,.
'.
,
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHt.RAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 70 IPB/2010 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA PENSIUN YANG DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero), perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero);
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
4.
Keputusan Presiden Nomor 42 TahLln 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diu bah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005. tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nemer 88/PMK.06/2009;
7.
Peraturan Menteri Keuangan Nemer 105/PMK.02/2010 tentang Penyediaan Dana Pregram Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada PT Kereta Api (Persere);
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nemer 218/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilaksanakan eleh PT Taspen (Persero);
r
~.
- ....
'.
9.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 822/KMK.03/1986 tentang Penugasan Perusahaan Perser'lan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri untuk Menyelenggarakan Pembayaran Pensiun di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 702/KMK03/1987 tentang Penugasan Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan AS'uransi Pegawai Negeri untuk Menyelenggarakan Pembayaran Pensiun di Wilayah Sumatera; 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 812/KMK.03/1988 tentang Penugasan Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri untuk Menyelenggarakan Pembayaran Pensiun di Wilayah Jawa dan Madura; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 79/KMK03/1990 tentang Penugasan Perusahaan Perseroan (Persero) Dalla Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri untuk Menyelenggarakan Pembayaran Pensiun di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, dan Timor Timur; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 842.1-841 tentang Penugasan Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri untuk Menyelenggarakan Pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 842.1-755 tentang Penugasan Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri untuk Menyelenggarakan Pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah di Propinsi Daerah Tingkat I Seluruh Pulau Jawa; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 842.1-099 tentang Penugasan Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri untuk Menyelenggarakan Pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah di Propinsi Dati I Seluruh Kalimantan, Seluruh Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, dan Timor Timur; MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA PENSIUN YANG DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO).
t
-2-
· .... BAB I KEl ENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. 2. Pensiun adalah penghasilan, baik dalam istilah pensiun, tunjangan atau istilah lainnya, yang diberikan negara kepadapara pihak yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-uhdangan yang berlaku. sebagai bentuk jaminan hari tua dan sebagai balas jasa atas pengabdian' diri kepada negara. 3. Belanja pensiun adalah pos belanja yang dialokasikan untuk membayar pensiun PNS Pusat (termasuk eks PNS Pegadaian dan eks PNS Departemen Perhubungan pad a PT KAI), Pejabat Negara, Hakim, PNS Daerah, Anggota TNI/Poiri yang pensiun sebelum 1 April 1989, Tunjangan Veteran, Tunjangan PKRI/KNIP, dan Dana Kehormatan Veteran yang pengelolaannya melalui PT Taspen (Persero). 4. Penerima pensiun adalah mantan Pejabat Negara, mantan Pegawai Negeri, atau pihak lain yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Uang pensiun adalah sejumlah uang yang disediakan untuk pembayaran pensiun kepada penerima pensiun yang namanya tercantum dalam Daftar Pembayaran (Dapem) atau Non Dapem. 6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran belanja pensiun yang dikuasakan kepadanya. 7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran belanja pensiun atas beban belanja negara. 8. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa PA untuk melakukan pengujian dan perintah pembayaran belanja pensiun atas beban belanja negara. 9. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantorlsatuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.
-3-
t
10. Daftar Pembayaran yang selanjutnya disebut Dapem adalah daftar yang dibuat oleh Kantor Cabang PT Taspen (Persero) sebagai sarana pembayaran pensiun. 11. Dapem Induk adalah Dapem yang dipergunakan sebagai sarana pertlbayaran pensiun bulanan. '. 12. Dapem Susulan adalah Dapem yang dipergunakan sebagai s<3rana pembayaran pensiun yang tidak dapat dimasukkan dalam Dapem Induk. 13. Non Dapem adalah daftar yang dibuat oleh Kantor Cabang PT Taspen (Persero) sebagai sarana pembayaran pensiun pertama, uang duka wafat, pensiun lanjutan, dan uang kekurangan pensiun. 14. Potongan Alimentasi adalah potongan uang pensiun dalam rangka pemberian nafkah kepada anak atau mantan isteri penerima pensiun yang diberikan atas dasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 15. Hak negara atas pembayaran pensiun adalah potongan-potongan' dari pembayaran pensiun berupa pajak maupun potongan lainnya yang harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan peraturan perundangundangan. 16. Retur Uang Pensiun adalah pengembalian uang pensiun yang sudah dipertanggungjawabkan pada bulan sebelumnya. 17. Laporan Realisasi Pembayaran Pensiun (LRPP) adalah laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT Taspen (Persero). 18. Laporan Saldo Uang Pensiun (LSUP) adalah Saldo uang pensiun yang belum diambil dan/atau belum dibayarkan kepada penerima pensiun. BAB II RUANG LlNGKUP Pasal2 Penyelenggaraan pembayaran pensiun dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini meliputi kegiatan: 1. Pencairan dana belanja pensiun; 2. Pembayaran pensiun; 3. Pertanggungjawaban pembayaran pensiun; dan 4. Perhitungan pencairan dan realisasi belanja pensiun. BAB III PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN Pasal3 (1) Dalam rangka penyediaan dan pencairan dana belanja pensiun kepada PT Taspen (Persero), Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa PA menetapkan: 1. PPK; 2. PP-SPM; dan 3. Bendahara Pengeluaran.
r
-4-
(2) Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan Kuasa PA kepada pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Pejabat yang melaksanakan tug as Kuasa PA. BAB IV PENCAIRAN DANA BELANJA PENSIUN Pasal4 Penyediaan dana untuk belanja pensiun dialokasikan dalam DIPA sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal5 Setiap awal tahun anggaran, Direksi P,T Taspen (Persero) menyampaikan nama-nama dan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan untuk dan atas nama PT Taspen (Persero) mengajukan dan menandatangani dokumen tagihan belanja pensiun kepada Kuasa PA. Pasal6 (1) PT Taspen (Persero) mengajukan tagihan belanja pensiun kepada Kuasa PA c.q. PPK sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tagihan Dapem Induk dan Non Dapem diajukan paling lambat 7 hari kerja sebelum bulan pembayaran dengan dilampiri: 1. Rekapitulasi Dapem Induk sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. 2. Daftar Perhitungan Non Dapem sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. b. Tagihan Dapem Susulan diajukan paling lambat tanggal 10 bulan berkenaan dengan dilampiri Rekapitulasi Dapem Sus ulan sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. c. Tagihan pembayaran kontribusi APBN dalam pendanaan bersama penyesuaian pensiun eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pad a PT Kereta Api (Persero) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum bulan pembayaran sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari total pagu alokasi. (2) Pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap disertai dokumen sebagai berikut: a. kuitansiltanda terima senilai tagihan yang ditandatangani oleh pejabat PT Taspen (Persero) sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan
m",,", J,,,,,,,, P,""od.h.rnoo ;0;,
-5-
fI
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh pejabat PT Taspen (Persero) sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Pasal7 (1) PPK melakukan pengujian atas tagihan yang diajukan PT Taspen (Persero), meliputi: a. kelengkapan dokumen tagihan; b. kesesuaian jumlah tagihan dengan kuitansi dan SPTJM; dan c. ketersediaan dana dalam DIPA.
