PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET (KEKAYAAN) DESA

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET (KEKAYAAN) DESA

OLEH :

NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T Disampaikan Dalam Rangka Pelatihan/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan TAHUN 2014

BIODATA Nama Tempat/Tgl Lahir Pangkat/Golongan Pendidikan Terakhir Diklat Struktural Diklat Teknis Fungsional

: : : : : :

Pengalaman Jabatan

:

Jabatan Sekarang Isteri Anak

: : :

NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T Bengkulu Selatan, 07-11-1967 Pembina Utama Muda (IVc) TMT. 01 April 2010 S2 Perenc. Wilayah dan Kota ITB Tahun 1995 PIM II a. TOT Manajemen Pemdes b. TOF Pemberdayaan Masyarakat c. PPNS Bidang Perdagangan d. AMDAL A – C e. Sistem Industri IV f. Ekonomi Perdagangan, dll. Kakan. PMD, Ka. BPMD, Kadisperindagkop, Ka. BPPKB, Kalak BPBD, SAB Bid. Kemasy. dan SDM SAB Bidang Ekonomi dan Keuangan Asmeri Yosita, S.E Alvalif Ilham Ganesha

SUB POKOK BAHASAN : PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DESA Tujuan, setelah Sub Pokok Bahasan ini disampaikan, diharapkan : 1. 2. 3. 4.

Peserta mengerti dan paham tentang keuangan desa ; Peserta mengerti dan paham tentang sumber-sumber pendapatan desa ; Peserta mengerti dan paham tentang asset (kekayaan) desa ; Peserta mengerti dan paham tentang pengelolaan keuangan dan asset (kekayaan) desa.

SUMBER-SUMBER KEUANGAN DESA

Nopian Andusti, SE.MT

1.

PENDAPATAN ASLI DESA;

2.

BAGI HASIL PAJAK DAERAH KAB/KOTA (10% UTK DESA)

3.

BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KAB/KOTA;

4.

BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN YG DITERIMA KAB/KOTA (10% UNTUK DESA, YAKNI ALOKASI DANA DESA/ADD)

5.

ALOKASI APBN, BANTUAN KEUANGAN DARI APBD PROVINSI, DAN KAB/KOTA

6.

HIBAH DAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA

PERUBAHAN MENDASAR TTG ADD DARI PP 72 - 2005 KE UU 6 - 2014 TTG DESA : “ADANYA SANKSI “

Pasal 72 ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

HUBUNGAN ANTARA KEWENANGAN DESA DENGAN SUMBER-SUMBER KEUANGAN DESA (PRINSIP MONEY FOLLOW FUNCTION)

KEWENANGAN DESA 1.

2.

3.

4.

KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA. KEWENANGAN KAB/KOTA YG DISERAHKAN PENGATURANNYA KEPADA DESA. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH, PROVINSI, DAN KAB/KOTA. URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA YANG OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DISERAHKAN KEPADA DESA.


SUMBER-SUMBER KEUANGAN DESA 1.

PENDAPATAN ASLI DESA;

2.

BAGI HASIL PAJAK DAERAH KAB/KOTA (10% UTK DESA)

3.

BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KAB/KOTA;

4.

ALOKASI DANA DESA (BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN YG DITERIMA KAB/KOTA 10% UTK DESA)

5.

ALOKASI APBN, BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PROVINSI, DAN KAB/KOTA

6.

HIBAH DAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA.

PENDAPATAN ASLI DESA

HASIL USAHA DESA

HASIL KEKAYAAN DESA

HASIL SWADAYA, GOTONG ROYONG, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH


BAGIAN LABA BADAN USAHA MILIK DESA HASIL USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM BAGIAN LABA LUMBUNG PANGAN DESA HASIL KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA LAIN-LAIN HASIL USAHA DESA YANG SAH TANAH KAS DESA PASAR DESA TAMBATAN PERAHU BANGUNAN DESA PELELANGAN IKAN MILIK DESA LAIN-LAIN KEKAYAAN MILIK DESA KONTRIBUSI DANA KONTRIBUSI IN NATURA (SEPERTI TENAGA, BAHAN BAKU LOKAL YG DAPAT DIHITUNG DALAM NILAI UANG) HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT, PROV, ATAU KAB/KOTA. DANA DARURAT DARURAT DARI PEMERINTAH, DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KORBAN/ KERUSAKAN AKIBAT BENCANA ALAM; PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO

BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/ KOTA KEPADA DESA HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH

MINIMAL 10% UNTUK DESA DUA ALTERNATIF KEBIJAKAN

KEADILAN KOMUTATIF: 10 % DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH DI DESA BERSANGKUTAN

IDEALNYA: PERPADUAN/KOMBINASI ANTARA DUA PENDEKATAN KEADILAN TERSEBUT Nopian Andusti, SE.MT

BANTUAN KEUANGAN DARI PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA DUA PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN ASAS TUGAS PEMBANTUAN

AKSELERASI PEMBANGUNAN DESA

DUA POLA ALOKASI

PROGRAM INDIKATIF (PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI PELAKSANA)

DANA TUNAI (CASH TRANSFER) (PEMERINTAHAN DESA BERWENANG MENGATUR)

KOMPETISI PROPOSAL ANTAR DESA

PEMENUHAN KEBUTUHAN SELURUH DESA


DUA PERTIMBANGAN ALOKASI

KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA

ARAHAN KEBIJAKAN UMUM

BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH YG DITERIMA KABUPATEN/KOTA

DANA PERIMBANGAN: DANA BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI KHUSUS

DIKURANGI ALOKASI DASAR UTK BELANJA PNS DAERAH MINIMAL 10% UNTUK ADD BAGI SELURUH DESA POLA ALOKASI

ALOKASI DANA DESA MINIMAL:

60% DARI TOTAL ADD DIBAGI SECARA MERATA UTK SELURUH DESA DIATUR DAN DIURUS OLEH PEMERINTAHAN DESA


ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL:

40% DARI TOTAL ADD DIBAGI UTK DESADESA TERTENTU SESUAI HASIL PENILAIAN

TOTAL ADD TIAP DESA

KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL/ADDP DITETAPKAN BERBEDA-BEDA UNTUK TIAP DESA DIANALISIS BERDASARKAN DUA VARIBAEL POKOK

VARIABEL INDEPENDEN UTAMA:

KEMISKINAN, PENDIDIKAN DASAR, KESEHATAN, DAN KETERJANGKAUAN DESA

VARIABEL INDEPENDEN TAMBAHAN:

JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH, POTENSI EKONOMI, TINGKAT PARTISIPASI MSY, JMLH UNIT KOMUNITAS DI DESA, dll.

KETEPATAN ADD UNTUK TIAP DESA, TERGANTUNG AKURASI DATA DESA Nopian Andusti, SE.MT

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PRINSIP-PRINSIP KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA: MENDORONG SEMANGAT DESENTRALISASI, KHUSUSNYA DESENTRALISASI FISKAL SEJALAN DENGAN DESENTRALISASI KEWENANGAN; DIALOKASIKAN SECARA ADIL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL; PASTI DAN DAPAT DIUKUR KINERJA HASIL KEGIATAN. TUJUAN ALOKASI DANA DESA: MEMPERKUAT KEDUDUKAN DESA SEBAGAI GARIS DEPAN (FRONT LINE) PEMERINTAHAN SECARA NASIONAL MENINGKATKAN KEMAMPUAN DESA DALAM MENETAPKAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM SERTA PEMBIYAAN PEMBANGUNAN DESA SESUAI ESENSI MASALAH DAN PRIORITAS KEBUTUHAN MSY. MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SECARA PARTISIPATIF; MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN PMERINTAHAN DESA KEPADA MASYARAKAT.


MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (MENYATU DENGAN PENGELOLAAN APB-DESA)

PERENCANAAN

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERDES TENTANG APB-DESA

PENCAIRAN DANA ADD


PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) PADA FORUM MUSRENBANGDES. PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN/RKA (BERDASARKAN RKP-D), YAKNI: RKA OPERASIONAL PEMDES DAN RKA PEMBERDAYAAN MSY KADES BERSAMA BPD MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RAPB-DESA. PENETAPAN PERDES TENTANG APB-DESA. KADES MENGAJUKAN USULAN KEPADA BUP/WK (SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN/SPP. NO. REKENING DESA, KEPUTUSAN KADES TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KPA DAN BENDAHARA); BAGIAN KEUANGAN KAB/KOTA MEMPROSES ADMINISTRASI PENCAIRAN DAN MENTRANSFER DANA ADD KEPADA REKENING DESA DI BANK YANG DITUJU. DICAIRKAN SECARA PERIODIK (BULANAN / TRIWULANAN) SETELAH PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI DANA ADD PERIODE SEBELUMNYA. PENCAIRAN DANA ADD DI BANK OLEH KPA & BENDAHARA.

MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (MENYATU DENGAN PENGELOLAAN APB-DESA) PELAKSANAAN KEGIATAN

OLEH PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (DITETAPKAN DGN KEPUTUSAN KADES)

ADMINISTRASI DANA ADD

OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN ADD TERINTREGASI DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA. JENIS PELAPORAN: LAPORAN BERKALA, DAN LAPORAN AKHIR. LAPORAN PENGGUNAAN ADD DARI KADES KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT KECAMATAN MEMBUAT LAPORAN/REKAPAN DARI SELURUH LAPORAN TINGKAT DESA DAN SECARA BERTAHAP DILAPORKAN KEPADA BUPATI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


PEMERINTAH PROVINSI WAJIB MENGKOORDINASI PEMBERIAN DAN PENYALURAN ADD DARI KAB/ KOTA KEPADA DESA; PEMERINTAH KAB/KOTA WAJIB MEMBINA DAN MENGAWASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (TERMASUK ADD) CAMAT WAJIB MEMFASILITASI DAN MENGKORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (TERMASUK ADD)

ARAH PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

BIAYA OPERASIONAL PEMDES (30%)

CONTOH:

PENGHASILAN TETAP KADES DAN PERANGKAT DESA BIAYA OPERASIONAL PEMDES BIAYA OPERASIONAL BPD

NAMUN:

BAGI DESA YANG BELUM MAMPU MEMBIAYAI PENGHASILAN TETAP KADES DAN PERANGKAT DESA, WAJIB DIBIAYAI OLEH APBD KABUPATEN/KOTA.


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( 70% )

CONTOH:

PENANGGULANGAN KEMISKINAN PENGEMBANGAN BUM-DESA PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PEMBANGUNAN KESEHATAN (POSYANDU). BANTUAN OPERASIONAL LKMD/LPM BANTUAN OPERASIONAL PKK BANTUAN OPERASIONAL RT.RW, DUSUN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH INFRASTRUKTUR DESA, DLL

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA (BERDASARKAN PP. NOMOR 72 TAHUN 2005) CONTOH:

KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

LKMD atau LPM SEKRETARIS DESA

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

KETERANGAN:

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN

KEPALA URUSAN ADMINISTRASI

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

KEPALA DUSUN

KEPALA DUSUN

KEPALA DUSUN

PARA KETUA RW

PARA KETUA RW

PARA KETUA RW

PARA KETUA RT

PARA KETUA RT

PARA KETUA RT

HUBUNGAN KONSULATIF KADES DAN BPD HUBUNGAN KEMITRAAN KADES DAN LKMD/LPM HUBUNGAN PERINTAH KADES DAN PERANGKAT DESA

KEPALA URUSAN KEUANGAN

KEPALA URUSAN UMUM


PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DASAR HUKUM: UU. NO. 17 THN 2003 TTG KEUANGAN NEGARA UU. NO. 1 THN 2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA UU. NO. 15 THN 2004 TTG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA UU. NO. 25 THN 2004 TTG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL UU. NO. 32 THN 2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH UU. NO. 33 THN 2004 TTG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH PP. NO. 58 THN 2005 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PP. NO. 72 THN 2005 TTG DESA; PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Regulasi : UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Catatan : Peraturan Perundangan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KEUANGAN DESA : SEMUA HAK DAN KEWAJIBAN DESA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG, TERMASUK DIDALAMNYA SEGALA BENTUK KEKAYAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN DESA TERSEBUT.

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA : KESELURUHAN PROSES KEGIATAN, YG MELIPUTI: PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA PENGAWASAN KEUANGAN DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA: RENCANA KEUANGAN TAHUNAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIBAHAS DAN DISETUJUI BERSAMA OLEH PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, YANG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA.


AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KEUANGAN DESA DIKELOLA BERDASARKAN AZASAZAS TRANSPARAN, AKUNTABEL, PARTISIPATIF SERTA DILAKUKAN DENGAN TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN; PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, DILAKSANAKAN DALAM MASA 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN, YAKNI MULAI TANGGAL 1 JANUARI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER.


PENGELOLA KEUANGAN DESA 1.

2.

3. 4. 5.

6.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa, yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa dan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yakni: (a) Sekretaris Desa; dan (b) Perangkat Desa lainnya. Sekretaris Desa berkedudukan selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa, juga berperan selaku Kuasa Penggunaan Anggaran/Barang Desa, dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Nopian Andusti, SE.MT

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Kepala Desa

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (Pasal 75 ayat 1 PP 72/2005). mewakili pemdes dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan (seperti BUM-Desa).

Melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Desa selaku koordinator pengelola keuangan desa (Pasal 75 ayat 2 PP 72/2005) Nopian Andusti, SE.MT

mempunyai kewenangan menetapkan : kebijakan pelaksanaan APB-Des; kebijakan pengelolaan kekayaan desa; kuasa pengguna anggaran/pengguna barang bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; pejabat yg melakukan penerimaan desa; pejabat yang mengelola barang milik desa; pejabat yang menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran.

berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

TUGAS SEKRETARIS DESA Sekretaris Desa Membantu KADES menyusun kebijakan & mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan PEMDES termasuk pengelolaan KEUANGAN DESA

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/PTPKD, yakni Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan KEUANGAN DESA

Pelaksana Teknis Pengelolaan Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Mempunyai tugas koordinasi di bidang : penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APB-Des dan barang milik desa; penyusunan rancangan RAPB-Desa dan RPAPB-Desa; penyusunan Raperdes APB-Desa, PAPBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa; tugas-tugas Perangkat Desa lainnya yang berkenaan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta peaksanaan dan penatausahaan keuangan desa. penyusunan laporan KEUDES dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa menyiapkan petunjuk pelaksanaan APB-Desa dan pengelolaan barang milik desa; Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan KEUDES lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh KADES. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada KADES. Nopian Andusti, SE.MT

PENGELOLA KEUANGAN DESA KEPALA DESA: (a) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; dan (b) Mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. SEKRETARIS DESA: (a) Koordinator pelaksanaan keuangan desa; (b) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Desa; (c) Menguji Tagihan (sesuai Surat Permintaan Pembayaran/SPP dari PPTKD), dan Memerintahkan Pembayaran (menerbitkan Surat Perintah Membayar/SPMU). UNSUR PELAKSANA LAPANGAN Pengelolaan Keuangan Desa.

(KAUR):

Pelaksana

Teknis

BENDAHARA DESA: (a) Bendahara Umum Desa; (b) Bendahara Penerimaan; (c) Bendahara Pengeluaran; (d) Bendahara Barang.


FUNGSI APB-DESA FUNGSI OTORISASI: APB-DESA MENJADI DASAR UNTUK MELAKSANAKAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA TAHUN YANG BERSANGKUTAN. FUNGSI PERENCANAAN: APB-DESA MENJADI PEDOMAN BAGI MANAJEMEN DALAM MERENCANAKAN KEGIATAN PADA TAHUN YANG BERSANGKUTAN. FUNGSI PENGAWASAN: APB-DESA MENJADI PEDOMAN UTK MENILAI APAKAH KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG TELAH DITETAPKAN. FUNGSI ALOKASI: APB-DESA HARUS DIARAHKAN UTK MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA/MENGURANGI PENGANGGURAN & PEMBOROSAN SUMBER DAYA, SERTA MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEREKONOMIAN DESA. FUNGSI DISTRIBUSI: KEBIJAKAN APB-DES HARUS MEMPERHATIKAN RASA KEADILAN DAN KEPATUTAN MSY.


PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARAN DALAM APB-DESA SEMUA PENERIMAAN (BAIK DALAM BENTUK UANG, MAUPUN BARANG DAN/ATAU JASA) DIANGGARKAN DALAM APB-DESA. SELURUH PENDAPATAN DAN BELANJA DIANGGARKAN SECARA BRUTO. JUMLAH PENDAPATAN MERUPAKAN PERKIRAAN TERUKUR DAN DAPAT DICAPAI SERTA BERDASARKAN KETENTUAN PER-UU-AN. PENGANGGARAN PENGELUARAN HARUS DIDUKUNG DENGAN ADANYA KEPASTIAN TERSEDIANYA PENERIMAAN DALAM JUMLAH CUKUP DAN HARUS DIDUKUNG DENGAN DASAR HUKUM YANG MELANDASINYA.


STRUKTUR APBAPB-DESA APB-DESA TERDIRI DARI: PENDAPATAN DESA, BELANJA DESA, DAN PEMBIAYAAN DESA. ANGGARAN PENDAPATAN, DIKLASIFIKASI MENURUT: PENDAPATAN ASLI DESA (PADESA); BAGI HASIL PAJAK KAB/KOTA; BAGIAN DARI RETRIBUSI KABUPATEN/KOTA; ALOKASI DANA DESA (ADD); BANTUAN KEUANGAN DARI PEM. PUSAT, PROVINSI, KAB/KOTA ATAU DESA LAINNYA; HIBAH; DAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA. ANGGARAN BELANJA DIKLASIFIKASI MENURUT: ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA JENIS BELANJA. ANGGARAN PEMBIAYAAN TERDIRI DARI: PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN.


STRUKTUR APBAPB-DESA ORGANISASI DIKLASIFIKASI MENURUT: PEMERINTAH DESA, BPD, LEMBAGA KEMASYARAKATAN (LKMD, PKK, RT, RW). FUNGSI DAPAT DIKLASIFIKASI MENURUT: FUNGSI-FUNGSI TERTENTU SESUAI RUANG LINGKUP KEWENANGAN DESA (SEPERTI PELAYANAN UMUM, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN, DLL). PROGRAM DAN KEGIATAN DAPAT DIKLASIFIKASI MENURUT FUNGSIFUNGSI YANG DITETAPKAN (SEPERTI PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT; DAN KEGIATAN: PELAYANAN POSYANDU). JENIS BELANJA DIKLASIFIKASI MENURUT: 

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BELANJA PEGAWAI/ PENGHASILAN TETAP; BELANJA SUBSIDI; BELANJA HIBAH; BELANJA BANTUAN SOSIAL; BELANJA BANTUAN KEUANGAN; DAN BELANJA TAK TERDUGA.



BELANJA LANGSUNG (BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA, DAN BELANJA MODAL).


STRUKTUR APBAPB-DESA BELANJA TIDAK LANGSUNG: 1.

BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP: belanja kompensasi dalam bentuk penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, dan/atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan.

2.

BELANJA SUBSIDI: digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Badan Usaha Milik Desa, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

3.

BELANJA HIBAH: digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah desa lainnya dan/atau kelompok masyarakat dan perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, serta bersifat bantuan yang tidak mengikat/ tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah desa.

4.

BELANJA BANTUAN SOSIAL: digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.


STRUKTUR APBAPB-DESA BELANJA TIDAK LANGSUNG (lanjutan): 5.

6.

BELANJA BANTUAN KEUANGAN: digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah desa kepada pemerintah desa lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa. 

Bantuan keuangan yang bersifat umum: peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan.



Bantuan keuangan yang bersifat khusus: peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah desa pemberi bantuan.

BELANJA TAK TERDUGA: merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. 

Kegiatan yang bersifat tidak biasa, yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.


STRUKTUR APBAPB-DESA BELANJA LANGSUNG: 1. BELANJA PEGAWAI/HONORARIUM: untuk pengeluaran honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa. 2. BELANJA BARANG DAN JASA: digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa.  Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa: mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, dan perjalanan dinas. 3. BELANJA MODAL: digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.  Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud hanya sebesar harga beli/bangun aset.  Belanja honorarium panitia pengadaan barang/jasa dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset, dianggarkan pada belanja pegawai/honoraroim dan/atau belanja barang dan jasa. Nopian Andusti, SE.MT

STRUKTUR APBAPB-DESA ANGGARAN PEMBIAYAAN: 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN: 1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA): pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. 2. Pencairan Dana Cadangan: digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum desa dalam tahun anggaran berkenaan.  Jumlah yang dianggarkan harus sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam PERDES tentang pembentukan dana cadangan.  Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekekning dana cadangan ke rekening kas umum desa dianggarkan dalam Belanja Langsung. 3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan: digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan Badan Usaha Milik desa/BUMDES dan penjualan aset milik pemerintah desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah desa.



