PERBANDINGAN HUBUNGAN NEGARA-PASAR REZIM SOEHARTO DAN PEMERINTAHAN SBY (Kajian dari Perspektif Weberian-Kintzean) Oleh Hambali Abstrak. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pemerintah membatasi diri untuk tidak mencampuri mekanisme pasar. Kini pada masa Presiden SBY pemerintah juga membatasi campur tangan terhadap komoditas serupa tetapi harga barang kebutuhan sekunder tidak stabil dan cenderung mahal. Mengapa hal ini terjadi? Bertolak dari itu nantinya dapat diinterpretasikan mengapa sebuah kebijakan yang relative sama dapat memberi dampak berbeda kepada masyarakat. Oleh sebab itu,maka solusinya adalah peran pemerintah, dalam hal ini Bulog harus ditegakkan kembali. Pemerintah
lebih mampu
memberikan stabilisasi, alokasi, dan distribusi.Untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure) maka peran pemerintah sebagai regulatory government tetap diperlukan. Pemerintahan Suharto pada masa itu memonitor dan mengawasi harga agar terkendali, tidak membiarkan harga melambung tinggi yang dinaikkan sepihak oleh penjual perusahaan swasta. Pemerintah dapat menurunkan biaya sarana produksi pertanian dan memperbaiki infrastruktur distribusi hasil pertanian. Pemerintah perlu menghentikan impor pangan pada produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri.
Kata Kunci: regulatory government,Negara-Pasar
I. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN Pada
seperti
bawang
bawang
putih,cabai
dan
merah, lain
lain
pemerintahan
termasuk mobil dan motor. Meskipun
pemerintah
demikian, hasilnya harga harga barang
membatasi diri untuk tidak mencampuri
sekunder tersebut relative murah dan
mekanisme
stabil. Kini pada masa Presiden SBY
Presiden
masa
sekunder
Soeharto pasar
pada
kebutuhan
Jurnal Heritage Volume 1 Nomor 2. Januari 2012
Program Studi Ilmu Komunikasi UYP
43
pemerintah juga membatasi campur
dianalisis dari teori Weberian-Hintzean
tangan terhadap komoditas serupa
khususnya
tetapi
approach”. Bertolak dari itu nantinya
harga
barang
kebutuhan
tentang
“state
centered
sekunder tidak stabil dan cenderung
dapat
mahal.
sebuah kebijakan yang relative sama
Mengapa
Mungkinkah sekunder
hal
saat
ini
ini
terutama
terjadi?
kebutuhan
dapat
memberi
mengapa
dampak
berbeda
berkaitan
kepada masyarakat,terutama dikaitkan
dengan bawang merah dan cabai
dengan kasus kenaikan harga barang
diperlakukan sebagai kebutuhan primer
kebutuhan sekunder seperti bawang
seperti sembako pada masa Presiden
dan cabai,yang sempat marak beberapa
Soeharto? Dalam kaitan ini apakah
waktu lalu.
sebaiknya
yang
diinterpretasikan
pemerintahan
SBY
dan
pemerintahan berikutnya memainkan peranan regulatory terhadap kehidupan sosial
ataukah
cukup
HINTZEAN
berperan
fascilitatory? Untuk
II. PENDEKATAN WEBERIANPerspektif yang
menjawab
pertanyaan
dianggap
menelaah
Weberian-Hintzean relevan
kasus
digunakan
instabilitas
kebutuhan
sekunder
harga
pertanyaan diatas, mari kita mencoba
barang
yang
melacak Paradigma Pembangunan yang
sempat terjadi beberapa waktu yang
dianut kedua rezim,yakni era Orde Baru
lalu,di tanah air antara lain :
dibawah Presiden Suharto dan Orde Pasca
Reformasi
dibawah
Presiden
II.1. State Centered Approach
SBY,khususnya terkait dengan Kebijakan Ketahanan
Pangan.
