KETATANEGARAAN INDONESIA : GOOD GOYERNANCE ATAU GOODFOR GOVERNINGNEOLIBERAL PERFORMANCEI R. HerlambangPerdanaWiratraman *
Pengantar Sungguhmengenaskanperkembanganketatanegaraan Indonesiahari ini. Sejak reformasi bergulir, jumlah kelembagaannegarayang dibentuk baru mencapailebih dari 70 lembaga,baik di bawahpilar kekuasaaneksekutif maupunkekuasaanyudisial. Demokrasi sendiri berjalan menempuh rute prosedural yang sarat dengan politik representasi liberal pemilu, tanpa bisa lagi mengidentifikasi keperluan mendasarbugi pe-.rruhan kesejahteraan sosial. Hak asasi manusia pun telah melengkapi suasanakonstitusionalismeUUD RI 1945, meskipun dalam prakteknya hak-hak asasimanusiapun diseleksi untuk menuruti kebutuhan liberalisasi pasar.Dan yang paling atraktif dan ofensif dalam diskursusketatanegaraanadalah good governance(berikut turunannya),sebagaipilihan strategi peredamandi tingah euforia publik menutut perubahan,denganmemberikanpemangku kepentinganyang lebih dominan untuk menafsirkan dan mengendalikan agenda-agendaperubah*-!.*Uuftu*ya. Ia hadir seperti mitos, yang begitu gampangdipercayabaikoleh plngambil dan pelaksanakebijakan, kaum intelektual dan celakanya,sebagianbesarrakyat. Makalah ini hendak mengrrpasproblematika ketatanegaraal Indonesia dari sudut pandang diskursus dan bagaimanaia bekerja untuk menfasilitasi kepentinganpolitik dominan dalam strategi pembaruanundang-undang.Secaralebih khusus,mlmbongkar apayang nampak dan yang tersembunyi di balik diskursus'baik' dari good governance,utamanyadikaitkan-dengan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi **oriu (HAM). apatatr dalam konteks tersebut,HAM diakomodasi,disubordinasi,ataukahdineeasikan? Neoliberalisme Good Governance Dengan mudah kita menyaksikan atau mendengardari dekat bahasasantun nan elok .good governance', tetapi dengan sangat gampang pula di sekitar kita terlihat centang perenang terjadi korupsi sistematik, legalisasi suap antar lembaga kekuasaan, pelanggann hak asasi manusia dan kebijakan imperial lainnya. Sepertinya, beda tipis antaru ipi yang disebut dengan 'good' (baik) dengan 'bad' (buruk) atau 'poor' imiskin) daiam tata kelola pemerintahan, katena keduanya berjalan seiring bak lintasan rel kereL yang didisain kuat menancapdengan 'bantalan' teori dan mistifik asi kekt'asaan,yangkeluar masuk stasiunmengangkut(baca:memperdagangkan)penumpang sebanyak-banyaknya.Persis seperti 'good governanceiyang Aiinietcsitai dlri negara satu ke I Makalah untukKonferensiKonperensi WarisanOtoritarianisme: DemokrasidanTirani Modal,dalampanel Tirani Modal, Hukum dan Ketatanegaftan, denganTeina AkomodasiKepentinganModal dalam proses PembaruanUndang-Undang.Panel diselenggarakan atas kerjasamaHuman Rigi'ts Law st"ai"t fnniij Departemen HukumTataNegaraFakultasHukumUniversitas AirlanggadanKon-sorsium ReformasiHukurn Nasional(KRHN),5-7 iuli 2008,FISIPUI, Jakarta. ,,Good Makalahini diolahkembalidaritulisansebelumnya, Covernance danMitosKetatanegaraan Neo-Liberal", JumalBersatu, EdisiMei 200g,Jakarta.
