Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta Nomor :. Tahun 2013 Tanggal : A

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta Nomor : ……. Tahun 2013 Tanggal : A. PENDAHULUAN Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan sebagai salah satu SKPD penyelenggara pelayanan Publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan khususnya dibidang pelayanan pajak daerah, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. B. STANDAR PELAYANAN Jenis Pelayanan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) NO. KOMPONEN 1. Dasar Hukum

a.

URAIAN Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

b.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

c.

Peraturan Walikota No. 102 Tahun 2010 tentang petunjuk Teknis Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.

Persyaratan

a.

SPTPD yang telah diisi dengan jelas , benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dan atau kuasanya. Lengkap dengan dilampiri lampiran-lampiran sebagai berikut : 1. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan ; 2. Foto copy STTS PBB tahun perolehan ; 3. Foto copy Sertifikat ; 4. Foto copy Identitas Wajib Pajak ; 5. Foto copy Kartu Keluarga ; 6. Foto copy Surat Pernyataan hibah, Surat Keterangan Waris (dalam hal Hibah dan Waris ) ; 7. Denah Lokasi 8. Pernyataan tidak ada tunggakan PBB 5 tahun terakhir / Laporan Pembayaran PBB 5 tahun terakhir.

Masing-masing persyaratan 1 lembar

3.

Sistem ,

Prosedur Pembayaran BPHTB

Mekanisme , dan Prosedur

4.

5.

Jangka Waktu

KETERANGAN BAGAN : 1. Wajib Pajak dan atau kuasanya datang ke Loket Pelayanan BPHTB mengambil formulir SPTPD untuk diisi dengan jelas, lengkap dan benar . 2. Wajib Pajak dan atau kuasanya mendaftar dengan mengambil Nomor Urut dan menyerahkan SPTPD yang telah diisi dengan jelas, lengkap dan benar beserta lampirannya. 3. Petugas menerima dan melakukan cek atas kelengkapan berkas SPTPD dan lampiran yang disyaratkan, apabila sudah jelas, lengkap dan benar maka dilanjutkan nomor 3a&b, namun jika tidak jelas, lengkap dan benar dilanjutkan ke proses nomor 4. a. Petugas mengentry data dalam system pelayanan dan memberikan nomor pendaftaran pada SPTPD. b. Petugas mencetak SSPD dan menyerahkan ke Petugas bank BPD loket pembayaran pajak. 4. Jika berkas tidak jelas, lengkap dan benar , maka Wajib Pajak dan atau kuasanya akan menerima kembali berkas tersebut untuk dilengkapi. 5. Wajib Pajak dan atau kuasanya membayar BPHTB di bank BPD loket pembayaran pajak setelah dipanggil oleh petugas bank BPD. 6. Wajib Pajak dan atau kuasanya menerima bukti pembayaran BPHTB (SSPD lembar 1 ) dan SPTPD lembar 1-5 Maximal 3( tiga ) jam

Penyelesaian

Catatan : terkait dengan pelayanan Bank BPD diluar kendali DPDPK

Biaya/tarif

1.

Waris dan Hibah Wasiat (yang diterima oleh orang pribadi yang

masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi Hibah wasiat termasuk suami/istri setengah

) dikenakan tarif sebesar 2,5 % (dua

persen ) dari Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) setelah

dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah ). 2.

Selain Waris dan Hibah Wasiat dikenakan tariff sebesar 5% ( lima persen ) dari Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah ).

3.

Hibah (yang diterima oleh orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi Hibah termasuk suami/istri ) dikenakan tariff sebesar 5% ( lima persen ) dari Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebesar Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah ), dan dikurangi 50% ( Lima puluh persen ) pengenaan BPHTB untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke

bawah SSPD ( Surat Setoran Pajak Daerah ) lembar 1

6.

Produk

7.