Melalui
telaah
Menurut asumsi
dari
Skocpol pendekatan
(1985:4), ‘state
Paradigma Ketahanan Pangan yang
centered” adalah : “….the state as an
dianut
diketahui
autonomous and rational actor able “to
Negara-Pasar
pursue transformative strategies even in
pada kedua rezim. Kajian terhadap
the face of indifferences or resistance
hubungan Negara-Pasar tersebut akan
from politically weighty social forces” or
tersebut
bagaimana
akan
hubungan
Jurnal Heritage Volume 1 Nomor 2. Januari 2012
Program Studi Ilmu Komunikasi UYP
44
to be judged by its
ability of
Artinya,
ketika
tatanan
politik
“formulating holistic and long-term
memerlukan
strategies transcending partial, short-
maka
sighted demands
from profit-seeking
kompromi.
capitalists or narrowly self-interested
pandangan
social groups” in the light of Weberian-
"ekonomic order akhirnya dijamin oleh
Hintzean perspective.”
tatanan politik dan, karenanya, di balik
Disamping itu “state centered
Namun, Weber
negara
Kim,2003)
pasar.
titik
tekan
adalah
bahwa
setiap tatanan ekonomi penggunaan
membangun
paksaan,
ekonomi diwujudkan dengan
approach” juga mengasumsikan bahwa selalu
penggunaan
harus ada
paksaan " (Mi Kyung
Dengan demikian, ia menolak gagasan bahwa ada hubungan zero-sum antara
II.2.Teori Tindakan Aktor.
negara dan pasar. Interpretasi peran ekonomi
negara
hubungan
dipengaruhi
kerjasama
teori saling
Studi mengenai tindakan aktor dalam
fenomena
ekonomi
pada
menguntungkan antara negara birokrasi
dasarnya terfokus untuk menganalisis
modern dan perkembangan kapitalis
bagaimana masyarakat bertahan hidup
modern. Dalam “Society and Economic”,
melalui
Weber menulis, "Kemajuan menuju
hidupnya
negara yang birokratis, mengadili dan
kesejahteraan
administrasi menurut hukum rasional
historis
perkembangan
didirikan dan regulasi, yang saat ini
ekonomi
modern
sangat
berkembangnya
erat
kaitannya
dengan
pemenuhan serta
perkembangan kapitalis modern. Bagi
pasca
Weber,
mengandalkan
perbedaan
penting
antara
kebutuhan peningkatan
masyarakat.
Secara
kehidupan
ditandai
dengan
masyarakat
industri
masyarakat
agraris
kegiatan
yang
pertanian
politik dan ekonomi adalah cara yang
sebagai dasar kegiatan perekonomian
berbeda
masyarakat.
dengan
menciptakan
orde
mana
mereka
sosial
dengan
memecahkan konflik di antara pelaku.
Jurnal Heritage Volume 1 Nomor 2. Januari 2012
Menurut
Sukidin
(2009),
perkembangan sosiologi ekonomi saat
Program Studi Ilmu Komunikasi UYP
45
ini
turut
penerapan
dipengaruhi Sosiologi
pemikiran-pemikiran
pula
oleh
rasionalisasi (Brubaker, 1984 dalam
Kultural
dan
Harmi,2012).
komparatif
-
Secara
berkembangnya
spesifik,
birokrasi
dalam
historis. Aliran ini memeiliki proposisi
kapitalisme modern, merupakan sebab-
utama seperti : (i) tindakan ekonomi
akibat dari rasionalisasi hukum, politik,
adalah suatu bentuk dari tindakan
dan industri. Menurutnya, birokratisasi
sosial, (ii) tindakan ekonomi disituasikan
itu sesungguhnya merupakan wujud
secara sosial, dan (iii) institusi-institusi
dari administrasi yang konkrit dari
ekonomi dikonstruksi secara sosial.
tindakan yang rasional, yang menembus
Ketiga proposisi tersebut bersumber
bidang
dari gagasan Weber mengenai tindakan
kedalamnya seni musik dan arsitektur.
sosial..
