KESIAPAN FASKES DI BIDANG ALKES DALAM MENYONGSONG SJSN dr. Chairul Radjab Nasution, Sp.PD, KGEH, M.Kes Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan Sosialisasi Peraturan Alat Kesehatan dan PKRT Pontianak, 20 – 22 Mei 2013
dr.Chairul Radjab Nasution, SpPD-KGEH, FINASIM, FACP, M.Kes Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan RI
PENDIDIKAN •1977-1982 •1985 -1991 •1998-2002 •2001 •2008
•2009 •2010
:Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. :Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jakarta. :Master Manajemen Rumah Sakit, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. : Health Services Management, Royal Melbourne Institute of Technology, Australia. :Konsultan Gastroenterohepatologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jakarta. :Fellow of The Indonesian Society of Internal Medicine, Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jakarta. :Fellow of The American College of Physician
JABATAN SEBELUMNYA •1992 :Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUP Fatmawati, Jakarta. •1996 :Kepala Bagian Sekretariat RSUP Fatmawati, Jakarta. •2003 :Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUP Fatmawati, Jakarta. •2003 :Konsultan Pelayanan RSUP Fatmawati, Jakarta. •2005 :Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Fatmawati, Jakarta. •2006 :Kepala Komite Etik dan Hukum RSUP Fatmawati, Jakarta. •2008 :Direktur Utama RS Djamil Padang. •2008 :Direktur Utama RSUP Fatmawati, Jakarta
PENGALAMAN ORGANISASI •Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta. •Wakil Ketua Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia Jakarta Raya. •Ketua Indonesian Association for The Study of the Liver (InaASL), Cabang Jakarta. •Ketua Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia, Cabang Jakarta. •Ketua Perkumpulan Digestive-Endoscopy Indonesia, Cabang Jakarta. •Wakil Ketua PB PDMMI (Persatuan Dokter Managemen Medis Indonesia). •Sekretaris Jenderal PB PAPDI
SEKILAS SJSN
AGENDA SJSN POKJA FASKES, INFRASTRUKTUR DAN RUJUKAN AGENDA PRIORITAS PERSIAPAN IMPLEMENTASI JKN TARGET
PROGRESS
SUB POKJA FASKES, INFRASTRUKTUR DAN 1. DIRJEN BUK RUJUKAN 2. Dr. Chairul R. Nasution, Sp PD TRACK 5: PENYIAPAN PROVIDERS Penyiapan providers Proyeksi kebutuhan dan pemenuhan fasyankes
Dir Yan Askes, BUK Dir Yan Askes, BUK
Dalam proses sudah ada data
TRACK 6: PENGUATAN PELAYANAN PRIMER DAN RUJUKAN Penguatan pelayanan kesehatan primer
Direktur BUK Dasar
Dalam proses
Direktur BUK Rujukan
Dalam proses
Penggunaan NIK
Siswandi (Askes), Pusdatin
Dalam proses
Integrasi Aplikasi INA-CBGs kedalam SIM BPJS Kesehatan
Siswandi (Askes), Pusdatin
Dalam proses
Siswandi (Askes), Merumuskan Bussiness/Functional Reguirement Pusdatin
Dalam proses
Penyempurnaan Aplikasi: Kepesertaan dan Pelayanan
Siswandi (Askes), Pusdatin
Dalam proses
Pengembangan Infrastruktur IT
Siswandi (Askes), Pusdatin
Dalam proses
Penguatan sistem rujukan dan rujuk balik TRACK 7: IT/SIM BPJS KESEHATAN
Regulator
Peserta Jaminan Kes
Memberi Pelayanan Mencari Pelayanan
Sistem Rujukan
Pemerintah Kendali Biaya & kualitas Yankes
BPJS Kesehatan
Fasilitas Kesehatan
Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll) ***Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Nakes, Obat, Alkes
Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan,
Single payer, regulated, equity
PETA JALAN ASPEK PELAYANAN KESEHATAN -Perluasan dan Pengembangan faskes dan nakes secara komprehensif -Evaluasi dan penetapan pembayaran
• Distribusi belum merata 6 • Kualitas bervariasi • Sistem rujukan belum optimal • cara Pembayaran belum optimal
2012
2013
RENCANA AKSI PENGEMBANGAN FASKES, NAKES, SISTEM RUJUKAN DAN INFRASTRUKTUR
2014
KEGIATAN-KEGIATAN:
2015
2016
2017
•Jumlah mencukupi • Distribusi merata • Sistem rujukan berfungsi optimal • Pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk
2018
2019
Implementasi roadmap: pengembangan faskes, nakes, sistem rujukan dan infrastruktur lainnya. Kajian berkala tahunan elijibilitas Faskes, kredensialing, kualitas layanan dan penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian
Penyusunan Standar, prosedur dan pembayaran faskes
Implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem rujukan dan telaah utilisasi
Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian
Sebelum SJSN Implementasi Kebijakan Sistem Rujukan lambat
Akses Faskes terbatas
Provinsi memiliki sistem rujukan sendiri-sendiri (tidak sinkron satu sama lain)
Koordinasi lemah diantara implementator (termasuk Dokter)
Rendahnya pemahaman SDM tenaga kesehatan
Pasca SJSN Jaminan Kesehatan Nasional Berjalan
Faskes Primer Merata, berkualitas dan kredibel
Keterbatasan Transportasi
Sistem Rujukan terintegrasi, terstruktur dan berjenjang
Mindset masyarakat Hospital centrised
Rumah Sakit Yang Kuat dan Fokus Patient Safety Tercapai
Perlakuan thd Pasien : tidak sesuai, lambat, dan tidak aman
Rakyat Sehat dan Sejahtera
KEBIJAKAN ALKES DALAM SJSN
PENDAHULUAN
Alat kesehatan tidak hanya terkait dengan prosedur/tindakan diagnosa, kuratif, rehabilitatif tetapi juga mencakup promotif, preventif, dan paliatif. Alat kesehatan adalah produk teknologi yang bebas dari resiko yang dapat membahayakan pasien, tenaga kesehatan dan lingkungan. Faskes berkewajiban menjamin alat kesehatan yang dimiliki bermutu, aman dan laik pakai sebagaimana dimanatkan UU RS, Standar dan Akreditasi RS. Alat kesehatan dan bangunan merupakan aset yang besar nilai investasinya. Ruang lingkup pengendalian alat kesehatan mulai Pre, On dan Post-Market melibatkan banyak pemangku kepentingan.
LINGKUP 1. Alat Kesehatan
2. Tata Kelola
URAIAN Jumlah dan jenis Perkembangan teknologi Pemenuhan standar sesuai klasifikasi
SOTK SPO termasuk pencatatan, pelaporan Ketersedian dokumen/manual alkes Perencanaan, pengadaan, penerimaan, pemanfaatan, Pemeliharaan dst.
3. Sarana Prasarana dan Alat
Ruang kerja, simpan dokumen dan alkes Alat kerja … pemeliharaan Alat kalibrasi internal
4. Anggaran
Pemeliharaan termasuk suku cadang Pengujian dan kalibrasi Pengembnagan SDM berkelanjutan
5. Sumber Daya Manusia
Kompetensi Jumlah dan distribusi Pelatihan, Tubel Karir dan penghargaan
DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4.
UU No. 36 thn 2009 tentang Kesehatan. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Kepmenkes No. 394 tahun 2001 tentang Institusi Penguji. Peraturan Kepala Bapeten Nomor 8/2011 Tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Pesawat Sinar-x Radiologi Diagnostik Dan Intervensional. 5. Peraturan Kepala Kepala Bapeten Nomor 9/2011 Tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-x Radiologi Diagnostik Dan Intervensional. 6. Permenkes No. 363 tahun 1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit.
1. UU No. 36 thn 2009 tentang kesehatan
Pasal 98 1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.
Pasal 104 1) Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan
1. UU Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009) Pengertian RS Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Peralatan RS (pasal 16) Peralatan medis dan non medis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai Peralatan RS (Pasal 26 ayat 2) 13
Peralatan medis tertentu yang akan digunakan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit harus melalui penapisan teknologi.
2. UU No. 44 thn 2009 tentang Rumah Sakit
Pasal 7 1)
Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan.
. 1)
2) 3)
.
4) 5) 6) 7)
Pasal 16
Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi peralatan medis dan nonmedis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan , keselamatan dan laik pakai. Peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang. Peralatan yang menggunakan sinar pengion harus memenuhi ketentuan dan harus diawasi oleh lembaga yang berwenang. Penggunaan peralatan medis dan nonmedis di Rumah Sakit harus dilakukan sesuai dengan indikasi medis pasien Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan Rumah Sakit harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Pemeliharaan peralatan harus didokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan Ketentuan mengenai pengujian dan/atau kalibrasi peralatan medis, standar yang berkaitan dengan keamanan, mutu, dan manfaat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 17
Rumah Sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 tidak diberikan izin mendirikan, dicabut atau
tidak diperpanjang izin operasional Rumah Sakit.