negaralain yangmenebarkan pengaruhtentangkebenaran absolutpengelolaan urusannegara (ketatanegaraan). Unikny4 tak lama berselang,mitos ini kian beranak-pinakdalam sejumlahmitos lainnya yang membuat teori-teori yang menopang di bawahnya sangatlah absurd, latah dan menggelikankarenatelahjauh meninggalkan substansi sertaparadigmaketatanegaraan. Lihat saja, 'good sustainabledevelopmentgovernance'(PartnershipInitiatives 2b02;, .good financial governance'(Soekarwo2005), 'good environmentalgovernance'(Wijoyo Z-00S: 44), 'goodcoastalgovernance', danlain sebagainya. Kritik terhadapgood governancebukanlahhal yang baru,karenabanyakstudi atauriset yang telah dilakukan untuk membongkarwacana ini dalam berbagai pendekatan,baik itu pendekatan politik, ekonomi,sejarah,hukum,sosiologiinternasioJal, hubunganinternasional dan pendekatan disiplin ilmu lainnya(Abrahamsen 2000;Bello 2002,200i Bendana2004: George1995;Parasuraman, et. al. 2004;Pieterse2004;Quadiret al. 2001; Robinson2004; Selznick1969;Gathii 1998;Hosen2003;wiratraman2006,2007). Bank Dunia merupakanpencetusgagasanyang memperkenalkannya sebagai 'program pengelolaansektorpublik' Qrublicsectormanagement program), dalamrangkapencipaan ketatapemerintahan yang baik dalam kerangkapersyaratanbantuanpembangunan(*orld Bank 1983: 46). Good governancedalam konteks ini merupakansuara fembangunan. Sebagaisuarapembangunan, sesungguhnya ia lebih menampakkan pendisiplinandemokrasi atau model ketatapemerintahan tertentu.Krisis di Afrika telah mernbawi pesandemikian jelas dalammencetuskan suatukonsepbaru mengenai'governance'untuk menentangapa yang disebutBank Dunia sebagaisuatu'crisis of gbvernance'atau'bad governance' 1*or1d Bank 1992).Pengalaman Afrika pascakrisis utangdanperangdingin teLh menggambarkan latardari suatuiklim umumdalammenyokongpasarbebasdandemokrasiliberal,danhal ini telahsecaradahsyatmenunjukkan betapagoodgovemance sebagaipemaksaan politik hukum oleh negaraindushialisasimaju dan ageninternasional(termasuklembagamaupunnegara donor)dalammembentukketatapemerintahan pasar(Abrahamsen2000;Siokke tigS;Cattrii
lees).
Dalam konteks Asia, proyek-proyek good governance sesungguhnya telah lama diperkenalkanke sejumlahnegara,utamanyake negara-nega.r-yutg .-*iliki ketergantungan atas bantuanhutang luar negeri. Proyek tersebutsamasekali tidak Lempedulikan r-zim yang berkuasa adalah rezim yang koruptif dan diktatorial. Di Indonesia, padaawal tahun l990an sudah mulai diperkenalkan model ketatapemerintahanyang ramah terhadap kepentingan Pffiff, melalui skenario program penyesuaianstruktural. Uestipun demikian, saat Soeharto masih berkuasa,proyek-proyek yang dikembangkandi Indonesiapraktis gagaldan tidak bisa dipertanggungiawabkan.Bahkan korupsi yang aitukukan atas bantuan ttut*g luar negeri tersebutdiketahui Bank Dunia, namun Bank Dunia melakukanpembiaran atas hutang-hutang yang dikorupsi tersebut.Inilah yang disebut 'criminal debt' (huiarrgkriminal), yang iionisnya harus dibayar oleh rakyat dan dibebankanpada generasi Uungru pasca So"frarto (Winters 1999;2002). Jadi apa yang disebut sebagai 'bantuan' oleh Bank Dunia, sebenarnyamerupakan proses ,sistematik penghancuran yang tidak hanya ditujukan pada rakyat saat rezim Soeharto berkuasa, melainkan pula ongkos 'pelanggengan kekuasaan diktato.' yang memiliki konsekuensi panjang t-erhadapjutaan .ukvut-Indonesia di masa-masaberikutnya. Dalam situasi demikian, terlihatlah dengan jelas bahwa 'good governance' bersahabat dengan