Kecenderungan
peradaban
Barat,
termasuk
totalitas
ke
arah
rasionalisasi di dunia Barat merupakan hasil dari pengaruh perubahan sosial. II.3. Teori Pilihan Rasional dan Biro
II .4.Teori Tentang Negara :
Rasional (Birokrasi) Weber berpendapat bahwa “ Teori pilihan rasional berlandas-
….that
states
are
kan kepada teori umum (grand theory),
associations
yakni tindakan rasional yang digagas
territories and the people within them.
oleh Max Weber. Studi ini mengkaji
Administrative, legal, extractive, and
capital
dan
coercive organisations are the core of
representasi capital secara umum dari
any state. These organisations are
sudut
variably
sosial
secara
pandang
dikaitkan
khusus,
Sosiologi
dengan
Ekonomi,
pengambilan
keputusan transaksi sosial ekonomi.. Karya Weber pada dasarnya adalah mengemukakan teori tentang
Jurnal Heritage Volume 1 Nomor 2. Januari 2012
claiming
compulsory
structured
countries….”.
Lebih
control
in
over
different
jauh
Weber
mengatakan “…the state must be considered 'government'
as .
more Negara
than
the
mencakup
Program Studi Ilmu Komunikasi UYP
46
administrasi, sistem hukum, birokrasi
perdagangan,
dan koersif berkesinambungan yang
keuangan internasional. Menggunakan
berusaha
tampilan Hintze,Skocpol berpendapat
tidak
hanya
untuk
investasi
bahwa
masyarakat sipil dan otoritas publik
persimpangan antara pesanan sosio-
dalam pemerintahan, tetapi juga untuk
politik dalam negeri dan hubungan
struktur struktur hubungan penting
transnasional di mana mereka harus
dalam masyarakat sipil . Sejarah negara,
melakukan
menurut Weber tidak dapat direduksi
kelangsungan hidup dan keuntungan
menjadi hubungan kelas. Negara berisi
dalam kaitannya dengan negara-negara
satu
dan
lain. Dengan demikian, negara modem
personil, mewujudkan sentralitas, dalam
Weber dan Hintze telah menjadi bagian
arti
dari
diferensial
bahwa
lembaga
hubungan
politik
memancarkan keluar dari pusat untuk
harus
dan
berhubungan secara struktural dengan
set
negara
arus
berdiri
manuver
sistem
negara
di
untuk
kompetitif.
(Mohammad Ali Mousavi,1996)
melampauai daerah batas teritorial, di mana
ia
menjalankan
kekuasaan
III.
PARADIGMA PEMBANGUNAN
monopoli, mengikat pembuatan aturan,
KETAHANAN PANGAN ORDE
didukung
BARU
oleh
monopoli
sarana
itu
Hintze
Pada era Orde Baru walaupun
menganggap negara sebagai organisasi
tidak secara eksplisit disebut sebagai
yang mengendalikan wilayah. Baginya,
kebijakan ketahanan pangan, upaya
pertama,struktur
pemerintah
kekerasan fisik. Sementara
kelas
sosial
dan,
untuk
menjamin
kedua, penataan eksternal dari Negara
ketersediaan "sembiIan bahan pokok"
menentukan organisasi Negara. Aspek
(sembako) khususnya makanan, pada
Internasional menimpa masing-masing
tingkat harga yang "terjangkau'” pada
negara melalui hubungan geopolitik
dasarnya
dominasi kepentingan dan persaingan,
kebijakan ketahanan pangan. Demikian
melalui
pula dengan upaya pemerintah Orde
ekonomi
dunia
pola
Jurnal Heritage Volume 1 Nomor 2. Januari 2012
merupakan
bagian
dari
Program Studi Ilmu Komunikasi UYP
47
Baru memacu produksi beras domestik
tingkat dapat dijangkau oleh seluruh
guna
keluarga .