Pelayanan Sarana,Prasarana,

-

Tempat Parkir umum

dan/atau fasilitas

-

Nomor Antrian

-

Toilet Khusus wanita dan pria

-

Tempat Penyimpanan Dokumen

-

Rak Arsip

-

Meja

-

Kursi

-

Komputer

-

Printer

-

Line Telepon ( Extention )

-

Alat Tulis Kantor

-

Akses bagi penyandang disablilitas

Sarana Pendukung

•

Ruang Tunggu yang representatif yang dilengkapi AC;

•

Area bebas asap rokok dan Smoking Area;

•

Tersedianya instalasi listrik;

•

Tersedianya program software yang memadai

dilengkapi dengan instalasi jaringan komputer yang terintegrasi. 1. Petugas Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah

8.

Kompetensi

9.

Pelaksana Pengawasan

2. Petugas Bendahara Penerimaan Dilakukan oleh atasan langsung

10.

Internal Penanganan

Sarana Pelayanan Pengaduan :

Pengaduan, saran

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

dan masukan

a) [email protected] b) SMS ke 08122780001 2. E-mail :[email protected] 3. Telepon : (0274) 562835 Fax

: ( 0274 ) 562835

4. Surat

: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165

5. Formulir Survey IKM Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh Tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : a) Cek administrasi b) Cek lapangan c) Koordinasi Internal d) Koordinasi instansi terkait Responsif pengaduan : 3 (tiga) hari kerja 11.

Jumlah

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada Jumlah personil yang menangani Pembayaran BPHTB sebanyak 6 (enam)

Pelaksana

orang. Ket : personil juga melaksanakan beberapa jenis pelayanan pajak daerah yang lain

12.

Jaminan

(jumlah total ) • Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses,

Pelayanan

biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. •

Adanya jaminan bebas dari praktek KKN

•

Apabila proses

pembayaran

BPHTB melampaui batas waktu

maximal 3 ( tiga ) jam, pihak DPDPK menyampaikan permohonan

13.

Jaminan

maaf secara lisan kepada wajib pajak. Jaminan Keamanan Diwujudkan dengan :

Keamanan dan

1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas

Keselamatan

khusus yang

dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga

Pelayanan

dijamin keasliannya. 2. Menggunakan sistem antrian. 3. Adanya beberapa CCTV guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ( untuk menghindari terjadinya KKN antara penyelenggara layanan dan pengguna layanan serta untuk mengawasi kinerja staff pelayanan ).

14.

4. Adanya tempat parkir yang memadai. 1. Evaluasi kerja dilakukan melalui survey Indeks Kepuasan

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Masyarakat (IKM) dengan mekanisme, sebagai berikut : a. Setiap Wajib Pajak yang melakukan pembayaran BPHTB dapat diberikan formulir IKM untuk diisi . b. Pengumpulan dan pengolahan data c. Analisa data dan evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja

15.

Waktu Pelayanan

•

dan kedisiplinan. Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIB

•

Jumat

: 08.00 – 11.00 WIB

13.00 – 14.00 WIB *) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan , bila dipandang perlu

LAMPIRAN 2 A. PENDAHULUAN Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan sebagai salah satu SKPD penyelenggara pelayanan Publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan khususnya di bidang pelayanan pajak daerah, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. B. STANDAR PELAYANAN Jenis Pelayanan Penjaringan / Pendaftaran Wajib Pajak Baru NO . 1.

KOMPONEN DasarHukum

URAIAN a.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

b.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

2.

Persyaratan

Formulir pendaftaran Wajib Pajak baru yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemohon. Lengkap dengan dilampiri lampiran berupa Foto copy Kartu Identitas Pemohon yang masih berlaku

3.

Sistem ,

Prosedur Penjaringan / Pendaftaran Wajib Pajak Baru


1. Mulai

2. Pendaftaran

Tidak 3. Berkas lemgkap?

Ya

4. Registrasi

5. Penerbitan Kartu NPWPD dan SK Pengukuhan

6. Selesai

4.

