Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U(K) Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan
1. 2.
3. 4.
5.
Latar Belakang Sistem Pembiayaan dalam SJSN Contoh dari negara lain (US) Kondisi Yang Diharapkan Kesimpulan Rencana Tindak Lanjut
Keterbatasan jumlah Dokter Spesialis, distribusi tidak merata berpengaruh pada SJSN mendatang Hanya dilaksanakan di beberapa FK Univ. Negeri bekerjasama dengan RS Pendidikan tempat pendidikan terbatas Biaya Pendidikan tinggi: Mandiri dan Bantuan Beasiswa Kemenkes melalui Program PDSBK Polemik keberadaan Residen di RS: Membayar atau dibayar?
Mahasiswa Residen murni sebagai Peserta Didik di RS bukan Staf RS, sehingga tidak termasuk dalam Sistem Remunerasi RS walaupun melaksanakan tugas Pelayanan dibawah Supervisor sbg DPJP
Jasa Medis diberikan RS kepada Para Staf Medis RS pemberian insentif kepada Residen merupakan kebijakan masing-masing SMF di RS Pendidikan tersebut tidak ada Standar.
Pada SJSN diberlakukan Tarif INA CBG’s
Peserta Didik, dibebani Biaya Pendidikan dan besaran sesuai ketentuan yang dituangkan dalam MoU masing2 FK dan RS Pendidikan
2. SISTEM PEMBIAYAAN DALAM SJSN
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8.
9.
UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS UU Nomor 29 tentang Praktek Kedokteran, UU Nomor 36 tentang Kesehatan, UU Nomor 44 tentang Rumah Sakit, PP PBI No. 101/2012 Perpres JK No.12/2013 Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan Surat Kep Menkes RI no. 440/MENKES/SK/XII/2012 Tentang Penetapan Tarif Rumah Sakit Berdasarkan Indonesia Case Based Group (INA-CBG) Surat Keputusan Dirjen BUK no. HK.02.03/I/0253/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja National Casemix Center Tahun 2013
•
Dalam SJSN akan diberlakukan Sistem Pembiayaan Prospektif yaitu: sistim pembayaran PPK atas pelayanan yang diberikan yang pembayarannya telah ditentukan dan/atau dihitung di depan sebelum pelayanan diberikan, tanpa memerdulikan besarnya biaya riil yang dikeluarkan PPK (Weeks,1979; Knights.W 1998)
•
Contoh pembayaran prospektif case based payment melalui sistem case mix, di Indonesia dinamakan INA-CBG
Sistem Casemix adalah : Pengelompokan diagnosis penyakit yang dikaitkan dengan biaya perawatan dan dimasukan ke dalam group-group Ciri – ciri setiap group adalah : 1.Penyakit yang mempunyai Gejala Klinis yang sama 2.Pemakaian sumber daya yang sama (biaya perawatan sama)
Sistem pembayaran pelayanan kesehatan secara paket dimana pembayaran / biaya ditentukan sebelum pelayanan diberikan
01 Oktober 2010
INA - DRG
INA - CBG
Tarif INA-CBG meliputi : a. Pelayanan Rawat Inap Merupakan paket jasa pelayanan, prosedur/tindakan, penggunaan alat, ruang perawatan, serta obat-obatan dan bahan habis pakai yang diperlukan b. Pelayanan Rawat Jalan Merupakan paket jasa pelayanan kesehatan pasien rawat jalan sudah termasuk Jasa pelayanan, Pemeriksaan penunjang Prosedur/ tindakan, Obatobatan yang dibawa pulang, Bahan habis pakai lainnya.