mekanisme-mekanismesiluman yang tidal berkepentinganatas demokratisasidan hak asasi manusia. Tekanan Bank Dunia dalam urusan pembaruanketatapemerintahankian menguat disuntikkan setelahterjadinya krisis finansial di Asia di paruh akhir 1990an.Praktek dan justifikasi Bank Dunia melalui diagnosa antaraketatapemerintahanyang 'bunrk dan baik' menjadi wacana utama dalam mempengaruhifaktor-faktor kegagalan dalam konteks krisis tersebut, dan ini persis sepertiapa yang telah dilakukan sebelumnyadi Afrika pada l980an. Seiring bersama dengan gerakan reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa tahun 1998, seolah proponen neo-liberal diberi 'pintu masuk' untuk kembali menanamkan proyekproyeknya fiuga melalui utang) kepada pemerintah. Ratusan juta dolar dikucurkan untuk pemerintah dalam membiayai pembaruan kebijakan dan institusi politik, hukum dan ekonomi, sehinggatak terelakkan bahwa good governancemenjadi arus utama pembaruan birokrasi dan hukum sebagaipenopangproyek ketatapemerintatrantersebut. Desentralisasiyang terjadi di awal reformasi telah memuluskan dan menyuburkan wacana good governance,karenaia menjadi sesuatuyang seksi, segar,populer, dan diucapkan secara berulangkali baik oleh pejabat tinggi hingga level yang paling rendah di daerah. Tak terkecuali, agenda-agendagerakan menjadi ikut pula termoderasi dan mempercayai good governance sebagai obat mujarab bagi tatanan birokrasi politik-ekonomi Indonesia. Akademisi dan organisasinon-pemerintahpun latah mengucapkanwacana tersebut sebagai ikon baru yang menemani demokratisasi.Sejak reformasi bergulir, telah lahir banyak pusat studi maupun proyek-proyek good govemanceyang dipesan melalui perguruan tinggi, dari mulai isu yang lekat dengan pembaruan hukum, pembaruan peradilan, desentralisasi, penganggaran,hingga soal legal drafting. Begitu juga organisasinon-pemerintahyang secara kuat pula mentransmisikangagasangood governancemelalui isu yang tidak jauh berbeda. Mengapa transmisi wacana good governance tersebut demikian kuat diusung oleh Bank Dunia dan kemudian ditransplantasikandengan rapi oleh agen-agennegara maupun nonnegara? Kita bisa mulai membedahnyadari sisi konseptual, dan lalu dilanjutkan dengan memetakanbagaimanakerangkakonseptualtersebutmenjadi sangatdominan dipaksakanke negara-negaraselatan,termasukdi Indonesia. Dalam laporannya tahun 1989, Bank Dunia telah mengekspresikangagasan"IJpaya untuk menciptakan suatu kemampuanlingkungan dan untuk membangunkapasitas-kapasitasakan dibuang bila konteks politik tidak mendukung. Pada akhirnya, pemerintahan yang baik memerlukan pembaharuanpolitik. Ini berarti suatu tindakan bersamamelawan korupsi dari tingkat paling tinggi hingga paling rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan menata suatu contoh baik, dengan memperkuat pertanggungjawaban,dengan mendukung debat publik, dengan memelihara suatu pers bebas.Ini juga berartimembantuperkembanganakar rumput dan organisasi non-pemerintah seperti serikat petani, perkumpulan-perkumpulan, dan kelompok-kelompok perempuan"(World Bank I 9S9). Dengan langgam bahasa yang hampir sama, Bank Dunia telah menyatakan pula, "Good governance dilambangkan dengan dapat diperkirakan Qredictable), terbuka (open) dan pembuatankebijakan yang tercerahkan(enlightenedpolicy-making), suatu birokrasi diilhami dengan bertindak etos professional dalam pemajuan fasilitas publik, rule of law, prosesproses transparan,dan masyarakatsipil yang kuat berpartisipasodalam kepentinganpublik. Ketatapemerintahanyang miskin Qtoor governance) di sisi lain dikarakteristikan dengan
