KESIAPAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI SALAH SATU SISTEM ANTISIPASI ANCAMAN EMERGING INFECTIOUS DISEASE (NEW EMERGING DAN RE-EMERGING)
OLEH: HERMANSYAH SIREGAR
1. Fungsi Keimigrasian; 2. Antisipasi ancaman emerging infectious disease di Luar Negeri; 3. Antisipasi ancaman emerging infectious disease di Perbatasan Wilayah RI; 4. Antisipasi ancaman emerging infectious disease di dalam Wilayah RI;
KEIMIGRASIAN Adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum UU No. 6 Tahun 2011
FUNGSI KEIMIGRASIAN Fungsi Pelayanan
Fungsi Penegakan Hukum Catur Fungsi Imigrasi
Fungsi Keamanan Negara Fungsi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat
KONSEKUENSI PERLINTASAN
MASUK DAN KELUAR WIL RI
Luar Negeri
Luar Negeri
EXIT
ENTRY TUMPANGAN KEPENTINGAN 1. Kegiatan yg bahayakan kamtib dan tdk hormati Perat. Per-UU (ikut demo, provokator, separatis RI) 2. Illegal entry dan illegal stay (TOC, people smuggling, trafficking in persons, illegal logging, illegal mining, illegal fishing) 3. Penyalahgunaan Izin Tinggal (visa kunjungan utk bekerja, bekerja dgn penjamin yang berbeda, over stay) 4. Transit menuju ke negara lain (pemalsuan dokumen)
Tujuan WNI dan Orang Asing - mencari pekerjaan - kegiatan pemerintah - kunjungan sosial - ibadah - Belajar - pelatihan - wisata, dll.
PROFILE DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KANWIL 33
•
KANIM 120
19
VISA, TANDA MASUK
TPI 131
ATASE IMIGRASI
PAS POR
DITJEN E-
RUDENIM 13
OFFICE
INTAL CEKAL TUS
PENINDAKAN PLB 79
INTELIJEN KERMADALUGRI FASILITAS
AIM DIKSUSKIM
PERBATASAN dalam UU No. 6 / 2011 Pasal 1 angka 12, “tempat pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia”
Antisipasi Ancaman Emerging Infectious Disease di Luar Negeri;
VISA Visa keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan RI atau ditempat Lain yang ditetapkan oleh Pemerintah RI yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia. dan menjadi dasar untuk pemberian ijin tinggal.
SE Dirjen Protokoler Dan Konsuler Kemenlueri Ttg Bebas Visa Paspor Dinas / Dan Paspor Diplomatik Nomor: 05085/pk/03/2013/63 tanggal 07 Maret 2013 No.
Negara NEGARA
1. 2. 2. 3. 3.
Austria Austria Azerbaijan Azerbaijan Brasil Brazil
4. 4.
Bulgaria Bulgaria Ekuador Equador India India Iran Iran Kamboja Kamboja Korea Utara Korea Utara Korea Selatan Korea Selatan Kroasia Kroasia Kuba Kuba Laos Laos Mongolia Mongolia Myanmar Myanmar Paraguay Paraguay Peru Peru China China Rusia
5. 5. 6. 6. 7. 7.
8. 8. 99.
10 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 18. 18. 19. 17. 19. 20.
Rusia
Serbia
MasaBEBAS Bebas Visa MASA VISA 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 14 –1430– hari 30 hari 30 hari 30 hari 14 –hari 30 hari 14-30 30 hari 30 hari – 30 hari 14 – 3014 hari 14 – 30 hari 14 hari 14 hari14 hari 14 hari14 hari 14 hari14 hari 14 hari14 hari 14 hari14 hari 30 hari 30 hari 14 hari 14 hari 30 hari30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 14 – 90 hari 14 – 90 hari 14 hari
No.
Negara NEGARA
20. 21. Serbia Turki 21. Turki 22. Tunisia 22. Tunisia 23. Vietnam 23. Vietnam 24. Slovakia 24. Slovakia 25. Sri Lanka 25. Srilanka 26. Swiss 26. Swiss 27. Slovenia 27. Slovenia 28. Belarus 28. Belarus 29 Bosnia-Hezegovina 29. Bosnia-Herzegovina 30. Suriname 30. Makedonia 31. Argentina 31. Argentina 32. Pakistan 32. Suriname 33. Makedonia (Macedonia) 33. Pakistan 34. Persatuan Emirat Arab 34. Persatuan Emirat Arab 35. Kazakhstan 35. Kazakhstan 36. Portugal Portugal 36. 37. Bangladesh Bangladesh 37. 38. Kyrgystan Kyrgyzstan 38. 39. Hongaria Hongaria 39. 40.
