KEPRIHATIN BJ HABIBIE TERHADAP AP KASUS

N

E

W

Edisi: XII-Mei-Juni 2005

B.J. Habibie menerima cedera mata setelah menyampaikan ceramah di hadapan para pejabat eselon I-IV

Fokus Perkembangan Program Help Indonesian Tsunami Victims The Habibie Center ............................ 2 The Habibie Center: Menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan AIYLD ke-3 ................................................... 3 Diskusi Siapakah yang Peduli pada Kesejahteraan Mental Pekerja dan Pelaku Media? ............................ 4 Anggota KPU yang Terlibat Korupsi Bisa Diganti .......................... 5 Demokratisasi di Amerika Serikat dan Indonesia: Berproses Dalam Keragaman dan Perbedaan........................................ 6 Prospek Peran Partai Politik dalam Konsolidasi Demokrasi (2005) ............................................... 7 Opini Habibie Usul Kurangi Konsumsi BBM Untuk Rumah Tangga ... 8 Workshop Workshop ASEF-THC-HSF: Membandingkan Akses Hukum dan Keadilan di NegaraNegara Transisi di Wilayah Asia dan Eropa..................................................... 9 Anjangsana Kerjasama THC - HKI ..................... 10 Kunjungan IMF ke The Habibie Center ........................................ 10 Galeri Foto ............................................. 12

S

L

E

T

T

E

R

KEPRIHA TIN AN KEPRIHATIN TINAN BJ HABIBIE TERHAD AP KASUS TERHADAP BUSUN G LAP AR DI NTB BUSUNG LAPAR BJ. Habibie, Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, menyatakan keprihatinannya terhadap masalah busung lapar yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Sebagai bentuk keprihatinannya, BJ. Habibie telah mengundang Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Farid Anfasa Moeloek, untuk menindak lanjuti masalah yang saat ini dihadapi oleh saudara-saudara kita di NTB. Dari hasil pertemuan tersebut muncul kesepakatan untuk memulai sebuah program yang akan membantu masyarakat NTB, khususnya anak-anak yang mengalamai gizi buruk. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan itu PB-IDI dan THC tengah mempersiapkan sebuah program untuk membantu menanggulangi masalah gizi buruk di NTB. Kerjasama tersebut telah diawali dengan survey ke lapangan oleh tim gabungan PB-IDI dan THC pada tanggal 5-6 Juni 2005. Kerjasama ini juga melibatkan institusi lain seperti Sentra Laktasi Indonesia dan Dharma Wanita. Dengan kerjasama semua pihak, Habibie berharap, anak-anak yang mengalami busung lapar sedikit dapat terbantu. Tentunya ini bukan pemecahan masalah. Butuh perhatian dan bantuan seluruh masyarakat untuk mengatasi masalah kekurangan gizi dan busung lapar ini.

The Habibie Center mengundang Ikatan Dokter Indonesia. (5-6/06/05)


1

Fokus

PERKEMB AN GAN PR OGRAM HELP PERKEMBAN ANG PROGRAM INDONESIAN TSUNAMI VICTIMS TheHabibieCenter Pengoperasian Rumah Asuh The Habibie Center di Yayasan Cut Meutia, Banda Aceh, bagi anakanak korban gempa dan tsunami, telah memasuki bulan keempat. Dalam pelaksanaannya selama ini, The Habibie Center telah banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada tanggal 27 Mei 2005, The Habibie Center menandatangani nota kesepahaman bersama Helen Keller International-Indonesia tentang pemberian vitamin dan mineral serta perawatan mata bagi anak-anak di Rumah Asuh The Habibie Center di Yayasan Cut Meutia. Dalam nota kesepahaman tersebut, Helen Keller International-Indonesia akan memberikan suplementasi vitamin dan mineral berupa kapsul vitamin A, zinc untuk pengobatan diare, kecap manis yang difortifikasi dengan zat besi dan perwatan mata bagi anak-anak asuh The Habibie Center di Yayasan Cut Meutia selama enam bulan. The Habibie Center telah mendapatkan ethical clearance untuk peng gunaan obat yang disuple mentasi oleh Helen Keller InternationalSambutan Helen Keller InternationalIndonesia dari Indonesia, setelah penandatangani nota kesepajaman bersama The Habibie Center. t t t

2

Lokasi untuk pembangunan Rumah Asuh di Aceh.

Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala di Banda Aceh. Pemberian suplementasi ini telah mulai diberikan kepada anak-anak asuh pada pertengahan bulan Juni lalu. Helen Keller International-Indonesia akan melakukan evaluasi pemberian suplementasi itu setiap bulan guna mengetahui perkembangan kesehatan anak-anak di Rumah Asuh The Habibie Center. The Habibie Center saat ini juga masih mempersiapkan pembangungan beberapa Rumah Asuh lainnya di Aceh. Persiapan pembangunan Rumah Asuh ini telah memasuki tahap proses tender bagi calon kontraktor yang akan membangun Rumah Asuh The Habibie Center selanjutnya. Setelah melalui proses tender tersebut, The Habibie Center akan langsung memulai pembangunan satu unit rumah asuh di atas tanah seluas + 700m2 di daerah Tanjung Selamat, Kecamatan Darussalam, Kabutpaten Aceh Besar, dan dua unit rumah asuh di wilayah Bueng Cala, Aceh Besar di atas lahan seluas 2,5 hektar. (dod)

Penanggung Jawab Redaksi: Dr. A. Watik Pratiknya, t Dewan Redaksi: A. Makmur Makka, Doddy Yudista, t Redaktur Pelaksana: Fetty Fajriati, Redaktur: Afdal Makkuraga Putra, Wahyutama, Dodi P Joebihakto, Fitri Indah Kuwaratiwi, t Fotografer: Sugeng, Andi S, Juli, t Produksi & Sirkulasi: Ghazali H Moesa, t Layout & Desain: M Ilyas Thaha, Diterbitkan Oleh The Habibie Center, Alamat: Jl. Kemang Selatan No. 98 Jakarta.Tilp : (62-21) 7817211 Fax : (62-21) 7817212, e-mail: [email protected], Website:http://www.habibiecenter.or.id


Fokus

THE HABIBIE CENTER:

MENJ ADI TU AN RUMAH PENYELEN GG ARAAN MENJADI TUAN PENYELENGG GGARAAN THE AUSTRALIA-INDONESIA YOUNG LEADERS’ DIALOGUE (AIYLD) KE-3

Tanggal 17-19 Juli 2005, The Habibie Center bekerja sama dengan the Asia Pacific School of Economics & Government -The Australian National University kembali mengadakan Dialog Para Pemimpin Muda Australia - Australia, atau dikenal dengan The Australia-Indonesia Young Leaders’ Dialogue (AIYLD). Dialog ini adalah yang ke-3 kalinya, setelah tahun 2002, AIYLD diadakan di Australia dan tahun 2003 diadakan di Indonesia. Hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia memang tidak bisa dikatakan harmonis. Isu-isu yang beredar di kedua negara, seperti isu terorisme, misalnya pemboman Paddy Club yang banyak menewaskan warga Australia, pemboman di depan Kedutaan Australia di Jakarta,dan isu politik seperti penangkapan warga Australia bernama Corby atas kasus narkoba, membuat citra Indonesia di mata Australia buruk. Demikian juga tindakan Australia yang ikut menyerang Irak bersama Amerika, ditambah rencana Australia untuk memasang rudal, membuat negara ini tidak memiliki simpati di mata masyarakat Indonesia. Masih banyak isu lain yang membuat kedua negara tidak dapat dekat satu sama lain, meski pun jarak kedua negara berdekatan. Oleh karena itu, Dialog calon Pemimpin Muda Australia dan Indonesia ini, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap hubungan bilateral kedua negara. Melalui dialog ini para peserta bertukar pikiran tentang berbagai kerja sama yang bisa dikembangkan oleh kedua negara, di tengah isu-isu politik yang melanda kedua negara, ditambah adanya isu-isu global yang dihadapi bersama seperti kelangkaan energi dunia.

Memang, Australia dan Indonesia adalah dua negara tetangga yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai dimensi. Namun, dengan perbedaan dimensi yang dimiliki oleh kedua negara inilah, para peserta AIYLD menganalisa dan menggali berbagai hal yang telah dan dapat dikembangkan bersama, agar hubungan dan kerja sama bilateral kedua negara dapat tumbuh dengan harmonis. Karena pada dasarnya, semangat kerja sama itu telah ada di tingkat Pemerintahan. Bukti nyata adanya upaya kedua negara untuk membina hubungan baik adalah dengan adanya bantuan dari Australia saat terjadinya Badai Tsunami di Aceh, dan adanya perhatian khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap kasus Corby. Upaya pembinaan hubungan kerja sama kedua negara yang dirintis oleh pemimpin Australia dan Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Howard, patutlah didukung. Oleh karena itu, Dialog ketiga ini diadakan dalam waktu yang tepat. Tak salah jika kota Bandung, yang memiliki nilai sejarah menjadi tempat berlangsungnya dialog. Di hotel Malya Bandung, kurang lebih 30 peserta dialog dari Australia dan Indonesia berkumpul. Mereka adalah para pemimpin muda dari berbagai kalangan seperti akademisi, partai politik, parlemen, lembaga hukum, pengusaha, kepolisian dan media massa di Australia dan Indonesia. Diharapkan, melalui hasil dialog, para peserta dapat mensosialisasikan harmonisasi hubungan bilateral kedua negara kepada masyarakat di kedua negara. (fet).