pembrxtan kebijakan yang sewenang-wenang,birokrasi yang tidak dapat dipertanggungiawabkan, sistem perundanganyang liaak adil dan tidak bisa ditegakkan, penyalahgunaankekuasaaneksekutif, suatu masyarakatsipil yang tidak bisa menikmatik kehidupanpubliknyadankorupsiyangmeluas."(world nant
4
Bank 1992).Dalamkerangkaperundangan yang demikian,rule of law adalatrkonseputama yang secila instrumental dan substansialpenting, karena ia mengkonsentrasikanpada keadilan(iustice),kejujuran (fairness)dan kebebasan(liber,ry).Bank Dunia menegaskan suatusistemhukumyangofair',yangkondusifuntukmenyeimbangkan pembangunan (World Bank 1992:29-30).Inisebabnya" tidakterlampaumengejutkan, perspektifBankDuniadalam good governanceterkait utamanyadengankebutuhan-kebufuhan perundanganbagi aktoraktorkomersial dalampasar(LCHR 1993:53). Pendapatcukup kritis dilontarkan dalam menganalisishubunganantara rule of law dan kerangkaperundanganuntuk pembangunandibawah agendaagendagood governancetelah -mettgatahkan ditulis oleh Tsuma (1999). Menurutny4 Bank Dunia memulai proyek pembaruanhukum dalam l990an ketika good governancemenjadi Uagiandari agenda pembangunan (Wortd Bank 1992; 1995a).Kerangkaperundangan untuk pembangutt* ini sesungguhnya merupakanevolusi proyek-proyekBank Duniq ketika gank Ounia telah m€,mpromosikan good governance sebagaisinonimdengansuarapengelolaan pembangunan (World Bank 1992: I ; Tshuma 1999:79).Ini disebabkan BankDuniameletakkandoktrinrule of law sebagaisuatuprasyaratuntuk pembangunan ekonomi. Bila kita lihat lebih jauh, perspektifrule of law denganmemperkuatproseduraldan instifusionalsemata,dalam rangka menjamin stabilitas dan predikbilitas yang menjadi elemenmendasarsuatuiklim usaha,adalahsuatuperspektifyang lebih dipengaruhioleh modelWeberiandalamhukum.Weber(1978:24-26)mengidentifikasi 4 jalandalamorientasi aksi sosial:rasionalsecarainstrumen,rasionalnilai, memiliki dayapengaruh,dantradisional. la telah mengargumentasikan bahwa prediktabilitas dan perhitungan dalam sistem perundangan adalahpentingbagipembangunan kapitalis.Ruleof law sebagaiprasyaratuntuk liberalismekapital adalahkonversisegalabentukproduksi- buruh,tanahdan modal - ke dalamkomoditas-komoditas yang memiliki nilai daya tukar merekadalam pasar(Tshuma 1999: 85). Dalam hal ini, konversi kapitalistik berarti proses transformasike dalam komoditas-komoditas yang menggunakan kekuatanpaksanegarauntuk merzrmpas hak-hak nkyat dalam jumlah besar. Serupa dengan hal tersebut,Polanyi (1944) telah lama menekankan bahwatransformasi memiliki konsekuensi traumatikbagimerekayangdirampas alat-alatproduksinyasertamerekayangsecarakonsekuensi dipaksauntukrn.n3nalt.n uginyu sebagaiburuhhanyauntukbertahanhidup(polanyi,dalamTshuma1999:g5). Dalam konteks Indonesia,tekanandisain ketatanegaraan neo-liberalsangatjelas terlihat ketikaupayapembaruanhukumtidak meletakkanarahperubahannya padasistemyanglebih berkeadilanbagi rakyat banyak,melainkanlebih menuruti kepentinganatau seierapasar dalam penciptaaniklim usaha.Dalam soal pembaruankelembagaannegara,hal ini bisa dicontohkanpada pembentukaninstitusi peradilankhusus bagi buruh melalui UndangUndangNo. 