Jangka Waktu

KETERANGAN BAGAN : 1. Pemohon datang ke Loket Pajak Daerah mengambil formulir Pendaftaran Wajib Pajak Baru rangkap 2 (dua) untuk diisi dengan jelas, lengkap dan benar. 2. Pemohon mendaftar dengan mengambil Nomor Urut dan menyerahkan formulir yang telah diisi dengan jelas, lengkap dan benar beserta lampirannya. 3. Petugas menerima dan melakukan cek atas kelengkapan berkas dan lampiran yang disyaratkan, apabila sudah jelas, lengkap dan benar lanjut ke proses 4, namun jika tidak ke proses 2. 4. Petugas memberikan nomor pendaftaran pada Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Baru rangkap 2 (dua) dan memberikan lembar 1 kepada pemohon sebagai bukti penerimaan berkas serta mengentry data dalam MAPATDA 5. Petugas mencetak Surat Keterangan (SK) Pengukuhan Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) 6. Petugas menyampaikan SK Pengukuhan Wajib Pajak dan NPWPD 7. Pemohon menerima SK Pengukuhan Wajib Pajak dan NPWPD Maksimal 7 (tujuh) hari kerja

5. 6.

Penyelesaian Biaya/tarif Produk

Pelayanan tidak dipungut biaya 1. Surat Keterangan (SK) Pengukuhan Wajib Pajak

7.

Pelayanan Sarana,

2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) - Tempat Parkir umum

Prasarana, dan /

-

Nomor Antrian

atau fasilitas

-


-

Tempat Penyimpanan Dokumen

-

Rak Arsip

-

Meja

-

Kursi

-

Komputer

-

Printer

-

Line Telepon ( Extention )

-

Alat Tulis Kantor

-

Kotak saran

Sarana Pendukung •


•

Area bebas asap rokok dan Smoking Area; dan

•

Tersedianya instalasi listrik

•

Tersedianya

program

software

yang

memadai dilengkapi dengan instalasi jaringan komputer yang Kompetensi

terintegrasi. Petugas Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah

Pelaksana

Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan

9.

Pengawasan

Kepala Bidang Pajak Daerah Dilakukan oleh atasan langsung

10.

Internal Penanganan

Sarana Pelayanan Pengaduan :

8.

Pengaduan, saran

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

dan masukan


: ( 0274 ) 562835

4. Surat


5. Formulir Survey IKM Pengaduan melalui media tersebut di atas akan ditindaklanjuti oleh Tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : a) Cek administrasi b) Cek lapangan

c) Koordinasi Internal d) Koordinasi instansi terkait Responsif pengaduan : 3 (tiga) hari kerja 11.

Jumlah

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada Jumlah personil yang menangani Penjaringan / Pendaftaran Wajib Pajak

Pelaksana

Baru sebanyak 11 (sebelas) orang. Ket :personil juga melaksanakan beberapa jenis pelayanan pajak daerah

12.

Jaminan

yang lain • Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses,

Pelayanan

biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. •


•

Apabila proses

pendaftaran wajib pajak baru melampaui batas

waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja, pihak DPDPK menyampaikan 13.

Jaminan

permohonan maaf secara tertulis kepada wajib pajak. Jaminan Keamanan Diwujudkan dengan :

Keamanan dan


Keselamatan

khusus yang

dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga

Pelayanan

dijamin keasliannya. 2. Menggunakan sistem antrian. 3. Adanya beberapa CCTV guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

14.



Masyarakat (IKM) dengan mekanisme, sebagai berikut : a. Setiap Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran wajib pajak daerah baru dapat diberikan formulir IKM untuk diisi b. Pengumpulan dan pengolahan data c. Analisa data dan evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja

15.

Waktu Pelayanan

•

dan kedisiplinan. Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIB

•

Jumat

: 08.00 – 11.00 WIB


LAMPIRAN 3 1.

PENDAHULUAN Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan sebagai salah satu SKPD penyelenggara pelayanan Publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan khususnya di bidang pelayanan pajak daerah, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

2.

