KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (Jl. Soekarno-Hatta No. Telp. (0753) 466560 Fax. (0753) 466560, Kode Pos 26366 SIMPANG AMPEK KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2015 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang

: a.

b.

Mengingat

:

bahwa untuk terlaksananya program kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015 perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2015 bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pasaman Barat; 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025; 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16);

1

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011-2031 13. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 050/451.a/Bappeda/XI/2011 tanggal 06 November 2011 tentang Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011-2015. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 08 tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU

: :

KEDUA

:

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015; Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Ampek pada tanggal : April 2014 KEPALA BPKAD KABUPATEN PASAMAN BARAT

TEGUH SUPRIANTO,SE,MM NIP. 19660209 198903 1 004

2

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja

BPKAD

Tahun 2015 memuat evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan tahun 2013 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2015. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Selanjutnya, Renja BPKAD Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan . 3

Rencana kerja tahun 2015 ini merupakan bentuk komitmen penuh untuk mencapai upaya kinerja yang sebaik baiknya sebagai bahagian dari upaya memenuhi visi dan misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional rencana kerja tahun 2015.

1.2. Landasan Hukum Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut: 1. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;

4

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16); 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat tahun 20112031 14. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 26/SK/DPKAD/XI/2010 tanggal 31 Desember 2015 tentang penetapan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011-2015 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Recana Kerja (Renja) BPKAD Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja BPKAD serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2015. Adapun tujuan penyusunan Recana Kerja (Renja) BPKAD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 5

1.

Terwujudnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang profesional.

2.

Terwujudnya pelaksanaan penganggaran daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

3.

Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

4.

Terwujudnya tata kelola Asset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.

1.4. Sistematika Penulisan Seperti tertuang dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah sebagai berikut: BAB 1

: PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD, pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2

Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3

Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4

Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, capaian Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, memuat

kajian terhadap capaian 6

kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. 2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

BAB III

: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2

Tujuan dan sasaran Renja SKPD, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3

Program dan Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV

: PENUTUP Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKAD Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja SKPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan. Pada tahun 2013, BPKAD Kabupaten Pasaman Barat melaksanakann 6 (enam ) program yang terdiri dari 26 kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD tahun 2013 memuat pencapaian target kinerja tahun 2013 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2013. Selain itu, evalusi pelaksanaan renja BPKAD tahun 2013 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2014), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BPKAD pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra BPKAD tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

4.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan

5.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Adapun realisasi capaian kinerja BPKAD pada tahun 2013 serta perkiraan

capaian kinerja tahun berjalan (TA 2014) disajikan pada tabel berikut:

9

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2014 Kabupaten Pasaman Barat Nama SKPD: Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pasaman Barat

No.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja Kegiatan Tahun 2013 Capaian Program Hasil Program Program (Outcome)/ dan Keluaran (Renstra Kegiatan(Output) Kegiatan s.d. Target Renja Realisasi Tingkat SKPD) th Tahun 2012 SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi 2015 2013 Tahun 2013 (%)

Target Perkiraan Realisasi Program Capaian Target dan Renstra SKPD s.d. Kegiatan Tahun 2014 Cat (Renja SKPD Realisasi Tingkat Tahun Capaian Capaian 2014)

Meningkatnya pelayanan, kenyamanan dan keamanan

Pengadaan pembangunan gedung kantor dan rumah jabatan

0

1

0

0

0

0

2

1

Pengadaan peralatan/kendaraan dan mesin

0

1

0

0

20%

0

5

1

10

2 Program peningkatan dan pemgembangan pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan standar biaya

Meningkatnya pengelolaan, penatausahaan keuangan dan aset daerah

100

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daeran tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daeran tentang Penjabaran Perubahan APBD

210

130

210

145

69

210

210

145

170

130

210

145

69

210

210

145

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Laporan Keuangan Pemda Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Asset/ barang Daerah

11

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pasaman Barat mengalami beberapa kendala dalam pencapaian target kinerjanya sesuai RPJMD, di antaranya adalah sebagai berikut: 1) Keterbatasan Sumberdaya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan, sementara personil yang ada juga diberi tugas tambahan , pelaksanaan tugas tambahan tersebut cukup menyita waktu sehingga tugas pokok belum dapat dilaksanakan dengan optimal. 2) Perubahan yang sangat dinamis terhadap peraturan perundang undangan tentang tata kelola keuangan Daerah menyebabkan belum terlaksananya dengan optimal penerapan terhadap ketentuan dimaksud pada pengelolaan keuangan

SKPD,

pembinaan

terhadap

ketentuan

baru

sudah

harus

dilaksanakan. 3) Kurang optimalnya koordinasi antar SKPD. 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, BPKAD Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap pengelolaan keuangan dan Asset Daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah: 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur perencana. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengirimkan aparatur perencana untuk mengikuti pendidikan bidang perencanaan, sehingga diperoleh aparatur perencana yang berkualitas 2) Optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan pengaggaran daerah, baik dari segi waktu maupun substansi. Hal ini dapat dilakukan dengan mempedomani segala regulasi terkait proses dan prosedur perencanaan penganggaran daerah, penetapan indikator kinerja yang terukur dan dapat dilaksanakan. 3) Optimalisasi tata kelola keuangan

daerah, baik dari segi waktu maupun

substansi. Hal ini dapat dilakukan dengan mempedomani segala regulasi

12

terkait proses dan prosedur Pengelolaan keuangan

daerah, penetapan

indikator kinerja yang terukur dan dapat dilaksanakan. 4) Optimalisasi tata kelola Asset daerah, baik dari segi waktu maupun substansi. Hal ini dapat dilakukan dengan mempedomani segala regulasi terkait proses dan prosedur Pengelolaan Asset daerah, penetapan indikator kinerja yang terukur dan dapat dilaksanakan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) berperan sebagai koordinator dalam proses Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Untuk itu, BPKAD Kabupaten Pasaman Barat

selain berkoordinasi dengan seluruh

stakeholders terkait di tingkat Kabupaten juga berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah/Kementerian terkait. Untuk itu, aparatur pengelola keuangan dan asset yang ada di BPKAD Pasaman Barat harus melakukan fungsi ganda, selain menjalankan Tupoksi utama di tingkat Kabupaten, sementara Sumber Daya Manusia yang ada saat ini masih terbatas dari segi kuantitas maupun kualitas. Keterbatasan SDM serta mekanisme pengelolaan keuangan dan asset yang belum sesuai dengan regulasi yang berlaku dapat berimplikasi terhadap pencapaian Visi dan Misi BPKAD. 2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD Pada tahun 2015, diproyeksikan bahwa APBD Kabupaten Pasaman Barat mencapai Rp. 819.160.142.506,- yang terdiri dari 1) Belanja Tidak Langsung Rp. 535.581.956.059 2) Belanja Langsung Rp. 356.152.316.709 Artinya, struktur APBD Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2015 masih akan didominasi oleh Belanja Aparatur. Sementara itu, jumlah Plafon Belanja Langsung Sementara yang dialokasikan untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah sebesar Rp. 6.925.820.300,Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2015 dapat disajikan pada Tabel berikut:

13

Tabel 2.2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Kabupaten Pasaman Barat Nama SKPD: Bappeda Pasaman Barat No.

Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan

1.