oleh
(2) Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK menerbitkan dan menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada P!;,-SPM dengan dilampiri : a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dari PPK sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; dan b. Kuitansi/tanda terima yang telah disetujui oleh PPK. (3) Dalam hal PPK berhalangan, maka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan tugas Kuasa' PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sepanjang tidak merangkap sebagai PP-SPM. Pasal8 (1) PP-SPM melakukan pengujian SPP-LS dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi: a. ketersediaan dana dalam DIPA; b. kelengkapan dan keabsahan dokumen; c. jumlah permintaan pembayaran; dan d. kesesuaian nomor rekening. (2) Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), PP-SPM menerbitkan SPM-LS sebesar nilai bruto tagihan. (3) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPPN dengan dilampiri SPTB dari PPK. (4) Dalam hal PP-SPM berhalangan, maka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan tug as Kuasa PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sepanjang tidak merangkap sebagai PPK. Pasal9 (1) KPPN melakukan pengujian atas SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) meliputi : a. kesesuaian SPM-LS dengan SPTB dari PPK; b. ketersediaan dana dalam DIPA; c. kesesuaian tanda tang an PP-SPM dengan specimen tanda tangan; dan ,d. kebenaran penulisan jumlah uang dalam angka dan huruf. -6-
r
(2) Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), KPPI~ menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pasal 10 (1) Pencairan dana belanja pensiun atas dasar Dapem Induk dan Non Dapem ke rekening PT Taspen (Persero) dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja sebelum awal bulan pembayaran pensiun. (2) Pencairan dana belanja pensiun atas dasar Dapem Susulan ke rekening PT Taspen (Persero) dilaksanakan 2 hari kerja setelah diterimanya tagihan. Pasal11 Tata cara pencairan dana belanja pensiun untuk bulan Januari diatur tersendiri oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. BABV PEMBAYARAN PENSIUN Pasal12 PT Taspen (Persero) menyelenggarakan pembayaran pensiun atas kelompok penerima pensiun: 1. Pensiun Pejabat Negara; 2. Pensiun Hakim; 3. Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat; 4. Pensiun PNS Daerah; 5. ·Pensiun PNS eks Pegadaian; 6. Pensiun eks PNS Departemen Perhubungan pad a PT KAI; 7. Pensiun TNI/POLRI (eks ABRI yang pensiun sebelum 1 April 1989); 8. Tunjangan Veteran; 9. Dana Kehormatan Veteran; dan 10. Tunjangan PKRIIKNIP. Pasal 13 (1) Pembayaran pensiun dapat dilakukan secara tunai atau melalui rekening. (2) Dalam rangka pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),PT Taspen (Persero) dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Pasal 14 (1) PT Taspen (Persero) bertanggung jawab untuk memastikan keberadaan penerima pensiun. (2) Dalam hal terjadi kelebihan dan atau keterlanjuran pembayaran pell siun kepada yang tidak berhak, PT Taspen (Persero) wajib melakukan penagihan kepada penerima pensiun dan/atau ahli waris dan menyetorkannya ke Kas Negara. (3) Dalam hal terdapat kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang tidak dapat ditagih, diselesaikan sesuai dengan ketentuan perund;ang-
"'"go" '''9
b"':'"
I
, Pasal15 PT Taspen (Persero) bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran pembayaran pensiun yang dilakukan.
BABVI PENYETORAN SALDO UANG PENSIUN Pasal16 (1) Apabila penerima pensiun secara tunai tidak mengambil uang pensiun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka PT Taspen (Persero) harus menghentikan sementara pembayaran pensiun kepada yang bersangkutan. (2) Dalam hal sampai dengan 6 (enam) bulan uang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil oleh penerima pensiun, maka pada bulan berikutnya PT Taspen (Persero) harus menyetor seluruh uang pensiun yang tidak diambil oleh yang bersangkutan ke Kas Negara. Pasal 17 (1) Apabila berdasarkan laporan semesteran dari bank terdapat penerima pensiun melalui rekening yang belum/tidak mengambil uang pensiun, PT Taspen (Persero) harus menghentikan sementara pembayaran pensiun bulan berikutnya kepada yang bersangkutan. (2) Dalam hal sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak diterimanya laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keberadaan penerima pensiun tidak dapat dibuktikan dan/atau uang pensiun belum/tidak diambil, maka pada bulan berikutnya PT Taspen (Persero) harus menyetor seluruh uang pensiun yang tidak diambil oleh yang bersangkutan ke Kas Negara. Pasal18 Dalam hal terjadi retur uang pensiun, PT Taspen (Persero) harus menyetor retur uang pensiun tersebut ke Kas Negara pada bulan berikutnya. BAB VII PEMBAYARAN KEMBALI UANG PENSIUN YANG TELAH DISETOR KE KAS NEGARA Pasal 19 (1) Uang pensiun yang telah disetor ke Kas Negara dapat dibayar kembali apabila penerima pensiun yang bersangkutan mengajukan permintaan pembayaran. (2) Tatacara pembayaran kembali uang pensiun yang telah disetor ke Kas Negara mengacu pada ketentuan yang berlaku.
