Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor : Tanggal :

Lampiran Nomor Tanggal

: Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul : :

A. PENDAHULUAN Dinas Perijinan sebagai salah satu SKPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya dibidang perizinan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. B. STANDAR PELAYANAN Jenis Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). NO. KOMPONEN URAIAN A. Proses Penyampaian Pelayananan (service delivery) Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dilampiri 1. Persyaratan persyaratan: Pelayanan A. Persyaratan Permohonan Izin Baru 1. Fotocopy Serifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; 2. Fotocopy Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKA) dan / atau Sertifikat Keahlian (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; 3. Fotocopy ijin gangguan yang masih berlaku; 4. Fotocopy akta pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan Pengesahannya; 5. Fotocopy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli / Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); 6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK); 7. Surat kuasa dan Fotocopy KTP penerima kuasa apabila pengurusan diwakilkan;

B. Persyaratan Perpanjangan Izin 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab BUJK; 2. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh LPJK; 3. Fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh LPJK; 4. Fotocopy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil denganPenanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan 5. Fotocopy bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas kontrak) 1 (satu) tahun terakhir; 6. Surat asli IUJK lama; dan 7. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

C. Persyaratan Perubahan Data 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab BUJK; Fotocopy akta perubahan, apabila terjadi perubahan nama BUJK dan/atau nama direksi/pengurus; Fotocopy pengesahan akta perubahan atau fotocopy bukti pendaftaran pengesahan akta perubahan dari pejabat yang berwenang bagi BUJK berbadan hukum; Surat keterangan domisili BUJK apabila terjadi perubahan alamat BUJK; Fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha; Fotocopy Izin Gangguan; Surat asli IUJK lama; dan Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

I:\2015\FGD STANDAR PELAYANAN\HASIL FGD DAN RAPAT\MATERI HARI I PUBLISH\SIUJK FINAL 2015 (PEMBAHASAN).RTF

D. Persyaratan penutupan izin 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab BUJK; 2. IUJK yang asli; 3. Fotocopy surat pajak nihil; dan 4. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan. E. Persyaratan penggantian izin 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab BUJK; 2. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi permohonan penggantian

3. Izin karena hilang; 4. Surat asli IUJK yang rusak bagi permohonan penggantian izin karena rusak; 5. Fotocopy IUJK apabila ada; dan 6. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.  Masing-masing persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua). 2.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

PROSEDUR PELAYANAN IZIN LICENSE SERVICES PROCEDURE 1.Pendaftaran Registration

Dikirim kepemohon

3a. Surat

Penolakan Letter of Rejection

2. Pemeriksaan Berkas Forms Checking dan Penelitian Lapangan Field Checking

Tidak memenuhi syarat Memenuhi syarat

3b. Penerbitan Izin

4. Pengambilan Izin license letter retrieval Keterangan bagan : 1. Pemohon mendaftarkan berkas permohonan ke Dinas Perijinan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya. Petugas pendaftaran menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada pemohon. 2.

Pemeriksaan berkas/dokumen kelengkapan dan kebenaran dengan pengecekan lapangan guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta dilapangan.

3a.

Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan akan ditolak dengan diterbitkan surat penolakan dan pemberitahuan ke pemohon melalui SMS Gateway.

3b. Jika berkas/dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan akan diproses lebih lanjut sampai diterbitkan Izin oleh Kepala Dinas. 4.

Pemberitahuan melalui SMS Gateway kepada pemohon untuk mengambil izin dan selanjutnya pengambilan Izin oleh pemohon.

3.

Jangka waktu penyelesaian

Maksimal 6 (enam) hari kerja ;

4. 5.

Biaya/tarif Produk pelayanan

Tidak ada retribusi Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).


6.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

 Sarana Pelayanan Pengaduan,Saran dan Masukan: 1. Loket Pengaduan yang ada di ruang Customer Service (didepan). 2. Ruang

pengaduan

di

Bidang

Pengaduan,

Pengawasan

dan

Pengendalian Dinas Perijinan. 3. E-mail : [email protected] 4. Telepon : (0274) 367867. SMS : 08112503088, dengan ketik : LAPOR [SPASI] ISI PENGADUAN Fax : (0274) 367866 5. Kotak saran/pengaduan. 6. Buku Pengaduan 7. Touch screen yang ada di Dinas Perijinan. 8. Formulir survey IKM. 9. Sub domain perizinan (Website): http://perijinan.bantulkab.go.id/  Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : a) Cek administrasi; b) Cek lapangan; c) Koordinasi internal /eksternal; d) Koordinasi instansi terkait  Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.

7. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (manufacturing) meliputi : 7

Dasar Hukum

8.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bantul yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 ; b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2012; d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi  Sarana dan Prasarana: a. ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC. b. Tempat parkir c. Touchscreen antrian d. Anjungan Informasi e. Leaflet, Electronic Banner f. Mobil dan sepeda motor dinas g. Ruang arsip h. Meja i. Kursi j. Pesawat telepon dan mesin faksimili k. Komputer dan printer l. Alat tulis kantor m. Kotak saran.


 • • • • • • • • •

Fasilitas Pendukung: Adanya Ruang Konsultasi Perizinan Sms Gateway Sub domain perizinan Jaringan internet/intranet koran/bahan bacaan TV water dispenser Mushola Toilet

Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin 9

Kompetensi Pelaksana

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.

Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Kepala Seksi Pelayanan Kepala Seksi Pendataan Kepala Seksi Penetapan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Petugas Informasi dan Pendaftaran Petugas Informasi dan Pendaftaran Petugas Lapangan Petugas Pencetak Izin Petugas Pelayanan Pengambilan Izin Petugas Pengarsipan Perizinan

10

Pengawasan internal

a. Dilakukan oleh Kepala Dinas b. Dilakukan oleh atasan langsung; c. Dilakukan oleh Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian.

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi sebanyak 14 (empat belas) orang. Keterangan: • setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12.

Jaminan pelayanan

a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. b. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN. c. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui SMS Gateway.

13.

Jaminan keamanan Keselamatan Pelayanan

•

11.

•

•

Surat Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dicetak dengan menggunakan kertas BC dan berlambang Kabupaten Bantul; Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dibubuhi 3 paraf, yaitu Kepala Seksi Penetapan, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dan Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan, serta ditandatangani Kepala Dinas dan dicap basah. Penomoran dan pemberian barcode pada Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan kode khusus dan otomatis melalui SIM perizinan


14.

Evaluasi kinerja Pelaksana

1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mekanisme, sebagai berikut: a. Setiap pemohon yang mengambil izinnya diberikan kuesioner IKM untuk diisi. b. Pengumpulan dan pengolahan data. c. Laporan dan evaluasi rutin tiap bulan. d. Tindak lanjut hasil evaluasi. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung kedisiplinan.

15. 16.

Masa berlaku Izin Waktu pelayanan

terkait kinerja dan

3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali habis masa berlakunya • Senin – Kamis : 08.00 – 15.00 WIB • Jumat : 08.00 – 14.00 WIB Ditetapkan di Bantul Pada Tanggal

2015

(Dra. SRI EDIASTUTI, M.Sc.) NIP. 196002171986072001


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor : Tanggal :

Recommend Documents