Afghanistan
MasaBEBAS Bebas MASA Visa VISA 14 – 3014hari hari 14 – 30 hari 30 – 60 hari 30-60 hari 14 hari 14 30hari hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 60 hari 60 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari
Daftar Negara Subyek VKSK PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA Nomor : 19 Tahun 2012. Tanggal 22 Nopember 2012 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Afrika Selatan Aljazair Amerika Serikat Argentina Australia Austria Bahrain Belgia Belanda Brazilia Bulgaria Cheko Cyprus Denmark Emirat Arab Estonia Fiji Finlandia Hongaria India India Inggeris
23. Irlandia 24. Islandia 25. Italia 26. Jepang 27. Jerman 28. Kamboja (dihapus) 29. Kanada 30. Korea Selatan 31. Kuwait 32. Laos (dihapus) 33. Latvia 34. Libya 35. Liechtenstein 36. Lithuania 37. Luxemburg 38. Maladewa 39. Malta 40. Mexico 41. Mesir 42. Monaco 43. Norwegia 44. Oman
45. Panama 46. Perancis 47. Polandia 48. Portugal 49. Qatar 50. RRC 51. Rumania 52. Rusia 53. Saudi Arabia 54. Selandia Baru 55. Slovakia 56. Slovenia 57. Spayol 58. Suriname 59. Swedia 60. Swiss 61. Taiwan 62. Timor Leste 63. Tunisia 64. Turki; dan 65. Yunani
BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT (BVKS)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Keppres No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 103 Tahun 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008; Keppres No. 43 Tahun 2011 perubahan ke tiga atas Keppres 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, Orang Asing yang dibebaskan memiliki visa untuk masuk wilayah Indonesia adalah: Thailand; 7. Macao ; Malaysia; 8. Chili ; Singapura ; 9. Maroko ; Brunei Darussalam;10. Peru ; Philipina; 11. Vietnam ; Hongkong SAR; 12. Equador ;
13. Kamboja ; 14. Laos ; 15. Myanmar.
CALLING VISA Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH03.GR.01.06 Tahun 2012, tentang Negara Calling Visa, tanggal 02 Mei 2012; Calling Visa adalah persetujuan visa oleh Dirjenim atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil penilaian terhadap permohonan warga negara asing dari negara tertentu yang ditetapkan oleh Tim yang ditunjuk ditinjau dari aspek-aspek meliputi sosial, politik, keamanan negara dan aspek Keimigrasian; Negara yang memerlukan calling visa adalah negara tertentu yang kondisi atau keadaan negaranya dipandang mempunyai tingkat kerawanan ditinjau dari aspek-aspek meliputi sosial, politik, keamanan negara dan aspek Keimigrasian.
ADA 11 NEGARA Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2012, tentang Negara Calling Visa, tanggal 02 Mei 2012. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Afganistan Guinea Israel Irak Korea Utara Kamerun
7. Liberia 8. Niger 9. Nigeria 10. Pakistan 11. Somalia
Pejabat Dinas Luar Negeri atau Pejabat Imigrasi dapat menolak permohonan pemberian Visa kepada Orang Asing, dalam hal: a. Namanya tercantum dalam daftar penangkalan;
b. Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; c. Tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia; d. Tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain; e. Tidak memiliki Izin Masuk Kembali ke negara asal atau tidak memiliki visa ke negara lain; f. Menderita penyakit menular, gangguan jiwa atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum; g. Terlibat tindak pidan transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan wilayah negara RI; dan/atau h. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang dan penyeludupan manusia. Pasal 109 PP No. 31 Tahun 2011
Antisipasi Ancaman Emerging Infectious Disease di Perbatasan Wilayah RI
MASUK DAN KELUAR WILAYAH INDONESIA
Syarat Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia
Syarat Orang Asing Masuk Wilayah Indonesia
WNI MASUK KE INDONESIA (1) Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk Wilayah Indonesia. (2) Dalam hal terdapat keraguan terhadap Dokumen Perjalanan seorang warga negara Indonesia dan/atau status kewarganegaraannya, yang bersangkutan harus memberikan bukti lain yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. (3) Dalam rangka melengkapi bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi. (4) Pembuktian kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi. (Pasal 27 PP No. 31 Tahun 2013)
Pejabat Imigrasi dapat menolak Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia apabila: a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; c. memiliki Dokumen Keimigrasian yang palsu; d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa; e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa; f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;; g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi; h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing; i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan Penyelundupan Manusia. Pasal 25 PP No. 31 Tahun 2013
Kewenangan Penangkalan a. Menteri Hukum dan HAM berwenang melakukan penangkalan; b. Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Menteri untuk melakukan penangkalan; c. Permintaan penangkalan diajukan secara tertulis kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat: 1) nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai penangkalan; 2) alasan penangkalan; dan 3) jangka waktu penangkalan. Pasal 25 PP No. 31 Tahun 2013
ALASAN PENANGKALAN Penangkalan dilakukan berdasarkan alasan keimigrasian antara lain: a. b.