-8-
....' BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PENYETORAN POTONGAN PEMBAYARAN PENSIUN Pasal20 (1) PT Taspen (Persero) harus memotong, menyimpan, membayar atau dan mempertanggungjawabkan . menyerahkan, menatausahakan, potongan belanja pensiun yang menjadi hak negara/daerah untuk keuntungan Kas Negara/Kas Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) PT Taspen (Persero) harus melakukan potongan alimentasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) PT Taspen (Persero) harus menyetorkan potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Negara/Kas Daerah. BABIX PERTANGGUNGJAWABAN PEMBAYARAN PENSIUN Pasal21 PT Taspen (Persero) bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan menyimpan dokumen pembayaran pensiun. Pasal22 (1) Atas dasar hasil verifikasi pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 PT Taspen(Persero) menyusun pertanggungjawaban pembayaran pensiun berupa: a. Laporan Realisasi Pembayaran Pensiun (LRPP) Dapem sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; b. Laporan Realisasi Pembayaran Pensiun (LRPP) Non Dapem sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; c. Laporan Realisasi Pembayaran Pensiun (LRPP) Eks PNS Departemen Perhubungan pad a PT Kereta Api (Persero) sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; d. Laporan Saldo Uang Pensiun (LSUP) Dapem sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; e. Laporan Saldo Uang Pensiun (LSUP) Non Dapem sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. f.
Laporan Saldo Uang Pensiun (LSUP) Eks PNS Departemen Perhubungan pad a PT Kereta Api (Persero) sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII yang tidak terpisahkan
d." P,rnrumo Olrnkl" J"d,ml P"b"d.h.~o 101
-9-
tI
(2) PT Taspen (Persero) menyampaikan LRPP dan LSUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 20 setelah bulan pembayaran dengan dilampiri: a. Rekapitulasi SSP atas pajak yang telah disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; b. Rekapitulasi SSBP/SSPB atas pengembalian belanja pensiun yang sudah disetor ke Kas Negara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. BABX PERHITUNGAN PENCAIRAN DAN REALISASI BELANJA PENSIUN Pasal23' (1) Perhitungan pencairan dan realisasi belanja pensiun dilakukan setiap bulan setelah diterimanya Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2). (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pencairan belanja pensiun bulan berikutnya. (3) Perhitungan dilakukan oleh dua pihak antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan PT Taspen (Persero) dengan membandingkan SP2D-LS dengan LRPP dan LSUP bulan berkenaan. (4) Hasil perhitungan dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Belanja Pensiun sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (5) Berita Acara Perhitungan Belanja Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai: a. dasar pencairan kekurangan dana belanja pensiun oleh PT Taspen (Persero), dalam hal terdapat kekurangan pencairan dana belanja pensiun; atau b. dasar penyetoran oleh PT Taspen (Persero), dalam hal terdapat kelebihan pencairan dana belanja pensiun. (6) Pencairan dana belanja pensiun atas tagihan kekurangan belanja pensiun berdasarkan Berita Acara Perhitungan Belanja Pensiun sebagaimana dimaksud pad a ayat (5) huruf a paling lambat 2 hari kerja setelah diterimanya tagihan. (7) Kelebihan belanja pensiun berdasarkan Berita Acara Perhitungan Belanja Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disetorkan ke Kas Negara sebelum pencairan belanja pensiun bulan berikutnya. (8) Khusus perhitungan pencairan dan realisasi belanja pensiun untuk kontribusi APBN dalam pendanaan bersama penyesuaian pensiun eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pad a PT Kereta Api
(p~ro) m~9'" "p,d,
-10-
,.to"'''" ''"9 "",',
(
· .,'. BABXI PENGAWASAN Pasal 24 (1) Apabila diperlukan, Kuasa PA dapat meminta bantuan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pemeriksaan dan/atau Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pembayaran pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero). (2) Hasil pemeriksaan dan/atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai bahan evaluasi pencairan dan pertanggungjawaban pembayaran pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero). BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal25 Saldo yang timbul akibat uang pensiun yang belumltidak diambil sampai dengan pembayaran pensiun bulan Desember 2010 diadministrasikan oleh PT Taspen (Persero) berdasarkan Surat Edaran Bersama Direktorat Jenderal Anggaran dengan PT Taspen (Persero) Nomor SE-991A120b3 dan SE_09/DIRl2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, TNIIPOLRI, Pejabat Negara, Tunjangan Veteran, dan PKRIIKNIP. Pasal26 Kecuali untuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25, pad a saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bersama Direktorat Jenderal Anggaran dengan PT Taspen (Persero) Nomor SE-991A12003 dan SE-09/DIRl2003 Perihal Tata Cara Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, TNIIPOLRI, Pejabat Negara, Tunjangan Veteran, dan PKRIIKNIP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal27 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pad a tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta ~=lflil9~ tanggal 31 Desember
2010
r -11-
· .-,: LAMPIRAN I PERATURAN DIREJ'iWR JENDERAL PERBENOAHARAA~j NOMOR PER· /U I?Bl2010 TENTANG TATA CAM PENCAIRAN DAN ?ERTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA PENSIUN YANG OILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO)
KOP SURAT
Tanggal
(1 ) (2)
Nemer Sifat
Penting
Lampiran
2 (dua) lemba'
Kepada Yth. Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitr;nen Satker Oirektorat Jenderal Perbendaharaan
di Jakarta
Penhal
Tagihan 8elanja Pensiun ...................................................................... (3) Berdasarkan OIPA Nomor: .................................. (4) tanggal ............................... (5), guna kelancaran
pelaksanaan pembayaran ...................... (6), yang berdasarkan ketentuan pelaksanaan kegiatannya berada pada PT Taspen (Persero), bersama ini kami ajukan tagihan sebagai berikut: 1. Jumlah tagihan
Rp........................................
(7)
( ............................................ )
(8)
2. Atas nama
............................................
(9)
3. Alamat
............................................
(10)
4. Mempunyai rekening
............................................
(11)
.............•..............................
(12)
............................................