2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

Lokasi Indikator Kinerja

BPKAD Terlayaninya administrasi kantor

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

12 bln

Pagu Indikatif

Program/kegiatan

Program Pelayanan 250.000.000 Administrasi Perkantoran Penyediaan pelayanan 250.000.000 administrasi perkantoran

Indikator Kinerja

Target Capaian

250.000.000 Terlayaninya administrasi kantor

12 bln

250.000.000

75.000.000

Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala BPKAD Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dan pemeliharaan aparatur gadung, kendaraan dinas, mobiler dan pemeliharaan AC Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi BPKAD Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Program peningkatan sarana dan prasara aparatur

12 bln

Penyediaan pemeliharaan 75.000.000 rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur

Tersedianya pemeliharaan gadung, kendaraan dinas, mobiler dan pemeliharaan AC

12 bln

12 bln

Rapat-rapat koordinasi dan 55.000.000 konsultasi

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

12 bln

Pengadaan/pembangunan gedung kantor dan rumah jabatan/dinas

1 Unit

Tersedianya gedung arsip dan aula BPKAD

1 Unit

Pengadaan Tersedianya 576.580.000 peralatan/kendaraan dan mesin kendaraan dinas roda 4 dan roda 2

4 Unit


BPKAD Tersedianya gedung arsip dan aula BPKAD BPKAD Tersedianya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2

Pagu Indikatif

Catatan Penting

55.000.000

Program peningkatan sarana dan prasara aparatur

4 Unit

Pengadaan/pembangunan 75.000.000 gedung kantor dan rumah jabatan/dinas

75.000.000

576.580.000

14

3

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian aparatur

4

Program peningkatan disiplin aparatur

BPKAD Terlaksananya pengadaan PDH, dan pakaian khusus hari-hari tertentu

175 stel

Pengadaan pakaian aparatur 63.300.000

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

BPKAD Jumlah pegawai 24 org Bimbingan teknis implementasi yang mengikuti 200.000.000 peraturan perundang-undangan bintek Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah BPKAD Terlaksananya 57 orang Peningkatan Kapasitas Aparatur peningkatan 150.000.000 Daerah SDM BPKAD

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan Standar Biaya

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan

175 stel

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5

Terlaksananya pengadaan PDH, dan pakaian khusus hari-hari tertentu

63.300.000

-

Jumlah pegawai yang mengikuti bintek Terlaksananya peningkatan SDM BPKAD

24 org 200.000.000 57 orang 150.000.000

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

BPKAD Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kabupaten Pasaman Barat

1 peratura n

BPKAD Perbup Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah BPKAD Perda dan perbup APBD

1 Perbup

Penyusunan Standar Biaya 50.000.000

Peraturan Bupati 1 tentang Standar peraturan Biaya Kabupaten Pasaman Barat

Penyusunan sistem dan Perbup Sistem 80.000.000 prosedur pengelolaan keuangan dan prosedur daerah pengelolaan keuangan daerah

2 Penyusunan rancangan Perda dan peratura 175.000.000 peraturan daerah tentang APBD perbup APBD

50.000.000

1 Perbup

80.000.000

2 peraturan

175.000.000

15

peraturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD

Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan laporan keuangan Pemda

Pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan daerah Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Peningkatan manajemen asset/barang daerah

Tahun n dan rancangan peraturan KDH Anggaran 2016 tentang penjabaran APBD 3 Penyusunan rancangan BPKAD Buku perda dan perbup peratura 175.000.000, peraturan daerah tentang perubahan n - perubahan APBD dan APBD TA 2015 rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 375 Penyusunan laporan BPKAD Perda dan Perbup tentang buku 482.627.620, pertanggungjawaban pertanggungjaw - pelaksanaan APBD dan laporan aban keuangan Pemda pelaksanaan APBD TA2014,LKPD 2014, serta laporan realisasi APBD Triwulan I,semester I, dan Triwulan III TA.2015 Pengelolaan sistem informasi BPKAD Aplikasi Simda 1 paket yang terkelola 120.000.000 manajemen keuangan daerah

BPKAD Jumlah pegawai 104 org 100.000.000 Bimbingan teknis implementasi yang ikut bintek paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah BPKAD Terlaksananya 42 SKPD 301.166.000 Peningkatan manajemen rekonsiliasi asset/barang daerah asset, laporan semister dan tahunan asset Revaluasi/appraisal aset/barang daerah BPKAD Terlaksananya 42 buku 350.000.000 Revaluasi/appraisal penilaian aset aset/barang daerah pada SKPD Penyusunan RKBMD dan RKPBMD 1 50.000.000 Penyusunan RKBMD dan BPKAD Terlaksananya penetapan Keputus RKPBMD RKBMD dan an RKPBMD Rekonsiliasi dan pengelolaan BPKAD Terlaksananya 43 SKPD 187.372.380. Rekonsiliasi dan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran APBD rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran bulanan atas APBD realisasi

Tahun Anggaran 2016 Buku perda dan 3 perbup peraturan perubahan APBD TA 2015

Perda dan 375 buku Perbup tentang pertanggungjawa ban pelaksanaan APBD TA2014,LKPD 2014, serta laporan realisasi APBD Triwulan I,semester I, dan Triwulan III TA.2015

175.000.000,-

482.627.620,-

Aplikasi Simda yang terkelola

1 paket

120.000.000

Jumlah pegawai yang ikut bintek

104 org

100.000.000

Terlaksananya 42 SKPD rekonsiliasi asset, laporan semister dan tahunan asset Terlaksananya 42 buku penilaian aset pada SKPD Terlaksananya 1 penetapan Keputusa RKBMD dan n RKPBMD Terlaksananya 43 SKPD rekonsiliasi bulanan atas realisasi

301.166.000

350.000.000

50.000.000

187.372.380.

16

Pengelolaan belanja tidak langsung

BPKAD

Pengelolaan belanja langsung

BPKAD

Penunjang pengelolaan dana bantuan dan hibah

BPKAD

Pengelolaan kas daerah

BPKAD

Pengelolaan penyelesaian kerugian daerah

BPKAD

pendapatan dan pengeluaran SKPD dan SKPKD serta tertibnya administrasi Terlaksananya pengelolaan belanja tidak langsung di lingkungan pemerintah daerah kabupaten pasaman barat secara tertip Terlaksananya pengelolaan belanja langsung di lingkungan pemerintah daerah kabupaten pasaman barat secara tertip Terlaksananya pengelolaan dana bantuan dan hibah Tertipnya administrasi pengelolaan kas daerah sesuai dengan target pendapatan dan rencana belanja pemerintah daerah Terciptanya prosedur yang jelas terkait penyelesaian kerugian daerah

45 buku 190.000.000 Pengelolaan belanja tidak langsung

45 SKPD 190.000.000 Pengelolaan belanja langsung

75 %

150.000.000 Penunjang pengelolaan dana bantuan dan hibah

45 SKPD 175.000.000 Pengelolaan kas daerah

12 bulan 100.000.000 Pengelolaan penyelesaian kerugian daerah

pendapatan dan pengeluaran SKPD dan SKPKD serta tertibnya administrasi Terlaksananya 45 buku pengelolaan belanja tidak langsung di lingkungan pemerintah daerah kabupaten pasaman barat secara tertip Terlaksananya 45 SKPD pengelolaan belanja langsung di lingkungan pemerintah daerah kabupaten pasaman barat secara tertip Terlaksananya 75 % pengelolaan dana bantuan dan hibah Tertipnya 45 SKPD administrasi pengelolaan kas daerah sesuai dengan target pendapatan dan rencana belanja pemerintah daerah Terciptanya 12 bulan prosedur yang jelas terkait penyelesaian kerugian daerah

190.000.000

190.000.000

150.000.000

175.000.000

100.000.000

17

serta tersosialisasinya prosedur kepada SKPD di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat Bintek pengelolaan barang milik daerah BPKAD Terlaksananya 42 SKPD 110.563.800 Bintek pengelolaan barang milik bintek Sumber daerah Daya Aparatur pembantu pengelola dan pengurus barang Pengamanan Asset 50 buah Pengamanan Asset BPKAD Papan pengumuman 188.270.200 tanah dan stiker logo pemda/labelisas i kendaraan dinas roda 2,4 dan 6 Jumlah

serta tersosialisasinya prosedur kepada SKPD di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat Terlaksananya bintek Sumber Daya Aparatur pembantu pengelola dan pengurus barang Papan pengumuman tanah dan stiker logo pemda/labelisasi kendaraan dinas roda 2,4 dan 6

42 SKPD

110.563.800

50 buah 188.270.200

6.925.820.300 6.925.820.30 0

18

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah

Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan dana sebesar Rp.

6.925.820.300,- (Enam milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sesuai Renstra Bappeda dan RPJMD Periode 2010-2015.

Berdasarkan analisis kebutuhan, rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2015 untuk BPKAD Kabupaten Pasaman Barat disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.3 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2015 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pasaman Barat Nama SKPD: Bappeda Pasaman Barat No. 1.