3. Permenkes Nomor 363 Tahun 1998
Kriteria Peralatan Yang Wajib Dikalibrasi (Pasal 2 Ayat 2) a. belum mempunyai sertifikat dan/atau tanda; b. sudah berakhir jangka waktu sertifikat dan tanda; c. diketahui penunjukan atau keluarannya atau kinerjanya perfomance) atau keamanannya (safety) tidak sesuai lagi walaupun sertifikat dan/atau tanda masih berlaku lagi walaupun sertifkat dan tanda masih berlaku. d. telah mengalami perbaikan, walaupun sertifikat dan tanda masih berlaku; e. telah dipindahkan bagi yang memerlukan instalasi, walaupun sertifikat dan tanda masih berlaku.
1.
Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi.
2.
Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan.
3.
Standar pelayanan untuk dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
(1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan RS (2) Klasifikasi RS Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Rumah Sakit umum kelas A; b. Rumah Sakit umum kelas B c. Rumah Sakit umum kelas C; d. Rumah Sakit umum kelas D. (3) Klasifikasi RS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a. Rumah Sakit khusus kelas A; b. Rumah Sakit khusus kelas B; c. Rumah Sakit khusus kelas C. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
URAIAN KLASIFIKASI RS UMUM DAN RS KHUSUS Kelas A
Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 5 (lima) spesialis penunjang medik, 12 (dua belas) spesialis lain dan 13 (tiga belas) subspesialis.
Kelas B
Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 4 (empat) spesialis penunjang medik, 8 (delapan) spesialis lain dan 2 (dua) subspesialis dasar.
Kelas C
Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar dan 4 (empat) spesialis penunjang medik.
Kelas D
Rumah Sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) spesialis dasar. Rumah Sakit Khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan yang lengkap.
Kelas A
Kelas B
Rumah Sakit Khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan yang terbatas.
Kelas C
Rumah Sakit Khusus kelas C adalah Rumah Sakit Khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan yang minimal
PERALATAN KRITERIA
• • • • • • • • • • • • • •
Peralatan medis di Instalasi Gawat Darurat Peralatan medis di Instalasi Rawat Jalan Peralatan medis di Instalasi Rawat Inap Peralatan medis di Instalasi Rawat Intensif Peralatan medis di Instalasi Tindakan Operasi Peralatan medis di Instalasi Persalinan Peralatan medis di Instalasi Radiologi Peralatan medis di Instalasi Anestesi Peralatan medis Laboratorium Klinik Peralatan medis Farmasi Peralatan medis di Instalasi Pelayanan Darah Peralatan medis Rehabilitasi Medik Peralatan medis di Instalasi Gizi Peralatan medis Kamar Jenazah
Kls Kls Kls Kls A B C D + + + + +
+ + + + +
+ + + + +
+ + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + +
KETERANGAN
Kelas D cukup HCU
PERMENKES 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT
Dimensi Mutu Pelayanan Rumah Sakit
Peralatan kesehatan memiliki peran penting dalam dimensi mutu RS
REGULASI PERUMAH SAKITAN
PUSAT
DAERAH
RS
VISI, MISI DAN STRATEGI INPUT Admin dan manajemen Sarana dan prasarana Peralatan kesehatan Sumber daya menusia Standar Pelayanan
19
PERSYARATAN PERIZINAN
PROSES
OUTPUT
Good corporate gov. Good clinical gov. Kendali mutu & biaya Patient Safety Pembinaan dan pengawasan
Kinerja klinik NDR/ GDR RS BOR/LOS/TOI Angka Infeksi Nosokomial Kinerja keuangan Tingkat kepuasan
PELAYANAN KES DAN PEMBINAAN MUTU
MONITORING DAN PENGAWASAN
KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN : Kebutuhan Alat Kesehatan disusun berdasarkan :
Usulan dari UPT Kementerian Kesehatan
Usulan Pemda Melalui E-Planning Program Prioritas Kesehatan : - Poned, Ponek, HIV - Revitalisasi Puskesmas - SJSN Peralatan Canggih
Jenis Alkes diperbaharui secara berkesinambungan
KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN : Kebutuhan Alat Kesehatan Berdasarkan kelas RS :
Rumah Sakit Kelas A : harus mempunyai alat kesehatan untuk paling sedikit 4 pelayanan medik spesialis dasar, 5 pelayanan spesialis penunjang medik, 12 pelayanan medik spesialis lain dan 13 Pelayanan medik sub spesialis
• Rumah Sakit Kelas B : harus mempunyai alat kesehatan untuk paling sedikit 4 pelayanan medik spesialis dasar, 4 pelayanan spesialis penunjang medik, 8 pelayanan medik spesialis lainnya dan 2 Pelayanan medik sub spesialis dasar
KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN :
Rumah Sakit Kelas C : harus mempunyai alat kesehatan untuk paling sedikit 4 pelayanan medik spesialis dasar, 4 pelayanan spesialis penunjang medik.
