Pedoman Pengajuan Proposal KEGIATAN PENGOLAHAN dan PEMASARAN HASIL PERTANIAN T.A. 2011

Pedoman Pengajuan Proposal KEGIATAN PENGOLAHAN dan PEMASARAN HASIL PERTANIAN T.A. 2011

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian KEMENTERIAN PERTANIAN 2009

KATA PENGANTAR

Tahun 2011 adalah tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 yang difokuskan pada peningkatan daya saing bangsa. Kebijakan ini merupakan hal yang amat strategis dalam konteks pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang memang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian Indonesia. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Ditjen PPHP) menggariskan bahwa pola perencanaan pembangunan PPHP menganut sinergi antara pola top down dengan bottom up. Dengan pola ini sangat diharapkan bahwa kegiatan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nasional dan kesiapan daerah sebagai pelaksananya. Buku Pedoman Pengajuan Proposal Kegiatan PPHP ini disusun dan disebarluaskan untuk dijadikan acuan utama bagi Dinas lingkup pertanian di Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang ingin mendapatkan bantuan dana dari sumber APBN Ditjen. PPHP tahun anggaran 2011. Diharapkan dengan terbitnya Buku Pedoman ini, daerah dapat menentukan kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran yang benar-benar sesuai dan menjadi prioritas kebutuhan di daerah. Bagi Ditjen. PPHP, dengan adanya proposal yang baik dari daerah, maka akan sangat membantu dalam menetapkan kebijakan alokasi anggaran bagi daerah. Dengan cara ini diharapkan ada peningkatan kualitas dan sekaligus sinergi antara perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Sangat diharapkan buku ini akan memberikan inspirasi dan dorongan bagi semua pihak yang terkait untuk mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di daerah. Semoga!. Jakarta, Desember 2009 Sekretaris Ditjen PPHP,

Ir. Banun Harpini, M.Sc. NIP. 19601019 198503 2 001

Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011

i

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar DAFTAR ISI

Bab 1.

Pendahuluan A B. C. D.

Bab 2.

Struktur Program dan Kegiatan PPHP Uraian Program Uraian Kegiatan dan Sasaran PPHP Fokus Komoditi PPHP Karakteristik Kegiatan Pusat dan Daerah

5 7 9 17 18

Jenis dan Jumlah Kegiatan Kegiatan Tahun Jamak Jenis/Rincian Belanja Outline Penulisan

22 22 23 25

Administrasi Proposal A B

Bab 5

1 1 2 4

Kriteria Penulisan Proposal A B. C D

Bab 4

Arah Pembangunan Nasional Kewenangan Pusat - Daerah Anggaran Berbasis Kinerja Tujuan dan Sasaran

Karakteristik Program dan Kegiatan A. B. C. D. E.

Bab 3.

i ii

Jadwal Kriteria Seleksi

Penutup

29 31 34

LAMPIRAN 35


ii


iii

Bab 1 PENDAHULUAN

A.

ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2010-2014 Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2005-2025 bahwa visi pembangunan nasional jangka panjang adalah mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Untuk mencapai visi tersebut, maka pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Tahapan dan skala prioritas yang

ditetapkan

mencerminkan

urgensi

permasalahan

diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya.

yang

hendak

Oleh karena itu,

tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus

berkesinambungan

dari

periode

ke

periode

berikutnya

untuk

mewujudkan sasaran utama pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan tersebut. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM sebelumnya (2005-2009), maka RPJM tahun 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan pembangunan pertanian yang dijabarkan 7 Gema Revitalisasi Pertanian, yaitu: (1). Revitalisasi Lahan, (2). Pembenihan dan Pembibitan, (3). Infrastruktur dan Sarana, (4). Sumberdaya Manusia, (5). Pembiayaan Petani, (6). Kelembagaan Petani, dan (7). Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir

B.

KEWENANGAN PUSAT-DAERAH Berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan UU Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang


1

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, program dan anggaran pembangunan pertanian tersebut dijabarkan sesuai dengan peta kewenangan pemerintah dengan memberikan peluang lebih banyak kepada partisipasi masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Peta kewenangan tersebut adalah: (1)

Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan nasional pembangunan pertanian sebagai acuan makro terhadap implementasi kegiatan di daerah. Hal ini terkait erat dengan tata ruang pengembangan ekonomi sumberdaya pertanian (termasuk kawasan agribisnis unggulan, potensi komoditas unggulan/strategis secara nasional), daya saing pemberdayaan wliayah tertinggal, pengentasan kemiskinan, pembangunan sarana dan prasarana.

(2)

Pemerintah Provinsi menjabarkan kebijakan Pusat melalui penilaian dan koordinasi terhadap pengembangan wilayah berbasis komoditas di wilayahnya, dengan melibatkan dan memberdayakan Kabupaten/ Kota dan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam pengembangan aspek di hulu sampai hilir, dan unsur penunjangnya.

(3)

Pemerintah Kabupaten/ Kota menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran kinerja pembangunan pertanian di wilayahnya yang mengacu pada kebijakan nasional dan kapasitas sumberdaya wilayah. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah Kabupaten/ Kota terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap: besaran, kualitas dan karakteristik (sumberdaya alam, sumberdaya manusia, modal, teknologi, sosial dan budaya).

C.

ANGGARAN BERBASIS KINERJA Semenjak tahun 2006 pemerintah telah mulai menerapkan sistem

penganggaran berbasis kinerja. Penerapan sistem anggaran berbasis kinerja ini muncul didasarkan atas banyaknya temuan permasalahan dan kendala dalam penerapan anggaran melalui pendekatan kegiatan proyek maupun bagian proyek di masa lalu. Upaya penyempurnaan pola penganggaran ini dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program serta


2

penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan. Sistem penganggaran terpadu berbasia kinerja memerlukan pengaturan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta mengakomodasi semangat reformasi yang lebih demokratis, desentralistik, sinergis, komprehensif dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan penerapan

sistem penganggaran ini sangat diharapkan agar daerah dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan sehingga akan menumbuhkan rasa ikut memiliki (sense of belonging) terhadap anggaran kinerja, yang kemudian diharapkan meningkatkan efektivitas sekaligus efisiensi pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya perencanaan tersebut juga diharapkan tetap dapat menampung sasaran-sasaran perencanaan yang bersifat makro yang ditetapkan oleh Pusat, sehingga sistem perencanaan yang serasi antara bottom up planning dan top down policy dapat diwujudkan. Untuk itu, dalam perencanaan anggaran kinerja para perencana harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan program dengan anggaran kinerja khususnya berkaitan dengan: (a) Strategi dan prioritas program yang memiliki nilai taktis strategis bagi pembangunan pertanian, (b) Target group (kelompok sasaran) yang akan dituju oleh program dan kegiatan yang ditunjukkan oleh indikator dan sasaran kinerja yang terukur, dan (c) Sumberdaya dan teknologi yang tersedia dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Dari pengamatan sekilas sebagian besar pengajuan proposal kegiatan PPHP dari daerah yang masuk selama ini lebih banyak berisi shopping list usulan pengadaan barang (procurement–based) bukan berupa aktivitas pengembangan (activity-based) dengan indikator output dan outcome yang terukur dan tingkat keberhasilan tinggi. Penilaian tingkat keberhasilan kegiatan berdasarkan anggaran berbasis kinerja ini bukanlah pada besarnya jumlah anggaran yang dialokasikan sesuai usulan daerah, tetapi pada tingkat pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran dan efisien. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan proposal yang mampu menjelaskan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang ditargetkan, lengkap dengan data dukung yang akurat, dan legalitas dari Dinas terkait.