c. d. e. f. g.
h.
Diketahui atau diduga terlibat kejahatan transnasional terorganisasi; Menunjukkan sikap bermusuhan terhadapa Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia; Diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia; Menggunakan paspor palsu atau yang dipalsukan guna memperoleh visa atau Izin Tinggal untuk masuk dan berda di wilayah Indonesia; dan/atau Dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa deportasi dari wilayah Indonesia; Permintaan Perwakilan RI yang disampaikan melalui Menteri Luar Negeri; Permintaan negara lain agar Orang Asing tersebut tidak berusaha menghindarkan diri dari ancaman pelaksanaan hukuman di negara tersebut; dan/atau Permintaan Mahkamah Internasional karena Orang Asing tersebut melakukan kejahatan kemanusian atau kejahatan transnasional terorganisasi.
Pasal 236 PP No. 31 Tahun 2013
Syarat keluar Wilayah Indonesia
Kewenangan Penolakan Keluar Wilayah Indonesia
KEWENANGAN PENCEGAHAN 1) Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian. (2) Menteri melaksanakan Pencegahan berdasarkan: a. hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian; b. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundangundangan; c. permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; e. permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau f. keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan.
Pasal 91 UU No. 6 Tahun 2011
Kewajiban Penanggung Jawab Alat Angkut a. sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi; b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak Alat Angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi; c. memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar Wilayah Indonesia dengan membawa penumpang; d. melarang setiap orang naik atau turun dari Alat Angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian; e. melarang setiap orang naik atau turun dari Alat Angkut yang telah mendapat penyelesaian f. membawa kembali keluar Wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan Alat Angkutnya; g. menjamin bahwa Orang Asing yang diduga atau dicurigai akan masuk Wilayah Indonesia secara tidak sah untuk tidak turun dari Alat Angkutnya; dan h. menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau awak Alat Angkutnya.
Antisipasi Ancaman Emerging Infectious Disease di Dalam Wilayah RI
Pembatasan Keberadaan Orang Asing di Wilayah Indonesia
Menteri berwenangan melarang Orang Asing berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia Pasal 12 UU No. 6 Tahun 2011
Permohonan Izin Tinggal terbatas diajukan oleh Orang Asing atau Penjaminnya melampirkan persyaratan: a. dst.. i. bagi wisatawan lanjut usia mancanegara, meliputi: 1) dst... 4) polis asuransi kesehatan, asuransi kematian, dan asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga di bidang perdata; Pejabat Imigrasi dapat menolak permohonan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap dalam hal: a. dst.... c. menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum atau diduga melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia; Pasal 142 jo Pasal 158 PP 31 Tahun 2013
Langkah menuju negara ketiga yaitu : • Mereka menghilangkan dokumen keimigrasiannya; • Mengaburkan identitas dirinya; • Mendaftarkan diri ke UNHCR • Menyeberangi laut dengan menggunakan perahu motor menuju ke negara ke-3 umumnya Australia, Selandia Baru
• • • • • • •
Memasuki wilayah NKRI secara illegal, tidak memiliki dokumen dan tidak sesuai prosedur keimigrasian : Tidak memiliki paspor; Tidak memiliki visa; Tidak memiliki izin tinggal yang sah; Tidak masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandar Udara maupun Pelabuhan Laut; Umumnya masuk melewati perairan Indonesia menggunakan perahu motor, karena mengalami kerusakan, keterbatasan logistik atau mengalami kecelakaan kemudian terdampar di pantai dan ditangkap oleh aparat keamanan.