• Rumah Sakit Kelas D : harus mempunyai alat kesehatan untuk paling sedikit 2 pelayanan medik spesialis dasar
Contoh Alat Kesehatan R. OK Umum ( Sumber : Pedoman Teknis Ruang Operasi ) Peralatan kesehatan utama minimal yang berada di kamar ini antara lain : 1) 1 (satu) meja operasi (operation table), 2) 1 (satu) set lampu operasi (Operation Lamp), terdiri dari lampu utama dan lampu satelit. 3) 2 (dua) set Peralatan Pendant (digantung), masing-masing untuk pendan anestesi dan pendan bedah. 4) 1 (satu) mesin anestesi, 5) Film Viewer. 6) Jam dinding. 7) Instrument Trolley untuk peralatan bedah. 8) Tempat sampah klinis. 9) Tempat linen kotor. 10) dan lain-lain.
KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN : Kawasan Purwasuka Kawasan Kota Bogor, Bekasi Depok
4,3PROV juta jiwa BANTEN
6,5 juta jiwa
Penguatan regionalisasi sistem rujukan
Kawasan Bogor Sukabumi Cianjur
Dalam rangka penguatan regionalisasi sistem 9,1 juta jiwa rujukan pemerintah harus melengkapi alat-alat kesehatan untuk Rumah Sakit – Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai RS Rujukan Regional di Setiap Propinsi. 5/21/2013
Kawasan Ciayumajakuning
6,6 juta jiwa
7,5 juta jiwa Kawasan Bandung Cimahi
Kawasan Priangan Timur
7,8 juta jiwa Sumber : Dinkesjabar
24
Provinsi Kalimantan Barat
• Administratif = Terdiri dari 12 Kab, 2 kota • Ketersediaan Faskes: a. Rumah Sakit = 34, RSU Tipe B ada 2 di Pontianak, 1 di Singkawang b. PKM = 235 c. Jumlah TT = 4,160 d. Kekurangan TT = 2,444
Kebutuhan Alkes: Contoh Sistem Rujukan Terstrukdan Berjenjang Kalbar 1. Dari Puskesmas Pasien di Rujuk ke Rumah Sakit Tipe C di RSU Kab. Sambas 2. Apabila dibutuhkan Rujukan Tersier, Pasien di Rujuk Ke Rumah Sakit Tipe B RSU Provinsi di Singkawang,
46Km
67 Km B RSUD Dr 61720 Abdul 11 Aziz
RSU
dr. CARLOS DJA’AFARA, B M.Kes
Jl. Dr Sotomo No. 28, Singkawang
Note : Jarak diukur menggunakan garis lurus
Sistem Rujukan : Portabilitas 1. X = Jarak Puskesmas dengan Rumah Sakit terdekat dalam regional. 2. Y = Jarak Puskesmas Dgn Rumah Sakit Lintas Kabupaten atau Provinsi
136 Km
Sistem Rujukan tidak dibatasi wilayah administratif
Legend :
36 Km Batas Provinsi
B RSU Dr. 6106 Agusdjam 016 Ketapang
RSU
C
Drg.Y.L. RIHY PATTIPEILOHI, MPH
Jl. Panjaitan No.51 Ketapang
Note : Jarak diukur menggunakan garis lurus
Saran Kami : Kalbar dapat dibagi setidaknya dalam 3 Regional : • Regional 1 (Warna kuning) RSU Tipe B di Singkawang • Regional 2 (Warna Merah) (perlu dikembangkan) RSU Tipe B di Sintang • Regional 3 (Warna Biru) RSU Tipe B di Pontianak
KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN : Kebutuhan Tempat Tidur RS Rasio Kebutuhan TT Dalam Menghadapi Universal Coverage • •
• • • •