2

Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

4

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

BPKAD

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian aparatur

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah

5

BPKAD

BPKAD

Program peningkatan sarana dan prasara aparatur Pengadaan/pembangunan gedung kantor dan rumah jabatan/dinas

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

Sumber Dana

250.000.000

Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur


3

Lokasi

Terlayaninya administrasi kantor Tersedianya pemeliharaan gadung, kendaraan dinas, mobiler dan pemeliharaan AC Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

12 bln

250.000.000

12 bln

75.000.000

12 bln 55.000.000

APBD

APBD

APBD BPKAD

BPKAD

BPKAD

Tersedianya gedung arsip dan aula BPKAD Tersedianya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2

1 Unit

Terlaksananya pengadaan PDH, dan pakaian khusus hari-hari tertentu

175 stel

75.000.000 4 Unit 576.580.000

63.300.000

APBD APBD APBD

APBD BPKAD

BPKAD

Jumlah pegawai yang mengikuti bintek Terlaksananya peningkatan SDM BPKAD

24 org 200.000.000 57 orang 150.000.000

APBD APBD

Program Peningkatan dan pengembangan

19

Cat.

pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Standar Biaya

BPKAD


BPKAD

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan laporan keuangan Pemda

BPKAD


BPKAD

Revaluasi/appraisal aset/barang daerah

BPKAD

Penyusunan RKBMD dan RKPBMD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Rekonsiliasi dan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran APBD

BPKAD


BPKAD


BPKAD

Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kabupaten Pasaman Barat Perbup Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Perda dan perbup APBD Tahun Anggaran 2016 Buku perda dan perbup perubahan APBD TA 2015

1 peraturan

50.000.000

APBD

1 Perbup

80.000.000

APBD

2 peraturan

175.000.000

3 peraturan

250.000.000

APBD

Perda dan Perbup tentang pertanggungjawab an pelaksanaan APBD TA2014,LKPD 2014, serta laporan realisasi APBD Triwulan I,semester I, dan Triwulan III TA.2015 Aplikasi Simda yang terkelola Jumlah pegawai yang ikut bintek

375 buku

250.000.000

APBD

1 paket

75.000.000

APBD

Terlaksananya rekonsiliasi asset, laporan semister dan tahunan asset Terlaksananya penilaian aset pada SKPD Terlaksananya penetapan RKBMD dan RKPBMD Terlaksananya rekonsiliasi bulanan atas realisasi pendapatan dan pengeluaran SKPD dan SKPKD serta tertibnya administrasi Terlaksananya pengelolaan belanja tidak langsung di lingkungan pemerintah daerah kabupaten pasaman barat secara tertip Terlaksananya pengelolaan belanja langsung di lingkungan pemerintah

42 SKPD

APBD

104 org 55.000.000

APBD

42 buku

APBD 200.000.000

1 Keputusan

APBD 150.000.000

43 SKPD

APBD 100.000.000

45 buku

190.000.000

45 SKPD

190.000.000

APBD

20

Penunjang pengelolaan dana bantuan dan hibah

BPKAD

Pengelolaan kas daerah

BPKAD


BPKAD

Bintek pengelolaan barang milik daerah

BPKAD

Pengamanan Asset

BPKAD

Jumlah

daerah kabupaten pasaman barat secara tertip Terlaksananya pengelolaan dana bantuan dan hibah Tertipnya administrasi pengelolaan kas daerah sesuai dengan target pendapatan dan rencana belanja pemerintah daerah Terciptanya prosedur yang jelas terkait penyelesaian kerugian daerah serta tersosialisasinya prosedur kepada SKPD di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat Terlaksananya bintek Sumber Daya Aparatur pembantu pengelola dan pengurus barang Papan pengumuman tanah dan stiker logo pemda/labelisasi kendaraan dinas roda 2,4 dan 6

75 %

150.000.000

APBD

45 SKPD

175.000.000

APBD

12 bulan

100.000.000

APBD

42 SKPD

110.563.800

50 buah 188.270.200

APBD

APBD

6.925.820.300

21

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, ada 5 agenda pembangunan nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2009-2014, yakni: 1.

Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, yang diukur dengan peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat

2.

Perbaikan tata kelola pemerintahan, melalui reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan mulai dari kementerian/lembaga hingga ke tingkat pemerintah daerah. Reformasi birokrasi diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan, serta pemberantasan korupsi.

3.

Penegakan pilar demokrasi, dengan fokus terhadap penegakan hak asasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya checks and balance, perlindungan terhadap warga negara secara non-discriminatif.

4.

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, untuk menjamin kepastikan hukum bagi seluruh warga negara

5.

Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa penekanan dan skala prioritas RPJMD ke-2 (2010-2015) secara umum ditujukan untuk mewujudkan pemantapan landasan pembangunan dengan penekanan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi maju di bidang pertanian, perdagangan, dan jasa. Kemampuan

pengembangan

dan

pemanfaatan

teknologi maju

akan

meningkatkan daya saing produk dan jasa dari wilayah Provinsi Sumatera Barat, 22

sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Dengan demikian, tingkat pengangguran dan kemiskinan akan dapat dikurangi, sehingga akses masyarakat ke bidang pendidikan dan kesehatan juga semakin membaik. Secara lebih rinci, arahan kebijakan nasional dan provinsi pada periode 2009-2015 dapat dituangkan pada tabel 3.1 berikut: Tabel 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Pasaman Barat No. II 1.

2.

3.

4.

III 1. 2.

Kebijakan Nasional/Provinsi Nasional Pengembangan komoditas unggulan melalui penguatan rantai nilai komoditas pada sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan industri Penguatan kompetensi SDM pada pendidikan tinggi, pendidikan kejuruan, dan entrepreneur Penguatan kapasitas inovasi daerah yang menitikberatkan pada penciptaan iklim inovasi, kapasitas penelitian dan pengembangan, kerjasama riset, peningkatan budaya inovasi, pengembangan klaster industri dan jaringan global Pengembangan infrastruktur untuk mendukung implementasi kebijakan diatas menitikberatkan pada penguatan sistem logistik untuk mendukung proses pengembangan industri hilir komoditas unggulan Provinsi Pembangunan Agama dan Budaya

3.

Pembangunan Pemerintahan dan Hukum Pembangunan Sumber Daya Manusia

4.

Pembangunan Ekonomi

5.

Pembangunan Tata Lingkungan Hidup

Ruang

dan

Sumber

Keterangan

RKP 2015

RKP 2015

RKP 2015

RKP 2015

RPJP Provinsi 20052025 RPJP Provinsi 20052025 RPJP Provinsi 20052025 RPJP Provinsi 20052025 RPJP Provinsi 20052025

23

3.2. Program dan Kegiatan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pasaman Barat selaku koordinator dalam Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah bertanggung jawab mengkoordinasikan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah seluruh SKPD yang berada di bawah lingkup koordinasinya. Oleh sebab itu, program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2015 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015. Secara umum, rencana program dan kegiatan BPKAD Pasaman Barat Tahun 2015 tertuang dalam 5 (Lima) program yang terdiri dari 25 (Dua puluh Lima) kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel 3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2015 No. 1.

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan 1. 2.

3. 2.

3. 4.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. 2.

Pengadaan/ Pembangunan Gedung Kantor dan rumah jabatan/dinas Pengadaan Peralatan/kendaraan dan mesin

1.

Pengadaan Pakaian Aparatur

1.

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah

2. 5.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

1. 2.

Penyusunan Standar Biaya Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

24

3.

4.

5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD. Penyusunan Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Laporan Keuangan Pemda. Pengelolaan Sistem informasi manajemen keuangn daerah Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan manajemen aset/barang daerah Revaluasi/appraisal aset/barang daerah Penyusunan RKBMD dan RKPBMD. Rekonsiliasi dan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran APBD. Pengelolaan belanja tidak langsung Pengelolaan belanja langsung Penunjang pengelolaan dana bantuan dan hibah. Pengelolaan Kas Daerah. Pengelolaan Penyelesaian Kerugian Daerah Pengamanan Aset.

