BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM MENGHADAPI PENINGKATAN ANCAMAN EMERGING INFECTIOUS DISEASE
IR. DODY RUSWANDI, MSCE
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
Jakarta, 1 Oktober 2014
1
PENDAHULUAN 1. Wabah Penyakit Menular: meningkat secara nyata melebihi dari pd keadaan yg lazim pd waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. (ps 1 ayat a UU No. 4/1984 ttg wabah penyakit menular) 2. Pandemi: wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak negara (ps 1
ayat 2 PerPres 30/2011)
3. Bencana: peristiwa atau rangkaian peristiwa yg mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yg disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (ps 1 ayat 1 UU
No. 24/2007)
4. Bencana nonalam: adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit (ps 1 ayat 3 UU No.
24/2007)
2
UPAYA KESIAPSIAGAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
Identifikasi risiko melalui bio-surveilans Penyiapan sarana kesehatan (alat kesehatan, obat dan bahan habis pakai, laboratorium, alat pelindung diri, sarana dekontaminasi) Penyiapan fasilitas layanan (rumah sakit yg di lengkapi ruang isolasi/karantina) Penatalaksanaan kasus Pengendalian vektor penyakit Pelatihan petugas dan kelompok masyarakat (termasuk TTX, simulasi, FTX) Pengorganisasian penanggulangan Penyusunan rencana kontijensi (termasuk pada kasus pandemi skala besar dengan memprioritaskan kepada pelayanan kesehatan, air bersih, penyediaan pangan, transportasi, telekomunikasi, finansial, regulasi, keamanan masyarakat) Desiminasi informasi kepada masyarakat 3
MEKANISME PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT MENULAR 1.
2.
3.
Menteri Kesehatan berwenang menetapkan dan mencabut penetapan daerah tertentu dlm wilayah Indonesia yg terjangkit wabah sbg daerah wabah. (ps 2 ayat 1 PP No. 40/1991) Wabah penyakit menular dpt diberlakukan sbg bencana atas dasar rekomendasi kementerian teknis (Kemenkes), yg selanjutnya akan ditetapkannya status keadaan darurat bencana Penentuan status keadaan darurat bencana utk tk nasional ditetapkan oleh Presiden, tk provinsi oleh Gubernur dan tk kab/kota oleh Bupati/Walikota (ps 23 ayat 2 PP No. 21/2008)
4
STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA (PERKA BNPB 6A/2011) 1. Siaga Darurat : Suatu keadaan terdpt potensi bencana, yg merupakan 2.
3.
peningkatan eskalasi ancaman atas hasil pemantauan yg akurat dan mempertimbangkan kondisi nyata/dampak di masyarakat Tanggap Darurat : Serangkaian kegiatan yg dilakukan dng segera pd saat kejadian bencana utk menangani dampak buruk yg ditimbulkan (penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana) Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan : Keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen dng tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi
5
UPAYA PENANGANAN DARURAT Upaya Penanganan Darurat sesuai Pasal 48 UU No. 24 Tahun 2007: 1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kerusakan dan sumberdaya 2. Penentuan status keadaan darurat bencana 3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana 4. Pemenuhan kebutuhan dasar (Air bersih dan Sanitasi, Pangan, Sandang, Pelayanan kesehatan, Pelayanan psikososial, Penampungan dan tempat hunian) 5. Perlindungan terhadap kelompok rentan (bayi, balita, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, penyandang cacat dan lanjut usia) 6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
6
KLASTER NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA KLASTER KESEHATAN 1.
Berdasarkan SK Kepala BNPB No 137 tahun 2013: Klaster Nasional dibentuk dalam rangka memperlancar Kegiatan Penanggulangan Bencana;
2.
Uraian tuga klaster kesehatan: pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, penyiapan air bersih dan sanitasi yang berkualitas, pelayanan gizi, pengelolaan obat bencana, penyiapan kesehatan reproduksi, penanganan kesehatan jiwa, penatalaksanaan korban meninggal, pengelolaan informasi kesehatan;
3.
Koordinator : Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan. Kemkes;
4.
Wakil : Pusdokkes POLRI.
7
KEMUDAHAAN AKSES PENANGANAN DARURAT Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses (Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2007): 1. Pengerahan sdm 2. Pengerahan peralatan 3. Pengerahan logistik 4. Imigrasi, cukai dan karantina 5. Perizinan 6. Pengadaan barang/jasa 7. Pengelolaan dan pertanggungjwban uang dan atau barang 8. Penyelamatan 9. Komando utk memerintahkan sektor/lembaga
8
KENDALI PENANGANAN DARURAT 1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pd saat tanggap darurat dikendalikan oleh Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai dng kewenangannya (Pasal 21 ayat 2 PP No.21 Thn
2008)
2. Pada saat keadaan darurat bencana Kepala BNPB dan Kepala BPBD berwenang mengerahkan SDM, peralatan dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat utk melakukan tanggap darurat (Pasal 25 ayat 1 PP No.21 Thn 2008)
9
BANTUAN DANA SIAP PAKAI - DSP (PERKA BNPB 6A/2011) 1.
