KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2013
PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN (SL-PPHP)
KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
TOR TERM OF REFERNCE ` KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : Kementerian Pertanian UNIT ESELON : Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian PROGRAM : Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan ekspor Hasil Pertanian HASIL : Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian UNIT ESELON II/SATKER
: Sekretariat Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
KEGIATAN
: Penyelenggaraan SL-PPHP
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
: -
SATUAN UKURAN DAN JENIS KELUARAN
VOLUME
Peningkatan kemampuan menganalisis potensi, peluang dan masalah Peningkatan kemampuan analisis pasar dan jaringan pemasaran Peningkatan kemampuan pengembangan usaha dan perizinan Penerapan sistim jaminan mutu berdasarkan GMP dan SOP Tumbuhnya jiwa kewirausahawan
: 1. Buku Panduan 2. Hasil IML dan AKL 3. Kegiatan Pelatihan 4. Pembinaan Teknis : 175 (Seratus Tujuh Puluh Lima) Kelompok
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan Sesuai peraturan Menteri Pertanian Nomor : 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pertanian, maka Direktorat Jenderal PPHP mempunyai tugas ”merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian” 1
Bagian Perencanaan Sekretarian Ditjen Pengolahan dan Pemasaran hasil Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan hasil Hortikultura, penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kreteria dan prosedur di bidang pengolahan hasil hortikultura, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan hasil hortikultura 2. Gambaran Umum Sekolah lapang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (SL-PPHP) merupakan kegiatan yang dapat mengintegrasikan kegiatan PPHP baik secara vertikal antara Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota sampai kepada pelaku usaha di lapangan, maupun secara horizontal antar Direktorat (fungsi). Berbeda dengan Sekolah Lapang lainnya yang dikembangkan oleh eselon I lain lingkup Kementerian Pertanian, SL-PPHP merupakan Sekolah Lapangan yang sangat kompleks diantara Sekolah Lapangan yang dikembangkan unit kerja lain, karena menangani multi komoditi dan mengemban misi yang multi fungsi. Penyelenggaraan SL-PPHP terdiri dari 4 sub komponen input, yaitu : 1. Penyusunan Pedoman/Petunjuk SL-PPHP Pedoman ini merupakan kumpulan informasi teknologi tentang pengolahan hasil biofarmaka yang berbentuk rimpang dan non-rimpang. Informasi teknologi tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pengguna. 2. Pelaksanaan Indentifikasi Masalah Lapangan (IML) dan Analisa Kebutuhan Latihan (AKL) 3. Identifikasi Masalah Lapangan (IML) dan Analisa Kebutuhan Latihan (AKL) merupakan kegiatan pengumpulan informasi dan analisa masalah-masalah yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan dan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di daerah yang bersangkutan, dan tingkat penguasaan petugas/ penyuluh, pelaku bisnis dan stakeholder terkait dalam pemecahan masalah. Informasi tersebut yang dikembangkan menjadi informasi/ database yang menjadi dasar pelaksanaan PL-1, PL-2 dan Diklat PU. 4. PL-1 PL-1 adalah kegiatan workshop yang membahas hasil IML dan AKL, dengan keluaran berupa identifikasi materi pelatihan baik jenis maupun kedalaman yang dibutuhkan, serta penetapan kelompok yang dinilai masih memerlukan perbaikan dibidang manajemen dan teknologi pengolahan terutama untuk mencapai produksi skala ekonomis, 2
pemberdayaan SDM, penggunaan teknologi tepat guna, pengemasan dan labeling berbasis GMP, penanganan mutu, serta pemasaran 5. PL-2 PL-2 adalah kegiatan pelatihan untuk kelompok yang dinilai masih memerlukan perbaikan dibidang manajemen dan teknologi pengolahan terutama untuk mencapai produksi skala ekonomis, pemberdayaan SDM, penggunaan teknologi tepat guna, pengemasan dan labeling berbasis GMP, penanganan mutu, serta pemasaran PL-2 dapat mengoperasionalkan teknologi dan sarana yang diberikan sebagai insentif pemerintah yang dananya bersumber dari APBN. 6. Diklat PU Diklat PU adalah kegiatan pelatihan tahap ketiga yang pesertanya terdiri dari pelaku usaha atau kelompok tani yang mengelola pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang bertujuan mengubah sikap ketergantungan kearah kemandirian; dan dari pekerja terampil menjadi professional. 7. Bimbingan Lanjutan dan Pengawalan Teknis Pengawalan adalah kegiatan pembinaan teknis yang sifatnya preventif untuk mengantisipasi kesalahan di lapangan secara administratif maupun fisik. Pengawalan dilakukan terhadap kelompok calon penerima alat dimulai dari kelompok telah teridentifikasi sampai dengan kelompok dapat mengoperasionalkan teknologi dan sarana yang diberikan sebagai insentif pemerintah yang dananya bersumber dari APBN.