25

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah pada tahun 2015. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik. Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai SKPD yang bertanggung

jawab

dibidang

Pengelolaan

Keuangan

dan

Asset

Daerah

merumuskan program/kegiatan ke depan, maka tindak lanjut (follow up) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi. Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (feedback) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program dan kegiatan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencananaan yang terintegrasi. Simpang Ampek, April 2014 Kepala BPKAD Pasaman Barat

H.TEGUH SUPRIANTO,SE,MM NIP. 19660209 198903 1 004

26

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2015

Kode

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Sumber dana / Pegu Dana Indikatif

Catatan Penting

Perkiraan Maju rencana Tahun 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja

Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Sarana dan Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Bappeda administrasi perkantoran dan suratkeuangan menyurat

APBD 500.000.000

APBD APBD

bahan dan Tersedianya peralatan kerja Bappeda peralatan kerja yang memadai rapat, koordinasi, konsultasi

Tersedianya bahan masukan Bappeda bagi perencanaan pembangunan

350.000.000

APBD APBD

255.000.000

APBD

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan/pembangunan gedung kantor dan rumah jabatan/dinas

Terpenuhinya kebutuhan BPKAD administrasi perkantoran dan keuangan


bahan dan Tersedianya peralatan kerja Bappeda peralatan kerja yang memadai

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan dan kantor

Perlengkapan Terpenuhinya kebutuhan Bappeda kantor perlengkapan kerja

Penyediaan sewa rumah Jabatan /Dinas / kantor

sewa rumah dinas es II

Bappeda

Tersedianya sewa rumah dinas es II

APBD 500.000.000 350.000.000 250.000.000 12.500.000

APBD APBD APBD APBD

APBD APBD APBD

27

APBD

Peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Meningkatnya kualitas pendidikan Bappeda sumber daya manusia dan pelatihan perencanaan

APBD 165.000.000

APBD APBD

Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Aparatur

pakaian dinas Bappeda

Meningkatnya disiplin aparatur

35.000.000

APBD

APBD APBD

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Dokumen

Bappeda Tersedianya Buku INEK

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Dokumen

Bappeda

Revisi Masterplan Pertanian

Koordinasi dan fasilitasi percepatan pembanguan daerah tertinggal Kajian potensi terumbu karang laut di Air Bangis Forum Koordinasi Pengembangan Produk dan Komoditas Unggulan Daerah dan kawasan sentra produksi

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Koordinasi TKPK Kab. Pasaman Barat

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Tersedianya masukan perencaan bidang ekonomi Tersedianya dokumen Bappeda masterplan pertanian yang terupdate Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program Bappeda dan anggaran Program Pembangunan Daerah Tertinggal Tersedianya data potensi Bappeda terumbu karang

75.000.000 150.000.000

APBD APBD

APBD APBD APBD

200.000.000

APBD APBD

175.000.000

200.000.000

APBD

APBD

APBD APBD

Dokumen

Terlaksananya monitoring Bappeda pengembangan komoditi unggulan daerah

Dokumen

Bappeda

Tersedianya dokumen pengentasan kemiskinan

150.000.000

85.000.000

APBD

APBD

APBD

28

Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Penyusunan data pokok potensi kelembagaan sosial budaya Nagari Koordinasi Kabupaten Sehat Revisi Masterplan Pendidikan Penyusunan dokumen renaksi ABK-SBK Koordinasi dan fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kab. Pasaman Barat Koordinasi dan fasilitasi percepatan pelaksanaan aksi PPK Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Penyusunan Data Base Kebencanaan Kabupaten Pasaman Barat

Dokumen

Bappeda Tersedianya buku INKESRA

Dokumen

Terkoordinirnya Bappeda pembangunan bidang sosbud

Dokumen

Tersedianya dokumen Bappeda database potensi kelembagaan sosial budaya

event Dokumen

Terlaksananya penilaian kabupaten sehat Tersedianya dokumen Bappeda masterplan pendidikan yang ter-update Bappeda

Dokumen

Bappeda Tersedinya dokumen renaksi

Dokumen

Terkoordinirnya PUG di Bappeda tingkat Kab. Pasaman Barat

Dokumen

Bappeda Terealisasinya aksi PPK

Dokumen

Tersediaannya Jaringan Data Bappeda Spatial Kabupaten Pasaman Barat

Dokumen

Penyusunan Rencana Rinci Aia Bangih - Kecamatan Bappeda Sungai Beremas sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Dokumen

Terlaksananya Kegiatan BKPRD Kabupaten Pasaman

70.000.000

APBD

APBD APBD

150.000.000

APBD APBD

75.000.000 80.000.000

APBD APBD

APBD APBD

150.000.000 150.000.000

APBD APBD

APBD APBD

75.000.000 75.000.000

180.000.000

APBD APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

Program Perencanaan tata ruang Penyusunan Rencana Rinci Aia Bangih - Kecamatan Sungai Beremas sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)) Program Pengendalian pemanfaatan ruang Pelaksanaan Kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang

250.000.000

75.000.000

APBD

APBD

29

Daerah (BKPRD) Kabupaten Pasaman Barat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Montoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Air Minum Penyehatan Lingkungan Berbasiskan Masyarakat (AMPL BM) Jumlah

Barat

Dokumen

Tersedianya SOP Penataan Ruang baik lingkup Kawasan maupun Kewilayahan Kabupaten Pasaman Barat

Dokumen

Telaksananya Kegiatan Penyediaan Air Minum Berbasiskan Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat

APBD 55.000.000

75.000.000

APBD

APBD

APBD

6.842.500.000 Simpang Ampek, April 2014 Kepala Bappeda Pasaman Barat

Drs. Hendri, MM NIP. 19710520 199203 1 003

30

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2015

Kode 1.

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Lokasi dan Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

2

3

Program peningkatan sarana dan prasara aparatur Pengadaan/pembangunan gedung kantor dan rumah jabatan/dinas

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Target Kebutuhan Sumber Capaian Dana Dana

Cat.

250.000.000 BPKAD Terlayaninya administrasi kantor BPKAD Tersedianya pemeliharaan gadung, kendaraan dinas, mobiler dan pemeliharaan AC BPKAD Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

BPKAD Tersedianya gedung arsip dan aula BPKAD Pengadaan peralatan/kendaraan dan mesin BPKAD Tersedianya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 Program peningkatan disiplin aparatur

12 bln

250.000.000

12 bln

75.000.000

12 bln 55.000.000

APBD

APBD

APBD 1 Unit 75.000.000 4 Unit 576.580.000

APBD APBD

31

Pengadaan pakaian aparatur

4

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah

5

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Standar Biaya


Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan laporan keuangan Pemda

BPKAD Terlaksananya pengadaan PDH, dan pakaian khusus hari-hari tertentu

175 stel

63.300.000

APBD

APBD BPKAD Jumlah pegawai yang mengikuti bintek BPKAD Terlaksananya peningkatan SDM BPKAD

BPKAD Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kabupaten Pasaman Barat BPKAD Perbup Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah BPKAD Perda dan perbup APBD Tahun Anggaran 2016 BPKAD Buku perda dan perbup perubahan APBD TA 2015

24 org 200.000.000 57 orang 150.000.000

APBD APBD

1 peraturan

50.000.000

APBD

1 Perbup

80.000.000

APBD

2 peraturan

175.000.000

APBD

3 peraturan

250.000.000

APBD

BPKAD Perda dan Perbup 375 buku tentang pertanggungjawab an pelaksanaan APBD TA2014,LKPD 2014, serta laporan realisasi APBD Triwulan I,semester I, dan Triwulan III TA.2015

250.000.000

APBD

32


Revaluasi/appraisal aset/barang daerah

Penyusunan RKBMD dan RKPBMD

Rekonsiliasi dan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran APBD



BPKAD Aplikasi Simda yang terkelola BPKAD Jumlah pegawai yang ikut bintek

1 paket

75.000.000

APBD

104 org

42 SKPD BPKAD Terlaksananya rekonsiliasi asset, laporan semister dan tahunan asset 42 buku BPKAD Terlaksananya penilaian aset pada SKPD 1 BPKAD Terlaksananya penetapan Keputusan RKBMD dan RKPBMD 43 SKPD BPKAD Terlaksananya rekonsiliasi bulanan atas realisasi pendapatan dan pengeluaran SKPD dan SKPKD serta tertibnya administrasi 45 buku BPKAD Terlaksananya pengelolaan belanja tidak langsung di lingkungan pemerintah daerah kabupaten pasaman barat secara tertip 45 SKPD BPKAD Terlaksananya pengelolaan belanja langsung di lingkungan pemerintah daerah kabupaten pasaman barat secara tertip