(13)
5. Untuk keperluan 6. Oengan rincian
Kode Kegiatan, Sub Kegiatan, MA
Nilai (dalam rupiah)
(14)
(15)
Sebagai kelengkapan tagihan. bersama ini kami lampirkan: 1. KuitansifTanda Terima; dan 2. Surat Pemyataan Tanggungjawab Mutlak. PT Taspen (Persero) (16) (17) (18) (19)
PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I URAIAN ISIAN
NOMOR (1 )
Diisi tan9ga! surat tagihan
(2)
Diisi nomar surat tagihan
(3)
Diisi nama tagihan belanja pensiun, misalnya: a. Pembayaran Pensiun Bulan Agustus 2011
b. Pembayaran Kekurangan Penyediaan Dana Belanja Pensiun Bulan Agustus 2011 c. Pembayaran Kontribusi APBN dalam Pendanaan Bersama untuk Pembayaran Pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) Bulan Agustus 2011 (4)
,
Diisi Nomar DIPA
(5)
Diisi tan9gal DIPA
(6)
Diisi peruntukan pembayarannya. misalnya: 3. pensiun bulan Agustus 2011
b. kekurangan penyediaan dana belanja pensiun bulan Agustus 2011 c. kontribusi APBN dalam pendanaan bersama untuk pembayaran pensiun Eks PNS Oephub pada PT KAt (Persero) bulan Agustus 2011
(7)
Diisi jumlah tagihan dengan angka
(8)
Diisi jumlah tagihan dengan huruf
(9)
Diisi nama penagih
(10)
Diisi alamat penagih
(11 )
Diisi nama bank tempat rekening penagih
(12)
Diisi namar rekening penagih
(13)
Diisi keperluan tagihan, misalnya: a. pensiun bulan Agustus 2011 b. kekurangan penyediaan dana belanja pensiun bulan Agustus 2011 c. kantribusi APBN dalam pendanaan bersama untuk pembayaran pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) bulan Agustus 2011
(14)
Diisi kade akun tagihan lengkap dengan kegiatan, sub kegiatan, dan mata anggaran (9999.9999.999999), dapat lebih dari satu mata anggaran masing~masing
(15)
Diisi dengan nilai rupiah
mata anggaran
(16)
Diisi jabatan penanda tangan surat tagihan
(17)
Diisi tanda tangan disertai stempel dinas
(18)
Diisi nama lengkap penandatangan surat tagihan
(19)
Diisi nom or pegawai penandatangan surat tagihan
1iJ:'I,;'~G" REPi~_U~JENDE~, ~ ~
~
J"\
~ ~
RFKTUR
"'~ ;til '"
~(~;~.L , .. y.
, 'r ERP!.';-~."~'
JEND.
(2?, I
~~0,
--==
$ i;'i
~
~"
"~, /~rVDI:~i\\' y'{::'~ ::::-....::., ---
i."{"'
~
"?j
NI V
URNqVlO
508 1 ~7603 1 002
PT TASPEN (PERSERO)
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR NOMOR PER.
70
REKAPITULASI DAPEM INDUK BULAN .............................. . JUMLAHJIWA
a. Ponerima NO
KELOMPOK PENSIUN
b. Istri/Suaml c. Anak d. Total
(1)
(2)
Pensiun Pejabat Negara
(3)
JUMLAH BRUTO a. Pensiun Pokok b. Tunjangan Keluarga c. Tunjangan Beras d. Tunjangan Oahor e. Tunjangan Laln~Lain f. Total (4)
a .................
a ..........................
b.................
b..........................
c.................
c..........................
d.................
d ..........................
JENDERAL PERBENCAHARAN~ IPBI2010 TENTANG TATA CARA
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN nA~IA BELANJA ?EN5IUN YANG OILAKSANAKAN OLEI1 PT TASPEN (PERSERO)
POTONGAN JUMLAH NETTO PPh Pasal21
Askes
Utang ke Kas Nogara
(5)
(6)
(7)
Utang ke Kas Potongan Lain Lain Daerah (8)
(9)
Jumlah
(10)
(11'" 4 -10)
..................... ..................... ..................... ..................... .....................
i
e .......................... f. ......................... a................. b.................
2
3
Pensiun Hakim
Pensiun PNS Pusat
c.................
c..........................
d.................
a.............. ". b.................
d .......................... e .... "" .. " .......... " .. f.......................... a .............. "." ....... b..........................
c. " .. "" ........
c ... " .....................
d ................•
d.......................... e.......................... f. ......................... a.......................... b...........•..............
.
a................. b................. 4
5
Pensiun PNS Daerah
Pensiun PNS Eks. Pegadaian
I
a.......................... b..........................
c.................
c..........................
d .................
a ................. b........•........
d ....................•..... e .......................... f.....•.................... a.......................... b..........................
c.................
c..........................
d .................
d.......................... e.......................... f ..........................
I
..................... ..................... ..................... ..................... .....................
.....................
.. ................... I
I
..................... ......... " .......... ..................... ... ... ...... ... ... ." .....................
.. .............
.....................
.. ...................
.. ................... .. ................... ..................... ..................... .....................
.....................
..................... ..................... ..................... .....................
.....................
I
..~
-
r
6 IPensiun TNIIPolri (lama)
a.... ,..... ,.. ,.,.
a.
b.................
b.
I~ :::::::::::
e. d.
.. .. I
..................... 1 ••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••• 1 ..................... 1 ....
e. f. a .................
a.
b.................
b.
7 JOana Kehormatan Veteran IC' ................
e.
d .................
d.
e. a, ................ 8 ITunjangan Veteran
.t.
a.
b.................
b.
I~:
e.
. :.......................
d.
e. a .................
9 ITunjangan PKRIIKNIP
.t.
a.
b .................
b.
I~: :::::::::::::::
e. d.
e. f.
JUMLAH
tsill· b. ................
b.
Ie. ................
e.
d. ................
d.
e. f.
PT Taspen (Persero) MU Oivisi Perbendaharaan
NlK
'A
t
PT TASPEN (PERSERO)
lAMPJRAN III PERATURAN OIREKTUR
REKAPITULASI NON DAPEM BULAN ....•.•.••••••••.•••.•.••••••..
KELOMPOK PENSIUN
Pensiun Pejabat Pensiun Hakim Negara
Pensiun PNS Pusat
Pensiun PNS Daerah
NOMOR
JENDERAL
PERBENDAHARAAN
PER· ?O IPBJ2010 TENTANG TATA CARA DAN PERTANGGUNOJAWABAN DANA
?ENCAIRAN
BELANJA PENSIUN YANG Dlt.AKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO)
Pensiun PNS Pensiun Eks. Pegadaian TNIlPolri (lama)
Dana
Kehormatan Veteran
Tunjangan Veteran
Tunjangan PKRIIKNIP
Jumlah
JUMLAH PENERIMA PENSIUN
JUMLAH BRUTO
PT Taspen (Persero) MU Divisi Perbendaharaan
.. NIK
\)\~ .\,,-\,\O'C.K _ ",~.~';' \ -~~~ .rtf
'''0: .)?J ~?1TJFN"",\.,qjff:f .:::::-.--:::;;.
.'
