistem pengawasan terse but perlu didukung oleh mekanisme penegakan aturan yang memadai. 2. Secara yuridis prinsip keterbukaan tersebut, yang secara tegas dapat dilihat di dalam peraturan-peraturan di pasar modal, adalah menyangkut kewajiban-kewajiban untuk menyampaikan informasi material, kewajiban pelaporan keuangan, dan kewajiban lainnya yang dirasakan perlu dan dapat mempengaruhi jalan usaha perseroan. Prinsip keterbukaan tersebut secara yuridis memiliki derajat hukum sanksi sangat berat karena prinsip keterbukaan tersebut memang bersifat fundamental. Diharapkan fungsi Bapepam dalam proses gopublic tugasnya menurut undangundang berkewajiban memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektifitas, kemudahan untuk dimengerti dan kejelasan dokumen pernyataan pendaftaran untuk memastikan bahwa pernyataan pendaftaran telah memenuhi prinsip "keterbukaan".


27

DAFTARPUSTAKA Abdurrahman, Seluk Beluk Pasar Modal, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991 Bacelius Ruru, Pasar Modal Indonesia, Pasca Deregulasi Paket Desember 1990, Y ogyakarta Bismar Nasution, Keterbukaan Dalam pasar Modal, Universitas Indonesia, Program Pasca Sarjana, Jakarta 2001 I Nyoman Tjeger, Pengetahuan Dasar Pasar Modal, Kursus Singkat Tentang Marketing Pasar Modal; BAPEP AM, Surabaya, 1996 Pokok-Pokok Materi Undang_undang pasar Modal, Universitas Udayana, Bali, 1997 Cyril D. Nurhadi. Pencatatan Dan Perdagangan Saham Di Bursa Efek Jaktlrta, Seminar Nasional -Hukum Ekonomi Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1996 Hadiah l-icrawati, Ringkasan Mengenai Beherapa Bentuk Pelanggaran Di Pasar Modal, Biro Hukum Dan RUU Sekretariat Kabinet RI, 1996 Kasmir, Teknik Perdagangan Efek Di Indonesia, PT. Aksara Kencana, Jakarta, 1997 Marzuki Usman Dan Padmo Sumastono, Training Pasar Modal, Semarang 6 -7 Maret 1996 Michael. V. Hariwibowo, Usaha-Usaha Perusahaan Dalam memenuhi Harapan Para Investor, Seminar Nasional Perkembangan pasar Modal Di Indonesia, Pasca Deregulasi Paket Desember 1990, Yogyakarta, 1994 Munir Fuady, Pasar Modal Modern ( Tinjauan Hukum ), Bandung,1996

Citra Aditya Bhakti,

Makalah Bacelius Ruru, Perlindungan Investor Dan Permasalahannya, Makalah pada Seminar Hubungan Antara Pemegang Saham, Direksi Dan Komisaris, Hak Wewenang Dan Tanggung Jawabnya, Jakarta Convention Centre, 14 Juni 1995 Lambock V Nahattands, Penegakan Hukum Dalam Kegiatan pasar Modal, Makalah Pada Seminar Perlindungan Masyarkat Investor, Jakarta, 14 Juni 1995 Nindyo Pramono, Aspek Keperdataan Yang Berpotensi Menjadi Sengketa Di Bursa Pasar Modal, Makalah Pada Seminar Potensi-Potensi Kejahatan di Pasar Modal, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 28 September 1996 Soemarso. SR, Ors, Integritas Pasar Modal Dalam Rangka Menciptakan pasar Modal , Makalah Pada Seminar Kajian Hkum Bekerja Sama Dengan Bapepam, di Jakarta Convention Centre, 19 Juni 1995


28

Peraturan Perundang-Ijndangan Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-80/PM/1996 Pcnyampaian Laporan Keuangan Berkala Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-82/PM/1996. Informasi Pemegang Saham Tertentu

Tentang

Kewajiban

Tentang

Keterbukaan

Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-86/PM/1996 Tentang Informasi Yang Harus Segera Oiumumkan Kepada Publik

Keterbukaan

Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-97/PM/1996. Tentang Penyajian Laporan Keuangan PP No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang pasar Modal Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal


29

KETERBUKAAN (DISCLOSURE) DI PASAR MODAL ZULFI CHAIRI, SH. Fakultas Hukum Bagian Hukum Keperdataan Universitas Sumatera Utara BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents