Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Identifikasi Permasalahan Potensial Dalam Proses Hilirisasi Industri Manufaktur DEPUTI MENKO PEREKONOMIAN BIDANG KOORDINASI INDUSTRI DAN PERDAGANGAN Jakarta, 12 Februari 2013
Outline 1. Filosofi Kebijakan 2. Pelaksanaan Kebijakan Hilirisasi/Nilai Tambah Industri Berbasis Minerba 3. Matriks Permasalahan dan Solusi 4. Pengamanan Efektivitas Kebijakan
1. Filosofi Kebijakan Amanat Pasal 33 UUD ’45 Sasaran dan target pembangunan industri manufaktur Mainstream industri dalam MP3EI Fenomena meningkatnya ekspor bijih minerba Mendorong nilai tambah terhadap SDA
1. Filosofi Kebijakan Amanat Pasal 33 UU’45 : “ Bumi dan air, serta kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”
Tujuan dan Sasaran Pembangunan industri : • Tujuan : Membangun industri dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan, yang didasarkan pada tiga aspek yang tidak terpisahkan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan lingkungan hidup.
• Sasaran : o o o
Industri manufaktur telah mencapai taraf industri kelas dunia, yang didukung oleh sumber daya produktif, daya kreatif serta kemampuan kompetensi inti industri daerah; Seimbangnya sumbangan IKM terhadap PDB dibandingkan sumbangan industri besar; Kuatnya jaringan kerjasama (networking) antara IKM dan industri besar, serta industri di dunia.
MAINSTREAM HILIRISASI INDUSTRI DALAM MP3EI
Indust. Peralt. & Mesin
Telematika
Industri Perkapalan
Industri Makanan & Minuman
Kawasan Selat Sunda
Terdapat 18 hilirisasi industri : Industri peralatan dan mesin; Telematika; Perkapalan; Tekstil; Mamin; Baja; Alutsista; Kakao; Kelapa Sawit; Karet; Perkayuan; Migas; Batubara; Nikel; Tembaga; Bauksit; Perikanan.
Industri Tekstil
Industri Baja
Greater Jakarta
22 AKTIVITAS EKONOMI UTAMA
Peternakan
Food Estate
Pariwisata
Alutsista
Kakao
Kelapa Sawit
Perikanan
Pengembangan terintegrasi di dalam 6 Koridor ekonomi
Karet
Bauksit
Perkayuan
Tembaga
Nikel
Batubara
Minyak dan Gas 4 Slide 4
MP3EI : Pusat pertumbuan berbasis SDA mineral di 4 Koridor Ekonomi KORIDOR Sumatera
Kalimantan
Sulawesi Papua-Maluku
INDUSTRI
LOKASI
Batubara
Tanjung Api-Api/Tanjung Carat dan Pendopo (Sumatera Selatan)
Besi Baja
Cilegon
Besi Baja
Kotabaru, Tanah Bambu (Kalimantan Selatan) dan Barito dan sekitarnya (Kalimantan Tengah)
Bauksit/Alumina
Bontang, Kutai Timur (Kaltim) dan Mempawah (Kalbar).
Batubara
Bontang, Kutai Timur (Kaltim), Kotabaru, Tanah Bambu (Kalimantan Selatan) dan Pontianak-Mempawah (Kalbar).
Nikel
Kolaka, Konawe, Mandiodo (Sulawesi Tenggara), Luwu (Sulsel), dan Morowali (Sulteng).
Tembaga
Timika (Papua).
Nikel
Halmahera (Maluku Utara).
5
Fenomena Ekspor Biji Minerba Meningkat Tajam Bijih Pasir Besi (Ribu Ton)
Bijih Nikel (Juta ton)
40
15
30
Naik 8 kali
10
33
20
14
Naik 7 kali
5
10 0
0
<5
2008
2009
2010
2
2008
2011
2009
2010
2011
Bijih Tembaga (Ribu Ton)
Bijih Bauksit (Juta Ton)
15
60
14
Naik 5 kali
40
40
10
20
Naik 11 kali
5
0
<2
8
2008
2009
2010
0
2011
2008
Sumber : Kementerian ESDM
2009
2010
2011
6
KEUNGGULAN SUMBER DAYA ALAM YANG HARUS DIJAGA
LNG
Key Metrics
Cadangan sekitar 164 TCF dgn kec. Produksi ± 3 TCF per tahun
Batubara
Geothermal
Kp Sawit
Eksportir Produsen Nomor 2 Potensi terbesar di dunia terbesar di dunia; (kandung- dunia (40% lebih dari dari kapasi- 20 juta ton an lebih dari 100 tas dunia) per tahun miliar ton)
• Merupakan potensi besar untuk energi berbasis gas bagi industri dan petro kimia • Belum termasuk Gas Metana Batubara dan Gasifikasi dari Batubara sendiri.
Diasumsikan 40% layak secara ekonomi untuk diproduksi (15 ribu MW), saat ini baru 1.200 MW yang diproduksi
Kakao
Timah
Nikel
Bauksit
Produsen kedua dunia, sekitar 770 ribu ton per tahun
Produsen ke-2 dunia dengan produksi sekitar 65 ribu ton per tahun
Memiliki cadangan 12% dunia, nomor 4 terbesar
Memiliki cadangan nomor 7 dunia, produsen nomor 4 dunia
Sesuai UU Minerba, 4/2009, pada tahun 2014 minimal harus diproses setengah jadi di dalam negeri. Slide 7
NILAI TAMBAH
NATURAL RESOUCES ACCOUNTING
8
2. Pelaksanaan Kebijakan Hilirisasi/Nilai Tambah Industri Berbasis Minerba a. Program Produksi 1) Eksploitasi SDA UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba • Untuk kepentingan nasional, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengutamaan minerba DN dengan mengendalikan produksi dan ekspor. • Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara. • Khusus batubara, pemegang kontrak karya yang telah ada dan berproduksi sebelum UU No. 4/2009 wajib melakukan pemurnian selambat-lambatnya tahun 2014 Permen ESDM No. 7 Tahun 2012 yang diatur lagi dengan Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2012 Pasal 24 Permen ESDM No. 7 Tahun 2012 (diatur lagi dengan pasal 1 Permen ESDM No. 11 Tahun 2012) : Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah berproduksi sebelum berlakunya Permen ESDM No. 7/2012 untuk berbagai jenis komoditas minerba tertentu wajib melakukan penyesuaian rencana batasan minimum pengolahan dan atau pemurnian (sesuai Lampiran I, II, dan III ) mulai tahun 2014
9
2. Pelaksanaan Kebijakan a. Program Produksi 1) Eksploitasi SDA PP No 38/2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemProv, dan PemKab/Kota SUB BIDANG Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah
PEMERINTAH
PEMPROV
PEMKAB/KOTA
7. Pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara, panas bumi, pada wilayah lintas provinsi dan di wilayah laut dan di luar 12 (dua belas) mil.
7. Pemberian izin usaha Pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas Kabupaten /Kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
7. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah Kabupaten/Kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi.
8. Pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara untuk Operasi produksi, yang ber-dampak lingkungan
8. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas Kabupaten/Kota dan paling jauh 12 (dua
8. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak 10 lingkungan langsung pada
2. Pelaksanaan Kebijakan 2) Industri UU No 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian • Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri a.l. dilakukan dengan memperhatikan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dengan memanfaatkan sumber daya alam …….; • Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan a.l. dalam rangka keterkaitan antara bidang-bidang usaha industri untuk meningkatkan nilai tambah …………………….; Perpres No. 28/2008 Kebijakan Industri Nasional Pengembangan 6 (enam) klaster kelompok industri prioritas : (1) Basis Industri Manufaktur; (2) Agro; (3) Alat Angkut; (4) Elektronika dan Telematika; (5) Industri Penunjang Industri Kreatif dan Industri Kreatif Tertentu; (6) IKM Tertentu; 11
2. Pelaksanaan Kebijakan Industri PP No. 17/1986 Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri Kewenganan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri berada ditangan Presiden yang pelaksaannya diserahkan kepada Menteri Perindustrian Kewenangan pembinaan dan pengembangan industri yang diserahkan kepada Menteri ESDM : (1) penyulingan minyak bumi, (2) pencairan gas alam, (3)pengolahan bahan galian bukan logam tertentu, (4) pengolahan bijih timah menjadi ingot timah, (5) pengolahan bauksit menjadi alumina, (6) pengolahan bijih logam mulia menjadi logam mulia, (7) pengolahan bijih tembaga menjadi ingot tembaga, (8) pengolahan bahan galian logam mulia lainnya menjadi ingot logam, (9) pengolahan bijih nikel menjadi ingot nikel 12
2. Pelaksanaan Kebijakan b. Pengaturan Perdagangan Luar Negeri 1) Ekspor Keputusan Presiden No. 260/1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri, yang intinya bahwa Menteri Perdagangan mempunyai kewenangan dalam mengatur perdagangan luar negeri. Permendag No. 13/2012 Ketentuan Umum Bidang Ekspor o Semua Barang bebas diekspor kecuali Barang Dibatasi Ekspor, Barang Dilarang Ekspor, atau ditentukan lain oleh UU. o Pembatasan ekspor Barang dengan alasan kepentingan umum, kesehatan manusia, hewan, tumbuhtumbuhan atau lingkungan, perjanjian internasional, terbatasnya pasokan di pasar DN dan kapasitas pasar ekspor serta ketersediaan bahan baku o Larangan ekspor dengan alasan: keamanan nasional,sosial, budaya dan moral; HAKI dan kehidupan dan kesehatan; lingkungan hidup dan ekologi; perjanjian internasional o Orang perseorangan hanya dapat mengekspor kelompok Barang Bebas Ekspor o Lembaga dan badan usaha hanya dapat mengekspor kelompok Barang Bebas Ekspor dan 13 Barang Dibatasi Ekspor
2. Pelaksanaan Kebijakan Pengaturan Perdagangan Luar Negeri Bea Keluar (BK) UU No. 17/2006 tentang Kepabeanan Terhadap barang ekspor dapat dikenakan BK Pengenaan BK untuk melindungi kepentingan nasional, bukan untuk membebani daya saing komoditi ekspor di pasar internasional. PP No. 55/2008 tentang Pengenaan BK terhadap Barang Ekspor Penetapan BK oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dan/atau usul menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/kepala badan teknis terkait. 14
2. Pelaksanaan Kebijakan b. Pengaturan Perdagangan Luar Negeri 3) Larangan Ekspor Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Pengolahan dan Pemurnian Mineral (16 Mei 2012). Pelarangan ekspor bahan mentah material mineral, akhirnya diperbolehkan sampai 12 Januri 2014 asalkan memenuhi persyaratan sesuai Pasal 1 Permen ESDM 11/2012 yakni : - mendapatkan rekomendasi dari Menteri c.q. Dirjen - status IUP Operasi Produksi dan IPR telah CnC (Clean and Clear) - melunasi kewajiban pembayaran kepada negara - menyampaikan rencana kerja dan atau kerjasama pengolahan dan atau pemurnian di dalam negeri - menandatangani pakta integritas