55.000.000

APBD

APBD 200.000.000 APBD 150.000.000 APBD 100.000.000

190.000.000

190.000.000

APBD

33

Penunjang pengelolaan dana bantuan dan hibah Pengelolaan kas daerah


Bintek pengelolaan barang milik daerah

Pengamanan Asset

Jumlah

75 % BPKAD Terlaksananya pengelolaan dana bantuan dan hibah 45 SKPD BPKAD Tertipnya administrasi pengelolaan kas daerah sesuai dengan target pendapatan dan rencana belanja pemerintah daerah 12 bulan BPKAD Terciptanya prosedur yang jelas terkait penyelesaian kerugian daerah serta tersosialisasinya prosedur kepada SKPD di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat 42 SKPD BPKAD Terlaksananya bintek Sumber Daya Aparatur pembantu pengelola dan pengurus barang 50 buah BPKAD Papan pengumuman tanah dan stiker logo pemda/labelisasi kendaraan dinas roda 2,4 dan 6

150.000.000 APBD

175.000.000 APBD

100.000.000 APBD

110.563.800

188.270.200

APBD

APBD

6.925.820.300

34

RENJA KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan, “Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani urusan Pemerintahan.” Semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Disamping camat melaksanakan tugas pelimpahan dari bupati, juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum. 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan. 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari. 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

1


Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa/nagari, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan kepemerintahan camat berkewajiban menyusun membuat rencana Strategis ( Renstra).

1.2. Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286); 2. Undang-undang nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348); 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 ) ; 5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ) 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat);

2


1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya rencana strategis Kecamatan Sasak Ranah Pasisie ini adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasilhasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat. Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan Sasak Ranah Pasisie adalah : 1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan dimasa akan datang; 2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, singkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat khususnya Kecamatan Sasak Ranah Pasisie; 3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD kecamatan; 4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas camat berikutnya.

1.4. Sistimatika Penulisan I.

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN 2.1

Tupoksi dan Stuktur Organisasi

2.2

Sumberdaya Kecamatan Sasak Ranah pasisie

2.3

Tantangan dan Peluang

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tupoksi Permasalahan yang paling mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan adalah:

3


1. Masih rendahnya pemahaman pegawai dalam melaksanakan pelayanan public; 2. Kualitas sumber daya manusia masih rendah; 3. Rendahnya pendidikan dan latihan teknis bagi pegawai; 4. Sarana dan prasarana yang belum memadai; 3.2 Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010-2015 3.3 Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis 3.4

Isu-isu strategis

IV. VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi Kecamatan Sasak Ranah Pasisie

4.2

Tujuan dan Sasaran

4.3

Strategi dan kebijakan

V. PENUTUP

4


BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tupoksi Dan Struktur Organisasi Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat didasarkan dan berlandaskan pada : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 2. Peraturan Bupati Nomor Kecamatan.

40 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Tugas Kecamatan adalah : 

Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan; o

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

Camat mempunyai tugas ; 

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan , dalam wilayah kecamatan sesuai sebagian kewenangan yang dilimpahkan; o

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tigasnya.

Camat menyelenggarakan fungsi : 

Perencanaan kegiatan Kecamatan ;



Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;



Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat , upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan , pemeliharaan dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;



Pembinaan pemerintahan desa/Nagari dan kelurahan ;



Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa ;



Penyelenggaraan tata usaha kecamatan ;



Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kecamatan.;

5


o

Pelaksanaan kerjasama dari koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas : 

Membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat atau aparatur kecamatan ;



Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan ;



Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, evaluasi dan pelaporan;



Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;



Melaksanakan pengelolaan perlengkapan,urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan; o

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas : 

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;



Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa dan kelurahan ;



Melaksanakan penghimpunan, pengelolaan bahan dan data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan ;



Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil; o

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya ;

Kepala Seksi Ekonomi dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas : 

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan perempuan;



Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan, dan pengendalian perencanaan lingkungan;



Mengusulkan perencanaan rehap bangunan sekolah, peningkatan jalan desa serta mengusulkan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa;



Melaksanakan pembinaan kebersihan lingkungan, sanitasi drainase dan air bersih dan air minum;



Melaksakan pembinaan keberadaan tempat pembuangan sampah (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) serta rencana pengelolaan lingkungan (RKL);



Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan; 6

RENJA KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE TAHUN 2015 

Mengadakan peningkatan peranan perempuan serta peningkatan kesejahteraan keluarga guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; o

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepaka Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan. Mempunyai tugas : 

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;



Menghimpun dan mengolah data dan bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;



Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;



Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi didalam kehidupan sehari-hari;



Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda

terkait masalah

sosial budaya, ketenagaakerjaan dan

kemasyarakatan; 

Membanmtu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; o


Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas : 

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;



Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;



Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;



Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan ;



Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, idiologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;



Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat; o


Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operating Procedure (SOP)



Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 7


Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;



Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan dilingkungan kecamatan;



Melaksankan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;



Menyelenggarakan administrasi perkantoran;



Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;



Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.



Menyiapkan Surat Masuk, Keluar dan Kearsipan



Menyiapkan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai



Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai



Mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai



Mempersiapkan bahan mutasi, cuti, pensiun dan pemberhentian PNS



Mempersipakan administrasi atas pelanggaran disiplin



Mempersiapkan pengembangan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan latihan



Penyusunan rencana tentang kesejahteraan pegawai



Mengkoordinir kehadiran pegawai



Membuat laporan kepegawaian dan daftar urut kepangkatan (DUK)



Mempertanggung jawabkan kegiatan subag yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku



Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operating Procedure (SOP)



Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;



Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;



Mempelajari dan menelaah peraturan keuangan



Menyusun rencana kegiatan belanja langsung dan tidak langsung



Memproses dokumen pelaksanaan anggaran



Menyusun daftar isian kegiatan (DIK)



Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan 8


Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan



Menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan



Melaksanakan penatausahaan keuangan



Menyusun laporan keuangan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kepala Seksi Bagian Pelayana Umum mempunyai tugas : 

Menyiapkan pedoman pelaksaan tugas dan kegiatan atau Standard Operating Procedure (SOP)



Menyusun standard, norma dan prosudur pelayanan umum



Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelayanan umum



Mengelola perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah



Memberikan pelayanan perizinan



Menyiapkan rekomendasi perizinan



Melaksanakan survey atas permohonan perizinan



Memberikan pelayanan umum lainnya



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan o


Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari : 1. Camat 2. Sekretaris Camat 3. Seksi Pemerintahan 4. Seksi Ketrentraman dan Ketertiban Umum. 5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan; 6. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan; 7. KasubagPelayanan Umum 8. Kasubag Umum dan Kepegawaian 9. Kasubag Keuangan 10. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2. Sumberdaya Kecamatan Sasak Ranah Pasisie a. Kepegawaian Jumlah Aparatur di Kantor Camat Sasak Ranah Passisie adalah 21 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 14 orang dan perempuan 7 orang. Dari jumlah Aparatur yang ada di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie terbagi menjadi :

9


Kondisi Aparatur berdasarkan Golongan Ruang : Golongan IV Golongan III

:

7

Orang

Golongan II

:

2

Orang

Golongan I

:

-

Orang

Honor Daerah

:

1

Orang

Kontrak

: 8 Orang

Jumlah 

: 3 Orang

: 21 Orang

Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan : Pasca Sarjana Strata 2 (S2)

: -

Pasca Sarjana Strata 1 (S1)

:

D-III

:

D-II

: -

Orang 12 2 Orang

SLTA



Orang :

Jumlah

:

Orang

7

Orang

21 Orang

Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan Penjenjangan Sepama/Diklatpim III

: -

Orang

Adum/Diklatpim IV

: 1

Orang

Jumlah

:

1

:

Orang

b. Pejabat Struktural dan Fungsional Untuk Pejabat Struktural di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie terdapat 8 (Delapan) orang dengan rincian sebagai berikut : Eselon III a