2. 3.
4.
Dana yg selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah utk digunakan pd Status Keadaan Darurat Bencana (Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan) Pengguna : BNPB, BPBD, Instansi terkait tk Pusat, SKPD terkait dan instansi/lembaga terkait Waktu penggunaan selama masa status keadaan darurat ditetapkan, sedangkan masa penyelesaian pertanggungjwban paling lambat 3 bln setelah status keadaan darurat berakhir Penyaluran dpt berupa uang, barang dan jasa
10
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN DARURAT
11
PENANGGULANGAN BENCANA WABAH PENYAKIT MENULAR YANG DAPAT DIBIAYAI MELALUI DANA SIAP PAKAI (DSP) 1.
Siaga Darurat a) Kaji cepat (analisis kebutuhan) b) Aktivasi Pos Komando Tanggap Darurat c) Pengadaan sarana dan prasarana media center d) Penyusunan rencana kontijensi e) Sosialisasi ancaman bencana (wabah) dan upaya evakuasi penduduk terancam f) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan dan kebutuhan mendesak dalam mengurangi dampak bencana g) Penyediaan segera kelengkapan sistem peringatan dini dan sarana komunikasi h) Mitigasi struktural dan non struktural Kegiatan monitoring dan evaluasi i) Mobilisasi relawan dan tenaga ahli j) Kegiatan lainnya terkait siaga bencana sesuai arahan Kepala BNPB 12
PENANGGULANGAN BENCANA WABAH PENYAKIT MENULAR YANG DAPAT DIBIAYAI MELALUI DANA SIAP PAKAI (DSP) 2.
3.
Tanggap Darurat Bencana a) Pencarian dan penyelamatan korban (pembelian/sewa peralatan, biaya transportasi tim) b) Pertolongan Darurat (pembelian/sewa peralatan, biaya transportasi tim) c) Evakuasi korban (biaya transportasi, pengadaan alat dan bahan evakuasi) d) Kebutuhan air bersih dan sanitasi (pembelian/sewa peralatan, biaya transportasi tim) e) Pemenuhan kebutuhan Pangan f) Pelayanan kesehatan (pengadaan obat, alat kesehatan, vaksin, alat dan bhn pengendalian vektor, higiene kit, biaya perawatan korban, biaya transportasi) g) Uang lelah petugas h) Kegiatan lainnya terkait tanggap darurat bencana sesuai arahan Kepala BNPB Transisi Darurat Bencana, bantuan kebutuhan lanjutan 13
OPERASIONALISASI PENANGANAN DARURAT 1. 2.
Berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana oleh Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota Penyelenggaraan penanganan darurat dikelola melalui sistem komando tanggap darurat bencana a) Posko Tanggap Darurat (pengendali operasi) b) Posko lapangan (pelaksana operasi) c) Pos Pendukung (kemudahan mobilisasi sumberdaya bila diperlukan) d) Posko Pendampingan (Provinsi/Nasional bila diperlukan)
14
TUGAS DAN KEDUDUKAN POSKO TANGGAP DARURAT TUGAS POSKO 1. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi tentang penanganan darurat bencana 2. Menyusun rencana operasi penanganan darurat 3. Mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan darurat 5. Melaporkan pelaksanaan penanganan darurat kepada Kepala BNPB/BPBD Provinsi/BPBD/Satlak PB Kabupaten/kota KEDUDUKAN POSKO Nasional
Ibu Kota Negara
Provinsi
Ibu Kota Provinsi
Kabupaten/Kota
Ibu Kota Kabupaten/Kota 15
STRUKTUR ORGANISASI POSKO TANGGAP DARURAT Komandan (Incident Commander) Wakil Komandan
Sekretariat
Perwakilan Dinas/ Lembaga Teknis/ Organisasi terkait
Humas (Media Center)
Keselamatan & Keamanan
Bidang Perencanaan
Bidang Operasi
Bidang Logistik, Peralatan &Pengelolaan Bantuan
Bidang Administrasi Keuangan
Seksi
Seksi
Seksi
Seksi
Seksi
Seksi
Seksi
Seksi
Keterangan : Garis Komando
16
STRUKTUR KLASTER NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Bidang Operasi
Bidang Logistik, Peralatan &Pengelolaan Bantuan
Seksi
Seksi
Seksi
Seksi
Klaster Kesehatan
Klaster Pencarian dan Penyelamatan
Klaster Logistik
Klaster Pengungsian dan Perlindungan
Klaster Pendidikan
Klaster Sarana dan Prasarana
Klaster Ekonomi
Klaster Pemulihan Dini/ Goverment
17
Terima Kasih.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jl. Ir. H.Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120 Telp.
: 021-3458400
Fax.
: 021-3458500
Email
:
[email protected]
Website
: www.bnpb.go.id
Facebook
: www.facebook.com/bnpb.indonesia
Twitter
: @BNPB_Indonesia
YouTube
: BNPBIndonesia
18