3

Diskusi

SIAPAKAH YANG PEDULI PADA KESEJAHTERAAN MENTAL PEKERJA DAN PELAKU MEDIA? Itulah pokok bahasan dalam “Bincang Santai” yang berlangsung di The Habibie Center pada 30 Juni 2005. Bincang-bincang yang dipandu oleh Manajer Humas THC Fetty Fajriati itu menghadirkan Meutia Hafid, wartawati Metro TV yang pernah disandera di Irak; Ferry Santoro, jurukamera RCTI yang selama 200 hari lebih disandera GAM di Aceh; Rustam F. Mandayun, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dari Tempo; Udik Yunianto, Manajer HRD Metro TV, dan Livia Iskandar Dharmawan dari Yayasan Pulih. Masalah yang dibincang ialah trauma yang mungkin menghinggapi wartawan setelah menjalani tugas peliputan khusus seperti perang, bencana alam hebat seperti tsunami di Aceh, dan lain-lain yang bisa menimbulkan akibat traumatis. Meliput berita ke wilayah konflik atau perang apalagi sampai disandera, pasti menimbulkan kesan mencekam. Begitu juga melihat mayat-mayat bergelimpangan di Aceh akibat badai Tsunami, bukanlah suatu pemandangan yang enak. Mutia Hafid menyebut tak ada trauma, tetapi beberapa bulan setelah bebas ia malah tak yakin apakah benar tak ada trauma dalam dirinya. Soalnya, dengan setiap kali ditanya dan diminta bercerita tentang

pengalamannya, ia jadi semakin tak suka. “Mungkin saja,” katanya, “Sebenarnya trauma itu ada, walau kecil.” Senada dengan Meuthia, Ferry Santoro menyebut kejenuhannya setelah sekian kali diminta mengulangulang cerita yang sama, disandera GAM. Ia juga merasa tak ada trauma, tetapi ia sendiri tak bisa menyebut trauma itu apa. Ia merasa cukup dan memilih kembali bekerja seperti biasa. Toh ia mengatakan, kalau mendengar bunyi keras seperti ledakan secara refleks pikirannya kembali melayang ke masa ia disandera. Hatinya berdebar-debar bahkan ada rasa takut yang menghinggapinya. Dari Bagian Sumberdaya Manusia di tempat para wartawan bekerja tentu saja ada dukungan dan bantuan kala diperlukan. Udik, Manajer HRD Metro TV, tegas menyebut adanya dukungan positif yang disiapkan untuk itu. Tetapi, ada juga kesangsian meyangkut trauma itu. “Ceritanya sih mereka trauma, tetapi di kantor kelihatannya kok mereka biasa-biasa saja. Nyatanya saya tak dapat ‘masuk’ tanpa mereka sendiri membuka diri. Sebab kan tak mungkin saya bertanya ‘trauma nggak?”. Jadi perlu pengelolaan secara lebih professional terhadap wartawan yang meliput daerah konflik ini, mengingat adanya “wilayah abu-abu” antara realita dan opini. Rustam Mandayun, Kepala Bagian Sumberdaya Manusia dan Umum Tempo, sependapat, pihak manajemen tentu punya perhatian kepada wartawan yang bertugas di wilayah ini. Namun atasan langsunglah yang bisa melihat ada tidaknya trauma pada anak buah mereka. Hal ini dibenarkan oleh Livia, psikolog dari Pulih.

Bincang Santai “Para Pekerja dan Pelaku Media: Siapakah yang Peduli Pada Kesejahteraan Mental Mereka?” (30/06/05)

4


bersambung ke hal. 11

Diskusi

ANGGOTA KPU YANG TERLIBAT KORUPSI BISA DIGANTI Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini yang sedang terseret kasus penyuapan dan korupsi bisa digantikan sesuai dengan amanat Pasal 20 UU No 12/ 3002 tentang Pemilu Legislatif. Mereka dinilai melanggar sumpah jabatan dan asas memiliki itegritas yang kuat sebagai mana diatur dalam fit and proper test sebelum diangkat menjadi anggota KPU. Djohermansyah Johan, pengamat politik dari IIP, mengatakan anggota KPU saat ini melakukan empat model korupsi, yakni pertama sogokan ( bribe) seperti yang dilakukan Mulyana W. Kusumah terhadap auditor BPK. Ke-dua pemerasan (extortion) model ini dilakukan dengan cara memeras rekanan yang ingin memperoleh tender KPU. Rekanan diminta menyerahkan sejumlah uang ke pejabat KPU untuk memuluskan jalannya tender. Ke-tiga, model gravitasi atau tanda terima kasih dari rekanan yang sukses mendapatkan tender. Tanda terima kasih diberikan dalam jumlah uang yang anggota KPU sebut sebagai dana taktis. Ke-empat melalui pemborosan (inefficiency ), seperti penggantian kendaraan dinas lama ke baru, perayaan mendapat gelar Doktor Honoris Causa bagi Ketua KPU. “Atas semua korupsi yang dilakukan itu mereka sudah layak dikatakan melanggar sumpah jabatan anggota KPU, oleh karena bisa diganti sesuai dengan