,~
PT TASPEN (PERSERO)
LAMPIRAN IV PERATURAN D1RW),lR JENDERAl PERBENDAHARMN NOMOR PERtV IPB12010 TENTANG TATA CARA PENCA1RAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
REKAPITULASI DAPEM SUSULAN BULAN ............................. .. JUMLAH BRUTO
JUMLAH JIWA
NO
KELOMPOK PENSIUN
a. Penerima b. Istri/Suami C. Anak
d. Total (1)
(2)
1 IPensiun Pejabat Negara
a. Pensiun Pokok b. Tunjangan Keluarga c. Tunjangan Beras d. Tunjangan Dahor e. Tunjangan Lain-Lain f. Total
(3)
(4)
a.
a.
b. c. d.
c. d.
BELANJA PENSIUN YANG DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO)
POTONGAN
PPh Pasal21
Askes
Utang ke Kas Negara
(5)
(6)
(7)
JUMLAH NETTO
I
Utang ke Kas Potongan Lain Oaerah Lain (S)
(9)
Jumlah
(10)
<"
=4·10)
b.
e. f.
2 IPensiun Hakim
a.
a.
b.
c. d.
b. c. d.
a.
f. a.
e.
3 IPensiun PNS Pusat
b. c. d.
b.
c. d.
e. f.
4 IPensiun PNS Daerah
a.
a.
b.
b.
c. d.
d.
..~
c. e.
5 IPensiun PNS Eks. Pegadaian
a.
f. a.
b. c. d.
b. c. d.
e. f.
r .' .,
a........... ,... ,. b................. 6 IPensiun TNIIPolri (lama)
I~: ::::'.:::::'.:::'.:
a. b.
e.
d.
e.
7 IOana Kehormalan Veleran
I~:
f.
::::::::::::::::
d. ................
I~: d.
e. f.
~. I~·...........................:.. ~. b. ................
8 ITunjangan Veteran
b.
e. f.
~. b. ................
9 ITunjangan PKRIIKNIP
b.
Ie. ................ e. d. ................
d.
e. f.
~. b. ................
JUMLAH
b.
I~: :::::::::::::::: ~: e.
"A
I·f ....................... .. PT Taspen (Persero) MU Divisi Perbendaharaan
NIK
IREKTUR JENDERAL, ,
~~ 1~·\
,0
~ f"
/II \l
.' .,
LAMPIRAN V PERATURAN DIREKluR JENOERAl PERBENDAHARAAN NOMOR PER"/0 IPB12010 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA PENSIUN YANG DlLAKSANAKAN DLEH PT TASPEN (PERSERO)
TA Nemer Bukti Mata Anggaran
...........................
(1) (2)
(3)
KUITANSI/TANDA TERIMA Sudah terima dari Jumlah Uang Terbilpng Untuk Pembayaral
. : . :
............................................................ Rp........................................................ ............................................................ ... ... ... ............... ......... ....... ...... .......... ...
(4) (5) (6) (7)
Jakarta, ......... ...... ... ....... (8) PT TASPEN (Persere) ...................................... (9)
(10) (11 ) (12) Setuju dibayar: a.n. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Kemitmen,
(13) (14) (15)
, ..
'. ~
PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN V NOMOR
URAIAN ISIAN
(1 )
Oiisi tahun anggaran berkenaan
(2)
Diisi nornor urut kuitansi
(3)
Oiisi kode akun tagihan lengkap dengan kegiatan, sub kegiatan, dan mata anggaran (9999.9999.999999), dapat lebih dari satu mata anggaran
(4)
Oiisi nama satker yang bersangkutan
(5)
Oiisi jumlah uang dengan angka
(6)
Oiisi jumlah uang dengan huruf
(7)
Oiisi uraian pembayaran, misalnya: a. Belanja Pensiun Bulan Agustus 2011 b. Kekurangan Penyediaan Oana Belanja Pensiun Bulan Agustus 2011 c. Belanja Kontribusi APBN dalam Pendanaan Bersama untuk Pembayaran Pensiun Eks PNS Oephub pada PT KAI (Persera) Bulan Agustus 2011
(8)
Oiisi tanggal penerbitan kuitansi
(9)
Oiisi jabatan penanda tangan kuitansi
(10)
Oiisi tanda tangan disertai dengan stempel din as di atas materai sesuai ketentuan
(11 )
Oiisi nama lengkap penandatangan kuitansi
(12)
Oiisi nomor pegawai penandatangan kuitansi
(13)
Oiisi tanda tangan disertai stempel din as Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
(14)
Oiisi nama lengkap penandatangan setuju bayar
(15)
Oiisi NIP penandatangan setuju bayar
~==-;\1'I:;:.;...DIREKTUR JE
\ .' .'\,=-;'::::':::':'--J
.
,\ . ~'"
...
LAMPI RAN VI PERATURAN D1REKTUR JENOERAL PERBENDAHARAAN IPS/201Q TENTANG TATA CARA NOMOR PER·
PENCAIRAN
70
DAN
BELANJA PENSIUN TASPEN (PERSERO)
PERTANGGUNGJAWABAN YANG
DILAKSANAKAN
DANA OLEH
PT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Namar: .................................... (1)
Yang bertanda lang an di bawah ini: Nama Jabalan
(2) (3)
Menyalakan dengan sesungguhnya, bahwa: 1. alas pencairan dana APBN sebagaimana lertuang dalam Kuilansi Namar: ................................... (4), langgal ............................ (5), sejumlah Rp ................................. (6) akan dibayarkan sesuai dengan perunlukannya; 2. selaku penanggungjawab kegialan, kami bertanggungjawab penuh alas pembayaran pensiun kepada penerima pensiun yang berhak; 3. apabila dikemudian had lerdapal kelebihan pencairan dana APBN dibandingkan dengan pelaksanaan pembayaran sebagaimana lersebul pada angka 1 dan 2, kami bersedia unluk menyelar kelebihan dimaksud ke Kas Negara; dan 4. bukli-bukli pembayaran sebagaimana lersebul pada angka 2 di alas, akan kami simpan dengan sebaik-baiknya guna kelengkapan adminislrasi perusahaan dan keperluan pemeriksaan aparal fungsional. Demikian pernyalaan ini kami bual dengan sesungguhnya. Jakarta, ...................................... PT Taspen (Persero)
(7)
(8) (9)
(10) (11 )
r
__. _ - - - - - _ . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.....
'<.
PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRANVI NOMOR
URAIAN ISIAN
(1 )
Diisi namar urut SPTJM
(2)
Diisi nama lengkap pembuat SPTJM
(3)
Diisi jabatan pembuat SPTJM
(4)
Diisi namar kuitansi berkenaan
(5)
Diisi tanggal kuitansi berkenaan
(6)
Diisi jumlah uang dalam kuitansi berkenaan
(7)
Diisi tanggal penerbitan SPTJM
(8)
Diisi jabatan penandatangan SPTJM
(9)
.