STANDAR PELAYANAN Jenis Pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame

NO. KOMPONEN 1. Dasar Hukum

URAIAN a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. No. 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame; c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; d. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 26 Tahun 2010 tentang Masterplan Reklame dan Alat Peraga di Kota Yogyakarta; e. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 75 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kodya Dati II Yk. No. 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame; f. Peraturan Walikota Yogyakarta No 85 Tahun 2011 tentang Reklame Di Bangunan Permanen Pada Kawasan Malioboro Yogyakarta; g. Peraturan Walikota Yogyakarta No 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta No 97 Tahun 2011 Tentang

Besaran

Tarif

Sewa

Pemanfaatan

Aset

untuk

Penyelenggaraan Reklame Permanen Di Kota Yogyakarta;

2.

Persyaratan Baru

IzinMengambil

dan

menyampaikan

blangko

permohonan

izin

penyelenggaraan reklame dan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang sudah diisi dengan jelas, benar dan lengkap dilampiri :

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri yang masih berlaku;

b. c. d. e. f.

Gambar desain; Foto lokasi simulasi pemasangan reklame; Gambar denah lokasi; Surat pernyataan bertanggung jawab menanggung segala resiko; Foto copy perjanjian / kontrak antara pihak penyelenggara reklame dengan pihak pemasang reklame yang mencantumkan Nilai Kontrak;

g. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan apabila penyelenggara dalam bentuk badan/lembaga, kecuali alat peraga;

h. Foto copy Izin Gangguan (HO) apabila reklame nama usaha; i. Gambar potongan konstruksi reklame terhadap taman kota/perindang jalan/selokan/ trotoar/ badan jalan apabila reklame bertiang;

j. Surat kerelaan dari pemilik tanah persil atau surat rekomendasi dari instansi terkait untuk menjadi lokasi reklame apabila pemasangan reklame berada di tanah persil;

k. Foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan tanah atau surat perjanjian sewa tempat apabila pemasangan reklame di tanah persil

l. Surat Persetujuan dari Walikota Yogyakarta apabila penyelenggaran reklame pada titik yang belum diatur dalam masterplan;

m. Surat kontrak pengelolaan titik reklame apabila reklame berukuran besar (≥24 m2 ) di tanah negara. Catatan : Lampiran dibuat rangkap dua (2)

Persyaratan IzinMengambil dan menyampaikan blangko permohonan izin Perpanjangan penyelenggaraan reklame dan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang sudah diisi dengan jelas, benar dan lengkap dilampiri : 3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri yang masih berlaku;

4. Foto reklame terbaru; 5. Surat pernyataan reklame tidak ada perubahan naskah, ukuran, jenis dan lokasi dan pernyataan bertanggung jawab menanggung segala resiko;

6. 7. 8. 9.

Fotocopy izin penyelenggaraan reklame sebelumnya; Fotocopy bukti pembayaran pajak reklame (SSPD); Foto copy Bukti Setor Jaminan Bongkar; Foto copy perjanjian / kontrak antara pihak penyelenggara reklame dengan pihak pemasang reklame yang mencantumkan Nilai Kontrak

10. Surat kerelaan dari pemilik tanah persil untuk menjadi lokasi reklame apabila pemasangan reklame berada di tanah persil

11. Surat kontrak pengelolaan titik reklame apabila reklame berukuran besar (≥ 24 m2 ) di tanah negara. Catatan : lampiran dibuat rangkap dua (2)

3.

Sistem

,Prosedur Pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame


KETERANGAN BAGAN : C. Pemohon datang ke Loket Pelayanan Izin Reklame mengambil blangko permohonan izin penyelenggaraan reklame dan SPTPD untuk diisi dengan jelas, benar dan lengkap; D. A. Pemohon mendaftar dengan mengambil Nomor Urut dan setelah dipanggil sesuai urutan menyerahkan berkas permohonan yang telah diisi dengan jelas, lengkap dan benar. B. Petugas loket meneliti kejelasan, untuk memastikan semua tulisan dan dokumen dapat terbaca secara jelas; C. Petugas loket meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dilampirkan serta kesesuaian antara SPTPD dan berkas permohonan; D. Apabila berkas dinyatakan oleh petugas belum jelas atau belum lengkap atau belum benar, maka berkas beserta

E.