Jumlah Penduduk Indonesia s/d akhir Des 2010 = 237.641.326 Jiwa (BPS) Jumlah Penduduk Miskin s/d akhir Des 2010 = 31.026.400 Jiwa Jumlah Penduduk Sasaran Jamkesmas : 76.400.000 Jiwa Jumlah TT saat ini : 128.343 TT Jumlah TT Kelas 3 : 61.794 TT Unit Cost untuk 1 TT (Bangunan + Alat) = Rp. 42 Juta
Rasio Ideal Rasio Ideal 1:500 1:1000 (SWAsembada) (Menurut WHO)
Rasio Ideal 1:1500 (SK Menkes No. 228/ Menkes/SK/III/2000)
Kebutuhan TT TOTAL
475.283
237.641
158.428
Kebutuhan TT Jamkesmas Kekurangan TT TOTAL Kekurangan TT JAMKESMAS
152.090 346.940 90.296
76.045 109.298 14.251
50.696 30.085 (+)11.098
•
Jika dihitung (Kekurangan TT TOTAL menurut WHO), maka dibutuhkan anggaran 109.298 TT x Rp. 42 Juta = Rp. 4,5 T)
Sumber : Ditjen BUK Kemkes RI, 2011
Distribusi Kekurangan Tempat Tidur RS di Indonesia Tahun 2011
30
KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN : Kebutuhan Alat Kesehatan Berdasarkan Perkembangan Ilmu dan Teknologi Kedokteran.
Alat di RS harus mengikuti Perkembangan Ilmu dan Teknologi Kedokteran Dilakukan Health Technology Assessment (HTA) dalam Pelayanan Medik di Indonesia (dimanfaatkan oleh direksi dalam investasi peralatan)
1.PENGENDALIAN PERENCANAAN KEBUTUHAN ALKES
Standar kebutuhan alat kesehatan berdasarkan strata fasilitas pelayanan kesehatan (primer, sekunder, tersier). Usulan kebutuhan dari Instalasi/Departemen/Unit Kerja Pelayanan :
Pemenuhan standar, pengembangan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Tingkat pemanfaatan alat kesehatan internal dan rujukan. Jumlah dan jenis kompetensi SDM Kesiapan sarana dan prasarana termasuk listrik
Perkembangan teknologi kesehatan Ketersediaan dan kesinambungan layanan purna jual dan suku cadang. Kajian ekonomi (Total Life Cycle Cost). Sumber pembiayaan/anggaran.
2.PENGENDALIAN PENERIMAAN (COMMISIONING) Memastikan peralatan akan berfungsi dengan baik dan tidak akan menimbulkan bahaya keamanan. Pemeriksaan Fisik mencocokkan alat dengan kontrak dan brosur : Merk, tipe/model, jumlah, Dokumen teknis yang terdiri dari : Certificate of Origin, Test Certificate, Manual (operation, service, installation, wiring/schematic diagram), Izin Edar.
Uji fungsi Pengujian alat secara keseluruhan, melalui uji bagian-bagian alat dengan kemampuan maksimum (secara teknis saat itu) tanpa beban sebenarnya, sehingga dapat diketahui apakah secara keseluruhan suatu alat dapat dioperasikan dengan baik sesuai fungsinya.
Uji keselamatan Adalah suatu bentuk pengujian yang dilakukan terhadap produk untuk memperoleh kepastian tidak adanya bahaya yang ditimbulkan sebagai akibat penggunaan produk tersebut, seperti Arus bocor, pembumian, Radiasi bocor dan paparan radiasi dll.
Uji Coba Operator yang telah mengikuti training menoperasikan pengoperasian alat, dengan pasien/beban sesuai kebutuhan. Kemampuan fungsi dan kemampuan teknis alat.