3

D.

TUJUAN DAN SASARAN Dalam rangka menghasilkan perencanaan yang baik sesuai yang

diamanatkan Undang-undang

nomor 17 tahun 2003 maka perlu disusun

Pedoman Pengajuan Proposal Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman teknis dalam

pengusulan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian bagi institusi pusat dan daerah, sehingga kegiatan yang diajukan benar-benar mampu menyelesaikan permasalahan pengolahan dan /atau pemasaran yang ada didaerah tersebut. a. Output Keluaran (output) dari kegiatan Penyusunan Pedoman Usulan Kegiatan PPHP adalah Buku petunjuk/pedoman usulan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. b. Outcome Bagi Ditjen. PPHP, adanya proposal yang baik dari daerah, akan sangat membantu dalam menetapkan kebijakan alokasi kegiatan dan anggaran bagi daerah. c. Benefit Tersusunnya perencanaan program pembangunan pertanian khususnya kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian secara lebih baik yang melibatkan

semua

pihak

terkait

khususnya

masyarakat

dalam

penyusunannya, transparan, terintegrasi antara institusi Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan instansi lain, serta berkelanjutan. d. Impact Diharapkan kegiatan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian bersifat spesifik, memiliki efektifitas tinggi untuk memecahkan masalah, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat tani.


4

Bab 2 KARAKTERISTIK PROGRAM DAN KEGIATAN

A.

STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN PPHP 2011 Sebagai sub-bagian dari pembangunan pertanian secara luas, maka

struktur program dan kegiatan pembangunan PPHP mengacu pada struktur program dan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementrian Pertanian.

Sesuai dengan pedoman dalam

Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang dituangkan angkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014. Untuk program Ditjen. PPHP adalah Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian. Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan dibawah program tersebut adalah: (1). Pengembangan Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian (2). Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (3). Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian (4). Pengembangan Pemasaran Domestik (5). Pengembangan Pemasaran Internasional (6). Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen. PPHP Kegiatan Utama tersebut selanjutnya dirinci menjadi sub kegiatan yang menjadi prioritas PPHP yang dapat dilihat dalam tabel berikut:


5

Kegiatan Prioritas Ditjen. PPHP Tahun 2010-2014 (1).Pengembangan Penanganan 1. Peningkatan efisiensi penanganan panen Pasca Panen Hasil Pertanian dan pasca panen padi. 2. Revitalisasi penggilingan padi skala kecil. 3. Pengembangan usaha pengeringan dan pergudangan dan kemitraan padi, jagung. 4. Pengembangan usaha dan kemitraan grading & packaging house hortikultura 5. Pengembangan usaha dan kemitraan pengeringan dan pergudangan bawang merah dan biofarmaka. 6. Pengembangan usaha dan kemitraan kakao fermentasi bermutu tinggi. 7. Pengembangan bokar bersih. 8. Pengembangan usaha pakan ternak skala kecil (PPTSK). (2). Pengembangan Pengolahan 9. Pengembangan agroindustri dan Hasil Pertanian kemitraan tepung-tepungan berbasis sumberdaya lokal. 10. Pengembangan agroindustri beras specialty untuk ekspor. 11. Pengembangan agroindustri dan kemitraan perkebunan (kelapa, kopi, lada, atsiri, mete). 12. Pengembangan agroindustri dan kemitraan hortikultura. 13. Pengembangan agroindustri dan kemitraan peternakan (susu, daging). 14. Pengembangan usaha pengolahan kompos dan biogas. (3). Pengembangan Mutu dan 15. Pengembangan sertifikasi alsintan Standarisasi Pertanian melalui UPT. BPMA (Balai Pengujian Mutu Alsintan) 16. Penguatan pembinaan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.


6

(4). Pengembangan Domestik

Pemasaran

(5). Pengembangan Internasional

Pemasaran

(6). Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen. PPHP

B.

17. Fasilitasi sertifikasi produk pertanian 18. Pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA), Pasar Tani, dan Pasar Lelang. 19. Pengembangan sarana dan pemasaran tanaman hias. 20. Revitalisasi Pasar Ternak. 21. Pengembangan Sistem Informasi Pasar komoditi strategis. 22. Penyelenggaraan promosi, eksebisi dan perlombaan. 23. Pengembangan Sistem Informasi Pasar ekspor impor komoditi strategis. 24. Pengembangan pemasaran tingkat bilateral, regional, multilateral 25. Penyelenggaraan promosi internasional, eksebisi dan perlombaan. 27. Penumbuhan dan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di LM3 28. Penyusunan perencanaan, monitoring, dan dukungan manajemen lainnya. 29. Penumbuhan dan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian didaerah konflik, bencana alam, tertinggal, dan perbatasan.

URAIAN PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing dimaksudkan untuk memfasilitasi: (1) Berkembangnya usaha pertanian produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun internasional; dan (2) Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan devisa dan pertumbuhan PDB.


7

Peningkatan nilai tambah akan difokuskan pada dua hal yakni peningkatan kualitas dan jumlah olahan produk pertanian untuk mendukung peningkatan daya saing dan ekspor. Peningkatan kualitas produk pertanian (segar dan olahan) diukur dari peningkatan jumlah produk pertanian yang mendapatkan sertifikasi jaminan mutu (SNI, Organik, Good Agricultural Practices, Good Handling Practices, Good Manucfacturing Practices).

Pada akhir 2014 semua produk pertanian

organik, kakao fermentasi , dan bahan olah karet (bokar) sudah harus tersertifikasi dengan pemberlakuan sertifikasi wajib. Peningkatan jumlah olahan diukur dari rasio produk segar dan olahan. Diperkirakan baru sekitar 80 % produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk segar sedangkan 20% sisanya dalam bentuk olahan, sehingga nilai tambahnya masih sangat kecil. Karena itu pada akhir 2014 produk pertanian yang diperdagangkan dalam bentuk olahan ditargetkan mencapai 50%. Peningkatan daya saing akan difokuskan pada pengembangan produk

berbasis

sumberdaya

lokal

yang

(1)

bisa

meningkatkan

pemenuhan permintaan untuk konsumsi dalam negeri; dan (2) bisa mengurangi ketergantungan impor (substitusi impor). Ukurannya adalah besarnya pangsa pasar (market share) di pasar dalam negeri dan penurunan net impor.

Upaya peningkatan daya saing akan difokuskan pada

peningkatan produksi susu yang selama ini importasinya mencapai 73% untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Untuk mengurangi besarnya

importasi gandum/terigu yang mencapai 6,7 juta ton per tahun akan dikembangkan

tepung-tepungan

berbasis

sumberdaya

local,

yang

ditargetkan pada akhir 2014 sudah bisa mensubstitusi 10 % importasi gandum/terigu.