Talk Show Menimbang Format KPU di Masa Depan: Perlukan Mereposisi KPU?.

pasal 20 UU pemilu” tegasnya Johan. Ia berbicara mengenai hal ini pada Acara Diskusi bertema MENIMBANG FORMAT KPU DI MASA DEPAN: PERLUKAH REPOSISI KPU?”, yang berlangsung pada hari Jum’at, 27 Mei di Gedung The Habibie Center Jakarta. Pembicara lain dalam diskusi itu, yakni Adhy Aman menilai bahwa terjadinya korupsi di KPU disebabkan oleh lemahnya mekanisme pengawasan. “Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) sama tidak diberi akses untuk mengontrol, padahal dalam UU Pemilu pasal 122 ayat 4 disebut bahwa KPU harus memberi akses yang luas. Namun pasal itu tidak memiliki sanksi pidana. Jadinya bisa dilanggar oleh KPU. Adhy Aman yang Aktivis Cetro ini juga menilai bahwa lemahnya kapabilitas manajemen anggota KPU menjadi salah satu penyebab lain. Padahal kalau ditilik lagi, anggota KPU sebenarnya adalah para pakar-pakar ilmu politik, mengerti teori organisasi dan pandai menyusun perencanaan. Namun mereka kurang memiliki keahlian dalam manajemen dan kurang mampu berhadapan dengan birokrasi pemerintah, sehingga mereka bisa dipermainkan oleh bawahannya. Pembicara dari THC, yang juga adalah seorang Peneliti, berpendapat bahwa korupsi di KPU memiliki dampak yang sangat buruk terhadap citra intelektual dan akademisi. Karena banyak anggota KPU yang berasal dari kelompok intelektual dan akademisi. Kelompok ini sekarang mendapat mendapatkan satu pelajaran yang tidak baik dari kasus korupsi yang terjadi di KPU ini. Mereka mendapat kecaman bahwa kaum intelektual dan akademisi memiliki mental yang tidak kalah bobrok dengan biroktrat. Oleh karena itu, Siti Zuhro dan dua pembicara lain, setuju agar kasus korupsi di tubuh KPU ini segera diselesaikan oleh Pemerintah.(raga) Demikian benang merah yang mengemuka dalam diskusi yang bertajuk dengan pembicara Djohermansyah Johan (IIP), dan Siti Zuhro (Manajer Riset The Habibie Center) yang digelar Jum’at, 27 Mei 2005 di Gedung The Habibie Center, kemang Jakarta. (rag) (20/05/05)