3. PENGENDALIAN PEMELIHARAAN PERALATAN KESEHATAN
Investasi alkes yang berkualitas, sesuai perkembangan teknologi alkes dan kebutuhan masyarakat Mempertahankan usia pakai alkes Mempertahankan mutu dan keamanan alkes Memperkecil tingkat risiko alat kesehatan Efisiensi biaya operasional dan investasi
UU RS Pasal 16
………….. peralatan medis dan nonmedis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai
PEMELIHARAAN ALKES
PENGENDALIAN POST MARKET SURVEILANCE DAN VIGILANCE
Kegiatan post-market dapat dikategorikan :
Proaktif, yaitu disebut Post-Market Surveillance.
Reaktif, yaitu Vigilance
Post-Market Surveillance Post-Market Surveillance adalah kegiatan pengumpulan informasi mengenai kualitas, keamanan dan kinerja peralatan kesehatan secara proaktif setelah ditempatkan di pasar/ digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Vigilance (kewaspadaan) Vigilance (kewaspadaan} terjadinya insiden peralatan kesehatan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dapat menyebabkan cedera atau kematian.
Post-Market Surveillance Sebagai masukan produsen untuk mengambil langkah langkah
Meningkatkan kualitas, keamanan dan kinerja peralatan kesehatan. Melakukan recall peralatan kesehatan yaitu : memperbaiki atau mengganti sebagian atau menarik sebagian atau seluruh produksi peralatan kesehatan tersebut.
Vigilance Melindungi kesehatan dan keselamatan pasien dan petugas, Mencegah terulangnya insiden;
Menentukan efektivitas tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan dan pemantauan.
4.PENGENDALIAN PENARIKAN (RECALL) INTERNAL FASKES Tindakan untuk mengatasi masalah/insiden peralatan kesehatan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku menyebabkan suatu bahaya pada penggunaannya. Recall dapat berupa tindakan koreksi atau removal tergantung tingkat masalah yang terjadi. Koreksi : Mengatasi masalah peralatan kesehatan di tempat alat kesehatan tersebut digunakan atau dijual. Removal : Mengatasi masalah peralatan kesehatan dengan menarik alat kesehatan tersebut dari peredaran.
REKOMENDASI SISTEM PELAPORAN - Alat Kesehatan Bermasalah -
Key Element MD Regulatory and Monitoring Programme
AIDE-MEMOIRE for National Medical Device Administration, WHO, 2002.
MODEL (A ) SISTEM PELAPORAN
MENKES YANFAR
PRINCIPAL DISTRIBUTOR
KOMITE ALKES NAS
BUK
DINKES PROV TEMBUSAN DINKES KAB/KOT
BPFK INST Lain
RUMAH SAKIT, PKM DAN FASKES LAIN PUSAT – DAERAH - TNI – POLRI - SWSATA
IPSRS
HASIL KALIBRASI
DOKTER
NAKES
ELEKTRO MEDIK DLL Kerusakan Alat, KTD Pasien
INSIDEN
MODEL (B) SISTEM PELAPORAN
KOMNAS ALKES
KEMKES
TIM AHLI
DINKES PROVINSI PRINCIPAL/ DISTRIBUTOR
BPFK INST Lain
DINKES KAB/KOT RUMAH SAKIT, PKM DAN FASKES LAIN PUSAT – DAERAH - TNI – POLRI - SWSATA
IPSRS
HASIL KALIBRASI
DOKTER
NAKES
ELEKTRO MEDIK DLL Kerusakan Alat, KTD Pasien
INSIDEN
RECALL INTERNAL
KOMITE ALKES NASIONAL
TUGAS
Menyusun kebijakan nasional alat kesehatan o Pre, On dan Post Market o Peningkatan mutu dan daya saing produk alkes dalam negeri Melaksanakan HTA Menyusun SNI alat kesehatan Mengembnagkan Sistem Monitoring mutu, keamanan alat kesehatan pre dan post market Rekomendasi penarikan alat kesehatan Dalam pelaksanaan tugas dapat membentuk ...................
KEWAJIBAN
Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan alat kesehatan
Penyusunan Formulir Pelaporan tentang :
2.
Informasi Administrasi Informasi Penyedia Alat
3.
Informasi Pabrikan
4.
Informasi Penyedia Alat Kesehatan ( Agen Tunggal )
5.
Informasi Penyedia Alat Kesehatan ( Rekanan )
6. 7.
Informasi Alat Kesehatan Informasi Insiden
8.
Informasi Pasien
9.
10.
Informasi Fasilitas Pelayan Kesehatan Tanggapan dari Pabrikan ( Laporan Awal / Tindak Lanjut )
11.