Untuk kakao, ditargetkan pada akhir 2014 kebutuhan

kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri bisa dipenuhi semua dari produksi dalam negeri. Peningkatan ekspor akan difokuskan pada pengembangan produk yang punya daya saing di pasar internasional, baik segar maupun olahan, yang kebutuhan di pasar dalam negeri sudah tercukupi. Indikatornya adalah pertumbuhan volume ekspor.


8

C.

URAIAN KEGIATAN DAN SASARAN DITJEN. PPHP

1.

Peningkatan Efisiensi Penanganan Panen dan Pasca Panen Padi. Sasaran kegiatan ini adalah menurunkan kehilangan hasil (losses) panen padi dari 10,82 % pada tahun 2008 menjadi sekitar 9% pada tahun 2014 melalui: (a)

Penyediaan sarana peralatan pemanenen dan pasca panen yang lebih baik.

(b)

Pendampingan operasionalisasi dan perawatan peralatan yang diberikan.

(c) 2.

Penumbuhan kelembagaan pelayanan jasa alsin.

Revitalisasi Usaha Penggilingan Padi Skala Kecil. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan rendemen penggilingan padi minimal 2 %, dengan cara: (a) Memperbaiki/melengkapi peralatan penggilingan padi kecil (b) Pendampingan operasionalisasi dan perawatan peralatan dan sarana yang diberikan. (c)

Pendampingan manajemen usaha penggilingan padi.

(d) Pendampingan untuk mendapatkan akses modal. (e) Penumbuhan kelembagaan penggilingan padi yang dikelola oleh gabungan kelompok tani (POKTAN) atau GAPOKTAN yang bisa mandiri dan berkelanjutan. 3.

Pengembangan Usaha Pengeringan dan Pergudangan dan Kemitraan Padi, Jagung. Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan mutu gabah/beras, jagung, untuk memenuhi standar yang diminta pasar, dengan cara (a)

Memperbaiki/melengkapi peralatan pengering (dryer) dan sarana pergudangan/penyimpanan,

termasuk

memperbaiki/membangun

sarana lumbung desa yang dikelola oleh masyarakat. (b)

Mengembangkan kemitraan dalam penyediaan dan pemasaran hasil.


9

(c)

Pendampingan operasionalisasi dan perawatan peralatan dan sarana yang diberikan.

(d) 4.

Pendampingan manajemen pergudangan.

Pengembangan Usaha dan Kemitraan Grading & Packaging House Hortikultura. Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan kelompok tani, dengan cara: (a)

Memfasilitasi sarana (peralatan dan bangunan) yang diperlukan untuk mengembangkan grading dan packaging house berbasis sistem jaminan mutu.

(b)

Pendampingan untuk menumbuhkan dan memperkuat kelembagaan dan kemitraan, operasionalisasi peralatan, penerapan sistem jaminan mutu.

(c)

Menerapkan Supply-Chain Management untuk meningkatkan akses pasar dan posisi tawar.

5.

Pengembangan Usaha dan Kemitraan Pengeringan dan Pergudangan Bawang Merah dan Biofarmaka. Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan mutu, nilai tambah, dan daya saing komoditi bawang merah dan biofarmaka, dengan jalan: (a)

Meningkatkan

kapasitas

kelembagaan

kelompok

tani

melalui

pendampingan penerapan teknologi tepat guna dan peningkatan manajemen

usaha

pengeringan

dan

pergudangan,

dan

pendampingan untuk mendapatkan akses pasar dan permodalan. (b) Fasilitasi

perbaikan/pengembangan

sarana

pengeringan

dan

pergudangan. 6.

Pengembangan Usaha dan Kemitraan Kakao Fermentasi Bermutu Tinggi. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan mutu, nilai tambah dan daya saing komoditas kakao, dengan jalan:


10

(a)

Fasilitasi

perbaikan/

pengembangan

sarana

fermentasi

dan

penanganan pasca panen dan pengolahan kakao berbasis jaminan mutu untuk menghasilkan high quality fermented cocoa bean. (b)

Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia kelompok tani untuk menghasilkan kakao fermentasi bermutu tinggi sesuai SNI melalui pendampingan.

(c )

Memperkuat kelembagaan dan kemitraan usaha kelompok tani melalui pendampingan

7.

Pengembangan Bokar Bersih Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan daya saing karet nasional di pasar luar negeri, memperbaiki dan membangun kondisi mutu bokar dan menghasilkan bokar bersih dan bermutu sesuai dengan persyaratan teknis dan atau standar mutu yang berlaku serta pemenuhan akan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk, dengan cara: (a)

Fasilitasi perbaikan/ pengembangan sarana penanganan pasca panen karet berbasis jaminan mutu.

(b)

Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia kelompok tani untuk menghasilkan bahan olah karet bermutu tinggi sesuai SNI melalui pendampingan.

(c) 8.

Memperkuat kelembagaan dan kemitraan usaha kelompok tani

Pengembangan Usaha Pengolahan Pakan Ternak Skala Kecil (PPTSK) Sasaran kegiatan ini adalah untuk menjamin ketersediaan pakan ternak sehingga mendorong pengembangan peternakan di pedesaan dan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru, melalui: (a)

Fasilitasi pembangunan usaha pengolahan pakan ternak skala kecil di pedesaan berbasis sumberdaya lokal.

(b)

Pendampingan teknis produksi dan manajemen usaha.

(c)

Fasilitasi akses pasar dan permodalan.


11

9.

Pengembangan Agroindustri dan Kemitraan Tepung-Tepungan Berbasis Sumberdaya Lokal. Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat lokal dengan cara: (a)

Mengembangkan penanganan pasca panen pangan lokal untuk memperpanjang daya simpan sehingga dapat digunakan saat paceklik (misalnya pengeringan umbi-umbian).

(b)

Mengembangkan diversifikasi pangan melalui usaha pengolahan pangan berbasis tepung-tepungan lokal.

(c)

Penumbuhan/pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha melalui

pendampingan

untuk

meningkatkan

kemampuan

sumberdaya manusia pengelolanya dan sekaligus akses pasar dan permodalan. 10.

Pengembangan Agroindustri Beras Specialty (BS) untuk Ekspor Sasaran kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi peningkatan kualitas beras specialty dan penerapan sistem jaminan mutu beras specialty untuk ekspor, dengan cara: meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen para pelaku usaha dalam memproduksi beras specialty utnuk ekspor.

11.

Pengembangan Agroindustri dan Kemitraan Perkebunan (Kelapa, Kopi, Lada, Atsiri, Mete). Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan pendapatan petani di sektor perkebunan, melalui: (a)

Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha pengolahan kelapa terpadu (menjadi VCO, kopra, desicated coconut, arang kelapa, dll) dengan fasilitasi penyediaan sarana dan pendampingan usaha.

(b)

Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha pengolahan kopi di sentra produksi berbasis sistem jaminan mutu, dengan fasilitasi penyediaan sarana dan pendampingan usaha.

(c)

Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha pengolahan minyak nilam berbasis jaminan mutu, dengan fasilitasi penyediaan sarana dan pendampingan usaha.


12

12.