5

Diskusi

DEMOKRA TIS ASI DI AMERIKA SERIKA AN INDONESIA: DEMOKRATIS TISASI SERIKATT D DAN

BERPROSES DALAM KERAGAMAN DAN PERBEDAAN Meski tidak bisa dikatakan sama, namun proses sama, bagaimana menjamin bahwa warga dengan perjalanan demokratisasi di Indonesia memiliki keyakinan yang berbeda-beda bisa hidup bersama kemiripan dengan di Amerika Serikat (AS). Seperti secara damai dan saling menghormati” ujar Silver lagi. Indonesia, negara adidaya itu juga memiliki memiliki Sementara itu, Pembicara dari The Habibie Center, bentang wilayah yang luas dan latar belakang penduduk Irman G. Lanti, berpendapat terdapat dua hal pokok yang beraneka ragam baik ras maupun agama. dalam persoalan demokrasi di AS yakni: politik elit dan Dalam diskusi yang bertajuk “Demokratisasi di partisipasi politik masyarakat rendah khususnya Amerika Serikat dan Indonesia: Antara Cita dan Fakta” partisipasi dalam pemilu. Disebut politik elit lanjut Irman, di The Habibie Center, tanggal 28 April 2005, Counclor karena negara itu menganut sistem electroral college. Public Affairs Kedutaan Besar Amerika Serikat, Charles Dalam Pemilu tahun 2000 di AS misalnya, George Silver, hadir sebagai pembicara. Ia mengatakan bahwa W. Bush terpilih jadi Presiden. Padahal sebenarnya, bila Amerika Serikat dan Indonesia memiliki kesamaan dalam hal multi etnik. Bila Indonesia memeliki semboyan Bhineka Tunggal Ika, maka Amerika Serikat memiliki semboyan E Pluribus Unum yang kira-kira maknanya bersatu dalam keragaman. Amerika terdiri dari berbagai macam ras, baik dari Eropa, Asia dan Afrika. Charles mengungkapkan Indonesia bahkan memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. AS tidak memiliki bahasa Nasional. Bahasa Inggris bukan bahasa nasional. Bahasa tidak diatur sama sekali dalam konstitusi AS. Sebagian pendatang baru merasa bahwa belajar bahasa Inggris adalah bagian untuk bisa menjadi orang Amerika. Dengan membengkaknya jumlah imigran berbahasa Spanyol dari Amerika Latin, bangsa Amerika kembali mempertanyakan dan membahas bahasa nasional sebagai penyatu daripada pemisah. Diskusi “Demokratisasi di Amerika Serikat dan Indonesia: Antara Cita dan Fakta” di Hal lain yang memiliki persamaan adalah The Habibie Center. (28/04/2005) agama. AS dan Indonesia memiliki keragamaan agama. Perbedannya, pemerintah AS sama masyarakat AS antusias berpartisipasi dalam pemilu, Al sekali tidak mengatur hal agama. Dalam amandemen Gore lah yang akan menang. padahal dalam popular konstitusi AS, bahkan pemerintah dilarang membuat vote Algore yang menang. Banyak orang kiri yang aturan yang melarang menjalankan agama secara mengkritik Presiden George W. Bush lalu mengatakan bebas. Sedangkan di Indonesia Pemerintah dan DPR bahwa you are not elected by the most of the people , membuat aturan tentang agama seperti; jumlah agama artinya ia tidak dipilih oleh sebagian besar orang Amerika. yang diakui, UU tentang agama dan sekarang sedang mempersiapkan kompilasi hukum Islam. “ Namun yang ingin saya sampaikan apapun solusinya tantangannya bersambung ke hal. 11

6


Diskusi

PR OSPEK PERAN PAR TAI PROSPEK PART POLITIK D AL AM KONSOLID ASI DAL ALAM KONSOLIDASI DEMOKRASI (2005) ataukah mimpi buruk bagi demokrasi Indonesia. Selain itu, Yudi Latif juga menyayangkan rendahnya discourse quality index di parlemen kita saat ini. Hal ini bisa terlihat dari perdebatan-perdebatan dalam parlemen kita yang lebih bersifat teknis, seperti siapa yang akan memimpin komisi, siapa yang mengurus persoalan A, B, dan seterusnya. Hal ini berbeda dengan perdebatan di BPUPKI sebelum kemerdekaan atau perdebatan di parlemen pada tahun 1950an yang index discourse quality-nya tinggi. Bahkan BPUPKI berhasil menyusun UUD 1945, yang termasuk salah satu konstitusi yang terlengkap di dunia dan juga relevansinya masih dapat dirasakan sampai sekarang. Oleh karena itu, meskipun pengusaha, yang penting adalah pemimpinTalk Show: Prospek Peran Partai Politik dalam Konsolidasi Demokrasi. (20/05/05) pemimpin partai itu mempunyai visi kenegaraan. Banyaknya fenomena partai politik yang mengalami Adapun Soetrisno Bachir mengungkapkan agar 'perpecahan' dan juga mulai munculnya pengusaha pengusaha jangan dicitrakan negatif bila terjun ke politik dalam percaturan perpolitikan Indonesia, menjadi tema karena tidak semua pengusaha itu 'buruk'. Justru sentral dalam talkshow The Habibie Center yang menurut pandangan Soetrisno, pengusaha itu lebih berlansung pada hari Jum'at, 20 Mei 2005. Dalam egaliter dan lebih bisa menerima kritik dalam talkshow kali ini, yang menjadi pembicara dari kalangan kepemimpinannnya. Soetrisno berpandangan bahwa praktisi adalah Soetrisno Bachir, Ketua Umum PAN yang dalam 5-10 tahun ke depan, rakyat lebih membutuhkan mempunyai latar belakang pengusaha. Adapun santunan daripada wacana. Pendapat Soetrisno ini pembicara lain adalah Yudi Latif (LIPI dan Universitas meng-counter argumentasi Yudi Latif yang sangat Paramadina) dan Indria Samego (The Habibie Center) memprihatinkan rendahnya kualitas diskursi (discourse yang mengamati dari segi teoritis mengenai prospek quality index). peran partai politik dalam konsolidasi demokrasi ini. Sedangkan Indria Samego berpendapat bahwa Acara talkshow yang berlangsung di Gedung The Habibie siapapun yang memimpin partai, ia harus menjadikan Center ini dipandu oleh Taftazani (Staf Ahli The Habibie partainya untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Jangan Center). sampai terjadi Indonesia mengalami masa transisi yang Pada kesempatan ini, Yudi Latif menjelaskan secara panjang. Karena jika ini terjadi, akibat lebih lanjutnya komprehensif mengenai sejarah elit-elit dalam negara menjadi lemah dan kepercayaan publik terhadap perpolitikan Indonesia. Ternyata, pengusaha bukanlah partai menurun. Padahal partai politik adalah lokomatif aktor yang dominan dalam panggung politik Indonesia utama demokrasi. Menurut Indria Samego, partai politik sejak zaman kemerdekaan dan bahkan baru muncul Indonesia masih lebih banyak berkutat pada tataran akhir-akhir ini setelah reformasi. Jadi sekarang ini baru rekruitmen dan bagi-bagi kekuasaan. Partai juga sibuk dimulai tes uji mengenai bagaimana kiprah politik hanya pada waktu pergantian kepemimpinan partai dan pengusaha, apakah merupakan suatu mimpi baik juga pemilu. (vid)