F.

G.

H.

4.

5. 6.

lampirannya dikembalikan kepada pemohon atau kuasanya; E. Apabila berkas dinyatakan oleh petugas loket sudah jelas, benar dan lengkap maka petugas memberikan Bukti Penerimaan Berkas. Petugas Peneliti dan Pemeriksa Berkas menerima berkas dari petugas loket dan mencatat dalam buku register; melakukan pengecekan lapangan; menghitung besaran pajak reklame; menghitung besaran Jaminan Bongkar dan sewa aset Sewa Aset. A. Petugas administrasi Seksi Pendaftaran dan Pendataan membuat surat penolakan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas apabila atas rekomendasi instansi terkait pemasangan reklame tidak sesuai dengan kaidah tata kelola perkotaan dan atau pemasangan reklame tidak sesuai dengan masterplan. B. Petugas Kurir/Perusahaan Jasa Pengiriman mengirim surat pemberitahuan izin telah terbit dilampiri SKPD Pajak Reklame, Ketetapan sewa asset, Jaminan Bongkar; Pemohon menerima berkas dan membayar Pajak Reklame, sewa asset dan untuk reklame baru membayar jaminan bongkar reklame melalui loket pelayanan pajak daerah di bank persepsi yang ditunjuk; Pemohon menerima naskah izin penyelenggaraan reklame dan stiker izin setelah menunjukkan SSPD Pajak Reklame, sewa asset dan bukti setor jaminan bongkar reklame yang telah divalidasi oleh bank persepsi yang ditunjuk.

Jangka Waktu

14 ( empat belas ) hari kerja sampai dengan penyampain pemberitahuan

Penyelesaian

bahwa permohonan penyelenggaraan reklame disetujui (s.d flowchart

gambar no 4) Biaya/tarif Pelayanan ijin tidak dipungut biaya. Produk Pelayanan 1. Izin Penyelenggaraan Reklame (Masa berlaku paling lama satu tahun) atau Surat Penolakan; 2. SKPD Pajak Reklame; 3. SSPD pajak Reklame; 4. Jaminan Bongkar; 5. Ketetapan Sewa aset;

7.

6. Stiker izin. Sarana,Prasarana, - Tempat Parkir Umum dan/atau fasilitas

-

Nomor Antrian Manual

-


-

Almari Dokumen

-

Rak Arsip

-

Meja

-

Kursi

-

Komputer

-

Printer

-

Line Telephone

-

Alat Tulis Kantor

Sarana Pendukung

8.

•


•


•


•

Tersedianya program software yang memadai dilengkapi dengan

Kompetensi

instalasi jaringan komputer yang terintegrasi. 1. Petugas Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah

Pelaksana

2. Petugas Peneliti dan Pemeriksa Berkas 3. Petugas Pemantau Ijin Reklame 4. Ka. Sie Pendaftaran dan Pendataan 5. Ka. Sie Penetapan 6. Ka. Bidang Pajak DPDPK

9.

Pengawasan

10.

Internal Penanganan Pengaduan,

7. Ka. DPDPK Dilakukan oleh atasan langsung . Sarana Pelayanan Pengaduan : saran

c. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

dan masukan

a. [email protected] b. SMS ke 08122780001 d. E-mail :[email protected] e. Telepon : (0274) 562835 Fax f.

: ( 0274 ) 562835 Surat

: Dinas

Keuangan Kota

Pajak Daerah dan Pengelolaan Yogyakarta, Jl. Kenari No. 56

Yogyakarta 55165 g. Formulir Survey IKM h. FORPI (Forum Pengawas Independen) Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh Tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : a. Cek administrasi b. Cek lapangan c. Koordinasi Internal d. Koordinasi instansi terkait Responsif pengaduan : 3 (tiga) hari kerja Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada .

11.

Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang menangani Pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame sebanyak 15 orang . Ket : personil juga melaksanakan beberapa jenis pelayanan pajak daerah yang lain

12.

(jumlah total ) Jaminan Pelayanan • Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. •


•

Apabila proses ijin penyelenggaraan reklame melampaui batas waktu, pihak DPDPK menyampaikan permohonan maaf secara lisan

13.

atau tertulis kepada wajib pajak. Jaminan KeamananJaminan Keamanan Diwujudkan dengan : dan

•

Keselamatan

Pelayanan

Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas cetakan yang dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya.

•

Menggunakan sistem antrian.

•

Adanya beberapa CCTV guna mencegah terjadinya KKN antara penyelenggara layanan dengan pengguna layanan serta untuk mengawasi kinerja petugas pelayanan.

14.

Evaluasi

• Adanya tempat parkir yang memadai. 5. Evaluasi kerja dilakukan melalui survey Indeks Kepuasan

Kinerja

Pelaksana

Masyarakat (IKM) dengan mekanisme, sebagai berikut : a. Setiap wajib wajak yang mengambil ijin reklame dapat diberikan formulir IKM untuk diisi . b. Pengumpulan dan pengolahan data c. Analisa data dan evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi 6. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja

15.

Waktu Pelayanan 3. 4.

dan kedisiplinan. Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIB Jumat

: 08.00 – 11.00 WIB


LAMPIRAN 4 I. PENDAHULUAN Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan sebagai salah satu SKPD penyelenggara pelayanan Publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan khususnya dibidang pelayanan pajak daerah, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. J. STANDAR PELAYANAN Jenis Pelayanan Restitusi /Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran berjalan. NO. KOMPONEN 1. Dasar Hukum

URAIAN Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun

i.

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah j.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

k.

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 83 Tahun 2011 tentang petunjuk Teknis Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2.

Persyaratan

Persyaratan Restitusi PBB : a. Formulir Permohonan Restitusi b. FC KTP c. FC SPPT PBB d. FC Bukti Bayar (SSPD/Strook ATM /Bukti Setor Bank) dengan menunjukan bukti aslinya. Masing-masing satu lembar

3.

Sistem ,

Prosedur Restitusi PBB


Tidak

Ya

Tidak

Ya

KETERANGAN BAGAN : 3. Pemohon datang ke Loket Pelayanan PBB mengambil formulir permohonan Restitusi. 4. Pemohon mendaftar dengan mengambil Nomor Urut dan menyerahkan formulir permohonan Restitusi yang telah diisi dengan jelas, lengkap dan benar dilampiri persyaratan yang telah ditentukan. a. Petugas Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah menerima dan memeriksa kelengkapan berkas. Apabila berkas telah jelas, lengkap dan benar maka dilanjutkan nomor 2b, namun jika tidak jelas, lengkap dan benar dilanjutkan ke proses nomor 3 b. Petugas Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah mengentry data dalam system dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada pemohon. 5.