PENGELUARAN PEMBIAYAAN: 1.

Pembentukan Dana Cadangan: Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran. a. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan PERDES, dengan materi muatan: tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. b. Rancangan PERDES tentang pembentukan dana cadangan dibahas dan ditetapkan bersamaan dengan pembahasan Rancangan PERDES tentang APB-Desa. c. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. d. Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. e. Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa.



PENGELUARAN PEMBIAYAAN (Lanjutan): 2.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa: Investasi pemerintah desa digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. a. Investasi jangka pendek: investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan (seperti deposito berjangka waktu 3 bulan s/d 12 bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis). b. Investasi jangka panjang: investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen. (seperti surat berharga yang dibeli pemerintah desa). c. Investasi permanen: bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset desa, penyertaan modal desa pada BUMDesa dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah desa untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



PENGELUARAN PEMBIAYAAN (Lanjutan): c. Investasi non permanen: bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat (seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah). d. Investasi pemerintah desa dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam PERDES tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. 3. Pemberian Pinjaman Desa: digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah desa lainnya dan/atau kepada Badan Usaha Milik Desa atau usaha-usaha desa lainnya.


STRUKTUR APB-DESA 1. ANGGARAN PENDAPATAN :

1.1. Pendapatan Asli Desa: 1.1.1. Hasil Usaha Desa: 1.1.1.1. Bagian Laba BUM-Desa. 1.1.1.2. Bagian Laba UED-SP 1.1.1.3. Pungutan Pasar Desa 1.1.1.4. Pungutan Pelelangan Ikan Milik Desa 1.1.1.5. Pungutan Tambatan Perahu 1.1.2. Hasil Kekayaan Desa: 1.1.2.1. Sewa Tanah Kas Desa 1.1.2.2. Sewa Bangunan Desa 1.1.2.3. Lain-Lain Kekayaan Milik Desa 1.1.3. Hasil Swadaya Dan Partisipasi Masyarakat 1.1.4. Hasil Gotong Royong Msy 1.1.5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah 1.1.5.1. Sumbangan Dari Pihak Ketiga 1.1.5.2. Hibah Dari Pihak Ketiga 1.2. Bagi Hasil Pejak Daerah (PBB, dan jenis Pajak lainnya). 1.3. Bagi Hasil Retribusi Daerah (Retribusi Pasar, dan lainya) 1.4. Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten 1.5. Bantuan dari Pemerintah Atasan: 1.5.1. Bantuan dari Pemerintah Pusat 1.5.2. Bantuan dari Pemerintah Provinsi 1.5.3. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten


STRUKTUR APB-DESA 2. ANGGARAN BELANJA : 2.1. Belanja Tidak Langsung: 2.1.1. Belanja Pegawai: 2.1.1.1. Penghasilan Tetap (Kades, Perangkat Desa, BPD) 2.1.1.2. Tunjangan (Kades dan BPD) 2.1.2. Belanja Hibah/Bantuan Sosial (conto: anak kel. miskin) 2.1.3. Belanja Subsidi (misalnya: utk Perpustakaan SD) 2.1.4. Belanja Tidak Terduga 2.2. Belanja Langsung: 2.2.1. Belanja Pegawai (Honorarium Kegiatan) 2.2.2. Belanja Barang dan Jasa (ATK, Listrik, Telpon, Perjalanan dinas, Pakaian dinas, dll) 2.2.3. Belanja Modal (Bangun Gedung, Komputer, Mesin Tik, dll)

3. ANGGARAN PEMBIAYAAN: 3.1. Penerimaan Pembiayaaan: 3.1.1. Sisa Leih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 3.1.2. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan 3.1.3. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 3.1.4. Pencairan Dana Cadangan 3.2. Pengeluaran Pembiayaan: 3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2. Penyertaam Modal/Investasi Desa 3.2.3. Pemberian Pinjaman Desa


PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RAPB-DESA

PENYUSUNAN RANCANGAN APB-DESA

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERDES TENTANG APB-DESA


DESA WAJIB MEMILIKI RPJM-DESA (PROGRAM 5 TAHUN). BERDASARKAN RPJM-DESA DITETAPKAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) UNTUK 1 TAHUN. BERDAARKAN RKP-DESA, DISUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN/RKA, YAKNI: RKA OPERASIONAL PEMDES DAN RKA PEMBERDAYAAN MSY KADES BERSAMA BPD MEMBAHAS RANCANGAN PERDES TENTANG RAPB-DESA. RANCANGAN PERDES TENTANG APB-DESA YG TELAH DISETUJUI BERSAMA, SEBELUM DITETAPKAN OLEH KADES, PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI KERJA DISAMPAIKAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA UNTUK DIEVALUASI; BUPATI/WALIKOTA, HARUS MENETAPKAN EEVALUASI RAPBDESA PALING LAMA 20 (DUA PULUH) HARI KERJA; APABILA HASIL EVALUASI MELAMPAUI BATAS WAKTU DIMAKSUD, KADES DAPAT MENETAPKAN RANCANGAN PERDES TENTANG APB-DESA MENJADI PERDES. RANCANGAN PERDES TENTANG APB-DESA, DITETAPKAN OLEH KADES PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN SETELAH APBD KAB/KOTA DITETAPKAN.

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APB-DESA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DESA: 1. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa; 2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya diserahkan kepada daerah; 3. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa; 4. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; 5. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya; 6. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa; 7. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama. 8. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga; 9. Pengembalian kelebihan pendapatan desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;


PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APB-DESA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA DESA: 1. Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; 2. Bukti harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud; 3. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Perdes. 4. Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa; 5. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAAN DESA: 1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: (a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; (b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;(c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. 2. Dana cadangan: (a) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa; (b) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Perdes tentang pembentukan dana cadangan; (c) Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Perdes dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan. Nopian Andusti, SE.MT

PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

JENIS - JENIS LAPORAN KEUANGAN DESA: 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN; 2. NERACA; 3. LAPORAN ARUS KAS; DAN 4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (YANG HARUS MENGGAMBARKAN TENTANG HAK, KEWAJIBAN, DAN KEKAYAAN DESA PADA AKHIR TAHUN SERTA SUMBER DAN PENGGUNAANNYA); LAPORAN KEUANGAN DESA DIPERIKSA OLEH BAWASDA KAB/KOTA SEBELUM DIAJUKAN DALAM BENTUK RANCANGAN PERDES TENTANG PERHITUNGAN APB-DESA KEPADA BPD; PERDES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KETERANGAN PERTANGGUNG- JAWABAN KADES, DISAMPAIKAN KEPADA BUP/WK MELALUI CAMAT, PALING LAMBAT 7 HARI KERJA SETELAH PERDES DITETAPKAN.


PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI WAJIB MENGKOORDINIR PEMBERIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DARI KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA; PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN CAMAT WAJIB MEMBINA DAN MENGAWASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA: -- MEMBERIKAN PEDOMAN DAN BIMBINGAN PELAKSANAAN ADD -- MEMBERIKAN BIMBINGAN DAN PELATIHAN DAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DESA YANG MENCAKUP PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN APBDESA, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNJAWABAN APBDESA -- MEMBINA DAN MENGAWASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA -- MEMBERIKAN PEDOMAN DAN BIMBINGAN PELAKSANAAN ADMINSITRASI KEUANGAN DESA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT: -- MEMFASILITASI ADMINISTRASI KEUANGAN DESA -- MEMFASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA; -- MEMFASILITASI PELAKSANAAN ADD -- MEMFASILITASI PENYELENGGARAAN KEUANGAN DESA YG MENCAKUP PERENCANAAN, DAN PENYUSUNAN APBDESA, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA.


ASSET (KEKAYAAN) DESA Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB-Desa atau diperoleh dari sumber lain yang sah (pasal 67 PP 72 Tahun 2005).

Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa (pasal 76 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014) Nopian Andusti, SE.MT

Pasal 77 UU No. 6 Tahun 2014 : Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi (ayat 1) ; Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa (ayat 2) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (ayat 3). Nopian Andusti, SE.MT

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET (KEKAYAAN) DESA

Recommend Documents