7

Opini

HABIBIE USUL KURANGI KONSUMSI BBM UNTUK RUMAH TANGGA

B.J. Habibie menyampai ceramah di hadapan para pejabat eselon I-IV dan Sumber Daya Meniral. (19/05/05)

Masalah energi yang dialami Indonesia saat ini terjadi karena tidak adanya konsistensi antara kebijakan mengenai energi dan sumber daya mineral dengan penerapan di lapangan. Untuk mengatasinya, dapat dilakukan beberapa cara, antara lain mengurangi pemanfaatan BBM dalam bidang transportasi melalui elektrifikasi sistem kereta api di Pulau Jawa. Kemudian, mengurangi pemanfaatan BBM untuk industri dan rumah tangga melalui mekanisme pasar. Ini merupakan benang merah pemikiran mantan Presiden RI BJ. Habibie pada caramah yang bertajuk “Beberapa Pemikiran Kebijakan Energi” Kamis, 19 Mei 2005 di Hadapan para pejabar eselon I-IV lingkup Departemen Energi dan Sumber Daya Meniral (Departemen.ESDM) Habibie menjelaskan bahwa migas dan BBM sebaiknya hanya dimanfaatkan untuk transportasi udara, laut dan untuk produk nilai tambah. Habibie mengakui ini memang suatu pilihan yang radikal. Tetapi perlu dicoba. Seperti mencoba suatu alat baru bagi penyembuhan penyakit, kebijakan ini memang terasa sakit sekali pada mulanya, tetapi dari pada sakit berkepanjangan, demikian Habibie beranalogi. Oleh karena itu, Habibie berharap di masa depan, Pemerintah

8


perlu melakukan elektrifikasi transportasi dengan cara memaksimalkan penggunaan kereta api (KA) sebagai alat transportasi darat di Pulau Jawa. Selain opsi-opsi tersebut, tindakan yang dapat segera dilaksanakan, antara lain pemanfaatan tenaga listrik batubara (7 MW) yang dapat segera dibuat oleh industri dalam negeri. Selain batu baru, pembangkit listrik tenaga angin, arus laut, geothermal, surya dan biomas perlu dimasyarakatkan. Untuk dapat memasyarakatkan sumberlingkungan Departeman Energi sumber tenaga alam ini, Pemerintah perlu memberikan insentif pajak kepada Industri yang bergerak di bidang ini dan membuat UU yang memungkinkan badan usaha milik swasta dapat bekerjasama dengan BUMN. Contoh, pilot project pengembangan tenaga listrik arus laut di selat antara Lombok-Bali, Bali-Jawa dan Batam-Bintan. BJ. Habibie menekankan pentingnya melibatkan LSM dalam memasyarakatkan pengembangan dan penggunaan pembangkit listrik tenaga alam ini. Penggunaan tenaga alam yang lain ini memang tidak bisa cepat, namun bila diupayakan bisa membantu bisa suatu saat cadangan minyak di Indonesia mulai minim. Saat ini menurut data Departemen ESDM, Indonesia termasuk negara pengimpor minyak meski memiliki cukup cadangan minyak mentah, yakni sekitar 9 miliar barel minyak. Rata-rata produksi minyak mentah Indonesia adalah satu juta barel per hari. Sementara, kebutuhan minyak mentah untuk BBM dalam negeri 1,2 juta-1,5 juta barel per hari. Usai memberikan ceramah di Departemen ESDM, Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro memberikan kenang-kenangan berupa topi berlogo Dep. ESDM, plakat dan blueprint Kebijakan Energi Nasional kepada mantan Presiden ke-tiga RI ini. (rag)