Jika berkas tidak jelas, lengkap dan benar , maka pemohon akan

menerima kembali berkas tersebut untuk dilengkapi. 6. Petugas Pengadministrasi Data Pembukuan dan Pelaporan menerima berkas dari Petugas Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah selanjutnya meneliti berkas kemudian membuat Berita Acara Penelitian Berkas yang ditandatangani oleh Kasi Pembukan dan Pelaporan dan Kabid Pajak Daerah. a. Berkas beserta Berita Acara penelitian yang sudah ditandatangani dilanjutkan ke Kepala Dinas sebagai bahan telaah. b. Kepala Dinas menerima berkas beserta Berita Acara Penelitian dari Kabid Pajak Daerah, kemudian membuat telaah kepada Wakil Walikota. 7. Berdasarkan hasil telaah dari Kepala DPDPK Wakil Walikota memberikan jawaban Menolak/mengabulkan permohonan restitusi PBB. Apabila permohonan ditolak lanjut ke proses nomor 6. Apabila perrmohonan dikabulkan maka diilanjutkan proses nomor 7. 8. Jika ditolak maka pemohon akan menerima surat jawaban penolakan permohonan restitusi PBB dari Wakil Walikota. 9. Kepala DPDPK menerima surat pengabulan restitusi dari Wakil Walikota kemudian mendisposisikan kepada Kabid. Pajak Daerah kemudian ke Kasi Penetapan untuk menerbitkan SKPDLB, selanjutnya diserahkan ke Bendahara Penerimaan untuk pencairan restitusi. 10. Bendahara Penerimaan memproses pencairan restitusi dan menginformasikan ke Pemohon untuk mengambil restitusi, dengan membawa bukti identitas sesuai permohonan. Maksimal 30 hari kerja

4.

Jangka Waktu

5. 6.

Penyelesaian Biaya/tarif Pelayanan tidak dipungut biaya Produk Pelayanan - Surat Jawaban (diterima/ditolak)

7.

-

SKPDLB

Sarana,Prasarana,

-

Pembayaran Restitusi PBB Tempat Parkir Umum

dan/atau fasilitas

-

Nomor Antrian

-


-

Almari Dokumen

-

Rak Arsip

-

Meja

-

Kursi

-

Telepon/faksimili

-

Alat Tulis Kantor

-

Kotak saran

Sarana Pendukung •

Ruang Tunggu yang representatif yang

dilengkapi AC; •


•


•

Tersedianya program software yang memadai dilengkapi dengan instalasi jaringan komputer yang

8.

Kompetensi

-

terintegrasi. Petugas Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah

Pelaksana

-

Petugas Pengadministrasi data Pembukuan dan Pelaporan

-

Kasi Pembukuan dan Pelaporan

-

Kasi Penetapan

-

Kasubag Keuangan

-

Kabid Pajak Daerah

-

Kepala DPDPK

-

Wakil Walikota

-

Bendahara Penerimaan Dilakukan oleh atasan langsung

9.

Pengawasan

10.

Internal Penanganan Pengaduan, saran

Sarana Pelayanan Pengaduan : 6. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

dan masukan


: ( 0274 ) 562835

9. Surat


10. Formulir Survey IKM 11. Forpi Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh Tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : a) Cek administrasi b) Cek lapangan c) Koordinasi Internal d) Koordinasi instansi terkait Responsif pengaduan : 3 (tiga) hari kerja Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang 11.

ada . Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang menangani Pembayaran Restitusi PBB sebanyak

14 (empat belas) orang. Keterangan: Personil juga melaksanakan beberapa jenis pelayanan 12.

pajak yang lain. Jaminan Pelayanan • Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. •


•

Apabila proses permohonan restitusi melampaui batas waktu maximal 30 (tiga puluh ) hari, pihak DPDPK akan menyampaikan

13.

permohonan maaf secara tertulis kepada wajib pajak. Jaminan Keamanan Jaminan Keamanan Diwujudkan dengan : dan Keselamatan


Pelayanan

cetakan yang dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya. 8. Menggunakan sistem antrian. 9. Adanya beberapa CCTV guna mencegah terjadinya KKN antara penyelenggara layanan dengan pengguna layanan sekaligus mengawasi kinerja staf pelayanan.

14.



Masyarakat (IKM) dengan mekanisme, sebagai berikut : a. Setiap pemohon restitusi akan diberikan formulir IKM untuk diisi . b. Pengumpulan dan pengolahan data c. Analisa data dan evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi 6. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja

15.

Waktu Pelayanan • •

dan kedisiplinan. Senin – Kamis : 08.00 – 15.00 WIB Jumat

: 08.00 – 11.00 WIB 13.00 – 14.00 WIB

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta Nomor :. Tahun 2013 Tanggal : A

Recommend Documents