. Diisi tanda tangan disertai dengan stempel dinas di atas materai sesuai ketentuan
(10)
Diisi nama lengkap penandatangan SPTJM
(11 )
Diisi namar pegawai penandatangan SPTJM
LAMPI RAN VII PERATURAN DIRElQ'.1JR
JENDERAL
PERBENDAHARAAN
NOMOR PER· '/U IPB/2010 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA PENS1UN YANG DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO)
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA {SPTB} Nomor: ....................................... (1) 1. Satuan Kerja 2. Kade Satuan Kerja 3. NomorfTanggal DIPA
...................................................
(2) (3)
. ..................................................
(4)
...................................................
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktarat Jenderal Perbendaharaan, menyatakan bahwa belanja pensiun dengan rincian sebagai berikut: Nomor dan Tanggal
Nilai Kade Keg. Sub Keg. MA
(5)
(dalam rupiah)
Kuitansi
SPTJM
(6)
(7)
(8)
disalurkan kepada PT Taspen (Persero) untuk pembayaran ................................ (9) Berdasarkan SPTJM, pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab PT Taspen (Persera). Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya. Jakarta, .............................. (10) Kuasa Pengguna Anggaranl Pejabat Pembuat Komitmen, .........................................
(11 )
.........................................
(12) (13)
.........................................
";'
PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN VII
.. NOMOR
URAIAN ISIAN
(1 )
Oiisi nom or urut SPTB
(2)
Oiisi nama satuan kerja pembuat SPTB
(3)
Oiisi kade satuan kerja pembuat SPTB
(4)
Oiisi namar dan tanggal OIPA
(5)
Oiisi kade akun tagihan lengkap dengan kegiatan, sub kegiatan, dan mata anggaran (9999.9999.999999), dapat lebih dari satu mata anggaran
(6)
Oiisi jumlah uang untuk mata anggaran berkenaan
(7)
Oiisi namar dan tanggal kuitansi berkenaan
(8)
Oiisi namar dan tanggal SPTJM berkenaan
(9)
Oiisi jenis belanja yang dinyatakan dalam SPTJM, misalnya: a. pensiun bulan Agustus 2011 b. kekurangan penyediaan dana belanja pensiun bulan Agustus 2011 c. kantribusi APBN dalam pendanaan bersama untuk pembayaran pensiun Eks PNS Oephub pada PT KAI (Persera) bulan Agustus 2011
(10)
Oiisi tanggal penerbitan SPTB
(11)
Oiisi tanda tangan disertai stempel din as di atas materai sesuai ketentuan
(12)
Oiisi nama lengkap penandatangan SPTB
(13)
Oiisi NIP penandatangan SPTB
LAMPIRAN VIII
PTTASPEN (PERSERO)
PERATURAN D!REH~ JENDERAL PERSENOAHARAAN NOMOR PER- t U IPBI2010 TENTANG TATA CARA
LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN PENSIUN DAPEM
PENCAlRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN OANA BELANJA PENSIUN YANG DILAKSANAKAI\I OLEH PT TASPEN (PERSERO)
BULAN: .......................................................
URAIAN
")
A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
")
PENERIMA PENSIUN )')
SISA
YANG DlBAYARKAN
YANG AKAN DIBAYARKAN NO
JUMLAH
PENERIMA PENSIUN
(4)
(5)
JUMLAH
PENERIMA PENSIUN
JUMLAH
")
(1-l+ 5)
(8-4+6)
...
~
JUMLAH UANG PENSIUN (BRUTO) Pensun Hakim Pensiun PNS Pusat Pensiun PNS Daerah Pensiun PNS Eks. Pegadaian Pejabat NegaTa Tunjangan PKRIIKNIP Pensiun TNIIPOLRI Dana Kehormatan Veteran Tunjangan Veteran
~~~-----
_..
•
.~~
._.-
...
-
._--
---~-------------
-,---~--~~-~~
-
-
--~
~~-------
- - ----
---_ .... _- --_ .. ..
--
-'
_
."
-_ ..
-
-- - ._-- ---
-
- - - - - ----
-- - - --
--- _.
B. JUMLAH POTONGAN PENSIUN
1. PPh pasal 21 2. 3. 4. 5.
Ulang Ke Kas Negara Ulang Ke Kas Daerah Askes Potongan Lain-Lain
._------"
----
._-_._ .. _.- -_ .. --
--_._----
--- ._-_.
-
C. JUMLAH BERSIH (A· B)
PT Taspen (Persero)
MU Divisi Perbendaharaan
OiRiOl<1U R ' jENOERAL
-~
---
"
.,
LAMPIRAN IX
PT TASPEN (PERSERO)
PERATURAN DIREKWIl.. JENDERAL pER8ENDAHARAAN NOMOR PER· I,U /PBI2010 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN OANA BELANJA PENSIUN YANG OILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN
(PERSERO)
LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN PENSIUN NON DAPEM BULAN: .......................................................
. ..~ YANG AKAN DIBAYARKAN
REALISASI PEMBAYARAN
SELISIH
NO
URAIAN
PENERIMA PENSIUN
JUMLAH
PENERIMA PENSIUN
JUMLAH
PENERIMA PENSIUN
JUMLAH
(1'
(2'
(l'
(4'
(5'
("
(1-].5)
(8·4.6)
A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
JUMLAH UANG PENSIUN (BRUTO) Pensun Hakim Pensiun PNS Pusat Pensiun PNS Daerah Pensiun PNS Eks. Pegadaian Pejabal Negara Tunjangan PKRI/KNIP Pensiun TNI/POLRI Dana Kehormatan Veteran Tunjangan Veteran
._. _... ..
~
..
---
----
-------~----------
-----
--.-.
- - - - - - ----
------
..
.... -
_._,-."'---
......
B. JUMLAH POTONGAN PENSIUN
1. PPh pasal 21 2. 3. 4. 5.
C.
Utang Ke Kas Negara Utano Ke Kas Daerah Askes Potongan Lain·Lain
._.
__
--,-----._--- .- ------ _. ... - -_._-'
-
JUMLAH BERSIH (A· B)
PT Taspen (Persero) MU Divisi Perbendaharaan
NIK ............. ..
""~
,;:/~
'I
...