meraih
Pemerintah pelaku
swasembada
merupakan
dominan
beras.
salah
yang
satu sangat
Selama Repelita I dan II (antara 1969-1979),
pemerintah
banyak
perhatian
dalam
menentukan sosok sistem ketahanan
mencurahkan
pangan
kelembagaan
kebijaksanaan pangan yang dipusatkan
Oleh karena sosoknya
untuk tercapainya kenaikan produksi.
dan
penunjangnya. sangat
ditentukan
oleh
kebijakan
Untuk
mencapai
tujuan
pemerintah, maka sistem ketahanan
pemerintah
melakukan
pangan
pelaksanaan
program
nasional
kelembagaannya
dan hanya
komponen akan
lebih
program-program
yang
tersebut perbaikan
Bimas
dan
menyangkut
mudah dipahami bila terlebih dahulu
produksi beras lainnya, seperti program
memahami
intensifikasi jagung, kacang tanah, dan
paradigma
kebijakan
ketahanan pangan nasional.
kedelai.
Pada tahun 1969: Bulog
Sejak awal Orde Baru (Orba),
mendapat tambahan tugas dalam hal
kebijakan ketahanan pangan didasarkan
Manajemen Stok Penyangga Pangan
pada paradigma penyediaan pangan
Nasional – dan penggunaan neraca
FAA (food availability approach ).
pangan
Paradigma FAA berpandangan bahwa
ketahanan pangan, lalu pada tahun
ketahanan
negara
1971,tambahan tugas Bulog sebagai
ditentukan oleh kemampuannya dalam
pengimpor gula dan gandum dan
menyediakan makanan pokok dalam
terakhir pada tahun 1977 tambahan
jumlah
Tugas Bulog untuk melakukan Kontrol
pangan
yang
penduduknya. beranggapan
cukup
suatu
bagi
Pendekatan bahwa
jika
seluruh ini pasokan
nasional
sebagai
standar
impor kacang kedelai. Pemerintah Orde Baru mulai
pangan tersedia maka para pedagang
memperbaiki
akan menyalurkan pangan tersebut ke
pengolahan beras di dalam negeri
seluruh wilayah secara efisien, dan
dengan tujuan utama untuk melindungi
harga pangan akan tetap stabil pada
kesejahteraan
Jurnal Heritage Volume 1 Nomor 2. Januari 2012
pemasaran
petani.
dan
Kemudian
Program Studi Ilmu Komunikasi UYP
48
terbentuklah KUD dan BUUD, dimana
domestik
keduanya berfungsi untuk membeli
pengadaan yang paling handal untuk
beras
turut
menjamin kecukup-sediaan pangan; (5)
singkat.
Oleh karena itu swasembada pangan
Untuk membantu tercapainya tujuan
merupakan strategi yang paling efektif
pemerintah, impor beras dan usaha
untuk kebijakan ketahanan pangan
stabilisasi harga beras ditangani oleh
dalam jangka panjang.
dalam
memasarkan
negeri dalam
dan
waktu
merupakan
sumber
Bulog. Pada tahun 1984 Indonesia
Apa yang telah dilakukan oleh
mampu memenuhi kebutuhan beras
Pemerintah Orde Baru sebagaimana
dalam
yang dipaparkan diatas,sejalan dengan
negeri
bahkan
mampu
berproduksi melebihi kebutuhan dalam
pandangan
negeri, sehingga Indonesia berubah
Jerman
status dari importir beras terbesar di
pembangunan.
dunia menjadi berswasembada beras
pembangunan
(1984).
