KERJASAMA PROGRAM PROFESI INSINYUR KEMENTERIAN PUPR DENGAN KEMENTERIAN RISTEK DIKTI DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI Jakarta - Senin,10 Oktober 2016
ORGANISASI, TUGAS DAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
PERAN BALAI DALAM PEMBINAAN KONSTRUKSI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI FUNGSI PENGATURAN DIREKTORAT 1-4 substansi jasa konstruksi DIREKTORAT 5 substansi kuantitas (kerjasama) dan kualitas (penjaminan mutu)
FUNGSI PEMBERDAYAAN BALAI JASA KONSTRUKSI Rujukan Pembina Konstruksi di Daerah PPK PROVINSI
Pengguna Jasa
FUNGSI PENGAWASAN DIREKTORAT 1-4 substansi jasa konstruksi DIREKTORAT 5 substansi kuantitas (kerjasama) dan kualitas (penjaminan mutu)
Penyedia Jasa Masyarakat Konstruksi
DAFTAR BALAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN SASARAN PEMBINAAN PENYEDIA PENGGUNA MASYARAKAT
PP 30/2000
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN
PENGATURAN kebijakan nasional pengembangan dan pengaturan, peraturan perundang-undangan
PEMBERDAYAAN pengembangan SDM, pengembangan usaha dan kemitraan, dukungan lembaga keuangan untuk prioritaspelayanan-kemudahan dan akses memperoleh pendanaan, dukungan lembaga pertanggungan untuk prioritaspelayanan-kemudahan dan akses dalam perolehan jaminan pertanggungan risiko, peningkatan kemampuan teknologi, sistem informasi, litbang teknologi
PENGAWASAN tertib usaha, tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan
6
7
VISI MISI PEMBINAAN KONSTRUKSI VISI 1. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia 2. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Di Pasar Internasional 3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik (NAWA CITA PRESIDEN RI BUTIR 5,6 DAN 7)
MISI 1. Meningkatkan kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional. 2. Meningkatkan persentase BUJK yang berkualifikasi besar. 3. Meningkatkan budaya penerapan manajemen mutu, SMK3, tertib penyelenggaraan, dan konstruksi berkelanjutan. 4. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja konstruksi dan partisipasi masyarakat. 5. Meningkatkan nilai tambah produk konstruksi unggulan. Pengembangan Konstruksi Nasional Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi Pembinaan Produktivitas Badan Usaha dan Sumber Daya Konstruksi Pemberdayaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Masyarakat
IklimUsaha Tertib dan Mutu Produk Unggulan Kompetensi dan kesadaran masyarakat
UUJK 18/99 1. Iklim Pengusahaan 2. Tertib Penyelenggaraan 3. Partisipasi Masyarakat RPJMN/RENSTRA 2015-2019 1. Tertib Penyelenggaraan 2. Pengunaan Dan Nilai Tambah DN 3. Produktivitas BU & TK 4. Volume Pengusahaan 5. Penguasaan Pasar/ Kemandirian KEBUTUHAN STAKEHOLDER ISU REGIONAL & INTERNASIONAL DAN DAYA SAING REFORMASI BIROKRASI Ketahanan Masyarakat Konstruksi (Mandiri, Berdaulat Daya Saing, Nilai Tambah)
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI Meningkatnya kompetensi tenaga kerja konstrusi dengan jumlah tenaga kerja konstruksi nasional yang memadai
BUSSINESS ENVIRONTMENT DEVELOPMENT
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
Regulator
Meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha jasa konstruksi nasional
• Iklim usaha yang kondusif, tranparan dan persaingan yang sehat • Kemudahan dalam membentuk integrasi rantai pasok • Terjaminnya keselamatan masyarakat dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi • Kesetaraan hak dan kewajiban antara penyedia dan pengguna jasa
PENGATURAN
CORPORATE DEVELOPME NT
Eksekutor
PEMBERDAYAAN
INSTITUTIONAL BUILDING AND DEVELOPMENT
Supervisi
•Meningkatnya kapasitas kelembagaan jasa konstruksi •Peran masyarakat yang berkualitas dalam pelaksanaan kebijakan jasa konstruksi
PENGAWASAN Meningkatnya TKDN dan terjaminnya kualitas material konstruksi
MATERIAL DEVELOPMENT 9
TECHNOLOGY DEVELOPMENT
Meningkatnya penggunaan teknologi konstruksi dalam negeri
PROGRAM STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
POTRET TENAGA KERJA KONSTRUKSI
12
SUMBER : BPS, Feb 2015
POTRET TENAGA KERJA KONSTRUKSI DI INDONESIA (Update SUMBER : LPJKN, Maret 2016) )
TENAGA TERAMPIL (BERSERTIFIKAT) Subkualifikasi Jumlah TT-JK Perpanjangan Jumlah TT-JK Baru
Tingkat 3/ Kelas 3
Tingkat 2/ Kelas 2
Tingkat 1/ Kelas 1
Jumlah sesuai Sub kualifikasi
Jumlah Orang
11.497
30.280
64.430
106.207
101.669
35,646
41,847
189,553
267,046
256,820
TENAGA AHLI (BERSERTIFIKAT) Subkualifikasi Jumlah TA-JK
Muda
Madya
Utama
Jumlah sesuai Sub kualifikasi
Jumlah Orang
75,644
67,245
5,231
148,120
142,077
Atau baru 6,1 % tenaga kerja konstruksi bersertifikat dari Total Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi di Indonesia.
TOTAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI BERSERTIFIKAT 101,669 +256,820 + 142,077 = 500,566 ORANG
PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA KERJA KONSTRUKSI
MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT (MRA)
∗ Mutual Recognition Arrangement (MRA) adalah salah satu bentuk kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan. Untuk mensosialisasikan MRA, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melakukan kegiatan Sosialisasi Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Engineering Services and Architectural Services. ∗ Dengan memiliki MRA, tenaga profesi engineer dan arsitek dapat bekerja tanpa perlu assessment di tingkat ASEAN. Merupakan tugas bersama antara pemerintah dan pihak swasta untuk mendorong tenaga profesi melakukan registrasi untuk mendapatkan sertifikasi, kemudian meningkatkan mobilitas tenaga profesi.
PELAKSANAAN CPD Continuing Professional Development mewujudkan tenaga ahli konstruksi yang andal secara berkesinambungan Tujuan : • Proses penyelenggaraan CPD bagi Tenaga Ahli baik dalam lingkup nasional maupun yang mempunyai kesetaraan dalam lingkungan negara ASEAN berjalan sesuai ketentuan; dan • Proses perpanjangan masa berlaku SKA memenuhi ketentuan penyelenggaraan CPD dan persyaratan kompetensi.
KERJASAMA PROGRAM PROFESI INSINYUR
MOU KEMENTERIAN PUPR DENGAN KEMENTERIAN RISETDIKTI
Telah dilaksanakan tanda tangan Nota Kesepahaman antara kementerian PUPR dengan Kementerian RISETDIKTI tentang Penyelenggaraan Program Profesi Insinyur yang dilaksanakan pada TANGGAL 19 AGUSTUS di KEMENTERIAN PUPR - JAKARTA, oleh Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono dan Menteri RISETDIKTI, Mohamad Nasir.
NOTA KESEPAHAMAN
JALINAN KERJASAMA KEMENTERIAN PUPR DENGAN KEMENTERIAN RISTEK DIKTI • Penyelenggaraan program tersebut juga sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 11/2014 tentang Keinsinyuran. Karena dalam UU tersebut menegaskan bahwa pembinaan praktik keinsinyuran merupakan tanggung jawab pemerintah. • Kementerian PUPR akan menyiapkan trainning draw dan Kemenristek Dikti akan menyiapkan kurikulum dan dosen pengajarnya. Paket pekerjaan di Kementerian PUPR itu bisa dipakai untuk training draw yang bisa digunakan para pelaku yang sedang menempuh pendidikan profesional. • Training draw, tidak menyulitkan, terutama yang sedang melaksanakan pendidikan, karena ada bedanya antara yang menempuh pendidikan Sarjana (S1) dengan profesional. Profesional lebih banyak dilapangannya. • Kemenristek Dikti memberikan mandat kepada 40 perguruan tinggi tentang pendidikan profesi keinsinyuran SEBAGAI pemenuhan kebutuhan insinyur di Indonesia dan insinyur professional.
PENANDATANGAN MOU
MAKSUD DAN TUJUAN NOTA KESEPAHAMAN ∗ Memperkuat Sinergitas dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur ∗ Sebagai dasar Perjanjian Kerjasama Program Pendidikan Profesi Insinyur
RUANG LINGKUP PENGUATAN KELEMBAGAAN PROGRAM PROFESI INSINYUR :
∗ Kementerian Ristek Dikti menetapkan pedoman teknis pembelajaran dan pemagangan serta evaluasi penyelengaraan Program Profesi Insinyur ∗ Kementerian PUPR memfasilitasi penyiapan Insinyur Profesional sebagai dosen/fasilitator serta fasilitasi pemagangan bagi peserta program. Dosen/Fasilitator berasal dari tenaga ahli kontraktor, konsultan maupun dari tenaga fungsional Kementerian PUPR
PENANGGUNG JAWAB ∗ Kementerian Ristek Dikti menunjuk Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi ∗ Kementerian PUPR menunjuk Direktur Jenderal Bina KOnstruksi
RENCANA TINDAK LANJUT ∗ Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Bersama untuk Program Profesi Insinyur ∗ Pertemuan sekaligus persiapan tindak lanjut Perjanjian Kerjasama dengan para Rektor ∗ Penandatangan Perjanjian Kerjasama ∗ Identifikasi dosen/fasilitator untuk Program Profesi Insinyur serta penyiapan sbg Insinyur Profesional ∗ Penyiapan proyek Kementerian PUPR sebagai Training Draw Program Profesi Insinyur
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TERIMA KASIH
©2016