15
2. Pelaksanaan Kebijakan 4) Pengaturan Ekspor Komoditas Minerba Permendag No. 29/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan. • Produk yang diatur ekspornya harus berasal dari IUP Operasi Produksi, IPR, IUPK Operasi Produksi dan/atau KK dan hanya dapat diekspor oleh ET-Produk Pertambangan • Produk Pertambangan Yang Diatur Ekspornya (65 komoditas) : o Mineral Logam (21 Komoditas) a.l. Pirit/Bijih Besi; Bijih Mangan; Bijih Tembaga; Nikel; Kobalt; Aluminium; Seng; Krominium; Molibdenium; Titanium; Perak; Platinum; Antimoni o Mineral Bukan Logam (10 Komoditas) a.l. Kuarsa; Kuarsit; Kaolin; Batu Kapur; Feldspar; Zeolit; Intan o Batuan (34 komoditas) a.l. Garnet alami; Marmer; Onik; Perlit; Granit; Gabro; Basalt; Opal; Chert/Rijang; Krisoprase; Garnet; Agat; topas; Giok;
16
2. Pelaksanaan Kebijakan b. Pengaturan Perdagangan Luar Negeri 5)
Permen ESDM No. 7 Tahun 2012 (diatur lagi dengan pasal 1 Permen ESDM No. 11 Tahun 2012) : Pelarangan ekspor bahan mentah material mineral sampai 12 Januri 2014 dan Permendag No. 29/2012 : mengenai pelarangan ekspor dan ekspor yang dikenakan Bea Keluar terhadap 14 Komoditas Logam
LARANG EKSPOR
Emas, Perak, Timah, dan Platinum group metal
BEA KELUAR 20 %
Timbal dan Seng, Tembaga, Kromium, Molibdenium, Mangan, Antimon
BEA KELUAR 25%
Nikel dan/atau Kobalt
BEA KELUAR 50%
Bauksit, Biji Besi, Pasir Besi 17
3. Matriks Permasalahan dan Solusi KEBIJAKAN
MASALAH
BAHASAN
SOLUSI
1. KEWENANGAN PERIJINAN PP No. 17/86 Kewenangan pengaturan , pembinaan, dan pengembangan industri yang diserahkan kepada Menteri ESDM a.l. (7) pengolahan bijih tembaga menjadi ingot tembaga
Menurut PP ingot Dalam rangka : tembaga kewea. Memenuhi amanah UU nangan di ESDM, 4/2009 tentang Pertamtetapi dalam bangan Minerba; implementasinya b. Menjamin pasokan masih ada perijinbahan baku an yang dikeluarc. Good Mining Practice kan bukan dari (Kewajiban keuangan, Kemen. ESDM, penanda tanganan pakseperti Smelter ta integritas, rencana Gresik pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian) d. Pelestarian Lingkungan
Kementerian teknis wajib mematuhi ketentuan PP 17/86,
18
3. Matriks Permasalahan dan Solusi PERATURAN
MASALAH
BAHASAN
SOLUSI
2. KETENTUAN EKSPOR • Permen ESDM • Berdasarkan UU No.4/ • Rakor Menko PerekonomiNo. 7 Tahun 2009, larangan ekspor an 1 Mei 2012 : menetap2012 (diatur bijih logam selambatkan pelarangan ekspor lagi dengan lambatnya tahun 2014; beberapa hasil tambang Permen ESDM eksportir meminta (termasuk emas) dan BK No. 11 Tahun diberlakukan sesuai ekspor hasil tambang. 2012) : UU. • Esensi pengenaan BK: • ESDM : adanya o menjamin terpenuhinya kebutuhan yang kebutuhan DN; mendesak, larangan o melindungi kelestarian • Permendag ekspor Mei 2012 SDA; No. 29/ 2012 : dianggap tidak o Menekan kenaikan harga emas diatur bertentangan dengan yang drastis di pasar LN; ekspornya UU No.4/2009. o menjaga stabilitas harga di DN.
• Agar Permendag No.29/2012 direview sebagaimana Peraturan Permen ESDM No. 7 Tahun 2012 telah dirubah dengan Permen ESDM No. 11 Tahun 2012 19
4. Pengamanan Efektifitas Kebijakan 1. Kebijakan hilirisasi harus dilakukan dengan program yang komprehensif yang mencakup program industrialisasi, fiskal dan perdagangan baik ekspor maupun dalam negeri. 2. Kebijakan hilirisasi minerba perlu dibahas pada tingkat Menteri dan koordinasi pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Penanganan Hambatan Industri dan Perdagangan
20
21