orientasi masyarakat dari tradisionalSecara ringkas, kerangka pikir
yang
dianut
merancang pangan
pemerintah kebijak-an
ialah:
(1)
dalam
ketahanan Harga
yang
Weber
ini
irasional
ketika
sosiolog
mendefinisikan
hakekat
Menurutnya, adalah
menuju
perubahan
modern-rasional
dimana indikatornya adalah munculnya birokratisasi kehidupan
dalam yang
setiap dicapai
unsur melalui
"terjangkau" dan stabil cukup untuk
distribusi kekuasaan. (Jullisar An-naf
menjamin bahwa semua konsumen
,2011). Rezim Soeharto dengan secara
akan dapat memperoleh makanan yang
efektif
cukup
kebutuhan
kelembagaan Birokrasi BULOG yang
hidupnya; (2) Tingkat harga di tingkat
berada di pusat kekuasaan hingga
konsumen
KUD/BUUD yang bertebaran dipelosok
sesuai
dengan
merupakan
refleksi
dari
telah
kecukup-sediaan pangan; (3) Stabilisasi
desa
harga
kebijakan
beras
pada
tingkat
yang
dalam
rangka
menggunakan
melaksanakan
ketahanan
pangan.
"terjangkau" cukup untuk menjamin
Sehubungan dengan itu Weber melihat
ketahanan
birokrasi modern sebagai satu bentuk
pangan;
(4)
Produksi
Jurnal Heritage Volume 1 Nomor 2. Januari 2012
Program Studi Ilmu Komunikasi UYP
49
organisasi sosial yang paling efisien,
kestabilan
sistematis,
maupun
dan
dapat
diramalkan.
harga,
baik
konsumen
produsen
sesuai
dengan
Walaupun organisasi birokratis yang
kebijakan umum Pemerintah. Namun
sebenarnya tidak pernah sepenuhnya
sejak krisis ekonomi yang melanda
mengabaikan
Indonesia pada tahun 1997
timbulnya
hubungan-
timbul
hubungan pribadi, namun stidaknya
tekanan yang sangat kuat, agar peran
sebagian besar analisa Weber mengenai
pemerintah dipangkas secara
birokrasi ini mencakup karakteristik-
sehingga semua kepentingan nasional
karakteristik
termasuk pangan harus
yang
istimewa,
dan
dipandang sebagai tipe yang ideal. Kehadiran
diserahkan
sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
sebagai
Tekanan tersebut terutama muncul dari
pangan
negara-negara maju pemberi pinjaman
memiliki arti khusus dalam menunjang
utang, khususnya Amerika Serikat dan
keberhasilan rezim Orde Baru hingga
lembaga keuangan internasional seperti
mencapai swasembada pangan tahun
IMF dan World Bank.
lembaga
stabilitasi
Bulog
drastis
harga
1984. Menjelang Repelita I (1 April 1969), struktur organisasi Bulog sesuai dengan Keppres RI No. 11 Tahun 1969
IV. HUBUNGAN NEGARA-PASAR PADA REZIM SBY
tanggal 22 Januari 1969, sesuai dengan misi barunya berubah dari lembaga penunjang
peningkatan
produksi
Pada Sabtu,
11 Juni 2005 di
Purwakarta, Presiden Susilo Bambang
pangan menjadi lembaga penyangga
Yudhoyono
beserta
beberapa
persediaan
menterinya
mencanangkan
program
holder).
pangan
Kemudian
(buffer sesuai
stock dengan
Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan
Keppres RI NO. 39 Tahun 1978 tanggal
Kehutanan
5 Nopember 1978 Bulog mempunyai
adalah,
tugas
melaksanakan
ekonomi sebesar 6,6 persen pertahun
pengendalian harga gabah, gandum dan
dicapai melalui percepatan investasi dan
bahan pokok lainnya guna menjaga
ekspor serta pembenahan sektor riil
pokok
Jurnal Heritage Volume 1 Nomor 2. Januari 2012
(RPPK).Strategi
peningkatan
lainnya
pertumbuhan
Program Studi Ilmu Komunikasi UYP
50
untuk membuka lapangan kerja. RPPK
dan bersifat monokultur. Agribisnis juga
juga menetapkankan lahan pertanian
memunculkan free market (pasar bebas)
abadi seluas 15 juta hektar lahan ber-
di dunia pertanian, agar tidak muncul
irigasi dan 15 juta hektar lahan kering,
hambatan dalam transaksi antar lini
total 30 juta hektar. Fokus dari RPPK
agribisnis. Paham free market inilah
adalah semata-mata bisnis,
yang
dengan
selalu
menginginkan
untuk
perdagangan dan investasi dianggap
menguasai pasar, sehingga bagi yang
jalan utama dan satu-satunya yang akan
tidak
membawa petani menjadi sejahtera.