Pengembangan Agroindustri dan Kemitraan Hortikultura Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, serta mencegah turunnya harga saat panen raya, melalui: (a)

Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha pengolahan jus dan keripik buah di sentra produksi berbasis sistem jaminan mutu, dengan fasilitasi penyediaan sarana dan pendampingan usaha.

(b)

Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha pengolahan bawang merah di sentra-sentra produksi, dengan fasilitasi penyediaan sarana dan pendampingan usaha.

13. Pengembangan Agroindustri dan Kemitraan Peternakan (Susu, Daging). Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan nilai tambah, daya saing dan posisi tawar kelompok peternak susu sapi perah, melalui: (a)

Fasilitasi sarana pemerahan, pengumpulan, dan pengolahan susu dan daging sesuai sistem jaminan mutu.

(b)

Fasilitasi bangunan pengolahan susu skala perdesaan.

(c)

Pendampingan teknis, manajemen usaha, dan pemasarannya.

(d) Penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha peternak. 14. Pengembangan usaha pengolahan kompos dan biogas. Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah biomassa dan limbah ternak dalam rangka mendukung ketersediaan pupuk dan bahan bakar di pedesaan, melalui: (a)

Fasilitasi alat dan bangunan biogas

(b)

Fasilitasi alat dan bangunan kompos.

(d) Pendampingan teknis produksi dan manajemen usaha. 15. Pengembangan sertifikasi alsintan melalui UPT. BPMA (Balai Pengujian Mutu Alsintan). Sasaran kegiatan ini adalah mengoptimalkan operasionalisasi layanan pengujian mutu peralatan / mesin penanganan pasca panen dan pengolahan


13

hasil pertanian sehingga terakreditasi dan mendapatkan ISO 9001, dengan jalan: (a)

Mengembangkan sarana pengujian

(b)

Mengembangkan sistem dan prosedur layanan pengujian

(c)

Mengembangkan kemampuan SDM dan total quality management dalam pelaksanaan kerja sehari-hari.

16. Penguatan Pembinaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan layanan pembinaan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan produk pertanian dimulai dari onfarm hingga off-farm, melalui bimbingan teknis dan sekolah lapang. 17. Fasilitasi Sertifikasi Produk Pertanian Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing dan pangsa pasar produk pertanian, melalui: (a)

Pendampingan penerapan sistem jaminan mutu dan pencatatannya (recording) pada keseluruhan proses produksi.

(b)

Bantuan sertifikasi bagi POKTAN/ GAPOKTAN.

(c)

Fasilitasi sistem informasi dan public awareness.

18. Pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA), Pasar Tani, dan Pasar Lelang. Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan akses pasar bagi petani, memperpendek rantai pasar, dan meningkatkan posisi tawar petani (sehingga meningkatkan pendapatannya), melalui: (a)

Revitalisasi dan pemanfaatan sarana pemasaran di lokasi produksi (on-farm) yang digunakan dan dikelola langsung oleh kelompok tani dalam menjual produknya.

(b)

Fasilitasi sarana grading dan packaging house serta pergudangan untuk menghasilkan produk bermutu.

(c)

Fasilitasi sarana sistem informasi pasar.

(d)

Pendampingan jaminan mutu, sistem usaha dan pemasaran.


14

19. Pengembangan Sarana dan Pemasaran Tanaman Hias Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sarana penanganan pasca panen yang baik dan benar pada rantai pengemasan dan pengangkutan sebagai jaminan untuk mendapatkan mutu yang diinginkan konsumen. 20. Revitalisasi Pasar Ternak Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan akses pasar bagi peternak, memperpendek rantai pasar, dan meningkatkan posisi tawar peternak (sehingga meningkatkan pendapatannya), melalui: (a)

Revitalisasi sarana pemasaran yang digunakan dan dikelola langsung oleh kelompok peternak dalam menjual produknya.

(b)

Fasilitasi

sarana

pengujian

kesehatan,

penimbangan,

dan

perkandangan sesuai sistem jaminan bermutu. (c)

Fasilitasi sarana sistem informasi pasar.

(d)

Pendampingan sistem usaha dan pemasaran.

21. Pengembangan Sistem Informasi Pasar Komoditi Strategis. Sasaran kegiatan ini adalah untuk menyediakan akses informasi pasar (produksi, volume, harga, mutu, perdagangan) komoditas pertanian bagi masyarakat, melalui (a)

Fasilitasi sarana pengolah data, peralatan informasi, dan sistem informasi yang terkoneksi secara on-line , real time, dan terkini.

(b)

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia untuk operasionalisasi dan manajemen sistem informasi.

(c)

Fasilitasi promosi dan public awareness.

22. Penyelenggaraan Promosi, Eksebisi dan Perlombaan Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dan konsumsi produk pertanian Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, serta merangsang pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya, melalui:


15

(a)

Fasilitasi promosi dagang, pameran dan eksebisi, di dalam dan luar negeri.

(b)

Pengembangan sistem informasi pasar.

(c)

Penghargaan dan temu bisnis.

23. Pengembangan Sistem Informasi Pasar Ekspor Impor Komoditi Strtategis Sasaran kegiatan ini adalah untuk menyediakan akses informasi pasar (produksi, volume, harga, mutu, perdagangan) komoditas pertanian untuk pasar ekspor dan impor, melalui (a)

pemanfaatan sistem informasi yang terkoneksi secara on-line, real time, dan terkini.

(b)

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia untuk operasionalisasi dan manajemen sistem informasi.

(c)

Fasilitasi promosi dan public awareness di pasar internasional

24. Pengembangan Pemasaran Tingkat Bilateral, Regional, Multilateral. Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan akses pasar produk pertanian Indonesia di pasar regional dan global, melalui: (a)

Peran

aktif

dalam

perundingan

dan

penentuan

kebijakan

perdagangan bilatreral, regional dan multilateral. (b)

Pengembangan market intelligence.

(c)

Pengembangan kebijakan promosi dan proteksi.

25. Penyelenggaraan Promosi Internasional, Eksebisi dan Perlombaan Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pangsa pasar produk pertanian di pasar ekspor, melalui: (a)

Fasilitasi promosi dagang, pameran dan eksebisi, di luar negeri.

(b)

Pengembangan sistem informasi pasar.

26. Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian di LM3. Sasaran kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan wirausaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di lingkungan LM3, melalui:


16

(a)

Bantuan sarana (peralatan dan bangunan) pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

(b)

Bantuan permodalan.

(c)

Pendampingan dalam hal teknis produksi, manajemen usaha, dan pemasarannya, untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan yang mandiri dan berkelanjutan.

27. Penyusunan Perencanaan, Monitoring, dan Dukungan Manajemen lainnya Sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai sistem pendukung dalam organisasi Ditjen PPHP, kaitannya dengan proses perencanaan dan evaluasi kegiatan. 28. Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian di Daerah Konflik, Bencara Alam, Tertinggal, dan Perbatasan Sasaran kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani di daerah-daerah konflik, bencana alam, tertinggal, dan perbatasan, melalui: (a)

Bantuan sarana pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.

(b)

Pendampingan/ bimbingan teknis untuk penguatan kelembagaan petani, serta kemampuan teknis dalam mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

(c)

Bantuan pemasaran dan akses permodalan.