2 Tahun 2004 tentanePenyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial(PpHt. Pembentukanmekanismeperadilanbaru ini merupakanbagian dari proyek pembaruan peradilan (iudicial reform) yang disponsoriBank Dunia dan bertujuan untuk sekadar meningkatkanowaiah' perekonomiansuatu bangsa.Sedangkandalim soal pembaruan peraturanperundang-undangan, banyak kasus yang bisa dicontohkan,seperti lahirnya Undang-UndangSumberdayaAir (UU No. 7 Tahun 2004),Undang-Undangpenanaman Modal (UU No. 25 Tahun 2007),Undang-UndangKetenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003). Bagi Bank Dunia, ;;:k pembaruanperadilanadalahrelevan bagi pembangunandan pertumbuhanekonomisuatubangsa,dan ini merupakankunci suksesstrategipeminjaman
uang Bank pada suatunegaxa(Shihata1995: 170; Armstrong1998).Singkatnya,proyek pembaruanperadilandilihat sebagaibagianpenting upayamembuatsistemperundangandi negaraberkembangdan selatanserta negaradenganekonomi hansisi lebih ramah pasar. Dalam implementasinya,upayapembaruanini dilakukan dengansegalabentuk cara mulai dari prosesperencanarm dan perancangan kebijakan,merevisiny4mengajarkannyakepada menteri yang terkait dengan hukum dan perundang-undangan dan mengajaknyauntuk berfikir lebih strategisdalammendorongliberalisasipasar.Sebagaisuatumesin-perundangan, ia meyakinkanadanyakompetensi,etika,danjaminandigaji secaraprofesiona[bagi meieka yang membentukperundanganyang secarabaik mendisainpromosi aktifitas komersial (Posner1998: 1; Severino1999).Sejak 1994,Bank Dunia, Bank Pembangunan InterAmerika (Inter-AmericanDevelopmentBank) dan Bank PembangunanAsia (Asian DevelopmentBank) telah menyetujuidan mengucurkanpinjamanbagi proyek pembaruan peradilansebesar US$ 500juta di 26 negan(ArmstrongI 99S). Good governancedalam konsepnyayang demikian, memperlihatkanhubungansangaterat antaraupaya-upayapembaruanhukum (termasukpembaruanperadilan)denganbagaimana menciptakansistemkeuanganyang 'sehat' bagi parsyaratliberalisasipasar.Ia diupayakan untuk menjamin,bukanpadahak-hakmasyarakatbanyak,melainkanjaminanbagi pemodal yangmelakukaninvestasidanmenggerakkan sumberdayanyadalamsuatumekanismeyang benar-benarefisien.Dalamkonteksini, kerangkahukumditujukanuntuk meyakinkanadanya jaminan hak-hakparakreditordan bekerjanyafungsi peradilanuntuk menegakkannya, arus informasi yang lebih bertanggungjawab, peraturanyang lebih kuat dan independen, khususnyabagi supervisilembaga-lembagakeuangan (world Bank2005:g). TerbentuknyaPengadilanHubunganIndustrialdi Indonesia,sungguhbukanhal yang susah untuk diamati sebagaikepentinganneo-liberalyang dimainkanBank Dunia, karenasejak awal Bank Dunia telah mendorongnegara-negarayang berhutanguntuk membuataturanaturan dan mekanismehukum baru. Tidak saja pada hukum perburuhansaja, banyak kebijakan peraturanbaru yang terkait semacamperaturaninvestasi dan peidagangan, peraturan anti-korupsi, dan pembentukanperadilan usaha (niaga) yang kesemuanya ditempatkandalam rangkamenjalankanmesin legislasibagi efektifitaspengucuranutang sekaligusmeminimalisirresiko atauketiadaanjaminan hak-hakataskekayaan.Sekali lagi, good governancelebih bertumpupada disain substantifkerangkahukum untuk (sekadar) liberalisasipasar. GoodGovernance:TeknologiPeluruhanKedaulatanRakyat Dalamtulisansingkatini, berupayamendekonstruksi