: 1

Orang

Eselon III b

: 1

Orang

Eselon IV a

: 3

Orang

Eselon IV b

: 3

Orang

Jumlah

: 8

Orang

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie terdiri dari : 1. Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah TK / RA dan SD / MI mempunyai tugas fungsional yakni menilai dan membina bidang akademis maupun menajerial, penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya; 2. Pejabat Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas fungsional yakni merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah; 10


3. Pejabat Fungsional Dokter (Kepala Puskesmas) Memiliki tugas fungsional antara lain: 

Merencanakan, Melaksanakan, dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan;



Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas;



Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan dibidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;



Melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;

1. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian. mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan penyuluhan pertanian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian; 2. Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan mempunyai tugas fungsional pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan; 3. Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, Evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan; 4. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana ( PLKB ) mempunyai tugas fungsional pokok yang di kemas dalam 4 (empat) Paket Dukungan Pelayanan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yakni meliputi : pembinaan dan penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 5. c. Sarana dan Prasarana Kerja Utama Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Dan meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain : 1)

Kantor Camat

2)

Ruang Rapat

3)

Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) )

4)

Ruang Piket / Operator Radio Panggil

5)

Ruang Kerja Camat

6)

Ruang Kerja Sekretariat

7)

Ruang Kerja Seksi

8)

Ruang Operator Komputer dan data 11


9) Ruang Pelayanan 10) Rumah Dinas Camat

11)

Kamar Mandi dan WC.

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Sasak Ranah Pasisie yang sekarang ini ada adalah : Roda empat 1 (satu)buah dengan rincian : 

1 (satu) unit DaihatsuTERRIOS tahun 2014

Roda dua 3 (tiga) buah dengan rincian : 

1 unit Yamaha Mega Pro Tahun 2007



1 unit Honda Supra X Tahun 2012



1 unit Honda Beat Tahun 2013

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer sejumlah 3 (tiga) unit, meja Kerja, kursi, mesin ketik, telepon, modem dan alat pendukung pencetakan KTP dan peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas.

d. Anggaran Tahun 2006 – 2010 dan Proyeksi 2011 – 2015 Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahun di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie yaitu : Tahun 2010

sebesar

:

Rp. 320.068.330,-

Tahun 2011

sebesar

:

Rp. 321.046.123,-

Tahun 2012

sebesar

:

Rp. 425.000.000,-

Tahun 2013

sebesar

:

Rp. 592.600.000 ,-

Tahun 2014

sebesar

:

Rp.748.600.000,-

Tahun 2015

sebesar

:

Rp. 941.224.000,-

12


Untuk lebih jelas anggaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2010-2015 dan proyeksi anggaran tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut : Tabel Anggaran Tahun 2006 – 2010 dan Proyeksi 2011 – 2015 Tahun Anggaran Peningkatan Anggaran

2011 -6,66 %

2012 10

2013 1%

2014 1%

Rp. . Rp. . Rp. Rp. 321.046.123,- 425.000.000,- 592.600.000,- 784.600.000

2015 1% Rp. 941.244.000

2.3. Kinerja Pelayanan Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja : 

Meningkatnya pelayanan administrasi Kepada Masyarakat.



Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur



Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur



Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Disamping Kinerja Kecamatan Sasak Ranah Pasisie sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Sasak Ranah Pasisie sebagaimana tersebut di bawah ini : Pelayanan di Bidang Pemerintahan : 1) Pembinaan Administarsi Pemerintahan Nagari 2) Monitoring pelaksanaan Dana ADN 3) Memfasilitasi LPJ Wali Nagari 4) Pembinaan Kelembagaan Nagari 5) Penyampaian Laporan Mutasi Penduduk 6) Koordinasi, Monitoring dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati 7) Pelayanan Kartu Tanda Penduduk 8) Menyipakan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau standar oparating prosedure/SOP 9) Menghimpun dan mempelajari aturan perundanga-undangan, petunjuk teknis dibidang pemerintahan umum 10) Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan administrasi di bidang ke agrariaan 11) Memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan 12) Melaksanakan tugaslain yang diberikan atasan

13


Pelayanan di Bidang Ketenraman dan Ketertiban : 1) Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas dan anggota POL PP yang berada di Kecamatan Sasak Rnah Pasisie; 2) Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat Nagari,Jorong dan Dusun; 3) Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Nagari untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling; 4) Mengdakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di Nagari bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait; 5) Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain : Waria dan Operasi pelajar serta operasi penyakit masyarakat (PEKAT) bersama Muspika dan Instansi terkait; 6) Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada Pemerintah Nagari untuk membuat Peraturan Nagari sebagai dasar atau payung hukum di tingkat Nagari; 7) Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas dan Hari Besar Islam. 8) Melaksanakan kegiatan lainnya seperti perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran; 9) Pembinaan aparat Kecamatan dan Perangkat Nagari secara rutin; 10) Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil Kecamatan, Dinas/Instansi/ Sekolah dan Nagari; 11) Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat Kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di Dinas dan Instansi di tingkat Kecamatan; 12) Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie 13) Meningkatkan kedisiplinan perangkat Nagari; 14) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara bersama-sama aparatur yang ada di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie seperti Olah Raga Bersama,Wirid/ Pengajian aparatur dan pelaksanaan upacaraupacara; 15) Pembuatan Tim Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kecamatan Sasak Ranah Pasisie; 16) Pembentukan Tim Peduli Pendidikan untuk melaksanakan monitoring dilapangan tentang proses belajar dan mengajar; 17) Pelayanan perizinan di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie; 18) Pelayanan Rekomendasi Izin Keramaian; 19) Pemberian Izin SITU/HO 20) Pelaksanaan Rapat koordinasi Bulanan

14


Pelayanan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan : 1) Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PNPM dan sumber dana lainnya); 2) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan; 3) Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing Jorong; 4) Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan Sungai 5) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah; 6) Monitoring pelaksanaan musrenbang Nagari dan melaksanakan musrenbang kecamatan; 7) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan (musrenbang kecamatan); 8) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di Nagari dengan melibatkan para tokoh masyarakat; 9) Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dengan penanaman seribu pohon; 10) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyakat (SANIMAS); 11) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu; 12) Monitoring penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin ( Raskin); 13) Memfasilisasi pengadaan listrik desa; 14) Pembiasaan Kelompok Tani dan Kelompok Nelayan 15) Memfasilitasi Musyawarah Pembangunan Kegiatan Tahunan (MPKT) Nagari; 16) Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Pembangunan; 17) Memfasilitasi Penyusunan RPJM Nagari; 18) Pembinaan PKK di Kecamatan dan Nagari 19) Pembinaan dan Monitoring Dana UKM/ERT; 20) Pembinaan Kelompok SPP dari Dana PNPM-MP; 21) Pelaporan Jorong Tertinggal; 22) Pembinaan Kelompok Penerima Bantuan Perikanan; 23) Pembinaan Terhadap Kapal Tangkap;

Kinerja Pelayanan di Bidang Sosial dan Kemasyarakatan : 1) Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; 2) Monitoring penyaluran Jamkesgakin, Jamkesda dan Jampersal; 3) Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan; 15


4) Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah; 5) Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan (Pekan Maulid, Isra’ Mikraj, dan Tahun Baru Islam; 6) Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana; 7) Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan; 8) Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari; 9) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera; 10) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan; 11) Penyaluran Bantuan untuk Mesjid, Imam,Khatib, Gharin dan Guru TPA/MDA; 12) Membina terhadap Kegiatan Da’i Nagari, Bidan Jorong;

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi : 1)

Kecendrungan semakin berkurangnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat disebabkan Sering terjadinya Cuaca Extrim;

2) Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama di kawasan perkebunan, sehingga dikawatirkan

dapat

mempengaruhi

sifat

gotong

royong

dan

munculnya

sifat-

sifat individualis; 3) Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi; 4) Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum; 5)

Income perkapita masyarakat masih rendah;

6) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah; 7) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi : 1)

Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati ke Nagari;

16


2)

Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;

3)

Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;

4)

Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;

5)

Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam penyelenggaraanpembanguan;

6)

Ketersediaan dana APBN dan APBD I dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur wilayah;

17


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan antara lain : 1)

Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;

2) Belum tersedianya tenaga

aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain:

perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan; 3) Kurangnya SDM Sebagian besar bagi aparatur pemerintahan Jorong dan Nagari; 4) Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal; 5) Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi; 6) Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan; 7) Wilayah Kabupaten Pasaman Barat yang luas dan masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan insfrastruktur masyarakat secara lebih memadai;

3.2. Telaah Visi Misi RPJMD Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Tahun 2011-2015 Visi ‘Tewujudkan Tewujudnya Kecamatan Sasak Ranah Pasisie sebagai daerah wisata yang Islami melalui Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Misi ‘1. Peningkatan Kwalitas pelayanan aparatur Pemerintahan 2. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi lintas sektor dan kesinambungan. 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat. 4. Peningkatan Pemerataan Pembangunan.