D. FOKUS KOMODITI KEGIATAN PPHP Pada kegiatan tahun 2011, kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tetap berfokus pada: a. Komoditi pangan utama yaitu beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi. b. Komoditi utama orientasi ekspor yaitu kakao, kopi, karet, sawit, rempah dan teh.


17

c. Komoditi potensi ekspor yaitu buah tropika, biofarmaka, tanaman hias tropika, beras specialty, mete, daging ayam. d. Komoditi substitusi impor yaitu susu, tepung dan jeruk.

E. KARAKTERISTIK KEGIATAN PUSAT DAN DAERAH Pada tahun 2011 kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten / Kota mempunyai karateristik sebagai berikut: Karakteristik Kegiatan Pusat: 1.

Manajemen pembangunan pertanian

2.

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

3.

Regulasi pembangunan pertanian

4.

Koordinasi perencanaan, implementasi dan pelaporan

5.

Pengawasan dan pengendalian pembangunan pertanian

6.

Pembinaan dan pengawalan kegiatan di daerah, pelatihan, sosialisasi, apresiasi, pendampingan, bimbingan, monitoring dan evaluasi.

7.

Pelayanan teknis/ bisnis, promosi, dan public awareness.

8.

Pengembangan sistem Informasi dan data base

9.

Fasilitasi kegiatan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) dll.

Karakteristik Kegiatan Dana Dekonsentrasi di Provinsi: 1.

Diutamakan untuk kegiatan non fisik.

2.

Koordinasi perencanaan dan evaluasi (lintas kabupaten kota)

3.

Pengawalan, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan (Dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) 4.

Supervisi, Pelatihan dan Sosialisasi Program

5.

Fasilitasi promosi produk pertanian ( misalnya :Agro & Food Expo, dll)

6.

Penyusunan Juklak kegiatan ( Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)


18

7.

Pembinaan mutu hasil pertanian, Pelayanan Informasi Pasar (PIP), Pembinaan Teknologi pasca panen dan Pengolahan Hasil, Pembinaan LM3 dll.

8.

Sekolah Lapang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (SL-PPHP), dll.

Karakteristik Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan terdiri dari Tugas Pembantuan Provinsi dan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/ Kota. Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Provinsi: 1.

Pengadaan sarana fisik strategis penanganan pasca panen dan pengolahan.

2.

Pengembangan Pasar Tani

3.

Pengembangan Pasar Lelang (Pasar Petani)

4.

Stabilisasi Harga Komoditi Strategis

5.

Pengawalan .

Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/ Kota: 1. Kegiatannya diutamakan untuk kegiatan fisik. 2. Pedampingan kepada Poktan/ Gapoktan. 3. Penguatan modal usaha kelompok. 4. Pengadaan sarana/ alat pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil. 5. Kegiatan

operasional

yang

mencakup:

koordinasi,

perencanaan,

pedampingan, seleksi CP/CL, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pola Kegiatan Dana Tugas Pembantuan : 1. Pola Umum: Pola umum yang diberikan bagi tumbuhnya industri perdesaan meliputi bantuan dalam bentuk alat dan mesin yang dibutuhkan dalam kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. 2. Pola Khusus (Pola Insentif) Insentif teknologi diberikan kepada plasma yang dikelola oleh inti. Jenis teknologi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak, yakni


19

yang dapat mendorong percepatan pengembangan industri hilir di bidang pertanian. Untuk mengetahui kebutuhan tersebut maka pihak plasma dan inti diharapkan dapat mengajukan proposal dengan melampirkan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal ini perlu dilakukan karena tugas Inti adalah menjadi penjamin (AVALIS) bagi Plasma. Inti juga yang selanjutnya akan membeli produk plasma untuk dipasarkan langsung atau diolah dan kemudian dipasarkan dengan harga yang disepakati (berkeadilan). Sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan pasar, pihak inti yang akan menetapkan kuantitas, kualitas dan kontinyuitas produk yang harus dihasilkan plasma, serta membina plasma dalam sistem produksi. Inti adalah industri pengolahan/ pasca panen (swasta, BUMD, PT, BHMN, dan lain-lain), yang mempunyai tugas: (a) Menjadi penjamin (AVALIS) bagi Plasma, (b) Membeli produk Plasma untuk dipasarkan langsung atau diolah dan kemudian dipasarkan dengan harga yang telah disepakati

(berkeadilan),

(c)

Menetapkan

kuantitas,

kualitas

kontinyuitas produk yang harus dihasilkan oleh Plasma, (d)

dan

Membina

Plasma dalam sistem produksi. Plasma adalah Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani yang di utamakan sudah berbadan hukum dan bankable/ feasible untuk mendapat pinjaman skim kredit. Plasma mempunyai tugas : (a) Memasok produk kepada Inti sesuai dengan kuantitas, kualitas, kontinyuitas dan harga yang telah disepakati, (b) Mengembangkan kegiatan usaha (on-farm, pasca panen, pangolahan, perbaikan mutu) untuk memasok produk ke Inti, (c) Melakukan kerjasama dengan Plasma lain. Pendukung adalah Pendukung adalah Perguruan Tinggi/ lembaga penelitian yang bertugas:

(a)Membantu Ditjen PPHP dan Dinas Daerah

untuk memilih Inti-Plasma yang akan mendapat insentif, (b) Membantu merancang

Business


Plan

Inti-Plasma

yang

terpilih,

(c)

Melakukan

20

pendampingan

manajemen,

teknik

produksi,

pemasaran,

dan

akses

pendanaan, (d) Transfer teknologi (know how) dari hasil R & D untuk mengembangkan usaha Inti-Plasma, (e) Melaporkan kegiatan kepada Ditjen PPHP dan Dinas Daerah secara berkala.


21

Bab 3 KRITERIA PENULISAN PROPOSAL A.

JENIS DAN JUMLAH KEGIATAN Jenis kegiatan yang boleh diusulkan adalah kegiatan yang termasuk dalam

25 jenis kegiatan prioritas Ditjen PPHP tahun 2011 (lihat Bab 2). Khusus untuk kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian di LM3 akan ada Pedoman Pengajuan Proposal tersendiri yang dikeluarkan oleh Ditjen PPHP. Jumlah kegiatan PPHP yang boleh diajukan oleh setiap Dinas lingkup pertanian Kabupaten/ Kota dalam satu tahun anggaran adalah 1 (satu) kegiatan/komoditi yang dipandang sangat prioritas untuk segera dilakukan. Ada beberapa alasan yang mendasari kebijakan ini, antara lain adalah: (1) Adanya keterbatasan sumberdaya anggaran yang dimiliki oleh Ditjen PPHP yang harus memfasilitasi semua sub-sektor; (2) Agar anggaran yang terbatas bisa digunakan seoptimal mungkin untuk menyelesaikan satu kegiatan hingga dapat beroperasi, sehingga secara cepat bisa menghasilkan output dan outcome yang diinginkan; (3)Usulan yang diajukan seyogyanya mengacu pada kontrak kinerja yang disusun oleh Dinas Propinsi dan telah disampaikan sebelumnya ke Ditjen PPHP.

B.

