KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
PROFILE KEMENKUMHAM 11 UNIT ESELON I
33 KANTOR WILAYAH
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
SEKJEN IRJEN BPSDM BPHN PP AHU IMIGRASI PEMASYARAKATAN HKI DITJRN HAM LITBANG HAM
PENDIDIKAN 2(AKIP &AIM) BHP : 5 IMIGRASI :110 DETENSI :13 ATASE :18 LAPAS :232 RUTAN :201 BAPAS :70 RUBASAN :61 Total : 723 UK JUMLAH SDM : 43.561
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KALAU BUKAN SEKARANG KAPAN LAGI KALAU BUKAN KITA SIAPA LAGI
TARGET DAN REALISASI PENCANANGAN DAN PEMBANGUNAN ZI NO
INSTANSI
JUMLAH INSTANSI
TARGET 2014
REALISASI 2012 *)
KETERANGAN
1.
Kementerian
34
34
5
2.
Lembaga Tinggi Negara
7
7
0
3.
LPNK
28
18
9
4.
Lembaga Setingkat Kementerian
5
5
0
5.
Provinsi
33
33
2
Sulawesi Utara, Jawa Timur
6.
Kabupaten
399
37
3
Aceh Tengah, Hulu Sungai Selatan, Garut
7.
Kota
98
39
4
Banjar Baru, Sukabumi, Metro, Bandar Lampung
604
173
23
JUMLAH
* S/d 15 Juni 2012
MenPAN&RB, Kemdagri, Kemristek, Kemsos, Kemenkumham
BPKP, BPOM, Bakorsurtanal, BSN, BPPT, BAPENTEN, BATAN, LIPI, LAPAN
LATAR BELAKANG PEMBANGUNAN ZI 1. Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui penindakan dan pencegahan. Penindakan menghasilkan efek jera tetapi berdampak kecil dan bersifat jangka pendek, sedangkan pencegahan menghasilkan dampak yang besar dan bersifat jangka panjang, Sinergi kedua upaya tersebut akan menghasilkan detterence effect (efek jera) dan dampak yang besar/jangka panjang.
2. Keberhasilan upaya pencegahan korupsi selama ini kurang optimal. Salah satu di antaranya adalah Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bagian dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 yang minim sekali implementasinya( Program dan kegiatan )
Lanjutan……… 3. Untuk mewujudkan WBK, perlu lebih dahulu dilakukan pembangunan Zona Integritas (ZI), yang didahului dengan pernyataan komitmen bersama untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penandatanganan dokumen pakta integritas berdasarkan Per.MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011. 4. Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas (ZI) diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja ZI inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terpadu.
ZI
WBBM
WBK
Unit Kerja
PENGERTIAN UMUM Pada pedoman ini, yang dimaksud dengan : 1).; Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu K/L/Prov/Kab/Kota yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani; 2). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional di antara 80 dan 90
PENGERTIAN UMUM (Lanjutan).... 3) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional 90 atau lebih; 4) Unit Kerja adalah unit / Satuan kerja layanan masyarakat yang mandiri dalam arti mengelola anggaran (DIPA) sendiri yang eselonisasinya serendah-rendahnya eselon III.
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN ZI 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 20052. 3. 4. 5. 6.
2025; INPRES No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; STRANAS Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2010-2025; Instruksi Presiden No.17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; Instruksi Presiden No.9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; Peraturan Menpan dan RB No.20 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi;
PENGUATAN PEMBENTUKAN ZI 1. Permen Kumham RI No :M.HH-01.PW.02.03 tahun 2011 tentang 2. 3.
4. 5.
Pedoman Penetapan WBK Kementrian Hukum dan HAM RI; Permen Kumham RI No : HH-02.PW.02.03 tahun 2011 tentang Penyelenggaraaan SPIP Kementrian Hukum dan HAM RI. Instruksi Menkumham No. M.HH-01.PW.03.03 Tahun 2012 tentang Pelaporan Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Keputusan Menkumham RI No. M.HH-01.KP.07.06 Tahun 2011 tentang Pejabat yang Wajib melaporkan Harta Kekayaan; Keputusan Menkumham RI No. mM.HH-01.KP.07.06 Tahun 2012 tentang Pejabat yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan (Perluasan).
STRATEGI KEBIJAKAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI MoU KPK & BPKP
MPI
LHKPN
SPIP
WB
Pakta Integritas
Gratifikasi
PETA PANDUAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK Fakta
Pencanangan
Proses ZI
Integritas
Zona Integritas
Program
Monitor Tim Independent
Ajukan Calon UK – Menpan RB
WBK -WBBM
Proses Pembangunan ZI 1. K/L/Pemda yang telah mencanangkan ZI harus mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatankegiatan pencegahan korupsi yang nyata (konkrit) secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan K/L/Pemda yang bersangkutan. 2. Pendampingan yang dilakukan oleh UPI adalah sosialisasi, pelatihan, coaching, kajian sistem, fasilitasi. a) KPK fokus pada pencegahan korupsi, b) Kementerian PAN dan RB fokus pada reformasi birokrasi, c) ORI fokus pada kegiatan peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasannya.
INDIKATOR OPRASIONAL PENUNJANG 40% 1. PROMOSI JABATAN SECARA TERBUKA 2. REKRUITMEN SECARA TERBUKA 3. MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT 4. E – PROCUREMENT 5. PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU 6. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
INDIKATOR OPERASIONAL WBK / WBBM INDIKATOR UTAMA, BOBOT 60% 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Penandatangan Dokumen Pakta Integritas; LHKPN akuntabilitas Kinerja laporan Keuangan; kode Etik; Sistem Perlindungan Pelopor ( Whistle Blower System); program Pengendalian Gratifikasi; Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan (conflict of interest) program Inisiatif anti korupsi; kebijakan pembinaaan purna tugas; pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK
KOMITMEN AREA WBK • e.Procurement 2012 • SABH ( waktu,transparan dan bebas pungli). • Kanwil Pelayanan Fidusia • IMIGRASI : Paspor 4 hari,bebas pungli, layanan TPI • PEMASYARAKATAN: Remisi, Bezuk, Kesehatan
• SDM: Recruitment,Training and Placing • Rekruitment terbuka • Promosi Fit proper test • Pengukuran Kinerja Individu ( SKP) • LHKPN (PPATK & KPK) • Laporan Keuangan dan Serapan Anggaran
DASAR PENETAPAN ZONA INTEGRITAS
1. Prosentasi Tingkat Pengetahuan Responden
90
87,41 77,37
80
75,76
73,91
70
54,66
60
59,85
50 40 30 20 10 0
Eselon II
Eselon III Eselon IV Eselon V
JFK
JFU
Jl. HR. Rasuna Said, Kav 6 – 7, Kuningan – Jaksel | Harmoni dalam Gerak dan Langkah | www.kemenkumham.go.id
2. Pengetahuan tentang Reformasi Birokrasi 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
66
84,7 81,5 71,1 71,6 75,2 76,9
44,9
Jl. HR. Rasuna Said, Kav 6 – 7, Kuningan – Jaksel | Harmoni dalam Gerak dan Langkah | www.kemenkumham.go.id
3. Pengetahuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 80
63,4 66,2 67,2
70 60 50
73,3 73,4 78,1 77,9
47,8
40 30 20 10 0
Jl. HR. Rasuna Said, Kav 6 – 7, Kuningan – Jaksel | Harmoni dalam Gerak dan Langkah | www.kemenkumham.go.id