3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Berasarkan kondisi Geografis, dan Demografis Kecamatan Sasak Ranah Pasisie yang merupakan Daerah pantai dan daerah rendah serta konsentrasi penyebaran penduduk terpusat pada daerah pantai untuk itu kajian strategis Kecamatan Sasask Ranah Pasisie diarahkan pada upaya pengendalian kelestarian pantai khusus nya dari abrasi , upaya perluasan pemukiman untuk menghindari konsentrasi 18


penduduk di daerah pantai , menjadikan pantai sebagai objek wisata , pemanfaatan teknologi perikanan (tangkap dan olah)serta peningkatan usaha pertanian.

3.4. Isu-isu strategis Berdarkan uraian telaahan RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan Sbb : 1) Pemanfaatan kebijakan pelimpahan kewengan Bupati Pasaman Barat kepada Camat dan Nagari melalui koordinasi dan konsultasi untuk meningkatkan daya guna segenap potennsi untuk pencapaian visi Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan Memperkuat Visi Kabupaten Pasaman Barat; 2) Pelayanan Prima dalam penyelenggaraan Pemerintahan pada SKPD Kantor Camat, Kantor Wali Nagari, Segenap UPT dan Instansi vertikal Kecamatan; 3) Meminimalisir bencana Abrasi pantai dan ke siagaan pengendalian dampaknya serta peningkatan kewaspadaan tsunami dan penanggulangannya; 4) Mengoptimalkan

Pembangunan

daerah

pantai

sebagai

objek

wisata

Islami

yang

aman.nyaman,indah dan mempesona; 5) Pemanfaatan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menjadikan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Sebagai Daerah Wisata.

19


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Dari uraian tersebut, mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Pasaman Barat maka Kecamatan Sasak Ranah Pasisie mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut : Visi Rewujudnya Kecamatan Sasak Ranah Pasisie sebagai Daerah wisata yang Islami melalui Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Misi 1.

Penikatan Kwalitas pelayanan aparatur Pemerintahan

2.

Peningkatan koordinasi dan Sinkronisasi lintas sektor dan kesinambungan.

3.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

4.

Peningkatan Pemerataan Pemangunan.

20


4.2. Tujuan dan Sasaran Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelummnya Kecamatan Sasak Ranah pasisie mempunyai tujuan : Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial dengan sasaran Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie secara Optimal.

4.3. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (Strengths. Weaknesses, Opportunities, Treaths) seperti yang telah diuraikan pada Bab II. Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakaan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, maka berdasarkan Rancangan RPJM Kabupaten Pasaman Barat 2011-2015 kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sasak Ranah Pasisieadalah : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pertanahan dan Aset serta Kesejahteraan Sosial.

21


BAB V PENUTUP

Rencana Strategis merupakan rencana operasional untuk menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sasak Ranah Pasisie 2011 – 2015 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan RPJM Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 – 2015. Semoga dengan disusunnya rencana strategis Kecamatan Sasak Ranah Pasisie ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.

Sasak, Juli 2015 CAMAT SASAK RANAH PASISIE

JON ENDRI.S.ST.Pi Nip. 19701115 199303 1 006

22


23

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Renja

SKPD

memuat

kebijakan,

program

dan

kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Kantor Camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Kantor Camat Lembah Melintang Tahun 2015 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2015. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat yeng bertugas memberi pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Renja Kantor Camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 20102015 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

1.2. Landasan Hukum Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025; 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16); 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011-2031 14. Keputusan Camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat Nomor 40.a/SK /Knl/2011 tanggal 04 November 2011 tentang Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011-2015

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Recana Kerja (Renja) Kantor Camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Kantor Camat Lembah Melintang serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2015. Adapun tujuan penyusunan Recana Kerja (Renja) Kantor Camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Merencanakan suatu program dan kegiatan kantor camat dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

2.

Menyediakan rencana anggaran kantor camat yang merupakan dasar dari kegiatan dan aktifitas kantor camat dalam memberikan pelayanan.

3.

Untuk meningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pemerintah daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Seperti tertuang dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah sebagai berikut: BAB 1

: PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD, pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2

Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3

Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4

Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II


3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2

Tujuan dan sasaran Renja SKPD, didasarkan atas rumusan isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3

Program dan Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB III

: PENUTUP Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidahkaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

RUMUSAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN RENJA SKPD TAHUN 2015 NAMA SKPD : KANTOR CAMAT LEMBAH MELINTANG

1

2

1.20 09

01

1.20 09

01 01 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana 01 02 Perkantoran dan Aparatur

1.20 09

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif berdasarkan sumber Pendanaan

4

5

6

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.20 09

01 03 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

1.20 09

01 06 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

1.20 09

02

1.20 09

02 02 Pengadaan Peralatan/ Kendaraan dan Mesin

1.20 09

03

1.20 09

03 01 Pengadaan Pakaian Aparatur

1.20 09

05

1.20 09

05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN 15 PEREMPUAN

1.20 09

3

Lokasi

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

Lembah Melintang

100%

230.570.000

Meningkatnya kinerja pegawai kantor camat Lembah Melintang

Lembah Melintang

80%

37.110.000

Meningkatnya pengetahuan pegawai sesuai tupoksi pekerjaan

Lembah Melintang

87%

176.345.000

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

Lembah Melintang

85%

38.100.000

Tersedianya barang/ jasa peralatan kantor

Lembah Melintang

70%

17

1.20 09

17 03 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Nagari

1.20 09

29

1.20 09

29 10 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Meningkatnya semangat kerja pegawai

Lembah Melintang

23 stell

Meningkatnya pengetahuan pegawai

Lembah Melintang

80%

22.750.000 13.500.000 13.500.000 40.000.000

Terlaksananya kegiatan partisipasi wanita dalam kesejahteraan masyarakat

Lembah Melintang

90%

40.000.000 28.050.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Terealisasinya Keuangan sesuai dengan yang direncanakan

Lembah Melintang

100%

28.050.000 5.000.000

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JUMLAH

83.575.000 22.750.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1.20 09

APBN

83.575.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

15 05 Peningkatan Partisipasi Wanita dalam kesejahteraan masyarakat

APBD I

482.125.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.20 09

APBD II

MeningkatnyaPembangunan pada Kecamatan Lembah Melintang

Lembah Melintang

30%

5.000.000 675.000.000 Ujuang Gadiang, 5 Agustus 2015 CAMAT

Drs. YULIFRI Pembina TK I, IV/b NIP. 19640310 198803 1 003

7

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2015. Selanjutnya, Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015 akan menjadi

1

landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

1.2. Landasan Hukum Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025; 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16);

2

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat tahun 20112031 14. Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/18.a/DPE/XI/2011 tanggal 14 November 2011 tentang Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011-2015 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Recana Kerja (Renja) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman

Barat

serta sebagai perangkat untuk menciptakan

perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2015. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

3

1.

Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah di setiap bidang, baik Bidang Perencanaan, Geologi dan Sumber Daya Mineral, Pertambangan Umum , maupun Bidang Minyak, Gas dan Enrgi.

2.

Mewujudkan

perencanaan

pembangunan

yang

akuntabel,

responsif,

partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan 3.

Untuk meningkatan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran dari Dinas Pertambangan dan Energi.

1.4. Sistematika Penulisan Seperti

tertuang dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54

Tahun 2010, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagai berikut: BAB 1

: PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja, pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2

Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3

Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4

Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II 2.1

: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertambangan dan Energi, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, capaian Renstra

4

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pertambangan dan Energi tahun-tahun sebelumnya. 2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, memuat kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang

BAB III


3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi.