Hasil Investigasi Final dari Produsen
1.
DRAFT STANDAR ALKES RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS
DAFTAR ALAT ESENSIAL PELAYANAN BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN BALITA Draft Pedoman Pemeliharaan Peralatan Medik bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita
No
Nama alat
1 2 3
Timbangan bayi Lampu periksa Alat Pengukur Panjang Bayi dan Tinggi Anak Stetoskop neonatus Stetoskop pediatrik Laryngoskop neonatus Laryngoskop bayi dan balita Tensimeter Anak Thermometer klinik Breast pump Flow meter neonatus (low flow) Flow meter anak (high flow) Oxygen Concentrator Baby Suction Pump portable Infant T piece resuscitator CPAP (Continous Positive Airways Pressure ) Oxygen + udara kompres set
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pelayananan Medik Esensial Bayi baru lahir Bayi dan balita RS RS RS Puskes Puskes RS mas mas Kls D Kls C Kls D Kls C √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√
√
√
√
√
√ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √
√
√
√
√
√
√
-
√
√ √
-
√
√ √
Lanjutan ....
No
Nama alat
Pelayananan Medik Esensial Bayi baru lahir Bayi dan balita RS RS RS Puskes Puskes RS mas mas Kls D Kls C Kls D Kls C √ √ √ √ (balon √ √ √ √ √ √
18 Blander 19 Resusitator bayi mengembang sendiri) 20 infant inkubator 21 Inkubator Transport 22 Infant warmer sederhana 23 Infant warmer lengkap 24 Therapy Sinar (Foto therapy) 25 Elektrocardiograp (EKG) 26 Nebulyzer 27 Pulse Oxymeter dengan sensor untuk neonatus/bayi 28 Syringe Pump 29 Infuse Pump 30 Bedside Monitor 31 Kompresor udara medis 32 Resusitasi, kit 33 Sterilisator 34 Vaccine Refrigerator 35 Vaccine carrier
√ √ √
√ √ √
√ √ √ √
√ -
√ -
√ -
√
√ √
√ √ √
√
√ √ √
√ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √
PENUTUP
PENUTUP: PRINSIP DASAR PEMENUHAN SARANA PRASARANA DAN PERALATAN KESEHATAN RS
SPA dipenuhi berdasarkan kebutuhan pelayanan di setiap strata faskes guna menjamin kontinuitas pelayanan Kebutuhan jenis alkes disesuaikan perkembangan teknologi kesehatan dengan memperhatikan mutu, keamanan, efisiensi & efektifitas Bangunan kesehatan disesuaikan dengan strata faskes dan kapasitas pelayanan, keamanan berwawasan lingkungan serta memperhatikan kondisi setempat Faskes bergerak dan sarana transportasi rujukan disesuaikan kondisi daerah.
Penutup: Perencanaan dan Pengadaan
Perencanaan alat kesehatan disusun memperhatikan : o o o o o
o
Klasifikasi RS (pemenuhan) ... Fasilitas dan Kemampuan Beban pelayanan (peningkatan) Kebutuhan jenis pelayanan (pengembangan) Ketersedian SDM termasuk Keteknisian Medik
Izin operasional SPA tetentu sesuai peraturan perundang –undangan Biaya pemeliharaan dan ketersedian suku cadang alkes
Pengadaan peralatan canggih harus mempertimbangkan rencana pemanfaatan/utilisasi internal RS dan rujukan
Penerimaan alat harus disertai dokumen (al. Petunjuk Pengoperasian, Pedoman/Manual Pemeliharaan, Jaminan Purna Jual ) dan Uji Fungsi oleh SDM Kompeten.
Penutup: Kompetensi dan Koordinasi
Kompetensi SDM dalam mengelola dan memelihara alat kesehatan perlu ditingkatkan secara berkesinambungan. Dinkes Provinsi, Kabupaten/Kota secara berkala melaksanakan pembinaan dan pengawasan alat kesehatan di Rumah Sakit dan fasyankes lainnya. Pemetaan ketersediaan fasilitas dan kemampuan pelayanan kesiapan SDM dan alat kesehatan sangat mendesak dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2014. Peningkatan koordinasi Dinkes Provinsi, Kabupaten/Kota dan RSUD, Puskemas, Balai dalam :
Perencanaan dan penganggaran Pemutakhiran data Pemeliharaan termasuk kalibrasi
TERIMA KASIH