bahwaselainbentuknyayang imperatif dan penuhdenganmitos 'kebaikan',good governance juga menggunakan teknologi yang dalamprakteknyajustru mengsubordinasi ataubahkanbertentangan denganupayap.rnujrutr, perlindungan dan pemenuhanhak asasi manusia. Ia seperti mantra dalam sirkuit pembangunan yangmembentukketatapemerintahan politik dalamabadglobalisasi. Bagaimanateknologi ini bekerja dan berpengaruhdalam mensubordinasi hak-hak asasi manusia?Pertama,munculnyagood govemancetidak terpisahkandengantekananuntuk liberalisasipasar dalam bentuknyayang lebih santun.Oleh sebabnya,good govemance sekarang lebih tampil dalam diskursus hak asasi manusia, nu-un terseleksi dan mengharuskan ramahterhadappasar(marketfriendly;ftwmanrights paradigm). Meskipun banyakyang berpendapat bahwagood govemancesangatterkait denganupayamaju hak asasimanusia,namundalamsejumlahpenelitiandan kajianmembuktikansebaliknya.Mulai
dari konstruksi wacan4 paradigma, dan rancangangood govemanceyang ditampilkan dengandominanneoJiberalismeyang memaksakuon"g*u-negaraselatanmengikutinya, sungguhdinamikaantarateks dan konteksnyamemperlihatkan fnyingkiran hak-hakrat yai banyak. Apa yang kita saksikansekarangini, good govemancemerupakanteknologi mendisiplinkandemokrasimelaluikerangkahukum-untuklembangunan. Unitnya, teknologi dipergunakansecara.latah baik bagi kalanganpemerintahanitu sendiri maupun di luar sepertiorganisasinon-pemerintah, pemerintahan' pusatstudikampus,jurnalis dankelompokmasyarakat lainnya. Teknologi transplantasi gagasan gbodgovemancekian mulus \9to-mg9t persinggungan keinginan perubahan daiam konteks reformasi tidak bisa {iryuautcan drjelaskandengangampang,manayang terbilang'baik' dan manayang terbilang,buruk,, karenateknologi wacanaini memberikanperangkapdi segalalini rHntul.mengerucutpada proses-proses liberalisasipasar. Di kalanganintelektualkampus,barangkalimemanggoodgovemance telahbanyakdiajarkan melalui dikta(or)-diktat(or) perkuliahan (utamaiya tuji* ketatapemerintahandan ketatanegaraan), karena tidak sedikit akademisidaniusarfusat studi di perguruantinggi yqg penuh dengankesadaranmentransmisikangagasattneo-liberalisme ketatanegar{nn melalui good governancg. DenganperspektifDerridai.trt*g 'difference,,good go,n"ir*.. yang dilanggamkanoleh sejumlahpihak nampak seragam,tetapi ugniu-ug"nda secara substansidibaliknyasungguhberbedi,baik secarahistorfs,konseitual]prinsip,dan narasinarasinya.Tentunya,ketika memperbincangkan konsepsidominan,wacanaBank Dunia lah yang paling kuat dan berpengaruhuntuk lebih bisa menancappada disain kebijakan pemerintahan,termasukpembaruanhukum dalamkonteksketatanegaraan. Kedua, teknologi yang digunakan untuk mentransmisikangood governancejuga mendasarkan padastrategimistifikasikekuatan-kekuatan yangsebenarnya tidak berimban!. Bank Dunia tidak bekerjasendiridi Indonesia,ia melibaikanpete4a-peke4awacanayang memuluskanproyek-proyek pembaruan.Bantuan hukum Oa*i iangta pengurangan kemiskinanyang digencarkanBank Dunia (melalui Justice for the pooil,juga digerojok denganjumlah danabesaragarmesinpromosihak asasimanusi4anti korupsi,demokrasi, rule of law, partisipasi,dan lain sebagainya, kelihatansungguh-sungguh ada dan bekerja, -telahmelengkapiwacanaparadigmahak asasimanusia*,nut pu.