Workshop WORK SHOP ASEF WORKSHOP ASEF--THC-HSF:

MEMBANDINGKAN AKSES HUKUM DAN KEADILAN DI NEGARA-NEGARA TRANSISI DI WILAYAH ASIA DAN EROPA Tanggal 27-28 Juni 2005, The Habibie Center bekerjasama dengan Asia and Europe Foundation dan Haans Saidel Foundation menyelenggarakan Workshop dengan tema “Comparing access to justice in Asian and European Transitional Countries” yang mengambil tempat di Novotel Bogor. Akses terhadap hukum dan keadilan di Asia dan Eropa menjadi tema workshop ini karena karena akses masyarakat dalam mendapatkan keadilan adalah isu penting bagi semua negara. Kualitas dari suatu negara dalam bidang hukum dapat dilihat melalui sebarapa jauh

workshop ini adalah Kamboja, Republik Ceko, Hungaria, Polandia, Republik Korea, Latvia, Lituania, Polandia, Thailand, Portugal, Filipina, Slovakia, Slovenia, dan Indonesia. Sedangkan peserta yang ikut dalam workshop ini adalah orang-orang yang bergerak di bidang hukum,baik akademisi atau pelaku hukum-, anggota parlemen, aktivis, dan tokoh masyarakat. Indonesia diwakili oleh Prof Harun Alrasyid dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Maruarar Siahaan, salah satu hakim pada Mahkamah Konstitusi, Profesor Muladi mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dan Sjamsiah Achmad yang aktif di Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan. Bertindak sebagai pembicara utama (keynote speaker) adalah dari Prof. Jimly Assshiddiqie, Ketua Komisi Konstitusi Indonesia. Isu-isu penting yang berkaitan dengan reformasi hukum dan konstitusi, mekanisme hukum di negara-negara transisi menjadi bahasan dalam workshop ini. Selain diskusi, pada akhir workshop, para peserta juga diajak untuk mengunjungi Kebun Raya Bogor untuk dapat melihat salah satu objek wisata di kota Bogor (jop)

Workshop Workshop “Comparing Access to Justice in Asian and European Transitional Countries” di Bogor. (27-28/06/05)

masyarakat umum dapat menikmati akses ke keadilan. Di demokratis, akses tersebut mudah digunakan masyarakat. Sebaliknya, dalam negara otoritarian, akses masyarakat mendapat keadilan terbatas. Workshop ini diharapkan menjadi wadah bagi negara-negara transisi di Asia dan Eropa untuk saling membandingkan pengalaman mereka dalam menghadapi masalah-masalah seputar hukum dan keadilan. Adapun negara-negara yang ikut dalam

Workshop Workshop “Comparing Access to Justice in Asian and European Transitional Countries” di Bogor. (27-28/06/05)


9

Ragam

Workshop “Comparing Access

to Justice in Asian and European Transitional Countries” di Bogor. (27-28/06/05)

KERJ AS AMA THC - HKI KERJAS ASAMA The Habibie Center (THC) bersama dengan Helen untuk anak. Program tersebut segera dilaksanakan di Keller International (HKI) pada hari rumah-rumah asuh yang dikelola Jum’at, 27 Mei 2005 menandaolehTHC di Aceh, setelah MOU tangani Memorandum of Underditandatangani. Penandatangan-an standing (MOU), yang disaksikan tersebut diwakili oleh Dr. Ahmad Watik pula oleh perwakilan dari Taipei Pratiknya (Direktur Eksekutif THC) dan Economic and Trade Office (TETO). Mr. John Palmer (Country Director HKI). Kerjasama yang dilakukan antara Sedangkan TETO diwakili oleh Jerry S.K. THC dengan HKI adalah mengenai Yang (Director for Public Affairs) dan peningkatan nutrisi anak, khususnya Candice Lin (Assistant to The Penandatanganan Kerjasama THC dengan Helen micro nutrient, dan kesehatan mata Representative). (fit) Keller International (HKI). (27/05/05)

KUNJUN GAN IMF KE THE HABIBIE CENTER KUNJUNG The Habibie Center menerima rombongan dari International Monetary Fund (IMF) pada tanggal 2 Juni 2005. Rombongan dari IMF terdiri dari Bagian Hukum IMF, Cheong-Ann Png, dan Chief of Monetary and Financial Systems Department, Chee Sung Lee, serta Catherine M. Shea, Program Director dari the International Center for Not-for –Profit Law (ICNL). Rombongan dari IMF diterima oleh Fuadi Rasyid (Direktur Administrasi THC), Didit A Ratam (Direktur Keuangan THC), Umar Juoro (Staf Ahli THC), dan Andrinof Chaniago (Staf Ahli THC). Kunjungan IMF ke THC adalah untuk membahas sumber dana dan aliran uang dalam sebuah organisasi nirlaba seperti The Habibie Center. Selain, THC, Rombongan THC juga mengunjungi organisasi nonprofit lainnya di Jakarta, seperti Tifa Foundation, dan lembaga-lembaga lainnya.