KEGIATAN TAHUN JAMAK Kegiatan yang diusulkan bisa bersifat tahun jamak (multi years) yang

pelaksanaannya bisa 2-3 tahun. Hal ini memberi fasilitasi dan jaminan pada kegiatan yang memang penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran hingga tercapainya output dan outcome. Disamping itu juga mendorong kepada daerah untuk fokus pada penyelesaian pengembangan kegiatan unggulan (komoditi unggulan) secara utuh mulai dari aspek pasca panen, pengolahan, jaminan mutu, kemitraan dan pemasarannya.


22

Untuk kegiatan yang berkarakterstik tahun jamak, maka pengusulannya harus menguraikan kegiatan dan anggaran serta output dan outcomenya untuk setiap tahun anggaran.

C.

JENIS/RINCIAN BELANJA Jenis belanja yang boleh diusulkan adalah biaya yang boleh digunakan

yang terkait secara logis dengan kegiatan yang diusulkan. Perlu diingat bahwa masing-masing investasi bukan berdiri sendiri namun harus terkait secara logis dengan kegiatan dan program pengembangan yang diusulkan. Jenis belanja yang BOLEH DIUSULKAN antara lain adalah: (1)

Pengadaan peralatan/ bahan. Komponen biaya ini diutamakan untuk perbaikan dan perawatan peralatan pasca panen, pengolahan, atau pemasaran yang sudah ada sehingga dapat berfungsi secara optimal.

Pengadaan peralatan baru diperkenankan

asalkan sesuai dengan desain kegiatan yang diusulkan.

Spesifikasi

peralatan dan unit cost (harga satuan) perlu diuraikan dalam proposal. (2)

Rehabilitasi/pembangunan gedung. Komponen biaya ini digunakan untuk rehabilitasi/pembangunan gedung yang dibutuhkan untuk kegiatan penanganan pasca panen, pengolahan atau pemasaran hasil pertanian. Pengusulan komponen biaya ini: (1) Perlu dilengkapi dengan gambar arsitek yang sesuai dengan standar yang disyaratkan (mutu, kapasitas produksi); (2) Perlu dilengkapi dengan RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) sesuai dengan harga satuan yang berlaku. Termasuk dalam komponen biaya ini adalah biaya untuk Jasa Konsultan.

(3)

Pendampingan. Komponen biaya ini digunakan untuk membayar tenaga pendamping yang secara khusus dipilih dan ditugaskan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan POKTAN/ GAPOKTAN. Jumlah tenaga pendamping adalah


23

1 (satu) orang berkualifikasi sarjana (S1) untuk setiap kegiatan. Tenaga pendamping bertugas secara full time untuk meningkatkan kemampuan teknis usaha, management usaha, dan akses pasar/kemitraan usaha dan akses permodalan kepada anggota kelompok tani. Masa kerjanya adalah 10 bulan dalam satu tahun anggaran. (4)

Manajemen penyelenggaraan kegiatan. Komponen

biaya

ini

penyelenggaraan kegiatan.

digunakan

untuk

mendukung

suksesnya

Termasuk dalam hal ini adalah untuk: (a)

Honor pelaksana kegiatan: (b) Pengadaan ATK ; (c) Administrasi lelang dan rapat koordinasi; (d) Belanja perjalanan lokal dalam rangka koordinasi, monitoring dan evaluasi ; (e) Penyusunan, penggandaan dan pengiriman laporan. Komponen biaya yang TIDAK BOLEH DIUSULKAN antara lain adalah: (1)

Pengadaan tanah. Biaya pengadaan tanah harus ditanggung oleh POKTAN/ GAPOKTAN atau oleh Pemerintah Daerah setempat.

Karena itu, pengembangan

kegiatan PPHP yang memerlukan pengadaan tanah memerlukan sinergi antara pendanaan dari sumber daerah (pemerintah daerah atau masyarakat tani) dengan pendanaan dari pusat (Ditjen PPHP). (2)

Pengadaan kendaraan operasional dinas. Pengadaan kendaraan operasional dinas, baik roda 2 (dua) atau 4 (empat) tidak boleh diusulkan. Pengadaan kendaraan yang boleh diusulkan adalah kendaraan yang benar-benar sangat terkait dengan operasionalisasi kegiatan yang diusulkan.

Misalnya, dalam usulan pembangunan RPU

(rumah potong unggas), diusulkan komponen biaya untuk pengadaan mobil box berpendingin untuk pengangkutan daging ayam higienis dari RPU (rumah potong unggas) ke tempat pemasaran.


24

D.

OUTLINE PENULISAN Setiap proposal diharapkan ditulis dengan outline dan isi sebagai berikut::

BAGIAN AWAL a. Lembar depan, berisi judul kegiatan dan instansi pengusul. b. Lembar pengesahan, berisi judul kegiatan, lokasi kegiatan, nama/alamat/nomor telepon/e-mail instansi pelaksana, jumlah biaya, tanggal dan tempat dibuatnya usulan, tanda tangan pimpinan instansi pelaksana, serta tanda tangan atasan pimpinan instansi pelaksana. c. Pernyataan dukungan oleh pemerintah daerah setempat. BAGIAN ISI Bab 1.

INFORMASI UMUM Dalam Bab ini disajikan informasi tentang: a. Kebijakan Pembangunan Pertanian Pemerintah Daerah Bagian ini memuat informasi tentang arah pembangunan pertanian (Visi, Misi, Tujuan, Strategi – kalau ada) beserta sasaran yang ingin dicapai (dalam jangka pendek atau panjang) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Penetapan arah pembangunan pertanian

semestinya terkait dan sekaligus merupakan implementasi dari rencana strategis pembangunan pemerintah daerah tersebut. Harus dijelaskan pula tentang kebijakan penetapan komoditi unggulan yang telah diambil oleh pemerintah daerah. b. Kinerja Pembangunan Pertanian Kabupaten/Kota Bagian ini memuat informasi umum (makro) tentang kinerja pembangunan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau peternakan) yang telah dicapai selama 3 (tiga) tahun terakhir, termasuk kontribusinya terhadap perekonomian daerah (PDRB) serta serapan terhadap tenaga kerja. Bab 2.

KINERJA PENGEMBANGAN PPHP UNGGULAN DAERAH Bab ini berisi gambaran hasil kegiatan pengembangan PPHP komoditi


25

unggulan (yang telah dipilih oleh Daerah untuk dikembangkan) yang telah dilakukan/dicapai selama 3 (tiga) tahun terakhir. Termasuk didalamnya adalah sumber pendanaannya (APBN Pusat, APBD, Swasta/Masyarakat, dsb.), serta permasalahan yang dihadapi. Dalam Bab ini, bisa diuraikan secara rinci kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Kinerja Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Berisi informasi tentang penanganan pasca panen dan pengolahan yang telah dilakukan, hasil yang telah dicapai, serta permasalahan yang dihadapi. b.

Kinerja Penanganan Mutu Berisi informasi tentang penanganan mutu hasil pertanian yang telah dilakukan, hasil yang telah dicapai, serta permasalahan yang dihadapi.

c.

Kinerja Penanganan Pemasaran (Domestik dan Internasional) Berisi informasi tentang penanganan pemasaran (domestik dan/atau internasional) yang telah dilakukan, hasil yang telah dicapai, serta permasalahan yang dihadapi.