persaingan merebut pasar. Free Market
Anggapan keunggulan komparatif dan
juga berorientasi untuk menghasilkan
keunggulan kompetitif di pasar menjadi
keuntungan sebesar-besarnya, sehingga
agenda utama pemerintah. Kemudian
produksi ditentukan dari permintaan
pelaku usaha yang didorong untuk
dan
melakukan aktivitas agribisnis melalui
menyebabkan kegiatan bertani bukan
korporasi dalam negeri maupun modal
lagi
asing. Pemerintahan SBY ingin men-
memproduksi komoditas. Selanjutnya
shifting
keluarga-
pemodal kuat akan menguasai pasar
keluarga tani dan usaha kecil perdesaan
pertanian sehingga petani kecil hanya
menjadi pertanian yang dikendalikan
menjadi bagian dari elemen agribisnis
oleh korporat. (Ya’kub,Achmad, 2012)
saja (buruh murah misalnya). Bahkan
dari
pertanian
Agribisnis
akan
kompetitif
akan
penguasaan untuk
kalah
pasar.
kehidupan
dari
Hal
tapi
ini
untuk
menimbulkan
lebih itu, petani menjadi kelompok yang
spesialisasi pada tiap lininya, mulai dari
paling dahulu dan parah bila mengalami
on farm sampai off farm. Agribisnis juga
kerugian bila cuaca buruk, serangan
yang
hama, puso atau gagal panen.
mendorong
tumbuhnya
perkebunan-perkebunan,
sampai
terjadinya
Melalui
food
estate.
Sehubungan
dengan
itu
Pemerintah harus mampu melindungi
agribisnis, pertanian diproduksi secara
pertanian
industri,
sebanyak-
terpaku dengan berbagai perjanjian
sebanyaknya dengan ukuran seragam
liberalisasi pertanian yang diusung oleh
dalam
jumlah
Jurnal Heritage Volume 1 Nomor 2. Januari 2012
nasional,
jangan
hanya
Program Studi Ilmu Komunikasi UYP
51
WTO
ataupun
berbagai
FTA,
baik
kebutuhan sekunder tersebut seperti
regional maupun bilateral.. Ketika harga
“sembako”
kesembilan bahan pokok diserahkan
Betapapun,munculnya
pada mekanisme pasar maka timbul
kenaikan
masalah yaitu terjadinya praktek kartel
disebabkan oleh factor Tindakan Aktor
dan
dan
Yang Rasional. Menurut Weber tindakan
oligopoli ini membuat pasokan bahan
ekonomi tidak semata-mata dipandang
pokok menjadi langka dan membuat
sebagai fenomena stimulus-respon yang
harga-harga menjadi menjulang tinggi.
sederhana, melainkan lebih kepada hasil
Bagi penduduk yang berpenghasilan
dari suatu proses yang dilakukan oleh
sangat rendah hal ini mengakibatkan
individu dalam hubungan social yang
semakin sulitnya akses terhadap bahan
berlangsung. Oleh karenanya, dalam
pokok
tindakan rasional ada beberapa kata
oligopoli.