B. PENERIMA MANFAAT SL-PPHP untuk tahun 2013 ini akan dilaksanakan di 25 propinsi yang dilakukan oleh Ditjen PPHP bekerjasama dengan Dinas Lingkup Pertanian tingkat propinsi , dengan sasaran sebanyak 175 kelompok tani (1 kelompok dapat berisi maksimal 25 orang). Kelompok tani penerima bantuan dari Ditjen PPHP sampai dengan TA. 2012 yang telah memanfaatkan bantuan alsin dengan baik diperkirakan sebesar 30%. Dengan kegiatan Sekolah Lapang PPHP, kelompok tani mandiri penerima bantuan alsin dari Ditjen PPHP meningkat menjadi 80% ( dinilai dari kemampuan pemanfaatan alat, pengelolaan usaha dan akses pasar). D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan pola swakelola.
3
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan a. Tahap Persiapan Tahap persiapan terdiri dari: rapat, penunjukan Tim Penyusun Pedoman, Survey IML dan AKL b. Tahap Pelaksanaan Pada tahap pelaksanaan akan dilakukan penyusunan buku pedoman , PL-1, PL-2, Diklat PU dan Bimbingan Lanjutan dan pengawalan teknis kepada kelompok penerima bantuan dana TP. c. Tahap Pembuatan Laporan Tahap akhir dari satu kegiatan adalah pembuataan laporan seluruh tahapan yang telah dilaksanakan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.
JADWAL KEGIATAN Secara rinci jadwal pelaksanaan kegiatan adala sebagai berikut: No
Kegiatan 1
1
2
3
4
5
2
3
4
Bulan/tahun 2013 5 6 7 8
9
10
11
12
Penyusunan Pedoman/Petunjuk SL-PPHP Persiapan Pelaksanaan Pelaporan IML dan AKL Persiapan Pelaksanaan Pelaporan PL-1 Persiapan Pelaksanaan Pelaporan PL-2 Persiapan Pelaksanaan Pelaporan Diklat PU Persiapan Pelaksanaan Pelaporan
4
3.
Analisis Resiko Karena sedikit perbedaan konsep dengan SL-PPHP sebelumnya, perlu usaha tambahan untuk mengintegrasikan konsep lama dan baru agar pekerjaan yang sudah dilakukan tidak sia-sia. 4. Solusi - Koordinasi ditingkat daerah dan kabupaten - Monitoring dan evaluasi setelah tahap pelaksanaan - Tertib administrasi
E. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Waktu untuk menyelesaikan kegiatan SL-PPHP selama 10 bulan. F.
BIAYA YANG DIPERLUKAN Untuk melaksanakan kegiatan SL-PPHP dibutuhkan biaya sebagaimana RAB terlampir.
Jakarta Juli 2012 Sekretaris Direktorat Jenderal PPHP
Ir. Yasid Taufik, MM
5