1. Penampungannya di Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Kantor Imigrasi dengan kapasitas dan fasilitas sangat terbatas (13 Rudenim), tidak tersedia ruangan khusus untuk wanita, anak-anak, kelompok rentan ataupun kelompok yang rawan konflik. 2. Untuk pengungsi (refugee) ditempatkan pada Akomodasi Non Detensi (Community House) yang difasilitasi oleh IOM dengan jumlah yang terus meningkat dan tinggal selama belum ada negara ketiga yang mau menerima (resettlement).
Imigran di Ruang/Rumah Detensi Imigrasi Maupun Di Luar Rumah Detensi Imigrasi (Community House) Ruang Detensi Ditjenim, 89
Community House, 2482
Rudenim Seluruh Indonesia, 1978
Ruang Detensi Ditjenim Rudenim Seluruh Indonesia Community House
Total: 4549 Per 31 Agustus 2014
Imigran di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi
600 407 400
349 237
200 0
175 162 154
120 115 100
89
83
71 3
2
Total: 2067 Per 31 Agustus 2014
Imigran Di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi (per kebangsaan) 1000
918
900 800 700 600 500 400 300 200 100
181 165
137 132131 84 80 73 52
20 20 10 9
9
7
6
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
Total: 2067 Per 31 Agustus 2014
1
1
0
Imigran di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi (per Jenis Kelamin)
Perempuan 242
Laki-laki 1825
Laki-laki Perempuan
Total: 2067 Per 31 Agustus 2014
COMMUNITY HOUSE DI LUAR RUMAH DETENSI IMIGRASI
MEDAN 1.CENDANA RESIDENCE 2. DINSOS STABAT 3. HOMESTAY AISYAH 4. HOTEL SENTABI 5. PELANGI HOTEL 6. RIZKI 7. TOP INN HOTEL 8. VIRGO 1 9. VIRGO 2 10. WISMA KELUARGA 11. WISMA LESTARI 12. WISMA RAJAWALI 13. WISAM SANDHY PUTRA 14. WISMA SYALOM 15. YPAP I 16. RUMAH KITA 17. GEKAPITA
BATAM KOLEKTA HOTEL
SERANG D’GRIA HOTEL SURABAYA GRAHA UTAMA PUSPA
BANDAR LAMPUNG 1. WISMA CUT MUTIAH JAKARTA 1. PARAMOUNT DORMITORY 2. RAINBOW GRAFIKA 3. MAYSA CIRENDEU 4. MAYSA KOST 5. KOST 40 6. JEMBUSARI 7. PESONA GUNUNG INDAH 8. DELTA KOST 1
YOGYAKARTA BANGUNAN DINAS SOSIAL
KUPANG, NTT: HOTEL INA BO’I
MAKASSAR 1. BAJIRUPA 2. WISMA RERE 3. WISMA MSM 4. WISMA MAYSARA 5. WISMA BUDI 6. WISMA KPI 7. WISMA D’KHANZA 8. WISMA MUSTIKA 9. WISMA SEJAHTERA 10. WISMA FOVOURITE 11. WISMA MUSTIKA 2 12. WISMA D&K 13. BONTO TANGGA
Imigran di Luar Rumah Detensi Imigrasi (Community House)
1500
1346
1000 500 0
507
384 187
48
9
1
0
Total: 2482 Per 31 Agustus 2014
Imigran di Akomodasi/ Community House (per Jenis Kelamin)
Perempuan 728 Laki-laki 1754
Laki-laki Perempuan
Total: 2482 Per 31 Agustus 2014
UUD 1945 PS. 28G AYAT (2))
UU No.37 Tahun 1999 Ttg Hub. LN (Pasal 25, 26 dan 27)
UU No.6 Tahun 2011 Ttg Keimigrasian
Keppres Ttg pengungsi ?
Peraturan Dirjenim No: IMI1489.UM.08.05 TAHUN 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal
UU No.1 Tahun 1979 Ttg Ekstradisi Ps.5 ayat (1) dan Ps.14
UU No.39 Tahun 1999 Ttg HAM (Pasal 28)
Pasal 25 : (1) Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri. (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden. Pasal 26 :
Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional.
Pasal 27 : (1) Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri. (2) Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
Untuk menghindari berkembangnya penyakit menular atas keberadaan dan interaksi sosial pencari suaka dan pengungsi di Rudenim, perlu dukungan dan kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Kesehatan serta Kementerian Dalam Negeri