Data Kosting
Data Koding
Berbasis pada data rumah sakit yang digunakan sebagai sampling
Tarif Casemix INA-CBG = Hospital Base rate x Cost Weight x aF*
*Adjustment factor (aF)
Dasar: Guidelines for Teaching Physicians,
Intern and Residents (Department of Health and Human Services, US) Di US, pembayaran terhadap residen dibedakan bila pelayanan yang diberikan kepada pasien berada di dalam lingkup program pendidikannya (yang mana ybs akan dibayar sebagai residen) dan di luar lingkup program pendidikannya (dibayar sesuai dengan lisensi / kompetensi terakhir yang dimiliki ybs)
‘Medicare’ sebagai badan pengelola asuransi di US mempunyai 2 mekanisme pembayaran tenaga medis di RS Pendidikan: 1. Bagi dokter Medicare Physician Fee
Schedule (FPS)
2. Bagi intersip dan residen Direct Graduate Medical Education (DGME) dan
Indirect Medical Education (IME)
Pelayanan dilakukan sepenuhnya oleh seorang dokter yang bukan residen Dilakukan oleh residen saat dokter supervisor secara fisik hadir pada saat pelayanan diberikan Dilakukan oleh residen di fasyankes primer, selama jenis pelayanan tersebut termasuk dalam lingkup program pendidikannya
Pembayaran diberikan oleh Medicare kepada rumah sakit pendidikan RS Pendidikan memberikan gaji kepada para residen Bila tidak dimungkinkan dalam hal regulasi penerimaan RS, mekanisme pembayaran menggunakan Medical Physician Fee Schedule sebagaimana tersebut di atas
Pelayanan yang diberikan adalah sepenuhnya di dalam kapasitas / kompetensi sebagai dokter umum, bukan residen Pelayanan dilakukan di luar fasilitas RS Pendidikan Pelayanan dilakukan di RS Pendidikan, yaitu di rawat jalan atau gawat darurat, akan tetapi jenis pelayanan tersebut sama sekali terpisah dari rangkaian wajib program pendidikannya
Pelayanan primer dilakukan di instalasi rawat jalan RS, tidak berlaku bila pelayanan dilakukan di klinik praktek pribadi di luar RS ataupun pada kunjungan rumah Residen yang melakukan pelayanan tanpa kehadiran supervisor harus sudah melengkapi lebih dari 6 bulan program residensi tersebut Satu orang supervisor maksimal hanya dapat membimbing 4 orang residen, untuk dapat mengajukan klaim ke Medicare
Kewajiban supervisor: Tidak mempunyai tanggungjawab lain pada saat pelayanan dilakukan oleh residen Mempunyai tanggungjawab medis primer terhadap pasien yang dirawat oleh residen tersebut Memastikan pelayanan dilakukan dengan benar dan rasional Mereview pelayanan yang telah diberikan residen Mencatat review tersebut dan memberikan arahan lebih lanjut
4. KONDISI YANG DIHARAPKAN
4. KONDISI YANG DIHARAPKAN • Pendidikan Spesialis mampu menghasilkan Dr.Sp sesuai kebutuhan Pelayanan Spesialistik di Fasyankes Sekunder dan Tersier • Sebagaimana Residen di berbagai negara (AS misalnya), Peserta Didik mendapat insentif / gaji dari pekerjaannya, mendapat perlindungan cukup. • Dimungkinkan pemberian insentif/ remunerasi oleh Pihak BPJS? “Peserta Didik sbg Staf Sementara RS Pendidikan yg mempunyai hak dan kewajiban”
5. KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT
5. KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT • Dalam menyongsong SJSN diperlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan spesialistik di Fasyakes Sekunder dan Tersier (baik jumlah dan distribusi) • Sistem Pendidikan Kedokteran perlu dilakukan penataan ulang dengan melibatkan FK Swasta dan RS Pendidikan Swasta (dlm proses di RUU Dikdok) • BPJS sebagai Pengelola Pembiayaan perlu mengkaji tentang pemberian insentif/ gaji bagi Residen karena pemberian remunerasi tidak bisa dilakukan oleh RS Pendidikan terkait ketentuan yang mengatur Sistem Keuangan Pemerintah