,. .,
LAMPIRAN X
PTTASPEN (PERSERO)
PERATURAN DI'TJ.!R
JENDERAL
NOMOR
IPBI2010 TENTANG TAlA CARA
PER.
U
PER8ENOAHARAAN
PENCAIRAN 0 PERTANGGUNGJAWABAN DANA 8ELANJA pENSIUN YANG DILAK$ANAKAN OLEH PT TASPEN
(PERSERO)
,\
LAPORAN REAlISASI PEMBAYARAN PENSIUN EKS PNS DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PADA PT KAI BULAN: .......................................................
{ll
{2'
PENERIMA PENSIUN
JUMLAH
13{
{4J
SISA
YANG OIBAYARKAN
YANG AKAN OIBAYARKAN URAIAN
NO
PENERIMA PENSIUN
{.
JUMLAH
PENERIMA PENSIUN
JUMLAH
{"
(7-3+5)
(S-I+ 6)
I PENSIUN OAPEM A. JUMLAH UANG PENSIUN B. JUMLAH POTONGAN PENSIUN
1. PPh pasal21 2. Utang Ke Kas Neoara 3. Utang Ke Kas Daerah 4.Askes 5. Potongan Lain-Lain
..-------~-~---
".-
.
---- -_...._._ .. - - - - .__.---- - - - - - - - - --- .- .. _-
C. JUMLAH BERSIH(A.B) II
••
PENSIUN NoNoAPEM A. JUMLAH UANG PENSIUN B. JUMLAH POTONGAN PENSIUN
1. PPh pasal21 2. Utang Ke Kas NO!lara 3. Utang Ke Kas Daerah 4. Askes 5. Potongan Lain-Lain
-_ ............
-
.. -- ----- --------
-
-.-~-
--_._------- -
C. JUMLAH BERSIH (A· B) III JUMLAH BERSIH TOTAL
PT Taspen (Persero) MU Divisi Perbendaharaan
-~
....
PT TASPEN (PERSERO)
11""""''''' U.. ,.t,.,
~
eM."''';'''' ~, . '.,. '''' " ...."" ...........
:~c:::.:::"A:~ "u ..! 9,L"::~:;':~:;"':~~::~;:::":"" :;::~: .~,'."J.,"
0>["""01
LAPORAN SALDO UANG PENSIUN DAPEM
.. ,,, .. """""."".""";,,, ,.,
.' ~
"-;0'1"
BULAN: •••••.•• " ............................................. .
NO
SALDO BULAN lAW
URAlAN
PENERIMA PENSIUN
m
" A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
B.
1. 2. 3. 4. 5. 6. C,
JUMLAH
,
PENSIUN YANG TJDAK
RETUR"j
TERBAYARKAN BUlAN [NI PENERIMA
PENSIUN
JUMLAH UANG PENSIUN (BRUTO) PensunHakim Pensiun PHS PUsa\ Pensiun PHS Oaerah Pensiun PNS Eks. pegadaian PeJabat Negara Tunjangan PKRIIKN1P Pensiun TNtiPOLRI Dana Kehonnalan Veteran Tun' an Veteran JUMLAH PDTONGAN PENS1UN PPh asalZI Ulan Ke Kas N ara Potongan lain·lain Askes utang ke Daarah Alimenlasi JUMLAH PEMBAYARAN BERSIH (A. B)
JUMLAH
"
PENERIMA PENSIUN
JUMLAH
._,
PENSIUN
PENERIMA
JUMlAH
,
PENSIUN
'hh"lj
,
-
-- -
PENERIMA PENSIUN
JUMLAH
SAlDO BULAN INI
DISETOR KE KAS NEGARA
OIBAYARKAH BUlAN INI
JUMLAH SAlDO UANG PENSIUN
PENERlUA
JUNLAH
PENERIMA PENSIUN
JUMLAH
1\1·."·1~
\J·\O·Il,'4l1
-
-
-
-,-_.
-- -
I--
- --
- ,-- - -- --
-- .--- _.- -
_._-
-;
---
- - -
.) Retu, adalah l>IIogemblisn uang penoiunyang .udoh liIopo'kIon ubagal 'eaisas! bulIn-bulan sobelumnyo
PT Tnspon (p"'~n,ol MU OM51 Pa,ilollllahn,;,,,,,
NIK .•
."
..
'~'''''''.'' , "_.",, ~ ',,, ~', .~ ;:.~':.~'.~:'.':,,:..::
PTTASPEN (PERSERO)
:~:~;:~;::~::~,q:,~:~.~:.:::?;:~:~:,.::~,:.~:::.:~ '~"~"I'~"!£~OI
lAPORAN SALOO UANG PENSIUN NON OAPEM BULAN: ......................................................, SAlDO BULAN l.Al.U NO
URAlAN
"'
•
~
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. 9. B.
1.
2. 3. 4. 5. B. C"
PENERIMA PENSIUN
"'
JUMLAH
"'
YANG TIDAKTERBAYARKAN BULAN
RETUR·)
INI PENERIMA PENSIUN
"'
JUMLAH UANG PENSIUN BRUTO Pensun Hakim Penslun PNS Pusa! Pensiun PNS Daerah Penslun PNS Eks. Pegadaian PaJaha! Nagara TunJangan PKRUKNIP Pensiun TNI/POLRI Dana Kehormatan Veteran Tun angan Vewan JUMLAH POTONGAN PENSIUN PPh asal21 Ulan Ke Kas Ne ara Polon an lain-lain Askes Ulan ke Daarah Anmantasi
JUMlAIi
•
PENERIMA PENSIUN
"'
JUMLAH SAlOO UANG PENSIUN
JUMLAH
•
PENERIMA PENSIUN
JUMLAH
11'_1)
(10'4<"11
-
OIBAYARKAN BULAN 11'11 PENERIMA PENSIUN
JUMLAJl
'" --
-
--"
"-
"
".
- .. -
-"
"----"---- - - - -
JUMlAH
"
" "
---------
SAlDO BULAN 11'11
OISETOR KE KAS NEGARA PENERIMA PENSIUN
'"
PENERIMA PENSIUN
JUMLAH
I"'''''''~
111·,0·,2"
I
"
-.-
"""
---
"
-
.. __ .
I
- .-.
---
-
"
"-
--.
-
JUMLAH PEMBAYARAN eERSIH (A. B)
'J Rov odalah pongombaln ~ong po",""" yong .udal> dilopo.kon .,bagol , ..I..oi W ...·b .....,. .obo",mnya PT Tupon (P.'.e'oj MU OM'; Pe.~.nd"I .. ,u"
Nile.