*. Situasi pemiskinan struktural yang diakibatkanproyek Bank Duni4 seperti kebijakan fleksibilitasburuhdengan- salahsatunya- hadirnya-rrfuyangmenyakitkanbagi buruhuntuk beracaradi peradilan,proyek privatisasi,dan komersialisasi, tidaklahmen3aa"i agendabagi proponenneo-liberal. Dalam konteks inilah, mistifikasi wacanadan mesin institusional merupakanteknologirasionalyang secarasistematikmemproduksikonsep,kebenarandan pengetahuan' goodgovernance, merupakancaramenghaluskan penindasan neo-liberal. Ketiga, teknologi P.erundangan yang dibingkai dalam wacanagood governance,dengan menggunakandoktrin rule of law sebagaiprasyaratpembangunan ekonomi,dipergunafan untuk membenarkanimperialisme pa.sar.Good gou.**.. merupakan alat canggih menstipulasimekanismeperubahanhukum dan insiitusi melalui kerangkahukum untuk pembangunansebagaibentuk penjaminankepentingan korporasidaripemodal. Secara ideologi,promosiprinsip-prinsip liberalisasi pasarja,rt't.Uit kuatdibandingi
(semacam'kerangkahukumuntukpembangunan'). (ii) goodgovernance secaraparadigmatik memindahkanperan-perannegarake swastaatau privat, sehinggaia memperlihatkanjalur yang berbedadenganaspirasihak asasimanusia,dan sekaligusmembajakjalur yang ada untuk kian melemahkanperlindungandanpemenuhanhak-hak. In]lah apa yang publik percayaitentangkebaikan-kebaikan dalamgood governance,yakni 'GOOD 'Bila GOVERning Neoliberal performANCE. for secarasistematikdilakukandengan teknologi pembenaranmelalui pembaruanperaturanperundang-undangan, makatetah terang bahwagood govemanceyang sangatmenekankan proseduralisme melahirkanproses-proses pelanggaranhak asasi manusiayang difasilitasi oleh hukum yang ada atau dibentuknya (legalizedviolations of humanrights).Denganmitos ketatanegaraan (danmanha-mantranya) good govemanceyang mengusungagenda-agenda pembaruan,menjelaskanpadakita bahwa hukum ditempatkansekadaralat kekerasandan sekaligw pelumasmenujumekanismepasar bebas. Sebagaikesimpulan,sekaligusperingatan,bahwa good governancesebagaiteknologi neoliberaltelah benar-benarrapi disiapkanuntuk meluruhkankedaulatanrakyatmelalui pintu pembaruanketatanegaraan Indonesia.Pintu itu memangtidak 100persendipuktukununtuk dibuka,melainkanteknokratliberal sendirilahdari produk rezimreformasiyangmenawarkan diri danbahkanmengajakseisirumatruntuk bermantramembukanva. Daftar Pustaka Abralramsen,Rita (2000) Disciplining Demouacy: DevelopmentDiscourse and Good Governance in Africa. New York : ZedBooks. Abrahamsen,Rita (2004) "The Powerof Partnershipin Global Govemance".Third lnorld Quarterly,Vol 25,No. 8, 1453-1467,2004. Armstrong,Patricia (1998) SelectedWorld Banh Judicial and/or Legal ReformProjects. New York: Lawyer'sCommitteeof HumanRights. Bello, Walden (2002) Deglobalization:Ideasfo, a New World Economy.London: Zed Books. Bello, Walden(2005c)Dilemmasof Domination,The Unmakingof the AmericanEmpire. New York: MetropolitanBooks,HenryHolt andCompany. Bendana, Alejandro (2004) "Good Governance"and the MDGs: Contradictory or Complementary", Paperpresentedat Institutefor Global Networh Information and Studies(IGNIS)Conference, Oslo,20 Septemb er 2004. Gathii, JamesThuo (1998) "Representations of Africa on Good Governance Discourse: Policing and ContainingDissidenceto Neo-Liberalism",Third World Legal Studies,65, 1998-1999 . George, Susan (1995) ilshe*World Bank and Its Concept of Good Governance", The Democratizationof Disempowerment,The Problem of Demouacy in the Third World.London:PlutoPress.