(Nurul
praktek
Praktek
kartel
Tono,2013).
liberalisasi,
Praktek-
deregulasi
dan
semasa harga
Orde
Baru.
persoalan
tersebut
sebagian
kunci yang harus dikaitkan satu dengan
privatisasi seperti anjuran IMF, Bank
yang
lainnya,
Dunia dan WTO telah merusak pasar
diasumsikan
nasional (sebagai contoh bea masuk
beragam
import beras yang nol persen) dan
penguasaan atas sumber-sumber itu
melemahkan BULOG
oleh si aktor; dan kepentingan pribadi. Prilaku
yakni
rasional); sumber
para
aktor
(yang
pilihan
yang
spekulan
dari
tersedia;
seperti
penimbunan barang dan sebagainya V. BRINGING THE STATE BACK IN Dalam
upaya
dapat dipahami dalam konteks tindakan
mengantisipasi
kenaikan harga barang sekunder seperti
rasional ini. Kenaikan
harga
produk
bawang,cabai tomat dan sebagainya,
hortikultura yang bervariasi memicu
termasuk
ketidakstabilan
motor
dan
harga,
khususnya
mobil,pemerintahan SBY tidaklah harus
bawang merah dan putih,cabe serta
melakukan suatu
tomat. Gejolak kenaikan harga yang
memposisikan
kebijakan untuk barang
barang
Jurnal Heritage Volume 1 Nomor 2. Januari 2012
bervariasi, jika tidak diantisipasi, dapat
Program Studi Ilmu Komunikasi UYP
52
berubah menjadi krisis pangan. Secara
fungsi penting dalam perekonomian
teknis, gejolak kenaikan harga pangan
yaitu
disebabkan oleh lemahnya infrastruktur
alokasi, dan distribusi. Fungsi Stabilisasi,
distribusi, nilai tukar mata uang, dan
yakni
harga input pertanian. Namun ada yang
menciptakan kestabilan ekonomi, sosial
jauh
politik,
lebih
bersifat sistemik,
yaitu
berfungsi fungsi
sebagai
stabilisasi,
pemerintah
hokum,
dalam
pertahanan,
dan
terjadinya lonjakan harga karena faktor
keamanan.Fungsi Alokasi, yakni fungsi
peran dominan kaum kapitalis, spekulasi
pemerintah sebagai penyedia barang
di bursa berjangka, melemahnya peran
dan jasa publik seperti pembangunan
negara, kebijakan impor yang salah,
jalan raya, gedung sekolah, penyediaan
serta permainan swasta nasional dalam
fasilitas penerangan, dan telepon dan
perdagangan. Lonjakan harga pangan
Fungsi
hortikultura tak menguntungkan petani
pemerintah dalam pemerataan atau
kecil, pedagang, dan konsumen.
distribusi pendapatan masyarakat.
Distribusi,
Kedua,untuk Oleh sebab itu,maka solusinya
yakni
fungsi
mengatasi
kegagalan pasar (market failure) seperti
adalah pertama, peran pemerintah,
instabilitas
atau
dalam hal ini Bulog sebagai lembaga
monopoli,
dan
yang berperan menjaga stabilitas harga
merugikan maka peran pemerintah
dan persediaan pangan dalam negeri
sebagai regulatory government tetap
secara luas harus ditegakkan kembali.
diperlukan. Peranan ini dapat dilakukan
BULOG bisa lebih aktif menjalankan
dalam
fungsi Public Service Obligation dan
langsung maupun tidak langsung dalam
bukan menjadi lembaga pencari laba.
penentuan
BULOG harus menjadi Birokrasi yang
melindungi konsumen atau produsen
efektif dalam menyangga pangan dan
melalui kebijakan penetapan harga
menjaga stabilitas harga. Pemerintah
minimum (floor price) dan kebijakan
sebagai salah satu pelaku ekonomi
penetapan harga maksimum (ceiling
(rumah tangga pemerintah), memiliki
price). Regulasi yang mengatur barang
Jurnal Heritage Volume 1 Nomor 2. Januari 2012
bentuk
kekakuan eksternalitas
intervensi
harga
pasar
harga, yang
secara untuk
Program Studi Ilmu Komunikasi UYP
53
dan jasa yang boleh atau tidak boleh
negeri seperti bawang, buah-buahan,
dilakukan secara berkelanjutan perlu
sayur-sayuran dan sebagainya. Sebab,
dibuat
impor
secara
monitoring
berkeadilan.
