Perbandingan Perilaku Kekuasaan beberapa Presiden Paska Soeharto BJ. Habibie
Latar Belakang
Bekas Menteri di zaman Soeharto selama 4 periode Wapres RI
Abdurrahman Wahid
Pemimpin kharismatik NU
Dukungan Politik Kebijakan Politik
Ketua Umum PDIP
Ketua ICMI
Korban 27 Juli 1996
Reformasi 1998
Anak pemimpin kharismatik/Presiden RI 1 Soekarno Skandal politik presiden versus parlemen
Mendirikan PKB Tokoh pluralisme, kemanusiaan dan Ketua Dewan Penasehat demokrasi di zaman Golkar Soeharto
Konteks Politik
Megawati
Pemilu multi partai Pemilu paska Soeharto pertama dan didukung keputusan Sidang oleh koalisi parpol Istimewa (SI) MPR minoritas/Islam (+) (+)
Warisan konstitusional era Orde Baru (+) Masuknya agenda HAM secara khusus dalam tata kenegaraan (TAP MPR No. XVII/MPR/1998), masuknya agenda HAM RAN HAM 1999-2003, dalam amandemen TAP MPR No. Pilkada UUD 1945, Bab X A IV/MPR/1999) Kebebasan Pers (pencabutan SIUPP)
UU No. 39/1999 tentang HAM Perpu 1 th. 2000 tentang pengadilan Referendum Timor Timur HAM
SBY Kaster TNI zaman Soeharto dan BJ. Habibie Mantan Menkopolkan zaman Abdurrahman Wahid (mengundurkan diri) Mantan Menkopolkan zaman Megawati (mengundurkan diri) Pemilu langsung pertama
Pemilu Presiden langsung (60% suara) (+)
Pemilihan presiden langsung
Majelis Rakyat Papua (MRP) Perundingan damai Pemerintah RI - GAM di Helsinki
perubahan susduk MPR
Pembentukan TPF kasus Munir
Ratifikasi CAT dan CEARD
Pengadilan HAM (UU No. 26/2000)
Penarikan pasukan dari Aceh
KPP HAM Tim-Tim
Pembebasan Tapol/Napol Jeda kemanusiaan Pembebasan Pencabutan UU Subversif Tapol/Napol
UU Otonomi Daerah (-) Keluarnya UU 45/1999 (Pemekaran Papua)
UU 21/2001 mengenai Otsus Papua (-)
Mengundang pelapor khusus PBB ( UN Special Rapporteur) Pengakuan hak dipilih untuk pembela HAM mantan '65 dalam dan menentang pemilu penyiksaan Menjadi Dewan HAM CoHA (RI dengan dan Dewan Keamanan GAM) PBB Pembenahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial RAN HAM 2004-2009 dan Budaya UU No. 10/2004 Dihapuskannya pasaltentang Tata Cara pasal karet tentang Pembuatan UU penyebar kebencian UU No. 10/2004 Pengesahan Asean tentang Tata Cara Charter Pembuatan UU (-) (-) Darurat Militer dan Memperpanjang Darurat Darurat Sipil Aceh Sipil dai Aceh Belum tuntasnya penyelesaian kasus Inpres No. 1/2003 kejahatan masa lampau pemekaran wilayah di Aceh Belum ada dialog perdamaian untuk UU No. 18/2001 NAD masyarakat Aceh Perpu Terorisme No. Pengampunan bagi 1 dan 2 Soeharto Penerapan hukuman Dibatalkannya UU KKR mati pembentukan UU Pengesahan UU KRR Pornografi
Pemberlakuan PerdaPerda berbasis agama Pemberhentian CoHA dan etnik Operasi intelijen di belum diratifikasinya Poso ICC dan OPCAT UU No. 34/2004 tentang TNI UU No. 27/2004 tentang KKR Pembenahan Institusional
(+) (+) Mahkamah Konstitusi Pembentukan MRP Pemisahan TNI dan Polr (MK) (+)
Multi partai
Independensi Komnas HAM Kementerian HAM
Keharusan untuk membatasi/ menghapus bisnis militer sesuai UU No. 34/2004 Pembentukan Komisi Yudisial (KY)
Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (-) (-) (-) Penambahan KODAM Penambahan KODAM Posisi politik Wapres di Ambon Aceh yang cukup tinggi Pembentukan Komisi Pelarangan militer aktif Mengizinkan lagi Kebenaran dan duduk di jabatan politik militer aktif duduk di Persahabatan antara RI Timor Leste sipil negara jabatan sipil negara Penghapusan jatah Pembentukan posisi militer (untuk Bakorinda agenda 2004)
Belum terbentuknya lembaga Pengadilan HAM dan KKR di Aceh dan Papua Belum terbentuknya lembaga Pengadilan Militer pelanggaran HAM Signifikan
Pelanggaran HAM di Timor Timur Pembantaian Pesantren Tengku Bantaqiyah
Kerusuhan Sampit
Peristiwa Simpang KKA
Kerusuhan Poso
Kerusuhan Ambon
Bom natal
Kerusuhan Sampit
Kerusuhan Poso
Semanggi I Semanggi II Pembunuhan berantai dukun santet
kerusuhan Ambon
Pembunuhan Theys Hiyo Eluay Kekerasan di Aceh masih berlanjut
Kasus TPST Bojong
Kasus Puncak Jaya Kasus Peledakan dan Kekerasan di Poso penembakan misterius masih berlanjut bom di Poso dan Palu Kekerasan di Maluku Kasus penyiksaan atas berlanut nama terorisme Peristiwa UMI Makasar
Pemberlakuan hukuman mati (19 orang) Kriminalisasi dan stigmatisasi terhadap pembela HAM (petani, Peristiwa Bulukumba nelayan, pers, pelajar) Kekerasan dan Kasus kekerasan kriminanlisasi media, terhadap kelompok petani, buruh dan agama, kepercayaan HRD dan etnis minoritas Kriminalisasi Kasus lumpur Lapindo aksi/demonstrasi Penyerangan KontraS dan entitas HRD Kasus Alas Tlogo lainnya Kasus-kasus sengketa agraria dan Pembunuhan Munir penggusuran
Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Pengadilan militer Pengadilan koneksitas Pengadilan HAM ad hoc kasus Theys Hiyo kasus Tengku Bantaqiyah kasus Timor Timur Eluay
pengadilan militer kasus Trisakti
Pengadilan koneksitas kasus 27 Juli 1996 Pengadilan HAM ad hoc kasus Tanjung priok yang salahsatu putusannya adalah memberikan kompensasi kepada korban
mulai digelarnya Pengadilan HAM kasus Abepura Putusan banding dan kasasi Pengadilan HAM ad hoc kasus Timor Timur
(+) Komnas HAM tengah menyelidiki peristiwa 1965 dan penembakan misterius (petrus) (-) Jaksa Agung menolak penyidikan untuk Trisakti, Semanggi I dan II, kasus Mei 1998, kasus penculikan, aktivis 1997/1998, kasus Wasior dan Wamena, kasus Talangsari 1989
Mahkamah Agung membebaskan pelaku pelanggar HAM untuk kasus Tanjung Priok, Abepura dan Timor Timur Mahkamah Agung menolak pemenuhan hak kompensasi dan rehabilitasi korban Tanjung Priok
Pengadilan militer untuk kasus Semanggi II
LPJ Politik
Laporan pertanggungjawban ditolak oleh MPR terpilih hasil Pemilu 1999
Diturunkan melalui Sidang Istimewa MPR
Kalah dalam pemilu putaran kedua dari SBY