3.2

Tujuan dan sasaran Renja, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

3.3

Program dan Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian

5

garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD BAB IV

: PENUTUP Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

6

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PASAMAN BARAT Lembar 1 dari 2 lembar

Nama SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

KODE 1 2 2 03 2 03 01 2 03 01

2 03 02

2 03 03

2 03 05

Rencana Tahun 2015 ( tahun rencana) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi

2 3 PILIHAN Energi Dan Sumber Daya Mineral Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran Penyediaan Pelayanan 01 Administrasi Perkantoran Penyediaan pemeliharaan rutin/ Terpeliharanya secara rutin sarana dan prasarana berkala sarana dan prasarana perkantoran perkantoran dan aparatur 02 Lancarnya kegiatan koordinasi dan konsultasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya gedung kantor Pengadaan/Pembangunan 01 Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan kantor 03 dan Rumah Jabatan Tersedianya rumah dinas kepala dinas Penyediaan Sewa Rumah 04 Jabatan Dinas /Kantor Meningkatnya Disiplin pegawai Program Peningkatan Disiplin Aparatur 01 Pengadaan pakaian aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas aparatur Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya SDM aparatur Sumber Daya Aparatur Diklat dan Bimbingan Teknis Bagi Terlaksananya Diklat dan Bimbingan Teknis bagi Aparatur aparatur 03

2 03 15

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Pembinaan dan pengawasan 08 perizinan pertambangan umum

Terkendalinya usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat

4

Target Capaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6

Catatan Penting Sumber Dana 7

8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian kinerja 9

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10

Pasaman Barat

1 tahun

400.000.000

APBD II

1 tahun

450.000.000

Pasaman Barat

1 tahun

175.000.000

APBD II

1 tahun

200.000.000

Dalam dan Luar Kabupaten Pasaman Barat

1 tahun

200.000.000

APBD II

1 tahun

200.000.000

Pasaman Barat

1 Unit

Pasaman Barat

15 unit

60.000.000

APBD II

15 unit

60.000.000

Pasaman Barat

1 tahun

12.000.000

APBD II

1 tahun

12.000.000

Pasaman Barat

150 stel

50.000.000

APBD II

150 stel

45.000.000

Dalam dan Luar Kabupaten Pasaman Barat

20 kali

135.000.000

APBD II

20 kali

135.000.000

65 Pelaku usaha pertambangan

120.000.000

APBD II

70 Pelaku usaha pertambangan

150.000.000

Pasaman Barat

2.000.000.000

APBD II

-

-

09 10 11

Pengawasan pendistribusian BBM dan gas Sosialisasi konversi BBM Minyak Tanah ke Gas LPG Pengawasan Pemanfaatan Potensi Air Tanah di perusahaan dan masyarakat Pemetaan Daerah Kawasan Pertambangan Sosialisasi Teknis usaha pertambangan

Tercapainya tertib pendistribusian BBM/Gas yang tepat Pasaman Barat sasaran dan tepat guna Pasaman Barat Tercapainya keterampilan masyarakat tentang penggunaan gas LPG Diperolehnya data penyebaran/volume pemakaian air Pasaman Barat tanah dan besaran pajak air tanah

128 Pengusaha

120.000.000

APBD II

180 Pengusaha

50 orang

75.000.000

APBD II

-

30 titk sumur bor air bawah tanah

85.000.000

APBD II

45 titik sumur bor air bawah tanah

125.000.000

140.000.000 -

Diketahuinya penetapan lokasi WUP, WPR, WPN

Pasaman Barat

1 Peta

70.000.000

xxx

1 Peta

70.000.000

Tercapainya pemahaman pelaku usaha pertambangan tentang sistim penambangan yang baik

Pasaman Barat

50 orang

60.000.000

APBD II

65 orang

70.000.000

Pasaman Barat

2 lokasi

50.000.000

APBD II

2 lokasi

60.000.000

Terdatanya potensi bahan galian yang digunakan untuk Pasaman Barat industri kecil dan menengah

1 tahun

80.000.000

APBD II

1 tahun

100.000.000

Pasaman Barat

30 orang

60.000.000

APBD II

30 orang

75.000.000

Pengawasan lingkungan kegiatan Terjaminnya ketersediaan potensi sumber mineral dan Pasaman Barat 18 usaha pertambangan kualitas lingkungan

20 lokasi

100.000.000

APBD II

20 lokasi

100.000.000

200.000.000

APBD II

1 Peta

200.000.000

12 14

Pembinaan usaha pertambangan Terciptanya usaha tambang rakyat yang mempunyai 15 rakyat (logam) izin dan dikelola dengan baik dan benar Pendataan pengembangan potensi bahan galian untuk 16 usaha industri kecil dan menengah Sosialisasi perizinan air tanah 17 dan air permukaan

19 2 03 17

Pahamnya pelaku usaha dan masyarakat tentang perizinan air tanah (sumur bor ) dan air permukaan

Survey potensi bahan galian Tersedianya data potensi bahan galian konstruksi konstruksi Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pembangunan Sarana PraSarana Terwujudnya lampu penerangan jalan umum Penerangan Jalan Umum

Pasaman Barat

1 Peta

Pasaman Barat

1 lokasi

750.000.000

APBD II

3 lokasi

800.000.000

Pemeliharaan Sarana prasarana Berfungsinya lampu penerangan jalan umum penerangan jalan umum (PJU)

Pasaman Barat

400 titik

185.000.000

APBD II

450 titik

200.000.000

Penyambungan listrik KK miskin Terlaksananya penyambungan listrik untuk KK miskin

Pasaman Barat

150 KK

425.000.000

APBD II

300 KK

800.000.000

9 kecamatan

100.000.000

APBD II

9 kecamatan

120.000.000

11 Kecamatan

95.000.000

APBD II

11 Kecamatan

100.000.000

20 titik

250.000.000

APBD II

25 titik

300.000.000

02

03 04 Konsultasi, pembinaan dan pengawasan listrik jorong 06 /daerah tertinggal Inventarisasi Penerangan Jalan 07 Umum Pengadaan Lampu Penerangan jalan umum solar cell 08

Berjalannya Organisasi Masyarakat setempat untuk pengelolaan listrik jorong tertinggal Terinventarisasinya jumlah dan kondisi lampu penerangan jalan umum Terpasangnya lampu penerangan jalan umum tenaga surya

Dalam dan Luar Kabupaten Pasaman Barat Pasaman Barat Pasaman Barat

Meterisasi Lampu Penerangan 09 Jalan Umum Konsultasi pembangunan sumber energi baru terbarukan 10 Program Promosi dan Informasi 2 03 18 Sumber Daya Mineral dan Energi Promosi dan Informasi Sumber Daya Mineral dan energi 01 Penyusunan potensi 03 pertambangan dan energi Program Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Daerah 2 03 19 dibidang Pertambangan

Terpasangnya kWh meter pada panel lampu penerangan jalan umum Diperolehnya informasi dasar sumber energi baru terbarukan

Pasaman Barat Dalam dan Luar Kabupaten Pasaman Barat

Terlaksananya kegiatan promosi potensi pertambangan Dalam dan Luar Kabupaten Pasaman dan energi Barat Tersedianya data potensi pertambangan dan energi Pasaman Barat

Koordinasi dan pendataan Diperolehnya data potensi Sumber Pendapatan Asli tentang Sumber Pendapatan Asli Daerah dibidang Pertambangan dan Energi 03 Daerah dibidang Pertambangan dan Energi JUMLAH

Pasaman Barat

18 unit

300.000.000

APBD II

10 unit

180.000.000

11 kecamatan

100.000.000

APBD II

11 Kecamatan

100.000.000

4 kali

100.000.000

APBD II

4 kali

120.000.000

1 tahun

90.000.000

APBD II

1 Tahun

75.000.000

APBD II

1 tahun

1 tahun

70.000.000

6.517.000.000

75.000.000

5.062.000.000

Simpang Ampek, Maret 2014 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Martha Yani, ST NIP. 19660815 199903 1 006

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Recommend Documents