Bab 3. USULAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PPHP KOMODITI UNGGULAN 2011 a. Latar Belakang Berisi penjelasan tentang landasan kebijakan tentang pentingnya kegiatan ini diusulkan oleh pemerintah daerah. Kegiatan yang diusulkan harus sesuai dengan prioritas kegiatan Ditjen PPHP . b.

Rasional Berisi penjelasan tentang: •

Permasalahan (dan faktor penyebabnya) tentang pengolahan dan pemasaran yang hendak diselesaikan pada Tahun 2010.

•

Argumentasi tentang mengapa usulan kegiatan ini adalah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

c.

Tujuan dan Sasaran Berisi penjelasan tentang :


26

•

Tujuan dan sasaran spesifik dan realistis yang ingin dicapai pada akhir Tahun 2010.

•

Seberapa besar kontribusi kegiatan ini terhadap pembagunan daerah.

d. POKTAN/GAPOKTAN Penerima Bantuan Berisi uraian rinci tentang POKTAN/GAPOKTAN yang akan dikembangkan. Informasinya meliputi, usaha yang sedang dilakukan, jumlah petani, kesiapan untuk menerima kegiatan, dll. d. Rincian Kegiatan/Sub-Kegiatan dan Anggaran Berisi penjelasan tentang rincian dan tahapan langkah-langkah usulan Kegiatan/Sub-Kegiatan yang akan dilaksanakan beserta anggarannya.

Kegiatan/ Sub-Kegiatan/ Jenis Belanja

Kebutuhan Anggaran Tahun 2011 (Rp.000) APBN Pusat APBD Masyarakat

1. 2. n.

Catatan: Tabel ini harus diikuti dengan Lampiran yang menguraikan secara rinci setiap kegiatan/sub-kegiatan/jenis belanja (lihat Laampiran 3 ) e. Jadual Pelaksanaan Berisi penjelasan tentang: jadual pelaksanaan untuk setiap tahap usulan Kegiatan/Sub-Kegiatan sesuai dengan yang diuraikan dalam Rincian Kegiatan/Sub-Kegiatan. Kegiatan/Sub-Kegiatan

01

02

03

Tahun 2011 (bulan ke) 04 05 06 07 08 09

10

11

12

1. 2. n.

f.

Indikator Kinerja Berisi penjelasan tentang indikator keberhasilan (output dan outcome) pada setiap kegiatan/Sub-kegiatan sebagai alat ukur pencapaian tujuan dan


27

sasaran. Kegiatan/Sub-Kegiatan

Indikator Keberhasilan Pada Akhir Tahun 2011 OUTPUT

OUTCOME

1. 2. n.

g. Keberlanjutan Kegiatan Berisi penjelasan tentang bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh Daerah dan POKTAN/GAPOKTAN agar kegiatan ini dapat terus berlanjut di masa depan setelah selesai tahun anggaran 2010. Termasuk didalamnya adalah bagaimana pemeliharaan investasi sarana yang telah diadakan. LAMPIRAN Lampiran yang diperlukan adalah, antara lain: 1. Hasil Feasibility Study (FS/ Pra-FS) sangat diharapkan sekali. 2. Gambar spesifikasi bangunan (jika ada kegiatan pembangunan bangunan) dan rincian anggarannya, serta pengesahan dari PU 3. Spesifikasi peralatan (jika ada usulan kegiatan pengadaan peralatan) dan rincian harganya. 4. Rincian penggunaan ATK dan harganya. 5. Rincian penggunaan perjalanan. 6. Data pendukung lain yang diperlukan.


28

Bab 4 ADMINISTRASI PROPOSAL A.

JADWAL Sesuai dengan Jadwal Agenda Perencanaan RKP, RKA-KL, DIPA APBN

Tahun 2011 Kementrian Pertanian, maka jadwal pemrosesan proposal adalah sebagai berikut: (1)

Januari – Februari 2010:

Penyebarluasan dan sosialisasi Panduan

Pengajuan Proposal Kegiatan PPHP.

Kegiatan ini direncanakan akan

dilakukan bersamaan dengan penyerahan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) dan sosialisasi Pedoman Umum kegiatan PPHP Tahun 2010. (2)

31 Maret 2010: Proposal yang telah mendapat persetujuan dari pimpinan daerah (Bupati/ Wlikota) dan Dinas pertanian lingkup Kabupaten/Kota (Dana Tugas pembantuan) sudah harus diterima oleh Dinas pertanian lingkup Provinsi yang terkait. Proposal akan dibahas di tingkat Provinsi dalam acara MUSRENBANG tingkat Provinsi yang dijadwalkan sudah harus dilaksanakan pada akhir Maret 2010.

(3)

10 April 2010:

Proposal dari Provinsi dan Kabupaten/ Kota hasil

MUSRENBANG tingkat Provinsi sudah harus diterima oleh Sekretariat Ditjen PPHP.

Dokumen ini selanjutnya akan dievaluasi dan dijadikan

bahan pembahasan dalam MUSRENBANG tingkat Nasional di BAPPENAS dan Kementerian Pertanian yang diagendakan akan dilaksanakan pada minggu ke-2 bulan April 2010.


29

Proposal harus diajukan secara resmi oleh Kepala Dinas Kabupaten/ Kota dengan persetujuan propinsi, dalam bentuk hard copy ditujukan kepada: Sekretaris Ditjen. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Cq. Bagian Perencanaan. Kementerian Pertanian, Gedung D Lantai 2, Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan Jakarta Selatan 12550 Kotak POS 83/12001/Kbypm Tel/ Faks. (021) 78837929 website: http://agribisnis.deptan.go.id e-mail: [email protected] atau [email protected]


30

B.

KRITERIA SELEKSI PROPOSAL

Setiap proposal yang diajukan akan diseleksi kelayakan pendanaannya berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1)

Keterpaduan Pusat-Daerah Keterkaitan Pusat-Daerah akan dilihat dari: (a)

Keterpaduan kegiatan dan komoditas. Kegiatan yang diusulkan harus benar-benar sesuai dengan prioritas kegiatan yang telah ditetapkan oleh Ditjen PPHP (lihat Bab 3). Kegiatan yang diusulkan juga harus sesuai dengan kebijakan pengembangan komoditi unggulan yang ditetapkan oleh Daerah.

(b)

Keterpaduan anggaran. Sangat diharapkan bahwa kegiatan yang diusulkan akan didanai juga oleh daerah baik dari sumber APBD maupun oleh masyarakat. Adanya keterpaduan ini sangat diperlukan karena anggaran dari Ditjen PPHP (APBN) sangat terbatas. Disamping itu, keterpaduan anggaran akan mencerminkan komitmen yang tinggi dari daerah untuk mensukseskan kegiatan yang diusulkan. Disamping dalam bentuk anggaran rupiah murni, daerah juga dapat berkontribusi dalam hal pengadaan tanah, bangunan, dll.

(2). Keterkaitan Hulu-Hilir Keterkaitan hulu-hilir sangat diperlukan karena kegiatan pasca panen dan pengolahan harus didukung oleh pasokan bahan baku dalam jumlah yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan, sehingga memenuhi skala ekonomi usaha. Karena itu kegiatan PPHP yang diusulkan harus menyatu di lokasi sentra produksi bahan bakunya.