dan
Ketiga,
pengawasan
stok
bahan
pangan,
selain
menghamburkan
devisa,
dapat
komoditas pangan hortikultura lainnya
membunuh produsen pangan dalam
mutlak dilakukan sebagaimana yang
negeri dan mengancam kedaulatan
dilakukan pada masa Orde Baru dimana
pangan nasional,memakmurkan para
pemerintahan Suharto pada masa itu
spekulan
memonitor dan mengawasi harga agar
(A.Perdana G,2013)
dan
komprador
penjual
terkendali, tidak membiarkan harga melambung sepihak
tinggi
oleh
yang
penjual
dinaikkan perusahaan
swasta. Sebagimana yang diungkapkan Weber bahwa "ekonomic order akhirnya dijamin
oleh
tatanan
politik
dan,
karenanya, di balik setiap tatanan ekonomi
harus
ada
penggunaan
paksaan. Keempat,Pemerintah dapat menurunkan biaya sarana produksi pertanian
dan
memperbaiki
Daftar Pustaka
infrastruktur distribusi hasil pertanian. Tingginya biaya produksi dan biaya
Acintya, Kebijakan pemerinah Dalam
angkut saat ini dinilai sebagai pemicu
Bidang Ekonomi, @
utama meningkatnya harga pangan,
http://27acintya08dhika95.wo
khususnya bawang,cabai dan tomat.
rdpress.com/kebijakan-
Sementara panjang, menghentikan
itu,dalam
pemerintah impor
pangan
jangka perlu pada
produk yang bisa dihasilkan di dalam
Jurnal Heritage Volume 1 Nomor 2. Januari 2012
pemerintah-dalam-bidangekonomi/ Scockpol,Teda,Bringing The State Back In,Strategys of Analysis in
Program Studi Ilmu Komunikasi UYP
54
Curren Researh,on Evans Peter
Pembangunan Indonesia ,
B.,Rueschemeyer D.,Scockpol,
Jurnal Kybernan, Vol. 2, No. 1
Teda,(eds) Bringing The State
maret 2011.
Back In,Cambridge University Press,1985 Gede Mudiarta, Ketut, Perspective and
Mi Kyung Kim , The Logic of Regionalism: A Comparative Study of Regionalism in Europe
Role of Economic Sociology in
and Asia ,a dissertation,
Economic Development, Jurnal
December 2003
Forum Penelitian Agro
Mousavi, Mohammad Ali ,Oil and State
Ekonomi, Volume 29 no. 1, juli
in The Political Economy of Iran
2011 : 55 – 66)
1942-1979, Durham University.
Gemilang , Andi Perdana,Mengatasi
Available at Durham e-theses
Kenaikan Harga Bawang,Koran
online:
Tempo,19 Maret 2013
http://etheses.dur.ac.uk/5391/
Harmi, Pokok Pokok Pemikiran Max Weber (1864-1920), Perspektif
may, 1996 Nurul Tono, Revitalisasi Peran Bulog, @
Teori Sosiologi Tentang
http://id.voi.co.id/voi-
Perubahan Sosial, @ http://m-
komentar/3185-revitalisasi-
haritsyah.blogspot.com/2012/
peran-bulog-2013
07/teori-teori-
Sukidin, Sosiologi Ekonomi, Center for
pembangunan.html
Society Studies, Jember,2009
Jullisar, Annaf, Tinjauan Analitis Terhadap Model
Jurnal Heritage Volume 1 Nomor 2. Januari 2012
Ya’kub,Achmad, @http://www.spi.or.id/?p=3176
Program Studi Ilmu Komunikasi UYP
55