,. .,
PT TASPEN (PERSERO)
O(H,"""" r,,,,,.""
V~\~'U"lAIi
"''<~'
~'"
,'I",,,·, '""~""
;:;'.~,~~ ..:t' "..19~ ,,:~:::~;:~";~;::.~::.: ... ,~:::: '~IAI,,, ,,,,,.,. ""'; I'.'~_""""'·' "'" ," '""'''''"''~'''
LAPORAN SAlDO UANG PENSIUN EKS PNS DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PADA PT KAI BULAN: " .•.•. "" •. """""."" .••"." •. ".""."".,,.' SALDO BUlAN LALU
NO
URAlAN
',"
m
PENERIMA PENSIUN
JUMLAH
PENSIUN YANG TIDAK TERBAYARKAH BUlAN INI PENERIMA JUMLAH PENSIUN
PENSIUN DAPEM A. JUMI:AH'UANG PENSIUN B~ JUMLAH'POTONGAN PENSIUN 1.PPh asal21 2. Ulan Ko Kas N ara J. Ulan Ko Kas Oaorah 4. As~es 5. Potongan Lain-lain 6.Aimenlasi C. JUMLAH PEMBAYARAN BERSIH A· B PENSIUN NON DAPEM A.'JUMlAH,UANG P.ENSIUN , B. JUMlAH'POTONGAN'PENSIUN
,
RETUR') PENERIMA PENSIUN
"
JUliLAH
OIBAYARKAN BUlAN INI
JUMLAH SALDO UANG PENSIUN
.-
PENERI'" PENSIUN
PENERlIIA PENSIUN
JUMLAH
,
IIh ....
JUMLAH
,
SALDO BULAN INI
DlSETOR KE!(AS NEGARA PENERIMA PENSIUN
JUMLAH
,
,
PENERIMA PENSIUN
JUMLAH
"I·~"·I~
II'\O"I"~I
..
_. .
.~.-.-
-- .-
.
...
••
"
1. PPh BSilI21 2. Ulan Ke Kas N am J. Ulan Ke Kas Dao:ah
----
4.Askes 5. Rotongan Lain-Lain 6. Aimonlasi C. JUMLAH PEMBAYARAN BERSIH A- B
. .
-- .-
-- .-
III JUMlAH BERSIHTOTAL .) Retul edalah pengambf,ian ulng penciun )/ling sud.h
djapocrka~ nb;lgll ceal<sasi bw.n·bul.~ lebetum~)/lI
PT TII~P<'n (Pul$u'''1 MU Divisl Palbo~d"tmlnD"
NIK .•
lAMPJRAN XIV
PT TASPEN (PERSERO)
PERATURAN OIRE~JJR JENDERAl PERBENDAHARMN NOMOR PER/U JPB12010 TENTANG TATA CARA
PENCAIRAN
DAN
BELANJA PENSIUN TASPEN (PERSERO)
REKAPITULASI SSP
PERTANGGUNGJAWABAN YANG
DILAKSANAKAN
DANA OLEH
PT
BULAN: ....................................................... JENIS SETORAN NO
NO. NTPN
NO. SSP
JUMLAH TOTAL '---
----
---
----
NON DAPEM
DAPEM
KANTOR CABANG
--
-
JUMLAH SETORAN
JUMLAH SETORAN
NO. NTPN
NO. SSP
,
-
---
,
----
PT Taspen (Persero) MU Divisi Perbendaharaan
NIK ........................... ..
r
•• .,
LAMPI RAN
PTTASPEN (PERSERO)
xv
PEAATURAN DIRj;p,jR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER· U IPBI2010 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DA PERTANGGUNGJAWASAN DANA BEI.ANJA PENSIUN YANG DltAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO)
REKAPITULASI SSPB/SSBP BULAN: ...................................................... .
•• .,
JENIS SETORAN
SETORAN DARI LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN PENSIUN NO
(LRPP)
KA.NTOR CABANG NO. SSPB/SSBP
A.
DAPEM
B.
NON DAPEM
NO NTPN
JUMlAH SETORAN
SETORAN DARllAPORAN SALDO UANG PENSIUN (LSUP)
NO. SSPB/SSBP
NO NTPN
JUMLAH SETORAN
JUMLAH TOTAL -
PTTaspen (Persero)
MU Divisi Perbendaharaan
NIK
~
lAMPIRAN XVI PEAATURAN OI,WR JENDERAL PERSENDAHARAAN NOMOR PER· U IPBl2010 TEtfTANG TATA CAAA PENCAIRAN 0 PERTANGGUNGJAWABAN DANA 6eLANJA PENSIUN YANG DILAI<SANAK,AN OlEH PT TASPENjPERSERO)
BERlTA ACARA PERHITUNGAN BELANJA PENSlUN BULAN ............................... . ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DAN PT TASPEN (PERSERO) NOMOR: ................................................ .
Pada
hari
ini,
................. tanggal................. ..............................................................................
di
........................................... telah dilaksanakan perhitungan belanja pensiun bulan ................................................... . Materi perhitungan belanja pensiun adalah perbandingan antara pencairan belanja pensiun dengan realisasi pembayaran pensiun sebagai berikut: 1. Pencairan Belanja Pensiun a. SPM/SP2D-LS Dapem Induk bulan ....................... . b. SPM/SP2D-LS Dapem Susulan bulan ................... . c. SPM/SP2D-LS Non Dapem bulan .................. . Jumlah pencairan belanja pensiun bulan ...................... . 2. Realisasi Pembayaran Pensiun a. Realisasi pembayaran pensiun Dapem bulan .................. . b. Realisasi pembayaran pensiun Non Dapem bulan .................... . Jumlah realisasi pembayaran pensiun bulan ................ . 3. Lebih/(kurang) pencairan belanja pensiun bulan ...................... .
Rp .......................... . Rp .......................... . Rp ........................... . Rp ........................... . Rp........................... . R ...........•••..............
Rp.
PT Taspen wajib menyetorkan kelebihan pencairan belanja pensiun bulan .................... sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas ke Kas Negara atau Kekurangan pencairan belanja pensiun sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas digunakan sebagai dasar pengajuan tagihan kekurangan pencairan belanja pensiun bulan .................. ...... ..
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
PT Taspen (Persero) MU Divisi Perbendaharaan
NIP .............................. .
NIK ............................ .