(3)

Keterkaitan Dengan Potensi dan Peluang Pasar serta Adanya Kemitraan Usaha. Produk yang dikembangkan harus mempunyai prospek dan potensi pasar yang baik. Dalam proposal harus dijelaskan tentang pasar yang akan dituju (lokal, nasional, regional, ekspor) serta besarnya peluang yang ada. Sangat diharapkan bahwa ruang lingkup kegiatan yang diusulkan adalah mulai dari kegiatan pasca panen/pengolahan hingga pemasarannya.


31

(4)

Kejelasan POKTAN/ GAPOKTAN Penerima dan Kesiapan Kelembagaannya. Sesuai dengan kebijakan Kementrian Pertanian, bahwa penerima bantuan adalah bukan individu petani, namun difokuskan pada hanya POKTAN/GAPOKTAN. Karena itu, dalam proposal harus dijelaskan tentang karakteristik POKTAN/GAPOKTAN yang akan menerima bantuan (nama, lokasi/alamat, jenis usaha yang telah/sedang dilakukan, dll.). Disamping itu, dalam proposal juga harus dijelaskan kesiapan POKTAN/GAPOKTAN dalam melaksanakan kegiatan yang diusulkan serta upaya yang akan dilakukan untuk mengelola aset agar terjamin keberlanjutannya.

5.

Kejelasan Desain dan Pengelolaan Kegiatan Proposal yang baik akan menjelaskan secara rinci tentang bagaimana setiap kegiatan akan diimplementasikan. Demikian juga masalah pengelolaan dari setiap usulan kegiatan/sub-kegiatan/belanja yang akan dilakukan.

6.

Kejelasan Indikator Keberhasilan (Output dan Outcome) Proposal harus menjelaskan indikator keberhasilan dari setiap kegiatan yang diusulkan, baik output dan outcomenya. Indikator keberhasilan ini akan digunakan sebagai alat ukur/evaluasi keberhasilan kegiatan. Indikator harus bisa dan mudah diukur, serta bersifat kuantitatif.

7.

Prestasi Kinerja Tahun Sebelumnya Sesuai dengan paradigma anggaran berbasis kinerja, maka prestasi kinerja tahun sebelumnya akan menentukan diterima atau ditolaknya usulan kegiatan dari suatu daerah. Untuk itu ketaatan azas dalam pelaporan kegiatan dan pelaporan keuangan (SAI) tahun sebelumnya (T-1) akan digunakan untuk menentukan reward and punishment.


32

8.

Kelengkapan Data Pendukung Setiap proposal perlu dilengkapi dengan data pendukung yang menjelaskan secara rinci tentang setiap sub-kegiatan/ jenis belanja yang diusulkan. (a) Hasil Feasibility Study (FS/ Pra-FS) sangat diharapkan sekali. (b) Untuk bangunan, perlu dilengkapi dengan gambar bangunan dan rancangan anggaran biayanya (RAB). (c) Untuk peralatan perlu dilengkapi dengan spesifikasi dan harga. (d) Untuk ATK, harus dirinci penggunaannya. (e) Untuk perjalanan dinas, harus dirinci tempat tujuannya. (f) Data-data lainnya.

Proposal yang telah diseleksi dengan kriteria seperti tersebut di atas kemudian disinkronkan dengan usulan dari Eselon I terkait lingkup Deptan, atau Instansi lain di luar Deptan, serta disesuaikan dengan kebijakan Menteri Pertanian dan DPR. Secara umum mekanisme penentuan usulan kegiatan pembangunan PPHP tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1: Mekanisme penentuan usulan kegiatan pembangunan PPHP tahun

2011


33

Bab 5 PENUTUP

Pedoman Pengajuan proposal kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian ini masih bersifat umum dan belum sempurna, sehingga perlu dilengkapi dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan-kegiatan operasional berdasarkan anggaran kinerja sesuai dengan potensi dan karakteristik di daerah. Diharapkan dengan buku pedoman ini daerah dapat menentukan kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang benar-benar sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Pembangunan dibidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melibatkan aspek yang sangat luas dan terkait dengan kewenangan instansi lain di dalam dan di luar lingkup Kementrian Pertanian, maka kerjasama yang harmonis secara lintas instansi sangat dibutuhkan. Dukungan para pelaku usaha agribisnis, pemerintah daerah dan masyarakat luas yang merupakan komponen utama didalam sistem agribisnis nasional juga sangat dibutuhkan. Melalui kerjasama yang efektif dan bersifat saling mendukung diharapkan programprogram yang telah dirumuskan dapat direalisasikan dan mencapai tujuan serta sasaran yang diinginkan.

Dokumen ini dapat dilihat dan diunduh (download) di website Ditjen PPHP: http://agribisnis.deptan.go.id


34

LAMPIRAN


35

Lampiran 1 : Contoh Format Cover Depan

PROPOSAL Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2011 :

< Judul Usulan Kegiatan>

< Nama Dinas > < Nama Kabupaten/Kota > < Nama Propinsi > 2010


36

Lampiran 2 : Contoh Lembar Pengesahan

1.

Judul Usulan Kegiatan

:

2.

Jumlah Usulan Anggaran (Dana Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan)

: Rp.

3.

Contact Person Yang Ditunjuk Nama Jabatan Alamat Telepon Fax e-mail HP

: : : : : : :

Mengetahui,

< Tempat, tanggal…………..>

Bupati/ Wali Kota

Disampaikan oleh,

(.....................................)


(...……….....……………)

37

Lampiran 3 : Bagan Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran Berbasis Kinerja Pembangunan Pertanian

RANCANGAN PROGRAM KEMENTRIAN PERTANIAN

KEBIJAKAN KEMENTRIAN TERKAIT

KEBIJAKAN NASIONAL

RANCANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

RANCANGAN KEGIATAN PROPINSI

RANCANGAN KEGIATAN KABUPATEN / KOTA

IDENTIFIKASI SUMBERADAYA

ANALISIS PELUANG / MANFAAT

PRIORITAS

MUSRENBANGTAN TINGKAT KABUPATEN / KOTA

MUSRENBANGTAN TINGKAT PROPINSI

MUSRENBANGTAN NASIONAL


38

Lampiran 4:

Contoh Rincian Usulan Kegiatan (RKA-KL)

Satker : Dinas . . . . Kegiatan :

MAK

Jenis Belanja/ Rincian Belanja

Volume

521211

Belanja Bahan Atk dan Komputer supplies

1

521213

Honor yang terkait dengan output kegiatan - Honor Site Manager -

10 bln

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Rapat koordinasi, . . . . -

524119

Belanja Perjalanan Lainnya (DN) - Dalam rangka identifikasi, pembinaan, . . . -

532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat . . . . . -

533111

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pembangunan / rehab . . . . . -

573119

Belanja Lembaga Sosial Lainnya - Penguatan Modal Usaha Kelompok -

thn

Harga Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

5.000.000

5.000.000

1.400.000 14.000.000

TOTAL


39

Pedoman Pengajuan Proposal KEGIATAN PENGOLAHAN dan PEMASARAN HASIL PERTANIAN T.A. 2011

Recommend Documents