10


Kunjungan International Monetary Fund (IMF) ke The Habibie Center. (02/06/05)

“Siapakah yang Peduli .... “ Sambungan dari hal. 4

Katanya, tiap orang mempunyai cara sendiri untuk mengatasi masalahnya. Dan, tak semua orang mudah mengalami trauma. Namun, bila ada kecemasan atau ketakutan, sekecil apa pun, Livia menyarankan agar wartawan tidak menganggap enteng hal itu. Livia juga berpendapat, wartawan yang secara jujur mengungkapkan ketakutannya kepada pihak perusahaan, jangan langsung dinilai tidak mampu bertugas atau turun kinerjanya.

“Demokratisasi di Amerika .... “ Sambungan dari hal. 6

Sementara di Indonesia, pada Pemilu 2004 lalu, masyarakat Indonesia banyak yang memilih untuk berpartisipasi dalam Pemilu, ketimbang golput. Oleh karena itu, kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla memang atas pilihan rakyat. Pada akhir diskusi, Alfian Muthalib, Dosen dari Universitas Indonesia berkesimpulan bahwa demokratisasi

Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas kesejahteraan mental pekerja dan pelaku media? Jawabnya adalah: diri sendiri! Pelaku atau pekerja media harus peduli dengan kesehatan dan kesejahteraan mental mereka sendiri, dan tidak berharap orang lain melakukannya untuk mereka. Oleh karena itu, setiap orang harus bisa menjadi dokter bagi dirinya sendiri. Dan semua yang hadir sepakat. (mkr)

yang dilakukan dalam sistem politik Amerika yang demokratis merupakan suatu perjuangan yang membatasi kekuasaan dalam konstitusi, menyelesaikan konflik secara rasional, dan menempatkan nilai-nilai Individu di atas nilai-nilai negara. Meski proses tidak akan sama, tetapi paling tidak ada hal yang bisa dipelajari dari proses panjang demokrasi di Amerika. Karena Indonesia, juga negara besar seperti Amerika Serikat. (Rag)

PUBLIKASI THE HABIBIE CENTER The Habibie Center menerbitkan beberapa publikasi. Dua publikasi berupa jurnal: Media Watch and Consumer Center, terbit setiap bulanan. Jurnal ini memuat penilaian kritis terhadap isi dan siaran media di Indonesia. Jurnal kedua: Jurnal HAM dan Demokrasi, terbit tiap tiga bulan. Jurnal ini memuat telaah ilmiah mengenai masalah HAM dan Demokrasi. Newsletter THC, terbit tiap dua bulan yang memuat warta kegiatan The Habibie Center. Kami juga menerbitkan secara periodik,WACANA dan KAJIAN yang memuat berbagai masalah Politik, Sosial, Hukum yang dihasilkan para peneliti dari Direktorat Riset dan Program THC. THC juga secara reguler menerbitkan buku-buku.

P O S K O Bagi warga masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan dapat disampaikan langsung ke The Habibie Center atau GIRO BRI No. 0341-01-000322-30-1 atau The Habibie Center “Help Indonesian Tsunami Victims” melalui: Deutsche Bank Jakarta Jakarta, 00 285 22-00-0 ( R u p i a h ) ; 00 285 22-01-0 ( Euro ) ; 00 285 22-05-0 (US$ ) Nomer Rekening: Swift Code : DEUTIDJA Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560, Telp.: 021-7817211, fax: 021-7817212, www.habibiecenter.or.id

Untuk informasi hubungi telp. 7817211, Fax: 7817211 (Vidia)


11

Galeri Foto

Seluruh Peserta Workshop Workshop “Comparing Access

to Justice in Asian and European Transitional Countries” di Bogor. (27-28/06/05)

Wartawan Al-Jazeera ketika mewawancari Prof. Dr.-Ing. B.J. Habibie (30/05/05)

12


Wartawan Al-Jazeera beserta crew dan staf THC setelah selesai wawancara Prof. Dr.-Ing. B.J. Habibie. (30/05/05)

KEPRIHATIN BJ HABIBIE TERHADAP AP KASUS

Recommend Documents