Hosen,Nadirsyah(2003)Reformof Indonesian Law in the Post-Soeharto Era (1998-1999). PhD thesis,Facultyof Law, Universityof Wollongong. LCHR/LawyersCommitteeFor Human Rights (1993) The World Bank: Governanceand Human Rights.New York: LawyersCommitteeFor HumanRights. Parasuraman, S et. al. (200a) Good Governance:ResourceBook. Bangalore:Books for Change-ActionAid. Partnership Initiatives (2002) Good Governance in Sustainable Development (http://webapps0l.un.org/dsd/partnerships/public/partnerships/228.html) (diakses tanggal161612006). Pieterse,JanNaderveen(2004),Globalizationor Empire?New york: Routledge. Posner,RichardA (1998)"CreatingA Legal Frameworkfor EconomicDevelopment",The ll/orldBankResearch Observer,Vol.13,No. I (February1998),p. l-11. Quadir, Fahimul, SandraJ. Maclean,and Timothy M. Shaw (2001) "Pluralism and The ChangingGlobalPolitical Economy:Ethnicitiesin Crisesof Govemancein Asia and Africa", in Crises of Governancein Asia and Africa, The International Political Economyof NewRegionalisms Series.Burlington:Ashgate. Robinson,Richard(2004)"Neo-LiberalismandThe FutureWorld: Marketsand The End of Politics", Inaugural addressas Professorof Political Economy,deliveredon 5 February2004at ISSilnstituteSocialStudies,TheHague,Netherlands. Selznick, Philip (1969) Law, Society,and Industrial Justice.New York: Russel Sage Foundation. Severino,Jean-Michel(1999) Remarlcsto the Jakarta Capital Markets Conference,Vice President,EastAsia andPacificTheWorld Bank, Jakarta"August 24,1999 Shihata,Ibrahim FI. (1995) The World Bank in Changing lltorld: SelectedEssaysand Lectures.Vol. 2. TheHague:The MartinusNijhoff publishers. Soekarwo(2005)HukumPengelolaanKeuanganDaerahBerdasarkan Prinsip-PrinsipGood FinancialGovernance.Surabaya: AirlanggaUniversitypress. Tshuma,Lawrence(1999)"The PoliticalEconomyof The World Bank'sLegalFramework for EconomicDevelopment", socio and Legalstudies,vol.8 (r),75-96, New Delhi:SagePublication. Weber,Max (1978)Economicand Society:VolumeI and 2.BerkeleyllosAngeles/London: Universityof CaliforniaPress. Wijoyo, Suparto(2005)Otodadari ManaDimulai?Surabaya*Airlangga UniversityPress.
Winters,JeffreyA (1999) 'Criminal Debt', a paperfor Conference: Reinventingthe llrortd Bank: Opportunitiesand Challengesfor the 2l't Century, 14-16 Mei lggg, NorthwestemUniversity,Illinois,US. Winters, Jeffrey A (2002) 'Criminal Debt', in Reinventingthe World Bank, JonathanR. PincusandJeffreyA. Winters.IthacaNY andLondon:CorenllUniversityPress. Wiratraman,R. HerlambangPerdana(2006)"What's Wrong With 'Good Governance'?A HumanRightsPerspective on Governance Reformin Indonesi a." Paperpresented for The I't SoutheastAsian Studiesproject of 2006on the topic "Indonesian Future in 2006", organizedby the Southeast Asian StudiesProgram(SEAS) of the Liberal Arts Faculty of the ThammasatUniversity, Thaitaid, zob January 2006. Wiratraman,R. HerlambangPerdana(2007) Good Governanceand Legal Reform in I ndonesi a. Bangkok: OHRSDMahidolUniversity. world Bank(19s3) world Development Report198-3.washington:world Bank. World Bank (1989)Sub-Saharan Africa: From Crisisto SustainableGrowth. Washington: World Bank. World Bank(1992)Governance andDevelopment. Washington: TheWorld Bank. World Bank (1994) Governance:The World Bank's Experience.Washington:The World Bank. World Bank (2002) "Module I: Introduction to Governance",Youthfor Good Governance, program. Distance Learning (http://extsearch.worldbank.ore/ o Yo20Gov ernanceo/o20)(accessedon | 4/ 5I 2006).
World Barik (2005)OED Reviewof BankAssistance For FinancialSectorReform,Country Evaluationand RegionalRelations-Operation OperationalDevelopment,July2i, 2005,ReportNo.33030.
* R. HerlambangPerdanaWiratraman, SH., MA. Peneliti di Human Rights Law Studies& Staf pengajar DepartemenHukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
l0
